COVER EDISI 12

M Taufik Budiman, FOTO: TABLOIDSERGAP.FILES.WORDPRESS.COM Juru Bicara Koalisi Muda Indonesia (KMI).“HARAM SAJA SUSAH APALAGI HALAL”S EMBILAN belas kalangan muda Memang di dalam UUD 45 yang asli toh, ujungnya ada di MA. Kami berpegang dari berbagai daerah mengatasnamakan MPR itu diberi wewenang untuk mengubah yang berlaku adalah UUD 45 yang asli itu, Koalisi Muda Indonesia (KMI) dan menetapkan UUD. Tapi pengertiannya MA adalah puncak peradilan kita, karena menggugat MPR RI yang telah tidak mengubah pasal-pasal, atau sistem peradilan kita ini kan tunggal. Tidak melakukan amandemen UUD menambah  pasal-pasal, atau tidak ada ke kiri-ke kanan. Sekarang ada MK, 45. Mereka merasa amandemen mengganti pasal-pasal. peradilan pemilu, KY dan sebagainya. InilahUUD 45 telah membuat kekacauan dalam salah satu ketidakpastian atau kekacauanberbagai sektor sekaligus memberikan pintu Kenapa gugatan dilayangkan di PN bidang hukum.masuk asing untuk berkuasa. Jakarta Pusat? Kami malah mempertanyakan soal Apa dan mengapa gugatan itu Secara legal standing, perorangan boleh surat kuasa yang diberikan Ketua MPRdilayangkan? Juru bicara KMI, M Taufik menggugat dan MPR sebagai lembaga kepada dua orang tersebut yang hanyaBudiman mengungkapkan banyak hal publik juga boleh digugat karena salah satu sebagai kepala biro. Sebab, mengacu padadalam wawancara khusus, Selasa (8/12) tugas MPR adalah mewakili persidangan. Tatib Nomor 1 Tahun 2014 mengatur salahlalu, di sela-sela gelar sidang gugatan di PN Di sisi lain, MPR tidak mungkin digugat di satu tugas pimpinan MPR mewakili MPRJakarta Pusat. Petikannya: KY. Karena itu, dimana menggugat MPR? di persidangan. Tapi, di Tatib itu diatur Ya pastilah di pengadilan negeri seperti ini. yang punya hak kewenangan menentukanApa yang menjadi dasar KMI menggugat Dan, keberadaan MPR sendiri ada di wilayah memilih itu adalah anggota, bukan Jakarta Pusat.   pimpinan. Seharusnya keputusanMPR karena mengamandemen UUD 45? penunjukkan tersebut harus terlebih dahulu Kami tidak menggugat ini di MK karena diambil dalam keputusan lewat rapat Kami katakan MPR melakukan menganggap MK tidak berwenang mengadili paripurna. Ini yang kami persoalkan jugaperbuatan melawan hukum itu secara perkara tentang UUD. Tentu yang lebih pada prosedur. Seharusnya sebelumyuridis formal  hasil sidang umum tahun mendasar keberadaan MK sendiri sebagai melakukan jawaban, MPR terlebih dulu1999 secara administratif atau yuridis formal hasil dari amandemen UUD 45. melakukan sidang paripurna terlebih dulu.harus diberi nomor. Tapi perubahan UUD45 yang pertama tanggal 19 Oktober 1999 MPR sendiri dalam sidang kedua Kenapa tidak menggugat parsial atauhingga amandemen keempat tidak ada mengutus Muhammad Rizal (Kepala Biro bagian saja pada bagian amandemennomornya, sehingga tidak sah. dan Sosialisasi Sekretariat Jenderal MPR UUD yang dianggap tidak cocok? RI) dan Ma'ruf Cahyono (Kepala Biro Hal kedua, yang menjadi argumentasi Hubungan Masyarakat MPR RI). Dalam Itu sebelumnya sudah dibahas. Ketikakami adalah MPR membuat TAP MPR jawabannya mereka merasa PN tidak akan mengambil pada bagian-bagianNomor IV tahun 1999 tentang GBHN. Di berhak mengadili gugatan ini. Apa tertentu kemudian berdebat panjang. Bagiandalam GBHN itu tidak mengatur soal tanggapan Anda? ini, maunya kelompok, yang lain maunyaperubahan UUD 45. Sehingga amandemen bagian lain. Karena itu, untukUUD 45 menjadi tidak sah. Kenapa tidak bisa? Dalam sistem hukum mengembalikan UUD 45 versi asli itu yang kita anut pengadilan itu azasnya tidak resistensinya paling kecil. Ketiga, kewenangan MPR melakukan boleh menolak satu perkara dengan alasanamandemen MPR baru mengubah pasal 37 tidak ada hukumnya. Saya balik bertanya,tahun 2002 yang menyatakan untuk kalau PN tidak berhak mengadili sengketamengubah UUD itu syaratnya harus dihadiri ini, lalu siapa yang berwenang? Pengadilan2/3 anggota MPR dan disetujui 2/3 yang mana?hadir. Jadi, kewenangan MPR untukmengubah pasal-pasal UUD itu baru ada Saya perlu sampaikan bahwa putusantahun 2002. Bagaimana perubahan PN yang inkracht itu sama dengan keputusansebelumnya? Secara logis kan itu tidak masuk MA. Kalau nanti memang akan ada banding,akal karena mengubah tanpa kewenangan.  50 EDISI 12, 07 Januari 2016

Seandainya gugatan ini diterima dan Ada anggapan kalau perwakilan seperti kembali kepada Piagam Jakarta. Apa MPR diberi kewenangan begitu besar, pendapat Anda?ada putusan amandemen ditolak maka kepentingan politis amat mudah dimainkan. Seperti pada kasus Kalau gugat Pancasila siapa yang kitasehingga kembali kepada UUD 45 yang pemberhentian Presiden Gus Dur, atau gugat? Enggak ada kan lembaganya. Nah, katakanlah saat ini yang sedang trend salah satu kekacauan itu dikatakan Pancasilaasli, bagaimana dengan nasib sistem, soal permufakatan jahat. Bagaimana sebagai empat pilar, padahal Pancasila itu menjaga peran MPR sebagai lembaga dasar atau pondasi. Ya, ketika dijadikanbadan, atau lembaga yang sudah tinggi negara? pilar tentu rubuhlah rumah Indonesia ini. Yang dasar, ya dasar, yang tiang, pilar, yaberjalan. Misalnya otonomi daerah, Usulan kami itu, selain kembali ke UUD pilar. Jangan semua dijadikan pilar. 45 asli juga sebagai rekonsiliasi nasional.lembaga-lembaga bentukan seperti MK, Nantilah kita lihat seperti apa jalan tengahnya Apakah gugatan ini sendiri sudah agar tidak ada lagi politik saling sandera, mendapat restu dari anggota MPR?KY, DPD, dan lainnya itu akan seperti atau politik memperalat aparat penegak hukum menggusur lawan-lawan politik. Kami dapat konfirmasi dari anggoraapa? Negara kita harus bergerak maju, tidak bisa DPR/MPR yang saat ini menyatakan setuju saling cakar seperti kondisi saat ini. untuk kembali kepada UUD 45 yang asli. Persisnya begini. Ketika UU tentang Mereka merasa mau kembali hanya sajaMK, UU terkait otonomi daerah sudah Hari ini kita lihat urusannya para elite caranya yang tidak ketemu. Ini tidak lainditetapkan dan dianggap sah, tapi ketika saja. Mana nasib rakyat dipertimbangkan? karena alasan kepentingan politik. Bisakembali kepada UUD 45 yang asli akan Bahkan, ada yang bilang setelah reformasi dibilang, kalau secara pribadi banyakditata ulang. Buktinya otonomi daerah ini ini, sekarang ini kalau haram saja susah, yang mengatakan setuju dan siap. Tapijuga salah satu yang menjadi bukti kalau apalagi halal. Reformasi itu karena rezim kalau secara formal lembaga MPR itunegara kacau. Soeharto kekuasaannya begitu terpusat dan menolak. begitu lama. Saya kira yang utama diinginkan Setelah kembali UUD 45 versi lalu adalah pembatasan masa jabatan presiden Kalau dukungan dari kalangan TNI?misalnya, lembaga yang bertentangan yang sebenarnya bisa diatur dalam TAPdengan UUD 45 secara bertahap akan MPR. Secara formal tidak ada. Mudah-dibubarkan. Tapi kalau misalnya ada mudahan nanti didukung. Tapi secarakepentingan lagi membentuk lembaga- Kalau gugatan amandemen UUD 45 ini moral pribadi banyak yang menghubungilembaga itu, ya tinggal disesuaikan saja. berhasil, bisa saja muncul gugatan dan memberikan support moral. DariHanya saja dasarnya jelas. Saya pribadi lainnya seperti gugatan Pancasila untuk kalangan veteran seperti Kivlan Zein datang,mengusulkan jumlah utusan daerah dan ada lagi kelompok Patriot Bela Negara jugagolongan diperbesar. Kemudian bisa ikut dalam persidangan. ●dibentuk fungsi lembaga pengawasanfungsional MPR semacam badan-badanMPR, seperti KY, Komnas HAM, PPATK,OJK. Ini sebagai utusan-utusan golongandari kalangan profesional. Di MPR jugakami sarankan ada komisi-komisi sepertiDPR.Pasal UUD ’45 yang Diamandemen Amandemen ketiga, ada 3 Bab dan 22 pasal.T UJUANNYAsementara,namunakhirnya (perubahan keempat). tak bisa diubah karena ‘si pengubah’ Berikut adalah amandemen UUD 45: • Bab VIIA, VIIB, dan VIIIA. telah memandulkan kewenangannya • Pasalnya 1,3,6,6A, 7A, 7B, 7C, sendiri. Itulah nasib Majelis Amandemen Pertama, ada 9 pasal: yaitu:Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terombang- pasal 5,7,9,13,14,15,17,20, dan 21. 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23,ambing gelombang reformasi 1998 yang telah 23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24,mengubah UUD ’45 hingga empat kali. Amandemen kedua, Ada 5 Bab dan 25 24A, 24B, dan 24C pasal, yaitu • Amandemen Keempat: Ada 2 Perubahan yang dikenal dengan Bab dan 13 pasal, yaitu:sebutan ‘Amandemen’ terhadap UUD • Bab IXA, X, XA, XII, dan XV • BAB XII dan BAB XIV1945 itu dilakukan MPR sebanyak • Sedangkan pasalnya, yaitu • Pasalnya 2,6A, 8, 11, 16, 23B,empat kali. Yakni, 19 Oktober : pasal 18, 18A, 18B, 19, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, dan1999 (perubahan pertama), 20, 20A, 22A, 22B, 25E, pasal 3718 Agustus 2000 (perubahan 26, 27, 28A, 28B, 28C,kedua), 10 November 2001 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, Dengan begitu, dari empat kali(perubahan ketiga), dan 28I, 30, 36A, 36B, dan pasal amandemen terdapat 20 bab, 73 pasal, 19410 Agustus 2002 36C. ayat, 3 pasal peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan yang sudah diamandemen. ● EDISI 12, 07 Januari 2016 51

KOLOM Salamuddin Daeng AEPI-Jakarta, Rumah Keadilan MENGAPA KITA HARUS KEMBALI KE PANCASILA DAN UUD 1945 ASLI FOTO: FORUM KEADILAN.CO sistem liberal, sama dengan hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi atau sama dengan persaingan bebas. PersainganJ IKA diibaratkan kapal, maka pemerintahan Jokowi- dianggap akan membentuk keseimbangan. Padahal persaingan JK yang berkuasa sekarang ini adalah kapal pecah. tidak dapat membentuk keseimbangan. Persaingan justru Pemerintahan ini terbelah dalam kepingan-kepingan menghasilkan dominasi. Persaingan merupakan suatu sistem yang berantakan. Masing-masing orang dalam yang bertumpu pada krisis. Menjadikan krisis sebagai dasar pemerintahan ini membawa agendanya sendiri-sendiri, pembentukan keseimbangan baru. Dalam hukum persaingan, berusaha sekuat tenaga merenggut apa saja yang keseimbangan hanya dapat dibangun dengan memusnahkanbisa dirampas untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya. sebagian lainnya. Hukum ini berbasis manajemen kontradiksi. Bahkan pemerintahan ini tidak memiliki kesanggupan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen memanguntuk membagi hasil jarahan, hingga kawan-kawannya sendiri mendasarkan pada prinsip check and balances. Dari situditikam.‎ Padahal barang jarahan mereka hanyalah remah- mereka membagi cabang-cabang kekuasaan yang setararemah yang disisakan oleh pihak yang sesungguhnya berkuasa satu dengan lainnya, di mana masing-masing cabang kekuasaandi negeri ini, yakni Kapitalis Global. Mereka penguasa imperialistik itu memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri. Berusahayang sejak awal mulanya mengobrak-abrik konstitusi negara memperbesar kekuasaannya. Atau sedikitnya mempertahankanmelalui Amandemen UUD 1945 agar memberi jalan yang kekuasaannya agar tidak diambil yang lain.lenggang untuk dominasi dan ekploitasi atas bangsa ini. Maka terjadilah pertarungan internal. Dalam rangka apa? Melalui sejumlah amandemen itu, filosofi dan ideologi Dalam rangka kekuasaan semata. Kekuasaan yang mengabdibangsa Indonesia diobrak-abrik untuk menimbulkan perpecahan, pada siapa? Pada pribadi, keluarga dan golongan.ketidakteraturan, ketiadaan hukum, memperlemah‎ kesatuandan persatuan di antara suku bangsa dan golongan dan Check and balances sangat cocok untuk masyarakatmenyebarluaskan ketidakpercayaan di antara anggota individualis, masyarakat yang menjadikan persaingan sebagaimasyarakatnya. alat untuk meraih kemajuan. Menganggap pertentangan sebagai dasar bagi dialektika perubahan. Ada tiga perubahan mendasar UUD 1945 yang jadi biangmasalah selama ini, yakni: Pertanyaannya: untuk apa saling mem-balance, sementara yang kita perlukan suatu sistem for better life. Bukan saling Pertama, digantikannya sistem demokrasi perwakilan mem-balance.yang berdasarkan musyawarah mufakat dengan demokrasiliberal yang berdasarkan pada sistem demokrasi langsung P‎ erbaikan seharusnya menjadi tujuan. Perubahan kepadadengan mekanisme demokrasi 50% +1. yang lebih baik, lebih maju dalam ekonomi, politik dan sosial budaya serta pergaulan internasional. Bukan pertentangan, Kedua, dilenyapkannya Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan keseimbangan kekuasaan, bukan bagi-bagi rata kekuasan.(MPR), lalu mengantikannya dengan memecah kekuasaandalam cabang-cabang kekuasaan yang setara satu sama Lihatlah praktek check and balances dalam sistem kitalainnya (separation power) untuk menjalankan mekanisme sekarang. Berakhir bukan dengan saling melakukan cekcheck and balances. (kontrol atau koreksi) dan menimbulkan keseimbangan. Namun yang terjadi cek-cok, saling cakar-cakaran, saling berebut Ketiga, digantikannya mekanisme sentralisasi kelembagaan tidak karuan. Menjadikan power di tangan mereka sebagaipolitik dan sistem ekonomi, menjadi sistem desentralisasi bargaining untuk mengeruk, merampok kekayaan negaradan otonomi kekuasaan ke tangan pemerintah daerah. untuk kepentingan pribadi dan golongan. Check and Balances adalah suatu kaidah dasar dalam Check and balances itu bertumpu pada separation of power dalam cabang-cabang kekuasaan yang setara (trias politica). Padahal dasar negara kita tidak menganut separation of power semacam itu, melainkan distribution of power, dari suatu kekuasaan tertinggi kepada suatu kekuasaan lebih rendah. Kekuasaan lebih rendah itulah yang menjalankan trias politica, tetapi tidak saling mem-balance, karena semuanya52 EDISI 12, 07 Januari 2016

menjalankan suatu visi dan cita-cita bersama yang Melalui sejumlah amandemen didistribusikan. itu, filosofi dan ideologi bangsa Indonesia diobrak-abrik untuk Perhatikan dasar teori check and balances: “To get the menimbulkan perpecahan, ketidakteraturan, three branches of government to cooperate, a system of checks ketiadaan hukum, memperlemah‎kesatuan and balances was created to achieve a fair separation of powers.” dan persatuan di antara suku bangsa dan golongan dan menyebarluaskan “KEY POINTS: The concept of checks and balances is ketidakpercayaan di antara anggota traced back to the political theory of Montesquieu; (1) The masyarakatnya.” legislative branch of the United States checks and monitors the other two branches of government, the executive and dua: mayoritas berkuasa dan minoritas tidak berkuasa, judicial, through broad taxing and spending power, budgetting, penguasa dan opososi. Cabang-cabang kekuasaan diposisikan declaration of war, ratification of treaties and confirmation of berhadap-hadapan saling melawan. Itulah yang mereka sebut judges. (2) The President exercises a check over Congress sebagai check and balances. through his power to veto bills. The president also appoints judges with the Senate’s advice and consent. He also has the Indonesia power to issue pardons and reprieves, and as a Commander in Chief has the authority to command the US armed forces. Mengapa individualisme dan check and balances ini tidak (3) Judicial review in the United States refers to the power of bisa hidup dalam masyarakat Indonesia? a court to review the constitutionality of a statute or treaty, or to review an administrative regulation for consistency with Karena bangsa Indonesia sejak awal mulanya adalah either a statute, a treaty, or the Constitution itself.” masyarakat kekeluargaan. Bangunan kekeluargaan itulah yang hendak kita bangun. Sistem kita merupakan terjemahan dari Untuk Amerika Serikat mungkin pas. Karena sistem yang nilai-nilai yang hidup dalam maasyarakat Indonesia, nilai yang dianut dalam masyarakatnya adalah Individualisme. Jika diyakini oleh bangsa Indonesia, nilai yang diajarkan semua disederhanakan lagi adalah kepentingan pribadi lebih utama. agama yang tumbuh di Indonesia, nilai yang diajarkan oleh Kepentingan masing-masing inilah yang ditransformasikan orang tua kita. Apa saja itu? Gotong royong, kebersamaan, ke dalam sistem negara. Ringkasnya: “Gue dapat apa, Elo kasih sayang dan tolong menolong. Itulah nilai-nilai yang mengisi dapat apa.” hidup kita anak-anak Indonesia sejak kita dalam kandungan. Jika ditransformasikan pada bentuk yang lebih tinggi Bentuk negara Indonesia bukanlah sintesa dari suatu menjadi pembagian kekuasaan yang setara (separation of kepentingan kelompok-kelompok yang bertarung, bukan power) yang dikontrol melalui mekanisme check and balances. konsepsi dari kepentingan individual, melainkan bangunan Ini mirip seperti pembentukan pasar liberal yang seluruhnya sifat, watak dan bentuk kebersamaan yang telah ada dalam bertumpu pada mekanisme permintaan dan penawaran, diri masyarakat Indonesia sebelum negara ini ada. Negara membentuk keseimbangan baru yang disebut harga. Indonesia adalah pelembagaan dari cara hidup gotong royong (tolong menolong), kristalisasi dari semangat rela berkorban, Maka penyederhanaan sistem ini pasti terbelah menjadi perwujudan dari kasih sayang dan institutionalization dari konsepsi kerjasama, serta strategi musyawarah-mufakat‎ILUSTRASI: URIP.JR dalam menentukan arah, tujuan dan tindakan. Apa yang hendak kita wujudkan adalah sesuatu yang sesungguhnya sudah hidup dalam sanubari bangsa Indonesia dan menjadi pelajaran yang diajarkan oleh orang-orang tua dari setiap individu dan anggota masyarakat dari seluruh suku, bangsa, agama, etnis yang tumbuh di Indonesia. Jika kita bisa membawa nilai-nilai kekeluargaan, kerjasama, musyawarah mufakat, gotong royong, semangat tolong menolong, rela berkorban, kasih sayang, dalam pergaulan kita sehari-hari, kepada orang tua kita, keluarga, kerabat, kawan-kawan kita sehari-hari, mustahil sesuatu yang hidup dalam diri kita itu tidak dapat kita transformasikan ke dalam sistem berbangsa dan bernegara. Itu semua ada dalam Pancasila dan UUD 1945 yang asli. ● EDISI 12, 07 Januari 2016 53

KASUSEvakuasi bangkai pesawat AIrAsia QZ8501. FOTO: WWW.DAILYMAIL.CO.UK 155 penumpang dan tujuh awak pesawat. Tim KNKT melakukan investigasi fisikGARA-GARA PENGAWAS TAK DISIPLIN pada puing-puing pesawat, serta menguraikan rekaman data pesawat dari Keteledoran pengawas menjadi canggih yang mampu mengangkut 155 Flight Data Recorder (FDR) maupun Cockpit penyebab utama tragedi penumpang itu ternyata bisa jatuh Voice Recorder (CVR) yang merekam berantakan hanya karena retaknya percakapan pilot dan kopilot di kokpit. AirAsia QZ8501 yang jatuh sambungan solder pada komponen bilah “Kami menyimpulkan lima pemicu di Selat Karimata. Sebab, ada kemudi di sirip ekor. Kerusakan kecil itu kecelakaan fatal pesawat AirAsia, yaitu solderan retak yang luput dari bahkan terjadi berulang kali dan biasanya rusaknya sistem kemudi pesawat dan diperbaiki di darat, namun luput dari komponen kemudi di ekor pesawat, pengawasan. perbaikan teknis menyeluruh karena terhentinya sistem auto pilot, matinya sistem dianggap tidak akan berbahaya. komputer pengendali pesawat, buruknyaD I JAJARAN pesawat komersial sistem perawatan pesawat, serta cara pilot bermesin jet, Airbus tipe Fakta penting itu tersibak dari investigasi dan kopilot mengatasi masalah itu,” ujar A320-200 buatan pabrik teknis pada reruntuhan pesawat A320-200 Prof. Mardjono Siswosuwarno, Ketua Tim Airbus di Prancis adalah beregistrasi PK-AXC selama hampir satu Investigasi AirAsia QZ8501, di Kantor KNKT tipe pesawat yang dikendalikan tahun yang dilakukan Komite Nasional di Jakarta Pusat beberapa watu lalu. dengan sistem fly-by-wire Keselamatan Transportasi (KNKT) dari (kemudi otomatis yang dikontrol komputer). Kementerian Perhubungan. Pesawat milik Kerusakan itu, menurut Mardjono, Dengan sistem auto-pilot terkomputerisasi maskapai penerbangan AirAsia itu jatuh adalah retakan pada sambungan solder dan peta elektronis, pesawat ini dijamin di Perairan Selat Karimata, lepas pantai yang mengikat komponen elektronik pada mampu terbang secara stabil tanpa bantuan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, 28 Rudder Travel Limiter Unit (RTLU). manusia dalam kondisi cuaca buruk sekalipun. Desember 2014. Meskipun hanya 111 Komponen ini mengontrol bilah kemudi Namun, percaya atau tidak, pesawat jenazah yang berhasil diidentifikasi, pesawat di sirip tegak pada ekor pesawat jet. RTLU rute Surabaya-Singapura itu mengangkut menyambungkan aliran listrik dari sistem kemudi ke bilah kemudi, yang bisa mengatur sudut pembelokan badan pesawat atas perintah komputer pengendali pesawat. Biasanya pilot bisa menyalakan circuit breaker (pemutus arus), mematikan sementara komputer pengendali, dan mengatur ulang (reset) sistem kontrol RTLU. Namun, dampak kerusakan komponen RTLU itu dan upaya pilot/kopilot mengatasinya, ternyata memicu terputusnya aliran listrik ke bilah kemudi. Sistem komputer pengendali pesawat (flight augmented computer/FAC) pun terganggu. Akibatnya, sistem autopilot gagal berfungsi lagi. Ketika pilot mengambilalih kemudi pesawat secara manual, ternyata kontrol pesawat sudah di luar kendali normal (upset condition). Hidung pesawat terus menanjak hingga batas ketinggian maksimal, lalu terjadi kondisi stall (hilangnya daya dorong mesin jet). Selanjutnya, pesawat terguling dan jatuh dengan kecepatan 200 kilometer per menit. Meskipun para pilot berhasil membalikkan posisi pesawat hingga posisi horizontal, jatuhnya pesawat tak tertahan lagi. Akhirnya AirAsia QZ8501 terhempas dan patah dua di permukaan Selat Karimata. “Dari data Airbus, ternyata rusaknya54 EDISI 12, 07 Januari 2016

komponen RTLU di pesawat mereka sudah terkait komponen RTLU tahun 2014. Namun Perhubungan meningkatkan pengawasandilaporkan pada 1990 dan 2000. Komponen karena pelaporan data pasca terbang (Post serta pemeriksaan kondisi pesawat untukitu tidak tahan pada kondisi suhu ekstrim, Flight Report/PFR) tidak dikelola baik, mendeteksi potensi masalah. Kemenhubseperti bagian dalam sayap ekor yang panas, kerusakan berulang itu tidak ditangani juga diminta memperkuat Direktoratatau suhu minus 36-50 derajat celcius di dengan tuntas. “Apalagi tak ada peraturan Sertifikasi dan Kelaikan Udara (DSKU) yangketinggian 32 ribu kaki,” kata Ketua Sub Kemenhub yang mewajibkan pilot atau berhak memeriksa secara mendadak (RampKomite Kecelakaan Pesawat Udara KNKT, teknisi melaporkan kerusakan atau Check), lalu memutuskan setiap pesawatKapten Nurcahyo Utomo. Dia mendesak gangguan di pesawat. Maskapai pun laik terbang atau tidak.pabrikan Airbus meningkatkan kualitas cenderung membiarkan bila masih bisakomponen pesawat yang rawan itu. diperbaiki,” lanjut Nurcahyo. Bukankah lebih baik mencegah masalah, daripada harus mencari pesawat hilang. Masalahnya, para pilot AirAsia QZ8501 KNKT merekomendasikan agarternyata sudah 23 kali melaporkan kerusakan maskapai penerbangan dan Kementerian ● ERWIN PURBAM ANTAN direktur pada Direktorat Christian Bisara, Mantan Direktur SKU Kemenhub Sertifikasi dan Kelaikan Udara (DSKU) Kementerian Perhubungan, “Ada Saja Oknum yang Lalai” Christian Bisara, menilai pemerintah sudah membuat peraturan yang lengkap untuk FOTO: ERWIN PURBA komponen RTLU itu sudah diadukan berkali- inspektur bisa dipindahtugaskan dan direksi mengelola industri penerbangan. Namun diakui kali (repetitivecomplaints) oleh pilot dan hanya maskapai penerbangan ditegur secara keras. masih banyak oknum inspektur DSKU serta direksi diperbaiki untuk sementara. Mestinya kepala Tetapi, memang belum ada pesawat yang maskapai penerbangan yang melalaikan peraturan divisi perawatan di maskapai penerbangan sampai di-grounded (dilarang terbang) akibat itu. Berikut penjelasannya. melapor ke inspektur DSKU, dan mencari solusi masalah perawatan yang tidak sempurna itu. seperti mengganti komponen yang rusak Meskipun perawatan pesawat adalah dengan yang baru. Inspektur itu yang Mengapa kerusakan RTLU di QZ8501 tidak kewajiban maskapai penerbangan, sejauh merekomendasikan tindakan tersebut. terdeteksi oleh inspektur DSKU? mana peran DSKU guna memastikan kelaikan pesawat dan keselamatan terbang? Bagaimana DSKU mengatur tugas para Setahu saya, ada peraturan yang inspekturnya? mengizinkan pilot atau teknisi melaporkan Maskapai penerbangan wajib menyiapkan setiap masalah teknis melalui sistem pelaporan sistem perawatan pesawat secara berkala, lalu Kami menugaskan Principal Operation Service Difficulty Report (SDR) kepada DSKU harus dilaporkan dan diverifikasi oleh DSKU. Inspector untuk mengawasi manajemen dan direksi maskapai penerbangan. Namun maskapai penerbangan, serta Principal dari laporan KNKT diketahui, setiap masalah Sistem itu harus Maintenance Inspector untuk mengawasi RTLU itu selalu bisa diperbaiki oleh teknisi dijalankan secara perawatan pesawat. Mereka berhak melakukan AirAsia, sehingga tidak dianggap perlu dicatat ketat, sambil pengecekan fisik pada pesawat dan dalam SDR dan juga sistem komputer diawasi oleh para merekomendasikan apakah pesawat laik perawatan berkala. Ini manusianya yang tidak inspektur DSKU terbang. Karena mereka selalu memeriksa, mematuhi regulasi. yang ditugaskan mestinya pengaduan berulang kali soal RTLU untuk setiap yang rusak sudah diketahui sejak dini. Namun Apa yang semestinya dilakukan untuk maskapai ada saja oknum yang lalai. Maka DSKU selalu mencegah masalah ini terulang lagi? penerbangan. merotasi para inspekturnya setiap enam Kerusakan bulan, agar tidak terlibat kongkalikong. Kementerian Perhubungan dan DSKU bisa memperluas ramp check (pemeriksaanChristian Bisara Jadi, mungkin saja terjadi kongkalikong mendadak), yaitu pemeriksaan fisik pesawat agar inspektur DSKU melaporkan kondisi di lapangan terbang yang biasanya dilakukan pesawat selalu baik-baik saja dan laik menjelang Hari Raya Lebaran, Natal, Tahun terbang? Baru. Jika terbukti bermasalah, tim DSKU bisa langsung melarang pesawat itu terbang Ada yang terjadi, apalagi di masa lalu kita (grounded). Nah, Ramp Check ini bisa diperluas tidak terlalu ketat menerapkan regulasi. Tetapi dan lebih sering dilakukan tanpa menunggu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ini laporan kerusakan atau masalah berulang sangat keras. Kalau ada suap menyuap, si kali. ● EDISI 12, 07 Januari 2016 55

KASUS POLISI MEMINTA “Kasusnya sampai sekarang jalan diPOLISI MENGINGKARI tempat. Seharusnya (penetapan pengadilan,Surat penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan sejatinya red) harus dilaksanakan. Mau dibawamenjadi surat berharga bagi aparat kepolisian. Namun, ketika surat kemana hukum kita ini. Saya yang advokatsudah diberikan tetapi penyitaan tak kunjung dilakukan tentu menjadi saja mengalami seperti ini bagaimana pertanyaan. Ada apa dengan polisi? masyarakat awam,” kata Malkan Bouw.'M EMBACA Surat Penyidik: Kepala penggelapan yang tengah ditangani Polres Lambannya penangan kasus yang Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota. Pelapor dalam kasus dilaporkan sejak, Juli 2014 ini, tak urung Metro Tangerang pidana dengan jerat hukum Pasal 372 KUHP membuat Malkan jadi bertanya-tanya. “Ada Kota Cq Kasat itu adalah Malkan Bouw SH. apa ini?,” kata Malkan bertanya. Sebagai Reskrim...’ orang yang sudah berkecimpung di bidang MENETAPKAN ‘Memberikan Ijin Kepada Dalam surat penetapan itu jelas diuraikan hukum, Malkan pun menduga ada kekuata apa saja yang akan disita dan dimana serta besar yang menghambat penuntasan kasus siapa yang menyimpan barang sitaan itu. tersebut. “Sejujurnya ada mafia tanah (yang bermain dalam kasus tersebut, red). AdaPenyidik: Kepala Kepolisian Resort Metro Yakni, Hia Tjau Jek Chandra yang beralamat kekuatan besar sehingga penyidik tak bergigi,” ungkap Malkan.Tangerang Kota Cq Kasat Reskrim Mengenai di Komplek Puri Kembangan Barat, Blok L.4 Kasatserse Polres Metro Kota TangerangPenyitaan atas Barang Bukti Berupa...’ No-1, Jalan Kembang Murni II, Jakarta Barat. AKBP Sutarno yang diminta konfirmasi terkait surat penetapan pengadilan ini,Sepenggal kalimat itu merupakan isi Anehnya, setelah surat penetapan melalui pesan singkat mengatakan, “Ok nanti dicek unit yang menangani,” katanya.dari Surat Penetapan No. 23/PEN/PID/2015/ dikeluarkan PN Jakarta Barat, 16 September Meski sudah mengatakan, akanPN. yang dikeluarkan Pengadilan Negeri 2015, penyitaan tak kunjung dilakukan. mengecek persoalan yang dikonfirmasi tersebut, dalam pesan singkat yang sama,Jakarta Barat dan ditandatangani Wakil Padahal, kasus yang ditangani Kasatserse mantan Kepala Unit Vice Kontrol (membidangan masalah perjudian danKetua PN Jakarta Barat Khairul Fuad. Polres Metro Kota Tangerang AKBP Sutarno tempat hiburan, red) Direktorat Reserse Umum Polda Metro Jaya ini, malah balikSurat tersebut merupakan balasan dari ini sudah ditangani sejak, 7 Juli 2014. Proses bertanya, “km (kamu) siapa yang suruh? Dan, apa hubungan dg km (dengan kamu),PN Jakarta Barat atas permintaan penyitaan penanganan yang sangat panjang untuk jelaskan nanti baru dilayani”.sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan sebuah kasus dugaan penggelapan. Ketika pesan singkat itu dibalas FORUM dengan mengatakan, “Mas, saya wartawan FOTO: SP.BERITASATU.COM mau konfirmasi”, AKBP Sutarno yang juga pernah menjabat sebagai Kepala RumahAKBP Sutarmo, Kasatserse Polres Metro Kota Tangerang. Tangga (Karungga) Kapolri pada masa Bambang Hendarso Danuri ini tak lagi membalas pesan singkat yang dikirim. Bahkan, beberapa kali ditelepon, yang bersangkutan pun tidak mengangkatnya. Kepala Biro Pengamanan Internal (Paminal) Devisi Provesi dan Pengamanan Polri Brigjen (Pol) Anton Wahono yang dimintai tanggapan terkait penetapan pengadilan yang tidak dilaksanakan penyidik itu mengatakan, hal itu suatu kesalahan fatal. “Itu salah...itu salah,” tegas Anton Wahono, Jumat (4/12), menanggapi sikap Kasatserse Polres Metro Kota Tangerang tersebut. Hal senada diungkapkan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edy Syahputra Hasibuan. Menurut Edy, sebagai pihak yang memohon surat penetapan56 EDISI 12, 07 Januari 2016

April 2011, berupa; Asli salinan resmi putusan kepentingan kliennya untuk mendapatkan perkara perdata No138 K/Pdt/2008.Jo. tanah warisannya sudah ‘berdarah-darah’. No.243/Pdt.G/2005/PN/TNG antara Nasim Seperti diungkapkan Arjuna, semua Bin Naim CS melawan Misan Bin H Siran dokumen yang dititipkan ke Notaris C; Asli salinan surat kuasa No.04 tgl. 05 April Muhammad Irsan itu atas kerja keras yang 2011; dan Asli relaas pemberitahuan isi dilakukan Malkan. “Ahli waris tidak memiliki Putusan Mahkamah Agung RI No.138 K/ dokumen. Malkan mengurusnya mulai dari Pdt/2008.Jo.No.243/Pdt.G/2005/PN/TNG kelurahan hingga akhirnya kliennya itu antara Nasim Bin Naim CS melawan Misan bisa menang hingga ke tingkat Kasasi di Bin H Siram C. Mahkamah Agung,” kata Arjuna. FOTO: INDONESIATODAY Belakangan kedua bundel dokumen Nah, setelah dokumen diurus dengan yang diserahkan Malkan Bouw itu ternyata biaya yang dikeluarkan sepenuhnya oleh sudah berpindah tangan tanpa Malkan dan Arjuna, kliennya malah sepengetahuannya. Menurut Malkan, Notaris mencabut kuasa. Padahal dalam & PPAT Muhammad Irsan telah memberikan kesepakatannya, ketika semua urusan beres,Malkan Bouw dokumen itu kepada Hia Tjau Jek Chandra. ada pembagian yang telah disepakati. Alih-penyitaan itu ke pengadilan setelah diberikan Atasa dasar itu pulalah Malkan kemudian alih mendapatkan bagian seperti telahpengadilan seharusnya penyitaandilaksanakan. “Itu (penyitaan) sesuai surat melaporkan Muhammad Irsan ke Polres disepakati di depan notaris, semua dokumenpenetapan pengadilan harus dilaksanakan.Kok, surat penetapan sudah diberikan malah Metro Kota Tangerang. Laporan itu tercatat itu kemudian beralih ke seorang wanitatidak dilaksanakan?” papar Edy. dengan Nomor: LP/B/501/VII/2014/PMJ/ bernama Chandra.Laporkan Notaris Restro Tangerang Kota. “Saya yang titip Arjuna pun mengakui kalau dirinya Kasus penggelapan yang ini berawaldari sejumlah dokumen yang dititipkannya kok dikasih ke orang lain,” tegas Malkan. telah menjadi korban dari ahli waris bernamaMalkan Bouw sebanyak dua kali kepadaNotaris&PPAT Muhammad Irsan SH. Dalam perjalanannya, penyidik dalam Satip tersebut. “Mereka datang minta tolong.Pertama, 30 Maret 2011, berupa; Asli salinanresmi putusan perkara perdata (Pengadilan kasus dengan jerat hukum Pasal 372 KUHP Kondisinya sangat memprihatinkan, bajunyaNegeri Kls. IA Tangerang) No.243/PDT.G/2005/PN.TNG antara Nasim Bin itumembutuhkansuratpenetapanpengadilan saja lusuh. Saya sudah mengeluarkan uangNaim Cs dan Misan Bin H Siran Cs. untuk melakukan penyitaan. Pengadilan ratusan juta, termasuk memberi biaya hidup Asli salinan resmi putusan perkaraperdata (PN Kls IA Tangerang) No. 243/ kemudian mengeluarkan surat penetapan keluarga itu,” terang Arjuna.PDT.G/2005/PN.TNG. Jo. No.27/PDT/2007/PT.BTN antara Nasim Bin Naim cs dan Nomor: 23/PEN/PID/2015/PN.JKT.BAR. Dalam dokumen yang dimiliki FORUM,Misah Bin H Siran Cs; Asli letterC/Girik No. 361 a/n Satip, Desa “Tidak mungkin keluar surat penetapan kalau berbagai biaya untuk mengurus sengketaKunciran, Kec. Tangerang;Foto copy letter C/Girik yang tidak ada dasarnya,” tanah yang berlokasi didifotocopy sesuai asli olehLurah Kunciran (Sekretaris jelas Malkan. Alam Sutera, TangerangKelurahan Kunciran) GirikNo.261 a/n Satip; Asli surat Malkan dan itu, Arjuna juga mengakuketerangan tanahNo.045/01-Pem/2005; Asli rekan advokatnya, sudah memberi Rp100surat keterangan ahli waristertanggal 29 Juli 2005; Arjuna Ginting juta agar proses eksekusidan Asli surat kuasa tgl25 Agustus 2005. SH, mengaku tanah yang dilakukan Kemudian pada, 13 seakan mirip kata pihak kepolisian berjalan pepatah, ‘sudah lancar. “Niat membantu jatuh tertimpa orang tidak mampu tangga’. Sebab, berakhir kacau-balau,” dalam membela kata Arjuna dalam surat yang dikirimkannya ke Kapolda Metro Jaya. Lambannya penanganan kasus ini di Polres Metro Kota Tangerang ini juga sudah dilaporkan ke Kabid Propam Polda Metro Jaya. FOTO: DOK. FORUM Dalam surat itu laporannya ke Propam itu, Arjuna memberi perihalnya, ‘Penyidik Surat penetapan pengadilan Masuk Angin’. Nah... ● PENERUS BONAR EDISI 12, 07 Januari 2016 57

KASUS KETIKA GURU salah. AY juga tidak segan-segan melakukan TAK PATUT DIGUGU kekerasan fisik kepada muridnya. Seorang guru di SMAN 74 Jakarta Apa jadinya kalau guru justru Beberapa siswa sudah merasakan kerap mengeluarkan kata-kata mencontohkan perilaku buruk. Bahkan kekejaman AY. Sebut saja Bunga (bukan kasar kekerasan fisik. Pihak sampai tega melakukan kekerasan psikis nama sebenarnya), siswi yang pernah dan fisik. Seperti yang diduga dilakukan guru merasakan amarah AY. Diceritakan Bunga, sekolah mengaku tak mengetahui honorer berinisial AY di SMAN 74 Jakarta. ketika dirinya berhadapan AY karena salah persoalan guru-murid tersebut. memakai seragam sekolah, dia langsung Sejak AY menjabat Pembina Organisasi dikatakan miskin. Lalu dia pun pernah SELAIN mencerdaskan, guru juga Siswa Internal Sekolah (OSIS) di SMAN 74 mendapat ancaman dari AY akan dipukuli berperan membentuk karakter Jakarta, ia seakan menjadi sosok menakutkan karena kesalahan yang lain. anak agar menjadi pribadi yang bagi muridnya. Sebab, guru yang memberi baik. Layaknya orang tua, guru pelajaran bahasa Indonesia ini terbilang “Aku pernah dikatain miskin karena juga dituntut menjadi panutan galak kepada siswa yang dipandang salah. salah pakai baju sekolah. Terus pernah bagi murid-muridnya. Untuk diancam mau dipukuli sampe aku waktu itu seorang guru harus dapat mencontohkan Guru galak sebenarnya sudah biasa. itu mau nangis,” kata Bunga yang ditemui hal-hal positif kepada muridnya. Tapi galaknya AY ini dikatakan siswa sudah di depan SMAN 74 Jakarta, Kebayoran di luar batas. Misalnya, AY disebut-sebut Lama, Jakarta Selatan, Rabu (2/12) lalu. kerap melontarkan kata-kata kasar saat sedang menasehati siswa yang dianggap Bunga yang masih duduk di bangku kelas 12 itu juga pernah mendapat kekerasan fisikILUSTRASI: URIP. JR dari AY karena dinilai tidak mendengarkan omongannya. Peristiwa itu terjadi saat kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), 8 September 2015. Ketika itu semua panitia LDKS dipanggil AY untuk briefing di aula sekolah pukul 18.00 WIB. “Pas briefing itu jam 6 sore. Biasanya aku udah pulang ke rumah jam segitu. Karena belum pulang, ibu nge-line aku ke HP teman karena HP aku low batt. Temen aku ngasih tahu. Terus aku bilang ke teman, bentar lagi pulang. Nah dia pikir aku gak dengerin dia terus aku dijambak. Pas dijambak hampir semua panitia yang ikut briefing itu melihatnya,” kenang Bunga. Bukan hanya itu, ulah AY kepada murid SMAN 74 Jakarta. Siswi yang awalnya malu-malu bercerita ini menuturkan kalau temannya, berinisial D pernah mengalami hal yang sama dengan dirinya. D, menurut Bunga, pernah dituduh memalaki murid di kelas- kelas. Tapi tuduhan itu dibantah. AY yang masih keukeuh dengan tuduhannya membentak D hingga kemudian menantangnya untuk berkelahi. D kemudian dibawa AY ke ruang UKS dan dipukuli. Selain Bunga, ada pula M yang juga mempunyai pengalaman pilu di SMAN 74. Namun bukan dengan AY. Melainkan dengan guru lainnya. Tapi M tidak mengalamai kekerasan fisik. Ia 58 EDISI 12, 07 Januari 2016

hanya dibentak dengan bahasa yang kasar. FOTO: KASKUS Dikatakan M, dirinya kena makian Gedung SMAN 74 Jakarta. maka sekolah harus bertanggung jawab.karena dituduh memaksa murid kelas 11 Selain itu, sekolah juga perlu mencari tahumembeli barang dagangannya. Padahal, hanya berdasarkan cerita, pihak sekolah juga penyebab guru tersebut melakukan kekerasanmenurut M, dia itu tidak pernah memaksa akan susah membuktikan kebenarannya. terhadap siswa. Mungkin saja guru itu sedangjuniornya untuk membeli barang lelah dan harus menghadapi murid salahdagangannya. Junior yang dianggap telah “Tugas guru di sini beda-beda. Kalau sehingga emosinya tidak terkontrol.dipaksa M pun telah mengaku tidak dipaksa. saya sendiri saja tidak pernah tahu ada peristiwa seperti yang diceritakan murid. Jika akar permasalahannya sudah “Jadi saat aku pernah buat kesalahan Makanya kalau memang itu terjadi kita ditemukan, langkah selanjutnya melakukanitu, aku dimarahi guru sampai dikatain juga mempersilakan orang tua untuk evaluasi dan mencari solusi. Hal itu pentingmurid berengsek, dan murid tidak tahu diri. mengadukan itu, asalkan ada bukti yang untuk memastikan kejadian serupa tidakKejadiannya itu saat aku dituduh telah rill atau saksi yang melihat,” katanya. terulang. “Misalnya saja, guru itu tidak lagimemaksa murid lain untuk menjual barang menggunakan perspektif benar atau salahdagangan. Padahal, aku tidak memaksa dan Asmadi tidak memungkiri kalau di serta langsung memarahi atau melakukanmurid yang katanya aku paksa juga sudah sekolah yang berdiri sejak tahun 1984 ini, kekerasan fisik kepada muridnya,” ujarnya.mengaku kalau dia tidak merasa dipaksa. memang pernah terjadi tindak kekerasanTapi guru tetap menuduh aku memaksa. yang dilakukan guru terhadap siswa dan Namun kalau sekolah tidak dapatDan aku langsung dikatain murid berengsek,” juga sebaliknya. “Kalau dulu ada, tapi ketika melakukan hal tersebut, maka tidakcerita M. belum ada jaman tuntutan HAM. Kalau menutup kemungkinan kekerasan akan sekarang sekolah belum menemukan terus terjadi. Hal itu juga akan membuat Berdasarkan penuturan M dan Bunga, peristiwa seperti itu lagi. Yang baru-baru murid-murid akan terus ketakutan terhadapmereka bersama kawan-kawan bukan tidak sih hanya ada peristiwa bullying antara sosok guru tersebut. Ini bahanya, sebabpernah mengadukan ulah nakal guru AY siswa dan siswa,” tuturnya. bisa memengaruhi siswa dalam menangkapitu. Namun, ketika mengadu kepada guru pelajaran, dan juga akan berdampak burukbagian kesiswaan, mereka malah disuruh Menanggapi itu, Komisi Perlindungan pada perkembanganya karakternya.melupakan kasus yang pernah dibuat AY. Anak Indonesia (KPAI) menuturkan pihak sekolah harus melakukan penyelidikan guna Ada pula dampak lainnya yaitu akan “Kata guru kesiswaan, udah lupain aja membuktikan benar tidak adanya informasi terjadi kesenjangan emosional antara muridmungkin Pak AY lagi emosi sesaat doang. tersebut. “Berdasarkan UU Perlindungan dan juga guru. Lalu murid menjadi tidakDan, kita juga tidak boleh bahas lagi,” ujar Anak Pasal 54 itu, sekolah wajib melindungi percaya kepada guru itu, dan masih banyakBunga, menirukan komentar guru kesiswaan siswanya dari kekerasan tenaga pendidik. yang lainnya. Kalau sampai itu terjadi, makaitu saat dia mengadu. Kekerasannya itu ada empat macam, yaitu guru itu bisa dikatakan gagal menjalankan psikis, fisik, seksual, dan perantara,” ujar perannya sebagai orang tua di sekolah. Atas jawaban guru tersebut, para siswa- Komisioner KPAI Maria Advianti.siswi yang pernah berhadapan dengan AY ● HADI PERMANAlebih memilih diam karena aspirasi mereka Kalau memang dari penyelidikan terbuktitidak pernah didengarkan pihak sekolah. ada kekerasan fisik atau psikis terhadap siswa,Peristiwa ini juga sebenarnya tak ingindiungkap ke pihak luar lantaran takut dituduhmencemarkan nama baik sekolahnya.Harus Ada Bukti Sementara itu, pihak bagian HumasSMAN 74 Jakarta membantah adanyaperistiwa yang diceritakan beberapa muridtersebut. Pasalnya, pihak sekolah sendiritidak pernah menemukan kejadian tersebutdi lingkungan sekolah. “Saya rasa tidak ada. Karena pihak sekolahsendiri belum pernah menemukan hal-halseperti itu apalagi menyangkut kekerasanfisik yang dilakukan guru terhadap siswa.Tidak ada itu,” ungkap Asmadi, Senin (7/12). Asmadi menjelaskan, kalau memang adasiswa yang diperlakukan sewenang-wewenangoleh gurunya, tentunya harus ada bukti atausaksi mata yang melihatnya. Karena kalau EDISI 12, 07 Januari 2016 59

KASUS DICOPOT, dari jabatan jaksa struktural. Lantaran SK yang bersangkutan,” kata Inspektur V padaCHUCK PUN itu dianggap perbuatan sewenang-sewenang JAM Was Kejagung Rosiana Napitupulu. dan tidak sesuai fakta sebenarnya, Chuck MELAWAN pun menggugat. Pada 8 Desember 2015, Atas dasar itulah Jaksa Agung berkeyakinan ia mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Chuck bersama dua anak buahnya, yakni Perseteruan di tubuh internal Tata Usaha Negara (PTUN). Ngaliwun dan Murtiningsih dinyatakan telah korps Adhyaksa kembali melanggar keputusan Jaksa Agung Nomor menyeruak. Kali ini terjadi Dalam SK itu, Chuck dituduh melakukan 10 tahun 2010, dan surat perintah Jaksa Agung penyimpangan atas penyelesaian tiga Muda Pembinaan tentang Perintah antara Chuck Suryosumpeno hamparan lahan yang terletak di Puri Penanganan Barang Rampasan. dengan pimpinannya, Jaksa Kembangan, Jatinegara, dan Cisarua. Pada kasus itu dia dianggap tidak bisa mengontrol Sebelum sanksi dijatuhkan, ketiga jaksa Agung HM Prasetyo. Ngalimun, anak buahnya di Satgassus pada itu diperiksa lebih dulu oleh tim yang terdiri 2011 dalam menyelesaikan ketiga aset tanah dari jaksa Hesiana Napitupulu, Abdul Khoir,C HUCKSuryosumpenojengkel. senilai Rp1,9 triliun yang bersumber dari Uung Abdul Sakur dan Inspektur III Jamwas Ia dicopot dari jabatannya kasus Hendra Rahardja. Jika mengacu pada Sugeng Pujianto, pada Juni 2015. Saat ini sebagai Kepala Kejaksaan prosedur, Satgasus seharusnya jabatan Chuck telah digantikan oleh Kepala Tinggi Maluku. Chuck dipecat menyelenggarakan lelang terlebih dahulu Biro Hukum Kejaksaan Agung, Jan Marinka. karena dituding telah melakukan terhadap tanah-tanah tersebut. Setelah itu, penyimpangan saat menjabat uang yang diperoleh dari hasil lelang Jaksa Agung Muda Pidana Khusus sebagai Ketua Satgas Penyelesaian Barang diserahkan ke kas negara. (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Arminsyah Rampasan dan Barang Sita Eksekusi mengungkapkan rekomendasi dari bidang periode 2011-2013 yang berubah menjadi “Uang itu seharusnya diserahkan pengawasan statusnya sudah dinaikkan ke Kepala Pemulihan Aset pada 2014. melalui satker tahap penyidikan. “Sudah pada tahap (satuan kerja), tapi penyelidikan,” ucapnya ketika dikonfirmasi. Pencopotan Chuck dilakukan justru diserahkan melalui Surat Keputusan Jaksa sendiri. Lalu Bantahan Chuck Agung nomor 186/2015 tanggal tanah di Puri 18 November 2015 tentang Kembangan Chuck sendiri membantah semua pembebasan dirinya itu dinego tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. sendiri Ia mengaku sudah melakukan prosedur oleh dengan melakukan koordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan pimpinan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan terhadap sengketa tiga hamparan tanah milik Hendra Rahardja. FOTO: CENDANANEWS.COMChuck Suryosumpeno60 EDISI 12, 07 JJaannuuaarrii22001166

“Saya telah menyelesaikan dipersalahkan,” kata Akbar. Dia menegaskan, selamapersoalan tanah yang bertugas Chuck telahdipersoalkan dengan membawa reformasi di kejaksaan di eramelakukan koordinasi baik kepemimpinan dua Jaksa Agung sebelumnya,via telepon atau melakukan Hendarman Supandji dan Basrief Arief.diskusi face to face dengan Menurut dia, ketika masihKetua TIM JPN Pak Johanis menjabat di Satgassus dan PPA, Chuck sudah berhasilTanak,” beber Chuck dalam mengembalikan aset ke kas negara Rp1,2 triliun lebih.keterangan persnya. Tapi di era Prasetyo hingga Desember ini PPA baruDia juga telah mampu mengembalikan aset sebesar Rp12 miliar. “Tentumenyerahkan prosal ini jauh dari target sebesar Rp10 triliun dari potensi yangperdamaian yang diajukan bisa dikembalikan ke kas negara Rp11 triliun hinggakuasa hukum dari ahli waris Rp12 triliun,” ujar Akbar. Ia mengatakan, ada semacam ketakutanTaufik Hidayat yang di kejaksaan jika PPA di bawah pimpinan Chuck semakin kuat. Dia menjelaskan,menggugat lahan di Puri kalau KPK bisa memenjarakan koruptor,FOTO: TATAN AGUS RST maka PPA bisa memiskinkan koruptor.Kembangan kepada Jaksa “Koruptor itu takut dimiskinkan. Koruptor tidak takut di penjara karena bisa dapatAgung Basrief Arief. potongan hukuman,” Akbar menjelaskan. Mantan Komisioner Kejaksaan Kamilov“Kemudian Basrief Arief Sagala berpendapat, Presiden Jokowi harus mencopot Jaksa Agung Prasetyo darimenyetujui butir-butir dalam jabatannya. Ia menilai selama ini mantan politisi Partai Nasdem itu tidak representatifproposal perdamaian itu. dalam mengemban jabatannya.Silakan cek pada Pak Johanis Jaksa Agung H M Prasetyo (kanan depan). Tindakan yang dilakukan Jaksa Agung lebih pro kepada politik. Apalagi, kata dia,Tanak dan Pak Basrief Arief,” Jaksa Agung berlatar belakang dari partai politik. “Jaksa Agung lebih pro kepada politik.sambungnya. dan pengganti saya di PPA dapat menagih Dia bukan menegakkan hukum yang riil untuk penegakan hukum di negeri kita,”Ihwal tanah seluas 45 Ha di Puri kekurangan pembayarannya,” katanya. kata Kamilov. Selain akan melaporkan jaksa agungKembangan, Chuck menjelaskan, tanah itu Kuasa Hukum Chuck, Sandra Nangoy ke kepolisian, Chuck pun menggugat Surat Keputusan Jaksa Agung nomor 186/2015berstatus sita eksekusi yang telah dicabut menilai tim pemeriksa dan pengawas tak tanggal 18 November 2015 tentang pembebasan dirinya dari jabatan jaksaoleh Salman Maryadi, Kepala Kejaksaan terlalu paham perbedaan antara barang struktural. SK itu dinilai sangat sewenang- wenang dan tidak sesuai fakta yangNegeri Jakarta Pusat, pada tahun 2004. Karena rampasan, sitaan, atau hasil penelusuran sebenarnya. Gugatan itu sudah didaftarkan ke PTUN Jakarta 8 Desember 2014.telah dicabut, otomatis tanah itu telah aset, apalagi berbagai hal terkait prosedur ● IRMAN ROBIAWANkembali menjadi pemilik sebelumnya, Taufik pemulihan aset.Hidayat. Terkait adanya kabar yang menyatakan“Tentang uang Rp20 miliar saya tegaskan Chuck akan melaporkan Jaksa Agung keitu bukan pengganti dari lahan di Puri kepolisian, Sandra mengatakan bahwa semuaKembangan, melainkan konversi dari Rp5 upaya bisa saja dilakukan oleh pihaknya.miliar dari utang pribadi Taufik Hidayat Namun selaku kuasa hukum, ia haruskepada Hendra Rahardja. Tak Satu sen pun menunggu perintah apa yang diinginkanuang negara yang masuk ke kantong pribadi oleh kliennya. “Kita tunggu saja, Mas. Semuasaya,” sambungnya. kemungkinan bisa saja kita lakukan. NantiTerkait penyelesaian barang rampasan juga akan kita umumkan,” katanya.berupa lahan seluas 7,8 Ha di Jatinegara Indahyang hanya memperoleh Rp2 miliar dari Ngawurtransaksi sebesar Rp6 miliar, Chuck Direktur Eksekutif Indonesia Justicemenjelaskan penanganan aset itu merupakan Watch Akbar Hidayatullah menegaskan, SKhasil penelusuran tim Satgassus dan bukan pemecatan Chuck tendensius. Seharusnya,berstatusbarangrampasanataubarangsitaan. sebelum atasan, anak buah yang dianggapIa menjelaskan, lahan itu adalah milik bersalah mesti diputuskan terlebih dahulu.almarhumah Sri Wisihastuti, istri Hendra Tapi faktanya, kata dia, Chuck menerimaRahardja yang dijual kepada Ardi Kusuma SK pada 4 Desember 2015. Sedangkansenilai Rp12 miliar. Sejauh ini pihak Ardi Ngaliwun, menerima SK sanksi pada 8Kusuma baru membayar Rp6 miliar dan Desember 2015.sisanya akan dicicil sebanyak tiga kali dibayar “Dasar pertimbangannya ngawur.langsung ke kas negara. “Sejauh ini Ardi Bagaimana bisa seorang pimpinanbaru membayar Rp2 miliar dan menyisakan dipersalahkan terlebih dahulu, sedangkanutang Rp4 miliar. Negara belum dirugikan bawahan yang berbuat salah tidak EDISI 12, 07 Januari 2016 61

KASUSNikita Mirzani FOTO: MERDEKA.COM POLISI HANYA CARI SENSASI Mabes Polri kembali mengungkap praktik pelacuran yang ketika keesokan harinya, polisi menyatakan,melibatkan artis. Pejabat pun lagi-lagi disebut sebagai pengguna. Nikita dan Puty sebagai korban perdagangan orang. Dan, hanya mucikari lah yang dijerat Menggertak atau hanya cari sensasi? hukum.S EKITAR pukul 22.00 WIB, Kamis Rp65 juta untuk sekali kencan. Sementara Sedangkan Nikita dan Puty langsung (10/12/2015) lalu, enam anggota Puty Revita Rp50 juta. digelandang ke Panti Sosial Karya Wanita Subdit III Bareskrim Polri Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di menangkap dua pria di lobi Setelah transaksi berhasil, polisi kemudian panti yang banyak membina pelacur itu, Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. menangkap mucikari bernama Onat dan Nikita dan Puty tak berlama-lama. Keduanya ditangkap Ferry sebagai manajer Nikita Mirzani dansetelah melalui pengintaian selama beberapa Puty Revita. Keduanya diciduk di lobi hotel “Hanya sekitar 1,5 jam. Kemudianbulan (sejak Agustus 2015). Jerat hukumnya, beserta barang bukti uang transaksi. dibawa keluarga masing-masing,” kataTindak Pidana Perdagangan Orang seperti Shinta Lestari, staf Seksi Program Advokasidiatur Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007. Kedua mucikari itu kemudian dibawa Sosial, Panti Sosial. ke kamar yang telah diisi polisi yang Tidak tanggung-tanggung, untuk menyamar dan kedua artis penjual diri Kemeriahan soal pejabat yang diklaimpenangkapan ini dua polisi harus menyamar tersebut. Saat digerebek, kedua artis tersebut pernah menggunakan layanan nikmat Nikitasebagai pengusaha batu bara. Keduanya dalam kondisi telanjang. pun redup. Tak ada tindak lanjutnya. “Polisiberhasil bertransaksi dengan dua mucikari hanya mencari sensasi, karena terkesanyang menggunakan jasa pekerja seks Dalam penangkapan itu, polisi tidak serius dalam menangani kasus ini.komersil yang berprofesi sebagai artis. mengamankan sejumlah barang bukti Undang-undang yang dikenakan pun tidakKedua artis yang ditawarkan adalah Nikita berupa rekaman CCTV, kuitansi pembayaran memutus mata rantai bisnis terselubungMirzani dan Puty Revita. kamar, 5 handphone, kondom, kunci kamar tersebut,” ujar Neta S Pane, Ketua Presidium dan uang tunai Rp7 juta. Indonesia Police Watch (IPW). Nikita Mirzani ditawarkan dengan harga Awalnya, penangkapan ini bagai prestasi Menurut Neta, tindakan polisi dalam yang gemilang. Namun, menjadi antiklimaks kasus pelacuran ini tidak akan membuat efek jera. Kata dia, polisi seharusnya menelusuri62 EDISI 12, 07 Januari 2016

lebih jauh lagi apakah ada permintaan dari pejabat yang mempunyai banyak duit dan ya, proses saja,” katanya.pengguna jasa tersebut. “Polisi jangan berkuasa. Tetapi, bila pelaku kejahatan itu Wihadi menambahkan, kalau hanyamenggunakan kacamata kuda,” katanya. lemah, maka polisi pasti berani,” tegasnya.Dan, menurut dia, UU ITE bisa dijeratkan menyampaikan informasi setengah-karena transaksi bisnis esek-esek itu Pernyataan keras soal tindakan polisi ini setengah kepada publik, polisi sama sajamenggunakan jejaring media sosial. “Pasalnya juga mendapat sorotan dari anggota Komisi membuat kegaduhan di tengah masyarakat.sangat lemah, karena mucikarinya saja yang III DPR, Wihadi Jayanto. Wakil rakyat dari “Pejabat itu kan banyak. Ada pejabatdikenakan. Artis dan pelanggannya lolos.” Fraksi Gerindra ini mengatakan, polisi jangan eksekutif, ada legislatif. Jadi, kalau polisi asal umbar statement kepada masyarakat. mau buat statement itu harus hati-hati. Terkait enggannya polisi mengungkap Jangan mengatakan sembarangan namapara pejabat yang menjadi pengguna jasa “Polisi jangan asal buat statement. Buktinya pejabat. Kalau memang ada pejabatharam tersebut, Neta memberikan komentar mana (kalau ada pejabat yang jadi pelanggan). sebutkan, pejabat apa dia,” tegas Wihadi.yang cukup menyentil. “Ada rasa takut Kalau memang tidak terbukti dan hanya namapada polisi bila pelaku kejahatan itu seorang saja, tidak bisa kita mengatakan kalau pejabat ● HADI PERMANA, BONA RJ SIAHAAN itu terlibat. Kalau benar dan ada buktinya, Shinta Lestari, Staf Seksi Program Advokasi Sosial “Status Mereka Tuna Sosial” FOTO: WWW.BINTANG.COM Siapa yang mengizinkan mereka boleh Kayaknya tidak. Fleksibel saja, ya. Paling pulang? mereka hanya dilarang untuk bertemu dengan mucikarinya. Dari panti. Mereka boleh pulang karena tempat yang akan mereka gunakan sedang Berapa lama mereka akan diawasi? direnovasi dan ruangan lain sudah penuh. Tergantungan manusianya. Bisa dua bulan, Jadi kita bukan mengada-ngada. Memang tempatnya sedang direnovasi. Bisa dicek bisa juga tiga bulan. Maksimal jangka waktunya sendiri kalau tidak percaya. 6 bulan.N IKITA MirzanidanPutyRevita,akhirnya Kalau gedung ini tidak direnovasi, apakah Aspek apa saja yang dilihat sehingga mereka hanya dinyatakan sebagai korban Nikita dan Puty akan di sini? dinyatakan tidak perlu lagi diawasi? perdagangan manusia. Menurut Shinta Lestari, staf Seksi Program Advokasi Sudah pasti itu. Kan mengangkat nama Sebelum mereka kembali ke masyarakat, Sosial, Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya, Pasar panti juga. Tidak mungkin lah kita ada ada dua aspek yang harus dipenuhi, yaitu segi Rebo, Jakarta Timur, status yang disandang Nikita permainan kongkalikong. Lagi pula kapasitas mental-rohani dan kesehatannya. dan Puty pun tuna sosial, seperti penyandang untuk TS (tuna sosial) di sini juga sudah masalah sosial lainnya. melebihi daya tampung. Selain dari panti, apakah polisi juga ikut memantau? Di bawah ini wawancara FORUM dengan Setelah dipulangkan, apakah tetap ada Shinta Lestari: pengawasan dari panti? Sudah pasti. Karena tadi saja didampingi. Apa benar Nikita Mirzani dan Puty Revita Ada, mereka tetap diawasi walaupun Apakah nanti panti ikut mendampingi sempat dibawa ke Panti Sosial Karya Wanita bersama keluarganya. Nikita dan Puty seandai keduanya diproses Mulya Jaya? hukum? Bagaimana bentuk pengawasannya? Iya benar, tapi hanya sebentar. Kira-kira Seminggu sekali akan ada petugas dari Iya, petugas panti akan mendampingi 1,5 jam, terus dibawa pulang keluarga masing- mereka ke pengadilan. masing. panti mengecek kondisi mereka. Petugas panti juga akan didampingi psikolog yang akan Jika sesuai data di sini, apa status Nikita Siapa pihak keluarga yang datang memantau perkembangan psikis mereka. dan Puty? menjemput Nikita dan Puty? Selama dalam pengawasan, apakan ada Awalnya kita pikir ini kasus trafficking Kalau Nikita, tantenya yang datang. Kalau peraturan yang harus diikuti oleh Nikita (perdangangan manusia), tapi karena ada Puty, kakaknya yang datang. dan Puty? unsur untuk memenuhi kebutuhan hidup status mereka itu adalah tuna sosial. ● HADI PERMANA, BONA RJ SIAHAAN EDISI 12, 07 Januari 2016 63

KASUS Entah apa alasan Kejaksaan Agung menggantung kasus PERKARA INDOSATIndosat.Uang pengganti Rp1,3 triliun yang sudahMENGGANTUNGditetapkan pengadilan pun tak kunjung dieksekusi.Empat tersangka juga belumDI KEJAKSAAN AGUNGdilimpahkan ke pengadilan.P ERKARA korupsi penyalahgunaan FOTO: M.NEWS.VIVA.CO.ID frekuensi radio 2,1 Ghz/3G PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto saat disidang. Agung telah meminta fatwa MA terkait hingga kini masih mangkrak dengan terbitnya dua putusan yang saling di Kejaksaan Agung. Eksekusi itulah yang menjadi penyebab kasus Indosat bertolak belakang. Hal itu sebagai langkah uang pengganti senilai Rp1,3 dan IM2 itu tak kunjung tuntas. Apalagi kasus hati-hati Kejaksaan Agung dalam triliun yang telah diputus pengadilan tak ini menyangkut perkara korupsi korporasi. menuntaskan perkara Indosat. kunjung dilakukan. Selain itu, empat tersangka Sehingga kejaksaan menemukan kesulitan lain yang telah disidik juga masih menggantung. dalam penanganan kejahatan korporasi, Terkait penanganan empat berkas Keempat tersangka itu, dua eks direksi karena belum adanya satu pandangan yang tersangka lain, Widyo mengaku belum akan PT Indosat Tbk (Johnny Swandie Sjam dan sama dari lembaga penegak hukum, antara melimpahkan ke pengadilan. Empat tersangka Harry Sasongko), serta PT Indosat dan PT kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. baru akan dimajukan jika uang tidak dibayar Indosat Mega Media (IM2) sebagai tersangka oleh IM2. Baginya dalam kasus korupsi korporasi. Sementara eks Direktur Utama Namun demikian, kejaksaan harus korporasi, yang terpenting aset negara yang PT IM2 Indar Atmanto yang juga disangkakan bertindak cepat dan tepat terhadap kasus- nilainya triliunan bisa dikembalikan. “Jika dalam kasus itu sudah dijebloskan ke LP kasus yang telah merugikan keuangan dibayar, apakah tersangka korporasi akan Sukamiskin, Bandung, sejak 16 September negara. Aparat penegak hukum dituntut diadili juga,” tanya Widyo kala itu. 2014. agar penegakan hukum, terutama berkaitan Perkara yang melibatkan Indar Atmanto dengan kejahatan korporasi, berjalan ke Harus Dilimpahkan ke Pengadilan terbilang cukup pelik. Pasalnya, terdapat arah yang lebih simultan. dua putusan Mahkamah Agung (MA) yang Pendapat berbeda diutarakan pakar saling bertentangan. Pertama, putusan MA Di era Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor 282K/PID.SUS/2014 tertanggal 10 (Jampidsus) Widyo Pramono, Kejaksaan Juli 2014 yang memutuskan Indar Atmanto dihukum pidana delapan tahun, denda sebesar Rp300 juta dan kewajiban uang pengganti sebesar Rp1,358 triliun yang dibebankan kepada IM2. Di sisi lain, ada putusan Kasasi MA Nomor 263 K/TUN/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang isinya menolak kasasi yang diajukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara IM2 yang menyatakan laporan BPKP tidak boleh digunakan. Hal ini sejalan dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 28 Januari 2014, yang sebelumnya juga telah menguatkan keputusan PTUN yang telah memutus tidak sah dan menggugurkan keputusan BPKP bahwa ada kerugian negara Rp 1,3 triliun. Nah, karena adanya dua putusan MA64 EDISI 12, 07 Januari 2016

hukum pidana dari Universitas Indonesia FOTO: SEPUTARJAKARTA.NET • 5 Januari 2013: Kejaksaan AgungAkhyar Salmi. Menurut dia, Kejaksaan Agung menetapkan dua perusahaan yakni PTharus melimpahkan berkas para tersangka Kronologi Kasus Indosat dan anak usahanya PT IM2 sebagaikasus itu ke pengadilan meski belum Dugaan Korupsi tersangka. Kedua korporasi itu dikenaimendapatkan fatwa dari MA. Pasalnya, Indosat & IM2 Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20uang pengganti tidak ada kaitannya dengan Tahun 2001 tentang Tipikor.pidana korupsi. Apalagi sudah ada putusan • 6 Oktober 2011: LSM Konsumenyang berkekuatan hukum tetap terhadap Telekomunikasi Indonesia (KTI) melaporkan • 9 Januari 2013: Kejaksaan Agungsalah satu tersangka dalam kasus yang sama. dugaan penyalahgunaan frekuensi 2,1 menyampaikan alasan bahwa penetapanLagi pula, kata Akhyar, uang pengganti Ghz/3G yang dilakukan Indosat dan IM2 tersangka korupsi Indosat dan IM2 karenamerupakan pidana tambahan. ke Kejati Jawa Barat. Kemudian kasus ini Indar Atmanto dan Johnny Swandi Sjam diambil alih Kejaksaan Agung. diketahui tidak menikmati dana yang “Harus dimajukan ke pengadilan untuk dikorupsi karena yang menikmati adalahkeadilan hukum karena ada tersangka yang • 14 Januari 2012: mantan Dirut IM2, Indar korporasinya.telah divonis,” kata Akhyar. Atmanto, ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- • 10Januari2013:Indar Atmanto menggugat Ia melanjutkan, dalam kasus korupsi Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang BPKP ke PTUN Jakarta.ada lima tersangka dalam perkara yang Tipikor.sama. Ketika satu berkas perkara maju ke • 15 Januari 2013: Indar Atmanto mulaipengadilan, maka empat tersangka lain • 27 Oktober 2012: Badan Pengawasan disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.harus mendapat perlakuan sama dengan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Indar didakwa korupsi Rp1,3 triliun karenamemajukannya ke pengadilan. Sehingga menyatakan nilai kerugian negara dalam menggunakan frekuensi milik Indosattidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung kasus IM2 sebesar Rp1,3 triliun. secara ilegal. Ternyata ada tersangka lagiuntuk menunda pelimpahan berkas, selain dalam kasus yang sama yakni Harrymelanjutkannya hingga ke tahap • 13 November 2012: Menteri Komunikasi Sasongko (Mantan Direktur Utama PTpenuntutan. Lagi pula uang pengganti tidak dan Informatika selaku regulator bidang Indosat Tbk).menghapus tindak pidananya. telekomunikasi menyatakan perjanjian kerjasama antara Indosat dan IM2 itu telah • 07 Febuari 2013: Majelis hakim PTUN Hal senada diungkapkan praktisi hukum sesuai dengan ketentuan perundang- mengabulkan permohonan yang diajukanChandra Yusuf. Menurutnya, Kejaksaan undangan yang berlaku. Indar Atmanto untuk menunda pelaksanaanAgung tak perlu menunggu fatwa dari MA keputusan BPKP yang menetapkanuntuk melimpahkan berkas perkara para • 01 Desember 2012: Kejaksaan Agung munculnya kerugian negara senilai Rp 1,3tersangka yang terlibat dalam kasus Indosat. resmi menetapkan Johnny Swandi Sjam, triliun dalam kasus penyalahgunaanAlasannya, fatwa bukan hasil produk undang- mantan dirut Indosat periode tahun 2007- frekuensi radio 2,1 Ghz/3G oleh Indosatundang, tapi hasil dari pertimbangan hakim. 2009. dan IM2.“Gak perlu fatwa MA. Fatwa MA itu takmemiliki kekuatan karena bukan produk • 19 Desember 2012: Indar Atmanto • 09 Juli 2013: Indar Atmanto divonis empatundang-undang. Sementara jaksa harus berstatus tahanan kota. tahun karena terbukti melakukan perbuatanmenjalankan fungsinya sebagai penegakan melawan hukum yang mengakibatkanhukum,” katanya. kerugian negara sekitar Rp 1,3 triliun. Sama halnya dengan Akhyar, praktisi • 5 Januari 2014: Pengadilan Tinggi (PT)masalah hukum bisnis ini juga mengatakan, DKI Jakarta memperberat hukuman IndarKejaksaan Agung harus melimpahkan berkas Atmanto menjadi delapan tahun penjara.perkara keempat tersangka lainnya kepengadilan. Hal ini demi menjaga rasa norma • 10 Juli 2014: Putusan kasasi MAdan nilai keadilan di masyarakat. “Biar nanti menguatkan putusan pengadilan tinggi.pengadilan saja yang memutuskan keempat Indar langsung menyampaikantersangka ini bersalah atau tidak,” ujarnya. permohonan PK terhadap Putusan MA nomor 787/K/Pid.Sus/2014. Ia juga menambahkan, dikabulkannyagugatan Indar Atmanto terhadap BPKP • 16 September 2014: Kejaksaan Agungtidak serta merta menghilangkan pidana mengeksekusi Indar Atmanto ke Lapasyang disangkakan terhadap keempat Sukamiskin, Bandung.tersangka. Tersangka korporasi juga bisadimintakan tanggungjawabnya jika memang • 5 November 2015: MA menolak Peninjauanperbuatannya terbukti menimbulkan Kembali (PK) yang diajukan Indar Atmanto.kerugian keuangan negara. ● DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER / IRMAN ROBIAWAN ● IRMAN ROBIAWAN EDISI 12, 07 Januari 2016 65

KASUS SRI MULYATI SETIA FOTO: NEWS.DETIK.COM MENUNGGU JANJI Sejak dinyatakan menjadi korban salah tangkap, Sri Mulyati belum merasakan adanya ganti rugi yang sudah dinyatakan Mahkamah Agung. Presiden Joko Widodo pun telah memberi angin surga. Dalam peristiwa itu, dua anaknya terpaksa putus sekolah.P ERISTIWA tahun 2009, tak menyambut tamu yang datang hingga Tepatnya, 8 Juni 2011, setelah hampir dua mungkin lekang dari ingatan menunjukkan ruangan. Dengan tugas- tahun ia bekerja di karaoke tersebut. Sri Mulyati. Setelah sempat tugas tersebut, banyak tamu akhirnya Rupanya, panggilan manaJer via telepon bergelut dengan berbagai jenis menyebut Sri sebagai ‘mami’. itu karena petugas Polrestabes Semarang pekerjaan, karena Hendra sedang melakukan razia di Karaoke ACC. Wijaya—suaminya—sakit, Sri Kisah pilu yang dialami Sri berawal pun akhirnya bekerja di tempat hiburan ketika manajer memanggil dia untuk datang Alangkah kagetnya wanita berkacamata malam. Karaoke ACC di Kompleks ke kantor. Padahal, saat itu ia sedang libur. ini ketika sampai di tempat kerjanya, dia Ruko Pasar Dargo, Semarang, menerima wanita beranak ILUSTRASI: BUZZFED.COMdibawa ke Polrestabes empat ini menjadi kasir. Semarang. Sri dituduh Meski gaji yang diterima memperkerjakan anak di hanya Rp750 ribu per bulan bawah umur. “Aku sebagai dan tidak mencukupi, namun pegawai, mereka kerja kan dengan tips yang kadang bukan aku yang bayar,” diterima, akhirnya membuat protes Sri. Sri bertahan. Diakui Sri, kalau di tempat hiburan malam itu Sejak itu, polisi terus banyak anak di bawah umur menekan dia untuk mengakui yang bekerja sebagai bahwa yang mempekerjakan, pemandu lagu. menerima, dan menggaji Selain sebagai kasir, Sri pemandu lagu di bawah umur juga mendapat pekerjaan adalah Sri. “Aku hanya tambahan dari manajer dijadikan kambing hitam,” karaoke bernama Jhoni untuk katanya lirih. Seminggu di Polrestabes Semarang, ia diperiksa secara marathon oleh penyidik.66 EDISI 12, 07 Januari 2016

Kehidupan yang membosankan dalam pengacara, tapi Sri tidak mau dan tidak lingkungan Kementerian Hukum dan HAMkurungan terpaksa dia jalani. Setiap percaya. “Saya trauma sama polisi,” lanjut telah dilakukan oleh Sri dan pengacaranya.pergantian hari dia hitung terus sampai Sri. Upaya untuk mendapatkan ganti rugimenembus angka 60. “Ya, saya dua bulan menjadi topik pembicaraan.dalam kurungan polisi,” ujarnya. Masa persidangan dijalani Sri dengan harap-harap cemas. Lembaga peradilan Sri menuturkan akan menerima uang Seingat Sri, pemeriksaan di Unit PPA inilah harapan Sri untuk mencari keadilan. ganti rugi Rp5 juta ditambah Rp2 juta uangPolrestabes Semarang dilakukan lima orang Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Sri yang pernah ia titipkan ke jaksa untukpolisi. Segala pertanyaan dan perlakuan divonis hakim di Pengadilan Negeri membayar denda sesuai putusan Pengadilanditerimanya. Kebebasannya pun dibatasi. Semarang, selama delapan bulan. “Bagai Tinggi. “Pak Dirjen (Dirjen Kemenkumham)Penekanan agar mengakui yang tidak dia disambar petir, mendengar vonis tersebut,” menjanjikan akan secepatnya memberikanlakukan sampai ditakuti akan di penjara katanya. Namun karena sudah menjalani uang ganti rugi,” katanya.dengan waktu yang lama didapatnya. “Yang masa penahanan 6 bulan, Sri pun berpikir,masih saya ingat polisinya cuma Bu Popi,” ah tinggal dua bulan lagi pasti bakalan bebas. Meski berharap ada ganti rugi atas salahujarnya. tangkap yang dialaminya, Sri yang tinggal Namun, kegembiraan Sri hanya sesaat. di Kampung Malang No 43, RT 02/04, Sri menjelaskan bahwa dalam Sebab, jaksa melakukan banding. “Mereka Semarang Tengah, Kota Semarang, inipemeriksaan verbal memang tidak terjadi enggak terima aku kena 8 bulan subsider mengaku akan fokus terhadap kehidupannyaperlakuan kasar terhadap dirinya. Tapi ia 2 bulan,” ujar Sri. Di tingkat banding, jaksa ke depan. Maklum, sejak ia ditahan,dipaksa mengaku memperkerjakan anak pun menang. Hukuman untuk Sri pun keluarganya berantakan dan anaknya putusdi bawah umur di Karaoke ACC. Kalau ditambah menjadi 1 tahun 2 bulan dan sekolah. “Sekarang saya lagi berupaya kerastidak mengaku, ditakuti akan dihukum denda Rp2 juta. bagaimana anak saya yang kecil dapat terusberat. sekolah sampai keinginannya tercapai,” Tapi Sri tak putus asa. Didampingi Sri mengungkapkan. “Bagaimana saya yang mempekerjakan? pengacaranya, ia melakukan kasasi.Anak-anak itu datang minta kerjaan. Sebagai Alhamdulillah, di tingkat kasasi, Sri diputus Berbagai kegiatan seperti menjadi buruhpenerima tamu tentu dong saya antar ke bebas. “Di sinilah keadilan itu saya dapat,” cuci, katering dan lainnya kini digeluti Sri.manajer, bahkan ke bos (pemilik karaoke, ujarnya. Ia tak dendam terhadap pihak-pihak yangred). Kan mereka yang menentukan bisa pernah memperlakukannya semena-kerja atau tidak. Dan, sudah pasti juga Upaya pencarian keadilan yang semena. Ia hanya berpesan, agar polisimereka yang menggaji,” tutur Sri. dilakukan Sri rupanya mendapat perhatian bekerja lebih profesional. khusus dari Presiden Joko Widodo.Berjuang Mencari Keadilan Pertemuan-pertemuan dengan pejabat di ● CHAIRUL ZEIN Setelah 60 hari menjalani kehidupan FOTO: NEWS.DETIK.COMdi ruangan pengap, kisah pilu Sri berlanjutdi LP Wanita Bulu, Semarang, sebagai titipan Sri Mulyati bersama Tim Pengacara dari Mawar Saron.dari kejaksaan. Segala macam karakter dantingkah pola manusia ia temui. Dari pecandunarkoba, pelaku penganiayaan dan tindakkejahatan lainnya menjadi teman barunya. Sri menjelaskan di kejaksaan ia merasa‘dikerjai’ lagi oleh jaksa. Nada-nadamengancam diterimanya. Hak dia untukdidampingi pengacara tidak dipenuhi. “Sayadisuruh jangan memakai pengacara karenakelak urusan tambah susah,” ujar Sri. Tapi merasa tidak bersalah, Sri tetapngotot untuk didampingi pengacara. “Sayatidak salah kok! Kalau tidak didampingi,siapa lagi yang mau menolong,” katanya. Dengan segala upaya untuk mencariinformasi, Sri pun meminta bantuan hukumdari LBH Mawar Saron, Semarang. “Kansaya tidak tahu hukum, makanya saya mintatolong ama Mawar Saron,” Srimenambahkan. Sebenarnya polisi pernah menawarkan EDISI 12, 07 Januari 2016 67

KASUS FOTO: NASIONAL.TEMPO.CO diangkat, amanat perda itu kembali dijalankan di tahun 2015. Pemprov BantenGubernur Banten, H Rano Karno. mencanangkan anggaran Bank Banten Rp950 miliar. Dana hampir satu triliun itu RANO DAN SUAP diambil, dari Anggaran Pendapatan dan BANK BANTEN Belanja Daerah Banten (APBD). KPK menangkap dua anggota Pembangunan bank tersebut sudah masuk Namun, dana yang disetujui DPRD DPRD Banten dan Dirut BUMD dalam Rencana Pembangunan Jangka Banten hanya 50% terlebih dahulu. Sisanya Menengah Daerah (RPJMD) yang akan diberikan secara berkala. “Kalau kami Banten terkait pembentukan merupakan produk Peraturan Daerah di DPRD sudah menjalankan amanat perda, Bank Banten. Apa peran (Perda) Banten No 5 Tahun 2013. Di dalam mengesahkan anggara RAPBD 2016 dengan perda itu, PT BGD diamanahkan untuk menyuntikan APBD sekitar Rp385 miliar Gubernur Banten Rano Karno? mengakuisi sejumlah bank demi untuk pembentukan Bank Banten melaui terbentuknya Bank Banten. PT BGD, sisanya saat proyek berjalan.S ELASA, 1 Desember 2015, KPK Kami canangkan di APBD berikutnya,” mencocok tiga orang dari sebuah “Guna mewujudkan Perda No 5 Tahun urai Asep. restoran di kawasan Serpong, 2013 itu, eksekutif dan legislatif Banten. Yang ditangkap adalah mengamanatkan kepada PT BGD untuk Dalam perjalanannya, PT BGD anggota DPRD Banten Tri melakukan akuisisi bank. Di tahun 2013, mengajukan 14 bank yang akan diakuisisi. Satriya Santosa dan Wakil Ketua kita (pihak DPRD) sudah mengalokasikan Kemudian, mengerucut menjadi empat,DPRD Banten SM. Hartono serta Ricky anggaran sekitar Rp300 miliar kepada PT yakni Bank Pundi, Panin Syariah, MNCTampinongkol, Dirut PT Banten Global BGD,” terang Ketua DPRD Banten Asep Bank, dan Bank Windu Kencana. DanDevelopment (BGD). Rahmatullah di Serang, Banten. akhirnya, Bank Pundi lah yang dipilih. Penangkapan itu diduga terkait adanya Asep melanjutkan, pembentukan Bank Ketika rencana akuisi Bank Pundisuap dalam pembentukan BPD Banten Banten sempat terhenti setahun akibat menjadi Bank Banten hampir final, persoalanyang sudah direncanakan sejak 2013. penangkapan Ratu Atut Chosiyah. Setelah hukum pun muncul. Komisi Pemberantasan Wakil Gubernur Banten Rano Karno resmi Korupsi (KPK) mencium gelagat tidak baik dan akhirnya terjadilah operasi tangkap tangan tersebut. DPRD Banten pun merekomendasikan proyek Bank Banten dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Dari dua kali gagal dibangun, nasib Bank Banten seolah barang bertuah, karena siapa saja yang menggarap keberadaannya justru terkena sial. Seperti dialami Dirut PT BGD dengan dua anggota DPRD Banten. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam kasus pembentukan Bank Banten. “Dari posisi dugaan tindak pidana, RT (Ricky Tampinongkol) diduga sebagai pemberi (uang). Sementara TSS dan SMH sebagai penerima berkaitan dengan memuluskan pengesahan RAPBD 2016 guna pembentukan Bank Daerah Banten,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Prabowo. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita barang bukti berupa USD11.000 dan dalam bentuk rupiah Rp60 juta dengan tanda tangan dua anggota DPRD tersebut. Uang dolar itu dimasukkan ke dalam amplop cokelat dengan tulisan Rp10 juta. Uang suap dalam bentuk dolar AS itu dipisah68 EDISI 12, 07 Januari 2016

FOTO-FOTO: TRIBUNNEWS.COMSM Hartono, Tri Satya Santoso, dan Ricky Tampinongkol .menjadi dua. Satu bundel USD10.000 dan Support Rano Dirut PT BGD segera dipecat. Melaluibundel lainnya USD1.000. Semuanya dalambentuk pecahan USD100. Pasca penangkapan, KPK terus keputusan bersama, Komisaris Utama PT mengembangkan proyek BPD Banten dengan Sementara uang rupiah dimasukkan membidik Gubernur Banten Rano Karno. BGD menunjuk mantan Plt. Sekretarisdalam enam amplop, masing-masing Rp10 Ketua Fraksi Golkar Banten Adde Rosijuta. “Barang bukti kita dapatkan dari TKP, Khaerani seusai dipanggil penyidik KPK Daerah Banten, Asmudji dan mantanyakni uang dalam bentuk dolar AS 11 ribu, kepada wartawan mengatakan, ia ditanyadalam bentuk rupiah 60 juta. Uang ini sejauh mana dugaan keterlibatan Gubernur Kapolda Banten Brigjen (Pol) M Zulkarnaen.berada di tas TSS dan SMH. Posisinya sudah Banten Rano Karno. Namun ia enggandibungkus amplop, tulisan tangan Rp10 berspekulasi. “Secara spesifik tidak. Tapi yang “(Dirut) segera diganti, tapi itu tugasjuta. Dolar Amrik terpisah satu bundel berisi saya sampaikan, memang ada dalam RPMJD,USD10.000, satu lagi USD1.000 dengan pasti perannya (Rano) sebagai pen-support komisaris. Komisaris yang akan mencaripecahan 100 ribu rupiah. Ada enam terkait pendirian Bank Banten,” kata Ade.amplop,” terang Johan Budi. penggantinya,” ujar Rano. Rano sendiri terlihat tenang saja ketika KPK menjerat Ricky dengan pasal 5 ayat sejumlah wartawan menanyakan kasus ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku1 huruf a dan b atau pasal 13 uu 31/1999 Ia malah mengapresiasi kinerja PT BGDdiubah 20/2001. Sedangkan Tri Satriya yang merupakan BUMD Pemrpov Banten. prihatin atas persoalan hukum terkaitsebagai tersangka melanggar Pasal 12 huruf “Sebelum kasus ini, kinerja PT BGD sudaha atau b atau pasal 11 uu 31/1999 jo pasal cukup baik dalam hal menyiapkan pembentukan Bank Banten. “Sebenarnya55 ayat 1 ke-1 KUHP dan SM. Hartono pembentukkan Bank Banten. (Tapi) dengandiduga melanggar pasal 12 huruf a atau b (adanya) kasus ini mau tidak mau pasti kalau sampai dihentikan amat disayangkan.atau pasal 11 uu 31/1999 sebagaimana mundur. Secara Perda harusnyadiubah uu 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dilanjutkan,” kata Rano. Prosesnya itu antara PT BGD dengan pihakKUHP. Meskipun demikian, Rano menegaskan terkait hampir final. Kalau tidak salah sedang due diligence. Artinya keinginan itu sudah nyata,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon. Meskipun sudah melalui proses final, tetapi OJK tetap merasa sangsi dengan modal yang disediakan Pemprov Banten dan PT BGD. Sebab, pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) setidaknya memakan biaya Rp3 triliun. ● DIMEITRI MARILYN EDISI 12, 07 Januari 2016 69

KASUSBERKOMPLOT MENIPU Masalah mulai muncul setelah 13 bulan WANITA PENGUSAHA kerjasama berjalan. Tan Polin tidak memenuhi janji. Tan diduga menggunakan Wanita pengusaha menjadi operasional, Tan Polin juga dipercaya uang Lenny sebesar Rp22,67 miliar untuk korban penipuan ratusan mengelola rekening PT SLE, dengan catatan mengurusi kepentingan pribadi dan pengembalian atau pembagian untung bisnis perusahaannya sendiri.miliar tiga pria rekan bisnisnya. batubara harus dilakukan paling lambat 5 Salah satu tersangka yang kini hari setelah uang diterima dari pembeli. “Tan Polin memang mengakui uangburon diduga telah mengubah Lenny sudah habis dipakai dan dijanjikan akan diganti dengan batubara,” timpal wajahnya untuk kuasa hukum Lenny, Jon Mathias. Batubara mengelabui polisi. yang dijanjikan sebagai pengganti, jumlahnya mencapi 71.881,92 metrik ton. Selanjutnya, Tan Polin mengenalkanL ENNY, gundah bukan kepalang. FOTO: DOK. FORUM Wanita pengusaha ini jengkel betul dengan rekan bisnisnya Surat DPO Donny Sugiarto Lauwani yang dikeluarkan Mabes Polri. yang tega menipunya hingga ratusan miliar. Kisah pilu yang dialami pengusaha bernama lengkap Eunike Lenny Silas itu berawal dari kerjasama bisnis jual beli batubara dengan Tan Polin. Padahal, sejak 2006, single parent yang memiliki bisnis utama mebeler ukiran Jepara ini sudah sering terlibat bisnis jual beli ‘emas hitam’ di Kalimantan Selatan. Lenny mengisahkan, pada 2007, ia berkenalan dengan Tan Polin, yang juga berbisnis mebel. Pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, itu mengajaknya bisnis jual beli batubara. “Polin menyarankan agar saya mengalihkan investasi bisnis batubara ke Kaltim. Dia mengatakan bisnis batubara di sana sangat menjanjikan,” tutur Lenny ketika ditemui di Mabes Polri, Rabu malam lalu. Nah, dari sinilah menurut Lenny kasus yang merugikan dirinya mencapai Rp500 miliar dimulai. Pada 13 November 2009, dilakukan kerjasama dimana Tan Polin bertanggung jawab dalam operasional dan pengurusan dokumen. Sedangkan Navneet Sigh Bedi, warga negara India yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, ditunjuk mengurusi bidang pemasaran batubara. Adapun peran Lenny sepenuhnya menjadi pemodal, di bawah bendera PT Sentosa Laju Energy (SLE). Selain mengurusi70 EDISI 12, 07 Januari 2016

penggelapan. Ketika ditanya kenapa Lenny begitu percaya dengan ketiga rekan bisnisnya tersebut sehingga terus menggelontorkan uang hingga ratusan miliar? Menurut Jon, ini disebabkan karena Lenny menganggap bisnis batubara di Kaltim sama dengan di Kalimantan Selatan seperti yang dia jalani sebelumnya. FOTO: DOK. FORUM Haji AB Ditahan, Donny DPODonny Sugiarto Lauwani sebelum operasi wajah (kiri), dan setelah operasi (kanan). Langkah cepat Lenny dan kuasa hukumnya Jon Mathias melaporkan ketigatemannya bernama Donny Sugiarto Lauwani Donny kembali memainkan akal pelaku ke Bareskrim Polri tidak sia-sia. Takkepada Lenny. Polin menyebut Donny bulusnya. Ia mengaku punya hutang sebesar lama setelah dilaporkan ke polisi, penyidikmerupakan pengusaha batubara yang Rp35 miliar kepada Tan Polin. Uang sebesar Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polrimemiliki 20 kuasa pertambangan (KP). Dari itu disebutkan sebagai hutang pembayaran langsung menetapkan Haji AB sebagai20 KP milik Donny, tiga diantaranya sudah royalti hasil tambang kepada negara. Dengan tersangka.berproduksi. kata lain, jika tak dibayar maka Lenny tak akan bisa memiliki ketiga KP tersebut. Langkah cepat Bareskrim Polri tersebut Untuk lebih meyakinkan Lenny, Polin tak berhenti sampai di situ. Penyidik jugamenceritakan bahwa selama ini batubara Namun, dalam perjalanannya, ternyata langsung menahan Haji AB setelahyang dibeli berasal dari Donny. Bahkan, royalty yang harus dibayar ke negara hanya melakukan serangkain pemeriksaan. “KitaPolin tak segan-segan menyebut Donny Rp5,5 miliar. Jadi, ada kelebihan Rp26,5 miliar mengapresiasi kerja cepat Bareskrim yangsebagai orang kaya yang jujur. yang dikemplang para komplotan tersebut. telah menahan Haji AB,” kata Jon. Karena termakan bujuk rayu Polin, Karena khawatir dengan uang 33,75 Namun, Jon meminta penyidik PolriLenny pun berbisnis dengan Donny. Donny juta USD yang sudah keluar tak bisa kembali terus melanjutkan kasus ini denganmengaku memiliki batubara yang lagi, Lenny dengan sangat terpaksa melunasi meningkatkan status Tan Polin dari saksidibutuhkan Lenny. Namun, kalau berminat utang Dony, pada 16 April 2012. Uang menjadi tersangka. Sebab, yangLenny harus membayar uang muka terlebih tersebut ditansfer ke rekening PT SLE yang bersangkutan sesuai Pasal 55 KUHAP masukdahulu. Alhasil Lenny pun mengirimkan dikuasi Polin. kategori bersama-sama dan turut serta.uang sebesar 20 juta USD. Lenny sendiri setuju karena Haji AB “Seharusnya TP juga harus jadi tersangka Ibarat jatuh, tertimpa tangga pula. meyakinkan akan diselesaikan dari hasil dan ditahan. Mereka bertiga kan sudahFaktanya, Donny tidak memiliki batubara ketiga KP yang dulu diakui miliknya Donny. satu komplotan,” katanya.seperti yang dijanjikan. Alhasil bisnis antara “Disini saja Donny telah berbohong denganmereka pun macet. mengakui punya kuasa pertambangan,” Di tengah proses bergulirnya penyidikan tegas Jon Mathias. kasus tersebut, ternyata Donny sudah lebih Pada 18 Maret 2012, lanjut Jon Mathias, dulu kabur. Direktur PT ELS ini diketahuidiadakan pertemuan di Hotel Senyiur, Lagi-lagi Lanny kecele, meski uang buron setelah tiga kali mangkir menjalaniSamarinda, Kalimantan Timur. Dalam sudah ditransfer namun niat untuk pemeriksaan di Bareskrim Polri.pertemuan itu Donny menawarkan tiga KP mengambilalih ketiga KP milik Haji AB takseraya menyebutkan, batubara yang nilainya kunjung berhasil. Alhasil, Mabes Polri menetapkan Donnysudah mencapai 33,75 juta USD atau setara masuk daftar pencarian orang (DPO) sesuaiRp440 miliar, adalah milik pengusaha Pada 7 Februari 2013, diduga berbekal surat Nomor : DPO /19/x/2015/DIT TIPIDUMterkenal asal Berau berinisial Haji AB. uang milik Lenny, Haji AB dan Tan Polin yang ditandatangi Direktur Tipidum malah membuat kesepakatan baru berisi Bareskrim Polri Brigjen Pol Carlo Brix Tewu. Perusahaan tersebut atas nama PT kerjasama pengelolaan CV ATU. Padahal,Sungai Berlian Bhakti (SBB), CV Sungai seharusnya CV ATU itu sudah menjadi Menurut Lenny, berdasarkan info yangBerlian Jaya (SBJ), dan CV Atap Tri Utama milik Lenny karena sudah melunasi hutang didapat, Donny telah melakukan operasi(ATU). Ditegaskan pula, dengan tiga KP itu Donny kepada Polin. wajah untuk mengelabui pengejaran polisi.Haji AB bertanggung jawab atas seluruh Sebelum operasi, Donny memiliki tahi lalathutangDonny. Namununtukmengambilalih Tak tahan atas tipu daya para rekan besar di bawah mata kanan. Setelah operasi,ketiga perusahaan tersebut tak semudah bisnisnya, akhirnya Lenny melaporkan tahi lalat itu sudah lenyap.yang diperkirakan Lenny. Haji AB, Tan Polin, dan Donny ke Bareskrim Polri atas tuduhan penipuan dan Carlo Tewu yang coba dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Kamis lalu, tidak menjawab. Pesan pendek yang dikirim juga tak dibalas. ● PENERUS BONAR, DARMANSYAH TANJUNG EDISI 12, 07 Januari 2016 71

KASUS KARPET MERAH JELANG BLBI KADALUARSA Penanganan kasus hukum BLBI yang bakalmasuk babak kadaluarsamendapat dua jemputan regulasi. MelemahkanKPK sekaligus membawa masuk uang haram.M EDIO Desember lalu, Laksamana Sukardi seusai diperiksa KPK soal BLBI. sidang paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan pengajuan semestinya datang dari (Baleg) sekaligus anggota Komisi XI. Program Legislasi Nasional pemerintah, “ imbuhnya. Anehnya, proses pembahasan ini dibuat (Prolegnas) Prioritas kilat, tak sampai seminggu. tahun 2015. Gemuruh, Informasi yang diterima FORUM perdebatan panjang mewarnai sidang, sebelum menyebut rancangan aturan tax amnesty “Proses pembahasannya cepat. Tidak akhirnya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan datang dari Fraksi Golkar. Dan, yang getol ada pembentukan panja (panitia kerja). yang menjadi pimpinan rapat mengetuk mensukseskan aturan ini datang dari Harmonisasi yang hanya sekali. Juga belum palu pengesahan. Namun, ada dua bahan Mukhamad Misbakhun, politisi Golkar ada konsinyering dan diakhiri memang dengan undang-undang (UU) yang jadi sorotan. yang menjadi anggota Badan Legislasi rapat pleno pandangan mini fraksi. Jadi kesan Yakni, RUU Pengampunan Pajak dan Revisi UU KPK. Setidaknya, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat menyatakan perbedaan pandangan. Kesan buru-buru, sekaligus berkedok pun muncul. Gus Irawan, anggota Fraksi Gerindra mengungkapkan, sejak awal pembahasan di Baleg sudah ada perdebatan, khususnya pada pengusul. Dalam menyukseskan pemberantasan korupsi serta mendukung upaya penerimaan negara lewat pajak, dirinya berkeyakinan kalau klausul dua aturan ini sedianya datang dari pemerintah. Bukan dari kalangan DPR. Bahkan teruntuk, RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty), seharusnya terlebih dulu melewati proses pembahasan yang masih sangat panjang. “Tidak perlu dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas. Waktunya belum pas, karena72 EDISI 12, 07 Januari 2016

buru-buru kelihatan sekali,” sebutnya. FOTO: JAWAPOS.COM Apung bahkan merasa sudah ada dari BPK tahun 205 soal asset BLBI. Itu yang Koordinator Advokasi dan Investigasi penggembosan dari dalam institusi KPK, belum disetor kepada negara. Tapi terkait BLBI. Apung menunjuk contoh Kemenkeu tetap tidak transparan. DariSekretariat Nasional (Seknas) Forum penarikan jaksa Yudi Kristiana dari KPK ke Kemenkeu 2012 sendiri kami tahu kalauIndonesia untuk Transparansi Anggaran Kejaksaan Agung (Kejagung), padahal masa beban obligasi rekap BLBI itu tiap tahun(Fitra) Apung Widadi merasa ada keterkaitan tugasnya belum selesai. “Jaksa Yudi Kristiana Rp 1,6 triliun ,” sebut Apung di sela acarapemaksaan kedua regulasi tersebut. Muaranya ditarik padahal ia terkenal konsens catatan akhir tahun 2015 Fitra berjuduldari penanganan hukum kasus BLBI yang mendorong penyelidikan BLBI. Atau soal Buruk Rupa Pengelolaan Anggaran Negara,sebentar lagi bakal masuk babak kadaluarsa. informasi, misalnya orang yang punya data Rabu (16/12/2015) di Bakoel koffie Cikini,“Februari 2016 BLBI kadaluarsa. Untuk informasinya malah diambil. Itu bukti Jakarta Pusat.menyambutnya ada RUU Pengampunan untuk menggembosi kasus ini,” tunjuknya.Pajak dan Revisi UU KPK itu,” sebutnya. “Penggembosannya memang dari dalam, Yang tak kalah penting, menurut dia, dan sekarang memang terjadi,” Apung ialah dominasi konglomerasi penikmat Apung mengaitkan dalam revisi UU menambahkan. uang haram BLBI. Para konglomerat tersebut menguasai kekuatan ekonomi seperti bidangKPK terdapat revisi yang salah satunya Kemudian setelah kasus hukum BLBI perbankan. Dan, kemudian menempel padaterkait penyelidikan yakni Surat Perintah kadaluarsa, lanjutnya, pintu masuk para sistem kekuasaan sehingga melakukanPenghentian Penyidikan (SP3) penuntutan. konglomerat yang termasuk pengerat uang penyanderaan. “Obligor terlibat dalam“Bisa jadi korelasinya SP3, yang membuat BLBI akan datang dari RUU Pengampunan sektor pembangunan dan ekonomi Indonesiakasus hukum BLBI dihentikan. Artinya Pajak. “Aturan itu akan memberikan karpet dan punya relasi politik. Kalau kemudiansecara hukum UU KPK akan melegalkan merah uang-uang kejahatan itu masuk ke diganggu, maka feed back-nya pada ancamankasus BLBI itu berhenti dengan bukti konkrit Indonesia seperti BLBI. Jadi, krisis, ancaman defisit. Mereka bisapenertiban SP3,” jelasnya. menyempurnakan kejahatan ekonomi, melakukan dampak kerugian lebih besar, menyempurnakan korupsi ekonomi di sehingga bisa dipastikan kasus ini tidak Indonesia kalau memang akhirnya akan terungkap,” katanya. “Dari dulu sampai disahkan,” ujarnya. sekarang, komitmen penuntasaan kasus BLBI bukan pada penegak hukum, melainkan Karena itu, ada RUU Pengampunan pada komitmen ekonomi politik rejim. Pajak yang dalam hitungannya tidak logis. Masalahnya sekarang ini rejimnya siapa? Sebab, target pengampunan pajak ini hanya Itu yang membuat saya pikir kasus BLBI Rp 16 triliun dari total Rp 4.000 triliun. akan kiamat tahun depan,” tambahnya. “Niatnya uang itu hanya masuk saja, bukan menekan pada penerimaan negara. Artinya, Pakar hukum tata negara, Margarito cuma mendatangkan dana kejahatan dari Kamis menilai, masyarakat mulai melupakan luar negeri,” papar Apung. kasus BLBI yang penuntasannnya terus berlarut ditambah melonjaknya kebutuhan BLBI Mulai Dilupakan pokok. “Sebenarnya, kasus ini sangat sederhana. KPK tinggal menelusuri fakta Korupsi BLBI, baginya memang yang ada dan melihat. Kalau ada unsur kejahatan yang terabadikan. Pergantian pidana, diproses secara hukum. Kalau tidak pemerintahan hingga sekitar 15 tahun lebih, ada, ditutup,” selorohnya sekaligus belum mampu menghapus skandal menunjuk perlunya penyelamatan aset keuangan terbesar sepanjang sejarah kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Indonesia. Apung pun heran dengan aksi Nasional (BPPN) sebesar Rp3,06 triliun pemerintah, khususnya Kementerian juga bergantung pada penyelesaian kasus Keuangan (Kemenkeu) yang sejak tahun ini. 2012 tak lagi secara menderang mempublikasikan beban anggaran dampak Kepala Pusat Penerangan Hukum BLBI. “Data terakhir yang kami peroleh itu (Kapuspenkum) Kejagung Amir Yanto jatuh tempo pembayarannya diundur dari sendiri ketika dikonfirmasi tak mengetahui sebelumnya tahun 2033 menjadi tahun kalau status hukum kasus BLBI akan 2055. Artinya sampai 100 tahun Indonesia kadaluarsa pada Februari tahun depan. merdeka, kita masih utang BLBI,” ketusnya. “Yang pasti kejaksaan sampai hari ini tidak sedang melakukan penyelidikan dan Selain itu, Apung mengkritisi tertutupnya penyidikan kasus BLBI,” jawabnya kepada Kemenkeu terkait asset BLBI yang dipercaya FORUM. hingga kini masih belum terinventarisir. “Bahkan, sebenarnya sudah ada temuan ● RANAP SIMANJUNTAK EDISI 12, 07 Januari 2016 73

KASUSAKHIR DRAMA SANG Velove Vexia tak kuasa lagiPENGACARA SENIOR memendung kesedihannya kala ayahnya, Otto Cornelis Kaligis divonis 5,5 tahun penjara. Perempuan yang berprofesi sebagai artis sinetron ini setia mendampingi ayahnya di setiap persidangan digelar. Selain hukuman penjara, Kaligis juga dihukum untuk membayar denda Rp300 juta dan subsider 4 bulan kurungan. FOTO: TRIBUNNEWS.COM\"J ADI sebenarnya dari pihak saya sebagai anak, mauVelove Vexia menghampiri ayahnya seusai sidang. berapa tahun pun tetap pastinya sedihnya sama,”74 EDISI 12, 07 Januari 2016 ujar Velove usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat. Pada putusannya, Majeli Hakim yang diketuai Sumpeno menyatakan Kaligis terbukti bersama-sama dengan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary memberikan uang total USD27 ribu dan 5 ribu dollar Singapura (SGD). Duit ini berasal dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti. Uang itu kemudian diberikan kepada tiga hakim PTUN Medan, yakni Tripeni Irianto Putro sebesar SGD5 ribu dan USD15 ribu, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing sebesar USD5 ribu, serta kepada Syamsir Yusfan selaku panitera sebesar USD2 ribu. Uang suap itu dimaksudkan untuk memengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Bansos), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemprov Sumut. Menurut majelis hakim, perbuatan Kaligis telah memenuhi unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31

V ONIS 5,5 tahun yang dijatuhkan “Saya Bisa pada hakim yang lebih tinggi. Tuntutan majelis hakim Pengadilan Tindak ini sangat tidak fair. Tuntutan penuh Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Mati kedengkian. Sebelum putusan mereka dinilai advokat senior OC Kaligis (KPK) akan menghukum saya lebih berat.sebagai putusan yang penuh kedengkian. di Penjara” Jika berpijak pada keterangan Tripeni,Demikian diungkapkan OC Kaligis kepada saya tidak pernah memberikan uangFORUM sesaat sebelum vonis dibacakan, Jadi panggil saya secara pantas dan layak. kepadanya. Harusnya saya bebas atauKamis (17/12). Petikannya: Semoga ke depan hukum acara ditaati dituntut maksimal 3 tahun penjara. oleh KPK. Jangan lagi banyak orang yangBagaimana Anda menilai tuntutan 10 jadi korban. Pertemuan Anda dengan petinggitahun penjara yang dinyatakan oleh Nasdem Surya Paloh dan Gatot itu benar?jaksa? Jadi seharusnya bebas? Jika berdasar kepada pembuktian, Kalau Surya Paloh, itu tak ada Tuntutan itu penuh kedengkian. Saat urusannya dengan perkara. Itu hanyaini usia saya 74 tahun. KPK menghendaki saya seharusnya bebas. Tapi hakim juga dihubung-hubungkan saja. Saya tahu apasaya mati di penjara. tak mungkin memutus bebas. Divonis soal Rio Capella? 1,5 tahun, saya sudah berterima kasihAnda merasa didiskriminasi? sama Tuhan. Walaupun nurani berkata ● IRMAN ROBIAWAN Sudah jelas. Orang lain dipanggil, saya saya tak pantas dikerangkeng.tidak dipanggil. Saya bukan OTT (Operasi Bagaimana jika hakim memvonis yangTangkap Tangan), tapi langsung ditangkap. tidak sesuai dengan harapan?Ada unsur politis dalam perkara Anda? Pasti banding. Semoga ada hati nurani Begini, KPK tidak senang dikritik.Begitu dikritik saya ditangkap. Saya inisatu kamar dengan Nazaruddin. Dia jugaada masalah sama KPK. Jadi target atauapes.Kenapa Anda menolak diperiksa KPK? Saya ini bukan perampok atau teroris.Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Pengacara senior ini merasa yakin karena ia kerap menyerang lembagadalam Undang-undang Nomor 20 Tahun dirinya tak bersalah. Kaligis merasa bukan antirasuah itu. “Jadi, saya ini dizalimi2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana dirinya yang terjaring dalam operasi tangkap karena bikin buku korupsi Bibit-Chandra,”Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tangan (OTT) KPK, melainkan anak buahnya, kata Kaligis.jo Pasal 64 ayat(1) KUHpidana. M Yagari Bhastara Guntur alias Gary. Ia menuding Gary adalah otak atau pelaku Sementara pengacara Kaligis, Alamsyah Vonis ini lebih ringan dari tuntutan utama dari pemberian uang kepada Tripeni, Hanafiah mengatakan, majelis hakim samayang diberikan jaksa penuntut umum KPK Syamsir, serta dua hakim PTUN Medan sekali tidak mempertimbangkan fakta-faktaYudi Kristiana dengan pidana penjara selama lainnya, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi. yang terungkap di persidangan yang10 tahun dan denda Rp500 juta subsidair “Saya bukan OTT (operasi tangkap tangan),” menyatakan bahwa Kaligis tidak pernahempat bulan kurungan. ujar Kaligis kepada FORUM. memberikan uang kepada ketiga hakim PTUN Medan. Ia juga menolak jika uang Kaligis sendiri menilai vonis yang Selain itu, ia juga merasa dizolimi oleh yang diterima oleh Tripeni merupakandijatuhkan hakim tidak adil. Pasalnya, KPK dengan proses hukum yang uang suap untuk memengaruhi perkara.kasusnya disidangkan dalam satu perkara menyebabkan kantor hukum yang telahdengan Syamsir Yusfan yang hanya dijatuhi dia dirikan puluhan tahun mati perlahan. “Berdasarkan pengakuan Tripeni uanghukuman selama 3 tahun penjara, sedangkan “Ada 70 pengacara yang belum mendapatkan itu diperuntukan untuk jasa konsultasiTripeni Irianto Putro yang divonis 2 tahun. gaji. Pegawai saya sudah lima bulan tak hukum, bukan untuk memengaruhi putusan.“Saya praktisi banyak membela hakim. dibayar gajinya. Banyak klien yang lari Karena uang itu diterima sebelum perkaraMohon maaf apapun konsekuensinya, karena kasus ini,” cerita dia. disidangkan,” kata Alamsyah.dengan ini saya menyatakan banding,”ujarnya. Bahkan, Kaligis menduga, KPK sentimen ● IRMAN ROBIAWAN EDISI 12, 07 Januari 2016 75

KASUS Pemerintah menegaskan akan mengambil alih penyeleggaraan umrohdari swasta. Namun ditolak karena melanggar UU No. 13 Tahun 2008.MINAT masyarakat untuk Jemaah umroh asal Indonesia di bandara Madinah. melaksanakan ibadah umrah tiap tahun selalu KETIKA NEGARA tinggi. Data yang dibeberkan TERGIUR KELOLA UMROH Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan PT Mulia Wisata Abadi, PT Senabil Madinah sudah bulat. Pengambilalihan itu bukan lagi Umroh Kementerian Agama menunjukkan Barakah, PT Al Aqsa Jisra Dakwah, PT wacana. Terlebih lagi dari Kementerian PAN jumlah jemaah umroh dari Indonesia tercatat Mediterania Travel, PT Muaz Barakat Safar, dan RB, struktur untuk eselon dua di Ditjen rata-rata setiap bulannya mencapai 5.602 PT Pandi Kencana Murni, dan PT Mustaqbal PHU sudah disetujui. Tinggal diisi personelnya orang. Atau rata-rata ada 195 jemaah umroh Lima Wisata. saja. \"Nanti, kita punya direktur penyelenggara yang terbang ke Arab Saudi setiap harinya. ibadah umroh,\" Ahda menambahkan. Jumlah jemaah umroh ini diprediksi semakin Tekad pemerintah untuk mengambil banyak selama bulan puasa, awal Idul Fitri, alih penyelenggaraan perjalanan ibadah Kebijakan pemerintah sangat dan hari-hari besar keagamaan Islam lainnya, umroh dari pihak swasta, menurut Ahda, disayangkan berbagai pihak. Pemerintah serta hari libur sekolah. Potensi yang luar biasa itu ternyata menarik perhatian pemerintah. Pemerintah bahkah sudah memutuskan akan mengambil alih penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh (PPIU) dari pihak swasta. Pengambilalihan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Keputusan pengambilalihan ini diungkap Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) Ahda Barori, seperti dikutip dari Okezone.com Pemerintah, tegas Ahda, tetap akan mengambil alih penyelenggaraan umroh dari pihak swasta, meski ada penolakan dari beberapa penyelenggara haji khusus dan umroh. Menurut dia, penyelenggaraan umroh yang diselenggarakan oleh Ditjen PHU akan memberi jaminan jamaah dapat menunaikan ibadah. Pemerintah memandang penyelengaraan umroh yang disediakan pihak swasta banyak memberikan pelayanan yang buruk kepada jemaah. Ini dibuktikan beberapa pelaksana umroh sudah diberikan sanksi. Ditjen PHU telah memberikan sanksi terhada 7 (tujuh) PPIU dan 6 (enam) BPW yang dilaporkan ke Bareskrim Polri karena tidak mempunyai izin penyelenggaraan umroh dari Kemenag. Perusahaan yang terkena sanksi adalah;76 EDISI 12, 07 Januari 2016

FOTO: RINALDIMUNIR.WORDPRESS.COM ibadah haji dapat diselenggarakan oleh umroh dari pihak swasta yang selama ini pemerintah dan atau travel yang telah sudah terdaftar resmi di Kemenag.dikritik tidak bisa mengambil kebijakan ditetapkan oleh pemerintah.sepihak. Pemerintah dalam mengambil “Komisi VIII DPR sudah melakukansegala tindakan yang harus mengacu pada Pasal-pasal tersebut masih konstitusional klarifikasi kepada pemerintah, merekaundang-undang dengan kajian yang dan belum pernah dibatalkan oleh bilang tidak ada kebijakan itu,” tegas Ketuamendalam dan komprehensif. Mahkamah Konstitusi. \"Jadi apabila Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay. Kemenag mengambilalih, itu bentuk sikap \"Kalau benar Kemenag akan melakukan arogansi dan melawan hukum,\" tegas pria Ahda Darori sendiri ketika dikonfirmasipengambil-alihan penyelenggaraan umroh yang berprofesi sebagai pengacara ini. menegaskan tidak ada kebijakan pemerintahdari pihak swasta, maka sudah dipastikan mau ambil alih penyelennggaraan umroh.Kemenag melanggar hukum,\" kata Ketua Terlebih ada tiga faktor yang belum “Tidak benar, Mas,” ujar Ahda melalui SMS.Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj dimiliki oleh Kemenag saat ini terkait tatadalam. kelola penyelenggaraan umroh yakni sumber Ketika dipertegas, pernyataan Ahda Darori daya manusia (SDM), regulasi dan dukungan benar adannya karena sudah dimuat beberapa Mustolih berargumentasi, Penyelenggara anggaran. \"Tiga hal pokok tersebut saat ini media online nasional, yang bersangkutanPerjalan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai masih sangat lemah,\" tambahnya. juga merasa tidak pernah memberikanpenyelenggara umroh selama ini pernyataan pemerintah akan mengambilmendapatkan payung hukum sebagaimana Soal PPIU yang sering menelantarkan alih penyelenggaraan umroh dari pihakdiatur dalam Pasal 43, 44, dan 45 UU No. jemaah, Mustolih mendorong agar Kemenag swasta. Dia bahkan mengatakan media yang13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan melihat persoalan itu lebih jernih. Dari 561 salah kutif. “Tidak benar. Saya tidak pernahIbadah Haji. Di sana disebut penyelenggara PPIU yang terdaftar memang ada beberapa diwawancarai wartawan,” tegasnya. yang bermasalah. Tetapi jangan abaikan PPIU yang juga memiliki sistem dan reputasi Bantahan dan sikap pemerintah yang yang baik sehingga jemaah yang mereka mendua dinilai Wakil Ketua Komisi VIII, bawa puas dan loyal. \"Kalau mau berantas Sodik Mujahid aneh. Sodik menilai Kemenag tikus jangan bakar lumbungnya,\" ucapnya. tidak jelas karena di media ada pernyataan yang menegaskan pemerintah mengambil Mustolih mendorong agar persoalan alih penyelenggaraan umroh. ini dibahas bersama antara Kemenag sebagai regulator dan PPIU sebagai penyelenggara Apakah pejabat Kemenag sudah untuk menemukan solusi terbaik agar melakukan pembohongan publik? Menurut jemaah umroh mendapatkan perlindungan anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini, yang proporsional sehingg khusyuk pemerintah dan pejabat Kemenag bisa menjalankan ibadah dan pulang ke tanah dikategorikan melanggar UU Keterbukaan air dengan selamat. \"Yang mendesak saat Informasi Publik. ini adalah perbaikan sistem dan regulasi terkait tata kelola dan tata niaga umroh, Dalam Pasal 55 UU itu dijelaskan, setiap bukan pengambilalihan,\" tutupnya. orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau Sikap Mendua menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana Kebijakan pemerintah untuk penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ menngambil alih pennyelengaraan umroh atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 dari pihak swasta juga mendapat perhatian (lima juta rupiah). Dalam penjelasan pasal dari Komisi VII DPR yang membidangi haji. itu disebutkan yang dikenakan sanksi dalam Bahkan mereka langsung mengundang ketentuan ini meliputi setiap orang pemerintah untuk mengggelar rapat dengar perseorangan atau kelompok orang atau pendapat, Rabu 16 Desember 2015. Pada badan hukum atau Badan Publik. rapat itu, pihak Kementerian Agama diwakili Sekjen Kemenag Nur Syam dan Direktur “Kalau teman-teman media memang Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Ibadah ada yang dengar langsung pernyataan dia Haji dan Umroh (PHU) Abdul Djamil dan (Ahda Darori) dan dia berdusta kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, kami, ya seharusnya diangkat sebagai Ahda Barori. pelajaran,” tegasnya. Dalam sesi tanya jawab, Komisi VIII Sikap pemerintah sangat disayangkan. mempertanyakan kebijakan pemerintah. Seorang pejabat seharusnya berhati-hati Namun, pihak pemerintah membantah dalam mengeluarkan pernyataan. Pasalnya, akan mengambil alih penyelenggaraan banyak pihak, khususnya penyelenggaran umroh swasta dan jemaah menjadi bingung. ● ZULKARMEDI SIREGAR EDISI 12, 07 Januari 2016 77

KASUS PENEGAKAN HAM SEMU ALA POLRES JAKARTA UTARA Meskipun dipuji oleh Presiden ketika memimpin upacara peringatan Hari Komnas HAM, Nur Kholis, mengutip Joko Widodo, prestasi Hak Asasi Manusia se-Dunia pada 11 rekapitulasi laporan pengaduan pelanggaran Desember 2015 di Istana Negara, Jakarta. HAM dari masyarakat. Dalam lima tahun penegakan hak asasi manusia Selain didamping sejumlah menteri dan terakhir, Komnas HAM menerima 6 ribu oleh aparat Polres Jakarta pejabat di bidang politik dan hukum, hadir berkas pengaduan dari seluruh wilayah RI, pula ratusan penggiat HAM dari berbagai termasuk warga negara Indonesia yang Utara tampaknya masih semu. organisasi domestik maupun yang berafiliasi berada di luar negeri. “Polri merupakan Kondisi di lapangan secara internasional. lembaga yang banyak dilaporkan, diikuti justru berbeda. korporasi, pemerintah daerah, TNI, dan Di dalam pidatonya, Presiden Jokowi lembaga peradilan,” kata Nur Kholis padaSELAIN senang blusukan ke tempat mengomentari laporan Komisi Nasional Peringatan Hari HAM Sedunia tersebut. yang unik, Presiden Joko Widodo Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang dikenal publik sering menyelipkan bagaimana praktek HAM dilaksanakan oleh Jika pada tahun 2014 jumlah pengaduan informasi yang mengherankan berbagai instansi pemerintah. “Saya kasus pelanggaran HAM oleh aparat Polri dalam pidato-pidatonya. Mantan mengakui bahwa lembaga kepolisian mencapai 1.845 aduan, menurut Komnas Gubernur DKI Jakarta itu sering menjadi yang paling banyak dilaporkan HAM, pada Januari-Juli 2015 telah meningkatmenyebut nama seseorang atau apa yang oleh masyarakat dalam masalah pelanggaran sampai 2.483 aduan. Berdasarkan analisissudah dilakukan pihak tertentu dalam kaitan HAM. Banyaknya pelanggaran HAM terjadi Komnas HAM, urutan pihak yang teradutopik pidatonya. Informasi itu bisa berupa karena ketidaktahuan, baik dari polisi berbanding lurus dengan kekuasaan ataupujian, dapat pula kritik yang pedas. maupun masyarakat,” kata Kepala Negara. kewenangan yang dimiliki. Proses penanganan kasus yang lamban, tindakan Cara itu digunakan Presiden Jokowi Pernyataan itu merespon laporan yang sewenang-wenang, kriminalisasi, disampaikan oleh salah seorang Komisioner diskriminasi, dan penyiksaan oleh aparat kepolisian menjadi aduan pelanggaran HAM FOTO: SETKAB.GO.ID terbanyak yang dilaporkan masyarakat.Presiden Jokowi berbincang dengan Menkumham Yasonna Laoly dan Ketua Komnas Kepada Kapolri Jenderal Badrodin HaitiHAM Nur Kholis saat menghadiri peringatan Hari HAM se Dunia . yang turut hadir dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo langsung memberikan instruksi agar melakukan pembenahan secara internal di seluruh jajaran kepolisian. Namun demikian, Jokowi pun mengungkapkan sejumlah usaha perbaikan yang sudah dilaksanakan oleh aparat Polri. “Saya mengapresiasi, misalnya di Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan pengarusutamaan HAM di lingkungannya. Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya,” lanjut Kepala Negara. Lho, mengapa harus Polres Jakarta Utara? Rupanya yang dimaksud Presiden Jokowi adalah program pengembangan aplikasi komputer “Si Pokdar” yang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara. Program aplikasi ini memungkinkan Pusat Komando (Command Center) di Polres menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat melalui telepon78 EDISI 12, 07 Januari 2016

seluler dengan aplikasi Qlue. Selanjutnya, FOTO: TRIBRATANEWS.COMPolres Jakarta Utara dapat langsungmengirimkan aparat reaksi cepat untuk Kapolres Jakarta Utara tengah memimpin apel.melakukan penyidikan dan penindakan ditempat kejadian. Reaksi cepat itu merupakan tidak perlu diberitakan. Itu kasus yang tidak masalah itu kepada Kadiv Propam Mabespemenuhan HAM bagi warganya. seksi,” kata Kombes Susetio Cahyadi tanpa Polri pada September 2014. Langkah itu sungkan, meskipun sudah memerintahkan disusul oleh gugatan praperadilan atas Aparat Polres Jakarta Utara juga menjalani pelanggaran HAM atas sang wartawan. kasus itu di Pengadilan Jakarta Utara padaberbagai pelatihan tentang prinsip dan praktek 1 Juli 2015, karena ditemukan sejumlahHAM dalam tugasnya yang dikoordinir oleh Kasus yang dimaksud adalah sengketa kesalahan prosedur dan penyitaan barangKomnas HAM. Mereka juga dibekali buku tanah yang diadukan oleh pengusaha Loe bukti yang tidak sesuai oleh aparat Polressaku tentang poin-poin HAM yang teksnya Bing Liong, yang mengklaim diri sebagai Jakarta Utara. Majelis Hakim PN Jakartadibuat ringkas agar mudah diingat kembali. pemilik tanah bersertifikat di Jalan Akses Utara pun akhirnya memutuskan pada 4“Aparat kami masih perlu dibina untuk Marunda, Kelurahan Semper, Kecamatan Agustus 2015 bahwa surat perintahmemahami HAM karena tugasnya sering Cilincing, Jakarta Utara. Tanah itu sendiri penyidikan dari Polres Jakarta Utara maupunbersentuhan dengan masyarakat. Kalau sudah sudah ditempati oleh Yayasan Pendidikan penetapan ketiga tersangka serta penyitaandibina tapi masih melanggar HAM, ya akan Teladan Cilincing sejak 30 tahun lalu. Atas barang bukti dinilai tidak sah.kami tindak keras,” ujar Kapolres Jakarta pengaduan Loe Bing Liong, Polres JakartaUtara, Kombes Pol Susetio Cahyadi. telah menetapkan Herry Antonius Amran Putusan sidang praperadilan itu ternyata (Ketua Yayasan Pendidikan Teladan tidak juga dilaksanakan oleh Polres Jakarta Masalahnya, pelanggaran HAM itu masih Cilincing), Omay Chusmayadi dan Utara hingga kini. Akibatnya, Baringsingbanyak dilakukan oleh aparat Polres Jakarta Pandapotan Manik sebagai tersangka karena kembali mengadu kepada Divisi PropamUtara akhir-akhir ini, termasuk oleh para memasuki pekarangan dan menjyewakan Polri, yang langsung menindaklanjuti denganpejabatnya. Kondisi ini agaknya belum tanah milik Loe Bing Liong tanpa izin. penyelidikan terhadap kasus tersebut.diketahui oleh Presiden Joko Widodo maupunpara penasihat terdekat. Maka bisa jadi, Namun penetapan tersangka itu ditolak Hingga kini, Kapolres Susetio Cahyadipujian Jokowi itu bisa berubah bila nantinya oleh Herry Amran karena merasa tidak menegaskan dirinya tidak berniatterbukti bahwa penegakan HAM di Polres bersalah dan menantang klaim kepemilikan melecehkan perintah PN jakarta Utara.Jakarta Utara masih bersifat “tebang pilih”. tanah oleh Loe Bing Liong. Diwakili oleh “Putusan pra peradilan itu kan belum pengacara RE Baringbing SH MH, Herry berkekuatan hukum tetap. Karena kasusnya Ketika reporter FORUM mewawancarai Amran menemukan bukti-bukti bahwa klaim masih dalam status Peninjauan KembaliKapolres Kombes Susetio tentang Loe Bing Liong tidak berdasar sama sekali. di Mahkamah Agung, kami haruspenanganan kasus sengketa tanah yang Herry dan Baringbing juga memprotes keras menghormati proses hukum yang berlaku,”terjadi di wilayah Jakarta Utara, semula dia tindakan Polres Jakarta Utara yang memasang kata Susetio. Kasus sengketa tanah itumenjawab pertanyaan-pertanyaan yang garis polisi dan mengintimidasi penghuni sendiri sudah P-21, menurut Susetio, dandilontarkan. Anehnya, pada akhir agar keluar dari lahan yang disengketakan. siap dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.wawancara, sang Kapolres malahanmenyuruh Kasat Reskrim AKBP Yuli Usman Akhirnya, Baringbing mengadukan ● ERWIN PURBA, BONA RJ SIAHAAN.untuk menghapus rekaman wawancara didalam telepon seluler reporter itu. “Yul, Ituhandphone Blackberry yang dibuatmerekam, hapus Yul,” ujar Susetio. Sesuai dengan kaidah HAM dalam profesijurnalistik, pemaksaan untuk menghapusisi rekaman wawancara yang sudahberlangsung adalah pelanggaran atas HAMsang wartawan. Apalagi wawancaradilakukan secara terbuka, dan sang wartawansudah memberitahukan identitas dirinyamaupun tujuannya merekam wawancaraitu untuk kepentingan tugas jurnalistik.Tindakan Kapolres ini jelas menjadi teladannegatif bagi para bawahannya untukmelaksanakan prinsip-prinsip HAM dalamtugas penegakan hukum. Mengapa Kapolres Jakarta Utarabersikap sembrono seperti itu? “Kasus ini EDISI 12, 07 Januari 2016 79

Film Merekatkan Islam di Antara ‘Bulan Terbelah’M ASIH ingat kisah cinta menumpang di dormitori Stefan, yang diperankan inspiratif. Apalagi saat layar dibuka, penonton halal ala Hanum dan oleh Nino Fernandez, sobat lama Rangga saat disuguhkan oleh pertanyaan anak membagikan Rangga di film 99 Cahaya kuliah di S3. Stefan kemudian mengenalkan kisah mendiang ayahnya dituduh sebagai teroris. di Langit Eropa? Kini cerita Hanum kepada kekasih dan teman hidupnya, Cinematografisnya pun dibuat apik, menampilkan sekuel, Hanum dan Rangga Jasmine, yang diperankan oleh Hannah Al Rasyid. angle dari banyak sudut yang memudahkan di film Bulan Terbelah Dua penonton terhanyut ke dalam ceritanya. Maklum di Langit Amerika berlanjut lagi. Kali ini Hanum Sebenarnya, Hanum kurang berminat saja, sutradara yang ditunjuk pun sudah mumpuni sudah bekerja sebagai jurnalis di surat kabar dengan pertemuan antara dia dan Stefan, teman di bidangnya, yakni Rizal Mantovani. Heute ist Wunderbar. Sedangkan sang suami Rangga, yang seorang Atheis. Ekspektasi buruk masih menempuh studi S3-nya di Austria. Hanum semakin bertambah, ketika ia mengetahui Berapa besar dana yang dikeluarkan untuk Entah kebetulan atau tidak, kedua sejoli ini Stefan dan Jasmine menjalin ikatan sangat intim pembuatan film ini? Ody Mulya Hidayat, sang kemudian ditugaskan atasan masing-masing dengan tinggal di dorminori bersama tanpa produser bilang mencapai Rp 15 miliar. Angka untuk datang ke Washington DC, Amerika Serikat pernikahan. Namun, Jasmine menunjukkan yang cukup fantastis untuk ukuran film Indonesia. (AS). Hanum menerima tugas dari Getrud Robinson, sifat bersahabatnya kepada Hanum. Jasmine bos medianya untuk menulis tema Would the pulalah yang menjadi ‘penghubung’ dari Penulis naskahnya pun didaulat langsung WorldBeBetterWithoutIslamdenganmengaitkannya narasumber yang Hanum butuhkan. oleh sang penulis buku, yakni Hanum Salsabiela pada sewindu peristiwa 11 September. Rais. Di AS inilah, Hanum tampak nyata melihat Sedangkan sang suami, Rangga diberi bagaimana negeri Uncle Sam antipati terhadap Semoga saja film bergenre drama ini mampu kesempatan oleh Profesor Reinhard untuk Islam pasca peristiwa 11/9. Namun, tampilan memberikan inspirasi tentang keindahan Islam menghadiri sebuah konferensi di Washington terbelah di novel ini adalah semiotika dari dari prespektif berbeda, yaitu ketabahan dan DC, sekaligus memburu Philipus Brown, praktisi pesan perpecahan mengenai pemahaman pengabdian kepada Tuhan. Terlebih selalu ada ekonomi yang handal di Eropa. Tujuannya tak Islam yang terbagi, sehingga menimbulkan petualangan Hanum yang dirasakan. Apa saja lain agar Philipus mau mengajar dalam kelas salah tafsir bagi penduduk di sana. petualangan itu? Anda bisa menyaksikannya Etika Bisnis di kampusnya. Keduanya, kemudian di bioskop. merencanakan agenda perjalanan dan liburan Secara gamblang Hanum dan Rangga gratis selama enam hari di AS. menggambarkan bagaimana muslim di belahan ● DIMEITRI MARILYN dunia berusaha mempertahankan eksistensinya Namun, rencana tinggal rencana. Hanum di sana. Padahal, doktrinasi rasisme di sana Sutradara dan Rangga justru terpisah karena kesibukan sangat kental bagi penduduk muslim yang Rizal Mantovani tugas masing-masing. Mereka sempat coba mengukuhkan keimanannya. Produser Selain kisah yang ditampilkan sangat Ody Mulya Hidayat Penulis Naskah Hanum Salsabiela Rais Pemeran Acha Septriasa, Abimana Aryasatya, Nino Fernandez, Hannah Al Rasyid, Rianti Cartwright Genre Drama Produksi Maxima Pictures Budget Rp15 Miliar Durasi 128 menit80 EDISI 12, 07 Januari 2016

●● RESENSI BUKU Berteriaklah !K EPANIKAN melanda kantor melewati tiga lapis pintu dengan kunci dan Tidak terima diperlakukan seenaknya, Bank Jatim Cabang Gresik pada kode nomor kombinasi rahasia yang berbeda. Atik dan suaminya melaporkan tindakan hari Kamis 7 Oktober 2010. Atik cuma memegang satu diantara tiga kesewenang-wenangan perusahaan tempat Berawal dari temuan selisih kunci pintu rahasia itu. ia bekerja, ke polisi untuk mengungkap siapa uang yang diisimpan di brankas. pelaku sebenarnya yang membobol brankas Semua karyawan bank pun Brankas besi itu pun hanya bisa dibuka tersebut. Tapi ironis. Polisi malah dikerahkan untuk menelusuri raibnya dana dengan kunci kombinasi khusus. “Kunci ketiga ‘mempetieskan’ kasus tersebut. Atik juga senilai Rp850 juta. untuk membuka brankas kecil dengan nomor menggugat Bank Jatim ke pengadilan. Namun Bank dalam kondisi prima. Kondisi kombinasi khusus itu dipegang Bu Eny, atasan lagi-lagi hukum tidak berpihak pada keadilan. gedung aman. Jendela berteralis dalam Atik langsung yang menjabat penyelia teller,” kondisi utuh. Tidak ada satu pun pintu (hal 5). Tapi faktanya, cuma Atik yang harus Zulham Akhmad Mubarrok, alumni sastra gedung kantor bank itu yang menyisakan menanggung risiko kehilangan uang itu. Inggris Unibraw Malang yang juga wartawan jejak dibuka paksa. “Artinya, bila brankas Jawa Pos, terusik rasa kemanusiaannya bobol bisa jadi itu ulah orang dalam dan Yang menarik dalam Justice for Atik, dan akhirnya angkat pena. Ia pun menulis bukan pelaku tunggal,” tulis Zulham Mubarak, judul buku ini, justru bukan fakta tentang buku ini. “Ketika fakta memihak Anda, penulis buku ini (hal 7-8). Atik Sulistio yang akhirnya dituduh telah berdebatlah dengan fakta. Ketika hukum Maka, Atik Sulistio, salah satu orang mengambil uang tersebut yang akhirnya ada di pihak Anda, berdebatlah dengan dalam pun dituduh sebagai pelaku. Di Bank dihukum. Melainkan, adanya kejanggalan hukum. Ketika Anda tidak punya dua-duanya, Jatim Cabang Gresik itu, Atik adalah demi kejanggalan yang dikumpulkan penulis. berteriaklah !” koordinator teller yang memegang kunci b r a n k a s . T a p i brankas berada di Pertama penulis mengiris rasa ● LUTHFI PATTIMURA lemari besi yang kemanusiaan pembaca setelah mengikuti disebut ‘kluise’. cerita Atik yang akhirnya gajinya dipotong Judul: Nah, untuk selama 15 tahun sebelum mobil, rumah pun “Justice for Atik; menuju kluise, lepas dijual dan kini tinggal di rumah Catatan-Catatan Korban pegawai harus Kejahatan Kerah Putih” kontrakan. Karena masalah yang dihadapi. Penulis : Zulham Mubarak Sesudah itu, lewat buku ini penulis menawarkan satu Editor]: lagi potret betapa Atik telah Mustakin menjadi contoh korban Penerbit: konspirasi kejahatan ‘kerah Reform Media, Jakarta putih’. Kejahatan dimana Cetakan: pelakuknya cerdas, terdidik, Agustus 2013; dan bukan kelas teri. Atik 184 halaman, 15X23 cm. adalah contoh subyek permainan para mafia politik, mafia hukum, dan mafia perbankan. Buku ini seperti cerita detektif yang memecahkan sebuah kasus misterius. EDISI 12, 07 Januari 2016 81

NUSANTARA►KALIMANTAN BARAT FOTO: FORUM/ODIE KRISNOJalan menuju Desa Tapang Daan yang selalu dijanjikan untuk dibangun oleh bupati lama.15 TAHUN KAPUAS HULU baik sarana prasarana masyarakat, JALAN DI TEMPAT pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kondisi Kapuas Hulu sangat A DA,keanehandiKabupaten Tak percaya? Lihat saja pembangunanmemprihatinkan. Selama 15 tahun Kapuas Hulu, Provinsi jembatan dan jalan yang baru saja dibenahi,terakhir ini, pembangunan seperti Kalimantan Barat (Kalbar). sebagian adalah jalan milik negara. Artinya, Hasil penelusuran anggaran perbaikan itu berasal dari Pemprov tidak ada di kabupaten ini. majalah ini menemukan, Kalbar, bukan dana dari APBD Kapuas Hulu. pembangunan di daerah ini seperti jalan di tempat. Selama 15 Yang dimaksud milik negara itu adalah tahun terakhir ini, tak ada yang berubah, jalan dari arah Sintang masuk ke Putussibau dan dari Putussibau (kota Kabupaten Kapuas Hulu) ke Badau (perbatasan). Sedangkan jalan menuju 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu masih rusak berat, seperti jalan menuju Puring Kencana, atau Desa Tapang Daan Kecamatan Kalis, termasuk di Kecamatan Selimbau.82 EDISI 12, 07 Januari 2016

Sejak Bupati Kapuas Hulu karena keterbatasan tenaga anastesi.FOTO: EQUATOR.CO.IDdijabat Abang Tambul Husin hingga Saat ini di Kapuas Hulu terdapatdijabat adiknya, HM Nasir, hanyasatu-dua jembatan saja yang 200 tenaga medis, tapi merekadiperbaiki. Padahal, kakak beradik kebanyakan tenaga magang.ini sudah menjabat Bupati Kapuas Meskipun demikian, tenaga merekaHulu selama 15 tahun. sangat dibutuhkan untuk daerah- daerah tertentu. Persoalannya Asal tahu saja, saban tahun mereka adalah tenaga honor.pemerintah pusat menggelontorkandana sebesar Rp1 triliun ke Pemda \"Saya sudah sampaikan keBumi Incak Kapuas. Jumlah Gubernur bagaimana bila tenagapenduduk di kabupaten ini hanya magang ini diangkat. Anggarannya250 ribu jiwa. Kalau saja dana APBD diambil dari APBD Provinsi,itu dibagi ke masyarakat setempat, sehingga mereka bekerja fokus,setahun mereka bisa memperoleh bukan karena fee,\" ujarnya.Rp4 juta. Tapi, ke mana anggaransebesar itu? Kapuas Hulu juga menyimpan persoalan terkait pembangunanSemua Sektor Lumpuh kantor pelayanan publik, seperti Kantor Camat dan Kantor BupatiSelain infrastruktur jalan dan yang memerlukan perbaikan.jembatan, sarana prasarana sekolah Selain itu, pembangunan irigasi pertanian juga asal-asalan.dan kesehatan juga masih minim. Marius Marcellus TJ, SH, MM. PJ Bupati Kapuas Hulu Pembangunan irigasi berbiayaRakyat Kapuas Hulu yang tersebar Rp100 juta, tapi sebulan kemudian hancur. Seperti yang terjadi didi pelosok-pelosok harus menempuh Kecamatan Seberuang Desa Laung. \"Masyarakat melaporkan hal ini ke kita,puluhan kilometer untuk mendapatkan bangunan sekolah sudah banyak yang kemudian data dikumpulkan dan kita serahkan hal ini ke aparat hukum. Hal-halfasilitas pelayanan kesehatan dan rusak, bahkan roboh,\" ujarnya. kecil seperti ini banyak terjadi, khususnya pada proyek-proyek penunjukkan langsung,\"pendidikan. Di Landau Rantau, Nanga Selain pendidikan dan infrastruktur, ujarnya. Pendek kata, banyak persoalan yangSuang dan Entebi, untuk masuk ke sektor kesehatan juga tak ada kemajuan. membelit Kapuas Hulu. Bahkan, informasi yang diterima FORUM, banyakpemukiman, warga harus menempuh Misalnya, saat terjadi rabies, Kapuas Hulu penyimpangan pada dana bantuan sosial (bansos). Begitu pula dengan Dana Alokasisekitar 200 kilometer dengan mengarungi tidak memiliki lemari obat untuk vaksin. Desa (DAD) yang tidak jelas laporan pertanggungjawabannya.sungai sekitar tiga jam dari Kota Putussibau. Juga tidak memiliki lemari penyimpanan Kapuas Hulu memang harus segera dibenahi. Jika tidak, daerah ini bisa tertinggalBegitu pula untuk masuk ke lokasi Desa serum obat anjing gila. \"Bagaimana pelayanan dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. \"Lima tahun bukan waktu yang singkat.Selimu, Desa Nanga Lungu, dan Silat Hulu. kesehatan mau dilaksanakan dengan baik,\" Okelah lupa setahun dua tahun, ini sampai lima tahun,” kata Marcellus.Lantaran minimnya kegiatan pembangunan, tanya PJ Bupati Kapuas Hulu ini. Berdasarkan temuan Marcellus, di APBD 2016 terjadi banyak perombakan anggaran.jangan heran bila persoalan Kapuas Hulu Karena kondisinya sudah seperti ini, Program-program penting diutamakan. \"Saat ini saya tak bisa berbuat banyak,mulai masuk ke ranah politik. Marcellus membuat kebijakan dengan karena terkait di akhir anggaran. Anggaran baru pun nanti di Februari, bersamaanAdalah PJ Bupati Kapuas Hulu, Marius menyediakan perangkat penyimpanan berakhirnya masa jabatan saya. Untuk saat ini semua persoalan di Kapuas Hulu kitaMarcellus TJ yang mulai masuk ke Kapuas vaksin rabies dengan tenaga surya di 23 tampung,\" kata Marcellus.Hulu sejak 4 Agustus 2015. Menurut dia, kecamatan. Anggaran berasal dari APBD ● ODIE KRISNObanyak hal yang harus segera dibenahi di Perubahan. \"Ini sudah diprogramkan diKapuas Hulu, mulai dari persoalan dinas kesehatan setempat,\" jelasnya.infratruktur, air bersih, pendidikan, kesehatan, Padahal, kata dia, untuk menjalankansumber daya manusia, khususnya guru dan progam tidak perlu anggaran besar. \"Sekitartenaga medis, dan fasilitas kesehatan. Rp200 jutaan. Untuk kesehatan masyarakat\"Sejak kami bertugas 4 Agustus lalu dan tidak mahal, apalagi barang ini bukan yangturun ke lapangan, kondisi infrastruktur habis 2-3 hari. Obat-obatan ini kami sediakanmemang memprihatinkan,” kata Marcellus di 23 kecamatan, sehingga memudahkankepada FORUM di Pontianak. \"Kondisinya masyarakat bila menemukan persoalanparah, terutama jalan. Hampir semua jalan kritis,\" katanya.yang ada perlu menjadi perhatian.\" Yang tak kalah menyedihkan, KapuasSelain itu, kata Marcellus, sektor Hulu kekurangan tenaga medis dan parapendidikan juga banyak yang harus medis, terutama yang berkaitan dengandibenahi. “Pendidikan ini berhubungan rumah sakit. Akibatnya, beberapa waktudengan sektor lain. Saya melihat bangunan- lalu ada pasien yang tidak sempat tertolong EDISI 12, 07 Januari 2016 83

NUSANTARA►SUMATERA SELATAN LAHAT, ‘MUTIARA’ FOTO: WWW.MONGABAY.CO.ID TERPENDAMDI SUMATERA SELATAN Sumber daya alam FOTO: PANORAMIO lainnya. Unit 1 sudah mulai beroperasi. Ini Salah satu patung situs megalitik di Lahat. yang melimpah dan potensi wisata PLTU mulut tambang. Kita sangat dunia menanti di Kabupaten Lahat. mengapresiasi Bupati Lahat dan jajarannya Lahat juga memiliki ikon pariwisata kelas hingga PLTU dengan modal bank dalam dunia. Yakni, situs megalitik. Untuk yang Tidak ada tandingannya. Namun negeri terbangun,” kata Suhendro Ramelan, terakhir ini, Pemkab Lahat terus berupaya belum terekspose dengan baik. Manajer Operasi PLTU Keban Agung. mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan peninggalan arkeologi itu sebagai daya tarik\"D AHULU,jikaAnda Diakui SAR’—sapaan Saifudin Aswari wisatawan domestik dan dunia. “Kami orang Sumatera Rivai—semua upaya yang sudah dilakukannya memiliki ribuan situs megalitik, ini warisan dan ingin melintas itu tak lepas dari dukungan masyarakat dan budaya yang luar biasa,” kata SAR. di Kabupaten Lahat aparatur di Lahat. Potensi-potensi yang ada yang diketahui di Lahat itu, papar SAR, sampai saat ini ibarat Tantangan yang dihadapi dalam adalah, ‘bajing mutiara yang masih terpendam. Belum pengembangan wisata situs megalitik ini loncat’. Tapi, sekarang semua itu sudah banyak diketahui masyarakat di luar Lahat karena lokasi penemuannya tersebar di tidak ada lagi. Kita juga terus berupaya dan Sumatera Selatan. berbagai tempat. “Jika dikumpulkan di satu mengubah mindset masyarakat Lahat,” tempat dan menjadi semacam museum papar Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai. Berbagai potensi yang ada di Lahat, tidak bisa karena peninggalan prasejarah Aswari yang ditemui, awal Desember diyakini SAR, bisa menjadi tujuan masyarakat itu harus tetap di tempat aslinya,” katanya. lalu, bercerita banyak soal potensi daerah luas, bahkan internasional. “Saya ingin Lahat yang sudah dipimpinnya sejak 7 tahun lalu. bisa lebih dikenal secara nasional bahkan Namun, ia tetap yakin dengan penanganan Mulai potensi wisata air terjun, situs megalitik, internasional. Apalagi, kami sudah tujuh serius dan didukung berbagai pihak seperti tambang batu bara dan kali mendapatkan penghargaan Piala Balai Arkeologi dan investor swasta, wisata lainnya. Ia juga Adipura. Terakhir, November 2015, di arkeologi Lahat akan makin dikenal masyarakat menceritakan soal Jakarta,” ujar SAR. dunia. “Bisa jadi nantinya Lahat dikenal dunia pembangunan sebagai ‘Kota Seribu Megalitik’,” ujarnya. yang sudah Mengubah mindset, papar SAR, bukan dilakukan, antara suatu pekerjaan yang gampang. Di bidang Selain situs arkeologi, Lahat juga lain infrastruktur pertanian misalnya, masyarakat Lahat yang memiliki sejumlah objek wisata alam seperti jalan, irigasi, hingga sudah terbiasa menanam kopi dan karet sulit arung jeram dan sejumlah air terjun. Di pembangunan berpindah ke tanaman padi. “Kalau kopi, Lahat juga ada ‘Bukit Tunjuk’ yakni sebuah Pembangkit Listrik begitu ditanam tinggal menunggu panen. bukit yang puncaknya berbentuk jempol Tenaga Uap (PLTU) Sementara padi harus setiap hari ke sawah. tangan yang menjadi ikon kabupaten itu. Keban Agung Padahal, beras merupakan kebutuhan pokok”. berkapasitas 2x135 Di balik semua kekayaan alam itu, SAR MW. Namun, perlahan masyarakat Lahat menggaransi masyarakat Lahat juga masih “PLTU Keban akhirnya bisa beralih. Kini, petani yang menjunjung tinggi falsafah hidup yang sudah Agung ini akan menggarap sawah dengan sistem tiga kali turun-temurun. Yakni, ‘seganti setungguan’ mampu panen setahun pun terus bertambah. Apalagi yang bermakna, persatuan dan kesatuan menerangi harga komoditas karet dan sawit terus merosot. yang kokoh, semangat gotong royong, setia seluruh Kabupaten kawan yang mendalam, setia kata dan Lahat dan daerah Semangat perubahan masyarakat di berpendirian tegas serta bertanggung jawab. bidang pertanian ini ditopang pula dengan Semoga... Saifudin Aswari Rivai, Bupati Lahat pembangunan infrastruktur selama tujuh tahun terakhir. Jalan ke kecamatan-kecamatan ● PENERUS BONAR diaspal, adanya bantuan sarana dan prasarana, serta bantuan benih dan bibit. Selain pertanian dan perikanan, perkebunan, migas dan batubara, Kabupaten84 EDISI 12, 07 Januari 2016