Forum Keadilan #2

sung memerintahkan Jaksa Agung Muda FOTO: HUKUMONLINEPengawasan (Jamwas) menindak lanjuti- FOTO: EKSEKUSIONLINE.COKMnya. Masuknya evaluasi PPA ke Jamwastentu saja bisa dimaknai bahwa memang Chuck Suryosumpeno Eddy Tansilada dugaan pelanggaran. Pelaksana tugasJamwas, Jasman Pandjaitan, saat dikon- Nah, masuknya hasil pemeriksaan Jakarta, Adi Toegarisman,” jelas Bam-firmasi membenarkan bahwa hasil evalu- Kejati DKI Jakarta tersebut, tentu ‘mem- bang.asi ada di mejanya. Namun ia tak menje- perkaya’ Jamwas soal bukti penyimpang-laskan ada tidaknya penyimpangan. an yang dilakukan PPA. Namun ini pula Sementara itu, Chuck Suryosumpe- masalahnya. Para pejabat di sana kini no melalui surat elektroniknya, menam- Sumber FORUM di Kejaksaan me- justru kegerahan karena merasa seperti pik semua tuduhan. Menurutnya, PPA,nyebutkan pemeriksaan yang dilakukan dilempar bola panas. Ini sebabnya, mun- tidak didesain untuk menjual aset apaKejati DKI Jakarta sebenarnya bukan lah cul agar melemparkan kembali ‘bola pa- pun. “Proses repatriasi (pemulihan) dila-hal baru. Jauh sebelumnya, Jamwas saat nas’ itu ke Kantor Jaksa Agung Muda Pi- kukan dengan mekanisme lelang yangdijabat almarhum Marwan Effendy juga dana Khusus (Jampidsus). sepenuhnya dikerjakan Kantor Pelayan-pernah mengusut pelepasan aset berupa an Kekayaan Negara dan Lelang (KPK-tanah di Sukabumi Jawa Barat. Modus- Bambang Waluyo yang dikonfirma- NL) di bawah Direktorat Jenderal Keka-nya pun mirip. “Bedanya, Kejati DKI di- si soal evaluasi PPA membenarkan bah- yaan Negara dengan menghadirkanpayungi Surat Perintah Jaksa Agung. Se- wa dirinya diperintahkan untuk melaku- perwakilan dari Kejaksaan Negeri setem-dangkan Marwan tidak,” ujarnya. kan evaluasi terhadap PPA. Seperti pat. Sistem pelelangannya terbuka. Bah- diungkapkan di bagian atas tulisan ini, kan kami mengundang Komisi Pembe- Bagaimana modus di Sukabumi? Bambang juga membenarkan bahwa rantasan Korupsi,” tulisnya.Menurut sumber itu, dari pemeriksaan pimpinan kejaksaan mengetahui bahwatim diketahui bahwa aset di Sukabumi Chuck tidak puas soal mutasi. Namun ia Ia juga membantah aset-aset itu di-itu dilepas di bawah harga pasar. Saat itu, membantah evaluasi itu lahir akibat ‘pro- lepas dengan harga tak wajar. Menurut-Jamwas sempat mengusulkan kepada tes’ Chuck tersebut. nya, pelelangan dilakukan melalui se-Jaksa Agung yang saat itu dijabat Basrief jumlah tahapan. Di antaranya, melaluiArief agar kasus itu diusut tuntas. Na- Menurut Bambang, perintah Jaksa penilaian (penaksiran harga) oleh Kan-mun Basrief menolak. “Pasalnya kasus Agung adalah melakukan evaluasi secara tor Jasa Penilai Publik yang telah mem-itu tak melibatkan jaksa kecil di PPA tapi keseluruhan. Bukan sekedar evaluasi aset peroleh ijin dari Menteri Keuangan RI.juga jaksa besar di Kejaksaan,” tuturnya. yang sudah dilepaskan saja. Namun juga Penentuan harga limit lelang juga diten- soal prosedur pelepasan aset juga dieva- tukan berdasarkan pasal 16 Permenkeu luasi agar bisa lebih transparan dan lebih No.03/PMK.06/2011. “Juga ada persetu- terkoordinasi. “Hanya masalahnya me- juan dari Jaksa Agung Muda Pembinaan. dia massa lebih tertarik soal evaluasi ter- Pelaksanaannya juga diumumkan dua hadap aset-aset yang sudah dilepaskan kali di media massa,” tulisnya. oleh PPA saja,” ujar Bambang. Chuck juga membantah bahwa ia Setelah mendapatkan surat perin- memprotes mutasinya menjadi Kepala tah, Bambang langsung membentuk dua Kejati Maluku. “Wah, selama hampir 35 tim. Tim pertama mengevaluasi prose- tahun mengabdi pada Bangsa ini melalui dur. Tim ini dipimpin Kepala PPA Keja- Institusi Kejaksaan, saya tidak pernah gung, Loeke Larasati Agoes­tina. Sedang- protes pada pimpinan terkait jabatan, ti- kan tim kedua mengevaluasi aset-aset dak ada alasan saya untuk menolak ja- yang terlanjur dijual. “Tim (kedua) ini batan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi,” dipimpin langsung Wakil Ketua Tim tulisnya. ● SYAMSUL MAHMUDDIN Evaluasi PPA yaitu Kepala Kejati DKI EDISI 02, 26 Juni 2015 49

PENGACARA DI kubu Juniver, Hasanudin Nasution SEMAKIN TERBELAH juga menilai seluruh keputusan Munas Peradi Pekanbaru illegal. Pasalnya, ber- Peradi pecah, KAI pecah. Ini cuma soal rebutan duit kok. Wadah dasarkan AD/ART, sejak 1 Mei 2015, tunggal pengacara runtuh dengan sendirinya. Otto Hasibuan tak lagi berhak menyan- dang jabatan selaku ketua umum. “AD/T erpilihnya Fauzie Hasibuan Pelaksanaan Munas II Lanjutan ART menyebutkan jabatan ketua umum sebagai Ketua Umum Perhim- Peradi sendiri banyak dipandang sebelah akan berakhir dengan sendirinya seiring punan Advokat Indonesia mata. Munas tadi diduga hanya akal- berakhirnya waktu jabatan ketua umum,” (Peradi) versi Munas II Lan- akalan Otto untuk meng-golkan jagoan- kata Hasanudin.jutan di Pekanbaru, pertengahan Juni nya, Fauzie Hasibuan, setelah merasa ti-lalu, semakin membuat carut marut du- dak dijagokan dalam Munas II Makassar. Ternyata ada juga peserta Munas IInia pengacara Indonesia. Himbauan Munas II Lanjutan itu juga diduga seba- Lanjutan yang juga tidak puas. ProsesLuhut MP Pangaribuan agar dilakukan gai ajang untuk pengesahan laporan pemilihan Ketua Umum yang dinilaiMunas Luar Biasa pasca Munas II Ma- pertanggungjawaban Otto Hasibuan. “lucu” karena dilakukan dari kamar kekassar rupanya sama sekali tidak digub- kamar. James Purba, salah satu kandidat,ris Otto Hasibuan. Fauzie pun terpilih “Otto menyatakan Munas dimun- terang-terangan menilai pemilihan mo-menjadi Ketum, menggantikan Otto durkan 6 bulan mendatang, dengan alas- del begini ini melanggar AD/ART. Bu-Hasibuan, seakan menyusul terpilihnya an keamanan. Padahal tidak ada masalah kan tidak mungkin James yang merasaJuniver Girsang, Ketua Umum Peradi dengan keamanan. Ini Otto sudah demi- dipecundangi akan mendeklarasikanversi Munas II Makassar. Peradi pun sioner,” kata Luhut MP Pangaribuan. Peradi tandingan.kembar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PERA- Pengamatan FORUM, proses pemi- lihan ketua, seperti dilakukan gerilya- Musyawarah Nasional (Munas) II Perhimpun- an Advokat Indonesia (Peradi) kubu Otto Hasibuan memilih Fauzi Yusuf Hasibuan (kiri) sebagai Ketua Umum Peradi periode 2015-2020.FOTO: PERADI.OR.ID 50 EDISI 02, 26 Juni 2015

wan. Jumat 12 Juni, menjelang tengah FOTO: FORUM/ IRMANmalam sekelompok orang nampak tergo-poh-gopoh mendatangi setiap kamar Fauzi Hasibuan (kedua dari kanan) terpilih menjadi ketua DPN PERADI hasil munas Pekan Baru.hotel peserta Munas menginap. Ketika sipenghuninya membuka pintu kamarnya, Proses terbentuknya Peradi pimpinan katanya.selompok orang tadi menyodorkan seca- Otto Hasibuan dianggap kurang demo- Kalau ada 20 ribu saja anggota Pera-rik kertas suara yang di dalamnya tertulis kratis, inkonstitusional, dan hanya didi-tiga nama calon ketua umum Peradi: dirikan oleh beberapa orang saja yang di melakukan perpanjangan kartu perFauzie Hasibuan, James Purba, dan Fre- mengklaim mewakili organisasinya ma- tiga tahun maka Peradi mengantongiderich Yunadi. sing-masing. minimal Rp11,5 Miliar. Kalau dalam se- puluh tahun memimpin berarti ada uang Agar pemungutan suara tetap bisa KAI terbentuk saat menggelar para keuntungan Rp34,5 miliar. Itu baru dariberlangsung, Ketua Steering Committee advokat menggelar Munas di Jakarta, perpanjangan kartu, belum dari pemba-(SC) Munas Achiel Suyanto langsung pada 30 Mei 2008. Hajat nasional ini dik- gian keuntungan penyelenggaraan PKPAmenggelar rapat pleno dengan mengun- laim sebagai amanat undang-undang dan acara penyumpahan.dang 67 perwakilan cabang. Rapat yang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.digelar pada Jumat malam itu dihadiri 63 Indra Sahnun Lubis menjadi ketua KAI Merasa terjadi penggelapan uangpengurus cabang yang terdiri dari 501 pertama. Sejumlah pengacara tenar se- organisasi, sejumlah advokat Peradi me-utusan dari 548 utusan yang terdaftar. perti Adnan Buyung Nasution memberi- laporkan Otto Hasibuan ke Mabes Polri.Sedangkan empat perwakilan cabang kan restunya kepada Indra Sahnun. Franky Sirait menuduh Otto menilepyang tidak hadir adalah Salatiga, Jakarta Rp20 miliar. Soal uang memang sensitif,Selatan, Kendari, dan Tangerang. Namun nasib KAI pun tak ubahnya apalagi ini uangnya para pengacara. dengan apa yang dialami oleh Peradi. Menurut panitia pelaksana, pemu- Pada Kongres KAI II di Palembang pada Melihat perpecahan yang terjadingutan suara dengan cara door to door 25-27 April 2014, organisasi ini pun ga- saat ini maka wadah tunggal pengacaraitu terpaksa dilakukan mengingat situasi gal memilih ketua barunya. Selanjutnya, tidak dapat dipertahankan lagi. Dulu,keamanan di area munas berlangsung penyelenggaraan kongres itu digelar Otto mati-matian, sampai jor-jorankurang kondusif. Penyebabnya sejumlah kembali pada Mei 2014. Disini kemudian menghabiskan dana organisisai, untukmassa advokat yang dipimpin Pelaksana terpilihlah kepengurusan DPP KAI peri- mempertahankan Peradi sebagai wadahTugas DPC Peradi Pekanbaru Robin Hu- ode 2014-2019 yang dipimpin Tjoetjoe tunggal. Dia juga memotori penjegalantagalung sempat mencoba merangsek Sandjaja Hernanto sebagai Presiden KAI RUU Advokat yang mengusung konsepmasuk. Mereka menilai Munas versi menggantikan Indra Sahnun Lubis. multi bar. Sekarang single bar runtuhOtto Hasibuan illegal dengan tidak men- sendiri.dapat izin dan rekomendasi dari pihak Sebelumnya KAI dihantam praharakepolisian. ketika muncuk KAI tandingan dibawah Soal sah atau tidaknya seorang Eggi Sudjana, pada 29 Mei 2010. Seperti pengacara dalam beracara saat ini masih Alasan keamanan yang kurang kon- Indra Sahnun, Eggi pun merasa berhak menjadi domain organisasi semacamdusif itu pula yang digunakan Otto Hasi- menyelenggarakan pelantikan advokat Peradi. Dan, itu pulalah yang kemudianbuan untuk menyetop Munas II di Ma- KAI. menjadi rebutan. Pertanyaannya, jikakassar. Diapun lebih nyaman untuk urusan sertifikasi advokat itu tak lagimelanjutkan Munas II di Pekanbaru, wi- Perpecahan pada organisasi advo- menjadi urusan organisasi apakah masihlayah yang steril dari gangguan para pe- kat membuat banyak telunjuk menuding ada rebutan untuk menjadi ketuanentangnya. pengurusnya: ini cuma soal rebutan duit umum? kok, duit setoran para anggotanya sendi- Saling klaim kepemimpinan Peradi ri. Seorang advokat mengaku pindah Untuk diketahui, sejumlah profesihanya menambah panjang catatan hitam menjadi pengurus Peradi Juniver Gir- saat ini bisa mendapatkan sertifikasi atassejarah berdirinya wadah tunggal advo- sang, lantaran Otto Hasibuan tidak dapat keprofesionalannya di Badan Nasionalkat. Sejak dibentuk pada 7 April 2005, mempertanggungjawabkan soal keuang- Sertifikasi Profesi (BNSP). Mungkinkanwadah tunggal yang memayungi 8 orga- an. “Berapa sih harga pembuatan kartu urusan sertifikasi profesi advokat dilaku-nisasi advokat itu tak pernah lepas dari advokat? Paling banter Rp50 ribu, itu kan BNSP? Untuk mengurai kisruh ke-konflik internal. Bahkan, terjadinya per- sudah berikut ongkos kirim. Tapi yang pengurusan organisasi semacam Peradibedaaan pendapat antar pengurus diin- ditarik dari setiap anggota Rp600 ribu,” tampaknya hal itu patut dicoba.ternal PERADI terjadi cukup tajam,hingga memunculkan organisasi tan- ● IRMAN ROBIAWAN, MATdingan bernama Kongres Advokat Indo-nesia (KAI). Otto dinilai otoriter dan tidak ter-buka mengenai keuangan organisasi. EDISI 02, 26 Juni 2015 51

Hotman Paris Hutapea, Pengacara Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin berdebat dengan seorang Jaksa Penuntut Umum.FOTO: TEMPO/SETO WARDHANA. guh-sungguh di sidang terbuka penga- dilan tinggi di wilayah domisili BERLINDUNG hukumnya. DI KETIAK SEMA Terbelahnya organisasi advokat akan semakin Putusan MK No.101 tadi dengan memakan banyak korban dari pengacara muda. tegas menginstruksikan ketua pengadil-KBagaimana jalan keluarnya? an tinggi untuk mengambil sumpah bagi eangkuhan Perhimpunan antara advokat Peradi dan non Peradi para advokat sebelum menjalankan pro- Advokat Indonesia (Peradi) seperti advokat Kongres Advokat Indo- fesinya, tanpa mengaitkan dengan ke- yang mengklaim wadah nesia (KAI) dan Persatuan Advokat In- anggotaan organisasi advokat yang pada tunggal organisasi pengacara donesia (Peradin). Tapi kini juga dengan saat ini secara de facto ada. Itu berarti runtuh sudah. Kini Juniver Girsang dan sesama Peradi. Senjata “wadah tunggal hakim wajib mengambil sumpah advo- Fauzie Hasibuan, saling mengklaim se- advokat” tentu tidak lagi ampuh. kat dari organisasi advokat manapun. bagai Ketua Umum Peradi yang sah. Dengan dalih “Peradi wadah tung- Tidak hanya advokat dari Peradi. Juniver dan Fauzie, masih harus gal pengacara” banyak anak buah Otto bertanding memperebutkan dukungan Hasiban di depan hakim mempermasa- Hasil judicial review yang dimo- para ketua pengadilan tinggi yang akan lahkan keabsahan advokat KAI yang ke- honkan oleh para advokat KAI, Abraham mengesahkan Berita Acara Sumpah betulan menjadi kuasa hukum lawan Amos dan kawan-kawan itu membuat (BAS) calon advokat yang mereka usul- berperkara. Otto Hasibuan terdiam. Jualannya “Pera- kan nantinya. Adu uratpun kerapkali terjadi di di wadah tunggal” jelas tidak akan laku Siapapun dari keduanya yang gagal persidangan. Apalagi bos KAI, Indra lagi. melobi ketua pengadilan tinggi untuk Sahnun Lubis, menginstruksikan kepa- mengambil sumpah calon advokat yang da anggotanya untuk bertindak keras Tapi belum genap setahun, Harifin diusulkan maka habislah reputasinya. terhadap advokat Peradi yang usil mem- A Tumpa, Ketua Mahkamah Agung wak- Dia dianggap tidak legitimate. pertanyakan keabsahan kartu advokat tu itu, yang dikenal sangat dekat dengan Hanya saja, yang menjadi korban mereka. “Bila perlu lempar kursi,” kata Otto Hasibuan, mengeluarkan Surat tetap saja calon advokat yang belum Indra suatu saat. Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengantongi BAS dari kedua kubu. Bila Otto Hasibuan sempat keteter ma- No.89/KMA/VI/2010 yang mengin- Juniver pemenangnya, maka semua ca- nakala Mahkamah Konstitusi (MK) me- struksikan ketua pengadilan tinggi ha- lon advokat yang bernaung di bawah ngeluarkan Putusan No. 101/PUU- nya mengambil sumpah calon advokat bendera Fauzie Hasibuan terancam tidak VII/2009 yang mengoreksi isi Pasal 4 yang diusulkan Peradi. akan memiliki BAS, sehingga mereka ti- Ayat 1 UU Advokat. Disebutkan dalam dak dapat beracara di pengadilan. Begitu pasal itu bahwa sebelum menjalankan Para calon advokat KAI pun kem- juga sebaliknya. profesi, advokat wajib bersumpah menu- bali terjegal. Karena faktanya hampir se- Perang akan terjadi bukan hanya rut agamanya atau berjanji dengan sung- mua ketua pengadilan mengikuti in- struksi dari godfather mereka di MA ketimbang menjalankan perintah un- dang-undang yang diamanatkan dalam Putusan MK No. 101. Ketika Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tusani Djafri memberanikan diri mengambil sumpah calon advokat KAI, diapun langsung dipecat dari jabat- annya. Dia dimutasikan menjadi hakim biasa. Harifin A Tumpa memang biang kerok terjadinya pembangkangan kon- stitusi oleh para ketua pengadilan tinggi yang menjadi bawahannya. Kalau benar lahirnya SEMA 89 didasarkan adanya nota kesepakatan Peradi dan KAI, bagai- mana keberlakuannya terhadap calon advokat Peradin yang tidak ikut menan- 52 EDISI 02, 26 Juni 2015

datangani nota kesepakatan dimaksud? Juniver, bisa juga dari kubu Fauzie. Bah- kartu advokat dan BAS yang ditandata-Jadi alasannya jelas dicari-cari. kan juga akan dilakukan advokat Pera- ngani di hadapan organisasinya maka dia din, sepanjang tidak memiliki BAS ke- dinilai sah sebagai kuasa hukum di persi- Entah deal-deal apa yang dilakukan tua pengadilan tinggi. dangan. ”Ini dapat dijadikan yurispru-Otto dan Indra dalam pembuatan nota densi,” kata advokat John Redo dari Ika-kesepakatan mereka. Yang jelas, terbit- Cara seperti ini misalnya pernah din.nya SEMA 89 membuat Otto seperti di dilakukan Tabrani, Advokat KAI dariatas angin kembali. Belakangan, Indra Palembang. Dan berhasil. Ceritanya, Bagaimana bila hakim tetap ngototSahnun, mengaku seperti telah dikadali Iwan Kurniawan, advokat Peradi yang menolak kehadiran advokat tanpa BASOtto Hasibuan karena wadah tunggal menjadi kuasa hukum lawan berperkara- ketua pengadilan tinggi? “Mintakan pe-yang dimaksudkannya semula bukanlah nya pada sidang PTUN mempertanya- netapan penolakannya kepada hakimbernama Peradi. kan legalitasnya sebagai kuasa hukum bersangkutan,” kata advokat Teguh Sa- mengingat yang bersangkutan tidak mudera. Kini advokat KAI yang tidak me- memiliki BAS dari ketua pengadilanlengkapi diri dengan BAS ketua penga- tinggi setempat. Tabrani pun dieksepsi. Nampaknya tidak akan ada hakimdilan tinggi terpaksa berjuang habis- berani mengeluarkan penetapan peno-habisan di setiap persidangan. Perisai Namun majelis hakim yang diketuai lakan. Apalagi Komisi Yudisial sudahutama mereka tetap Putusan MK No. 101 Indra Kesuma Nusantara dalam putus- wanti-wanti agar melaporkan hakim FOTO: HUKUMONLINE.COMSuasana Musyawarah Nasional (Munas) II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).yang kedudukannya jelas lebih tinggi di- annya ternyata tidak dapat menerima yang menolak kehadiran advokat dibandingkan SEMA 89. eksepsi. Sehingga Tabrani dinilai sah be- pengadilan dengan alasan tidak memi- racara, sekalipun tidak memiliki BAS liki BAS ketua pengadilan tinggi. Karena ketua pengadilan tinggi me- yang ditandatangani ketua pengadilannolak permohonan penyumpahan maka tinggi. Kini era Harifin-Otto sudah berlalu.bukan kesalahan advokat bersangkutan Saatnya Hatta Ali sebagai pengganti Ha-apabila hanya menunjukkan BAS yang Dalam pertimbangan hukumnya rifin A Tumpa tidak mengulangi kesa-ditandatangani wakil dari organisasi ke- disebutkan sumpah merupakan kewa- lahan yang sama. Cabut SEMA 89 yangpada hakim yang memimpin persidang- jiban bagi siapapun di instansi manapun banyak menyengsarakan advokat muda.an. Disamping tentunya tetap berkewa- sebelum melaksanakan fungsi jabatan- Atau kembali seperti sebelum ada UUjiban menunjukkan atribut beracara nya. Pada dasarnya sumpah diucapkan Advokat: soal penyumpahan pengacaralain, seperti adanya surat kuasa dan oleh dirinya sendiri dan dipertanggung- praktek serahkan kepada ketua pengadil-kartu advokat. jawabkan oleh dirinya sendiri. Mengenai an tinggi. Karena itu cabut UU Advokat, dimana sumpah itu diucapkan, hal itu khususnya soal pasal penyumpahan. Para advokat Peradi dari kubu yang tidak terlalu substansial.kalah bersaing juga nampaknya akan Wadah tunggal pengacara memangmelakukan hal yang sama. Bisa dari kubu Karena Tabrani dapat menunjukan tidak dapat lagi dipertahankan. ●MAT EDISI 02, 26 Juni 2015 53

KETIKA menempati lahan seluas 2.280 m2.TANAH WAKAF Nah, persoalan muncul ketika PTJADI MODAL USAHA Parna Raya mengambil alih saham milikPT Sarinah (Persero) memasukkan lahan masjid yang sudah diwa- PT Konsultasi Pembangunan Semesta,kafkan sebagai modal awal di Hotel Sari Pan Pacific. Karena tidak Tokyu Corporation, dan Sojitz Corpora-bisa merelokasi, saham BUMD Pemprov DKI itupun harus berku- tion, dengan total 3.750 lembar sahamrang. Kebodohan atau memang disengaja? (50%). Pengambilalihan saham itu ber- langsung tahun 2007. FOTO: ISTIMEWA Di Hotel Sari Pan Pacific itu, PT Sa-RHotel Sari Pan Pacific yang meluaskan areal. itu didirikan pada 1968 oleh Karyawan rinah dengan memasukkan 8.181 m2 atusan jemaah dengan Muslim PT Sarinah dan Direksi PT Sari- (luas lahan ini setelah dilakukan penghi- khusyuk menjalankan ibadah nah. Namun, sejak awal pendiriannya tungan oleh BPN), sebagai modal juga sholat magrib di Masjid Al berbagai persoalan keabsahan lahan mendapat porsi 50% (3.750 lembar sa- Hikmah Sarinah, Jumat yang ditempati sudah menjadi masalah. ham). Dengan catatan, lahan masjid ha-(12/6). Lantunan ayat suci Alquran “Masjid ini lebih dahulu dua tahun ke- rus bisa digunakan oleh hotel. Bahkan,menggema di masjid yang cukup teduh timbang hotel. Lahannya diwakafkan dalam perjanjian lahan masjid itu harusdi tengah padatnya kawasan tersebut. oleh Pak Tirto Sudiro, direksi pertama sudah diserahkan sebelum setoran awal Sarinah,” ujar Ketua Yayasan Masjid Sari- dilakukan. Masjid Al Hikmah yang berlokasi di nah, Halis Ismail.Jalan Thamarin No. 9, Jakarta Pusat, me- Dalam dokumen Putusan Kasasinyatu dengan Hotel Sari Pan Pacific. Te- Persoalan semakin pelik ketika PT No. 498K/Pdt/2013, lahan seluas 2.820patnya persis berada di belakang hotel. Sarinah (Persero) memasukkan lahan m2 tidak dijelaskan secara rinci, apakahSelain menjadi tempat ibadah, areal masjid dalam areal pembangunan Hotel di atas lahan itu berdiri rumah ibadahmasjid juga menjadi tempat berbagai ak- Sari Pan Pacific dengan luas 8.181 meter atau tidak. Hanya disebut ‘terdapat ba-tifitas kehidupan masyarakat dari berba- persegi (menurut sejumlah pengurus ngunan lain’.gai kelas. Semua itu dikelola Yayasan yayasan luasnya mencapai 12.000 m2).Masjid Sarinah. Dari luas lahan itu, Masjid Al Hikmah Bagi pengelola Yayasan Masjid Sari- nah, tidak ada masalah. Sebab, mereka Tempat beribadah bagi umat Islam merasa sudah memiliki lahan tersebut serta memiliki dokumen-dokumen pen- dukungnya. Dan, apabila pihak PT Sari- nah ingin menggunakannya, harus terle- bih dahulu memberikan lokasi pengganti. Untuk diketahui, masjid itu selain digunakan karyawan PT Sarinah, juga digunakan masyarakat sekitar. “Ja- maah masjid kalau hari Jumat bisa men- capai 2.000-an orang,” kata Abdul Latif, pengurus yayasan lainnya. Dengan kandasnya Kasasi yang dia- jukan PT Sarinah, maka secara hukum saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu harus berkurang. Dari yang seharusnya 3.750 lembar saham menjadi 2.546 lembar saham. Berkurangnya sa- ham itu karena lahan yang bisa diguna- kan hanya 5.901 m2 setelah dikurangi lahan masjid 2.280 m2 dengan nilai 1.204 lembar saham. Kasus hukum yang mempersoalkan saham PT Sarinah (Persero) di Hotel Sari Pan Pacific itu, tidak berhenti hanya pada pengurangan saham saja. Dalam putusan Kasasi yang menolak permo- honan PT Sarinah itu, BUMD tersebut juga diharuskan membayar denda.54 EDISI 02, 26 Juni 2015

Denda tersebut disebabkan pemba- FOTO: FORUM/PENERUS BONARgian deviden yang diterima BUMD itusejak PT Parna Raya menjadi pemegam Masjid Al Hikmah dibelakang Hotel Sari Pan Pacific.saham sebesar 50%. Yakni, sejak tahun2007. Deviden yang diterima PT Sarinah Selain kerugian materil, PT Parna pat info soal ini dan memang kami tidaksejak 2007 sebesar Rp4,6 miliar. Sama Raya juga mengaku mengalami kerugian ikut menanganinya,” urai Solafide Sihite,dengan bagian PT Parna Raya. immaterill. Alasannya, telah dirugikan Senin (8/6). baik waktu dan tenaga yang jika diuang- Solafide menjelaskan, semua perso- Konyolnya, dalam putusan Kasasi kan senilai 5 juta USD. Jika tergugat da- alan hukum yang ditangani pihaknyaitu, kerugian materil yang diderita pihak lam hal ini PT Sarinah lalai atau meng- adalah arahan pimpinan. Ha ini menyi-PT Parna Raya disebut sebesar Rp9,755 hindari isi putusan, majelis hakim ratkan kalau masalah hilangnya sahammiliar. Tidak hanya itu, soal kepemilikan diminta mengenakan dwangsom (uang Pemrpov DKI di Hotel Sari Pan Pacificsaham sejak hotel itu dibanguan (1970) paksa) yang besarannya Rp1 juta per bukanlah atensi pimpinan. “Biasanyajuga dipersoalkan karena sejak awal telah hari. perkara yang kami tangani juga berda-memasukan modal dengan luas lahan sarkan arahan pimpinan,” tutup Silafide.8.181 m2. Putusan Kasasi itu sudah ditera. Ada dugaan, persoalan ini memang Namun, anehnya ketika FORUM ingin sengaja dibiarkan. Logikanya, lahan Sebagi pihak yang mengambilalih meminta konfirmasi terkait hal itu, pihak masjid yang telah diwakafkan sejak di-saham PT Konsultasi Pembangunan Se- PT Sarinah malah mempersulit dengan reksir PT Sarinah dipimpin Tirto Sudiro,mesta, Tokyu Corporation, dan Sojitz mengatakan, pertanyaan harus dengan kok masih dimasukkan sebagai bagianCorporation, maka saham yang dimiliki surat menyurat. “Kita ini BUMN, harus modal awal? “Itu kebodohan PT Sarinah.PT Sarinah disebut hanya 40,44% se- pakai surat mas,” ujar Nana, Sekteratis Status tanah itu sudah wakaf dann sudahdangkan sahamnya sebesar 59,56%. De- Perusahaan PT Sarinah, Selasa (16/6). dapat izin Menteri Agama. Semua doku-ngan demikian menurut PT Parna Raya mennya ada pada saya,” tegas Halid Is-yang dikomandoi Artha Meris Simbolon Melayangnya saham PT Sarinah di mail yang pernah menjabat manajer ba-sebaga Direktur Utama itu, saham yang Hotel Sari Pan Pacific ini juga cukup sement, lantai 1 dan 2 Gedung Sarinahberedar seharusnya bukanlah 7.500 lem- aneh. Sebab, Kepala Biro Hukum Pem- tersebut.bar melainkan 6.296 lembar. Komposisi- prov DKI Jakarta Solafide Sihite yang di- Untuk diketahui, saat persoalannya, 2.546 lembar (40,44%) milik PT Sa- mintai konfirmasi mengenai hal itu me- hukum itu digelar pengadilan Dirut PTrinah dan 3.750 lembar (59,56%) milik ngatakan, tidak mengetahuinya. Namun Sarinah adalah Mira Amahorsea. Se-PT Parna Raya. diakui Solafide, kalau mengenai asset pi- dangkan Dirut PT Parna Raya adalah haknya lah yang menangani. Artha Meris Simbolon yang kini menjadi Perhitungan kerugian akibat pem- terpidana dalam rangkaian kasus SKKbagian deviden yang tidak seharusnya itu “Kalau asset memang Biro Hukum Migas. diperoleh dari hitungan, Rp2,196 miliar yang menangani. Tetapi kalau asset dipi- ● PENERUS BONARyang diterima PT Sarinah sejak 1990- sahkan, biasanya legal PT yang bersang-1997, yang jika dikonversi dengan nilai kutan yang menangani. Saya belum da-tukar saat ini mencapai Rp11,951 miliar.Untuk itu, PT Sarinah harus mengemba-likan kelebihan deviden sejak 1990-1997sebesar Rp1,196 tersebut.Jalan masuk menuju Masjid Alhikmah Sarinah EDISI 02, 26 Juni 2015 55

KRIPIK FOTO: TOKOPEDIA.NETFENOMENALYANG BERAKHIRDI PENJARADi balik suksesnya bisnis keripik pedas Maicih, ternyatatersimpan sengketa hukum antar-pendirinya. Salah satupendiri terpaksa mendekam di balik jeruji besi. Jaksapun dituding bermain. gemuk,” tambah Dodi. Fajar Guntara AffandiM eski harus mendekam di Sejak 7 Mei 2015 lalu, Kejaksaan balik jeruji besi Rumah juga sangat lemah. “Bagaimana mungkin Tahanan Kebun Waru, Negeri (Kejari) Bandung menahan Fajar klien kami dijerat dengan pasal 372 Bandung, Jawa Barat, Fa- lantaran dituduh menggelapkan uang KUHP dengan tuduhan menggelapkanjar tetap tegar. “Apapun yang terjadi, senilai Rp 10 juta dari rekening CV 29 sertifikat hak cipta atas namanya sendiri.akan saya hadapi. Saya tak akan menye- Sinergi, perusahaan pengelola pemasar- Bahkan sampai saat ini, pihak kejaksaanrah,” kata Dodi, mengutip pernyataan an kripik pedas Maicih. Selain itu, dia tak memiliki bukti atas tindak pidanaFajar, Selasa (9/6). Dodi yang memiliki juga disangka telah melakukan pengge- yang dilakukan oleh Fajar,” kata Rocky.nama lengkap Sambodo Ngesti Waspodo lapan sertifikat hak cipta merek kripikadalah paman Fajar. Hal itu, disampai- tersebut. Kentalnya kejanggalan kasus inikan Dodi kepada FORUM yang melihat Kuasa hukum Fajar, Rocky Naing- juga bisa dilihat dari surat penetapanadanya kejanggalan dalam proses hukum golan melihat kasus itu penuh kejanggal- penahanan. Tertulis bahwa penahananyang tengah dihadapi satu pendiri Kripik an. Misalnya, tidak ada bukti yang cu- terhadap Fajar merupakan penahananMaicih itu. “Badannya malah tambah kup. Unsur pidana yang disangkakan, lanjutan. Padahal saat diperiksa di kepo- lisian, Fajar sama sekali tak pernah dita-56 EDISI 02, 26 Juni 2015

han. “Ada apa ini. Kenapa surat penetap- FOTO: DZINZSan itu bisa bertuliskan penahananlanjutan, seolah-olah Fajar sudah pernah Reza Nurhilman lami kesulitan dalam menangani perkaraditahan,” tanyanya. pendiri kripik Maicih tersebut karena 29 Sinergi. Selanjutnya, Reza atau akrab jaksa penuntut umum (JPU) yang mena- Hal lainnya yang membuat kasus ini dipanggil Axl menyodorkan blanko ko- ngani telah pindah tugas. Sebagai ganti,janggal, kata Rocky, ketika Fajar di ruang song dan meminta Fajar untuk menan- ditunjuklah Jaksa Melur K. Terkait pena-tahanan ada seorang jaksa yang kemudi- datanganinya. Saat itu Reza mengatakan hanan, kata Dwi, antara jaksa dan kepo-an mengambil fotonya. Selang beberapa kepada Fajar bahwa surat itu dimaksud- lisian memiliki kewenangan tersendiri.saat kemudian, foto itu sudah beredar kan untuk pembuaran CV dan digantihingga ke teman Fajar yang tinggal di menjadi PT Maicih Inti Sinergi. Di tempat yang sama, Melur me-Australia. “Motivasi jaksa sudah gak be- ngatakan, lamanya penanganan perkarares,” tegas Rocky. Namun belakangan Fajar baru me- Fajar lebih disebabkan terbatasnya jaksa ngetahui surat yang ditandatangani itu yang menangani pidana umum. Ia juga Sebelum kasus ini mengemuka, Fa- teryata surat peryataan pengunduran di- tengah sibuk menangani kasus-kasusjar dan Reza merupakan dua sahabat. rinya dari perusahaan. Merasa ditipu, korupsi. “Setelah melakukan revisi dak-Jalinan persahabatan itu sudah terjalin sarjana lulusan sebuah perguruan tinggi waan, pekan depan perkara Fajar akansejak keduanya duduk di bangku SMAN- swasta di Bandung ini melaporkan Reza kita limpahkan ke pengadilan untuk se-2 Bandung. Sekitar tahun 2011, kedua- ke kepolisian. Namun perkaranya kandas gera di sidangkan,” katanya. Menur me-nya berkerjasama membangun usaha karena dinilai tidak cukup bukti. nambahkan, dalam menangani kasus ini,kripik dengan merek Maicih. Pada awal- pihaknya melakukan pemeriksaan tam-nya, usaha kripik yang memiliki tingkat- Berbagai cara dilakukan Reza untuk bahan terhadap beberapa orang gunaan pedas berbeda-beda ini menempati menyingkirkan Fajar, termasuk membeli memperkuat dakwaan. “Saya tak mausebuah ruangan garasi mobil di kediam- saham di CV 29 Sinergi senilai Rp250 mendholimi orang. Kalau ini pesanan,an Fajar. Tempat itu juga berfungsi seba- juta. Namun dalam perjalan, Reza mela- saya ikut berdosa,” kata dia berlogatgai kantor pemasaran. kukan ingkar janji (wanprestasi) dengan Sunda. tidak membayarkan sisa hutangnya ke- Semakin hari bisnis duo sahabat ini pada Fajar senilai Rp 50 juta. Merasa di- Namun anehnya, ketika disinggungsemakin berkembang, hingga pada bohongi, Fajar pun menggugat Reza ke masalah barang bukti, Menur tak bisaakhirnya mereka sepakat untuk mem- PN Bandung. Dalam putusannya Reza menunjukannya. Ia yakin tuduhan terha-bentuk CV 29 Sinergi untuk menaungi dihukum untuk membayar sisa hutang- dap Fajar bisa dibuktikan di pengadilan.usahanya. Dalam struktur perusahaan nya kepada Fajar termasuk denda Rp5 “Nanti saja lihat di pengadilan. Semuaitu, pria bernama lengkap Fajar Guntara juta per hari. terbuka. Kita sudah memiliki bukti danAffandi tercatat sebagai pemegang sa- saksi untuk memperkuat unsur pidanaham aktif, sementara Reza hanya sebagai Sementara itu, Kepala Kejaksaan yang disangkakan,” ujarnya.pemegang saham pasif. Negeri (Kajari) Bandung Dwi Hartanta membantah kalau pihaknya menerima Menur juga berharap dalam kasus Dalam kurun waktu setahun, kripik pesanan dalam menangani kasus ini. Ia yang melibatkan dua sahabat itu ada per-Maicih sudah terkenal ke seluruh Indo- menjamin proses penyidikan setiap per- damaian. “Saya sudah sarankan kepadanesia, bahkan sudah berhasil menembus kara berjalan secara transparan dan be- Fajar agar mereka berdamai. Jadi sayapasar manca negara, seperti Singapura, bas intervensi dari pihak manapun. juga enak. Masalahnya akan cepat selesaiMalaysia, Australia, Amerika, Belanda, “Kami menjamin dalam penanganan se- di pengadilan,” katanya. ● IRMAN ROBIAWANPerancis, dan negara-negara Eropa lain- tiap perkara tak ada intervensi dari pihaknya. Pesatnya perkembangan bisnis kri- mana pun juga,” kata Dwi Hartanta.pik Maicih secara otomatis ikut memper-tebal kocek kedua pemuda itu. Dodi Dwi mengakui pihaknya menga-menyebutkan, jika pada awalnya penda-patan mereka hanya berkisar Rp15 jutasampai Rp20 juta per bulan, dalam wak-tu setahun omzet penjualan kripik Mai-cih mencapai Rp 4 miliar per tahun. Be-sarnya keuntungan inilah yangkemudian diduga membuat Reza gelapmata dan berniat mendepak Fajar dariperusahaan tersebut. Rocky menjelaskan, sebelum mun-culnya tuduhan penggelapan, Fajar danReza sepakat untuk membubarkan CV EDISI 02, 26 Juni 2015 57

MENGURANGI Menteri Agama memberlakukan pemba- DAFTAR TUNGGU tasan naik haji berkali-kali. Selama ini HAJI masyarakat dibebaskan menunaikan ru- kun Islam kelima ini sebanyak-banyak- Waktu daftar tunggu haji terlalu lama. Presiden Joko Widodo nya. Dalam Pasal 3 ayat (4) peraturan didesak menghapus haji khusus dan melakukan lobi tingkat tinggi tersebut dinyatakan, orang yang sudah menambah jumlah kuota. berangkat haji baru dapat mendaftar lagi setelah ada jeda selama sepuluh tahunFOTO: LIPUTAN6.COM sejak keberangkatan haji yang terakhir.SPresiden RI Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Terbitnya beleid itu, cukup melega- abar dan pasrah. Itulah yang kini tahun, tepatnya baru bisa berangkat ta- kan dan patut diapresiasi mengingat se- harus dijalani Sunyoto (65), war- hun 2043. Mereka berjumlah 123 calon lama ini ada ketidakadilan dalam kesem- ga Perumahan Mutiara Gading, Jemaah. patan berhaji. Ada orang yang begitu Bekasi, Jawa Barat. Dia harus getol berangkat haji hampir setiap tahun, Data itu juga menjelaskan, daftar pada saat yang sama ada masyarakat bersabar menunggu karena baru akan tunggu haji yang panjang terjadi hampir yang harus bertahun-tahun menunggu bisa berangkat menunaikan ibadah haji, merata di seluruh wilayah Indonesia. Di kesempatan untuk datang ke rumah Al- sekitar 7 tahun lagi. Pensiunan pegawai wilayah paling timur Indonesia, Kabupa- lah (Baitullah). Situasi ini, disebabkan negeri sipil itu, juga harus pasrah tidak ten Sorong, calon Jemaah harus me- oleh keterbatasan kuato jemaah haji yang bisa berangkat, bila dalam masa penanti- nunggu hingga tahun 2028 (13 tahun). disediakan pemerintah Arab Saudi. an itu hidupnya dipanggil yang Maha Bergeser ke wilayah Sumatera, jemaah di Kuasa. Maklum, tahun 2022, usianya su- Provinsi Jambi harus rela mendapat gilir- Kebijakan pemerintah itu, dipan- dah 72 tahun. an berangkat tahun 2036 (21 tahun). Di dang sebagai terobosan yang pantas di- Apa yang dialami Sunyoto, ternyata pusat pemerintahah, wilayah DKI juga apresiasi. Namun, pemerintah didesak juga dialami warga Indonesia di hampir terjadi antrian panjang hingga tahun untuk bersikap konsisten. Pemerintah seluruh wilayah Nusantara. Bahkan me- 2033 ( 18 tahun). tidak boleh bersikap diskriminatif, harus reka harus sabar dan pasrah lebih lama Daftar tunggu haji Indonesia hingga tegas untuk menjalankan sistem daftar tunggu yang sudah ditetapkan di semua wilayah. Pemerintah harus bisa konsis- ten tidak mengubah daftar yang sudah ditetapkan karena kepentingan pribadi dan golongan. “Ada beberapa terobosan Kemenag. Ini cukup menarik. Ada kebijakan baru terkait daftar tunggu, disebutkan orang yang sudah berhaji secara tidak langsung dilarang berhaji lagi, dibatasi 10 tahun. Untuk ini, Kemenag harus konsisten,” ujar Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj kepada FORUM, awal Juni. Namun, Mustolih punya catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan itu setelah ditelusuri ternyata hanya berlaku untuk haji reguler, tidak berlaku pada haji khusus. Kebijakan pe- merintah dipandang bersayap dan sedi- kit berbahaya. Kebijakan pemerintah yang hanya melarang bagi haji regular terkesan diskriminatif. Haji khusus yang dikelola pihak swasta tidak dikenakan. lagi. Data Direktorat Jenderal Haji, Ke- tahun ini, mencapai 5 juta jiwa. Kemen- menterian Agama, menunjukkan di Ka- terian Agama mencoba mengurai perso- bupaten Wajo misalnya, ada calon Jema- alan dengan mengeluarkan Keputusan ah haji yang harus menunggu hingga 28 Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015. 58 EDISI 02, 26 Juni 2015

Daftar tunggu Haji di beberapa Provinsi, Per Juni 2015 Kebijakan haji khusus dinilai men- 22 ribu Jemaah, sehingga total kuota tasi umur Jemaah yang berangkat berha-jadi salah satu faktor terbesar munculnya mencapai 242 ribu tahun depan. ji. Kalau selama ini regulasi membatasidaftar tunggu yang panjang bagi calon minimal 18 tahun, Mustolih menyaran-Jemaah haji. Belum lagi, kebijakan peme- Lobi pemerintah selama ini Indone- kan harus dinaikkan antara umur 20rintah mengalokasikan kuota 10 persen sia pantas dipertanyakan. Pemerintah sampai 25 tahun.bagi haji khusus tidak memiki dasar hu- Indonesia seharusnya bisa belajar kepada Hal senada disampaikan Ketua Ko-kum yang jelas. Tahun ini, haji khusus Iran yang bisa menyewa pemondokan misi Agama DPR, Saleh Partaonanmemperoleh kuota sekitar 17 ribu Jema- dalam waktu panjang, minimal lima ta- Daulay. Dia sepakat pemerintah Indone-ah, 10 persen dari kuota haji 2015, yakni hun. Indonesia sendiri, selama ini harus sia harus all out melakukan lobi kepada168 ribu orang. “Segala sesutu yang dila- melakukan perpanjangan kontrak pe- pemerintah Arab Saudi. Dan bentuk ke-kukan harus ada dasar hukum, kalau ti- mondokan yang diperpanjang tiap ta- seriusan pemerintah mengurus penam-dak bahaya. Bisa ada penyimpangan,” te- hun. “Ini bisa menjadi celah permainan bahan kuota, Presiden Jokowi yang harusgas Mustolih. mafia. Seperti nyewa kos-kos-an di tanah memimpin rombongan ke tanah suci. Abang, tiap tahun diperpanjang,” ung- Terkait kebijakan pemerintah yang me- Penetapan kuota haji khusus 10 per- kapnya. ngeluarkan kebijakan naik haji cukupsen dianggap juga tidak diberangi de- satu kali dalam 10 tahun, dipandangngan argumentasi yang kuat. Haji khusus Untuk meningkatkan jumlah kuota Partaonan langkah yang strategis. Bisayang selama ini sudah berjalan, ternyata haji Indonesia, Komnas Haji mendesak menjadi salah satu solusi memecahkanmengurangi kuota haji reguler. Mustolih pemerintah melakukan lobi intensif ke- persoalan daftar tunggu karena jumlahbahkan berpikir lebih revolusioner. Dia pada pemerintah Arab Saudi. Lobi yang Jemaah yang berhaji lebih dari satu kalimenggusulkan haji khusus dihapuskan. dilakukan tidak boleh setengah-setengah bisa mencapai 10 persen dari kuota yangEfeknya, akan bisa mengurai daftar tung- dan tidak boleh hanya menyerahkan ke- tersedia.gu, karena kuota haji regular akan ber- pada pejabat setingkat menteri. Presiden “Itu terobosan yang positif. Akantambah 10 persen setiap tahunnya. Jokowi diminta harus langsung turun tangan melakukan pendekatan kepada Langkah lain untuk memecahkan raja Arab Saudi.persoalan daftar tunggu, adalah pening-katan kuota haji Indonesia. Namun sa- Jalan lain, pemerintah Indonesiayang, selama ini upaya pemerintah be- bisa mengambil solusi dengan memba-lum pernah serius melakukan diplomasikepada pemerintah Arab Saudi. Semesti-nya, sebagai negara Islam terbesar di du-nia, Indonesia punya keistimewaan, ter-kait kuota haji dan pelayanan. “Indonesiaseharusnya belajar dari Freeport, walauada banyak aturan, tapi dia punya privi-lage mendapatkan insentif karena mem-berikan pendapatan kepada Indonesia.Jemaah haji Indonesia sudah memberi-kan devisa yang besar kepada arab sau-di,” tutur pria yang berprofesi pengacaraini. Tahun 2016 Indonesia akan kemba-li mendapat kuota 220 ribu. Dua tahunbelakangan, Indonesia dan negara-nega-ra Islam mendapat potongan kuota 20persen dari pemerintah Arab Saudi kare-na Mekkah dalam proses renovasi. Ideal-nya, menurut Komnas Haji, Indonesiaseharusnya mendapat tambahan 20 per-sen dari 220 ribu kuota yang ada, yakni berpengaruh signifikan mengurangi daf- tar tunggu,” ujar pria berkacamata kela- hiran Padang Lawas ini. ● ZULKARMEDI SIREGAR EDISI 02, 26 Juni 2015 59

OPERASI GARINGORANG ASINGRazia orang asing yang dilakukan petugas imigrasi belum berjalanefektif. Di sejumlah apartemen yang dirazia masih banyak ditemu-kan WNA yang diduga melanggar izin tinggal.D ua pria berkulit gelap tam- bata City saat berbincang dengan FO- lengkapan surat-surat resmi keimigrasi- pak berjalan santai di dekat RUM, Minggu lalu. an akan diberi sanksi berupa deportasi lapangan tenis yang berse- atau penangkalan. belahan dengan Green Place Yang mengherankan, kata dia, ba-Kalibata City, Minggu sore, dua pekan nyak WNA tinggal di sana membawa Kepala Imigrasi Jakarta Selatan,lalu. Kedua warga negara asing (WNA ) keluarga masing-masing. Anak-anak Cucu Koswara yang coba dikonfirmasiasal Afrika tersebut hanya menggunakan mereka yang seharusnya duduk di bang- FORUM di kantornya di Jalan Mampangcelana pendek dan bersandal jepit saat ku sekolah justru dibiarkan tanpa men- Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (15/6)menikmati udara sore. Dari dandannya, dapat pendidikan formal. Juni kemarin, menolak diwawancara ka-dapat dipastikan mereka merupakan rena ditunggu rapat.WNA penghuni salah satu blok di apar- Meskipun keberadaan mereka su-temen yang berada di wilayah Selatan dah diendus oleh pihak imigrasi, namun “Waduh saya lagi buru-buru mauJakarta itu. razia yang dilakukan Kantor Imigrasi Ja- rapat. Kalau soal razia di Apartemen Ka- karta Selatan beberapa waktu lalu, diang- libata City nanti saja saya kontak,” elak Di sudut lain, dua pria berwajah gap hanya akal-akalan saja. Sebab, WNA Koswara sambil meminta kartu namaTimur Tengah terlihat asyik bergurau di di sana tetap ramai. FORUM.salah satu kafe yang berada di TowerEbony. Tak beda dengan dua WNA ber- Menurut pria yang berprofesi seba- Setali tiga uang dengan Koswara,kulit gelap tadi, mereka hanya mengena- gai pengacara ini, agen-agen property Kepala Seksi Pengawasan dan Peninda-kan t-shirt tanpat lengan dan sandal kulit dan pengelola apartemen Kalibata City kan Keimigrasian Jakarta Selatan, Sukriberwarna coklat. seharusnya ikut bertanggung jawab ter- Martin juga menolak diwawancara de- hadap maraknya WNA yang menyalahi ngan alasan serupa. Pesan pendek Di Green Place Kalibata City WNA izin tinggal di sana. yang dikiirim FORUM beberapabanyak tinggal di Tower Lotus, Mawar, kali tak dibalas. Bahkan,Nusa Indah, Rafles, Sakura, dan Tulip. Bahkan, ia menduga pengelola Martin dihubungi mela-Mereka biasanya lebih sering berkumpul apartemen justru ‘main mata’ dengan pi- lui telepon juga takdi kolam renang, sauna, dan gym yang hak imigrasi sehingga razia yang dilaku- menjawab.merupakan fasilitas apartemen tersebut. kan untuk menjaring WNA tidak efektif.WNA lainnya mudah ditemui di aparte- “Setelah razia pertama ada razia lagi, tapi Secara terpi-men jenis rusunawa yang terdiri dari 8 tidak ada yang terjaring. Mungkin sudah sah, Anggota Ko-tower. bocor,” katanya. misi III DPR, Masinton Pa- Kalibata City kini tak ubahnya se- Awal Mei lalu, pihak Kantor Imigra- saribu meng-perti miniatur dunia. WNA dari manca si Klas I Jakarta Selatan bersama jajaran ungkapkan, pi-negara banyak bermukim di apartemen Polres Metro Jakarta Selatan menjaring haknya sudahyang dulunya berdiri pabrik sepatu me- sedikitnya seratus WNA yang bermukim sering mengi-rek Bata. Keberadaan mereka yang me- di Apartemen Kalibata City. ngatakan kepadanyolok mata tentu menyisakan tanda ta-nya. Terutama menyangkut legalitas izin WNA yang dirazia kebanyakan daritinggal di Indonesia. pemberi suaka atau pengungsi dan tidak memiliki paspor. Kebanyakan dari mere- “WNA biasanya punya genk-genk ka berasal dari Afrika dan Timur Te-sendiri. Genk Asia, genk Timur Tengah, ngah. Selain itu, petugas juga mendapatigenk Afrika. Dan nyaris ada di setiap to- dua model asing asal Eropa yang tinggalwer,” ucap Ray, salah seorang warga di Tower Raffles Nomor 16 AA karenapenghuni Tower Lotus Apartemen Kali- tidak memiliki izin. Bagi para WNA yang terjaring oleh pihak imigrasi yang tidak memiliki ke-60 EDISI 02, 26 Juni 2015

FOTO: ANTARAFOTO nesia Perjuangan itu. “Kalau sistem sudah dibangun, tapiPetugas Imigrasi melakukan razia terhadap warga negara asing (WNA) di Apartemen Kalibata City tetap main-main juga. Nanti kitua do-pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi Ke- an apartemen kerap membuat onar se- rong supaya pejabat-pejabat imigrasimenterian Hukum dan HAM dalam Ra- hingga merugikan warga lain. yang tidak bekerja bagus, diganti saja,”pat Dengar Pendapat untuk lebih meng- tegas Masinton.intensifkan pengawasan orang asing. Masinton mengingatkan, jika peng- awasan orang asing tidak diintensifkan Seperti diketahui, Pelaksana Tugas “Fungsi intelijen keimigrasian ha- dapat membahayakan bangsa. Apalagi, Dirjen Imigrasi Kabul Priyono pada 22rus lebih tajam. Lakukan razia terus me- banyak orang asing di Indonesia yang Mei 2015 lalu resmi meluncurkannerus, jangan musiman. Terutama di lo- berbuat kriminal. “Kita kan tidak tau apa APOA. Dengan aplikasi ini akan mudahkasi-lokasi tempat tinggal dan tempat kegiatan mereka. Kalau memang sudah diketahui jumlah orang asing dan keber-berkumpul orang asing,” tegas Masinton. melanggar keimigrasian harus diambil adaanya di Indonesia. tindakan tegas. Deportasi saja,” ujarnya. Ia menyebutkan, Apartemen Grand Dasar pelaksanaan APOA adalahPramuka di Jakarta Timur dan Aparte- Meski demikian, upaya Dirjen Imi- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011men Kalibata City merupakan kantung- grasi membenahi pengawasan orang tentang Keimigrasian dan Surat Direkturkantung orang asing yang harus diawasi. asing dengan meluncurkan sistem Apli- Penyidikan dan Penindakan Keimigrasi-Sebab, orang-orang asing yang tinggal di kasi Pelaporan Orang Asing (APOA), an tanggal 22 Mei 2015.llingkung- mendapat apresiasi dari politisi Namun, sejauh ini baru ada 10 kan- Partai Demokra- tor imigrasi yang dijadikan proyek per- si Indo- contohan yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Pangkal Pinang, Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan, Kantor Imigrasi Kelas I Ma- nado, Kantor Imigrasi I Semarang,, Kan- tor Imigrasi Kelas II Karawang, Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Kantor Imi- grasi Kelas II Sorong, Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo, dan Kantor Imi- grasi III Tanjung Pandan. Dengan sistem APOA, petugas imi- grasi di wilayah tersebut dapat meminta pemilik penginapan untuk melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal di sana atau tempat tinggal warga dalam 1 x 24 jam sejak orang asing tersebut mengi- nap. Hal ini sesuai amanat Pasal 72 UU Keimigrasian yang berbunyi, pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta pejabat imigrasi yang ber- tugas. Pelanggaran atas ke- tentuan UU tersebut diatur dalam Pasal 117 UU No- mor 6 Tahun 2011 yakni ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp25 juta. ● DARMANSYAH TANJUNG EDISI 02, 26 Juni 2015 61

FOTO-FOTO: GRATMARTABE.COM “Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa PT AR tidak sungguh-sungguh Suasana lokasi tambang PT Agincourt Resources di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumut. dalam menjalankan kewajibannya pasca eksplorasi,” ujar Ali Adam Lubis, Direk- BAU KORUPSI tur Eksekutif Jaringan Monitoring Tam- DI LADANG EMAS bang kepada FORUM, awal Juni. Berton-ton emas dan perak dikeruk. Akibatnya lahan rusak. Namun, Di tempat bekas ekplorasi memang berapa besar hasil yang diterima tak jelas rimbanya. Hanya mem- diketemukan beberapa pohon yang dita-perkaya oknum-oknum? nam. Tetapi ketika pohon itu dicabut Sumatra Utara. oleh team, ternyata hanya berupa pohonK amis sore, 16 April 2015, Ko- Dalam laporannya ke KPK, Jaring- yang ditancapkan. Disamping itu, dari misi Pemberantasan Korupsi hasil pengamatan team, tidak adanya la- kedatangan tamu dari Me- an Monitoring Tambang menemukan han yang dipergunakan untuk penye- dan, Sumatera Utara. Tamu tiga aspek pelanggaran yang dilakukan maian bibit untuk kegiatan reklamasi yang dimaksud Jaringan Monitoring PT AR. Aspek administrasi, teknis dan dan reboisasi yang terdapat di camp Ula Tambang. Mereka datang membawa keuangan. Dari aspek teknis, eksplorasi Hala Hulu. Ini mengindikasikan bahwa bundelan dokumen kasus. Isinya, duga- PT AR di Kawasan Ula Hala Hulu berada tidak ada persiapan terencana untuk di- an korupsi yang dilakukan PT Agincourt di dalam kawasan hutan yang memiliki lakukan reklamasi pasca eksplorasi oleh Resources (AR). Perusahaan tambang status Areal Penggunaan/Peruntukan PT AR. emas dan perak di Kecamatan Batang Lain (APL). Dari hasil temuan team Ja- Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Su- ringan Monitoring Tambang, di lokasi Merujuk hal itu, PT AR telah me- matera Utara. bekas hasil eksplorasi ditemukan fakta langgar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan tambang emas ini dimi- beberapa area yang telah diekplorasi di- Mineral dan Batu Bara. Pada BAB XIII lilki G-Resources Group asal Hongkong biarkan begitu saja tanpa ada reklamasi Hak dan Kewajiban, di Pasal 96 huruf c setelah membeli konsesi dari perusahaan kembali terhadap kawasan hutan yang menegaskan bahwa; Dalam penerapan tambang OZ Mineral pada pertengahan terganggu. kaidah teknik tambang yang baik peme- 2009. G-Resources Group kini mengua- Berdasarkan aturan, reklamasi ha- gang IUP dan IUPK wajib melaksanakan sai 95 % saham tambang Agincourt Re- rus diberikan tanda. Fakta di lapangan pengelolaan dan pemantauan lingkung- sources. Pemegang lima persen saham membuktikan, hasil pengeboran (ekplo- an pertambangan, termasuk kegiatan re- lainnya adalah PT Artha Nugraha rasi) tidak ada plank yang menyatakan klamasi pascatambang. Agung. Kepemilikan Artha Nugraha bahwa satu kawasan telah dilakukan re- Agung yang berstatus BUMD, 70 % dipe- klamasi. Bilapun ada tanda, tanda ini Akibat pelanggaran itu, PT AR ter- gang Pemerintah Kabupaten Tapanuli dibuat dari kertas kardus yang bakal ru- ancam kena sanski. PP No.78 Tahun Selatan dan 30 % Pemerintah Provinsi sak dan musnah ketika hujan turun. 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tam- bang BAB IX, Sanksi Administratif pada pasal 50 ayat (1), ayat (2) huruf a, b dan c, sanksi yang dikenakan kepada perusaha- an tambang adalah peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan atau pencabutan IUP, IUPK atau IPR. Dari sisi administrasi, PT AR dinilai melanggar karena tidak memiliki izin sebagai perusahaan kontrak karya dari negara. Hingga kini, perusahaan itu ma- sih memiliki izin atas nama PT Danau Toba Mining. Perusahaan itu milik Nor- mandy Anglo Asia Indonesia PTE.LTD yang berbasis di Singapura dengan sa- ham sebanyak 90% dan PT Austindo Mining Corporation sebanyak 10%. “Jual beli dari kontrak karya itu tidak diperbo- lehkan secara hukum,” tegas Ali. Dari sisi keuangan, Jaringan Moni- toring Tambang menemukan beberapa kejanggalan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diserahkan PT AR kepada 62 EDISI 02, 26 Juni 2015

FOTO-FOTO: JARINGAN MONITORING TAMBANG Penamaan lokasi eksplorasi dan reklamasi yang hanya menggunakan kertas Kardus. Keadaan ini berada di titik geografis N: 01º 32' 59,2” dan E : 099º 04' 20,2” Lahan bekas ekplorasi yang ditinggalkan Kawasan hutan terbuka seluas 8 x 12 m yang diketemukan team investigasi yang berjumlah 12 dengan sembarangan, dan beberapa pohon titik. Salah satu titik ini berada di titik geografis N: 01º 32' 56,6” dan E : 099º 04' 21,0” yang hanya ditancapkan keadaan ini berada di titik koordinat N: 01º 33' 03,2” dan E : 099º liar untuk bijih emas seberat 3.462,4 kilo- data yang mereka dilakukan di pemerin- 04' 19,1” gram. Sedangkan perak yang beratnya tah propinsi dan kabupaten serta DPRD 13.487,7 kg, royalty yang menjadi kewa- Tapanuli Selatan, hampir semua pihak Pemkab Tapanuli Selatan tidak transpa- jibannya Rp256 juta. Dalam hall ini Ne- yang diketemui tidak mengetahui keber- ran. Tahun anggaran 2012, penghasilan gara setidaknya dirugikan Rp8 miliar le- adaan kantor dan orang yang duduk PBB yang diterima Pemkab Rp25,813 bih. menjadi komisaris dan direksi di PT miliar dan pada tahun 2013, Rp23,912 ANA. miliar. Dari PBB ini terjadi penurunan Untuk deviden PT AR kepada pe- Terkait hal itu, Senior Manager sebesar Rp miliar lebih. “Seharusnya, te- merintah daerah juga memunculkan Corporate Communication PT AR Kata- tap stabil. Kalau ada penurunan, indika- persoalan. Dari data laporan keuangan rina Siburian membantahnya. Katarina sinya, terjadi tindak pidana korupsi,” te- Pemkab Tapanuli Selatan tahun anggar- malah mempertanyakan dasar perhi- gas Ali. an 2013, dividen hanya diberikan Rp10 tungan Jaringan Monitoring Tambang. miliar. Sedangkan pada tahun sebelum- Dari mana angka dan data diperoleh Kecurangan lain, pembayaran biaya nya (2012) tidak ada deviden. “Menarik- serta bagaimana cara menghitungnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Ba- nya, tidak ada satu dokumen resmi dari sehingga diperoleh angka tertentu. ngunan (BPHTB). Dari data laporan ke- PT AR untuk memberikan dividen kare- “Kami tidak dapat memberikan tanggap- uangan Pemkab Tapanuli Selatan tahun na penolakan dari board China Sci-Tech an atau pun menjawab pertanyaan yang anggaran 2013, penghasilan BPHTB Holdings Limited,” tegas Ali. mengacu pada laporan JMT,” ujar Katari- pada tahun 2012 sebesar Rp481 juta, se- na melalui surat elektronik yang dikirim- mentara pada tahun 2013 nihil alias tan- Padahal, hitungan Jaringan Moni- kan kepada FORUM. pa BPHTB. “Tidak mungkin nol, seha- toring Tambang, dividen tahun 2012 ke Sementara Bupati Tapanuli Selatan rusnya jumlah itu sama.” Propinsi sebesar Rp 3,144 miliar dan ke Syahrul Pasaribu yang dikonfirmasi me- Pemkab Tapsel Rp7,336 miliar. Sementa- ngenai berapa dana deviden yang diteri- Untuk Iuran eksploitasi PT AR te- ra untuk tahun 2013 ke Propinsi ma pihaknya selama tiga tahun PT AR tap harus membayar sesuai dengan Kon- Rp31,875 miliar dan ke Pemkab Tapsel berproduksi, tidak memberikan tang- trak Karya pada pasal 13. Tetapi PT AR Rp74,376 miliar. gapan apa pun. Pesan singkat yang diki- tidak melakukan pembayaran pada ta- rimkan FORUM juga tidak ditanggapi. hun 2012. Dari hasil analisa yang dilaku- Yang paling aneh, bagi Jaringan kan Jaringan Monitoring Tambang iuran Monitoring Tambang adalah soal keber- ● ZULKARMEDI SIREGAR eksploitasi/operasi yang wajib diberikan adaan PT Artha Nugraha Agung (ANA). kepada pemerintah sebesar Rp7,936 mi- Dari hasil penelusuran dan pencarian EDISI 02, 26 Juni 2015 63

NASIB RUKO TEDDY UBAH arus bersikap tegas. Apa kan, bagunan ruko tersebut sudah seta- mangkal di sekitar lokasi. pun resikonya. Mungkin hun terakhir dibangun. Dulunya, lahan Menurut Sumber FORUM bangun- itulah yang diyakini Suku tersebut merupakan lahan kosong. La- Dinas Penataan dan Penga- han bangunan itu berbatasan langsung an tersebut adalah Teddy Uban yangwasan Bangunan Jakarta Barat dalam dengan kali yang ada di bagian belakang. merupakan orang dekat Tomy Winatapenertiban di kawasan Tambora, Jakarta penguasa kawasan SCBD. Namun, wargaBarat. Masih menurut warga yang minta yang dikonfirmasi terkait hal itu tak mau identitasnya tidak diungkapkan, pem- banyak berkomentar. Deretan rumah toko (ruko) di Jalan bongkaran itu terpaksa dilakukan setelahPejagalan Raya No.62, Kelurahan Peko- tiga kali dilakukan penyegalan. “Segelnya Bangunan permanen itu menem-jan, Tambora, Jakarta Barat, luluh lantak selalu dicopot. Yang keempat, petugas pati lokasi di samping jembatan persim-terkena penertiban, Selasa (16/6). langsung membongkar,” papar warga pangan arah ke Pluit. Tepatnya di depan tersebut. Pasar Pejagalan. “Pak Ahok selalu melin- Sebanyak 54 unit ruko tiga antai tasi jalur ini kalau mau pulang ke Pluit.tersebut dibongkar karena pihak pe- Ruko yang menempati lahan strate- Pak Ahok berani juga, kami salut atasngembang atau pemilik tidak mengin- gis itu dijual dengan harga Rp5 miliar kepemimpinan beliau,” kata sejumlahdahkan aturan yang berlaku. Yakni, hingga Rp6 miliar per unitnya. “Ruko- tukang ojek dan sopir angkot yang meli-mendirikan bangunan tanpa terlebih da- nya sudah tinggal huni. Listrik juga su- hat aksi pembongkaran tersebut.hulu mendapatkan Izin Mendirikan Ba- dah masuk. Pemiliknya pasti orang sa-ngunan (IMB). ngat hebat. Soalnya berani membangun Awal-awal penertiban, memang ada tanpa IMB,” ungkap warga yang biasa sedikit perlawanan. Seorang yang diduga Sejumlah warga di lokasi mengata- disuruh pemilik bangunan menghalangi64 EDISI 02, 26 Juni 2015

BAN DIBULDOZER AHOK alat berat un- tuk membongkar bangunan.Orang tersebut bahkan sempat naik keatas alat berat itu. Namun, setelah aparatgabungan Polsek Tambora, Polres Jakbar,dan Polda Metro Jaya, memerintahkanorang tersebut turun, yang bersangkutanpun patuh. Pembongkaran kemudiansukses dilakukan. TEKS DAN FOTO: YOSSEF S NGGARANG EDISI 02, 26 Juni 2015 65

KMEMACIENULRACAAWNNAGTNAIKN Industri properti vertikal dengan produk berupa rumah susun atau apartemen, terus mengalami booming. Kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang sehat, aman, mudah dijangkau transpor- tasi, serta harganya bersahabat mendongkrak peluang pasar yang cukup besar. Alternatif hunian berupa rumah tapak makin sulit bersaing karena lahan pemukiman yang kian sempit di perkota- an. Kalau pun ada, lokasinya di wilayah pinggiran sehingga menambah jarak tempuh, biaya dan menguras tenaga. Namun bukan berarti membeli dan tinggal di rumah susun atau apartemen berarti bebas dari masalah. Selain rumitnya jual beli dan harga yang kian melonjak, warga penghuni juga harus berhati-hati pada praktek curang yang dilakukan developer nakal. Para pengusaha ini memanfaat- kan kesibukan dan kelalaian para penghuni dengan cara menguasai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Padahal lewat paguyuban inilah, tarif Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang harus dibayar warga tiap bulan ditentukan. Bahkan melalui tangan PPPSRS itu pula, developer nakal bisa memperoleh pemasukan tambah- an dengan menyewakan fasilitas bersama milik warga kepada pihak lain. Hasilnya jarang diper- tanggungjawabkan kepada warga secara jernih. Beragam modus operandi penipuan dan kecu- rangan lainnya juga sering terjadi demi keuntungan pengusaha nakal. Sebagai konsumen, pemilik dan penghuni rumah susun/apartemen tentu tidak boleh menjadi korban yang tak berdaya. Mereka harus bersatu untuk memperjuangkan hak-hak bersama dan menutup lubang-lubang kecurangan dari developer dan lainnya. Namun demikian, perjuangan itu harus tetap dilaksanakan melalui jalur hukum dan sesuai etika moral yang baku. Jika syarat- syarat itu dilanggar, apa bedanya para korban dan pelaku kecurangan itu di mata hukum?66 EDISI 02, 26 Juni 2015

BERLAGA mantan anggota DPR dari Fraksi ABRIDI PALAGAN itu diperiksa dan dibuatkan Berita AcaraRUMAH SUSUN Pemeriksaan (BAP) oleh polisi. Untung-S ebagai tentara, Mayor Jenderal lah, Kepala Polres Jakarta Pusat, Kombes TNI (Purn) Saurip Kadi sudah Pengelolaan Lingkungan (IPL) oleh pe- AR Yoyol, akhirnya membebaskan Sau- sering terluka dalam tugas. Na- ngelola. Tarif IPL terdiri dari tarif listrik, rip Kadi keesokan harinya. mun mantan Asisten Teritorial air bersih, jasa keamanan, jasa kebersih-Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu ti- an dan pemeliharaan fasilitas di ling- Kisruh antara pengelola/pengem-dak menyangka dirinya akan terluka cu- kungan rumah susun Graha Cempaka bang dan warga rumah susun Grahakup parah dalam kehidupannya sebagai Mas. Cempaka Mas, bahkan meluas hinggawarga sipil. Jari telunjuk kanannya sobek menimbulkan korban di pihak lain. Em-sehingga perlu mendapatkan jahitan be- Bentrokan sporadis sudah beberapa pat wartawan dari RCTI, SCTV, Metrodah, ketika memperjuangkan kepenting- kali terjadi di kompleks rumah susun TV dan Beritasatu.com yang hendakan para pemilik dan penghuni aparte- dengan enam menara, berisi 888 unit meliput aksi protes warga di lokasi ru-men Graha Cempaka Mas di apartemen serta 161 unit rumah kantor mah susun itu pada Senin, 27 April 2015,Kelurahan Sumur Batu, Keca- dianiaya oleh sejumlah satpam sehinggamatan Kemayoran, Kota- Aksi protes Perhimpunan Penghuni Rumah terluka parah. Akibatnya, tiga orang sat-madya Jakarta Pusat, Susun Campuran (PPRC) Graha Cempaka Mas pam yang terbukti menganiaya ditahanpada Senin 1 Juni 2015. terhadap PT Duta Pertiwi Tbk. FOTO: ANTARAFOTO/ di Polres Jakarta Pusat. “Tangan saya ter- VYT Mengapa sampai harus terjadi ben-kena pecahan kaca, trokan berdarah antara warga pemilksaat mengamankan (rukan), di daerah Kemayoran, Jakartapengacara Hokli Pusat tersebut. Bahkan akibat tuduhan dan penghuni rumah susun, de-Lingga dari perusa- menggalang aksi protes ilegal atas pema- ngan karyawan dan petugashaan pengembang daman listrik sepihak tadi, Mayjen satpam yang diupah PTPT Duta Pertiwi. Dia (Purn) Saurip Kadi dan tiga warga lain- Duta Pertiwi? “Pemicu-sempat terkurung di nya sempat ditangkap oleh Satuan Reser- nya adalah keserakahandalam kantor pengelola se dan Kriminal Polres Jakarta Pusat PT Duta Pertiwi Tbk,karena takut menghadapi pada 20 Januari 2015. yang tidak mau mele-warga penghuni Graha Cem- paskan hak pengelo-paka Mas yang marah kepada- Anehnya, surat laporan pengaduan laan rumah susunnya,” kata Ketua Kongres Nasional yang ditandatangani oleh Robertus Satri- kepada warga pemi-Pemilik Penghuni Rusun Indonesia, otomo, Manajer Properti PT Duta Perti- lik dan penghuni.Saurip Kadi, di kantornya di daerah Ca- wi, baru disusun dan diajukan setelah Mereka bertahan ka-wang, Jakarta Timur, pekan lalu. Warga rena sudah telanjurjuga mengusir para satpam yang hendak menikmati keuntunganmembubarkan aksi protes damai itu de- besar dari penyewaan danngan memakai alat-alat semprot pema- komersialisasi berbagai fasili-dam kebakaran. tas bersama di rumah susun ke- Peristiwa itu terjadi ketika warga pada pihak lain atas nama warga pe-memprotes tindakan para pegawai PT milik dan penghuni,” kata Saurip Kadi,Duta Pertiwi dan pengelola apartemen, yang juga Ketua Forum Komunikasiyang memutus aliran listrik ke sebagian Warga Graha Cempaka Mas (FKWG-rumah hunian yang sudah dimiliki atau CM).dihuni selama belasan tahun. Unit-unit Padahal dalam tempo satu tahunapartemen yang diputus aliran listriknya setelah serah terima unit rumah susunadalah milik atau yang dihuni oleh para kepada pemilik (jual beli telah sempur-warga yang menolak kenaikan tarif Iuran na), seharusnya perusahaan pengem- bang atau developer sudah menyerahkan hak pengelolaan rumah susun kepada warga. Developer hanya wajib mengelola rumah susun selama masa transisi mak- simal satu tahun untuk mengantisipasi masalah pada fasilitas bersama dan la- yanan dasar kepada pemilik dan peng- huni (penyewa). EDISI 02, 26 Juni 2015 67

Fasilitas bersama yang dikelola ada- para pemilik dan penghuni rumas susun FORUM/YOSSEF S NGGARANGlah Barang Bersama seperti tandon air, di Indonesia.penangkal petir, detektor kebakaran, sa- Rumah susun Graha Cempaka Mas di Kemayoran yangluran air limbah, panel listrik PLN, trafo, Kondisi ini berubah setelah sebagi- dibangun oleh PT Duta Pertiwi Tbk.jaringan telepon, air bersih, kabel listrik an penghuni yang dipimpin Saurip Kadiserta aliran listriknya ; Bagian Bersama mempertanyakan laporan kerja PPPSRS dangan (sinking fund) dari iuran wargaberupa lobby, lift, teras, atap bangunan, dan badan pengelola pada tahun 2013. ke dalam rekening bank milik Duta Per-kolam renang dan lainnya ; Tanah Bersa- Bahkan kelompok warga ini telah mela- tiwi, lalu dihitung sebagai pemasukanma termasuk halaman, pekarangan, ta- porkan dugaan tindakan penipuan, perusahaan properti tersebut. Padahalman dan lahan parkir. Inilah fasilitas penggelapan dan pemalsuan keterangan seharusnya dana itu dimasukkan ke da-yang menjadi hak milik bersama setiap dengan perkiraan kerugian Rp 2 triliun lam rekening khusus atas nama PPPSRS,pemilik unit apartemen maupun rumah pada 22 Agustus 2013. Sejumlah tindak dan tidak bisa digunakan pihak lain.kantor (rukan), yang harus dikelola sela- pidana yang dilakukan PT Duta Pertiwi “Sebagai perusahaan terbuka yang harusma setahun, lalu dikembalikan kepada sebagai badan pengelola rusun GCM melaporkan untung rugi kepada peme-warga penghuni. pun mulai terungkap. gang saham, Duta Pertiwi telah melaku- kan kebohongan publik tentang sumber Payung hukumnya sudah jelas. Per- Brigjen (Purn) Krismanto mencon- pendapatannya,” ujar Krismanto yangaturan Menteri Negara Perumahan Rak- tohkan, Duta Pertiwi telah melanggar juga dokter medis kemiliteran.yat (Menpera) Nomor 15 Tahun 2007 kontrak dengan PT Perusahaan ListrikTentang Tata Laksana Pembentukan Negara tentang penggunaan listrik untuk Masalah yang berpotensi pelang-Perhimpunan Penghuni Rumah Susun kebutuhan perumahan semata. Padahal garan pidana itu, lalu ditutupi denganSederhana Milik (P3SRS) No. 15 Tahun dalam prakteknya, badan pengelola itu mengekspos kasus penolakan warga un-2007. Regulasi ini lalu disempurnakan juga menggunakan aliran listrik dari gar- tuk melunasi kewajiban mereka. Badandengan Undang-Undang Nomor 20 Ta- du induk yang sama untuk menyalakan pengelola/PT Duta Pertiwi mengklaim,hun 2011 tentang Rumah Susun. menara BTS (Base Transmission Station) sebagian warga tidak mau membayar ta- pendukung sarana telekomunikasi di rif rekening listrik dan IPL yang dinaik- Sesuai pasal pasal 54 ayat 1 pada atap-atap menara rumah susun. Tarif kan secara sepihak. Bahkan mereka jugaUU No. 20/2011, para penghuni rumah listrik buat BTS semestinya dipatok dari membentuk Perhimpunan Penghunisusun, wajib membentuk perhimpunan tarif listrik industri, bukan tarif peru- Rumah Susun Campuran (PPRSC) Gra-penghuni guna mengatur dan mengurus mahan. ha Cempaka Mas (GCM), yang dipimpinkepentingan bersama. Organisasi nirlaba oleh Tonny Soenanto, Palmer Situmo-Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sa- Pendapatan sewa lahan dan listrik rang SH dan Saurip Kadi.tuan Rumah Susun (PPPSRS) itu berang- dari BTS itu, menurut Krismanto, tidakgotakan para wakil penghuni, yang dipi- pernah diaudit dan disetorkan ke reke- “Warga memang menolak karenalih bersama oleh warga. Pengelolaan ning PPPRS GCM selama belasan tahun. badan pengelola PT Duta Pertiwi meng-rumah susun dapat dilakukan sendiri Begitu pula pendapatan dari sewa lahan gelembungkan (mark up) tagihan listrik,oleh PPPSRS, menurut pasal 75 ayat 4, untuk kantin dan kios-kios di lobby serta sekitar 37% - 57% dari tarif resmi PLN.atau bisa juga dengan menunjuk badan selasar, yang tidak dipertanggungjawab- Mereka juga menambahkan Pajak Per-pengelola dari luar (outsourcing) agar kan kepada warga dan PPPSRS oleh PT tambahan Nilai (PPN) 10 %, yang tidakpengelolaan dapat diurus secara profe- Duta Pertiwi. Padahal nilai sewanya bisa pernah ditagihkan PT PLN atas pema-sional dan terstruktur. mencapai miliaran rupiah per tahun. kaian listrik di bawah 6.600 Watt untuk pelanggan perumahan,” kata Krismanto “Sejak 1999 sampai 2013, pengem- Pelanggaran lain berupa, lanjut dari KAPPRI. Sekitar 170 warga sepakatbang PT Duta Pertiwi merekayasa pem- Krismanto, menempatkan Dana Ca-bentukan PPPSRS di Graha CempakaMas (GCM), yang sebagian besar pengu- FOTO: DOK. KAPPRIrusnya adalah karyawan perusahaan itudan mayoritas bukan warga GCM. PPP- Garis Polisi dipasang di pintu kantor PPPSRSSRS pimpinan Agus Iskandar ini lalu Graha Cempaka Mas.mengontrak PT Duta Pertiwi sebagaibadan pengelola. Praktek-praktek itu je-las melanggar UU No. 20/2011 tentangRumah Susun,” kata Brigjen TNI (Purn)dr. Krismanto Prawirosumarto, KetuaKesatuan Aksi Pemilik Penghuni RumahSusun Indonesia (KAPPRI), lembaga ni-rlaba yang memperjuangkan hak-hak68 EDISI 02, 26 Juni 2015

mengklaim, tagihan listrik untuk menara Hukum YLKI, beberapa waktu lalu. BTS dan sarana yang disewakan kepada Pengaduan lain terkait pengembalian pihak-pihak lain tidak dicampurkan de- dana yang tidak diselesaikan, perbedaan ngan tagihan listrik warga. kualitas dan spesifikasi bangunan, serah Menyinggung soal pembentukan terima unit atau sertifikat yang terlam- PPPSRS yang dinilai sebagai campur ta- bat, hingga status lahan properti yang ngan developer, Hoklie Lingga mengi- disengketakan. ngatkan, PT Duta Pertiwi juga memiliki Sularsi mengungkapkan, penetapan puluhan unit rumah susun di seluruh tarif IPL oleh PPPSPRS diadukan karena menara GCM. Sebagai pemilik unit, per- dilakukan sepihak, tanpa berkoordinasi usahaan itu berhak menjadi wakil warga dengan penghuni. “PPPSRS juga sering di PPPSRS setelah dipilih dalan Rapat dipilih dan didominasi oleh pengem- Umum Tahunan Anggota (RUTA). “Apa bang, sehingga tarif IPL-nya dianggap salahnya bila PT Duta Pertiwi mengaju- menguntungkan pihak pengembang,” kan diri, lalu dipilih oleh PPPSRS sebagai lanjutnya. Begitu pula dengan pengelola- badan pengelola sesuai UU No.21/2011,” an fasilitas umum dan fasilitas sosial,ng lanjut alumnus Universitas Kristen Indo- atau milik bersama, yang dikomersialkan untuk hanya membayar tagihan IPL me- nesia tersebut. oleh PPPSRS dan uang yang didapat ti- Hoklie juga membantah PT Duta dak dipertanggungjawabkan kepada lalui PPRSC, bukannya lewat PT Duta Pertiwi telah melakukan mark up atas penghuni. Pertiwi. tagihan listrik kepada warga. “Tagihan Direktur Eksekutif Pusat Studi Adanya lembaga tandingan itu, listrik tidak dihitung dengan rumus tarif Properti Indonesia (PSPI), Panangian memicu bentrokan antara kedua pihak normal, sebab PLN menambah tarif khu- Simanungkalit, mengakui adanya prak- berulang kali sejak Januari 2014. Saurip sus pemakaian di beban puncak (malam tek curang dalan penetapan tarif IPL dan Kadi menuding, PPPSRS dan PT Duta hari) yang lebih mahal. Ditjen Pajak pengelolaan fasilitas bersama secara ko- Pertiwi telah memakai ratusan preman mendukung tindakan PLN menetapkan mersial melalui PPPSRS. Kondisi ini ter- dan satpam untuk memutuskan aliran PPN 10%, karena sudah memasok daya utama bisa terjadi ketika unit-unit ru- listrik, lalu merusak fasilitas kelistrikan ke gardu induk sebesar 5 juta VA itu,” mah susun yang masih kosong lebih di unit-unit rumah susun yang menolak ujarnya. Beban PPN itu selanjutnya diba- banyak daripada yang sudah terisi. membayar kepada PT Duta Pertiwi. Se- gi rata kepada pemakai listrik rumahan “PPPSRS itu kan paguyuban warga, baliknya, PPPSRS dan PT Duta Pertiwi di GCM. semacam rukun tetangga (RT) saja. Jika menuduh Saurip Kadi mengintimidasi Terlepas dari benar tidaknya klaim lebih banyak unit yang kosong daripada warga, dengan mengerahkan para pen- masing-masing pihak, masalah yang ter- yang sudah dibeli penghuni, pengem- dukungnya dari wilayah Mesuji di Lam- jadi di rumah susun GCM ternyata juga bang mudah melakukan intervensi pada pung ke GCM di Jakarta. menjadi problem di kawasan rumah su- kebijakan dari PPPSRS, karena secara Pengacara PT Duta Pertiwi, sun/apartemen lainnya. Data dari KAP- hukum mempunyai hak suara lebih ba- Hoklie Lingga SH, menilai tuduhan PP- PRI mengungkapkan, masalah terkait nyak,” ujar Panangian. Hak suara dalam RSC menyesatkan. Dia bilang, PT PLN badan pengelola dan pengelolaan fasili- PPPSRS memang ditentukan dari berapa memasok listrik ke GCM lewat gardu tas rumah susun terjadi pada lebih dari meter persegi lahan rumah susun yang induk berdaya 5.190.000 Volt Amphere 60 kawasan rumah susun, dimana 56 di- dimiliki si pemegang suara, bukan dari (VA) dengan sistem curah. PLN menye- antaranya berlokasi di DKI Jakarta. Ya- jumlah unit rumah susunya yang ber- rahkan sepenuhnya pendistribusian dan yasan Lembaga Konsumen Indonesia beda-beda ukuran. penagihan tarif listrik di lingkungan (YLKI) juga menerima pengaduan masa- Calon pembeli bisa menyiasati pe- GCM kepada developer atau badan pe- lah properti hingga 157 kasus pada tahun luang kecurangan itu, menurut Panangi- ngelola. 2014 saja – naik dari 121 kasus pada ta- an, dengan membeli apartemen yang “Yang penting, tagihan listrik bu- hun sebelumnya. Pengaduan itu melibat- unitnya sudah terjual lebih dari sete- lanan sesuai data pemakaian di gardu kan sedikitnya 100 perusahaan pengem- ngahnya. “Untuk apartemen yang sudah induk dilunasi. Maka kami terpaksa me- bang/developer apartemen. kondusif, konsumen yang menguasai nalangi pembayaran listrik untuk 170-an “Yang paling sering diadukan ten- PPPSRS. Kalau kebanyakan (unitnya) warga yang menunggak selama dua ta- tang PPPSRS dan tarif Iuran Pengelolaan dihuni, atau apartemen laku semua, pe- hun terakhir, supaya listrik tidak diputus Lingkungan. Juga soal ingkar janji deve- ngembang mana berani main-main,” PLN dan kredibilitas perusahaan kami loper, serta perjanjian akta jual beli dan kata Panangian Simanungkalit. Memang terjaga,” ujar Hoklie di kantornya di Ja- hak guna bangunan yang bermasalah,” kita harus ‘teliti sebelum membeli”. karta Pusat, Rabu 17 Juni 2015. Dia kata Sularsi, Koordinator Pengaduan dan ● ERWIN PURBA EDISI 02, 26 Juni 2015 69

AKAL BULUSMELEGO APARTEMENT ulisan berjudul “Sebuah Ca- tatan Ringan” yang dibuat Berbagai modus dilakukan pengembang untuk memikat calon Muhadkly Acho pada media pembeli apartemen. Bagaimana kiat membeli apartemen dengan sosial mengenai keberadaan aman?Apartemen Green Pramuka City, JakartaPusat, itu boleh jadi tidak ringan. Sebab rekan Muhadkly kemudian membentuk pencari pembeli apartemen dengan caraisinya justru habis-habisan menguliti pi- paguyuban untuk mengontrol pengelola- memasang iklan di media massa danhak developer apartemen yang dinilai- an apartemen sehari-hari yang dilakukan brosur yang mengiming-imingi harganya telah banyak merugikan konsumen. developer sebagai PPRS Sementara. miring dan pemberian hadiah langsungIntinya, sebagai salah seorang pembeli Demo pun digelar. Buntutnya terja- kepada calon konsumen.Apartemen Green Pramua City, Muhad- di bentrok fisik antara pihak developer Untuk mengelabui calon konsumenkly, merasa telah dikibuli pengembang dan paguyuban yang berakhir saling la- Royal Premier, sebelumnya membuatapartemen tersebut. por ke polisi. kontrak dengan pihak developer, untukMuhadkly hanya salah satu potret Janji palsu pengembang seperti itu ikut memasarkan unit apartemen. Agarkonsumen apartemen yang telah menja- pula, nampaknya yang dirasakan oleh calon pembeli bertambah yakin lagi,di korban pihak pengembang. Ada kon- sejumlah konsumen Apartemen The Bel- Royal Premier, juga menggunakan logosumen misalnya menerima unit yang di- leza, Jakarta Selatan. Bahkan perkaranya Century 21 dan Asuransi Sun Life Fi-belinya tetapi tidak sesuai dengan yang sampai bergulir ke pengadilan. Konsu- nance sebagai mitra kerjanya, dimanadijanjikan pengembang. Ada juga kon- men menuntut PT Sumber Daya Nusap- keduanya memang sudah punya nama.sumen apartemen yang dirugikan karena hala (SDN), yang menjadi pengembang Seorang konsumen, Budiman, men-ikut terjerat kasus hukum developer di Apartemen The Belleza, untuk memba- ceritakan ketertarikannya membeli unitpengadilan. Bahkan ada konsumen apar- yar ganti rugi kepada konsumen, lantar- apartmen melalui Royal Premier, karenatemen yang benar benar buntung. Duit an ingkar janji mengenai unit yang dibe- adanya iming-iming hadiah langsungsudah keluar, namun unit yang dijanji- rikan kepada konsumen. Luas unit yang kendaraan roda empat. “Belakangan sayakan tidak pernah kunjung datang. Kare- diberikan kepada konsumen ternyata le- tahu mobilnya juga leasing,” kata Budi-na itu, waspadalah, waspadalah. bih kecil dari yang dijanjikan. man yang berprofesi sebagai dokter.Seperti dijelaskan Muhadkly, pada Lain lagi nasib konsumen Aparte- Korban Royal Premier mencapaiawalnya ia tertarik membeli salah satu men Kemanggisan. Mereka terbelit da- ratusan orang. Menurut Kepala Sub Di-unit Apartemen Green Pramuka lantar- lam permasalahan hukum pihak pe- rektur Fiskal Moneter dan Devisa Dir-an iklannya yang menyebutkan 80% la- ngembang yang dinilai tidak dapat krimsus Polda Metro AKBP Arie Ardian,han apartmen akan digunakan untuk menyerahkan unit kepada beberapataman terbuka. Tapi ia meragukan janji konsumen pada waktunya. Pihak deve-sang pengembang tentang konsep green loper kemudian dipailitkan lewat pera-living, karena faktanya pengembang dilan niaga.akan membangun 17 tower. Lalu di Konsumen lain yang tidak ikut ikut-mana taman terbukanya? an berperkara jadi korbannya. MerekaTidak itu saja. Pengembang juga ti- terpaksa menerima ganti rugi ala kadar-dak kunjung menyerahkan sertifikat ke- nya dari budel pailit yang diurus oleh pi-pada konsumen yang sudah melunasi hak kurator.pembayaran. Bahkan setelah tiga tahun Apa yang dilakukan PT Royal Pre-konsumen tinggal disana, sertifikat tidak mier International lebih kejam lagi. Se-kunjung diberikan. Menurut pengem- kali pun bukan developer, namun peru-bang, sertifikat baru akan diberikan sete- sahaan tersebut berhasil menarik danalah 17 tower berdiri. ratusan miliar dari sejumlah konsumenMuhadkly juga membeberkan “daf- apartemen di sejumlah kota, Jakarta,tar dosa” pengembang Apartemen Yogyakarta, Bandung dan Bali.Green Pramuka City yang lain. Sejumlah Padahal Royal Premier cuma broker70 EDISI 02, 26 Juni 2015

Warga berdemo di depan Apartemen Green Pramuka City.FOTO-FOTO: ISTIMEWA FOTO-FOTO: ISTIMEWAkorbannya sampai 1.157. Kerugiannya Sebaiknya konsumen mengenali membangun tidak sesuai dengan waktuditaksir lebih dari Rp 800 miliar. betul pengembangnya. Bagaimana track yang dijanjikan? record developer. Bila perusahaan pe- Memang saat ini banyak calon kon- ngembang tadi tergolong baru maka se- Persoalan-persoalan hukum seper-sumen apartemen rentan terhadap infor- layaknya konsumen ekstra hati-hati. Ja- ti itu, setiap saat dapat menjerat paramasi bohong, bahkan cenderung menga- ngan cepat tergiur dengan harga murah konsumen apartemen. Bila konsumenrah pada upaya penipuan. Sebaliknya atau hadiah-hadiah aduhai yang dijanji- tidak waspada, sama artinya membelitidak sedikit pengembang yang meman- kan. kucing dalam karung. ● MATfaatkan ketidakmengertian konsumendengan sengaja memberikan informasi Dalam hal mempelajari legalitas ta-bohong. Karena itu sebaiknya konsumen nah tidak salah juga bila konsumen me-dituntut lebih berhati-hati lagi. lakukan pengecekan yang lebih detail. Bila perlu dengan memakai jasa penga- cara yang faham hukum property dan masalah pertanahan. Bagaimana misal- nya status tanah yang akan dibangun? Apakah tidak dalam sengketa? Bagaima- na dengan perijinan dan peruntukan- nya? Begitu juga hal tehnis lain yang se- baiknya diketahui konsumen. Seperti halnya masalah hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian standar yang di- sodorkan pengembang. Apalagi konsu- men hanya dihadapkan pada gambar, di mana fisik bangunan memang belum ada. Bagaimana bila sudah dilakukan pembayaran uang muka, pengembang- nya kabur? Bagaimana bila developer EDISI 02, 26 Juni 2015 71

●WAWANCARA\"PPPSRS ITU SUMBER UANG\"D alam proses sengketa antara M. Hokli H Lingga, SH FOTO: FORUM/YOSEF S NGGARANG perusahaan pengembang PT Pengacara PT Duta Pertiwi, Tbk Duta Pertiwi Tbk dengan khusus di saat pemakaian tinggi yang le- warga pemilik dan penghu- membayar tagihan listrik, air dan lainnya bih mahal. Warga menghitung hanyani rumah susun Graha Cempaka Mas di dari warga penghuni dan penyewa. dengan tarif normal, padahal PLN me-Jakarta Pusat selama beberapa tahun Mengapa P3SRS belum terbentuk di nagih dengan tarif berbeda. Ditjen Pajakterakhir, M. Hokli H. Lingga, SH yang Graha Cempaka Mas setelah dua ta- menetapkan pasokan listrik di gardu in-dibikin paling sibuk. Mewakili PT Duta hun pengelolaan oleh PT Duta Perti- duk PLN, yang jelas di atas 6.000 KW,Pertiwi Tbk, anak perusahaan Sinar Mas wi? Apakah persero itu keberatan un- harus kena PPN 10 persen. Jadi, kamiGrup, Hokli Lingga harus menghadapi tuk melepas transaksi besar itu kenakan PPN ke tagihan warga, wajarprotes warga akibat masalah pembentuk- kepada warga? kan?an Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Duta Pertiwi memutus aliran listrik keSatuan Rumah Susun (PPPSRS/P3SRS) P3SRS sudah terbentuk di Graha unit-unit yang pemiliknya tidak maudi rumah susun, apartemen dan mall Cempaka Mas sejak 2012, dengan ketua- membayat IPL kepada Duta Pertiwi.karya grup Sinar Mas di Jakarta. nya Agus Iskandar, yang masa tugasnya Padahal mereka sudah membayar ke selesai Maret 2015. P3SRS ini yang me- P3SRS bentukan warga. Mengapa? Mengapa P3SRS menjadi tuntutan milih PT Duta Pertiwi sebagai pengelolapenting pemilik dan penghuni menara- rumah susun, sebab perusahaan ini yang PLN menagih pembayaran listrikmenara rumah susun (apartemen)? Pa- paling paham seluk-beluk GCM yang kepada developer, atau pengelola rumahdahal tugas badan usaha itu tidak mudah dibangunnya. Pemilihan perusahaan de- susun yang sudah sah beroperasi. P3SRSdan sering dihujat sesama warga bila veloper sebagai pengelola juga sudah di- tandingan itu hanya didukung 170 war-terjadi masalah. Berikut penjelasan lakukan di kawasan rumah susun lain- ga, ratusan lainnya memilih P3SRS Agusalumnus Fakultas Hukum Universitas nya. Iskandar. Mereka berkeberatan karenaKristen Indonesia (UKI) Jakarta itu ke- P3SRS Agus Iskandar dituduh jadi bo- Duta Pertiwi harus membayari tagihanpada Erwin Purba dan fotografer Yosef neka agar bisa disetir untuk memilih listrik semua warga, termasuk yangNggara di kantornya, Rabu 17 Juni 2015 : Duta Pertiwi sebagai pengelola. Bah- membayar ke pihak lain selama dua ta-Dalam banyak kasus konflik pengem- kan ada perwakilan Duta Pertiwi di hun. Mereka menuntut aliran listrik kebang dan warga di rumah susun atau dalam P3SRS itu. Benarkah? unit-unit yang belum melunasi tagihanapartemen, P3SRS selalu menjadi harus diputus. Kalau warga memang su-masalah utama. Mengapa ini terjadi? Sebagai developer, Duta Pertiwi dah membayar ke pihak lain, mestinya memiliki sejumlah unit apartemen di penerima uang itu membayarkan kepada Karena P3SRS itu adalah sumber keenam menara di GCM. Sebagai pemi- Duta Pertiwi untuk diserahkan ke PLN.uang yang bernilai besar. Banyak orang lik unit, Duta Pertiwi berhak menjadi Sampai sekarang, tidak ada uang wargaberebut ingin memperoleh bagian dari pengurus P3SRS jika dipilih oleh warga yang diserahkan. ●transaksi bisnis yang bisa dilakukan P3S- lainnya. Kalau P3SRS memilih perusaha-RS sebagai pengelola rumah susun. Kita an lain untuk mengelola GCM, apa salahbicara jumlah pendapatan bisnis bernilai bila Duta Pertiwi mengajukan diri?miliaran rupiah per bulan. Duta Pertiwi dituduh menaikkan tarifApa saja contoh transaksi bisnis itu? listrik dan mematok Pajak Pertam- bahan Nilai pada tagihan listrik war- Sesuai Undang-Undang N0. 20 ta- ga. Seharusnya tidak boleh, kan?hun 2011, P3SRS berhak menunjuk per-usahaan lain (outsourcing) untuk menye- PT Perusahaan Listrik Negara su-diakan jasa keamanan, kebersihan dah mendirikan gardu induk di setiap(cleaning service), perawatan taman dan kawasan rumah susun. Dari angka pe-kolam renang, parkir, atau menyewakan makaian yang tercatat di situ, PLN me-lahan atap untuk menara BTS telekomu- nagih ke developer, atau pengelola, ataunikasi. Ada juga hak mengelola dana Iu- P3SRS setiap bulan. Angka tagihan ituran Pengelolaan Lingkungan (IPL) untuk disusun sesuai tarif normal, dan tarif72 EDISI 02, 26 Juni 2015

●WAWANCARA \"DUTA PERTIWI RAMPAS HAK WARGA\"FOTO: LENSAINDONESIA Mayor Jenderal (Purn.) Saurip Kadi ngan memasukkan orang-orangnya, ter- Ketua Dewan Penasihat PPRSC GCM masuk yang tidak tinggal di sini. Ketua-M ayor Jenderal (Purn) Sau- nya saja merangkap jabatan serupa di rip Kadi sering diledek kantornya di Cawang, Jakarta Timur, lima kawasan apartemen. Dengan cara oleh para rekannya sesa- beberapa waktu lalu: itu, PPPSRS bisa diarahkan untuk me- ma purnawirawan TNI, Mengapa sebagian warga dan PPRSC- nunjuk PT Duta Pertiwi sebagai badankarena masih memimpin aksi protes di GCM terus memprotes PT Duta Perti- pengelola.kawasan rumah susun Graha Cempaka wi dan Perhimpunan Pemilik danMas (GCM), Kemayoran, Jakarta Pusat. Penghuni Satuan Rumah Susun (PPP- Jadi, kami mendirikan PPRSC yang“Mereka bilang, saya mestinya santai saja SRS) di Graha Cempaka Mas? sudah disahkan Keputusan Gubernurmenikmati masa pensiun. Tapi, saya ti- sejak tahun 2000. Sejak 3 Februari 2015,dak bisa diam menyaksikan teman- PPRSC dan warga tidak bisa tinggal masa bakti PPPSRS sudah berakhir, se-teman saya didzholimi oleh perusahaan diam terhadap kedzholiman PT Duta hingga kontrak pengelolaan dengan PTpengembang yang merampas hak-hak Pertiwi. Mereka merampas hak warga Duta Pertiwi juga harus berakhir. Seha-warga penghuni GCM,” kata mantan dengan memutus aliran listrik dari PLN, rusnya, PPRSC yang kini sah menjadiAsisten Teritorial Kepala Staf TNI Ang- setelah mereka menggelembungkan paguyuban warga. Jika kami diakui seba-katan Darat tersebut. (mark up) tagihan listrik di atas harga gai PPPSRS, segala kericuhan ini akan normal PLN kepada penghuni. Ketika diperbaiki demi kepentingan warga. Saurip Kadi mencontohkan kedz- penghuni akan menghidupkan kembali Lalu, mengapa belum terlaksana sam-holiman yang dilakukan PT Duta Pertiwi aliran listrik, mereka justru dihalangi pai sekarang?Tbk: menaikkan Iuran Pengelolaan Ling- dan dianiaya oleh satpam dan kelompokkungan (IPL) secara sepihak, pemutusan preman yang diupah Duta Pertiwi. Ada campur tangan pihak luar, ter-aliran listrik dan perusakan sarana kelis- Bukankah pemutusan listrik itu kare- masuk dari instansi di Pemerintah Pro-trik di unit-unit apartemen yang peng- na warga tidak membayar tagihan vinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Peru-huninya menolak membayar tarif IPL berbulan-bulan? mahan dan Gedung Pemerintahan DKIbaru, serta memakai kelompok preman Jakarta telah menunjuk PT Duta Pertiwiuntuk menindas aksi protes warga yang Warga semula tidak mau membayar sebagai badan pengelola GCM secaradirugikan. karena tagihan listriknya di-mark up tertulis. Dia juga menetapkan, pemba- 37% sampai 57% dari tarif yang ditagih yaran IPL hanya disetor kepada badan Mengapa kondisi ini terjadi dan ba- PLN. Bahkan dalam surat tagihan juga pengelola, yaitu Duta Pertiwi. Ini kangaimana kelanjutannya? Berikut penje- ada PPN 10%, padahal PLN tidak mena- pelanggaran atas UU No. 20/2011 ten-lasan Saurip Kadi sebagai Ketua Dewan gih PPN untuk pelanggan dengan daya tang Rumah Susun, yang mewajibkanPenasihat Perhimpunan Penghuni Ru- di bawah 6.600 Watt. Setelah ada perda- PPPSRS mengurus kepentingan pemilikmah Susun Campuran Graha Cempaka maian di Polres Jakarta Pusat pada Feb- dan penghuni, dengan membentuk atauMas (PPRSC-GCM) kepada FORUM di ruari 2015, warga boleh memilih untuk menunjuk pengelola rusun. membayar lewat badan pengelola (PT Duta Pertiwi) atau lewat PPRSC. Dan Tindakan yang melanggar hukum mereka sudah membayar melalui PPR- ini sudah diperingatkan berulang kali SC, meskipun pembayaran itu tidak dia- oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan kui oleh pengelola. Perumahan Rakyat. Ir. Taufik Widjoyo- Mengapa anda membentuk PPRSC no. Sekretaris Jenderal Kementerian itu, bersama teman-teman, mestinya ga- sudah mengirimkan surat tertanggal 03 bung saja di PPPSRS? Juni 2015, yang isinya mendesak Pem- prov DKI melakukan revisi terhada surat Sesuai UU No. 21 tahun 2011, PPP- Kadis Perumahan dan Gedung Pemerin- SRS itu harus dibentuk oleh pemilik dan tah DKI Jakarta tersebut. Meskipun su- penghuni GCM. Tapi PT Duta Pertiwi dah memicu keresahan dan masalah kea- merekayasa pembentukan PPPSRS de- manan, ternyata Pemprov DKI Jakarta belum melaksanakan permintaan Ke- menterian PU dan PR tersebut. ● EDISI 02, 26 Juni 2015 73

APBMI: Putusan pada 25 Agustus lalu. “Pertamina denganHakim Ngawur terang benderang dan sengaja melaku- kan perbuatan melawan hukum. Akibat-Pertamina digugat perusahaan daerah. Melanggar UU Pelayaran nya kami dirugikan. Kami menuntutdan Keptusan Menhub. Vonis hakim janggal. tergugat Rp 21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah),” jelas Ahmad Jony FOTO: FORUM/DOK. Marzainur, Kamis pekan lalu (18/6).DSuasana Sidang gugatan APBMI kepada Pertamina di PN Jakpus.Pelabuhan Pertamina Dumai sejak 2002. Kualitas green coke Dumai terkenal unia hukum kita aneh. Su- Padahal, menurut UU Nomor 17 tahun di seantero jagat. Pengapalan green coke dah biasa. Ini satu contoh- 2008 tentang Pelayaran, proses bongkar (warga Dumai menyebut tai minyak) nya. Setelah empat kali di- muat di pelabuhan harus menyertakan masih berlangsung hingga kini. Toh Per- tunda dengan berbagai tamina tetap cuek tak melibatkan perusa-alasan, akhirnya Selasa siang (16/6) Ma- perusahaan dan buruh bongkar muat haan dan buruh bongkar muat setempat.jelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta setempat. Perbuatan melanggar hukum Dalam satu sidang APBMI memintaPusat menjatuhkan vonis atas perkara lainnya, Pertamina dianggap sengaja me- majelis hakim untuk menghentikan ke-gugatan Asosiasi Pengusaha Bongkar nabrak Surat Keputusan Menteri Perhu- giatan bongkar muat selama proses hu-Muat Indonesia (APBMI) Dumai kepada bungan Nomor: KP 6/AL 3014/Phb-89 kum berjalan. Pertimbangannya: Perta-PT Pertamina. Putusannya janggal: me- tanggal 28 Oktober 1989, yang didasar- mina sebagai perusahaan negara sudahnolak gugatan Penggugat (APBMI Du- kan Undang-undang Nomor 8 Tahun selayaknya taat dengan hukum danmai) dan menolak eksepsi Tergugat 1985, dan UU Nomor 17 Tahun 2008 aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.(Pertamina). Jadi siapa yang menang? tentang Pelayaran. Tapi permintaan itu tak disetujui hakim.Tidak ada. Upaya mediasi sudah dilakukan.Majelis Hakim sidang perkara gu- Pada 13 Agustus 2014 lalu, APBMI Riau/ Hakim beralasan Pertamina adalahgatan nomor 402/PDT.G/2014 itu dike- Dumai melayangkan somasi ke Pertami- juga perusahaan pelayaran nasional. Pa-tuai Ibnu Widodo SH, MH. Anggotanya na UP II Dumai. Tembusannya ke Men- dahal dalam konsiderannya, PertaminaNurchakim. teri BUMN. Tetapi sama sekali tidak adalah perusahaan tambang minyak danDalam kasus ini, APBMI Dumai mendapat tanggapan. Somasi itu seperti gas nasional. Juga dikatakan hakim, bah-menggugat Pertamina karena secara se- dianggap angin lalu. Lantaran tak mau wa khusus untuk Terminal Khusus Per-ngaja tidak melibatkan perusahaan hak-haknya diterabas, APBMI menggu- tamina diberikan kewenangan tersendiribongkar muat dalam pengapalan Green gat Pertamina cq Pertamina UP II Du- untuk melakukan aktivitas bongkarCoke, residu padat olahan minyak, di mai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat muat. “Ini jelas menyalahi UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,” tegas kuasa hukum APBMI, Chepy Supriatna Pamungkas, SH. Pasal 31 (1, 2 a) dan Pasal 32 UU itu menyebut: pelaksanaan seluruh proses kegiatan Bongkar Muat harus dilaksana- kan oleh Perusahaan yang bergerak khu- sus di bidang itu, yaitu Perusahaan Bong- kar Muat, baik berupa stevedoring, cargodoring ataupun receiving/delivery. UU itu sama sekali tidak menyebutkan soal Terminal Khusus yang dijadikan alasan Pertamina punya hak bongkar muat tersendiri. “UU sama sekali tidak menyebut soal terminal khusus. Jadi apa dasar vonis hakim tadi? Putusan hakim ngawur,” kecam Jony Marzainur. APBMI Dumai pun, banding. Di pihak lawan, Pertamina, lewat pesan singkat Vice President for Corpo- rate Communication Wianda Arindita Pusponegoro, mengaku akan mempela- jari dulu amar putusan. ● GW74 EDISI 02, 26 Juni 2015

Fasilitas ProduksiBlok TungkalDiresmikanW akil Bupati Tanjung Jabang FOTO: FORUM/HUMAS Barat Katamso meresmikan fasilitas produksi minyak Wakil Bupati Katamso (keempat dari kanan), ketika memotong pita.MonTD’Or Oil Tungkal Ltd. Blok Tung-kal di KM 88 Dusun Mudo, Kecamatan SKK Migas Sumbagsel, Kadis ESDM hadap potensi migas yang terdapat diMuara Papalik, Kabupaten Tanjung Ja- Provinsi Jambi, Kadis ESDM Tanjabar, daerah mereka,” tegas Katamso.bung Barat, Jambi. Kepala KPPT Tanjabar, Kapolsek, Dan- ramil, Camat Muara Papalik, Kades Du- Katamso juga menghimbau pihak Industri hulu migas MonTD’Or Oil sun Mudo, serta tokoh masyarakat seki- MonTD’Or Oil Tungkal Ltd, untuk dapatTungkal Ltd, menurut Katamso, telah tar. melibatkan tenaga kerja lokal, di wilayahmenunjukan kontribusi yang sangat ber- setempat. Sesuai kapasitas kemampuanarti. Sekitar 45 persen produksi minyak Katamso berharap, perusahaan ter- dan keterampilan yang dimiliki masyara-yang ada di Provinsi Jambi, dihasilkan sebut bisa menjalin hubungan yang baik kat. Seperti mengikutkan mereka padadari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. dengan masyarakat setempat dan harus pelatihan-pelatihan dengan mengguna-“Keberadaan Mon TD’Or Oil Tungkal transparan. “Janganlah usaha migas dija- kan Program Coorporate Social Responsi-Ltd, diharapkan mampu menyerap tena- dikan usaha yang misteri dalam pan- bility (CSR) agar mereka juga mampuga kerja lokal dan menambah penerima- dangan masyarakat, dengan kata lain bekerja pada tingkat keterampilan yangan dana bagi hasil migas bagi daerah,” masyarakat tidak tahu sama sekali, akan lebih tinggi sesuai kebutuhan perusaha-jelasnya. apa yang diperbuat oleh perusahaan ter- an. ● Peresmian itu ditandai dengan pe-motongan pita oleh Katamso. Hadir da-lam acara itu, GM MonTD’Or Oil Tung-kal Dharma Irawan Janie, PerwakilanNikah Massal ILUSTRASI FOTO: JIBI PHOTOSDi Hut Adhyaksaebanyak 55 pasangan dinikah- Agama, serta pasangan suami-istri. kan secara massal. Nikah massal Kependudukan “Program ini, merupakan langkah ini diprakarsai Kejaksaan Negeri dan Catatan Sipil. awal, yang baru terealisasi sebanyak 55 Kota Jambi. Pasangan tersebut pasangan suami-Istri yang mengikuti Is-berasal dari tiga kelurahan di Kecamatan Kegiatan itu merupakan bakti soci- bat Nikah Massal yang difasilitasi olehTelanaipura, Kota Jambi, tersebut selama al dalam rangka memperingati HUT ke- Kejaksaan,” jelas Imam kepada FORUM. ini tidak memiliki Surat Keputusan Isbat 55, Bakti Adiyaksa. Menurut Iman, pa- Nikah (SKIN) dari Pengadilan Agama. sangan yang belum mendapatkan SKIN ● SUPRI (JAMBI) dari Pengadilan Agama mencapai 450 Pemberian SKIN itu berlangsung diruang aula Kejari Kota Jambi. Setelahakad nikah, para pengantin diarak de-ngan sado keliling Kantor GubernurJambi. Kajari Kejari Kota Jambi H. ImanWijaya mengatakan, kegitan SKIN itumerupakan kegiatan terpadu, antaraPengadilan Agama, Kantor Departemen EDISI 02, 26 Juni 2015 75

Formula Revolusi Kesehatan PertanianMungkinkah beras yang kita konsumsi selama ini yang tumbuh dengan pupuk kimia bisa diu- bah menjadi beras organik? Ternyata bisa dengan memakai BioSyafa. Bahkan, formula yang ditemukan Prof. Sukardi ini, juga bisa membuat sayuran yang sebelumnya layu jadi segar kembali seperti baru memetik. FOTO: BLOGSPOT.COMUPanen Udang Vaname Brondong dengan Formula Organik.hari ini), serta formula untuk membuat ji coba ini, sudah dilakukan beras organik secara instan. Menurut Tri Mardiyanto dari Tim di Laboratorium UGM Formula Sukardi, pihaknya sudah ber- Yogyakarta dan SUCOFIN- Di kalangan petani di Pati, Jawa gerak terus-menerus selama 5 tahun. DO Surabaya. Caranya, Tengah, Klaten dan Prambanan, Yogya- Gabahnya utuh, tidak rusak, kualitasnyagabah basah yang baru dipanen diren- karta, sudah banyak yang menggunakan juga bagus. Begitu pula dengan jagung.dam air yang sudah dicampur dengan formula ini. Hasilnya, luar biasa. Tanam- Kacang panjang menjadi dua kali lebihformula composer. Perbandingannya, an padi yang biasanya menghasilkan panjang.air : komposer (1000 : 2), selama 4-6 sekitar 8-9 ton/ha, dengan formula inijam. Lalu dikeringkan, dan diproses bisa menghasilkan sampai 13 ton/ha. “Dulu waktu kita kecil, kalau habisgiling seperti biasa. Tanaman wortel di Kota Batu hasilnya panen sebagian disimpan di dalamProfesor penemu formula tersebut juga luar biasa, panennya bisa dua kali lumbung padi, dan gabahnya bisa tahanselama ini bergerak di usaha mempo- lipat. sampai 2-3 tahun. Sekarang, maksimalpulerkan berbagai produk yang berbasis Dengan memakai pupuk cair orga- 3 bulan, gabah dan beras kita itu sudahprobiotik, sama sekali tidak mengandung nik ini, diharapkan bisa menyelamatkan rusak,” ujar Tri Mardiyanto yang pernahkimia. tanah dan bangsa ini dengan Revolusi belajar pertanian selama 2,5 tahun diSalah satu formula yang dihasilkan Kesehatan Pertanian. Lahan sawah jadi Jepang.Prof. Sukardi adalah pupuk cair organik subur dan hasil panennya bebas dari(yang diyakini terbaik di dunia sampai pupuk kimia. Mudahnya gabah dan beras itu rusak tidak terlepas dari pengggunaan bahan kimia seperti urea dan Za. Hal76 EDISI 02, 26 Juni 2015

itu bahkan membuat perubahan sel pada diyanto, timnya sudah melakukan pe- dibandingkan udang windu yang hanyaberas dan tanaman lainnya. Sementara nerapan di areal tambak udang di Ke- 62 %.dengan pola tanam organik, kandungan camatan Brondong, Lamongan. “Kitaoksigen dari beras itu maksimal. “Ada sudah panen udang vaname yang me- Dengan keunggulan tersebut ba-keseimbangan yang ideal, antara kan- makai tehnologi organik,” ungkapnya. nyak petambak tergiur untuk beralih kedungan oksigen dan karbohidrat,” lan- vaname termasuk para petambak dijutnya. Udang Vaname atau Penaeus Van- daerah Jawa Timur, seperti di Lamong- namei seakan menjelma menjadi sebu- an. Dengan pestisida, kandungan ter- ah mutiara di kawasan pesisir utara,sebut berubah drastis, kandungan ok- seperti di Paciran. Udang vaname seca- Bagaimana tidak, pasar udang yangsigennya tipis, sedikit, sementara kan- ra resmi ditetapkan sebagai salah satu memiliki rasa gurih dan berproteindungan karbohidratnya meningkat. komoditas unggulan perikanan budida- tinggi ini tidak hanya digemari masya-“Hasilnya, daya tahan beras itu pun, ya oleh Kementerian Kelautan dan rakat dalam negeri, tapi juga masyarakatmenurun dan rapuh. Karena yang ter- Perikanan pada 2001, dan sejak itu luar negeri. Kebutuhan ekspor udangkandung bukan lagi oksigen, tapi beru- perkembangan budidayanya sangat ce- vaname dari tahun ke tahun pun terusbah menjadi Karbon Mono Oksida pat. meningkat.(Oksidan),” ungkap Tri Mardiyanto. Selain Indonesia, negara-negara Jika dibandingkan dengan udang Struktur sel beras yang rapuh ini, yang telah mengembangkan vaname jenis lainnya, lanjut Iksan, karakteristik“yang penuh dengan oksidan itulah yang antara lain China, Taiwan, dan Thailand. vaname sangat khas, yaitu memilikikita makan setiap hari selama berpuluh- “Tapi di sana banyak yang gagal panen adaptasi yang tinggi terhadap lingkung-puluh tahun. Unsur kehidupan semua karena penyakit,” ujar k Iksan, petani an dengan suhu rendah maupun peru-mahluk hidup itu oksigen. Kalau tambak di Desa Labuhan, Kecamatankandungan oksigennya tipis, se- Brondong, Lamongan. bahan sanitasi. Selain itu, laju per-dikit, maka daya tahannya pun tumbuhannya juga relatif cukuprapuh. Sel beras dengan daya Vaname mempunyai ciri-ciri mam- cepat, terutama di bulan pertamatahan yang rapuh itulah yang pu hidup pada kisaran salinitas 5-45 ppt dan kedua.kita makan terus menerus se- dengan salinitas optimal 10-30 ppt, ki- Di Taiwan p etambaklama bertahun-tahun,” tegas- saran suhu 24-32 C dengan suhu optimal udang vaname sejak dua tahunnya. 28-30C. udang ini juga mampu bertahan terakhir mengalami gagal pa- pada oksigen 0,8 ppm selama 3-4 hari nen karena penyakit. Penyakit Maka pada gilirannya, tetapi disarankan DO 4 ppm. PH air yang menyerang antara lain,akan menghasilkan pula sel 7–8,5, kebutuhan protein rendah yaitu virus Early Mortality Syndrometubuh yang rapuh. Kalau sel tubuh 32 % dengan FCR < 1,5 serta prosenta- (EMS). Namun, di Desa Labuh-rapuh, maka berbagai kemungkin- se daging 66–68 %, lebih tinggi jika an, Kecamatan Brondong, La-an penyakit akan mudah masuk. Pola mongan, persoalan beragam pe-tanam yang serba pestisida itu juga yangtelah mengubah struktur sel beras. Ka- nyakit udang ini sudah bisa diatasirena pupuk kimia dan pestisida itu dengan formula organik. Hasilnya, luarmenghasilkan zat Pereduksi. biasa. Untuk berat 1 kg bisa sampai berisi 50 ekor. “Tambak saya di Labuh- Menurut Tri Mardiyanto, zat per- an bisa panen 100% dari total benih,”eduksi yang terkandung di beras dan jelas Iksan.jagung itu, diperkirakan sekitar 10-20persen. Zat pereduksi itulah yang sudah Aplikasi udang vaname ini masihmengubah kandungan oksigen, digan- menggunakan cara lama, hanya adatikan oksidan. beberapa perubahan yang dilakukan, yang didasari pada formula organik “Zat pereduksi itulah yang menye- tersebut. Yakni, semua pakan udang,babkan berbagai penyakit degeneratif, diorganikkan dulu dengan formulaseperti diabetes, asam urat, kolesterol BioSyifa. “Dan hasilnya, tidak ada ang-tinggi, kanker, dan sebagainya,” katanya. ka kematian. Padahal di petak-petakKehadiran komposer dan pupuk organik sekitarnya banyak yang mati terkenaini bisa mengembalikan struktur tanah penyakit EMS itu,” ungkap Iksan.yang selama ini sudah terkontaminasipupuk kimia. Sehingga, “Terjadilah Dari sekitar 250.000 bibit yangrevolusi kesehatan pertanian tadi,” lan- ditabur setelah panen diperoleh sekitarjutnya. 4,5 ton dengan angka kematian hampir tidak ada alias nol. Luas tambak yang Untuk tambak, menurut Tri Mar- ditanam ini sekitar 2.500 m2, angka idealnya sekitar 4 ton. ● MOCHAMAD TOHA EDISI 02, 26 Juni 2015 77

Pemakaman Gratis Untuk Dhuafa FOTO-FOTO: FORUM/TATAN AGUS RSTMenteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu (tengah) bersama Tentara dan Kepolisian di Garut, Jawa Barat. Masyarakat miskin di Garut, Jawa Barat, tak perlu risau lagi memikirkan pe- makaman. Sebab, lahan penguburan gratis untuk umum seluas 1 hektar telah disedi- akan. Lokasinya, di Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota. Selain itu juga di- sediakan ambulan gratis. Pemakaman Umum yang khusus untuk kaum dhuafa ini diwakafkan oleh Yayasan Hanafiah Muchtar. Dalam opera- sionalnya TPU ini melibatkan partisipasi Kepolisian dan Angkatan Darat di Garut. Peresmian dan peletakan batu perta- ma komplek TPU itu dilakukan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu Jumat (12/6). Turut serta Komandan Korem 062 Tarumanagara Kolonel CZi Diding Sutisna, Komandan Kodim 0611 Garut Letkol Inf Bungkus Hadi Suseno, Kapolres Garut AKBP Arif Rachman, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, dan sejumlah pejabat lainnya ●Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu (kedua dari kiri).78 EDISI 02, 26 Juni 2015

Husni Kamil CS Terancam Pidana BPK menemukan potensi kerugian tidak berhak Rp1,7 M, selisih kurang kas FOTO: ANTARAFOTOnegara senilai Rp334 miliar. Anggaran yang (tekor) Rp1,4 M, pemusnahan logistik pe-diaudit BPK baru 44,1% (Rp6.202 T) dari milu oleh rekanan tanpa persetujuan KPU terstruktur karena di dalamnya ada volumetotal anggaran Rp13,9 T. Angka itu muncul Rp479, 8 juta, pemahalan harga (mark up) pekerjaan kurang dari kontrak, ada perma-dari hasil pemeriksaan dengan tujuan Rp7 M, spesifikasi barang yang diterima halan harga dan lain-lain.tertentu tahun 2013-2014. tidak sesuai dengan kontrak Rp33 juta, bukti tidak memenuhi syarat pembayaran Temuan BPK tersebut mengindikasikan Dalam dokumen yang diperoleh FO- Rp6,9 M, penggunaan anggaran untuk dua pelanggaran besar dilakukan KPU.RUM, rincian praktik ketidapatuhan lem- kepentingan pribadi Rp168 juta, pencairan Pertama, indikasi pelanggaran terhadapbaga pimpinan Husni Kamil Manik cs itu anggaran melalui pertanggungjawaban sistem pengendalian keuangan. Kedua,KPU ada tujuh kelompok temuan. Yakni: formalitas Rp1,5 M, pengalihan pekerjaan indikasi pelanggaran ketidakpatuhan ter-indikasi kerugian negara Rp34 M, potensi tidak sesuai ketentuan Rp2 M, proses pe- hadap perundang-undangan yang berlaku.kerugian negara Rp2M, pemborosan Rp9M, rencanaan dan pelelangan pengadaan tidak Keduanya berpotensi pidana.laporan yang tidak diyakini Rp93 M, lebih sesuai ketentuan Rp3 M.pungut pajak Rp1 M, administrasi Rp 185M. DPR bereaksi keras atas temuan BPK ini. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Terkait indikasi kerugian negara dite- Pendapat Komisi II DPR dengan KPU dimukan 14 kasus. Antara lain adanya peker- Senayan, Senin lalu (22/6). Lembaga pe-jaan fiktif Rp3,9M, kekurangan volume nyelenggara pemilu itu dinilai mengingkaripekerjaan Rp788 juta, kelebihan pemba- amanah rakyat. Pelanggaran yang dilakukanyaran Rp2,5 M, pembayaran ganda dan KPU dinilai massif, sangat terukur danmelebihi standar, pembayaran kepada yangTito Masuk Orbit Calon Kapolri Karir Irjen Polisi Drs. Tito Karnavian “Namun kepiawainnya selama memimpin Tito Karnavian FOTO: ANTARAFOTOmakin berkibar. Pria kelahiran Palembang Densus 88 membuat banyak pihak merasa26 Oktober 1964 resmi resmi menjabat yakin Tito mampu menjaga keamananKapolda Metro Jaya sejak 12 Juni 2015. ibukota Jakarta,” kata Neta.Sebelumnya ia pernah menjabat sebagaiKepala Densus 88, Deputi Penindakan dan Memang banyak kalangan menilai TitoPembinaan Kemampuan BNPT, Kapolda adalah pemimpin masa depan Polri. IaPapua, dan Asrena Kapolri. Peraih Adhi sudah meraih bintang dua sejak FebruariMakayasa – lulusan terbaik - Akpol 1987 ini 2011, ketika dipromosikan sebagai Deputipernah mendapat kenaikan pangkat luar Bidang Penindakan dan Pembinaan Ke-biasa bersama rekan-rekannya di Densus mampuan BNPT. Artinya pangkat dua88, karena berhasil melumpuhkan gembong bintang di bahu Tito saat ini sudah cukupteroris yang paling dicari, Noordin M Top matang. Mengingat ia pernah menjadi stafdan Dr Azahari, tahun 2005. di Mabes Polri (Asrena), besar kemungkin- an setelah jabatan Kapolda Jakarta, ia akan Ketua Presidium Indonesia Police langsung menjadi Komisaris Jendral, entahWatch Neta S Pane menilai tampilnya Tito di posisi Kabareskrim Polri atau setingkat-Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya nya. Setelah itu, ia semakin dekat menujumenunjukkan Polri mulai mempercepat jabatan Kapolri. Tapi ini sekedar ramalan.proses kaderisasi kepemimpinan. Tampil- Berhasil atau tidaknya Tito menuju pucuknya Tito, katanya, mengejutkan karena ia pimpinan Polri tergantung dedikasi danmerupakan kader yang sangat muda. integritas pada hari-hari ke depan. EDISI 02, 26 Juni 2015 79