LKJIP 2017

40 - Dalam tahun 2017 total Perdata 6% dan PHI 14% pengaduan masyarakat yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang; - adanya pengaduan masyarakat tersebut dapat dianggap sebagai indikasi ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan dan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sehingga capaian kinerjanya dapat dianggap 30% untuk Perdata dan 70% untuk PHI; - Untuk itu terhadap penetapan target indikator kinerjanya tetap dipertahankan 20% dalam tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

41 B. Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai salah satu unit kerja di bawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 mendapatkan alokasi anggaran Rp. 16.737.763.000,00 (enam belas miliyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dua program kegiatan, yaitu : a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan Pagu DIPA : Rp. 16.737.763.000,- ; b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan Pagu DIPA : Rp. 514.500.000,- ; 2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan satu program kegiatan, yaitu : - Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu DIPA: Rp. 344.446.000,- ; Tabel Pagu DIPA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Tahun Anggaran 2017 No DIPA Program Kegiatan Pagu DIPA (Rp.) 1. Program Dukungan Manajemen dan 16.737.763.000 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 514.500.000 1 DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Mahkamah Agung RI 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 2 DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 344.446.000 Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Jumlah Anggaran Alokasi DIPA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG 17.596.709.000 TA 2016 Realisasi alokasi anggaran DIPA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Tahun Anggaran 2017 tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

42 Tabel Realisasi Anggaran DIPA Pangadilan Negeri Tanjungkarang Tahun Anggaran 2017 No Uraian Pagu DIPA Realisasi sampai Sisa sampai (Rp.) Desember 2017 Desember 2017 (Rp.) % (Rp.) % Program Dukungan Manajemen 16.737.763.000 15.784.310.939 94,42 962.222.311 5,58 1 dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan 514.500.000 505.729.750 98,30 8.770.250 1,70 2 Prasarana Aparatur Mahkamah 33.101.090 9,61 Agung 3 Peningkatan Manajemen 344.446.000 311.344.910 90,39 Peradilan Umum Adapun rincian realisasi alokasi anggaran DIPA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG yang telah digunakan untuk masing-masing program kegiatan untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2017, sebagaimana diuraikan di bawah ini. 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Tabel Realisasi Anggaran DIPA (01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung NO Uraian Pagu DIPA Realisasi hingga Sisa dana sampai bulan Desember 2017 Desember 2017 Rp. % Rp. % 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 16.737.763.000 Lainnya Mahkamah Agung - Belanja Barang Non- 75.500.000 74.984.442 99,32 515.558 0,68 Operasional 13.732.257.774 94,02 873.330.226 5,98 96,13 3,87 - Belanja Pegawai 14.605.588.000 1.977.068.723 79.606.277 - Belanja Barang 2.056.675.000 Operasional Realisasi penyerapan Anggaran DIPA (01) untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebagai berikut : a) Belanja Non Operasional : - Pagu anggaran : Rp. 75.500.000,00 - Realisasi : Rp. 74.984.442,00 - Sisa : Rp. 515.558,00 - Capaian : 99,32% Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

43 Tabel Rincian Realisasi Anggaran DIPA (01) : Belanja Barang Non Operasional Kode Akun Kegiatan Pagu Pelaksanaan Sisa 0 1 1. 5 2 1 1 1 9 Belanja Barang Operasional Lainnya Rp 14,550,000 Rp 14,550,000 Rp - 0 1 1. 5 2 2 1 9 1 Belanja Jasa Lainnya Rp 450,000 Rp 450,000 Rp - 0 1 1. 5 2 4 1 1 1 Belanja Perjalanan Biasa Rp 29,000,000 Rp 28,520,392 Rp 479,608 0 1 1. 5 2 4 1 1 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 16,500,000 Rp 16,500,000 Rp - 0 1 1. 5 2 1 2 1 1 Belanja Bahan Rp 15,000,000 Rp 14,964,050 Rp 35,950 b) Belanja Pegawai : - Pagu anggaran : Rp. 14.605.588.000,00 - Realisasi : Rp. 13.732.257.774,00 - Sisa : Rp. 873.330.226,00 - Capaian : 94,02% Tabel Rincian Realisasi Anggaran DIPA (01) : Belanja Pegawai Kode Akun Kegiatan Pagu Pelaksanaan Sisa 001.511111 Bel. Gaji Pokok PNS Rp 4,889,594,000 Rp 4,557,771,300 Rp 331,822,700 001.511119 Bel. Pembulatan Rp 63,000 Rp 55,280 Rp 7,720 001.511121 Bel. Tunjangan Suami/Istri PNS Rp 350,513,000 Rp 324,783,770 Rp 25,729,230 001.511122 Bel. Tunjangan Anak PNS Rp 110,302,000 Rp 102,386,926 Rp 7,915,074 001.511123 Bel. Tunjangan Struktural PNS Rp 40,340,000 Rp 37,440,000 Rp 2,900,000 001.511124 Bel. Tunjangan Fungsional PNS Rp 5,545,960,000 Rp 5,151,550,000 Rp 394,410,000 001.511125 Bel. Tunjangan PPh PNS Rp 699,631,000 Rp 651,193,158 Rp 48,437,842 001.511126 Bel. Tunjangan Beras PNS Rp 237,920,000 Rp 219,215,340 Rp 18,704,660 001.511129 Bel. Uang Makan PNS Rp 649,440,000 Rp 611,277,000 Rp 38,163,000 001.511151 Bel. Tunjangan Umum PNS Rp 27,825,000 Rp 25,585,000 Rp 2,240,000 001.511158 Bel. Tunjangan Hakim AD HOC Rp 2,054,000,000 Rp 2,051,000,000 Rp 3,000,000 c) Belanja Barang Operasional : - Pagu anggaran : Rp. 2.056.675.000,00 - Realisasi : Rp. 1.977.068.723,00 - Sisa : Rp. 79.606.277,00 - Capaian : 96,13% Tabel Rincian Realisasi Anggaran DIPA (01) : Belanja Barang Operasional Kode Akun Kegiatan Pagu Pelaksanaan Sisa 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp 487,248,000 Rp 487,244,951 Rp 3,049 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Rp 138,186,000 Rp 137,236,840 Rp 949,160 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp 27,000,000 Rp 26,430,468 Rp 569,532 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp 9,000,000 Rp 7,640,115 Rp 1,359,885 522111 Belanja Langganan Listrik Rp 257,340,000 Rp 241,934,675 Rp 15,405,325 522112 Belanja Langganan Telepon Rp 6,000,000 Rp 3,485,557 Rp 2,514,443 522113 Belanja Langganan Air Rp 600,000 Rp 139,300 Rp 460,700 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 464,033,000 Rp 463,869,800 Rp 163,200 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Rp 77,056,000 Rp 77,055,450 Rp 550 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 257,312,000 Rp 252,157,317 Rp 5,154,683 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Rp 7,000,000 Rp 6,996,500 Rp 3,500 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp 10,800,000 Rp 8,885,450 Rp 1,914,550 521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 80,640,000 Rp 72,840,000 Rp 7,800,000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rp 42,260,000 Rp 42,260,000 Rp - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rp 67,200,000 Rp 23,892,300 Rp 43,307,700 522141 Belanja Sewa Rp 125,000,000 Rp 125,000,000 Rp - - Berdasarkan uraian realisasi penyerapan anggaran di atas, maka dapat diketahui dari pagu anggaran Rp. 17.252.263.000,00 untuk DIPA (01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

44 Mahkamah Agung, telah direalisasikan sejumlah Rp.16.290.040.689,00; - Persentase capaian realisasi penyerapan anggaran untuk program ini seluruhnya adalah 94,42% ; - Sisa anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp. 962.222.311,00 atau 5,58% dari pagu anggarannya; - Sisa anggaran yang hanya 5,58% dari total pagu DIPA 01 tentu adalah pencapaian yang bagus. Dari ketiga kegiatan dalam program ini, terlihat hanya Belanja Pegawai dengan jumlah sisa yang mendominasi yaitu anggaran belum terserap Rp. 962.222.311,00 atau 5,58% dari pagu anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, dengan rinciannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel Rincian Anggaran DIPA (01) : Belanja Pegawai yang Tidak Terserap NO JENIS BELANJA SISA % Rp. 1. Bel. Gaji Pokok PNS 2. Bel. Pembulatan Rp 331,822,700 6.79% 3. Bel. Tunjangan Suami/Istri PNS Rp 7,720 12.25% 4. Bel. Tunjangan Anak PNS Rp 25,729,230 7.34% 5. Bel. Tunjangan Struktural PNS Rp 7,915,074 7.18% 6. Bel. Tunjangan Fungsional PNS Rp 2,900,000 7.19% 7. Bel. Tunjangan PPh PNS Rp 394,410,000 7.11% 8. Bel. Tunjangan Beras PNS Rp 48,437,842 6.92% 9. Bel. Uang Makan PNS Rp 18,704,660 7.86% 10. Bel. Tunjangan Umum PNS Rp 38,163,000 5.88% 11. Bel. Tunjangan Hakim AD HOC Rp 2,240,000 8.05% JUMLAH Rp 3,000,000 0.15% Rp 873,330,226 5.98% - Jika persentasenya dihitung dari pagu anggaran secara keseluruhan untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, maka sisa anggaran Belanja Pegawai yang belum terserap mencapai 5,98% dari pagu anggaran untuk pelaksanaan DIPA (01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; - Belum maksimalnya daya serap anggaran untuk Belanja Pegawai tersebut disebabkan karena mutasi keluar dari PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG seluruhnya adalah hakim, sedangkan mutasi masuk lebih didominasi pegawai, dimana diketahui bahwa gaji/tunjangan Hakim jauh lebih besar dari gaji/tunjangan pegawai. Tentunya hal ini menimbulkan adanya sisa anggaran dari Pagu yang sudah direncanakan. Data mutasi tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

45 Tabel Mutasi Keluar Hakim dan Pegawai PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Keterangan 1. Arif Munandar, S.H., M.H. Panitera Pengganti Panitera Pengganti 01 November PN. Tanjungkarang PN. Tanggerang 2017 2. Surmanuddin, S.H. Wakil Panitera Panitera Pengganti September 2017 PN. Tanjungkarang PT. Tanjungkarang 3. Muhtar, S.H,. M.H. Panitera Panitera 04 juli 2017 PN. Tanjungkarang PN. Semarang 20 April 2017 4. Artha Theresia, S.H,. M.H. Ketua Hakim Tinggi PN. Tanjungkarang PT. Palembang 08 Agustus 2017 H. Minanoer Rachman, S.H., Wakil Ketua Ketua PN. Lubuk Pakam 5. M.H. PN. Tanjungkarang Tabel Mutasi Masuk Hakim dan Pegawai ke PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru Keterangan 1. Pujiastuti Handayani, S.H., Wakil Ketua Ketua 18 April 2017 M.H. PN. Bale PN. Bandung Tanjungkarang 2. Fitri Ramadhan, S.H. Hakim Hakim 02 Januari PN. Ungaran PN Tanjungkarang 2018 3. Kasubag Staf 20 November Andina Naferda, S.H. Kepegawaian dan PN. 2017 Tanjungkarang 4. M. Yusuf Adiwijaya, Ortala 08 Mei 2017 S.H., M.H. PN. Tebo Panitera Pengganti 26 April 2017 5. M. Syarief Hidayatullah, Panitera S.H., M.H. Muda Pidana PN. 17 April 2017 PN. Kalianda Tanjungkarang 6. 14 September Dian Mayasari, S.H., M.H Panitera Panitera 2017 Pengganti Pengganti 7. PN. Kota Agung Machnida, S.H., M.H PN. Panitera Pengganti Tanjungkarang PN. Sukadana Panitera Panitera Pengganti Pengganti PN. Yogyakarta PN. Tanjungkarang Panitera Pengganti PN. Tanjungkarang 8. Panitera Pengganti Panitera 02 Mei 2017 Elinar, S.H., M.H. PN Gunung Sugih Pengganti PN. Tanjungkarang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

46 9. Ketua Wakil Ketua 09 Agustus Riza Fauzi, S.H., CN. PN. Tasikmalaya PN. 2017 Tanjungkarang 10 Mei 2017 10 Panitera Panitera 02 Januari . Iyus Suryana, S.H., M.H. PN. Tanjung Pinang PN. Tanjung 2018 karang 11 Staf Staf . Masudah, A.Md PN. Kotabumi PN. Tanjungkarang - Berdasarkan keadaan yang demikian, maka dapat dikatakan belum terlalu maksimalnya capaian realisasi penyerapan anggaran dalam program ini adalah dikarenakan faktor keadaan yang berada diluar kendali PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG untuk menentukannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

47 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Tabel Realisasi Anggaran DIPA (01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung NO Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan Sisa dana s.d Desember 2017 Desember 2017 Rp. % Rp. % 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung BELANJA MODAL Pengadaan Teknologi 5.000.000 4.788.000 95.76 212.000 4.24 Informasi 73.300.000 Pengadaan Alat Pengolah 239.200.000 72.631.500 99 668.500 0.91 Data dan Komunikasi 197.000.000 233.306.000 97.54 5.894.000 2.46 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 195.004.250 98.98 1.995.750 1.01 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP - Dalam Tahun Anggaran 2017 tersedia anggaran untuk program ini dengan pagu anggaran Rp. 514.500.000,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah); - Pagu anggaran yang tersedia tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 505.729.750,00, sehingga persentase capaian realisasi penyerapan anggarannya adalah 99,30%. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tabel Realisasi Anggaran DIPA (03) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum NO Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan Sisa dana s.d Desember bulan ini Rp. % Rp. % 1 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 344.446.000 311.344.910 90.39 33.101.090 9.61 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 344.446.000 311.344.910 90.39 33.101.090 9.61 - Dalam Tahun Anggaran 2017 tersedia anggaran untuk program ini dengan pagu Rp. 344.446.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rencana alokasinya untuk kegiatan : a) Pos Pelayanan Hukum (honor Advokat piket dan ATK) dengan pagu anggaran Rp. 38.400.000,00 b) Terlaksananya Penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama dan tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu dengan pagu anggaran Rp. 304.546.000,00 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

48 - Rincian realisasi penyerapan anggaran DIPA (03) sebagai berikut : 1) Pos Pelayanan Hukum : - Pagu anggaran : Rp. 38.400.000,00 - Realisasi : Rp. 35.200.000,00 - Sisa : Rp. 3.200.000,00 - Capaian : 91,67% 2) Terlaksananya penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama dan tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu - Pagu anggaran : Rp. 304.546.000,00 - Realisasi : Rp. 276.144.910,00 - Sisa : Rp. 28.401.090,00 - Capaian : 90,67% - Rincian realisasi penyerapan Anggaran DIPA (03) untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini; Tabel Rincian Realisasi Anggaran DIPA (03) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum No Kegiatan Pagu Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan 1 Pelaksanaan Pos Pelayanan 38.400.000 35.200.000 3.200.000 Hukum Penyelesaiaan Administrasi 304.546.000 276.144.910 28.401.090 344.446.000 311.344.910 33.101.090 2 Perkara di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu Jumlah - Dengan demikian persentase capaian realisasi penyerapan anggaran untuk program ini seluruhnya adalah 90,39%; - Sisa anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp. 33.101.090,00 atau 9,61% dari pagu anggarannya; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

49 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terhadap capaian kinerja PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG dalam tahun 2017, sebagai berikut : 1. Dari hasil pengukuran terhadap 4 Sasaran Strategis dengan 10 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam tahun 2017 sebagian besar telah dapat terpenuhi. 2. 4 Indikator Kinerja Utama yang belum dapat memenuhi targetnya tersebut, yaitu : - Persentase perkara yang diselesaikan ; - Persentase penurunan sisa perkara; - Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum; - Persentase perkara diselesaikan melalui mediasi; Hal ini disebabkan tidak adanya perkara perdata yang berhasil dimediasi dan juga memang tidak ada perkara perdata yang diajukan penyelesaian secara prodeo ke PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG. Meskipun demikian, jika dilihat secara keseluruhan tidak begitu besar pengaruhnya terhadap hasil capaian kinerja PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG. 3. Realisasi penyerapan anggaran yang diterima PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 dengan nilai Rp. 17.596.709.000,00 (tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan melalui DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, secara umum telah berjalan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut :  DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan dua program kegiatan, yaitu : a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan realisasi penyerapan anggarannya mencapai 94,42% dari pagu anggarannya ; b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan realisasi penyerapan anggarannya mencapai 98,30% dari pagu anggarannya.  DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan satu program kegiatan, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan realisasi penyerapan anggarannya mencapai 90,39% dari pagu anggarannya, 4. Keberhasilan capaian kinerja dan realisasi anggaran PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG dalam tahun 2017 tersebut merupakan wujud dari adanya komitmen yang kuat dari seluruh seluruh aparatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

50 PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG untuk berupaya semaksimal mungkin memberikan kontribusi yang terbaik bagi terwujudnya kinerja yang diharapkan, meski dengan keterbatasan sumber daya yang ada di PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG. B. Tindak Lanjut Hasil LKjIP Pegadilan Negeri Tanjungkarang Tahun 2017 Berdasarkan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja dalam tahun 2017, maka dalam rangka terus mempertahankan dan lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas keberhasilan capaian kinerja PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, sebagai berikut : 1. Untuk Iebih meningkatkan keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokok PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG di masa mendatang, perlu diusulkan adanya peningkatkan anggaran DIPA pada PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG, antara lain anggaran operasional perkantoran, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, dan belanja modal PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG. 2. Untuk meningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam melaksanakan mediasi, maka perlu diusulkan kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk memberikan kesempatan kepada hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengikuti Diklat Sertifikasi Mediator di Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI. 3. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG perlu diusulkan agar Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadakan pelatihan secara berkelanjutan baik di bidang teknis yuridis maupun administrasi kesekretariatan, Iebih khusus lagi dalam bidang pengembangan Informasi dan Teknologi. 4. Mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Mahkamah Agung RI untuk dapat mempertimbangkan penambahan sumber daya aparatur peradilan pada Pengadian Negeri Tanjungkarang. 5. Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat Akreditasi “A”. Tentunya ini menjadi prestasi dan pencapaian yang bagus, namun juga menjadi tantangan bagi PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG untuk dapat mempertahankannya, dan juga terus berusaha untuk dapat mencapai predikat yang lebih baik. Konsekuensi dari pemberian akreditasi ini tentunya tidak mudah. Ada tahap-tahap audit eksternal yang akan secara rutin dilakukan terhadap Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Oleh karena itu, PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG tidak boleh santai dan terlena setelah memperoleh akreditasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

51 DAFTAR LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Tahun 2017 2. Rencana Kinerja PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Tahun Anggaran 2018 3. Matrik Anggaran Kinerja Tahun 2017 4. SK Tim Penyusun LKjIP PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Tahun 2017 5. Struktur Organisasi PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Tahun 2017 (per tanggal 31Desember 2017)

52 1 PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG TAHUN 2017

53 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : MUCHTAR, SH., MH. Jabatan : Panitera PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama Nama : ARTHA THERESIA, SH.MH. Jabatan : Ketua PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tangggungjawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Tanjungkarang, 30 Januari 2017 Ketua, Pihak Pertama Panitera, ARTHA THERESIA, SH.MH. MUCHTAR, SH., MH. NIP. 196204211988032003 NIP. 197301161993031001

54 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Hj. YUNIAR HAITI, SH Jabatan : Sekretaris PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama Nama : ARTHA THERESIA, SH.MH. Jabatan : Ketua PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tangggungjawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Tanjungkarang, 30 Januari 2017 Ketua, Pihak Pertama Sekretaris, ARTHA THERESIA, SH.MH. Hj. YUNIAR HAITI, SH NIP. 196204211988032003 NIP. 196106261985032002

55 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terwujudnya Proses Peradilan a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 50% yang Pasti, Transparan dan 100% Akuntabel - Perdata 50% - Pidana 100% 2. Peningkatan Efektivitas - Tipikor Pengelolaan Penyelesaian - PHI 100% Perkara 100% b. Persentase perkara : 100% - Perdata 100% - Pidana - Tipikor 50% - PHI 100% yang diselesaikan 100% tepat waktu 100% c. Persentase penurunan sisa perkara: 100% - Perdata 50% - Pidana 50% - Tipikor 100% - PHI 50% 50% d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 50% Upaya Hukum : 100%  Banding 50% - Perdata 100% - Pidana 50% - Tipikor  Kasasi 100% - Perdata - Pidana 100% - Tipikor - PHI 100%  PK - Perdata 20% - Pidana - Tipikor 100% - PHI  100% a. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi b. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

56 3 Meningkatnya Akses Peradilan secara online dalam waktu 1 hari setelah bagi Masyarakat Miskin dan diputus Terpinggirkan a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) - Perdata 20% - PHI 20% Program Anggaran 1. Program dukungan manajemen dan Rp. 16.737.763.000,- Pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 514.500.000,- Mahkamah Agung Rp. 344.446.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Tanjungkarang, 30 Januari 2016 Pihak Pertama 3. Program Peningkatan Manajemen Sekretaris, Peradilan umum Pihak Kedua Ketua, ARTHA THERESIA, SH.MH. Hj. YUNIAR HAITI, SH NIP. 196204211988032003 NIP. 196106261985032002

57 2 RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG TAHUN ANGGARAN 2018

58 RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terwujudnya Proses Peradilan a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 50% yang Pasti, Transparan dan 100% Akuntabel - Perdata 50% - Pidana 100% 2. Peningkatan Efektivitas - Tipikor 100% Pengelolaan Penyelesaian - PHI 100% Perkara 100% b. Persentase perkara : 100% - Perdata - Pidana 50% - Tipikor 100% - PHI 100% yang diselesaikan 100% tepat waktu 100% c. Persentase penurunan sisa perkara: 50% - Perdata 50% - Pidana 100% - Tipikor 50% - PHI 50% 50% d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 100% Upaya Hukum : 50%  Banding 100% - Perdata 50% - Pidana - Tipikor 100%  Kasasi - Perdata 100% - Pidana - Tipikor 100% - PHI  PK 20% - Perdata - Pidana 100% - Tipikor - PHI 100%  a. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi b. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

59 3 Meningkatnya Akses Peradilan secara online dalam waktu 1 hari setelah bagi Masyarakat Miskin dan diputus Terpinggirkan a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) - Perdata 20% - PHI 20% Program Anggaran 1. Program dukungan manajemen dan Rp. 15.765.763.000,- Pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 415.000.000,- Mahkamah Agung Rp. 722.416.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum Ketua Bandar Lampung, Januari 2018. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Zaid Umar Bobsaid S.H.,M.H. Hj. Mien Trisnawaty, SH.,MH Nip. 195506061982031006 Nip 19620929 198803 2 002

60 3 MATRIK ANGGARAN KINERJA TAHUN 2017

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA : (099031) PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG ALOKASI : Rp. 17.252.263.000 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 Halaman : 1 KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (1) SD/ 005.01.01 (2) CP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Mahkamah Agung (3) (4) (5) (6) 16.737.763.000 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 16.737.763.000 1066.001 Administrasi 75.500.000 051 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 12,00 Layanan A [Base Line] 521119 Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG 75.500.000 P RM 522191 Dukungan Manajemen Pengadilan 15.000.000 PELANTIKAN/ PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN B Belanja Barang Operasional Lainnya 14.550.000 524111 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 3,00 KEG 4.850.000 14.550.000 RM 524113 - Bahan 3,00 OK 150.000 450.000 E Belanja Jasa Lainnya ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 521211 1066.994 - Jasa Rohaniawan 450.000 KORDINASI/KONSULTASI 45.500.000 001 29.000.000 A Belanja perjalanan biasa RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 511111 10,00 OK 500.000 5.000.000 - Uang Harian Konsultasi [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 4,00 OK 1.200.000 4.800.000 511119 - Tiket/ Transportasi [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 2,00 OK 1.200.000 600.000 8.000.000 - Penginapan/ Hotel Konsultasi [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG] 4,00 OK 4.800.000 > PHI 2,00 OK 1.200.000 1.200.000 Tiket/ Transportasi Konsultasi [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 4,00 OK 600.000 2.000.000 - Penginapan/ Hotel Konsultasi [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG] 500.000 10.000.000 - 4,00 OK 4.800.000 2,00 OK 1.200.000 1.200.000 - Uang Harian Konsultasi [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 8,00 OK 600.000 4.000.000 > TIPIKOR 500.000 16.500.000 110,00 OK - Tiket/ Transportasi Konsultasi [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG] 150.000 - Penginapan/ Hotel Konsultasi [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG] - Uang Harian Konsultasi [2 ORG x 2 HARI x 2 KEG] RM Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 16.500.000 15.000.000 - Transportasi [1 ORG x 1 HARI x 110 KEG] 15.000.000 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI Belanja Bahan RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1,00 THN 15.000.000 15.000.000 - Bahan 16.662.263.000 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan [Base Line] Layanan Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG 14.605.588.000 P RM Gaji dan Tunjangan 14.605.588.000 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS 4.889.594.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1,00 THN 806.326.000 806.326.000 - Tambahan gaji pokok PNS 1,00 THN 3.769.170.000 3.769.170.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 314.098.000 314.098.000 Belanja Pembulatan Gaji PNS 63.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) RM - Tambahan Pembulatan gaji PNS 1,00 THN 14.000 14.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA : (099031) PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG ALOKASI : Rp. 17.252.263.000 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 Halaman : 2 KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA (3) (1) (2) (4) (5) (6) 1,00 THN - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 BLN 45.000 45.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 4.000 4.000 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511121 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 350.513.000 RM - Tambahan tunj. suami/istri PNS 511122 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 41.959.000 41.959.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 THN 284.819.000 284.819.000 511123 Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 BLN ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 23.735.000 23.735.000 511124 - Tambahan tunj. anak PNS 110.302.000 - Belanja Tunj. Anak PNS RM 511125 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 511126 Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 9.580.000 9.580.000 511129 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1,00 THN 92.974.000 92.974.000 511151 - Tambahan tunj. struktural PNS 1,00 BLN 511158 - Belanja Tunj. Struktural PNS 7.748.000 7.748.000 002 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 40.340.000 Belanja Tunj. Fungsional PNS RM A ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 521111 - Tambahan tunj. fungsional PNS 1,00 THN 2.900.000 2.900.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 34.560.000 34.560.000 521811 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. PPh PNS 2.880.000 2.880.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 5.545.960.000 - Belanja Tunj. PPh PNS RM - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 733.385.000 733.385.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1,00 THN 4.411.300.000 4.411.300.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 BLN Belanja Uang Makan PNS 401.275.000 401.275.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 699.631.000 - Belanja Uang Makan PNS RM Belanja Tunjangan Umum PNS ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1,00 THN 617.197.000 617.197.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 BLN 82.434.000 82.434.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 237.920.000 RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Uang Kehormatan Hakim PHI [2 HKM x 13 BLN] 1,00 THN 237.920.000 237.920.000 - Tunjangan Hakim Tipikor [6 HKM x 13 BLN] 649.440.000 Operasional dan Pemeliharaan Kantor RM KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Belanja Keperluan Perkantoran 1,00 THN 649.440.000 649.440.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 27.825.000 - Pramubakti [5 ORG x 12 BLN] RM - Satpam [3 ORG x 12 BLN] - Supir [3 ORG x 12 BLN] 1,00 THN 25.800.000 25.800.000 - Cleaning Servise [6 ORG x 12 BLN] 1,00 BLN 2.025.000 2.025.000 - Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah - Keperluan Sehari-hari Perkantoran 2.054.000.000 RM - Tunjangan Hari Raya Keagamaan [17 ORG x 1 BLN] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 26,00 OB 17.500.000 455.000.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 78,00 OB 20.500.000 1.599.000.000 2.056.675.000 P RM 625.434.000 487.248.000 60,00 OB 1.800.000 108.000.000 36,00 OB 1.800.000 64.800.000 36,00 OB 1.800.000 64.800.000 72,00 OB 1.800.000 12,00 BLN 129.600.000 750.000 9.000.000 1,00 THN 80.448.000 17,00 OB 80.448.000 1.800.000 30.600.000 138.186.000 RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA ALOKASI : (099031) PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KODE : Rp. 17.252.263.000 (1) PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 Halaman : 3 KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL SD/ (2) CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA (3) (4) (5) (6) B - Keperluan sehari-hari Perkantoran (Pegawai 40 org) 1,00 THN 138.186.000 138.186.000 RM 521111 LANGGANAN DAYA DAN JASA 299.940.000 RM 521114 Belanja Keperluan Perkantoran 12,00 BLN 2.000.000 RM 522111 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1,00 THN 3.000.000 27.000.000 RM 522112 RM 522113 - Langganan Internet 12,00 BLN 750.000 24.000.000 RM - Langganan Web Hosting 3.000.000 RM C Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12,00 BLN 21.445.000 9.000.000 RM 523111 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 523119 - Biaya Pos 12,00 BLN 500.000 9.000.000 RM 523121 Belanja Langganan Listrik 257.340.000 RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 12,00 BLN 50.000 RM 523133 - Bayar Tagihan Langganan Listrik 257.340.000 D Belanja Langganan Telepon 4.333,00 M2 99.500 6.000.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 3.290,00 M2 10.000 521113 - Bayar Tagihan Langganan Telepon 6.000.000 521115 Belanja Langganan Air 1.376,00 M2 56.000 600.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Bayar Tagihan Langganan air PAM 6,00 UNIT 26.936.000 600.000 PEMELIHARAAN KANTOR 7,00 UNIT 3.200.000 805.401.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12,00 UNIT 500.000 464.033.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 35,00 UNIT 610.000 - Gedung Kantor 1,00 UNIT 500.000 431.133.000 - Halaman Kantor 10,00 UNIT 300.000 32.900.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 25,00 UNIT 690.000 77.056.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1,00 THN 1.500.000 - Rumah Dinas 13,00 UNIT 500.000 77.056.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,00 THN 3.836.500 257.312.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 10,00 UNIT 836.000 - Kendaraan Roda 4 1,00 THN 5.000.000 161.616.000 - Kendaraan Roda 2 22.400.000 - Laptop 1,00 THN 7.000.000 6.000.000 - AC Split 21.350.000 - Faximile 720,00 OH 15.000 500.000 - Alat Rumah Tangga 3.000.000 - Printer 12,00 OB 750.000 17.250.000 - Scanner 1.500.000 - Komputer 6.500.000 - Soundsystem 3.836.000 - Perawatan Inventaris Kantor 8.360.000 - Genset 5.000.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 7.000.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Pemeliharaan Instalasi/Jaringan Listrik, Internet, Telepon 7.000.000 PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 133.700.000 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 10.800.000 - Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh [3 ORG x 20 HR x 12 BLN] 10.800.000 Honor Operasional Satuan Kerja ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 80.640.000 - Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 9.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA : (099031) PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG ALOKASI : Rp. 17.252.263.000 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 Halaman : 4 KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL SD/ CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) - Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 650.000 7.800.000 - Penandatangan SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 650.000 7.800.000 - Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.090.000 13.080.000 - Staf Pengelola Keuangan [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 810.000 29.160.000 - Penanggung jawab tim Pengelola Website [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 500.000 6.000.000 - Web Admin [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 350.000 4.200.000 - Web Developer [12 BLN x 1 ORG] 12,00 OB 300.000 3.600.000 Belanja Barang Operasional Lainnya 42.260.000 521119 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) RM - Pakaian Dinas Pegawai [62 ORG x 1 STEL] E - Pakaian Kerja Satpam [1 STEL x 3 ORG] 62,00 STEL 500.000 31.000.000 521119 - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti [1 STEL x 3,00 STEL 900.000 2.700.000 522141 14 ORG] 500.000 7.000.000 - Belanja Operasional Lainnya 14,00 STEL OPERASIONAL PENGADILAN AD HOC TIPIKOR/PERIKANAN Belanja Barang Operasional Lainnya 1,00 THN 1.560.000 1.560.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 192.200.000 - Biaya Kesehatan Hakim Ad Hoc TIPIKOR [5 ORG x 12 BLN] RM - Biaya Kesehatan Hakim Ad Hoc PHI [2 ORG x 12 BLN] 67.200.000 Belanja Sewa ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 60,00 OT 800.000 48.000.000 - Sewa Rumah Dinas Hakim Ad Hoc Tipikor [5 ORG x 1 THN] 24,00 OT 800.000 19.200.000 125.000.000 RM 5,00 OT 25.000.000 125.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA : (099031) PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG ALOKASI : Rp. 17.252.263.000 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 Halaman : 5 KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL (1) SD/ 005.01.02 (2) CP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Agung (3) (4) (5) (6) 514.500.000 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 4,00 Layanan 514.500.000 1071.951 514.500.000 Layanan Internal (Overhead) 054 [Base Line] 5.000.000 P 536111 057 Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG 5.000.000 RM Pengadaan Teknologi Informasi A Belanja Modal Lainnya 1,00 SIS 5.000.000 5.000.000 532111 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 73.300.000 P RM 058 - Antivirus 73.300.000 A Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 73.300.000 Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,00 UNIT 11.000.000 22.000.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1,00 UNIT 2.100.000 2.100.000 060 1,00 UNIT A - Komputer PC 1,00 UNIT 20.000.000 20.000.000 - Pengadaan Printer 1,00 UNIT 5.000.000 5.000.000 532111 - CCTV 5,00 UNIT - Finger Print 13.400.000 13.400.000 B - Pengadaan Infocus 2.160.100 10.800.000 532111 - Pengadaan Printer 239.200.000 P Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 239.200.000 RM Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran 239.200.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 3,00 UNIT 5.000.000 150.000.000 > Meubelair 35,00 UNIT 3.000.000 15.000.000 - Kursi Direktur - Kursi Manager 6,00 UNIT 900.000 105.000.000 - Kursi Menghadap 12,00 UNIT 350.000 5.400.000 - Kursi Rapat 2.850.000 4.200.000 - Kursi Pengunjung 4,00 UNIT 4.500.000 - Lemari 2,00 UNIT 11.400.000 > Ac. Split 5.780.000 9.000.000 - Ac. Split 15,00 UNIT > Rak Server 2.500.000 86.700.000 - Rak Server 1,00 UNIT 86.700.000 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP 2.500.000 RM Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 197.000.000 P - Laptop 150.000.000 - Komputer PC 150.000.000 - Printer - TV LED Informasi Perkara 1,00 UNIT 15.000.000 15.000.000 - UPS 7,00 UNIT 11.000.000 77.000.000 - Scanner 7,00 UNIT 14.700.000 Pengadaan Alat Komunikasi dan Pengolah Data Untuk Sarana Eskum dan ATR 2,00 UNIT 2.100.000 17.900.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,00 UNIT 8.950.000 17.000.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1,00 UNIT 8.500.000 - E-SKUM 8.400.000 8.400.000 47.000.000 47.000.000 RM 1,00 UNIT 20.000.000 20.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNIT KERJA ALOKASI : (099031) PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KODE : Rp. 17.252.263.000 (1) PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 Halaman : 6 KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL SD/ (2) CP - ATR VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA (3) (4) (5) (6) 1,00 UNIT 27.000.000 27.000.000 Catatan : 1. U = Komponen Utama , 20 Januari 2018 2. P = Komponen Penunjang Sekretaris 3. * = Blokir Hj. Yuniar Haiti, SH NIP. 196106261985032002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM UNIT KERJA : (099236) PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG ALOKASI : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL CP (1) (2) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 005.03.07 (3) (4) (5) (6) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 344.446.000 1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 344.446.000 38.400.000 1049.003 Pos Bantuan Hukum 384,00 Jam [Base Line] Layanan 051 Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG 384,00 OJ 38.400.000 U 522131 Pos Bantuan Hukum .334,00 Perkara 38.400.000 RM 1049.005 Belanja Jasa Konsultan 500,00 PKR ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1.303,00 PKR 100.000 38.400.000 - Honor Advokat/Pengacara Piket [1 ORG x 2 JAM x 16 HARI x 12 138,00 PKR 20.000 304.546.000 BLN] 5.760,00 OK 50.000 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan 50.000 1 banding yang tepat waktu 719,00 OK 15.000 [Base Line] 311,00 PKR 30.000 114,00 OK 30.000 Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG 50.000 243.850.000 1049.005.UH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI 50,00 PKR 10.000 706,00 OK 50.000 75.150.000 U WILAYAH LAMPUNG 051 Pendaftaran berkas perkara 10.000.000 RM 521211 Belanja Bahan 10.000.000 RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 65.150.000 - Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara 65.150.000 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 6.900.000 U - ATK 6.900.000 052 Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang 6.900.000 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 107.970.000 U ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 107.970.000 - Pengiriman Penetapan Hari Sidang 86.400.000 RM 053 Pemeriksaan di sidang Pengadilan 21.570.000 521211 Belanja Bahan 9.330.000 U ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 9.330.000 - Konsumsi untuk makan siang terdakwa - Konsumsi untuk pengamanan kepolisian 9.330.000 RM 054 Minutasi 5.700.000 U 521211 Belanja Bahan 5.700.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 5.700.000 RM - Penggandaan dan Penjlilidan Salinan Putusan 500.000 U 055 Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa 500.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000 RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Pengiriman Salinan Putusan 35.300.000 U 35.300.000 056 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 35.300.000 3.000.000 U ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 3.000.000 RM - Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan 057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Pemberitahuan dan Pengiriman Berkas Perkara 058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM UNIT KERJA ALOKASI : (099236) PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KODE : (1) PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA (2) (3) (4) (5) (6) - Pengiriman berkas perkara kasasi dan PK 75,00 PKR 40.000 3.000.000 1049.005.UH PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT 30.736.000 64,00 PKR 20.000 PERTAMA DI WILAYAH LAMPUNG 1,00 THN 3.876.000 5.156.000 U 051 Pendaftaran berkas perkara 521211 Belanja Bahan 64,00 PKR 50.000 1.280.000 RM 588,00 OK 15.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 180,00 OK 30.000 1.280.000 RM - Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara 30.000 3.876.000 64,00 PKR 50.000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 54,00 OK 10.000 3.876.000 RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 64,00 OK 50.000 3.200.000 U - ATK 20,00 OK 40.000 3.200.000 052 Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang 10,00 PKR 50.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30,00 OK 3.200.000 RM 40.000 14.220.000 U ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 34,00 PKR 80.000 - Pengiriman Penetapan Hari Sidang 8,00 PKR 14.220.000 053 Pemeriksaan di sidang Pengadilan 8.820.000 RM 521211 Belanja Bahan 5.400.000 1.920.000 U ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1.920.000 - Konsumsi untuk makan siang terdakwa - Konsumsi untuk pengamanan kepolisian 1.920.000 RM 2.700.000 U 054 Minutasi 521211 Belanja Bahan 2.700.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 2.700.000 RM 640.000 U - Penggandaan dan Penjlilidan Salinan Putusan 055 Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa 640.000 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000 RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1.000.000 U - Pengiriman Salinan Putusan 1.000.000 056 Pengiriman surat penahanan dan delegasi 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.000.000 1.900.000 U ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Pengiriman Surat Penahanan dan delegasi 400.000 RM 057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama 400.000 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1.500.000 - Pemberitahuan dan Pengiriman Berkas Perkara 29.960.000 058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan 10.550.000 U Tingkat Pertama 1.360.000 RM 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1.360.000 RM 640.000 - Pengiriman berkas perkara kasasi dan PK 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000 RM 8.550.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Pemberitahuan dan Pengiriman Berkas Perkara 1049.005.UH PERKARA PHI YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH LAMPUNG 051 Pendaftaran berkas perkara 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Biaya Pendaftaran dan lain-lain 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - ATK 524111 Belanja perjalanan biasa ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM UNIT KERJA ALOKASI : (099236) PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KODE : (1) PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA (2) (3) (4) (5) (6) 052 - Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan 19,00 OK 450.000 8.550.000 RM 524111 Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang 17,00 OK 450.000 7.650.000 U 80,00 OK 053 Belanja perjalanan biasa 30.000 7.650.000 521211 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 1,00 OK 300.000 1,00 OK 150.000 7.650.000 RM 522151 - Pemanggilan Para Pihak 20,00 PKR 2.850.000 U Pemeriksaan di sidang Pengadilan 40.000 524113 Belanja Bahan 35,00 OK 2.400.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 2,00 PKR 150.000 054 1.430.000 2.400.000 RM 521211 - Konsumsi untuk pengamanan kepolisian 2,00 Perkara 300.000 30.000 056 Belanja Jasa Profesi 2,00 PKR 40.000 300.000 524113 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 2,00 PKR 80.000 2,00 PKR 300.000 150.000 RM 057 - Honorarium untuk Ahli dan Penerjemah/Juru Bahasa untuk perkara 1,00 OK 150.000 521219 tertentu 3,00 OK 150.000 RM 800.000 U 1049.006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 800.000 - Perjalanan Ahli dan Penerjemah/Juru Bahasa untuk perkara tertentu 800.000 Minutasi 5.250.000 U Belanja Bahan 5.250.000 RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 5.250.000 RM - Biaya Penggandaan dan Penjilidan Salinan Putusan 2.860.000 U Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama 2.860.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 2.860.000 1.500.000 - Pengiriman Salinan Putusan Eksekusi Putusan Pengadilan Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Eksekusi Putusan Pengadilan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara [Base Line] Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG 1.500.000 1049.006.UH Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya 1.050.000 U Perkara di Wilayah Lampung 051 Biaya Penyelesaian Perkara 140.000 RM 521211 Belanja Bahan 60.000 RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) 80.000 - Biaya Penggandaan dan Penjilidan Salinan Putusan 160.000 - Biaya Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara 160.000 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 300.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Biaya Alat Tulis Kantor 300.000 522151 Belanja Jasa Profesi 450.000 RM ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Honorarium untuk Ahli dan Penerjemah/Juru Bahasa yang Dibiayai 450.000 RM Pengadilan 450.000 U 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000 ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG ) - Biaya Perjalanan untuk Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan 052 Biaya Eksekusi 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya ( KPPN.017-BANDAR LAMPUNG )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORG : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM UNIT KERJA ALOKASI : (099236) PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KODE : (1) PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2017 SD/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL CP VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA (2) (3) (4) (5) (6) 450.000 450.000 - Biaya Eksekusi Putusan Pengadilan 1,00 PKR

4 SK TIM PENYUSUN LKjIP PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR 2/KPN Tjk/SK/I/2018 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG TAHUN 2017 Menimbang KETUA PENGADILAN NEGERI Mengingat TANJUNGKARANG Kehakiman; : a. bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Menetapkan Republik Indonesia Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal KESATU 27 Nopember 2017 perihal Penyampaian LKjIP tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian KinerjaTahun 2018, perlu segera menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Tahun 2017; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tahun 2017; : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. MEMUTU SKAN : : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG TAHUN 2017 : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas : KETIGA a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan KEEMPAT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); b. menyusun dan menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Tahun 2017; c. melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG Tahun 2017; : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab; : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Tanjungkarang pada tanggal : ……. Januari 2018 KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG, Hj. Mien Trisnawaty, SH.,MH. Nip 19620929 198803 2 002 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG NOMOR 2/KPN Tjk/SK/I/2018 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG 2017 NO. NAMA/NIP JABATAN DITUNJUK SEBAGAI 1. RIZA FAUZI, S.H., CN Wakil Ketua Ketua 2. IYUS SURYANA, S.H., M.H. Panitera Sekretaris I/Kordinator Adm Teknis 3. Hj. YUNIAR HAITI, S.H. Sekretaris Sekretaris II/Kordinator Adm Umum 4. NURUL FATTAH, SH Kasubbag PTIP Anggota 5. PUSPITASARI, SH Kasubbag Umum dan Anggota Keuangan 6. Dra. Hj. RETNO WATININGSIH, SH Kasubbag Keportala Anggota 7. SUHAIDI AGUS, SH. MH Panitera Muda Perdata Anggota 8. HUSNUL MAULI, SH.MH 9. ZARKASI, S.H., M.H. Panitera Muda Pidana Anggota 10. M.YUSUF, SH. MH Panitera Muda Hukum Anggota 11. ERI WINARWAN, SH., MH Panitera Muda Tipikor Anggota Panitera Muda PHI Anggota Ditetapkan di : Tanjungkarang Pada tanggal : …….Januari 2018 KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG, Hj. Mien Trisnawaty, SH.,MH. Nip 19620929 198803 2 002 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjungkarang 2017

5 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG TAHUN 2017

STRUKTUR ORGANISASI PENGADIL TAHUN 2016 (Per

LAN NEGERI TANJUNGKARANG r Tanggal 31 Desember 2016)