Percepat Pelaksanaan Pilot Project, Ditjen Penataan Agraria Laksanakan Konsolidasi Bahan Proposal Tangerang - Ditjen Penataan Agraria melaksanakan Pada kesempatan yang sama, Perwakilan KLHK, Kegiatan Konsolidasi Bahan Proposal Permohonan Wiwiek, menambahkan bahwa ketika proporsal Pelepasan Kawasan Hutan Kegiatan Pilot Project disampaikan ke KLHK untuk ditelaah dan sudah Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria memenuhi ketentuan maka selanjutnya akan dibahas (TORA) dari Hutan Tidak Produktif Berbasis Penataan dengan Kemenko Ekon bersama pemohon dan hasil Agraria Berkelanjutan secara luring dan daring di Hotel risalah rapat tersebut menjadi bahan pertimbangan Grand Zuri BSD City pada hari Senin-Rabu (15- untuk pelepasan. 17/11/2021). Direktur Landreform, Sudaryanto menambahkan Dalam sambutannya, Dirjen Penataan Agraria, Andi perlu dilakukan diskusi dan komunikasi yang intensif Tenrisau menyampaikan bahwa hasil akhir dari dengan KLHK agar setiap proses yang dilakukan dapat penyusunan proposal adalah bagaimana proposal sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KLHK. tersebut memuat bahan-bahan yang penting dan Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sesditjen Penataan memperhatikan peraturan sehingga kegiatan Agraria, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar pelepasan kawasan hutan dapat diwujudkan. “Konsep Pertanahan dan Ruang, Kabid Penataan dan proposal harus memuat konsep reforma agraria yang Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Banten, Kakan ideal sehingga dalam sistem penataan agraria Pertanahan Kab Pandeglang, Perwakilan KLHK, Kabid diharapkan adanya kemakmuran dan kelestarian Optimalisasi Tata Lingkungan Kemenko Marves, Kabid lingkungan” ujarnya. Penataan Ruang Kemenko Ekon, dan Konsultan Perorangan pada kegiatan Pilot Project ini. Manager Pilot Project, Munawar mengemukakan kegiatan konsolidasi ini bertujuan untuk penyusunan bahan pengajuan pelepasan kawasan hutan tidak produktif dalam rangkaian kegiatan Reforma Agraria yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penataan aset dan akses. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2 51
PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2 UNTUK PENGEMBANGAN AKSES RA BERKELANJUTAN DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKUKAN PENCANANGAN PULAU MAITARA SEBAGAI PULAU REFORMA AGRARIA 52 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
Tidore Kepulauan – Direktorat Jenderal Penataan Pencanangan Pulau Maitara Agraria melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara melakukan pencanangan Pulau Reforma Agraria diabadikan dengan di Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan dalam rangka pengembangan akses reforma agraria berkelanjutan penandatanganan Prasasti Oleh yang berlangsung pada hari Selasa (23/11/2021). Walikota Tidore Kepulauan dan Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku Utara. Pulau Maitara mempunyai banyak potensi yang akan dimaksimalkan seperti untuk pengembangan Destinasi Pariwisata, Kuliner, Restaurant/Perhotelan, lapangan Golf, Diving/Snorkling, mengakomodasi kebutuhan dari warga Kota Ternate (padat penduduk dan wilayah industry tambang di Kabupaten sekitar). Walikota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi dan terima kasih atas support dari jajaran Kementerian ATR/BPN baik Kanwil dan Kantah, atas sertifikasi bidang- bidang tanah milik warga/desa dan pemerintah daerah di Pulau Maitara semua sudah sertipikat/terpetakan, kecuali kawasan hutan/pantai dan mengharapkan jajaran Kanwil BPN bisa terus diskusi melalui rapat- rapat di Maitara sehingga bisa menghidupkan UMKM yang ada di Maitara. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan Sertipikat TORA sebanyak 89 bidang, bersamaan dengan kegiatan vaksinisasi kepada warga setempat. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2 53
SEBANYAK 100 Sukabumi - Menteri ATR/Kepala SERTIPIKAT BPN, Sofyan A. Djalil, TANAH HASIL membagikan 100 sertipikat PROGRAM tanah hasil program redistribusi REDISTRIBUSI tanah di Pondok Pesantren As- TANAH Salam, Kabupaten Sukabumi, DIBAGIKAN DI Jawa Barat, Selasa (23/11/2021). SUKABUMI Pembagian sertipikat tanah tersebut juga diikuti oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, serta Bupati Sukabumi, Marwan Hamami. 54 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
Selain ketiga tokoh di atas, hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan 55 Agraria, Andi Tenrisau; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, serta Direktur Landreform, Sudaryanto. Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, mengatakan bahwa 100 sertipikat tanah yang dibagikan di Kabupaten Sukabumi memiliki luas 7,7 hektare. Ia mengharapkan tanah dan sertipikat tanah yang telah dibagikan itu dapat diberdayakan semaksimal mungkin. Dari 100 sertipikat tanah itu, sebanyak 25 sertipikat untuk warga di Desa Mekarjaya, 50 sertipikat untuk warga Desa Nagrak Utara, dan 25 sertipikat tanah diberikan kepada warga Desa Cisitu. Kepada penerima sertipikat tanah yang hadir, Menteri ATR/Kepala BPN mengharapkan agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan produktif. Melalui koperasi, ia berharap para penerima redistribusi tanah dapat memanfaatkan tanah sebaik-baiknya. Pada akhir acara, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Menteri Koperasi dan UKM melakukan penandatanganan prasasti sebagai pertanda peresmian Gedung UKM Mart Pondok Pesantren Modern As-Salam. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
Desember..
PILOT PROJECT PERCEPATAN REDISTRIBUSI TORA DARI KAWASAN HUTAN SEBAGAI INSTRUMEN AKSELERASI REFORMA AGRARIA Jakarta - Reforma Agraria sebagai upaya pemerintah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan tengah digencarkan Kementerian ATR/BPN. Pelaksanaan Reforma Agraria perlu ditangani secara optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini, kegiatan Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Kawasan Hutan berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan Tahun 2021, merupakan salah satu instrumen akselerasi Reforma Agraria. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, Turut hadir dalam Rakor GTRA Tahun 2021 menyampaikan bahwa Reforma Agraria akan berjalan lebih cepat melalui pelepasan tanah ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, dan kawasan hutan. \"Oleh sebab itu, bagaimana ke depannya kita sesuai dengan harapan Surya Tjandra; Direktur Jenderal Penataan Presiden. Percepatan redistribusi ialah dengan kita mendorong lebih cepat pelepasan tanah Agraria, Andi Tenrisau beserta para dan kawasan hutan,\" ujarnya dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) direktur; para Tenaga Ahli Menteri yang Pusat dan Daerah serta Ekspose Kajian Reforma Agraria berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan membidangi Reforma Agraria; Kepala kepada Lokasi Pilot Project di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Rabu (08/12/2021). Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia Menurutnya, kegiatan pilot project menjadi dan Kepala Bidang Penataan dan penting dan merupakan best practice bagi segenap jajaran Kementerian ATR/BPN. Kegiatan Pemberdayaan se-Indonesia. ini juga dalam rangka mempersiapkan Kementerian ATR/BPN menghadapi pelepasan Penyelenggaraan Rakor diharapkan tanah dalam kawasan hutan yang masif dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup mampu memperkuat kebijakan dan dan Kehutanan (KLHK), mengingat program ini merupakan prioritas Presiden Joko Widodo. kelembagaan GTRA di tingkat pusat maupun daerah. 58 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
Jakarta - Gugus Tugas Reforma Dalam diskusi bertajuk \"Berbicara tentang potensi, Agraria (GTRA) berperan \"Sambung Rasa GTRA Pusat penataan akses, bagaimana penting dalam pelaksanaan dan Daerah\" ini, Wamen mengintegrasikan antara Reforma Agraria yang ATR/Waka BPN juga penataan aset dan penataan digaungkan Presiden Joko menyampaikan bahwa Reforma akses, GTRA tugasnya. Lalu, Widodo. Kementerian ATR/BPN Agraria harus mampu tugasnya juga menyelesaikan dalam hal ini, melakukan dirasakan oleh seluruh sengketa, melaporkan kepada koordinasi dan sinkronisasi masyarakat. Tidak hanya tim nasional Reforma Agraria. antar-kementerian, lembaga, redistribusi tanah dan Jadi, intinya kegiatan malam dan pemangku kepentingan pemberian akses. ini ialah menyambungkan rasa terkait melalui dari pelaksana di daerah, GTRA penyelenggaraan Rapat Direktur Jenderal Penataan daerah dan pusat\" papar Andi Koordinasi GTRA Tahun 2021 di Agraria, Andi Tenrisau, Tenrisau. Jakarta, (8-10/12/2021). mengungkapkan bahwa Rakor kali ini dirancang sebagai Turut hadir, Tenaga Ahli Wamen ATR/Waka BPN, Surya suatu kegiatan sambung rasa. Menteri ATR/Kepala BPN Tjandra, selaku Koordinator Pelaksana GTRA Nasional, Ia \"Kita harus maknai bahwa Bidang Pengembangan mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan GTRA pusat maupun jangan selalu mau Kelembagaan Reforma Agraria, daerah. \"Rupanya memang bagaimana kerja Bapak/Ibu di memaksakan dapat tercapai Hermawan, Direktur lapangan, saya jadi merasakan ini sebuah kolaborasi yang target itu, tanpa bisa Landreform, Sudaryanto, sangat luar biasa, sangat berestafet,\" ujarnya dalam merasakan bagaimana Kakanwil BPN Provinsi dan kegiatan tersebut. perjuangan teman-teman di Kabid Penataan dan lapangan. Saya tahu itu Pemberdayaan se-Indonesia. sehingga kita malam ini, mau mendengarkan berbagai tantangan di lapangan, apa yang dilakukan, bagaimana rasanya berjuang\" terangnya. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2 59
Sebagai program Dirjen Penataan Agraria berharap, GTRA sebagai strategis Nasional, Reforma Agraria wadah konsolidasi pelaksanaan Reforma Agraria harus disukseskan bersama dapat lebih efektif. Menurutnya, salah satu upaya Jakarta - Pemerintah telah mencanangkan Reforma yang bisa dilakukan ialah dengan penetapan Agraria sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN). Sebagai PSN maka Reforma Agraria kebijakan yang lebih tepat. \"Semua kegiatan harus disukseskan bukan hanya oleh Kementerian ATR/BPN, tetapi dikerjakan secara bersama antar- Reforma Agraria menjadi tanggung jawab GTRA. pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Setelah itu, kita lakukan program-program Reforma Agraria di tingkat pusat maupun daerah. pemberdayaan, disiapkan objeknya yang clean and \"Reforma Agraria tidak bisa berjalan maksimal ketika kita tidak tidak tahu apa yang sebenarnya clear. Identifikasi di mana objek TORA yang akan harus kita lakukan\" kata Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, dalam pengarahannya pada kita tetapkan menjadi objek Reforma Agraria\" ucap kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Ekspose Kajian Reforma Agraria Andi Tenrisau. Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan di Lokasi Pilot Project yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis Sebagai tindak lanjut, pelaksanaan penataan akses (09/12/2021). juga tidak mungkin rasanya dilakukan sendiri oleh Kementerian ATR/BPN. Namun, kerja sama lintas sektor juga harus diutamakan. Selain itu, di samping penataan akses, menurut Dirjen Penataan Agraria juga penting untuk dilakukan penataan penggunaan tanah. Andi Tenrisau lebih lanjut mengatakan bahwa dalam menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan untuk kegiatan Reforma Agraria, sebaiknya para pelaksana meyakini bahwa hal ini bukan sekadar panggilan tugas, tapi kerja mulia yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia. 60 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
APRESIASI KEGIATAN PENATAAN AGRARIA DI JAWA BARAT, DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA BERIKAN PIAGAM APRESIASI Bandung Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat melakukan penyerahan Penghargaan Kategori Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Pelaporan terbaik diraih oleh Piagam Apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kab Indramayu, Penghargaan Kategori Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Penyajian Data terbaik diraih oleh Kantor Pertanahan Kab Cirebon, Penghargaan Kategori terhadap pencapaian kinerja atas Kerjasama, Kegiatan Sertifikasi Lintas Sektor diraih oleh Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat, Penghargaan kerja keras dan kerja ikhlas pada hari Rabu Kategori Kegiatan Data Inventariasasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemilikan dan Penguasaan Tanah (15/12/2021) bertempat di Aula Arsip. diraih oleh Kantor Pertanahan Kab. Bandung. Penghargaan Kategori Kegiatan Penanganan Akses Penghargaan Kinerja Penyelenggaraan Reform diraih oleh Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat, Penghargaan Kategori Kegiatan Reforma Agraria Penghargaan Kategori Publikasi melalui Sosial Media diraih oleh Kantor Pertanahan Kab. Sumedang, Penghargaan kepada Kegiatan Redistribusi Tanah dengan Target Field Staf terbaik kepada Hana Falah dan Penghargaan Lifetime Achievement Awards 200-750 Bidang diraih Kantor Pertanahan diberikan kepada Dra. Lisa Riyanti. Kabupaten Karawang, Redistribusi Tanah 61 dengan Target 751-2000 Bidang diraih Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, Redistribusi Tanah dengan Target diatas 2500 Bidang diraih Kantor Pertanahan Kab. Cianjur. Penghargaan Kategori Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria pelaksanaan terbaik diraih oleh Kantor Pertanahan Kab Subang, PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
62 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2 63
DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKUKAN EVALUASI KEGIATAN PENATAAN AGRARIA TAHUN 2021 PROVINSI JAWA BARAT Bandung Direktorat Jenderal Direktur Jenderal Penataan Penataan Agraria melalui Agraria, Andi Tenrisau, Kantor Wilayah Badan dalam arahannya Pertanahan Nasional mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat pelaksanaan Reforma melakukan Evaluasi Tahun Agraria sebagai Program 2021 dan Persiapan Tahun Strategis Nasional 2022 Penyelenggaraan berlandaskan amanat UUD Kegiatan Penataan dan 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang Pemberdayaan di Prov. berbunyi bahwa bumi dan air Jawa Barat pada hari Rabu serta kekayaan alam yang (15/12/2021) bertempat di terkandung di dalamnya Aula Arsip. dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk Dalam sambutannya sebesar-besar kemakmuran Kepala Kantor Wilayah rakyat. Hal ini juga diperkuat BPN Prov. Jawa Barat, dengan TAP MPR Nomor IX Dalu Agung Darmawan Tahun 2001 yang menyampaikan antar seksi memerintahkan adanya harus saling bekerjasama kegiatan pembaruan agraria. sehingga kolaborasi antar “Oleh karena itu, hadirlah seksi menghasilkan output Peraturan Presiden Nomor yang bisa di gunakan. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Intinya, Dalam laporannya, Kepala pemerintah harus hadir Bidang Penataan dan untuk mengatur supaya Pemberdayaan Kanwil BPN penguasaan tanah lebih Prov. Jawa Barat, Amir berkeadilan” ungkap Andi Sofwan mengatakan bahwa Tenrisau. kegiatan ini merupakan apresiasi atas Kerjasama, Pada kesempatan yang sama diserahkan Laporan kerja keras dan kerja ikhlas hasil kegiatan Substansi Penatagunaan Tanah terdiri di tingkat Kantor Wilayah dari Neraca Penatagunaan tanah, Inventarisasi Tanah maupun Kantor Pertanahan Kritis dan Data potensi WP3WT serta laporan akhir Kab/Kota terhadap GTRA Provinsi dan GTRA di 9 Kab/Kota Tahun 2021 pencapaian kinerja yang diserahkan secara simbolis kepada Dirjen kegiatan Penataan Agraria Penataan Agraria oleh Kepala Kantor Wilayah BPN di Kanwil BPN Prov. Jawa Prov. Jawa Barat. Barat. “Semoga acara ini 64 dapat membawakan inspirasi dan motivasi lebih baik menuju Tahun 2022 untuk menjadikan Kanwil BPN Juara.” ujarnya. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
Kabupaten Bandung Barat – Dalam rangka percepatan Sementara itu, perlu dilakukan pendampingan koordinasi dengan K/L terkait dan pemerintah daerah penyelenggaraan Reforma Agraria melalui Pilot Project untuk percepatan penyediaan TORA dan tindaklanjutnya sekaligus mempersiapkan sosialisasi Percepatan Redistribusi TORA dari Kawasan Hutan Produksi dan kelembagaan terhadap tindak lanjut pelepasan kawasan hutan yang terdiri dari penataan aset, Konversi Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria penataan akses, dan penatagunaan tanah. Kegiatan dilanjutkan oleh paparan dari para Berkelanjutan konsultan terkait usulan pelepasan HPKv Tidak Produktif Lokasi Pilot Project Provinsi Sumatera Ditjen Penataan Agraria melaksanakan kegiatan Selatan, Kalimatan Timur, Kalimantan Barat, dan Paparan Akhir Usulan Proposal Pelepasan Kawasan Kalimantan Tengah, membahas Finalisasi dan Hutan Dan Rencana Tindak Lanjut Pilot Project Rencana Penyampaian Proposal Usulan Pelepasan Percepatan Redistribusi Tanah di Mason Pine Hotel HPKV Tidak Produktif serta Tindak lanjut dan Rencana pada hari Kamis (16/12/2021). Kegiatan Pilot Project Tahun 2022. Ketua Pilot Project, Munawar melaporkan bahwa Turut hadir dalam rapat yaitu perwakilan Kemenko kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum pembahasan Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman akhir terhadap kajian dan penyusunan model reforma dan Investasi, KLHK, dan Konsultan Perorangan Pilot agraria serta penyusunan proposal permohonan Project Percepatan Redistribusi Tanah. pelepasan kawasan hutan produksi konversi (HPK) tidak produktif yang telah dicadangkan oleh Menteri LHK untuk TORA pada empat lokasi. Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau menyampaikan dalam arahannya bahwa rencana tindak lanjut ke depan terhadap proposal permohonan pelepasan kawasan hutan adalah melakukan penyampaian proposal ke KLHK dan mengawal proses persetujuannya. 65 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
REFLEKSI REFORMA AGRARIA ATASI KETIMPANGAN HAK DEMI WUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PERTANAHAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT Jakarta – Reforma Agraria sudah ditetapkan Secara garis besar, Andi Tenrisau menjelaskan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan oleh lembaga multisektoral. bahwa Reforma Agraria terbagi dalam penataan Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu institusi pemerintah yang menangani urusan aset dan penataan akses. Kementerian ATR/BPN agraria/pertanahan dan tata ruang, telah banyak melakukan capaian dalam implementasi menjalankan penataan aset melalui legalisasi Reforma Agraria dengan tujuan kepastian hukum dan mewujudkan kemakmuran aset dan redistribusi tanah, sedangkan masyarakat. menjalankan penataan akses melalui Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, berkata bahwa pelaksanaan Reforma pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Agraria sebagai PSN berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat Kemudian agar jalannya Reforma Agraria terus 3. Hal ini juga diperkuat dengan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 yang memerintahkan adanya mendapatkan hasil maksimal, Andi Tenrisau kegiatan pembaruan agraria. “Oleh karena itu, hadirlah Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 menjelaskan pendekatan Sistem Penataan tentang Reforma Agraria. Intinya, pemerintah harus hadir untuk mengatur supaya penguasaan Agraria Berkelanjutan (SPAB). SPAB tanah lebih berkeadilan” jelas Andi Tenrisau dalam program Zona Inspirasi yang ditayangkan menitikberatkan kepada pengumpulan basis secara langsung oleh Kompas TV dengan tajuk \"Refleksi Akhir Tahun Reforma Agraria 2021\" data, mulai dari apakah tanah sudah sesuai tata pada Senin (13/12/2021). ruangnya, bagaimana kemampuan tanah dapat memenuhi syarat untuk adanya pemanfaatan dan data sosial ekonomi. Merujuk kepada Reforma Agraria sebagai PSN, Andi Tenrisau berharap dukungan lintas K/L. Ia mengemukakan bahwa Kementerian ATR/BPN mempunyai Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota sebagai alat untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan implementasi Reforma Agraria. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2 66
DIRJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN EVALUASI KEGIATAN PENATAAN AGRARIA TAHUN 2021 DAN RENCANA KERJA KEGIATAN PENATAAN AGRARIA TAHUN 2022 Kabupaten Bandung Barat - Ditjen Penataan Agraria melaksanakan Evaluasi Kegiatan Penataan Agraria Tahun 2021 dan Rencana Kerja Kegiatan Penataan Agraria Tahun 2022. menggunakan anggaran sebesar 29 milyar rupiah di Rapat ini dilaksanakan di Hotel Mason Pine pusat dan sebesar 393 milyar rupiah di daerah. pada hari Rabu (15/12/2021) Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria Rapat diawali dengan laporan oleh Sesditjen yang membuka acara, menyampaikan arahannya Penataan Agraria, Awaludin. “Realisasi agar setiap direktorat melakukan persiapan keuangan Ditjen Penataan Agraria di pusat membentuk petunjuk pelaksanaan tata kerja seluruh tahun 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 output kegiatan TA 2022. “Berbagai temuan BPK dan adalah sebesar 85,43% sementara itu realisasi BPKP atau Itjen pada pelaksanaan output kegaiatan fisik sebesar 84,66%. Realisasi keuangan yang tahun-tahun sebelumnya khususnya pada RO SK diharapkan terserap sampai akhir tahun Redistribusi Tanah dan Data dan IP4T agar menjadi adalah sebesar 93,76%” lapornya. perhatian serius pengaturannya dalam Petunjuk Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan yang disusun” capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan tambahnya. Agraria di daerah tahun 2021 setelah Rapat dilanjutkan dengan paparan masing-masing refocusing tahap IV adalah sebesar 74,14% Pejabat Tinggi Pratama di Ditjen Penataan Agraria dan realisasi keuangan sebesar 81,93%. yang menyampaikan realisasi capaian keuangan dan Untuk rencana kerja Ditjen Penataan Agraria fisik masing-masing unit eselon II sekaligus di pusat tahun 2022, Awaludin menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi catatan menyampaikan bahwa program tahun dalam pelaksanaan tahun 2022 agar dapat terserap anggaran 2022 akan diselenggarakan dengan cepat dan tepat. 67 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
Publikasi Penataan Agraria Juli - Desember Edisi 2
Search
