Percepat Pelaksanaan Pilot Project, Ditjen Penataan Agraria Laksanakan Konsolidasi Bahan Proposal Tangerang - Ditjen Penataan Agraria melaksanakan Pada kesempatan yang sama, Perwakilan KLHK, Kegiatan Konsolidasi Bahan Proposal Permohonan Wiwiek, menambahkan bahwa ketika proporsal Pelepasan Kawasan Hutan Kegiatan Pilot Project disampaikan ke KLHK untuk ditelaah dan sudah Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria memenuhi ketentuan maka selanjutnya akan dibahas (TORA) dari Hutan Tidak Produktif Berbasis Penataan dengan Kemenko Ekon bersama pemohon dan hasil Agraria Berkelanjutan secara luring dan daring di Hotel risalah rapat tersebut menjadi bahan pertimbangan Grand Zuri BSD City pada hari Senin-Rabu (15- untuk pelepasan. 17/11/2021). Direktur Landreform, Sudaryanto menambahkan Dalam sambutannya, Dirjen Penataan Agraria, Andi perlu dilakukan diskusi dan komunikasi yang intensif Tenrisau menyampaikan bahwa hasil akhir dari dengan KLHK agar setiap proses yang dilakukan dapat penyusunan proposal adalah bagaimana proposal sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KLHK. tersebut memuat bahan-bahan yang penting dan Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sesditjen Penataan memperhatikan peraturan sehingga kegiatan Agraria, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar pelepasan kawasan hutan dapat diwujudkan. “Konsep Pertanahan dan Ruang, Kabid Penataan dan proposal harus memuat konsep reforma agraria yang Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Banten, Kakan ideal sehingga dalam sistem penataan agraria Pertanahan Kab Pandeglang, Perwakilan KLHK, Kabid diharapkan adanya kemakmuran dan kelestarian Optimalisasi Tata Lingkungan Kemenko Marves, Kabid lingkungan” ujarnya. Penataan Ruang Kemenko Ekon, dan Konsultan Perorangan pada kegiatan Pilot Project ini. Manager Pilot Project, Munawar mengemukakan kegiatan konsolidasi ini bertujuan untuk penyusunan bahan pengajuan pelepasan kawasan hutan tidak produktif dalam rangkaian kegiatan Reforma Agraria yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penataan aset dan akses. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2 51
KEMENTERIAN ATR/BPN SIAP SUKSESKAN GTRA SUMMIT 2022 DI WAKATOBI Jakarta - Menuju pelaksanaan Wakil Menteri ATR/Wakil GTRA Summit berupa Gugus Tugas Reforma Agraria Kepala BPN, Surya Tjandra \"Paduserasi Implementasi (GTRA) Summit tahun 2022 sebagai salah satu Inisiator Undang-Undang Cipta Kerja yang rencananya akan serta Koordinator Pelaksana (UUCK): Harmonisasi Tata Ruang, dilaksanakan pada 10 s.d. 13 GTRA Nasional, menginginkan Reforma Agraria, dan Maret 2022 di Wakatobi, agar tiap unit kerja di Perlindungan Masyarakat Adat, Kementerian ATR/BPN lingkungan Kementerian Tradisional, dan Lokal\", sangat melaksanakan rapat persiapan ATR/BPN turut andil bagus dan ia ikut menyetujuinya. GTRA Summit bersama membantu pelaksanaan GTRA \"Namun, juga harus diperhatikan Kelompok Kerja (Pokja) GTRA Summit 2022. Ia mengatakan, beberapa hal terkait dengan Summit yang digelar secara demi keberhasilan tema tersebut karena daring dan luring, pada Rabu pelaksanaan GTRA Summit diharapkan nantinya terjadi (17/11/2021). Hal ini dilakukan dibutuhkan kerja sama yang revitalisasi GTRA untuk dalam rangka mendengarkan kuat dari pemerintah pusat mendukung pelaksanaan laporan dari panitia pelaksana dan daerah, serta pemahaman Reforma Agraria melalui tema terkait teknis dan substansi, masalah yang mendalam. GTRA Summit 2022 yang telah sekaligus membahas rencana Direktur Jenderal Penataan ditetapkan tersebut,\" tuturnya. kerja guna mematangkan Agraria, Andi Tenrisau, persiapan GTRA Summit menjelaskan bahwa mendatang. pengambilan tema 52 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
PERKUAT PROPOSAL PERMOHONAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN, DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN ANALISA DATA SAFEGUARD PILOT PROJECT Ketua Panitia, Darsini mengemukakan pengumpulan data safeguard dan proses analisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proposal permohonan pelepasan kawasan hutan. Hal ini dikarenakan disetujui atau tidaknya pelepasan kawasan hutan untuk TORA akan sangat bergantung pada proposal permohonan yang diajukan nantinya. Perwakilan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan dalam pengusulan proposal kawasan hutan diperlukan koordinasi yang kuat sehingga Kementerian ATR/BPN tidak menjadi pemain tunggal. “Perlu ada pelibatan Pemda dalam penyusunan proposal. Terkait data safeguard diperlukan kejelasan dalam hal detail terhadap analisa risiko mitigasi sosial” terangnya. Jakarta - Ditjen Penataan Agraria melaksanakan Kegiatan Analisa Data Safeguard Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Hutan Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan secara luring dan daring di Hotel Ashley Jakarta pada hari Kamis-Sabtu (18-19/11/2021). Dalam sambutannya, Sekretaris Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin menyampaikan Kasubdit Pengembangan dan kegiatan Kajian dan Analisa Data Safeguard Sosial dan Lingkungan Diseminasi Model Akses Reforma dapat memperkaya proposal permohonan pelepasan kawasan Agraria, Kabid Penataan dan hutan. “Hasil dari analisa data safeguard sosial dan lingkungan Pemberdayaan Kanwil BPN diharapkan dapat mewujudkan salah satu tujuan SDG’s yang Provinsi Kalimantan Barat, tertuang dalam skema Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan” Perwakilan Kanwil BPN Provinsi ujarnya. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Perwakilan KLHK, Kabid Optimalisasi Tata Lingkungan Kemenko Marves, Perwakilan Deputi Penataan Ruang Kemenko Ekon, dan Konsultan Perorangan pada kegiatan Pilot Project ini. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2 53
PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2 UNTUK PENGEMBANGAN AKSES RA BERKELANJUTAN DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKUKAN PENCANANGAN PULAU MAITARA SEBAGAI PULAU REFORMA AGRARIA 54 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
Tidore Kepulauan – Direktorat Jenderal Penataan Pencanangan Pulau Maitara Agraria melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara melakukan pencanangan Pulau Reforma Agraria diabadikan dengan di Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan dalam rangka pengembangan akses reforma agraria berkelanjutan penandatanganan Prasasti Oleh yang berlangsung pada hari Selasa (23/11/2021). Walikota Tidore Kepulauan dan Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku Utara. Pulau Maitara mempunyai banyak potensi yang akan dimaksimalkan seperti untuk pengembangan Destinasi Pariwisata, Kuliner, Restaurant/Perhotelan, lapangan Golf, Diving/Snorkling, mengakomodasi kebutuhan dari warga Kota Ternate (padat penduduk dan wilayah industry tambang di Kabupaten sekitar). Walikota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi dan terima kasih atas support dari jajaran Kementerian ATR/BPN baik Kanwil dan Kantah, atas sertifikasi bidang- bidang tanah milik warga/desa dan pemerintah daerah di Pulau Maitara semua sudah sertipikat/terpetakan, kecuali kawasan hutan/pantai dan mengharapkan jajaran Kanwil BPN bisa terus diskusi melalui rapat- rapat di Maitara sehingga bisa menghidupkan UMKM yang ada di Maitara. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan Sertipikat TORA sebanyak 89 bidang, bersamaan dengan kegiatan vaksinisasi kepada warga setempat. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2 55
SEBANYAK 100 Sukabumi - Menteri ATR/Kepala SERTIPIKAT BPN, Sofyan A. Djalil, TANAH HASIL membagikan 100 sertipikat PROGRAM tanah hasil program redistribusi REDISTRIBUSI tanah di Pondok Pesantren As- TANAH Salam, Kabupaten Sukabumi, DIBAGIKAN DI Jawa Barat, Selasa (23/11/2021). SUKABUMI Pembagian sertipikat tanah tersebut juga diikuti oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, serta Bupati Sukabumi, Marwan Hamami. 56 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
Selain ketiga tokoh di atas, hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan 57 Agraria, Andi Tenrisau; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, serta Direktur Landreform, Sudaryanto. Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, mengatakan bahwa 100 sertipikat tanah yang dibagikan di Kabupaten Sukabumi memiliki luas 7,7 hektare. Ia mengharapkan tanah dan sertipikat tanah yang telah dibagikan itu dapat diberdayakan semaksimal mungkin. Dari 100 sertipikat tanah itu, sebanyak 25 sertipikat untuk warga di Desa Mekarjaya, 50 sertipikat untuk warga Desa Nagrak Utara, dan 25 sertipikat tanah diberikan kepada warga Desa Cisitu. Kepada penerima sertipikat tanah yang hadir, Menteri ATR/Kepala BPN mengharapkan agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan produktif. Melalui koperasi, ia berharap para penerima redistribusi tanah dapat memanfaatkan tanah sebaik-baiknya. Pada akhir acara, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Menteri Koperasi dan UKM melakukan penandatanganan prasasti sebagai pertanda peresmian Gedung UKM Mart Pondok Pesantren Modern As-Salam. PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
PASTIKAN KEGIATAN SDEASPUAATI TTEARRCGAEPTAI DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN RAPAT EVALUASI KINERJA Jakarta – Dalam rangka memastikan target Kegiatan Penataan Agraria di Daerah dapat dicapai pada akhir tahun 2021, Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Kegiatan Penataan Agraria di Daerah pada hari Senin, (29/11/2021). Rapat ini dibuka oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau yang menyampaikan bahwa Rapat Evaluasi Kinerja akan terus dilakukan sebelum pertanggungjawaban terakhir capaian fisik dan keuangan di akhir tahun untuk memastikan target- target yang telah ditetapkan dapat Rapat kemudian dilanjutkan dengan Paparan dari Para Kepala dicapai. Kemudian Direktur Jenderal Bidang Penataan dan Pemberdayaan yang menyampaikan Hambatan, Penataan Agraria menyoroti Kendala, dan Masalah yang terjadi dan juga menyampaikan proyeksi beberapa kegiatan yang progressnya capaian kegiatan secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun nanti. masih rendah untuk dapat segera Turut Hadir dalam rapat ini, dipercepat pelaksanaanya. Direktur Landreform, Sudaryanto dan Para Pejabat Administrator di Rapat ini dimoderatori oleh lingkungan Direktorat Landreform, Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Penatagunaan Tanah, dan Penataan Agraria, Awaludin yang Direktorat Pemberdayaan Tanah menyampaikan bahwa provinsi yang Masyarakat capaiannya masih dibawah 50% dapat menyampaikan Hambatan, Kendala, dan Masalah yang terjadi untuk dapat dicarikan solusi secara bersama. 58 PUBLIKASI PENATAAN AGRARIA | EDISI 2
Search
