kelas 8 bab 3

BAB III Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia Setiap orang harus memiliki kesadaran untuk menerapkan budaya antre. Sikap tertib tersebut menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku. Apa saja peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

Tujuan Pembelajaran 1. Setelah melakukan diskusi tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan landasan hukum dan asas pembentukan peraturan perundang- undangan dengan tepat. 2. Melalui kegiatan mencari contoh kasus peraturan perundang-undangan, peserta didik mampu menunjukkan contoh proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tepat. 3. Setelah mengkaji tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, peserta didik mampu menunjukkan bentuk sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan baik. 4. Melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu menunjukkan bentuk peraturan yang sesuai pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan baik. A. Hakikat Peraturan Perundang-undangan B. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional C. Perubahan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

A. Hakikat Peraturan Perundang-undangan 1. Makna Peraturan Perundang- undangan 2. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Makna Peraturan Tahukan kamu, apa makna Perundang-undangan peraturan perundang- undangan? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Yuridis 2. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Filosofis Sosiologis

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kejelasan tujuan Kelembagaan Kesesuaian atau organ antara jenis hierarki dan pembentuk yang materi muatan tepat Dapat Kedayagunaan Kejelasan dilaksanakan dan rumusan kehasilgunaan Keterbukaan

B. Tata Urutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Peraturan Indonesia Tahun 1945 Perundang- undangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nasional Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah provinsi Peraturan daerah kabupaten/kota

Untuk menambah pengetahuan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, simaklah video berikut!

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Organisasi Tahukah kamu, apa saja negara yang termuat dalam Cita-cita Undang-Undang Dasar rakyat dan Negara Republik asas-asas Indonesia Tahun 1945? ideologi negara HAM Larangan Prosedur mengubah mengubah sifat tertentu dari undang- undang- undang dasar undang dasar

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Bagaimanakah pendapat Jimly Assiddiqie mengenai bentuk ketetapan MPR? Menurut Jimly Assiddiqie, semua bentuk ketetapan MPR hanya bersifat administratif dan tidak boleh lagi memuat norma- norma hukum yang bersifat mengatur. Produk MPR yang bersifat mengatur hanya dituangkan dalam bentuk undang- undang dasar atau perubahan undang-undang dasar.

3. Undang-Undang Apa saja isi materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang? Pengaturan lebih Perintah suatu lanjut mengenai undang-undang ketentuan UUD NRI untuk diatur dengan undang-undang Tahun 1945 Tindak lanjut atas Pengesahan putusan Mahkamah perjanjian internasional Konstitusi tertentu Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Apa yang dimaksud dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

5. Peraturan Dalam pasal 12 Undang-Undang Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011, peraturan pemerintah memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

6. Peraturan Presiden Materi muatan Materi yang Materi untuk Materi untuk diperintahkan melaksanakan melaksanakan oleh undang- peraturan penyelenggaraan undang pemerintah kekuasaan pemerintahan

7. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah Penugasan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan deesa berdasarkan asas tugas pembantuan

C. Perubahan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 1. Perubahan UUD 2. Pembentukan NRI Tahun 1945 Peraturan Perundang- undangan di Bawah UUD NRI Tahun 1945

1. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Tahukah kamu, Berdasarkan Berdasarkan apa alasan sejarah substansi dan dilakukannya perubahan isinya terhadap UUD NRI Dilihat dari segi Perubahan UUD Tahun 1945? sosiologis NRI Tahun 1945 dilakukan atas dasar kesepakatan antarfraksi MPR lanjut

Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 a. Penghapusan atau Pencabutan Beberapa Ketentuan b. Menambah Ketentuan atau Lembaga Baru c. Modifikasi terhadap Ketentuan atau Lembaga Lama lanjut

Penghapusan atau Pencabutan Beberapa Ketentuan Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban presiden dan penyusunan GBHN Kekuasaan presiden yang menyangkut pembentukan undang- undang Penjelasan UUD 1945

Menambah DPD yang diatur dalam Ketentuan atau pasal 22C dan 22D UUD Lembaga Baru NRI Tahun 1945 Bank sentral yang diatur Mahkamah Konstitusi UU, sekarang diatur (MK) yang diatur dalam dalam pasal 23D perubahan keempat pasal 24C perubahan ketiga Pemilu yang diatur UU, Komisi Yudisial (KY) yang sekarang diatur Bab VIIB diatur dalam pasal 24B pasal 22E perubahan ketiga

Modifikasi terhadap Ketentuan atau Lembaga Lama 1. Reposisi MPR yang 2. Pemilihan presiden dan wakil 3. Ketentuan tentang HAM merupakan modifikasi dari presiden secara langsung oleh sebagai modifikasi dari ketentuan lama yang diatur rakyat yang sebelumnya dipilih dalam pasal 2 ayat (1) UUD NRI oleh MPR diiatur dalam pasal 6A ketentuan HAM lama diatu Tahun 1945 berdasarkan dalam pasal 28A‒28J perubahan perubahan ketiga. perubahan keempat. kedua.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bawah UUD NRI Tahun 1945 • Perencanaan peraturan perundang-undangan • Penyusunan peraturan perundang-undangan • Pembahasan peraturan perundang-undangan • Pengesahan RUU dan penetapan rancangan perda provinsi/kabupaten/kota • Pengundangan peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan nasional yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945 • Ketetapan MPR • Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang • Peraturan pemerintah • Peraturan presiden • Peraturan daerah provinsi • Peraturan daerah kabupaten/kota

Perencanaan peraturan perundang- undangan Berdasarkan Bab IV Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 1) Undang-undang 2) Peraturan pemerintah 3) Peraturan presiden 4) Peraturan daerah provinsi 5) Peraturan daerah kabupaten/kota

Penyusunan peraturan perundang- undangan

Bagaimana proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Perpu diajukan ke DPR DPR setuju Perpu menjadi undang- undang

Penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden Pembentukan panitia Pengharmonisan, pembulatan, Dikoordinasikan oleh menteri yang antarkementerian/nonkemen dan pemantapan konsepsi menyelenggarakan urusan terian rancangan pemerintahan di bidang hukum

Penyusunan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota • Raperda disertai dengan penjelasan • Raperda dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD • Raperda yang telah disiapkan DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah • Raperda yang telah disiapkan disampaikan dengan surat pengantar kepada kepala daerah • Sidang DPRD dan kepala daerah menyampaikan raperda

Pembahasan Peraturan Perundang-undangan • Pembahasan Rancangan Undang-Undang • Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang • Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pembahasan Rancangan Undang- Undang Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan yang berkaitan dengan otonomi daerah mengikutsertakan DPD pada pembicaraan tingkat I. Tahukah kamu, ada berapa tingkat pembicaraan dalam pembahasan RUU? Tingkat I • Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus • Pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini • Rapat paripurna Tingkat II • Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan tentang pencabutan Perpu dilaksanakan melalui mekanisme khusus. RUU tentang pencabutan perpu diajukan oleh DPR atau presiden RUU tentang pencabutan perpu diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas perpu yang diajukan oleh presiden Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU tentang pencabutan perpu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas perpu tersebut

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota pada dasarnya sama dengan mekanisme pembahasan RUU. Tingkat pertama • Pembahasan dalam rapat komisi/panitia/badan atau rapat alat kelengkapan DPRD Tingkat kedua • Rapat paripurna

Pengesahan Rancangan Undang-Undang dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1) Pengesahan Rancangan Undang-Undang 2) Penetapan Rancangan Perda Provinsi 3) Penetapan Rancangan Perda Kabupaten/Kota

Pengesahan Rancangan Undang- Undang RUU yang Pimpinan Presiden Undang- telah disetujui DPR Undang DPR dan presiden

Penetapan Rancangan Perda Provinsi Rancangan Pimpinan Gubernur Perda perda DPRD provinsi provinsi provinsi yang disetujui DPRD provinsi dan gubernur

Penetapan Rancangan Perda Kabupaten/Kota Rancangan perda Pimpinan DPRD Bupati/ Perda kabupaten/kota kabupaten/kota Wali Kabupaten yang disetujui kota /Kota DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Pengundangan Dilaksanakan Menteri yang peraturan menyelenggarakan urusan perundang- pemerintahan di bidang undangan hukum Pengundangan Dilaksanakan Sekretaris daerah peraturan daerah lanjut

Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan Penyebarluasan Media cetak, Masyarakat peraturan perundang- media dan undangan elektronik, pemangku dan cara lain kepentingan

Terima Kasih