Jakarta - Kementerian ATR/BPN terus berupaya mewujudkan PSN Reforma Agraria. Salah satu langkah besar yang diambil adalah dengan melaksanakan GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 2022 mendatang. Salah satu tema yang akan dibahas dalam GTRA Summit 2022 ialah penataan akses masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir, termasuk perlindungan kawasan mangrove. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan, Kementerian ATR/BPN bisa turut berperan aktif dalam pencegahan kerusakan kawasan mangrove. “Pembahasan ini menarik. Kementerian ATR/BPN punya kewenangan untuk berperan aktif mencegah kerusakan mangrove dengan pengendalian pemberian hak,” sebut Surya Tjandra dalam webinar bertajuk Memajukan Aksi Perubahan Iklim, Kesetaraan Gender serta Inklusi Sosial pada Kawasan Mangrove di Indonesia, Kamis (19/05/2022). KEMENTERIAN ATR/BPN BERPERAN AKTIF DALAM MENCEGAH KERUSAKAN MANGROVE Jakarta - Kementerian ATR/BPN terus berupaya mewujudkan PSN Reforma Agraria. Salah satu langkah besar yang diambil adalah dengan melaksanakan GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 2022 mendatang. Salah satu tema yang akan dibahas dalam GTRA Summit 2022 ialah penataan akses masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir, termasuk perlindungan kawasan mangrove. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan, Kementerian ATR/BPN bisa turut berperan aktif dalam pencegahan kerusakan kawasan mangrove. “Pembahasan ini menarik. Kementerian ATR/BPN punya kewenangan untuk berperan aktif mencegah kerusakan mangrove dengan pengendalian pemberian hak,” sebut Surya Tjandra dalam webinar bertajuk Memajukan Aksi Perubahan Iklim, Kesetaraan Gender serta Inklusi Sosial pada Kawasan Mangrove di Indonesia, Kamis (19/05/2022). Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 51
Juni
54 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 55
56 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
RESMI MEMBUKA GTRA SUMMIT 2022, PRESIDEN JOKO WIDODO TEKANKAN KETERBUKAAN DAN SINERGI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi membuka pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) atau GTRA Summit 2022 yang berlangsung di Marina Towo Mowondu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (09/06/2022). Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo sangat menghargai pertemuan GTRA Summit 2022. Ia berharap, pertemuan ini dapat mengintegrasikan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan masalah pertanahan masyarakat. \"Kalau sudah sengketa itu bahaya. Gara-gara sengketa lahan, dampak sosial ekonominya ke mana- mana, hati-hati. Persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, bisa merembet ke sosial dan ekonomi. Tidak hanya bagi masalah tanah, tapi persoalan yang lain kalau kita tidak pernah bekerja terintegrasi,\" ujar Jokowi. Presiden Jokowi lebih lanjut menegaskan permintaannya kepada seluruh kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah, untuk saling terbuka dan saling bersinergi pada tatanan pelaksanaan. Kemudian, ia juga mengingatkan bahwa dirinya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Menurutnya, persoalan dimulai dari hal itu, semua pihak harus membuka diri. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 57
58 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
PRESIDEN JOKO WIDODO SERAHKAN SERTIPIKAT TANAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN MASYARAKAT PEMUKIM DI ATAS AIR Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Sedangkan, penyerahan sertipikat tanah bagi Widodo menyerahkan sertipikat tanah pulau- masyarakat pemukim di atas air atau pulau kecil terluar kepada Kementerian masyarakat suku Bajo diserahkan secara Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan langsung kepada empat orang perwakilan Perikanan. Selain itu, Presiden juga secara penerima di Kampung Mola. simbolis menyerahkan 6.437 sertipikat tanah bagi masyarakat di seluruh Provinsi Sulawesi Dalam pidatonya, Presiden RI kembali Tenggara dan 525 sertipikat tanah untuk menegaskan betapa pentingnya sertipikat masyarakat yang bermukim di atas air atau tanah, karena menurutnya sertipikat tanah masyarakat tradisional suku Bajo yang berada dapat menyelesaikan tumpang tindih di Wakatobi. pemanfaatan lahan. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri ATR/Kepala Penyerahan sertipikat tanah pulau-pulau BPN, Sofyan A. Djalil untuk mempercepat kecil terluar berlangsung bersamaan dengan pendaftaran bidang tanah di seluruh pembukaan pertemuan Puncak Gugus Tugas Indonesia. Reforma Agraria (GTRA) atau GTRA Summit 2022 yang digelar di Marina Towo Mowondu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (09/06/2022). Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 59
SERTIPIKAT TANAH MENGUKIR SEJARAH DAN SENYUMAN INDAH MASYARAKAT TRADISIONAL SUKU BAJO Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sertipikat tanah memiliki arti memberikan kepastian hukum hak atas tanah mereka. Lain dengan masyarakat tradisional suku Bajo, sertipikat tanah selain memberikan kepastian hukum atas tanah mereka, juga menjadi simbol sejarah sekaligus menorehkan senyuman indah. . Hal tersebut dikarenakan tepat pada Kamis (09/06/2022), masyarakat tradisional suku Bajo menerima sertipikat tanah langsung dari tangan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Beliau merupakan Presiden pertama yang berkunjung ke Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. . Dalam kunjungan pertamanya ke Wakatobi, Presiden Joko Widodo menyerahkan 525 sertipikat tanah kepada masyarakat tradisional suku Bajo. Sertipikat tanah diserahkan kepada empat perwakilan penerima, bertempat di Kampung Mola. 60 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG HARMONIS SOAL PENATAAN ASET DAN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Sesuai dengan lokasi kegiatan, GTRA Summit merupakan upaya proaktif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, dalam hal ini masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terluar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah berupaya mewujudkan hal tersebut dengan harmonisasi gagasan dan rencana kerja. Bukanlah hal mudah menyatukan gagasan dari berbagai instansi yang notabenenya memiliki masing-masing tugas dan tujuan yang ingin dicapai. Namun demi kemaslahatan masyarakat Indonesia, K/L dan pemerintah daerah melalui forum ini duduk bersama merumuskan langkah terbaik untuk selesaikan masalah yang dihadapi, terutama persoalan pertanahan. Maka, dalam rangkaian acara GTRA Summit 2022 telah diagendakan tiga panel diskusi, salah satunya fokus membahas terkait penataan aset di wilayah pesisir, pulau kecil, dan pulau kecil terluar. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau mengungkapkan, ingin kesempatan ini dimanfaatkan untuk membahas bagaimana mekanisme terbaik bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil terluar. “Satu yang penting, bagaimana kita memberikan kepastian hukum untuk masyarakat pemukim di atas air,” ujar Andi Tenrisau yang juga bertugas sebagai pemimpin diskusi di Panel 2 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (09/06/2022). Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 61
TUTUP PERTEMUAN PUNCAK GTRA SUMMIT 2022, WAPRES RI: MENJADI PERCONTOHAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR Indonesia meyakini bahwa pemulihan global hanya akan tercapai jika tidak ada satu negara pun yang tertinggal. Oleh karena itu, sebagai pemegang Presidensi G20, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, di mana Indonesia berkomitmen mengajak negara- negara mengedepankan pemulihan bersama. Presidensi G20 dapat menjadi momentum untuk menjadikan Reforma Agraria sebagai salah satu solusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar. Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Ma'ruf Amin melalui video sambutan pada Penutupan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022. Penutupan pertemuan puncak ini digelar di Patuno Resort, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (09/06/2022) malam. Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dikatakan Wakil Presiden RI dapat dimulai dari penataan pemanfaatan tanah. Dan hal tersebut hanya dapat terwujud melalui kerja sama dan sinergi lintas sektor, utamanya dalam membuat terobosan demi pemanfaatan tanah yang optimal. Selain itu, kerja sama juga dibutuhkan untuk memastikan tanah bebas dari konflik demi pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. \"Kerja kolaboratif harus terus didorong, salah satunya melalui optimalisasi GTRA, sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria,\" ujar Ma'ruf Amin. Sebagai informasi, dalam rangkaian Pertemuan Puncak GTRA Summit 2022 terdapat sesi panel Rapat Koordinasi Nasional yang terdiri dari tiga panel dengan 3 (tiga) subtema yang berbeda. Adapun bahasan pada subtema 1, yakni Kepastian Hukum Hak atas Tanah Masyarakat dan Perizinan Berusaha; subtema 2, Penataan Aset di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Kecil Terluar; dan subtema 3, Penataan Akses Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil. Dari ketiga sesi panel tersebut, kemudian menghasilkan rekomendasi penyelesaian masalah terkait dengan agraria keseluruhan yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau. 62 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03
Publikasi Penataan Agraria | Edisi 03 63
Publikasi Penataan Agraria Januari - Juni 2022
Search
