Jakarta – Segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengucapkan, Selamat Ulang Tahun kepada Ir. Andry Novijandri, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Rabu (02/11/2022). Teriring doa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan usia dan rezeki, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan kemudahan dalam setiap langkah, Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam naungan ridha-Nya, dan dapat dimudahkan dalam mewujudkan Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Seluruh Indonesia, Aamiin. 52 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar pameran Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Expo “Naik Pamor” yang dilaksanakan pada 3-8 November 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran. Acara yang digelar dalam rangkaian Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2022 ini diikuti sebanyak 79 peserta yang merupakan UMKM binaan Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan kota/kabupaten. Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Indonesia UMKM Expo menjadi salah satu bentuk implementasi penataan aset dan penataan akses dalam mewujudkan Reforma Agraria. Sebagaimana diketahui, Reforma Agraria merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang berdampak langsung terhadap pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 53
Direktur Landreform, Sudaryanto selaku Koordinator Bidang UMKM/Bazar/Bakti Sosial HANTARU 2022 melaporkan bahwa selama kurun waktu kurang lebih tiga bulan ini, IKAWATI Kementerian ATR/BPN telah berhasil membina sebanyak 3.216 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Di antara jumlah tersebut, yang telah memasarkan produknya melalui lokapasar Ladara sebanyak 319 UMKM. \"Dapat kami laporkan bahwa UMKM tersebut telah melaksanakan pameran bazar masing-masing di setiap Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Provinsi dengan omzet Rp3,2 miliar. Luar biasa perputaran ekonomi dari UMKM ini. Berarti kita sudah sangat mendukung program pemerintah yang mana UMKM turut untuk menjadi support untuk perekonomian di Republik Indonesia,\" terang Sudaryanto. 54 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02
FGD SOSIALISASI PENGEMBANGAN BASIS DATA PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA MEMAJUKAN DIGITALISASI DATA PERTANAHAN Jakarta – Direktorat Jenderal Penataan Rapat dibuka oleh Direktur Penatagunaan Tanah, Yuniar Hikmat Ginanjar yang menyampaikan bahwa tata guna Agraria melalui Direktorat tanah sudah ada sejak sebelum UUPA lahir sehingga apabila diakumulasi seluruhnya data penatagunaan tanah sangat Penatagunaan Tanah banyak dan belum terdokumentasi dengan baik. melaksanakan Kegiatan “Kita harus mulai berpikir seperti teman-teman di bidang survei, hak tanah dan pendaftaran tanah yang sedang FGD Sosialisasi membangun kualitas data pertanahan spasial dikolaborasikan dengan data tekstual, plot bidang tanah ke Pengembangan Basis sistem KKP, dan scan warkah. Hal tersebut nantinya menjadikan kualitas data layanan kita semakin maju. Data Penatagunaan Diharapkan kita turut menuju ke sana dan dapat diperkenalkan di tahun depan ketika basis data digital Tanah secara daring dan pertanahan sudah siap,” imbuhnya. luring di Hotel Ashley Perwakilan dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Tanti Tanah Abang, Jakarta menyebutkan bahwa digitalisasi data mewujudkan salah satu visi Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 2020 – Pusat, pada hari Senin 2024 yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam (7/11/2022). melayani masyarakat. SUMBER: Turut hadir secara luring perwakilan dari Direktorat Jenderal DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; para Kepala Subdirektorat, Pejabat Fungsional, dan Kepala Bagian Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Agraria; serta hadir secara daring Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan dan Koordinator Substansi Penatagunaan Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 55
MENTERI ATR/KEPALA BPN BAGIKAN 661 SERTIPIKAT HASIL REDISTRIBUSI TANAH KEPADA WARGA ACEH UTARA Aceh Utara - Demi pemerataan kepemilikan tanah dan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diamanatkan untuk melakukan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Sebagai salah satu realisasinya, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto membagikan sertipikat hasil dari redistribusi TORA kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada Rabu (16/11/2022). Dalam kesempatan ini, sebanyak 661 sertipikat diserahkan kepada masyarakat yang terbagi pada lima desa di Kabupaten Aceh Utara. \"Dengan ini para petani gurem, buruh kecil, bisa tersenyum karena mendapatkan hak. Dan petani gurem maupun buruh merasakan kehadiran negara melalui Reforma Agraria,\" ucap Hadi Tjahjanto seusai memberikan sertipikat secara simbolis kepada warga Aceh Utara. Sebagai informasi, lahan yang diberikan tersebut merupakan plasma dari perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Satya Agung. Tanah tersebut sudah ditanami menjadi kebun kelapa sawit, sehingga warga bisa langsung menerima manfaat. Hal ini diapresiasi tinggi oleh Hadi Tjahjanto, sebab sejalan dengan program Reforma Agraria yang terdapat penataan aset sekaligus penataan akses di tanah tersebut. 56 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02
KEMAJUAN PENYELESAIAN EKS HGU PT MALOYA DI KABUPATEN CIAMIS Kota Bandung – Dalam rangka mempercepat penyelesaian sengketa dan konflik Ex HGU PT Maloya di Kabupaten Ciamis, Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi percepatan penyelesaian Eks HGU PT Maloya di Kantor Pertanahan Kota Bandung pada hari Kamis (17/11/2022). Perlu diketahuai bahwa Eks HGU PT Maloya seluas ±113,6318 ha merupakan salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) 1 yang ditargetkan penyelesaiannya pada tahun 2022. Pertemuan diawali dengan paparan oleh Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan. Ia menyampaikan progres penyelesaian Eks HGU PT Maloya dengan memberikan gambaran subjek yang akan menjadi penerima dari pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di Kabupaten Ciamis. Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, menyampaikan Reforma Agraria merupakan program strategis nasional bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ia menyampaikan bahwa apa yang menjadi perintah dari Presiden Jokowi di berbagai kesempatan terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Penataan Agraria memberikan arahan dalam penyelesaian Eks HGU Maloya diantaranya akan diberikan kepada tujuh subjek Reforma Agraria, agar segera dilakukan kegiatan IP4T dalam rangka mempertegas subjek dan objek penerima manfaat serta dilakukan pemetaan rencana pemberdayaan tanah masyarakat. Hasil dari kajian IP4T ini akan menjadi dasar Menteri ATR/Kepala BPN dalam mengambil kebijakan. Pertemuan ini turut dihadiri Direktur PGT, Tenaga Ahli Utama, Kasubdit Penetapan Potensi Redistribusi Tanah, Kasubdit Penataan dan Koordinasi Sektoral dan Regional, Perwakilan Pemda Kab Ciamis, Kepala Kantah Kab Ciamis, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis, Sekjen Serikat Petani Pasundan, Sekjen KPA dan Kepala Desa Muktisari. SUMBER: TIM MEDIA DITJEN PENATAAN AGRARIA Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 57
Halo #SobATRBPN, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN terus berupaya mempercepat penyelesaian konflik agraria di Indonesia melalui Redistribusi Tanah. Untuk itu, Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau akan membahasnya dalam iBreak di iNews TV, Selasa 22 November 2022 Pukul 08.00 WIB, dengan tema “Pilot Project Percepatan Redistribusi Tanah yang Berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi tidak Produktif”. 58 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02
DITJEN PENATAAN AGRARIA TINJAU LOKASI POTENSI TORA DI KABUPATEN BANYUMAS Kabupaten Banyumas - Dalam rangka mempercepat Berdasarkan laporan Kepala Desa dan Kepala Dusun, pencapaian target reforma agraria, Plt. Direktur Jenderal masyarakat sudah mengelolah tanah tersebut untuk Penataan Agraria, Andi Tenrisau, beserta tim ditanami jagung sejak tahun 1981. “Kami memohon agar melaksanakan peninjauan lokasi potensi TORA di dapat dibantu mensertipikatkan tanah tersebut melalui Kabupaten Banyumas pada hari Rabu (23/11/2022). redistribusi” ungkap Kepala Desa. Berdasarkan Perpres 86/18, disebutkan bahwa salah satu Dalam arahannya, Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria potensi TORA adalah tanah timbul. Pada kesempatan ini, menyatakan bahwa tanah timbul adalah tanah yg Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama, dikuasai langsung oleh Negara dan pengaturnya melaporkan bahwa terdapat tanah timbul di Kabupaten merupakan kewenangan Menteri ATR/Kepala BPN. “Oleh Banyumas yang sudah puluhan tahun dimanfaatkan karena itu, Kantah harus melakukan IP4T untuk dilaporkan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Rakyat ke Bapak Menteri sebagai bahan untuk mengatur dan sangat berharap kehadiran pemerintah untuk menetukan P4Tnya” ujarnya. mewujudkan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah timbul tersebut” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Penatagunaan Tanah mengingatkan bahwa harus dilakukan penataan Menanggapi hal tersebut, Plt. Direktur Jenderal Penataan penggunaan tanah termasuk sarana dan prasaranya Agraria, Andi Tenrisau, yang didampingi oleh Direktur supaya teratur dan tercipta tertib penggunaan tanah. Penatagunaan Tanah, Yuniar Hikmat Ginanjar, serta perwakilan Kanwil dan Kantah meninjau lokasi dimaksud. SUMBER: TIM MEDIA DITJEN PENATAAN AGRARIA Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 59
DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN RAPAT PENYELESAIAN TANAH LOKASI PRENCA (BEKAS TANAH MAKAM BONG CHINA) DAN TANAH MAKAM BONG CHINA KALI ANGIN Kabupaten Cilacap - Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan rapat penyelesaian tanah lokasi prenca (bekas tanah makam Bong China) dan tanah makam Bong China Kali Angin pada hari Kamis (24/11/2022). Rapat yang dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, membahas kesepakatan untuk menyelesaikan secara musyawarah permasalahan penguasaan tanah bekas makan Bong China yang dikelola oleh Yayasan Dharma Mulia dan dimanfaatkan oleh masyarakat sejak tahun 1980. Andi Tenrisau menyampaikan bahwa penataan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah disepakati terlebih dahulu untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Pada rapat ini Yayasan Dharma Mulia menyampaikan bahwa mereka setuju untuk dilaksanakan redistribusi tanah. Disepakati juga bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah selain untuk pemukiman masyarakat termasuk sarana dan prasarananya juga tetap mempertahankan status makam yang dikelola oleh Yayasan Dharma Mulia yang senyatanya masih diakui secara fisik ada di lokasi tersebut. Penataan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diharapkan tercipta Kampung Reforma Agraria yang dapat mewujudkan tertib hukum dan tertib penggunaan tanah. Pelaksanaan redistribusi tanah sejumlah 248 KK dan 23 bidang areal pemakaman serta RTH termasuk fasos/fasum ini, diharapkan dapat dilaksanakan pada awal tahun 2023 dan akan dilanjutkan dengan kegiatan penataan akses. Turut hadir pada rapat ini yaitu Ketua Yayasan Dharma Mulia, Bidang Hukum Dharma Mulia, Lurah Donan, Kasubdit Penetapan Potensi Redistribusi Tanah, Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dan Kakan Kabupaten Cilacap. SUMBER: TIM MEDIA DITJEN PENATAAN AGRARIA 60 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02
Tangerang Selatan - Dalam rangka membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria, Ditjen Penataan Agraria melalui Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) melakukan kegiatan Sinkronisasi Aset dan Akses Reforma Agraria Tahun 2022 di Hotel Santika, BSD City, Serpong pada hari Senin- Selasa (28-29/11/2022). Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, yang dalam arahannya menjelaskan bahwa kegiatan Sinkronisasi Aset dan Akses Reforma Agraria sangat penting dan strategis karena merupakan amanat dari Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Sinkronisasi telah diwujudkan dalam konsep integrasi dan koordinasi dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan yang telah menetapkan bahwa semua kegiatan reforma agraria harus dilaksanakan dengan data yang pasti, baik secara tekstual dan spasial serta data-data lain yang diperlukan. Harapannya peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pemanfaatan tanah merupakan hal yang dapat diwujudkan. Pada kesempatan yang sama, Direktur PTM, Andry Novijandri, menjelaskan bahwa skema penataan akses akan dilakukan melalui skema pendampingan berkelanjutan selama 3 tahun. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi untuk memberikan akses pendampingan melalui keberadaan fieldstaff, memberikan akses permodalan, akses teknologi tepat guna, akses pemasaran, diversifikasi usaha, dsb. Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri serta mengundang peserta dari ATR/BPN Pusat, Kanwil, dan Kantah di seluruh Indonesia serta perwakilan Kementerian Lintas Sektoral yang hadir langsung maupun secara virtual. SUMBER: DIREKTORAT PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DITJEN PENATAAN AGRARIA LAKSANAKAN SINKRONISASI ASET DAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2022 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 61
Jakarta - Dewasa ini, isu krisis pangan Salah satu cara yang dilakukan terkait menjadi momok yang mengkhawatirkan. rencana besar tersebut, yaitu dengan terus Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata melanjutkan program Reforma Agraria. Ruang/Badan Pertanahan Nasional Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN (ATR/BPN) terus berupaya mendukung telah melakukan penataan aset dalam strategi pemerintah dalam menghadapi skema Reforma Agraria melalui legalisasi krisis pangan. Sebagaimana disampaikan aset dan redistribusi tanah, di mana oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi masing-masing skema memiliki target Tjahjanto saat menerima audiensi dari sejumlah 4,5 juta hektare. Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala Organization/FAO), di Ruang Rapat BPN, Plt. Direktur Jenderal Penataan Menteri ATR/Kepala BPN, pada Selasa Agraria, Andi Tenrisau; Direktur Jenderal (29/11/2022). Pendaftaran Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana; serta Tenaga Ahli “Krisis pangan adalah konsen kami, yang Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum dan mana itu juga sesuai dengan permintaan Masyarakat Adat, M. Adli Abdullah. presiden. Jadi, kami juga mempunyai rencana-rencana besar untuk hal tersebut,” ujar Hadi Tjahjanto. 62 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02
PRESIDEN JOKOWI: KALAU SUDAH PEGANG SERTIPIKAT SEMUA, RAKYAT ADEM, KONFLIK DAN SENGKETA TANAH TIDAK ADA Presiden Joko Widodo bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 1.552.450 sertipikat tanah secara serentak untuk masyarakat Indonesia. Menilik awal masa pemerintahannya, Presiden Republik Indonesia (RI) yang sering disapa Presiden Jokowi ini memandang sengketa dan konflik pertanahan masih banyak terjadi dan perlu segera dibereskan. Setelah ditelusuri, Presiden RI pun mengetahui salah satu alasannya, yang mana berhubungan erat dengan sertipikat tanah. \"Kita tahu di tahun 2015 setelah dihitung semuanya ada 126 juta bidang tanah yang harus disertipikat, yang sudah pegang sertipikat itu 46 juta, artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertipikat, betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana karena Bapak/Ibu tidak pegang bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki,\" ujar Presiden Jokowi dalam kegiatan Penyerahan 1.552.450 Sertipikat Tanah untuk Rakyat yang berlangsung secara daring dan luring di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (01/12/2022). 64 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02
Konflik pertanahan yang terjadi, menurut Presiden Jokowi sangat menghabiskan energi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden RI mengatakan, perlu adanya percepatan sertipikasi tanah masyarakat. \"Sekarang sudah total tadi 100 juta (bidang tanah terdaftar, red), artinya tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun-tahun mendatang, kurang lebih 2-3 tahun Insyaallah rampung. Kalau sudah pegang semuanya, adem semuanya, rakyat akan adem, konflik-konflik tidak ada, sengketa tanah tidak ada, sudah jelas semua, sudah diukur oleh BPN,\" tutur Presiden RI. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 65
PERSIAPAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA LOKASI PRIORITAS REFORMA AGRARIA (LPRA) DAN PENYELESAIAN KONFLIK Jakarta – Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan rapat Persiapan Satuan Tugas Percepatan Redistribusi Tanah pada Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan Penyelesaian Konflik secara daring dan luring di Ruang Rapat Direktur Jenderal Penataan Agraria, pada hari Selasa (06/12/2022). Rapat yang dipimpin oleh bahwa dalam rangka Pada kesempatan yang Turut hadir secara langsung Plt. Direktur Jenderal kegiatan percepatan sama, Direktur Jenderal Tenaga Ahli Menteri Penataan Agraria, Andi redistribusi tanah pada LPRA Penanganan Sengketa dan ATR/Kepala BPN Bidang Tenrisau diawali dengan maka tugas ini bukan hanya Konflik Pertanahan, RB. Agus Hukum dan Manajemen membacakan Susunan dari Kementerian ATR/BPN Widjayanto, menyampaikan Internal, Direktur Pengukuran Satuan Tugas Percepatan tetapi melibatkan bahwa untuk percepatan dan Pemetaan Dasar Redistribusi Tanah pada kementerian lain yaitu pelaksanaannya ia Pertanahan dan Ruang, LPRA dan Penyelesaian Kementerian BUMN dan mengusulkan untuk membagi Sesditjen Penanganan Konflik Agraria sesuai Surat Kementerian LHK. “Selain itu status tanahnya menjadi 2 Sengketa dan Konflik Keputusan yang telah Wakil Menteri juga yaitu tanah yang hak atas Pertanahan, Direktur dibentuk. menegaskan di tahun 2023 tanah yang masih aktif dan Pengaturan dan Penetapan penyelesaian LPRA akan tanah yang hak atas tanah Hak Atas Tanah dan Ruang, Pada rapat ini Andi Tenrisau dilaksanakan lebih serius yang sudah berakhir. serta anggota Satuan Tugas menyampaikan pesan dari Wakil Menteri ATR/ Wakil sesuai dengan perintah Percepatan Redistribusi BPN, Raja Juli Antoni, Presiden RI dan Menteri Tanah pada LPRA dan ATR/Kepala BPN,” imbuhnya. Penyelesaian Konflik Agraria lainnya. SUMBER: TIM MEDIA DITJEN PENATAAN AGRARIA 66 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02
FOCUS GROUP DISCUSSION DISTRIBUSI MANFAAT: KAJIAN PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2022 Bogor - Dalam rangka Pada kesempatan yang sama Plt. penyusunan Kajian Direktur PTM, Sudaryanto Peningkatan Ekonomi menjelaskan bahwa Melalui Penanganan Akses pengembangan skema dari Reforma Agraria, Direktorat distribusi manfaat mampu Jenderal Penataan Agraria mewujudkan sistem penataan melalui Direktorat agraria berkelanjutan dengan Pemberdayaan Tanah adanya akses bagi masyarakat Masyarakat untuk pemanfaatan tanah secara menyelenggarakan Focus optimal yang disediakan oleh Group Discussion Distribusi pemegang hak kepemilikan tanah Manfaat secara daring dan dalam rangka menciptakan luring di Swisbel Hotel kesejahteraan yang berbasis pada Bogor pada hari Senin peningkatan pendapatan sampai Rabu (5-7/12/2022). masyarakat. Hal ini dapat menjadi Kegiatan dibuka oleh Plt. salah satu tawaran solusi dalam Direktur Jenderal Penataan rangka penyelesaian konflik pada Agraria, Andi Tenrisau, tanah HGB dan/atau HGU Swasta yang memberikan arahan maupun BUMN yang sudah bahwa Distribusi Manfaat terlanjur dimanfaatkan oleh merupakan pengaturan masyarakat. kembali penggunaan dan Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber yaitu Herman pemanfaatan tanah secara Peudada; Pakar Sosio Agraria dan Ekologi Manusia IPB, Rina berkeadilan agar diperoleh Mardiana; PT. Jababeka & co; Kepala Biro Hukum, Joko Subagyo; hasil yang efisien, efektif, dan Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, dan optimal untuk Andi Tenri Abeng. serta dihadiri oleh Kementerian Koordinator kemakmuran rakyat. Bidang Perekonomian, Kanwil dan Kantah BPN yang menjadi objek “Semisal terdapat tanah kajian. dimiliki badan hukum tertentu, belum dimanfaatkan secara optimal bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan metode pembagian hasil yang disepakati,” ujarnya. SUMBER: DIREKTORAT PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT Publikasi Penataan Agraria | Edisi 02 67
Publikasi Penataan Agraria Juli - Desember 2022
Search
