Bali - Kementerian ATR/BPN bergegas melaksanakan Reforma Agraria sebagai bentuk dukungan terhadap PSN yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. REFORMA AGRARIA MEWUJUDKAN PEMULIHAN EKONOMI BALI ERA BARU YANG TANGGUH Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan dalam sambutannya, Reforma Agraria adalah salah satu solusi untuk menghidupkan kembali perekonomian di Bali. “Dengan Rakor GTRA ini diharapkan mampu mendapat solusi yang optimal serta mewujudkan ekonomi Bali era baru yang tangguh” ujar Surya Tjandra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Provinsi Bali yang berlangsung secara luring dan daring pada Rabu (18/05/2022). Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa Reforma Agraria merupakan implementasi Jagad Kertih untuk mewujudkan ekonomi Bali era baru yang tangguh. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan dalam sambutannya, Reforma Agraria adalah salah satu solusi untuk menghidupkan kembali perekonomian di Bali. “Dengan Rakor GTRA ini diharapkan mampu mendapat solusi yang optimal serta mewujudkan ekonomi Bali era baru yang tangguh” ujar Surya Tjandra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Provinsi Bali yang berlangsung secara luring dan daring pada Rabu (18/05/2022). Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa Reforma Agraria merupakan implementasi Jagad Kertih untuk mewujudkan ekonomi Bali era baru yang tangguh. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01 51
Jakarta - Kementerian ATR/BPN terus berupaya mewujudkan PSN Reforma Agraria. Salah satu langkah besar yang diambil adalah dengan melaksanakan GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 2022 mendatang. Salah satu tema yang akan dibahas dalam GTRA Summit 2022 ialah penataan akses masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir, termasuk perlindungan kawasan mangrove. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan, Kementerian ATR/BPN bisa turut berperan aktif dalam pencegahan kerusakan kawasan mangrove. “Pembahasan ini menarik. Kementerian ATR/BPN punya kewenangan untuk berperan aktif mencegah kerusakan mangrove dengan pengendalian pemberian hak,” sebut Surya Tjandra dalam webinar bertajuk Memajukan Aksi Perubahan Iklim, Kesetaraan Gender serta Inklusi Sosial pada Kawasan Mangrove di Indonesia, Kamis (19/05/2022). KEMENTERIAN ATR/BPN BERPERAN AKTIF DALAM MENCEGAH KERUSAKAN MANGROVE Jakarta - Kementerian ATR/BPN terus berupaya mewujudkan PSN Reforma Agraria. Salah satu langkah besar yang diambil adalah dengan melaksanakan GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 2022 mendatang. Salah satu tema yang akan dibahas dalam GTRA Summit 2022 ialah penataan akses masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir, termasuk perlindungan kawasan mangrove. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan, Kementerian ATR/BPN bisa turut berperan aktif dalam pencegahan kerusakan kawasan mangrove. “Pembahasan ini menarik. Kementerian ATR/BPN punya kewenangan untuk berperan aktif mencegah kerusakan mangrove dengan pengendalian pemberian hak,” sebut Surya Tjandra dalam webinar bertajuk Memajukan Aksi Perubahan Iklim, Kesetaraan Gender serta Inklusi Sosial pada Kawasan Mangrove di Indonesia, Kamis (19/05/2022). 52 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01
BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA PROVINSI SULAWESI TENGAH PENGEMBANGAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT Palu - Direktorat Jenderal Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Doni Janarto Widyantono dalam sambutannya, mengatakan Penataan Agraria melalui bahwa kita sebagai pemerintah harus mulai mendengarkan kebutuhan masyarakat. Kementerian Kantor Wilayah Badan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dan Pertanahan Nasional penyambung antara visi, misi dan kebutuhan masyarakat dengan sumber ekonomi yang ada. (Kanwil BPN) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran 2022 dengan Mengusung tema “Pengembangan Potensi Desa untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring bertempat di Hotel Santika Palu, Kamis (19/05/2022). Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri menyampaikan bahwa esensi dari pemberdayaan adalah bukan memberikan bantuan tetapi harus dimaknai kondisi, potensi, serta kemauan masyarakat seperti apa. Ketiga hal tersebut dapat ditemukan saat melakukan Pemetaan Sosial. Maka menjadi penting untuk mengetahui tujuan pemetaan sosial sehingga walaupun terdapat hambatan pada saat dilaksanakan di lapangan, akan tetap berorientasi pada tujuan tersebut. Kegiatan Bimtek ini turut menghadirkan narasumber diantaranya Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah dan Pegiat Pemberdayaan Kabupaten Sigi serta diikuti pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01 53
WUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SELATAN KABUPATEN TASIKMALAYA, DIRJEN PENATAAN AGRARIA KUNJUNGI LOKASI TANAH TIMBUL DAN EX HGU Kabupaten Tasikmalaya - Mengawali kunjungan kerja di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada Senin (30/05/2022), Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau didampingi Direktur Penatagunaan Tanah, Yuniar Hikmat Ginanjar bersama Wakil Bupati Tasikmalaya meninjau Lokasi Tanah Timbul di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong dan Ex Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir masa berlakunya sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berada di Desa Ciawi dan Desa Cikapinis, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan kunjungan kerja ini merupakan tidak lanjut dari audiensi Bupati Tasikmalaya dengan Direktorat Jenderal Penataan Agraria terkait sumber TORA dari HGU yang telah berakhir masa berlakunya serta Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Kabupaten Tasikmalaya pada hari Senin (25/04/2022). Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa potensi Tanah Timbul dan sumber TORA yang diharapkan pemanfaatannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah pesisir selatan Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu lokasi tanah timbul yang ada di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya seluas 16.558,21 m2, penggunaan tanahnya berupa pantai berpasir. Lokasi ini berdekatan dengan Pulau Nusamanuk yang merupakan salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar. Sepanjang kawasan ini terdapat pengajuan HPL oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Turut hadir dalam kunjungan lapangan ini Kabid Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, dan Kasubdit Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu. 54 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01
Juni
Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01 57
RESMI MEMBUKA GTRA SUMMIT 2022, PRESIDEN JOKO WIDODO TEKANKAN KETERBUKAAN DAN SINERGI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi membuka pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) atau GTRA Summit 2022 yang berlangsung di Marina Towo Mowondu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (09/06/2022). Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo sangat menghargai pertemuan GTRA Summit 2022. Ia berharap, pertemuan ini dapat mengintegrasikan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan masalah pertanahan masyarakat. \"Kalau sudah sengketa itu bahaya. Gara-gara sengketa lahan, dampak sosial ekonominya ke mana-mana, hati-hati. Persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, bisa merembet ke sosial dan ekonomi. Tidak hanya bagi masalah tanah, tapi persoalan yang lain kalau kita tidak pernah bekerja terintegrasi,\" ujar Jokowi. Presiden Jokowi lebih lanjut menegaskan permintaannya kepada seluruh kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah, untuk saling terbuka dan saling bersinergi pada tatanan pelaksanaan. Kemudian, ia juga mengingatkan bahwa dirinya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Menurutnya, persoalan dimulai dari hal itu, semua pihak harus membuka diri. 58 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01
Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01 59
RAKOR GTRA PROVINSI JAWA TIMUR: REFLEKSI PELAKSANAAN LIMA TAHUN REFORMA AGRARIA DAN TANTANGANNYA Surabaya – Mengusung tema “Refleksi Pelaksananaan Lima Tahun Reforma Agraria dan Tantangannya”, Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Tim GTRA Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Vasa Hotel Surabaya pada hari Selas-Rabu (14-15/06/2022). Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar menyampaikan bahwa konflik agraria di beberapa kabupaten/kota yang masih terkendala dan belum maksimal proses penyelesaiannya untuk dapat ditangani seoptimal mungkin oleh segenap jajaran, dengan meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan penguatan kelembagaan. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah turut mengusulkan untuk menggelar kembali Rapat Koordinasi GTRA guna percepatan penyelesaian PTSL di Jawa Timur dan mengingatkan kembali peran Bupati/Walikota selaku Tim GTRA di wilayah masing-masing dengan harapan agar konflik agraria dan sertifikasi tanah di Jawa Timur dapat segera dituntaskan pada tahun 2024. Sebelumnya Direktur Landreform, Sudaryanto menuturkan bahwa Perpres 86 Tahun 2018 dalam tahap revisi, terkait peran tim GTRA yang akan menggantikan tim Panitia Pertimbangan Landreform dan memperluas jenis hak (selain hak milik). “Karena jika terfokus hanya pada hak milik akan terjadi banyak residu, sehingga perlu terobosan jenis hak baru selain hak milik.” imbuhnya. Pada pelaksanaan Rapat Koordinasi kali ini juga menghadirkan special event yang bertajuk EXPORA #ExpoReformaAgraria dengan menampilkan pameran hasil penataan akses pada wilayah legaliasi aset Lintor Tahun 2020, serta wilayah legaliasi aset PTSL tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Pada kesempatan ini, Gubernur Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dan Kepala Kanwil BPN beserta jajaran juga mendatangi booth pameran yang disediakan dan mengapresiasi dengan membeli produk yang dipamerkan. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01 61
USAI TUNTASKAN KONFLIK AGRARIA, PEMERINTAH KEMBANGKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI PENINGKATAN EKONOMI DESA SUMBERKLAMPOK Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian konflik agraria yang berlangsung selama 61 tahun di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pemerintah melalui program Reforma Agraria melakukan kegiatan penataan akses. Dalam hal ini dengan menyerahkan 21 program pemberdayaan masyarakat kepada para penerima sertipikat hasil dari program redistribusi tanah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Selain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), turut terlibat Kantor Staf Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Dalam sambutannya, Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengatakan bahwa program Reforma Agraria terdapat program pemberdayaan bagi masyarakat. \"Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan, bahwa tanah yang sudah diredistribusikan harus lebih produktif dan bisa memberikan hasil untuk kehidupan. Untuk itu, saya berpesan agar program-program pemberdayaan yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan harus berhasil,” ucapnya dalam kegiatan yang berlangsung di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selasa (21/06/2022). 62 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01
Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01 63
KUNJUNGAN PEMBINA IKAWATI KEMENTERIAN ATR/BPN KE DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nanny Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan ke Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Jakarta Pusat pada Selasa (28/06/2022). Kunjungan Pembina IKAWATI ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau beserta jajaran. Dalam sambutannya, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan pembentukan dan penguatan kelembagaan di lokasi yang telah ditetapkan serta pemetaan sosial dengan melihat kondisi serta kebutuhan masyarakat dan selanjutnya diikuti dengan program pendampingan dengan memberikan akses kepada lembaga permodalan formal dan informal, kerja sama dengan badan usaha tertentu maupun kementerian serta lembaga keuangan. 66 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01
Pada pertemuan tersebut, Nanny Hadi Tjahjanto bicara soal peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang berada di lingkungan Ditjen Penataan Agraria. Ia juga membahas mengenai peluang kerja sama antara UMKM di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Ditjen Penataan Agraria dengan Ladara Indonesia. Ladara Indonesia itu sendiri merupakan platform digital yang mewadahi UMKM untuk berkembang dan bertemu konsumen. Sebagai informasi, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Ditjen Penataan Agraria memiliki peran dalam menyukseskan program Reforma Agraria. Program tersebut dicanangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Ibu Nurlaili Raja Juli Antoni beserta anggota IKAWATI, Sesdirjen Penataan Agraria, Direktur Landreform dan Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01 67
OPTIMALISASI PEMBANGUNAN IKN BESERTA WILAYAH PENYANGGA MELALUI REFORMA AGRARIA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat mandat untuk menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria. Sementara itu, salah satu dari tiga prioritas Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto adalah mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Sulawesi Barat, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa kedua fokus kerja tersebut memiliki keselarasan. “Tema yang diusung pada Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Sulawesi Barat adalah Kebijakan Reforma Agraria untuk kesejahteraan masyarakat mendukung Kawasan Inti dan Penyangga IKN, ini sangat penting dan relevan. Penting karena, Reforma Agraria adalah salah satu PSN yang harus kita pastikan berjalan baik. Dan relevan karena, kita ketahui bahwa telah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang perlu kita dukung bersama,” jelas Hadi Tjahjanto dalam rapat yang berlangsung pada Rabu (29/06/2022) tersebut. Menurutnya, dengan Reforma Agraria baik di Kawasan Inti, maupun Kawasan Penyangga IKN dapat menghasilkan penataan aset dan penataan akses, sehingga perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut bisa teroptimalkan. “Oleh karena itu para Gubernur sebagai Ketua GTRA di seluruh Indonesia wajib mendukung dan menyukseskan pembangunan Kawasan Inti dan Penyangga IKN, karena adanya keselarasan antara Reforma Agraria dan pembentukan IKN,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. 68 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01
KUNJUNGAN KANWIL BPN PROVINSI SULBAR, MENTERI ATR/KEPALA BPN IMBAU PERCEPATAN PADA LIMA PROGRAM PRIORITAS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu (29/06/2022). Dalam kunjunganya, Hadi Tjahjanto turut didampingi beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Pada kesempatan ini, Hadi Tjahjanto menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat yang hadir. Arahan pertama yang ia sampaikan, yakni untuk mempercepat pemetaan dan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia lantas meminta Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat agar terus berinovasi untuk mengatasi tantangan dalam melaksanakan PTSL. “Sulawesi Barat ini menjadi daerah penyangga untuk IKN (Ibu Kota Nusantara, red), sehingga perlu segera melakukan pemetaan dan pendaftaran. Dengan didaftarkan, maka masyarakat, instansi, semua mendapat kepastian hukum atas tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Arahan kedua dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN ialah untuk memberantas mafia tanah. Ia berpesan agar Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat berani namun tetap berhati-hati dalam memerangi mafia tanah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan, yakni memperkuat komunikasi antara Kanwil BPN dengan kantor pusat, pemerintah daerah, serta penegak hukum. “Saya yakin dengan komunikasi kita yang baik, kemudian kita berani ambil keputusan, saya yakin mafia tanah akan berpikir ratusan kali. Yang penting kita ada di atas rel, di atas koridor,\" ucapnya. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01 69
MENTERI ATR / KEPALA BPN TEKANKAN KERJA BERSAMA DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM PRIORITAS Dalam melaksanakan tugas yang diberikan negara, Di samping itu juga, harapan Presiden Joko khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Widodo, dengan adanya Kebijakan Satu Peta, masyarakat dan juga memberikan kepastian hukum atas kementerian/lembaga dapat memiliki peta tanah masyarakat Indonesia, program prioritas nasional yang sama. \"Dengan demikian, maka tidak ada yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata lagi mafia tanah, investor tenang masuk ke Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus Indonesia, kepastian hukum bisa dilaksanakan terselenggara dengan baik. Adapun program yang dengan baik,\" ujar Hadi Tjahjanto. dimaksud di antaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto berharap seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dapat merubah \"Ini yang terus kita kawal agar bisa meraih sukses citra menjadi lebih baik. Hal ini dapat dengan besar. Setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden, dibuktikan dengan memberikan pelayanan saya mendapatkan instruksi agar PTSL dipercepat,\" ujar terbaik kepada masyarakat, terlebih kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat masyarakat yang mengurus sendiri berkasnya memberikan pengarahan di Kantor Wilayah BPN ke Kantor Pertanahan. Oleh sebab itu, ia Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kota meminta kepada jajaran agar dibuatkan loket Makassar pada Rabu (29/06/2022). prioritas bagi masyarakat yang mengurus permohonannya secara mandiri. \"Layani Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, masyarakat dengan baik, kita tunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN harus menyelesaikan konflik kita tidak ada yang namanya pungli (pungutan agraria, termasuk di antaranya tumpang tindih dan liar, red),\" tutur Menteri ATR/Kepala BPN. mafia tanah. 70 Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01
Terkait dengan pemberantasan mafia Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi tanah, Menteri ATR/Kepala BPN Sulawesi Selatan, Bambang Priono memperkenalkan mengharapkan terjalinnya seluruh jajaran di satuan kerjanya. Selanjutnya, ia komunikasi yang kuat antara empat menyampaikan beberapa capaian program strategis yang pilar, di antaranya dari regulatornya dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Kemudian ia lanjutkan itu sendiri, yaitu kementerian. dengan pemaparan terkait permasalahan pertanahan yang Kemudian pelaksana regulasi, yakni terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. pemerintah daerah. Lalu pilar penting lainnya, yaitu aparat Turut hadir dalam kegiatan ini, beberapa Pejabat Pimpinan penegak hukum dan pengadilan. Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian \"Bangun komunikasi lebih dekat, ATR/BPN. harus berani karena tugas kita berat. Mafia tanah ini harus bisa kita cari efek dominonya apabila kita tangkap satu semuanya juga takut,\" tegas Hadi Tjahjanto. Selanjutnya, Hadi Tjahjanto menyampaikan soal penyelesaian permasalahan di Luwuk Utara. Ia mengimbau jajaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwuk Utara agar dapat bekerja secara sistematis, lakukan komunikasi dengan baik kepada para pihak, sehingga masalah pertanahan dapat terselesaikan dalam rangka menyukseskan tujuan Reforma Agraria. \"Karena Undang- Undang Cipta Kerja mengamanatkan kita untuk memenuhi kepentingan rakyat dan dunia usaha, ini benar- benar dapat menyejahterakan masyarakat,\" sebut Hadi Tjahjanto. Terakhir, Hadi Tjahjanto menuturkan bahwa Kementerian ATR/BPN harus turut berperan dalam mengantisipasi krisis pangan yang sudah terjadi di beberapa negara. Untuk itu, ia mengimbau agar dilakukan inventarisasi terhadap tanah telantar. \"Kita petakan sama-sama, tanah kita luas harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,\" pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. Publikasi Penataan Agraria | Edisi 01 71
Publikasi Penataan Agraria Januari - Juni 2022
Search
