Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak Karena presepsi menurunkan semangat rakyat untuk membayar yang beredar pajak. Diketahui bahwa PTKP pajak penghasilan di masyarakat Malaysia sebesar 28 juta rupiah jika dikonversikan adalah pajak dan Indonesia 54 juta rupiah. Artinya, orang dibayar oleh berpenghasilan Rp 28 juta di Malaysia, tidak perlu orang kaya, dipajaki di Indonesia. Maka berarti tax base di padahal, UU Malaysia bisa jadi lebih banyak dibandingkan Indonesia. Nah, ini yang bisa melatari kenapa mengamanatkan Malaysia memiliki tax ratio yang lebih tinggi. bahwa setiap Karena, tidak berarti penurunan PTKP ini berdampak warga negara negatif bagi masyarakat, memang dengan wajib untuk menurunkan PTKP masyarakat yang tadinya tidak membayar pajak, harus membayar pajak. Namun membayar pajak, disisi lain ini memberikan kebiasaan di masyarakat bahwa setiap untuk membayar pajak dari tingkat bawah. Karena presepsi yang beredar di masyarakat adalah pajaktambahan ekonomi dibayar oleh orang kaya, padahal, UU mengamanat- bagi WP adalah kan bahwa setiap warga negara wajib untuk merupakan membayar pajak, bahwa setiap tambahan ekonomi objek pajak. bagi WP adalah merupakan objek pajak. Selain secara nominal meningkatkan basis pajak, ini juga dapat memberikan self education bagi masyarakat untuk mau membayar pajak, dimana masyarakat akan dengan sendirinya, dituntut untuk melaporkan pajaknya melalui fasilitas yang disediakan. Dengan lebih banyak masyarakat yang diwajibkan melaporkan penghasilannya, dengan sendirinya masyarakat tahu tentang sistem pajak itu sendiri. Ini dapat dijadikan sebagai cara alternatif yang efektif dan murah dalam mensosialisasikan pajak. Dengan catatan untuk menarik minat masyarakat maka dilakukan insentif pajak, contohnya penurunan tarif dan diskon. Demi meningkatkan tax ratio, institusi perpajakan harus mengurangi resiko-resiko kebocoran yang umum terjadi. Biasanya kebocoran kebocoran tersebut terjadi karena tidak semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara dilaporkan. Misalnya saja usaha-usaha yang tidak melalui prosedur pendaftaran resmi (contohnya usaha kecil), laba perusahaan resmi tetapi tidak dilaporkan, dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan melanggar hukum (perdagangan obat terlarang, pelacuran, dan lain sebagainya). Lalu ada penghasilan yang diper- oleh dari aset yang disimpan di negara dengan 45
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak pajak yang sangat rendah atau justru tidak mengenakan pajak. Perusahaan multinasional kerap dikenal kemampuannya untuk memperoleh perlakuan perpajakan istimewa dari negara-negara berkembang namun kemudian mengalihkan penghasilan yang seharusnya kena pajak ke negara lain. Maka dari itu institusi perpajakan terkait perlu berbenah untuk mengatasi kebocoran dengan cara meningkatkan basis pengenaan pajak (tax base). Mengenakan pajak atas resource sector sesuai dengan penghasilannya. Meninjau pengenaan pajak ekspor. Meninjau tax holiday untuk pioneer industry. Meningkatkan kepatuhan (compliance). Meningkatkan upaya-upaya mengenakan pajak untuk usahawan. Meningkatkan sumber daya yang dipergunakan untuk pemeriksaan wajib pajak berisiko tinggi dan mempunyai potensi penerimaan besar serta menggunakan data pihak ketiga untuk memperkirakan besarnya potensi pajak.46
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakSamuel T M Silitonga Menyambut Era Bonus Demografi demiUniversitas Gadjah Mada Kemajuan Indonesia Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi yang ditandai dengan menurunnya tingkat dependency ratio atau rasio ketergantungan jumlah penduduk usia non produktif terhadap jumlah penduduk usia produktif. Semakin banyak penduduk usia produktif maka semakin rendah angka ketergantungannya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa tahun 2020-2030 merupakan momentum Indonesia. Bonus demografi ini akan sangat menguntungkan Indonesia karena akan terdapat keuntungan yang bisa dinikmati suatu negara sebagai peluang untuk memajukan negara. Diperkirakan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70 persen, sedangkan 30 persen sisanya adalah penduduk dengan usia nonproduktif. Momen bonus demografi ini merupakan peluang Indonesia untuk menjadi negara maju. Indonesia dapat belajar dari Jepang yang pernah mengalami bonus demografi pada tahun 1950 dan membuat Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi tertinggi ke-3 di dunia. Indonesia memiliki modal SDM yang dapat terus meningkat hingga tahun 47
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak 2035. Namun, Indonesia juga harus dapat mengimbangi jumlah dengan kualitas yang memadai. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat akan berdampak positif bagi perekonomian. Pendapatan negara akan meningkat karena banyak pemasukan dari pajak- pajak, tabungan, dan investasi. Peningkatan Kualitas SDM Bonus Demografi Bonus Demografi dapat diibaratkan seperti “bom dapat diibaratkan seperti waktu” karena apabila penduduk usia produktif “bom waktu” tidak berkualitas maka akan menimbulkan berbagai karena apabila penduduk usia masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, produktif tidak dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Pemerintah berkualitas maka perlu memberi perhatian dalam pembangunan akan menimbulkan berbagai kualitas SDM agar dapat membentuk tenaga kerja masalah sosial yang berkualitas dan kompetitif. Pemerintah dapat mengembangkan program wajib belajar 12 tahun secara gratis dan umum. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan inovatif dalam menyongsong era bonus demografi yang hanya terjadi sekali dalam ratusan tahun. Lalu bagaimana dalam pengkaitannya agar dapat sadar pajak demi mewujudkan keberlangsungan hidup Indonesia ? Indonesia dapat belajar dari beberapa negara maju yang sukses dalam menciptakan tax ratio yang baik. Seperti contoh pertama adalah negara Denmark. Denmark berhasil mencapai tingkat tax rate sebesar 49% karena tingkat kepercayaan masyarakatnya yang begitu tinggi pada pemerintah, bagaimana tidak? Masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari pajak secara merata. Lalu pendidikan diDenmark digembleng melalui pembangunan mental dan persepsi tentang korupsi. Inovasi pendidikan diIndonesia masih sedikit menanamkan pembangunankesadaran membayar pajak yang direlasikan dengan persepsi korupsi sejak bangku sekolah dasar. Pemerintah melalui Kemendiknas perlu merancangkan kurikulum yang menjelaskan nilai serta manfaat yang dapat diperoleh dari membayarpajak. Karena membangun generasi yang sadar akan pajak akan sangat penting menyambut era bonus demografi. Bisa dibayangkan dampaknya dalam tax ratio yang mungkin bakal meningkat ditambah48
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak dengan semakin banyaknya wajib pajak (usia produktif), tentunya ini adalah peluang besar Indonesia untuk menyambut bonus demografi. Setelah Peningkatan Tax Ratio pemerintah Indonesia merupakan negara emerging market yang memiliki tax ratio dibawah angka 13%, hal ini bersinergi masih tergolong kecil. Idealnya rata-rata tax ratio membangun negara berkembang seperti Indonesia berada di kualitas SDM angka 17% yang berimbang dengan pertumbuhan Indonesia, niscaya ekonomi yang cukup baik. pengetahuan dan kesadaran akan Setelah pemerintah bersinergi membangun kualitas membayar pajak, SDM Indonesia, niscaya pengetahuan dan kesadaran memberikan akan membayar pajak, memberikan kontribusi buat kontribusi buat negeri, dan persepsi tentang korupsi akannegeri, dan persepsi berbanding lurus dengan dampak positif terhadap tentang korupsi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejak 2011, akan berbanding Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai lurus dengan program Inklusi Kesadaran Pajak dan sangat dampak positif diharapkan dapat mencetak generasi yang sadar pajak. Selain itu, peningkatkan persepsi tentang terhadap korupsi juga dapat dikombinasikan karena biasanya pertumbuhan praktik penghindaran pajak juga berkaitan tentang korupsi. Masyarakat yang sudah diedukasi tentang ekonomi pajak dan korupsi akan lebih mudah dalam mengerti Indonesia. keadaan Indonesia, dimana sekitar 75% pendanaan APBN berasal dari pajak. Pembentukan mental dan persepsi ini seharusnya dilakukan diawal (sejak dini) karena akan membentuk mindset yang baik bagi masyarakat Indonesia. Setelah itu, DJP yang ada di Indonesia dapat membentuk strategi dalam mencari 49
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak potensi pajak dan menutup celah-celah perpajakan. Dalam menciptakan Strategi lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah populasi masyarakat yang bangga dalam yaitu SIN dan integrasi data, administrasi berbasis membayar pajak online, simplifikasi sistem pembayaran pajak dan tidak dapat dilakukan spirit of law. Strategi SIN (Single Identity Number) dapat waktu singkat. sudah menjadi perbincangan sejak lama. SIN sangat berguna untuk diterapkan di Indonesia dengan tujuan integrasi dan akurasi data kependudukan, database, dan menyederhanakan sistem basis data administrasi. Prinsip SIN merupakan satu identitas yang menghubungkan ke hal-hal lainnya sepertinomor sertifikat, STNK, pelanggan PAM, Telkom, PLN, nomor BPKB serta data lainnya. Berikutnya adalahstrategi berbasis online yang merupakan tuntutan di era teknologi saat ini, sudah banyak transaksi yang dapat dilakukan secara online dan tantangan dalam melakukan administrasi secara online harus dapat dilakukan oleh Indonesia. Disamping itu, DJP juga dapat membentuk sebuah badan khusus yang bertugas khusus untuk mengawasi arus transaksi online yang terjadi di daerah otoritas setempat. Badan khusus ini berkoordinasi dengan bank lokal untuk meningkatkan pengawasan arus informasisehingga potensi pajak dapat dideteksi dengan baik. Saat ini, reformasi administrasi perpajakan sudah terlihat dengan hadirnya e-faktur, e-SPT, serta e-filing. Berhubungan dengan reformasi tersebut, sangat penting dalam mempertimbangkan simplifikasi sistem perpajakan. Hal ini dibutuhkan untuk terciptanya voluntary tax compliance (kepatuhan pajak secara sukarela). Spirit of Law merupakan pembuatan peraturanperundang-undangan perpajakan. Dimana peraturan tersebut akan mengatur tentang Tax Evasion, Tax Avoidance serta loopholes (peluang penghindaran pajak) lainnya. Disamping memikirkan tentang strategi pajak, pemerintah juga dapat belajar dari negara-negara yang sukses dalam menumbuhkan kesadaran pajak. Dalam menciptakan populasi masyarakat yang bangga dalam membayar pajak tidak dapat dilakukan dapat waktu singkat. Tidak adanya kontraprestasi secara langsung menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat menjadi skeptisterhadap pembayaran pajak. Pemerintah melalui DJP dapat merancang sebuah event tahunan yang50
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajakbukti dan kontraprestasi kepada publik. Selain itu,pelaporan penerimaan dan penggunaan pajak jugadapat dilakukan, agar publik dapat menilaitransparansi pemerintah.Dalam membentuk iklim perpajakan yang baikdiawali dengan meningkatkan kualitas barang danjasa publik. Peningkatan kualitas layananpendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudahandunia usaha, simplifikasi sistem perpajakan, dansikap saling percaya antara wajib pajak danpemerintah akan menjadi pemicu untuk patuhdalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengankualitas barang dan jasa yang meningkat diharapkantingkat kepatuhan juga meningkat.Momentum bonus demografi ini dapat menjadipeluang dalam memajukan Indonesia namun di sisilain juga dapat berubah menjadi bencana. Untukmeraih manfaat dari era bonus demografi inidiperlukan kerjasama dari seluruh elemenmasyarakat dan pemerintah sebagai Agent ofDevelopment agar manfaatnya dapat semakin kuat.Peluang dari era ini dapat memajukan kesejahteraan,memakmurkan masyarakat, dan memberikankontribusi terhadap pembangunan negara. 51
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakMenyelisik Base Erosion Rickfan Wijaya and Profit Shifting Universitas Gadjah Mada(BEPS) danTax Avoidance dalam IsuKesadaran PajakMasalah pajak pada berbagai negara di dunia hampir sama, dimulai dari sulitnya membangun kesadaran dalam membayar pajak sesuai proporsinya. Mayoritas perusahaan di seluruh dunia berupaya untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun illegal, terutama perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional melimpahkan keuntungannya ke negara yang memiliki tingkat pajak yang lebih rendah untuk meminimalkan pajak yang harus ditanggung sehingga mendapatkan laba yang lebih tinggi. Di sisi lain, pajak digunakan oleh negara sebagai instrumen utama untuk membangun bangsa dari wilayah yang tertinggal. Akibatnya, persaingan ekonomi menjadi tidak kompetitif karena adanya tindakan base erosion and profit shifting (BEPS) yang mematikan perusahaankecil di negara dengan tarif pajak rendah. Di sisi lain, negara dengan tarif pajak tinggi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari pajak yang seharusnya diperoleh karena adanya indikasi tax avoidance atas tindakan BEPS.Selain merugikan negara dan industri, perilaku BEPS menimbulkan masalah etika bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi nama baik perusahaan. Keputusan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak mengarah pada tindakan tax avoidance atau tax evasion menimbulkan perbedaan persepsi etika.52
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak Etika penghindaran pajak secara legal (tax avoidance) mungkin berbeda-beda setiap perusahaan, tetapi etika penghindaran pajak secara illegal (tax evasion) berimplikasi perusahaan memiliki etika pajak yang tidak baik. Etika atau tidaknya sebuah perusahaan berbeda-beda disebabkan karena persepsi dan esensi pajak yang berbeda untuk mencapai laba setinggi-tingginya. Itulah alasan utama perusahaan multinasional melakukan BEPS sebagai upaya tax avoidance atau tax evasion. Dalam perspektif Menurut etika utilitarian dalam bisnis, bisnis, filosofi utilitarianisme menjelaskan secara filosofi bahwa utilitarianisme setiap tindakan yang benar akan menghasilkan kebahagiaan, dan sebaliknya. Dalam perspektif mengindikasikan bisnis, filosofi utilitarianisme mengindikasikan setiap tindakan setiap tindakan perusahaan harus menciptakan suasana kompetitif yang mana setiap pihak yangperusahaan harus berkaitan dengan tindakan perusahaan akan saling menciptakan menguntungkan, termasuk dalam hal pembayaran suasana pajak. Secara definisi utilitarian, tindakan tax avoidance tidak dibenarkan dan melanggar etika. kompetitif yang Utilitarian memandang pajak sebagai upaya bantuanmana setiap pihak untuk mendistribusikan pendapatan dengan mengambil proporsi dari laba dan digunakan untuk yang berkaitan pembangunan program demi kesejahteraan secara dengan tindakan umum. Oleh karena itu, tindakan wajib pajak, baik perusahaan akan individu dan perusahaan yang melakukan tax avoidance menjadi tindakan yang tidak beretika saling karena menghambat program kesejahteraan umum. menguntungkan, Oleh karena itu, Organisation for Economic termasuk dalam Cooperation and Development (OECD) sebagai hal pembayaran organisasi antar pemerintah dalam bidang ekonomi memerangi tindakan BEPS dan tax avoidance. Pada pajak. Juli 2013, OECD meluncurkan program Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting yang menguatkan rumusan 15 aksi untuk mengantisipasi pajak korporasi pada level internasional. Dalam memperkuat posisi negara dalam memerangi BEPS yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional, OECD memperkuat aksi 3 yang mengatur tentang pengendali perusahaan luar negeri (CFC). Aksi 3 secara spesifik mengatur tentang 53
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak pengendalian terhadap penerimaan perusahaanyang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Aksi 3 didesain sebagai tindakan preventif untuk wajib pajak yang akan melakukan BEPS. Di sisi lain, aksi 3 memberikan wewenang bagi negara untuk menerima informasi operasional perusahaan secaralengkap dari negara lain sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan beban pajak yang ditetapkan. Aksi 3 CFC juga mengatur tentang penerapan dividen diakui sebagai pendapatan dan dasar perhitungan bagi wajib pajak dalam negeri. Aksi 3 ini didukung oleh 31 negara yang tergabung dengan OECD. Dengan adanya aksi ini, diharapkan otoritas pajak setiap negara, terutama negara berkembang, mampu dalam mengelola pajak dan memberikan instrumen hukum untuk menanggulangi tax avoidance. Saat ini, negara yang tergabung ke dalam OECD berupaya untuk memerangi BEPS. Berbagai negara telah menerapkan aksi 3, seperti Argentina, Belgium, Brazil, Canada, dan lainnya. Di Benua Asia, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang menerapkan CFC dengan konsisten dan integritas (Deloitte, 2015). Pada tingkat Asia Tenggara, India dan Singapura baru akan memperkenalkan aksi 3 ke dalam hukum domestiknya. Indonesia sudah menetapkan CFC pada tahun 1985, tetapi belum ada perkembangan lebih lanjut sehingga kebijakan CFC belum memadai. Tahun 1994, Indonesia telah menerapkan aksi 3 CFC bahkan Indonesia telah tergabung menjadi anggota inclusive framework on BEPS dan berkomitmen untuk melaksanakan BEPS Action Plan. Namun, komitmen pemerintah hanya mengikuti pada standar yang relevan dengan Indonesia pada saat itu pada UU no. 10 tahun 1994. Sejalan dengan perkembangannya, Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan dalam memperkuat pemberantasan BEPS dalam PMK no.256/PMK.03/2008. Perkembangan selama beberapa dekade, pemerintah menyadari terdapat celah yang menyebabkan penerapan aksi 3 CFC tidak berjalan dengan baik, terutama pada bagian dividen yang54
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajakbelum mengatur tentang jumlah dividen yang wajaruntuk dibagikan sehingga perusahaan dapatmenyembunyikan dividen yang seharusnyadibayarkan dan pada akhirnya tidak membayarpajak atas dividen tersebut.Pada tahun 2017, pemerintah mempertegasketentuan penetapan saat perolehan dividen bagiwajib pajak dalam negeri yang memiliki sahampengendali perusahaan luar negeri yang tidakterdaftar di bursa efek. Kebijakan ini telahdisesuaikan dengan aksi 3 CFC terbaru yangdikeluarkan OECD pada tahun 2013 yangditerjemahkan ke dalam PMK No.107/PKM.03/2017yang menggantikan PMK No.256/PMK.03/2008.Penerapan aksi CFC melalui Peraturan Menteriterbaru ini lebih berfokus pada pengakuan dividenbagi anak perusahaan.Penerapan PMK tahun 2017 memiliki substansi yanglebih luas. Walaupun sasaran yang dituju adalahlebih mengarah ke pembagian dividen yang berasaldari active income dan passive income, penetapanPMK ini telah mempresentasikan seluruh aspeklaporan keuangan perusahaan secara implisit.Dengan demikian, peraturan ini diharapkan mampumengatasi kecenderungan perusahaan dalam tidakmelaporkan dividen di dalam negeri danmeminimalkan penundaan dividen yangdibayarkan di luar negeri.Walaupun FDI outward flows Indonesia cenderungstagnan selama beberapa tahun terakhir (<200.000USD), jumlah pajak yang dibayarkan lebih dari 15%berdasarkan profit tax percentage commercial profitselama 3 tahun terakhir. Artinya, Indonesia berhasilmenerapkan aksi 3 CFC sebagai upaya meningkatkanisu kesadaran pembayaran pajak perusahaan secarabenar. Namun, pada beberapa tahun yang akandatang, Indonesia mungkin akan lebih ketatmenerapkan aksi 3 CFC melalui peraturan yang adasesuai dengan perkembangan ekonomi global. 55
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak Ahmad Azwar Batubara Merajut Pembangunan IAIN Sumatera Utara Negeri Sedari Dini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi, meresmikan langsung peluncuran penurunan tarifPPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dilansir oleh Tempo.co, adanya penurunan tarif pajak PPh UMKM menjadi angin segar bagi seluruh pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, tarif yang sebelumnya 1 persen, turun menjadi 0,5 persen. Dan mulai diberlakukan 1 Juli 2018 mendatang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya, selalumemiliki inovasi dan terobosan bagaimana cara agar masyarakat Indonesia selalu sadar untuk membayar pajak. Salah satu inovasi tersebut sebagaimana dikutip dari Majalah Media Keuangan Edisi Agustus 2015, yakni tentang penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah Barang Mewah (PPnBM), yang diharapkan mampu menstimulus daya beli masyarakat. Walaupun kebijakan penghapusanpajak PPnBM menurunkan penerimaan pajak, namun hal tersebut hanya bersifat jangka pendek. Selain menstimulus daya beli masyarakat, kebijakanpenghapusan sebagian besar objek PPnBM ini dapat membantu menjaga stabilitas perekenomian dalam jangka pendek yang selanjutnya dapat mengoptimalisasi penerimaan perpajakan dalam jangka panjang. Masih tentang inovasi, tak hanya sampai disitu, DJP kembali menggandeng pihak legislatif, dan eksekutif untuk mengesahkan UU Tax Amensty atau UU Pengampunan Pajak bagi seluruh56
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak Pembangunan Wajib Pajak (WP) atau pun bagi masyarakat yang yang merata, belum terdaftar sebagai WP dan melaporkan tidak akan kekayaannya di dalam negeri ataupun di luar negeri. mampu Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan berbagai terealisasikan macam kemudahan dan regulasi untuk menyadarkan kalau hanya masyarakat Indonesia akan pentingnya pajak. Namun tetap saja masih banyak masyarakat pemerintah saja Indonesia yang masih enggan untuk menaati yang bekerja, kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, Berbicara tentang regulasi perpajakan yang ada di tentu saja harus Indonesia, baik tarif pajak maupun regulasi lainnya ada dukungan yang berhubungan dengan pajak, masih sangat minim jumlahnya dibandingkan dengan negara- dari rakyat untuk negara di Eropa yang sudah maju. Melalui data yang memudahkan diambil dari Tempo.co mengenai perbandingan tarif pekerjaan PPh Indonesia dengan negara-negara di Eropa, kalau yang berat di Indonesia PPh badan sebesar 25%; PPh Orang Pribadi: Penghasilan Rp 36–50 juta: 5%, Penghasilan dalam meratakan Rp 50–250 juta: 15%, Penghasilan Rp 250–500 juta: seluruh 25%, Penghasilan lebih dari Rp 500 juta: 30%, sedangkan di negara lain Denmark: 55,56%, pembangunan Spanyol: 52%, Jepang: 50,84%, Portugal: 48%, yang ada di Inggris: 45%. Tingginya tarif PPh di berbagai negara maju seperti Denmark ataupun Jepang, berbanding Indonesia, salah lurus dengan kemajuan perekonomian maupun satu bentuk pembangunan infrastruktur di negaranya. Tentu saja dibarengi dengan pola pikir masyarakatnya yangdukungan tersebut sadar untuk membayar pajak. Dengan jumlah tarifmelalui membayar sebesar 25% saja, masih banyak yang enggan untuk melaksanakan kewajibannya, apalagi bila tarif pajak pajak. dinaikkan seperti tarif negara-negara maju diatas, Indonesia harus bangkit dan harus sadar. Pembangunan yang merata, tidak akan mampu terealisasikan kalau hanya pemerintah saja yang bekerja, tentu saja harus ada dukungan dari rakyat untuk memudahkan pekerjaan yang berat dalam meratakan seluruh pembangunan yang ada di Indonesia, salah satu bentuk dukungan tersebut melalui membayar pajak. Dalam buku Informasi APBN 2017 oleh Direktorat Jenderal Anggaran, disebutkan bahwa penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp1.498,9 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 11,3% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat ke belakang pada kebijakan APBN 2016, pemerintah menetapkan target 57
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai 75% atau sebesar Rp1.360,2 triliun. Penetapan target pendapatan dan perpajakan tersebut relatif lebih besar jika dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai Rp1.294,3 triliun. Kenaikan target peneri- maan perpajakan yang terus meningkat, tak lepas dari upaya presiden untuk membawa Indonesia berpindah strategi dari negara yang mengandalkan industri ekstraktif berbasis sumber daya alam (SDA) menuju negara yang modern dimana perpajakan menjadi motor utama pembangunan. Bagaikan mengukir di atas air, Indonesia tidak akan Bagaikanbisa menjadi negara maju kalau masyakaratnya saja mengukir di atas air, masih belum sadar akan pentingnya membayar Indonesia pajak. Jika dilihat dari pengertian pajak itu sendiri, tidak akan bisa Dr. Waluyo, M.Sc., Ak (2011:2): dalam bukunya yang menjadi negara berjudul Perpajakan Indonesia,“Pajak adalah iuran maju kalaumasyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) masyakaratnya saja masih belum yang terutang oleh yang wajib membayarnya sadar akan menurut peraturan-peraturan umum (Undang- pentingnya Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali membayar pajak. yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluran umum berhubung tugas negara menyelenggarakanpemerintahan.” Selaras dengan fungsi pajak sebagai redistribusi, pendapatan pajak yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum seperti fasilitas yang sudah kita gunakan seperti sekarang ini. Adanya bandara, pelabuhan, kereta api cepat, jalan tol, dan infrastrukur lainnya adalah salah satu bagian dari pajak yang selama ini dibayar olehmasyarakat Indonesia. Adilkah kita ketika orang lainyang membayar, kita yang menggunakannya? Masih banyaknya free-rider yang selama ini tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik, tetapi turut menikmati hasil pembangunan dari pajak? Kolaborasi dengan Semua Pihak Dalam peribahasa Indonesia menyebutkan,”buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya.” Kalau yang lebih tua sudah enggan, dan selalu mencaricara agar tidak membayar pajak, bagaimana generasi58
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak selanjutnya. Masih minimnya informasi dan edukasi mengenai pentingnya pajak bagi kesinambungan pembangunan Indonesia, tentu saja menjadi masalah krusial yang harus dipecahkan bersama. DJP dan/atau Kemenkeu perlu berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kemdikbud atau Kemenristekdikti untuk kembali merajut mental generasi muda Indonesia agar taat membayar pajak.Masih minimnya Mungkin hampir di seluruh tingkat pendidikan baik informasi dan SMP maupun SMA mempelajari mata pelajaran edukasi Ekonomi, namun yang menjadi kendala, seluruh mengenai siswa selalu disuguhkan dengan edukasi yang hanya pentingnya sekedar tahu tanpa mereka mencari tahu. Tahu pajak bagi pengertian apa itu pajak, apa saja fungsinya, namun tidak ditekankan ke mental siswa agar benar-benarkesinambungan tertanam sejak dini untuk sadar melaksanakan pembangunan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini yang penulis rasakan merupakan salah satuIndonesia, tentu penyebab kenapa masyarakat masih banyak yang saja menjadi belum sadar untuk taat membayar pajak. Pemahaman sadar akan pentingnya membayar masalah krusial pajak, harus ditekankan bagi seluruh civitas yang harus akademika di seluruh Universitas yang ada di dipecahkan Indonesia, bukan hanya di lembaga pendidikan bersama. tertentu saja. Karena tidak bisa dipungkiri, jika sedari dini sudah diajarkan untuk wajib taat pajak, maka hingga generasi selanjutnya juga akan pasti menjadi warga negara yang taat pajak dan juga sebaliknya. Seperti kalimat mutiara Soekarno, ”Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” 59
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakPajak Penting, Sadar Fadhilah Salsabilah PratiwiPajak Lebih Penting Universitas Indonesia Bicara soal pajak, setiap orang pasti mempunyai tanggapan yang berbeda-beda. Dalam satu pengertian, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang penyumbang terbesarnya adalah warga negara itu sendiri dan digunakan untuk mendorong terciptanya pembangunan. Peningkatan pembangunan di Indonesia menjadi sebuah tolak ukur tercapainya tujuan nasional berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Pajak dalam fungsinya, menciptakan pembangunan melalui pendanaan. Pajak menjadi sumber utama dan terbesar dalam penerimaan negara. Dalam APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun. Pengalokasian dana APBN belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun. Anggaran infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur baik di kota, desa maupun di perbatasan. Anggaran pendidikan sebesar 20% dan kesehatan 5% dari APBN. Bayangkan apabila setiap warga negara tidak membayar pajak, padahal pajak sebagai dana terbesar dalam APBN. Maka, setiap pembangunan nasional sulit untuk tercapai. Menariknya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia membuat sebuah fitur60
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak simulasi pengalokasian dana pajak yang masyarakat bayarkan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada negara dan mendorong kesadaran pajak. Dapat dilihat dari diagram dibawah ini, rincian uang pajak senilai Rp10.000.000 yang dibayarkan oleh masyarakat dengan pengalokasian terbesarnya Menciptakan Menciptakan pembangunan melalui pajak tidakpembangunan terlepas dari dorongan tingkat sadar pajak pada melalui pajak masyarakat. Pada kenyataannya, tingkat sadar pajaktidak terlepas pada masyarakat Indonesia masih rendah. Jika rasiodari dorongan pajak menurut Bank Dunia saat ini rata-rata sekitar 14,8%, maka Indonesia masih berada di kisaran tingkat sadar 11%. Tiga koma delapan persen mungkin terlihat pajak pada seperti angka yang kecil, namun dari angka tersebut pasti menimbulkan banyak tantangan dalam masyarakat. pembangunan. Apabila perolehan pajak dapat Pada dimaksimalkan dari kesadaran masyarakat membayar pajak, maka tantangan padakenyataannya, pembangunan pun akan terminimalisir sehingga tingkat sadar dapat mempercepat terwujudnya pajak pada kesejahteraan bangsa. masyarakat Indonesiamasih rendah. Dilansir dari liputan6.com, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat itu, Ken Dwijugiasteadi, 61
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak mengatakan bahwa masyarakat engganmembayar pajak karena ketidakpercayaan dengan Undang-Undang pajak, petugas pajak serta pengisian SPT yang dianggap ribet Ketidakpercayaan kepada petugas pajak timbul Meningkatkankarena takut uang pajak tersebut dikorupsi. Teringat kesadaranoleh masyarakat kasus penggelapan dana pajak oleh masyarakat untuk membayar Gayus Tambunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pajak tidak hanya saat ini berusaha meminimalisasi praktik korupsi di semata- mata lebih memperketat sektor pajak. Pengisian SPT yang dianggap ribet Undang-Undang sepertinya sudah bukan menjadi masalah lagi, yang mengatur ataupun memberi karena sekarang sudah ada berbagai kemudahan sanksi berupa efek yang ditawarkan oleh DJP melalui teknologi terkini. jera jika tidak membayar pajak, Mengisi SPT pun dapat dilakukan secara online melainkan harus melalui e-filling. Selain itu ada e-registration, e-bill- dibangun dariing dan e-faktur yang juga memudahkan masyarakat lubuk hati sehingga dalam membayar pajak. Alasan lain yang membuat memiliki rasa bahwa membayar masyarakat enggan membayar pajak yaitu ketika pajak berarti ikut masyarakat masih menganggap pengertian manfaat serta memajukan adalah memberikan keuntungan langsung bagi diri negara dan sendiri. Paradigma tersebut seharusnya bisa dilihat membantu sesama untuk menjadi lebih luas lagi bahwa manfaat tidak berarti hanya sejahtera bersama. langsung untuk diri sendiri tetapi dapat dirasakan Kecintaan terhadap negara membantu oleh semua orang dalam satu waktu yang sama. mendorong Manfaat tersebut dapat diperoleh dari membayar kesadaran dalampajak. Misalnya peningkatan infrastruktur jalan yang membayar pajak. bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pemerataan fasilitas pendidikan agar seluruh anak Indonesia dapat merasakan pendidikan yang layak baik di kota maupun di desa. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tidak hanya semata- mata lebih memperketat Undang-Undang yang mengatur ataupun memberi sanksi berupa efek jera jika tidak membayar pajak, melainkan harus dibangun darilubuk hati sehingga memiliki rasa bahwa membayar pajak berarti ikut serta memajukan negara dan membantu sesama untuk menjadi sejahtera bersama. Kecintaan terhadap negara membantu mendorong kesadaran dalam membayar pajak. DJP dan Kantor Pelayanan Pajak tidak bosan-bosanmembangun kesadaran membayar pajak masyarakatdengan berbagai cara interaktif dan menarik. Namun tidak ada salahnya sebagai warga negara, masyarakat pun berinisiatif62
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak sendiri mencari tahu tentang pajak. Salah satunya yaitu mengetahui fungsi pajak. Selain pajak Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara menciptakan yang aman, murah, dan berkelanjutan. Mungkinpembangunan, terdengar asing ditelinga masyarakat. Selama ini yang diketahui bahwa fungsi pajak antara lain fungsi pajak juga budgetair, fungsi regulasi dan fungsi alokasi. mendorong “Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang aman, murah, dan berkelanjutan. Yang dimak- Indonesia sud aman adalah derajat kemandirian negara yang menjadi tinggi dan terhindar dari intervensi negara lain atau Lembaga Pemberi Pinjaman, murah berarti negara negara yang tidak dibebani dengan kewajiban membayar bunga mandiri. sebagaimana kewajiban dalam obligasi, berkelanjutan mempresentasikan sumber-sumber pemungutan pajak ada di setiap aktivitas masyarakat sehingga selama pemerintah menjamin keamanan dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat maka akan selalu ada sumber penerimaan negara.” (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto,2014:45-46). Selain pajak menciptakan pembangunan, pajak juga mendorong Indonesia menjadi negara yang mandiri. Jika tidak ada pajak dan negara hanya mengandalkan pinjaman luar negeri, maka yang terjadi adalah hutang negara tidak akan ada habisnya kemudian yang lebih parahnya lagi, Indonesia akan sulit untuk menjadi negara yang maju dan mandiri karena selalu berkegantungan dengan negara lain. Pengedukasian diri dari fungsi pajak akan membawa masyarakat lebih mengenali manfaat pajak. Manfaat pajak walaupun tidak dapat dirasakan secara langsung tetapi jangkauannya sangat luas dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Maju dalam bidang internal menyejahterakan masyarakat maupun eksternal hubungan dengan negara lain. Edukasi pajak dapat dimulai dari sejak dini untuk menciptakan generasi sadar pajak. Salah satu contohnya terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi 4. Hal menarik terjadi ketika sedang menunggu giliran dipanggil untuk pelayanan pajak oleh pegawai disana. Terdapat televisi yang menayangkan video sosialisasi pajak. 63
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak Hal menarik tersebut ketika yang ditanyakan mengenai pajak adalah anak usia taman kanak- kanak. Saat ditanya mengenai pajak mereka tidak mengerti apa itu pajak. Kemudian saat mereka ditanya apakah mereka mau berbagi bekal makanan dengan temannya, mereka menjawab mau. Apakah mereka suka jika berbagi? Dan mereka pun menjawab suka. Pada dasarnnya mereka tahu bahwa berbagi itu menyenangkan. Pajak pun salah satu media untuk berbagi dengan sesama guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur.64
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakNora Galuh Candra Penggunaan SIN Guna Meningkatkan Universitas Brawijaya Kesadaran Pajak dan Mewujudkan Pembangunan Indonesia yang Berkesinambungan Setiap negara pastilah melaksanakan pembangunan, menurut Waluyo (2011:2) pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahtreraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan pembiayaan yang dapat diperoleh dari segi perpajakan. Pembiayaan dari segi perpajakan merupakan sumber pendapatan terpenting, karena memberi sumbangsih besar terhadap penerimaan negara. Contohnya pada tahun 2017 realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tercatat sebesar Rp1.151,5 triliun atau 89,74% dari target APBN-P 2017 (https://nusantara.news/). Namun, tingginya sumbangsih pajak terhadap APBN tidak diiringi dengan tingkat tax ratio yang tinggi Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian tax ratio Indonesia masih berada pada rentang 11% (https://nusantara.news/). Padahal, untuk dapat melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dibutuhkan tingkat tax ratio minimal 12,5% (https://nasional.kontan.co.id/). Di sisi lain, tingkat tax ratio yang rendah menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak juga rendah. Kepatuhan pajak merupakan kondisi di mana masyarakat secara sukarela ataupun terpaksa membayar kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu (https://student.cnnindonesia.com/). Timbulnya ketidakpatuhan dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak, anggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak dimanfaatkan 65
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak dengan baik, praktik penghindaran pajak, atau anggapan bahwa kecurangannya tidak akan terdeteksi salah satunya karena tidak terintegrasinya sistem informasi terkait identitas. Hal menarik tersebut ketika yang ditanyakan mengenai pajak adalah anak usia taman kanak- kanak. Saat ditanya mengenai pajak mereka tidak mengerti apa itu pajak. Kemudian saat mereka ditanya apakah mereka mau berbagi bekal makanan dengan temannya, mereka menjawab mau. Apakah mereka suka jika berbagi? Dan mereka pun menjawab suka. Pada dasarnnya mereka tahu bahwa berbagi itu menyenangkan. Pajak pun salah satu media untuk berbagi dengan sesama guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur.Kartu identitas yang berlaku di Indonesia adalah KTP, Pajak pun salah namun penduduk Indonesiajuga mengantongi kartu satu media untuk berbagi dengan identitas lainnya. Hal ini disebabkan oleh sesama guna kompleksnya urusan administrasi akibat setiap mewujudkan instansi memiliki regulasi tersendiri guna proses masyarakat yang identifikasi. Saat ini, sudah terdapat 29 dokumen sejahtera dan makmur. identitas yang dikeluarkan oleh 24 instansi (Ridwan, 2010:17). Tidak terintegrasinya sistem identitas, mengakibatkan berbagai permasalahan seperti sulitnya pemantauan tertib administrasi. Hal ini mengakibatkan data yang dimiliki tidak akurat akibat pendataan penduduk yang dilakukan berulang-ulang; biaya untuk updating data penduduk besar dan berujung pada inefisiensi. Selain itu, pada bidang perpajakan banyak wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, tidak melaporkan SPT, atau bahkan tidak menyetorkan kewajiban perpajakan sesuai dengan keadaan yangsebenarnya. Contohnya, sampai dengan tahun 2015, baru sekitar 29,4% dari total jumlah orang pribadi pekerja dan berpenghasilan yang terdaftar sebagai WP (wajib pajak) (http://www.pajak.go.id). Hal ini, berdampak pada banyaknya potensi pajak yang hilang dan ketidakadilan terhadap WP yang telah patuh. Maka, dibutuhkan sinergi informasiuntuk menghasilkan data kependudukan yang akurat dan ditampung dalam Database Kependudukan Nasional serta diakses dengan satu jalan.66
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakPengintegrasian sistem identitas dapat dilakukandengan mengusung konsep Single Identity Number(SIN). Lusmiarwan dalam Sutanta (2011:544)menyatakan bahwa SIN adalah sebuah nomoridentitas unik yang terintegrasi dengan gabungandata dari berbagai macam institusi pemerintah danswasta. Sehingga, bisa digunakan pada berbagaiinstansi, dan bisa menggantikan semua nomoridentitas dengan permasalahannya sertamempunyai sifat: unik, standard, struktur identitassama secara nasional, lengkap, permanen, danterintegrasi. Banyak negara sudah memiliki SINseperti Singapura, Malaysia, Thailand, AmerikaSerikat dan Canada (Sutanta, 2011:544).Sebenarnya, Pemerintah telah mengeluarkan Inpres3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan StrategiNasional Pengembangan e-Goverment danKeputusan Presiden No.72/2004 tentang SIN yangdirencanakan efektif berjalan pada tahun 2006(Sutanta, 2011:544). Lebih lanjut, Sutanta(2011:544) menjelaskan bahwa upaya yang telahditempuh oleh pemerintah adalah pengembanganSistem Informasi Kependudukan secara nasional,yaitu dengan penyelenggaraan pemerintahanberbasis elektronik. Namun, sampai saat inipemberlakuan SIN belum terlaksana sebagaimanayang diharapkan. Sebenarnya, Indonesia telahmemiliki konsep nomor identitas yang serupadengan SIN yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK).Bedasarkan pasal 12 UU No. 24 Tahun 2013 NIKadalah nomor yang bersifat unik atau khas, tunggal,berlaku seumur hidup, dan diterbitkan setelahdilakukan pencatatan biodata (http://dukcapil.kemendagri.go.id). Tak hanya itu seorang warganegara asing yang telah memiiki izin tinggal tetapjuga mengantongi NIK. NIK memuat banyakinformasi terkait identitas bahkan sampai dengandata keluarga. NIK juga telah digunakan sebagaidasar dalam penerbitan dokumen kependudukan,namun kemudian akan terbit nomor identitas lainsesuai dengan kebutuhan. Padahal, dari sifat danstrukturnya NIK dapat menjadi embrio dari padaSIN, yang perlu dilakukan adalah menggabungkansistem yang sudah ada di berbagai instansi dan satusama lain bisa saling berkomunikasi. Sisteminformasi yang telah terintegrasi akan membuat 67
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak input data lebih efisien, lengkap, verifikasi data lebih cepat, akurat, dan kemudian menghasilkan keluaran berupa informasi yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Data yang telah diolah kemudian disimpan dalam mekanisme tertentu agar mudah untuk digunakan dan ditampilkan kembali, sehingga tercipta databasenasional (Sutanta, 2011:23). Database nasional yang tercipta dapat diakses dan dibagi kepada seluruh instansi, namun untuk melakukan perubahan data hanya dapat dlakukan oleh instansi tertentu sesuai dengan kewenangannya, pihak pemilik NIK pun tidak memiliki kontrol terhadap protokoler. Penggunaan NIK sebagai SIN dan adanya database Pajak pun salah nasional akan sangat bermanfaat untuk bidang satu media untuk berbagi dengan perpajakan. Hal ini dikarenakan NIK yang dimiliki sesama guna sejak lahir akan membantu untuk pendaftaran dan mewujudkan masyarakat yang pelacakan WP sejak dini. Hal ini sesuai dengan sejahtera dan sistem administrasi perpajakan yang mana ketika makmur. seseorang itu dilahirkan maka ia telah memenuhisyarat subjektif sebagai wajib pajak. Selain itu, NIK yang memuat data terkait keluarga juga dapat membantu dalam penentuan tanggungan gunamenetapkan besaran pendapatan tidak kena pajak, kepemilikan aset, dan informasi vital lainya. Selanjutnya, database yang telah terintegrasi membuat akses informasi terkait data perbankan, penghasilan, kepemilikan aset, dan utang-piutang, lebih mudah ditelusuri dan akurat. Terakhir, DJP dapat menerapkan knowledge service sehingga dapat mengetahui identitas dan informasi menyeluruh tentang WP, memverifikasi data dan laporan yang diberikan WP, serta memantauaktivitas WP tanpa membuatnya merasa terganggu. Maka dari itu, pada akhirnya penerapan SIN dapat menyasar WP yang tidak patuh, dan mengurangi upaya untuk menghindari kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan, dengan diintegrasikannya data dan diberlakukannya SIN maka seluruh penduduk sejak dilahirkan otomatis terdaftar sebagai wajib pajak karena telah memenuhi persyaratan subjektif. Selajutnya, pada saat ia mulai memperoleh penghasilan atau memenuhi syarat objektif, data terkait pekerjaan serta aktivitas perbankan bahkan sampai dengan kepemilikan asetnya akan terekam68
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajaksehingga ia tak dapat lagi memanipulasi danmenghindari kewajiban perpajakannya, bahkansecara langsung terutang pajak. SIN juga membuatdata terkait WP menjadi tersusun secara rapi,lengkap, mudah ditelusuri setiap saat, sehingga jikadata bertambah atau berkurang tak sukar untukdipantau, serta dapat dimanfaatkan untukmemprediksi potensi pajak dengan akurat.Sistem ini dapat menciptakan masyarakat yangtertib secara adminitrasi dan berpengaruh secarasignifikan terhadap kepatuhan pajak, yang padaakhirnya mendongkrak penerimaan pepajakan dandapat memberikan penerimaan guna pembangunanyang berkesinambungan. 69
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakPercentage Designation: Nadia Daniati Strategi Jitu untuk Universitas IndonesiaMeningkatkanKesadaran Perpajakandi IndonesiaTercatat senilai Rp 4.855 triliun harta dideklarasikan sampai tanggal 31 Maret 2017 pada program Tax Amnesty. Dimana terdiri dari jumlah harta yang diungkap di dalam negeri Rp3.676 triliun, deklarasi di luar negeri Rp1.031 triliun dan repatriasi sebesar Rp147 triliun. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah mengalami banyak sekali kasus penggelapan pajakdiantaranya kasus Gayus Tambunan (2009), PT Asian Agri Group (2011), PT Mutiara Virgo (2012), seorang pengusaha di Sumbawa (2014), CV Bumi Raya(2016), dan tiga pengusaha di Medan (2017). Bahkan skandal Paradise Papers (2017), terdapat beberapa tokoh publik melakukan praktik penghindaran pajak ke wilayah bebas pajak. Berita-berita tersebut sangat memprihatinkan karena mencerminkan rendahnya kepatuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Padahal siapa lagi yang akan membantu negara jika bukan rakyatnya sendiri. Semua ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) baik dalam bentuk penghindaran pajak maupun penggelapan pajak berakar dari rendahnya kesadaran. Daroyani (2010) dalam Beti (2016) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2017, targetrasio kepatuhan formal WP Badan dan Orang Pribadi (OP) Non Karyawan sebesar 50% dengan realisasi sebesar 62,96%. Sedangkan, target rasio pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran sebesar 25% dengan realisasi 32,73%. Kemudian, realisasi70
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak Percentage penerimaan negara tahun 2017 sebesar Rp1.339,8 Designation triliun atau 91% dari target. Hal ini menjadi bukti bahwa strategi-strategi yang telah digencarkan DJP adalah telah berhasil meningkatkan kesadaran WP. Namun,mekanisme yang sadar pajak harus terus ditingkatkan supayamemberikan hak pembangunan Indonesia terus berkesinambungan.kepada WP untuk Maka mekanisme Percentage Designation mengalokasikan merupakan alternatif solusi yang tepat dan terbuktibeberapa bagian mampu meningkatkan kesadaran perpajakan, dimana WP dapat memilih penyaluran sebagian dari pajak uang pajak yang dibayarkan kepada pihak-pihak penghasilan atau tempat-tempat tertentu yang telah disahkan yang dibayarkan oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, strategi jitu ini perlu diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran perpajakan di Indonesia. kepentingan Hutang negara semakin banyak Tidak ada dana untuk pembangunan publik. Pendapatan negara berkurang Berkurangnya kepercayaan masyarakat Penggelapan Pajak Penghindaran pajak WP tidak patuh Rendahnya pengetahuan pajak Birokrasi yang ribet dan lama Rendahnya kesadaran WP Analisis Pohon Masalah Apa itu Percentage Designation? Percentage Designation adalah mekanisme yang memberikan hak kepada WP untuk mengalokasikan beberapa bagian dari pajak penghasilan yang dibayarkan untuk kepentingan publik (Marianna Török, 2016). Mekanisme ini pertama kali diperkenalkan di Hongaria pada tahun 1996 dengan alokasi 1% dari pajak yang dibayar. Kemudian, muncul di negara-negara Eropa Barat, berevolusi di negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur dengan persentase alokasi yang berbeda-beda. Penerima dari alokasi uang pajak tersebut merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 71
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak atau organisasi nirlaba yang tidak termasuk ke dalam alokasi pajak yang telah disusun oleh pemerintah, baik berupa yayasan, perkumpulan maupun organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan rilis per Juli 2017, di Indonesia ada 344.039 jumlah organisasi kemasyarakatan. Sedangkan, sejumlah 321.482 organisasi berbentuk yayasan dan perkumpulan. Misalnya, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Dompet Dhuafa Indonesia, Yayasan Kebun Raya Indonesia dan lain-lain. Mengapa Indonesia Harus Menerapkan Sehingga, Mekanisme Percentage Designation? Percentage DesignationBerdasarkan beberapa hasil penelitian membuktikan memiliki keberhasilan penerapan Percentage Designation di kontribusi beberapa negara Eropa. Di Slovakia, semenjak penting menerapkan mekanisme ini, pendapatan menjadi untuk jauh lebih tinggi, mulai dari sekitar 30 juta € pada meningkatkan tahun 2004 hingga lebih dari 55 juta € pada tahun kesadaran 2009 (Fedor Blaščák, 2016). dan partisipasi Di Lithuania, mekanisme ini telah menjadi kom- para ponen permanen dan penting dalam filantropi, pembayar pajak .dana yang disalurkan mampu membantu ribuan LSM mencapai sasaran manfaat publik. Bahkan, tugas sekunder yang penting yaitu mendidik warga Lithuania tentang pajak pribadi telah berhasil diselesaikan. Di Hongaria, berdasarkan analisis komparatif data dari tahun 1997-2011, jumlah pembayar pajak menunjukkan peningkatan yang signifikan dan stabil. Sehingga, Percentage Designation memiliki kontribusi penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi para pembayar pajak (Andrei Brighidin, 2013).Dampak Positif Apabila Mekanisme Percentage Designation Diterapkan di Indonesia Pertama, mendorong pemikiran filantropis dalam masyarakat. Dengan menunjuk kepada LSM, warga akan menjadi lebih sadar akan penyebab khusus kepentingan publik (Andrei Brighidin, 2013). Dari pemikiran filantropis ini akan menimbulkan masyarakat Indonesia yang dermawan dan bersuka rela dalam membayar pajak. Sekaligus pengamalannilai-nilai Pancasila yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.72
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak Dalam memperkuat kontrol uang pajak. Dengan diberinya penerapan kesempatan kepada WP untuk membuat keputusan mekanisme otonom atas penggunaan sebagian dari pajak yang Percentage dibayar merupakan bentuk demokrasi langsung. Designation Sehingga, masyarakat akan sadar bahwa pembayar di Indonesia pajak benar-benar memiliki suara dalam bagaimana tentunya harus uang pajak digunakan. dikaji ulang Ketiga, meningkatkan daya tanggap, transparansi terlebih dahulu, dan akuntabilitas sektor nirlaba. Akhir-akhir ini kemudian sering ditemui masalah penyalagunaan ormas disesuaikan seperti dijadikannya sarana pencucian uang dan tindak kriminal seperti korupsi, penipuan dan dengan penggelapan. Selain itu, lemahnya manajemen karakteristik dan ormas banyak disalahgunakan untuk pendanaan kegiatan separatis yang mengancam disintegritas hukum yang bangsa. Dengan diterapkannya mekanisme ini, LSM berlaku untuk harus berupaya meyakinkan warga supaya mendukung mereka dengan memperkuat menentukan komunikasi dengan masyarakat. Dengan menerima berapa sumbangan dari para pemangku kepentingan, LSM akan bertanggung jawab langsung kepada merekapresentase alokasi dalam hal bagaimana dana pajak tersebut yang cocok untuk dibelanjakan. Selain itu, karena LSM harus tunduk diterapkan di pada persyaratan pelaporan, transparansi akan Indonesia, siapa meningkat dan mengurangi kemungkinan saja pihak atau penyalahgunaan dana. Dalam penerapan mekanisme Percentagetempat yang dapat Designation di Indonesia tentunya harus dikaji menerima alokasi ulang terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan karakteristik dan hukum yang berlaku untuk Percentage menentukan berapa presentase alokasi yang cocok Designation. untuk diterapkan di Indonesia, siapa saja pihak atau tempat yang dapat menerima alokasi Percentage Designation. Penerapan mekanisme ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran perpajakan akan lebih optimal apabila didukung dengan literasi pendidikan kesadaran pajak mulai dari usia dini yang diajarkan di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Sehingga target pemerintah meningkatkan kesadaran perpajakan akan tercapai. 73
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakPortal Pengaduan Salsabila Ananda Politeknik KeuanganMasyarakat dan Negara STANSosialisasi secaraDaring dalamPeningkatanKesadaran Pajak Tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah bagaimana meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, khususnya yang menjadi kegiatan prioritas yang tercantum dalam RPJMN. Penerimaan negara sebagianbesar berasal dari perpajakan, namun kesadaran akan membayar pajak masih menjadi masalah hingga saat ini. Dikutip dari Investor Daily, tercatat bahwa hingga saat ini rasio pajak (tax ratio) di Indonesia sebesar 10,8%, masih jauh dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN. Padahal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, International Monetary Fund (IMF) menetapkan batas minimum rasio pajak sebesar 12,5% dari PDB. Disamping itu, sesuai mandat dari Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah terpencil seakan menjadi tema dalam pemerintahannya selama beberapa tahun terakhir. Tersedianya sarana infrastruktur yang maju telah terbukti menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Maka tak heran apabila negara menghabiskan banyak dana untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Namun, banyaknya dana yang dibutuhkan tak sejalan dengan penerimaannegara yang tak mencapai target, menyebabkan74
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak negara harus mengambil langkah dengan berhutang pada negara lain maupun pihak swasta. Menurut pendapat mantan Direktur Jenderal Pajak saat itu, Ken Dwijugiasteadi, pada 2016, setidaknya ada 7 alasan mengapa penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, salah satunya adalah kurangnya informasi di masyarakat mengenai pemanfaatan uang pajak. Salah satu sebab Umumnya masyarakat melihat penggunaan uang lainnya adalah pajak hanya pada yang ada di sekitar mereka, tingkat seperti berbagai macam subsidi, perbaikan jalan kepercayaan yang umum dilewati, ataupun pembangunan jalan masyarakat tol di perkotaan. Pada akhirnya, seringkali terhadap masyarakat menanyakan kemana saja uang pajak yang telah mereka bayarkanpemerintah masih dimanfaatkan oleh negara.tergolong rendah. Terlebih lagi, saat ini banyak sekali oknum yang Banyaknya berita menyebarkan informasi mengenai dampak pajak yang dapat dirasakan warganya di beberapa negara tak sedap maju, seperti jaminan sosial sejak dilahirkan, mengenai pendidikan gratis, dan lainnya. Padahal bila segelintir oknum ditelusuri lebih lanjut, pernyataan oknum-oknum telah merusak tersebut tidak mempertimbangkan besaran pajak kepercayaan yang harus disumbangkan warganya kepada masyarakat negara yang jauh lebih besar dibandingkan pajak terhadap di Indonesia. pemerintah. Salah satu sebab lainnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih tergolong rendah. Banyaknya berita tak sedap mengenai segelintir oknum telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka hal ini juga perlu menjadi tugas yang harus segera diselesaikan agar kerelaan dalam membayar pajak di masyarakat dapat meningkat. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa urgensi meningkatkan upaya demi peningkatan penerimaan pajak bukanlah satu-satunya tanggung jawab yang harus diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan juga semua kementerian dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan negara. Pentingnya sosialisasi dan edukasi masyarakat terhadap pemanfaatan uang pajak harus semakin 75
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak digencarkan agar kesadaran mereka mengenaikontribusi kepada negara melalui pajak meningkat. Di era digital seperti saat ini, berbagai informasi dapat tersebar secara mudah dan cepat. Sosialisasi konvensional seperti kegiatan tatap muka seharusnya bukan lagi menjadi program utama dalam program edukasi masyarakat terkait pentingnya pajak. Pemerintah harus mengambil langkah inovasi agar transparansi pemanfaatanpajak dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Di era digital Internet Indonesia (APJII), sepanjang 2017 terdapat seperti saat ini, berbagai informasi lebih dari 50% populasi di Indonesia telah dapat tersebar terhubung dengan internet. Melihat potensi yang secara mudah ada, sudah seharusnya pemerintah memanfaatkan dan cepat. Sosialisasi keadaan ini dengan membuat wadah terkait konvensional informasi pemanfaatan pajak yang mudah seperti kegiatan dipahami masyarakat. tatap muka seharusnya bukan Banyaknya kegiatan yang dilakukan pemerintah lagibiasanya hanya diinfokan dalam portal kementerian menjadi program utama dalam masing-masing sehingga masyarakat tidak program edukasi mendapatkan akses yang mudah dan efisien terkait masyarakat terkait pentingnya pajak. berita pembangunan nasional. Pemerintah dapat menunjuk kementerian yang dirasa cocok untuk membuat dan mengelola sebuah portal yang memberikan informasi terkait kegiatan apa saja yang tengah dilakukan pemerintah di berbagai daerah sehingga masyarakat dapat melihat pemanfaatan pajak secara nyata selain dari apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar mereka. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, kementerian yang di tunjuk harus berintegrasi dengan berbagai kementerian yang menjalankan proyek-proyek tersebut agar informasi yangterdapat dalam portal dapat terus di perbarui secara berkala. Informasi yang disediakan dapat berupa foto perkembangan proyek tersebut, sumber dana proyek, rincian anggaran yang dibutuhkan dan jumlah realisasinya, pihak yang mengelola, dan hal-hal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Alternatif lainnya, kementerian yang di tunjuk dapat76
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak membuat sebuah portal pengaduan masyarakat terkait pembangunan dan perbaikan yang harus segera dilakukan di daerahnya, khususnya bagi daerah yang cukup jauh dari perkotaan. Pengadu harus menyertakan foto dan data-data yang diperlukan untuk menjamin kredibiltas pengaduan. Atas pengaduan tersebut dapat menjadi saran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di daerah masing-masing.Apabila segelintir Selanjutnya, pemerintah harus menindaklanjuti anak muda yang atas pengaduan yang dilakukan dengan percaya bahwa merealisasikannya secara nyata serta konsisten pembangunan dalam pengelolaan portal dengan terus Indonesia juga memperbarui informasi agar sosialisasi secara tergantung pada daring dapat terus berjalan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya peningkatanpenerimaan pajak pajak melalui edukasi masyarakat. berhasil Dengan adanya portal pengaduan seperti ini, diharapkan masyarakat akan lebih tergerak dalam mengedukasi membayar pajak karena merasa memiliki andil anak muda dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Terlebih lagi, apabila pemerintah lainnya, tentu benar-benar mewujudkan pembangunan yang dalam beberapa berasal dari pengaduan masyarakat tentu dapat memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat tahun kedepan menengah kebawah karena mendapatkan perhatianpenerimaan pajak langsung atas keadaan di lingkungannya yang sulit di jangkau. dapat semakin Apabila kepercayaan segelintir masyarakat,meningkat begitu khususnya anak muda yang dikenal memiliki pemikiran kritis terhadap pemerintah, baik secara pula rasio pajak langsung maupun tidak langsung mereka akan di Indonesia. mempermudah beban pemerintah dalam mengedukasi masyarakat lainnya dengan membuat berbagai macam pemberitaan yang postif di berbagai media, khususnya media sosial yang notabene penggunanya adalah sesama anak muda. Mengapa sasarannya anak muda? Karena merekalah yang akan berkewajiban membangun negara dan membayar pajak. Apabila segelintir anak muda yang percaya bahwa pembangunan Indonesia juga tergantung pada penerimaan pajak berhasil mengedukasi anak muda lainnya, tentu dalam 77
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak beberapa tahun kedepan penerimaan pajak dapat semakin meningkat begitu pula rasio pajak di Indonesia. Pada akhirnya, jika pemerintah menginginkan kesadaran membayar pajak meningkat, pemerintah harus membuka pikiran masyarakat mengenai kontribusi pembangunan negara dengan sosialiasi yang efektif dan mudah dipahami serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat terlibat langsung dalam pengalokasian dana pajak.78
Eti Nurmawati Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakInstitut Pertanian Bogor Sadar pajak untuk tercapainya pemerataan pembangunan di Indonesia Liburan bersama keluarga tercinta telah usai, apa yang Anda rasakan selama liburan tahun 2018 ini? Tidak dapat dipungkiri bahwa rasa nyaman dalam sepanjang perjalanan menuju tempat liburan pasti lebih didambakan, karena perjalanan akan sangat membosankan jika infrastruktur kurang memadai. Oleh karenanya, mendambakan pemerataan pembangunan negara ini sangat membutuhkan kontribusi warga negara Indonesia yang sudah seharusnya sadar akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara. Dampak dari kepatuhan membayar pajak warga Indonesia akan menciptakan kesinambungan pembangunan negara, terutama dalam pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pemerataan pembangunan di Indonesia sangatlah didambakan oleh masyarakat yang masih tinggal di berbagai pelosok desa yang masih sulit dijangkau dalam pendistribusian logistik. Hal ini dikarenakan akses jalan untuk menuju ke wilayah tersebut masih sulit dijangkau, sehingga perlunya peran pemerintah mengutamakan pembangunan jalan terlebih dahulu untuk memudahkan pemerataan pembangunan. Usaha pemerintah ini telah tercermin pada total anggaran dalam APBN 2018: Rp335,5 Triliun untuk belanja pemerintah pusat dalam bidang ekonomi. tergantung pada penerimaan pajak berhasil mengedukasi anak muda lainnya, tentu dalam. Alokasi ini digunakan untuk pencapaian sasaran antara lain (1) pembangunan 79
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak jalur KA sepanjang 639 km; (2) pembangunan LRT sepanjang 23 km; (3) pembangunan jalan barusepanjang 832 km; (4) pembangunan 15 bendungan baru dan 92 unit embung baru; (5) pembangunan 15.373 m jembatan baru; (6) pembangunan 17 lokasi pelabuhan laut; (7) pembangunan bandarabaru di 8 lokasi; (8) pembangunan 947 km irigasi; (9) penyediaan jaringan tulang punggung serat optiknasional (Palapa Ring) pada 57 kab/kota; (10) penye- diaan 70 persen satelit multifungsi; dan (11) penye- diaan akses base transceiver station/BTS. Mengubah mindset untuk sadar akan pentingnya Mengubah mindset pajak memang tidaklah mudah, hal terdasar yang untuk sadar akan pentingnya pajak dapat dilakukan oleh warga Indonesia adalah memang tidaklah memulainya dengan diri sendiri dan wajib mudah, hal terdasar yang dapat dilakukan memahami terlebih dahulu apa itu pajak dan untuk oleh warga Indonesia siapa pajak yang kita bayarkan. Menurut UU KUP adalah memulainya Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pengertian dengan diri sendiri dan wajib memahami pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terlebih dahuluterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat apa itu pajak danmemaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak untuk siapa pajak yang kita bayarkan. mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dapat diketahui bahwa anggaran pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 T. Sebesar 85,4% atau Rp 1.618,1 T pemerintah masih mengandalkan dari pajak, sekitar 14,5% atau Rp 275,4 T berasal dari PNBP (Penerimaan NegaraBukan Pajak), dan sisanya 0,1% atau Rp 1,2 T berasal dari hibah (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018). Rasa enggan untuk membayar pajak biasanya dikarenakan berbagai macam faktor, salah satu faktornya adalah terlalu tingginya tarif pajak yang dikenakan dan terlalu banyaknya jenis pajak yang dipungut dari warga Indonesia. Sehingga mindset warga Indonesia jika menjadi wajib pajak orang pribadi (WP OP) ataupun badan (WP Badan), yangtaat membayar pajak itu dapat menjadi jatuh miskin, karena semua penghasilan dan hartanya akan dipungut dan dipotong pajak. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak akan terus diupayakan demi kesinambungan80
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak Kasus korupsi pembangunan negara, hal ini dapat dilihat padadari pejabat negara berita terhangat saat ini Presiden kita Bapak Jokowi baru saja mengumumkan pemangkasan tarif PPh di Indonesia Final UMKM menjadi 0,5% dari tarif awal 1% padamenjadi salah satu tanggal 22 Juni 2018 di Jatim Expo Surabaya, patokan baik atau bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan tidaknya sistem kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpaja- perpajakan di kan, dan lebih meberikan keadilan kepada wajib pajak serta memberikan kesempatan kepada pengu- negara ini, karena saha UMKM lain untuk berkontribusi kepada negara. uang yang Pola pikir negatif di kalangan masyarakat Indonesia mengenai sistem perpajakan masih lebih dominan dikorupsi sudah daripada positifnya. Kasus korupsi dari pejabat pasti uang negara di Indonesia menjadi salah satu patokan baik atau tidaknya sistem perpajakan di negara ini, rakyat, dan uang karena uang yang dikorupsi sudah pasti uang rakyat yang rakyat, dan uang rakyat yang mengalir di kas negara mayoritas berasal dari penerimaan pajak, inilah mengalir di kas salah satu alasan warga Indonesia tidak taat pajak, negara mayoritas karena mereka khawatir uang yang sudah disetorkan kepada kas negara malah jatuh ke tangan berasal dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tugas dan penerimaan pajak, tantangan pemerintah adalah meyakinkan masyarakatIndonesia agar dapat percaya bahwa inilah salah satu pemerintah yang menjalankan tugas di perpajakan alasan warga benar-benar amanah menjalankan tugasnya dengan Indonesia baik, tidak ada kecurangan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas kerjanya. Semakin sedikit angka tidak taat pajak. koruptor di wilayah pemerintahan maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemerintah. Meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia tak semudah membalikkan kedua telapak tangan, namun mau tidak mau pemerintah memang harus meyakinkan masyarakat atas pengalokasian kas negara yang berasal dari penerimaan pajak tersebut benar-benar dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat lagi. Untuk membuktikan pengalokasian tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memperkenalkan fitur ‘alokasi pajakmu’ yang dapat diakses pada (https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu). Fitur ini merupakan simulasi yang memberikan 81
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak gambaran atas penggunaan uang pajak masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita selaku warga Indonesia yang telah berusaha untuk sadar akan pentingnya pajak, harus mendukung pemerintah untuk semakin terbuka dalam mengalokasikan kontribusi kita untuk belanja pemerintah pusat dan alokasi untuk belanja pemerintah daerah. Pedoman kebijakan fiskal di Indonesia harus lebih karena yangmengutamakan keberlanjutan dan kepastian dalam dibutuhkan negara ini sebenarnya penerimaan pajak, daripada mengutamakan penerimaan yangpenerimaan pajak yang besar namun hanya berlaku kontinu dan pasti, demi sebentar saja. Menurut saya, jika pemerintah pembangunan mengaplikasikan kebijakan fiskal yang hanya berkelanjutan berlaku dalam kurun waktu tertentu sangat tidak di negara ini efektif dan efisien, karena yang dibutuhkan negara ini sebenarnya penerimaan yang kontinu dan pasti, demi pembangunan berkelanjutan di negara ini.Menetapkan tarif pajak yang rendah sesuai proporsi masing-masing dari jenis pajak yang sudah diperhitungkan secara matang dengan prinsip keadilan (sesuai porsi jenis pajak yang bersangkutan) itu lebih efektif dan terdapat peluang besar untuk meningkatkan masyarakat taat pajak yang berkelanjutan, dan juga dapat meningkatkan daya tarik para investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia, karena sudah tidak ditakutkan lagi dengan pajak. Seperti pribahasa yang sudah tidak asing lagi di telinga kita “sedikit demi sedikit lama-lamamenjadi bukit”. Kebijakan fiskal dalam menetapkan tarif pajak yang rendah tapi menghasilkan penerimaan kas negara yang kontinu dan pasti, juga didukung oleh ketegasan hukum, yakin bisa berjalan sesuai target, karena jika tarif pajak yang dibebankan tidak terlalu besar, otomatis akan mengubah mindset masyarakat dari yang awalnya “membayar pajak bisa jatuh miskin” menjadi “membayar pajak bisa meningkatkan kesejahteraan negara”.82
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak Indah Ramadhani Selebgram, Bisnis, dan PajakUniversitas Gadjah Mada Selebriti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang terkenal atau mahsyur (biasanya tentang artis). Mikro menurut KBBI adalah kecil; tipis; sempit. Maka selebriti mikro bisa didefinisikan sebagai orang yang terkenal dalam lingkungan yang lebih sempit. Media sosial menjadi salah satu media bagi selebriti mikro untuk mengekspos karya atau konten agar menarik perhatian netizen dan menaikkan popularitas. Selebriti mikro lebih mengecil maknanya dibanding selebriti pada umumnya. Selebriti mikro tidak diharuskan mengikuti casting film untuk memainkan peran di film, tetapi mereka dapat mengatur sendiri isi konten di akun media sosial. Konten tersebut kebanyakan produk komersial yang diunggah di media sosial dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, media sosial khususnya “Instagram” memiliki nama tersendiri sebagai selebriti mikro yang bisa disebut sebagai selebriti Instagram (selebgram). Fitur-fitur di Instagram seperti likes, comments, viewers, followers, dan lain sebagainya mengakibatkan terjadinya pergeseran definisi popularitas selebriti tersebut dan model respon masyarakat. Popularitas dinilai dari banyaknya followers yang dimiliki oleh selebgram tersebut. Ketenaran konten yang diunggah oleh sang selebgram dinilai dari jumlah likes, comments, viewers dari masyarakat. Lalu, model respon masyarakat sebagai netizen menjadi lebih aktif karena dapat memberikan respon secara langsung 83
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak lewat comments dan likes. Oleh karena itu, selebgram berusaha untuk membuat konten semenarik mungkin agar menarik perhatian netizen. Sehingga, mereka dapat meraup keuntungan ketika konten tersebut menjadi viral di Instagram. Seseorang yang menjadi selebgram terkenal yang Kesalahan tersebut mampu menarik perhatian masyarakat akan mampu adalah belum adanya menarik perhatian para penjual barang-barang penerapan aturan seperti penjual kosmetik, pakaian, makanan, dan pajak khusus untuk selebriti Instagram lain-lain. Para penjual tertarik untuk ini. Padahal mempercayakan barang-barang mereka untuk mereka dipromosikan oleh endorser agar menjadi terkenal memanfaatkan dan menambah pemasukan pembelian. Oleh karena media sosial baru itu, penjual barang-barang tersebut rela merogoh ini sebagai ladang mencari uang dan uang yang banyak sesuai dengan tarif yang dapat meraup diletakkan oleh para endorser. Kesempatan ini tidak keuntungan lebih besar dari pada mereka sia-siakan, mereka gunakan untuk meraup pekerjaan kantoran. keuntungan lebih. Mereka membuat sebuah video atau foto dengan caption yang menarik perhatian netizen untuk mempromosikan barang-barang yang diminta oleh sang penjual dengan sangat menarik.Lalu, hasil video atau foto tersebut akan diunggah di akun Instagram mereka. Selebgram tersebut akan disebut sebagai endorser. Dalam praktiknya, sebagai endorser seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dapat meraup keuntungan kurang lebih 20 juta untuk sekalipromosi. Contoh lainnya adalah Zaskia Addya Mecca mematok harga 6 juta untuk sekali posting di akunnya. Contoh lainnya lagi ialah Awkarin yang mematok harga 1 juta untuk sekali mempromosikan barang. Untuk jangka waktu sebulan mereka dapat mengunggah berkali-kali tergantung kesanggupan mereka dalam mempromosikan barang. Sehingga, penghasilan mereka bisa hingga puluhan juta. Halini membuat mereka sebagai endorser mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam peningkatan pendapatan. Namun, ada kesalahan yang belum diterapkan di Indonesia. Kesalahan tersebut adalah belum adanya penerapan aturan pajak khusus untuk selebriti Instagram ini. Padahal mereka memanfaatkan media sosial baru ini sebagai ladang mencari uang dan dapat meraup keuntungan lebih besar dari pada pekerjaan kantoran. Alasan lainnya adalah sesuai dengan84
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakUndang-undang Nomor 36 Tahun 2008pasal 7 ayat 1 tentang pajak penghasilan yangpada intinya, bahwa penghasilan tidak kena pajakpertahun adalah dibawah Rp15.840.000. Makasudah jelas para endorser yang memilikipenghasilan di atas peraturan yang sudahberlaku harus membayar pajak.Sekarang, pemerintah belum membuat peraturankhusus atau bersikap tegas kepada para endorser.Pemerintah yang sudah terbiasa menghadapibisnis yang mempunyai kontak fisik sudahseharusnya memiliki cara jitu dan cara baru untukmengawasi para endorser karena yang merekapakai untuk berpenghasilan adalah cara yang baru.Mereka menggunakan media sosial. Medan yangdigunakan bukan lagi di dunia nyata namun di duniamaya. Pemerintah masih belum bertindak apapundan hanya mengharapkan kesadaran dirimasing-masing (self assessment system) untukmelaporkan penghasilan mereka kepada badanpemerintahan yang terkait. Alhasil, timbul kelalaiandari para endorser yang berperilaku tidak inginmembayarkan pajak.Padahal, menurut Direktur Potensi Kepatuhandan Penerimaan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal,pemerintah bisa mendapatkan pemasukan hingga1,2 miliar dollar AS atau setara Rp15,6 triliun jikabisa menarik pajak dari kegiatan di media sosialtersebut. Potensi dari para endorser ini dapatmenambah pemasukan pajak Indonesia.Seperti yang dikatakan oleh Menteri KeuanganIndonesia, Sri Mulyani, “Penghasilan pajak dariRp1 triliun yang sama dengan membangun3.541 meter jembatan, atau membangun 155 kmjalan, 52.631 ha sawah, 11.900 rumah prajurit,bantuan 306 ribu ton pupuk kepada petani,hingga gaji 10.000 Polri dalam setahun”.Maka, sudah seharusnya pemerintah sadar akanpeluang ini agar pendapatan yang seharusnyadapat membantu negara tidak disia-siakan begitusaja. Pendapatan pajak ini akan sangat membantupembangunan di berbagai sektor untuk Indonesia.Para endorser untuk sementara waktu jugaseharusnya memiliki kesadaran dalam diri 85
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak masing-masing agar dapat memajukan negara ini. Dengan melakukan pembayaran terhadap pajak, kita dapat mempermudah negara ini menyelesaikan berbagai masalah seperti peningkatan fasilitas kesehatan agar mendukung program Indonesia sehat dan menolong orang yang sedang sakit, peningkatan fasilitas pendidikan untuk anak-anak Indonesia, penanggulangan bencana, peningkatan pembangunan dan infrastruktur transportasi, peningkatan keamanan dan ketahanan negara, dan lain sebagainya.86
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakLampiran 1 87
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak Lampiran 2 Pengumuman Hasil Lomba Lomba Menulis Artikel Pajak Untuk Mahasiswa 2018 Juara I I Putu Idne Wijanoka Hariyanto | Politeknik Keuangan Negara STAN Judul : “Lahirnya Gensapa Tetew Sang Typebeast Cerdas Pembangun Bangsa ” Juara II Nilasari | Universitas Hasanudin Judul : “Gerakan Sajak (Sadar Pajak): Upaya Peningkatan Kesadaran Pajak Bagi Generasi Milenial Guna Mewujudkan Pembangunan Berkesinambungan” Juara III Nadia Daniati | Universitas Indonesia Judul : “Percentage Designation: Strategi Jitu untuk Meningkatkan Kesadaran Perpajakan di Indonesia” Juara Harapan I Indah Ramadhani | Universitas Gadjah Mada Judul : “Selebgram, Bisnis, dan Pajak ” Juara Harapan II Hafidhah Fachrina | STIE Malangkucecwara Judul : “Menggeser Persepsi Masyarakat: Pajak adalah Kebutuhan bukan Kewajiban” Juara Harapan III Nurmarliana Rahayu | Politeknik Negeri Jakarta Judul : “Capai Kesejahteraan Berkesinambungan melalui Kesadaran Pentingnya Pajak ”88
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel PajakLampiran 3 Dewan Juri Lomba Menulis Artikel Pajak Untuk Mahasiswa 2018 Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Univesitas Indonesia Yustinus Prastowo Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation AnalysisDrs., Hestu Yoga Saksama, Ak., MBT Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak 89
Karya Terbaik Lomba Penulisan Artikel Pajak90
Apa yang mereka tulis sudah menjelaskan bahwa generasi milenialsangat memahami isu-isu perpajakan terkini. Itu membangkitkanoptimisme yang tinggi bahwa kesadaran dan kepatuhan pajak akansemakin baik di masa depan.Hestu Yoga Saksama | Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan HubunganMasyarakatPajak adalah prasyarat tegaknya kehidupan berbangsa, maka perludirawat keberlangsungannya. Kaum muda adalah pemilik masa depansehingga harus memahami pentingnya pajak. Gagasan baru dan segargenerasi milenial tentang pajak dalam buku ini memberi kita harapanakan masa depan Indonesia yang gemilang.Yustinus Prastowo | Direktur Eksekutif Centre of Indonesia Taxation AnalysisLombanya menarik karena temanya juga menarik. Semoga lomba ini bisaberlanjut terus dan bisa diikuti seluruh mahasiswa di Indonesia.I Putu Idne Wijanoka Hariyanto | Politeknik Keuangan Negara STAN
Search
