Laporan Tahunan 2016 DJP

Kontribusi strategis MeMbangun bangsameLALUi AmNesTi PAjAkLAPORAN TAHUNAN2016



Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakAmnesti Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepadaWajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksiadministrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas hartayang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SuratPemberitahuan Tahunan, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki danmembayar uang tebusan.Keberhasilan program Amnesti Pajak yang mulai diterapkan pada tahun 2016 tentunyatidak hanya dilihat dari angka pencapaian penerimaan negara dari sektor pajak, tetapijuga mencakup perluasan basis pajak untuk periode mendatang. Dengan data harta yanglengkap, tentunya potensi penerimaan pajak bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang.Kontribusi melalui pembayaran uang tebusan merupakan bentuk gotong royong rakyatdalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dengan mengurangi ketergantungan kepadasumber luar negeri. Partisipasi dalam program Amnesti Pajak sekaligus menjadi momentumbagi masyarakat untuk mulai memperbaiki kepatuhan perpajakannya.Sebagai lembaga yang mendapatkan amanat untuk menjalankan program Amnesti Pajak,Direktorat Jenderal Pajak menyadari peran ini begitu penting sehingga perlu dikawaldengan penuh komitmen, sejak masa persiapan, periode pemberlakuan, sampai dengankelanjutan pemanfaatan data Amnesti Pajak. Kami semua meyakini, Amnesti Pajak membawakebermanfaatan yang nyata bagi kepentingan bersama—rakyat dan bangsa Indonesia.

KILAS BALIK 2016CAPAIANAMNESTI PAJAKPeriode I dan IIHarta yang Diungkapkan Deklarasi Dalam Negeri Rp2.617,97 triliun Deklarasi Luar Negeri Rp728,66 triliun Repatriasi Rp114,16 triliun Jumlah Rp3.460,80 triliunProporsi Jenis Harta Utama yang Diungkapkan Tidak Dapat Diidentifikasi 0,01% Haki & Harta Tak Berwujud Lainnya 0,20% 1,93% Kendaraan Bermotor 4,64%Logam Mulia, Barang Berharga & Harta Bergerak Lainnya 13,36% Piutang & Persediaan 19,96% Tanah, Bangunan & Harta Tak Bergerak Lainnya 25,78% Investasi & Surat Berharga Kas & Setara Kas 34,13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%Uang Tebusan Rp103,04 triliunPartisipan 615.881 Wajib PajakPengajuan Surat Pernyataan Harta 637.352 suratSumber Daya Manusia Ditugaskan dalam Layanan 25.231 pegawaiAmnesti PajakAnggaran Pelayanan dan Sosialisasi Rp64,07 miliarKeterangan:• Sumber Data Statistik Tax Amnesty diakses tanggal 20 Oktober 2017• Surat Pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan• Data jumlah sumber daya manusia berdasarkan Salinan Keputusan Pembentukan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta per Unit DJP pada Periode I dan II Amnesti Pajak• Data anggaran pelayanan dan sosialisasi dari Laporan Keuangan DJP 2016 (Audited) Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 1

DAFTAR ISI 01 KILAS BALIK 2016 01 capaian amnesti pajak 04 ikhtisar kinerja 06 ikhtisar keuangan 08 peristiwa penting 13 penghargaan 16 LAPORAN DIREKTUR JENDeRAL PAJAK 21 profil pimpinan 30 SELAYANG PANDANG DJP 32 VISI 32 MISI 33 KEDUDUKAN 33 TUGAS DAN FUNGSI 34 STRUKTUR ORGANISASI 35 NILAI-NILAI 36 SUMBER DAYA 40 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 42 Arah dan kebijakan perpajakan 2015-2019 43 Peta Strategi 2016 44 capaian indikator kinerja utama dan inisiatif strategis 2016 46 TINJAUAN FUNGSI UTAMA 46 a. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN 53 b. PENGGALIAN POTENSI 56 c. PENEGAKAN HUKUM 59 d. PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK2 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

62 e. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 63 f. PELAYANAN PERPAJAKAN 73 g. PENYULUHAN PERPAJAKAN 78 h. PERPAJAKAN INTERNASIONAL 82 TINJAUAN FUNGSI PENDUKUNG 82 a. PENATAAN ORGANISASI 84 b. pENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 87 c. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 90 d. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS 91 e. KEHUMASAN 93 f. KERJA SAMA DALAM NEGERI 94 g. KERJA SAMA LUAR NEGERI 97 TINJAUAN FUNGSI KEUANGAN 97 a. PENERIMAAN PERPAJAKAN 101 b. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 101 c. BELANJA PEGAWAI 102 d. BELANJA BARANG 103 e. BELANJA MODAL 104 f. ASET 106 g. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 106 h. eKUITAS 107 TARGET KINERJA 2017110 TATA KELOLA PEMERINTAHAN 112 KETATALAKSANAAN 113 Sistem pengelolaan Kinerja Organisasi 114 Sistem pengelolaan Kinerja Pegawai 116 Sistem Mutasi Pegawai 118 Sistem Remunerasi Pegawai 119 Sistem Pengendalian Intern 131 Keterbukaan Informasi132 data statistik162 informasi kantorLaporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 3

Koonnttrriibussii Straatteeggiis Meemmbangun Bangssamelalui Amnesti PajakIKHTISAR KINERJAPENERIMAAN1 WAJIB PAJAK2Penerimaan Pajak JumlahRp1.105,97 triliun 36.446.616atau 81,61% dari target Wajib PajakPertumbuhan Penerimaan Pajak Proporsi per Jenis Wajib PajakDengan PPh Migas 4,25% 8,01% 1,33%Tanpa PPh Migas 5,85%Proporsi Penerimaan per Jenis Pajak 0,73% 3,26%1,76% Orang Pribadi Badan Bendahara PPh Nonmigas 90,66% PPN dan PPnBM 37,27% PPh Migas PBB56,97% Pajak Lainnya Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 60,82% LAYANAN3 PENEGAKAN HUKUM4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJP Penerimaan Pajak dari Hasil Pemeriksaan 4,10 Rp46,02 triliun dari rentang 0,00 (tidak puas) — 5,00 (sangat puas) Pencairan Piutang Pajak Melalui Tindakan Penagihan Jumlah Pengguna e-SPT Rp20,32 triliun 1.101.101 Wajib Pajak Berkas Penyidikan dengan Status P-21 tumbuh 54,93% dari tahun 2015 58 Jumlah Pengguna e-Filing berkas 8.954.122 Wajib Pajak tumbuh 3,47 kali lipat dari tahun 2015 Persentase Panggilan Terjawab Dalam Layanan Call Center Kring Pajak 87,31% terjawab4 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

KILAS BALIK 2016KEHUMASAN5 PENYELESAIAN SENGKETA PAJAKIndeks Efektivitas Kehumasan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan3,14 363.406dari rentang 0,00 (tidak efektif) — 4,00 (efektif) permohonanJumlah Akses Situs www.pajak.go.id Banding yang Dimenangkan DJP17,99 juta sessions 36,42%152,53 juta page views Gugatan yang Dimenangkan DJPAktivitas Media Sosial 76,65%Twitter 1.885 tweetFacebook 1.765 posts SUMBER DAYA MANUSIA7Youtube 21 video Pendidikan dan Pelatihan PegawaiInstagram 36 posts 340GOOD GOVERNANCE6Nilai Implementasi Akuntabilitas Kinerja jenis diklat diikuti oleh 13.092 pegawaiInstansi Pemerintah Persentase Pegawai Memenuhi Standar91,78 Jam Latihankategori “AA” (Sangat Memuaskan) 75,75% Analisis Beban Kerja Beban kerja 67.141.706 jam kerja meningkat 1,91% dari tahun 2015 Indeks efisiensi unit 1,12 kategori “Sangat Baik”Keterangan: 51. Data penerimaan dari Laporan Keuangan DJP 2016 (Audited).2. - Data jumlah Wajb Pajak dari Masterfile di ODS diakses 21 Februari 2017. - Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2016 dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2016. - Data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari Dashboard Kepatuhan diakses 20 Oktober 2017.3. - Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2016. - Data pertumbuhan jumlah pengguna e-SPT berdasarkan database tanda terima SPT diakses 21 Februari 2017. - Data pertumbuhan jumlah pengguna e-Filing berdasarkan database tanda terima SPT diakses 21 Februari 2017.4. Jumlah berkas penyidikan dengan status P-21 termasuk berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara (Pasal 44B Undang-Undang KUP) dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.5. - Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Pengukuran Efektivitas Kehumasan DJP 2016. - Data jumlah akses situs www.pajak.go.id berdasarkan hasil pengolahan Google Analytics.6. Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2016 yang disusun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.7. - Pendidikan dan pelatihan pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. - Data persentase pegawai memenuhi standar jam latihan dari Dashboard Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai SIKKA diakses 14 September 2017. - Data analisis beban kerja berdasarkan Laporan Hasil Analisis Beban Kerja DJP 2016 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakIKHTISAR KEUANGANRealisasi Pendapatan DJP, 2014 - 2016 Realisasi Belanja DJP, 2014 - 2016 1.060,94 1.105,99 1.200 985,15 1.000triliun Rupiah 8.000 7.341,54 7.006,75 800 6.000 600 miliar Rupiah 4.000 4.929,30 400 2.000 200 0 0 2014 2015 2016 2014 2015 2016Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2014 - 2016 1.200 985,13 1.060,86 1.105,97 1.000 897,68 1.010,75 1.069,87triliun Rupiah 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 Jumlah Dengan PPh Migas Jumlah Tanpa PPh MigasRealisasi Pendapatan dariPenerimaan Negara Bukan Pajak, 2014 - 2016miliar Rupiah 100 77,51 80 17,29 60 2015 2016 40 20 15,56 0 20146 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

KILAS BALIK 2016Realisasi Belanja per Jenis Belanja, 2014—2016 5.000 4.233,58 4.373,76 4.000miliar Rupiah 3.000 2.803,36 2.254,91 2.000 1.724,11 1.000 1.932,76 1.175,20 401,84 0 438,09 Belanja Pegawai 2014 Belanja Barang Belanja Modal 2015 2016 Neraca DJP per 31 Desember 2014, 2015, dan 2016 Keterangan 2016 (Rp) 2015 (Rp) 2014 (Rp)AsetAset Lancar 32.091.926.343.684 39.864.852.797.470 22.860.195.775.861Aset Tetap 12.343.377.306.577 12.487.219.505.426 11.807.675.592.433Piutang Jangka PanjangAset Lainnya 48.755.000 60.695.000 74.314.560Jumlah Aset 155.860.176.078 441.021.656.995 302.646.661.642Kewajiban 44.591.212.581.339 52.793.154.654.891 34.970.592.344.496Kewajiban Jangka PendekEkuitas 20.891.105.683.544 13.191.531.623.501 1.358.757.440.826.00Jumlah Kewajiban dan 23.700.106.897.795 39.601.623.031.390 34.970.592.344.496Ekuitas 44.591.212.581.339 52.793.154.654.891 36.329.349.785.322 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 7

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakPeristiwa PENTINGJANUARI 01 Kepolisian RI. Addendum nota kesepahaman MARET 03 tersebut merupakan satu kesatuan dan bagianPenerapan sistem pembayaran pajak secara yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman Pada akhir kunjungan kerja di Palembang,daring atau lebih populer dengan nama yang telah disepakati pada tahun 2012. Presiden Joko Widodo melaporkan Surate-billing system. Untuk mengakomodasi Pada hari yang sama dilaksanakan pula Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajakmasa transisi, sistem pembayaran pajak penandatanganan addendum kesepakatan Penghasilan melalui e-filing denganberbasis manual atau hardcopy yang bersama antara DJP dengan Badan Reserse menggunakan komputer di counterselama ini dilayani oleh bank persepsi serta Kriminal, Badan Pemelihara Keamanan, dan pelayanan pajak yang berada di Bandarakantor pos dapat dilakukan sampai dengan Badan Intelijen Keamanan. Acara berlangsung Sultan Mahmud Badaruddin II.30 Juni 2016. di Kantor Pusat DJP, Jakarta.JANUARI 11-12 FEBRUARI 18 MARET 14-15Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Menteri Keuangan Bambang P.S. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan NasionalI Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat Brodjonegoro melantik 7 pejabat eselon II Tahun 2016 bertempat Markas KomandoDJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan II DJP dan 41 pejabat eselon II lainnya di Armada RI Kawasan Barat, Jakarta, dengan temastrategi pengamanan penerimaan pajak lingkungan Kementerian Keuangan. Acara utama yaitu konsolidasi internal dalam rangkatahun 2016. Menteri Keuangan Bambang pelantikan diselenggarakan di Aula Dhanapala pengamanan penerimaan pajak. Sebagai salahP.S. Brodjonegoro hadir membuka Kementerian Keuangan, Jakarta. satu upaya pembentukan karakter bela negaraacara dimaksud sekaligus memberikan maka dalam acara tersebut disisipkan pulapengarahan kepada jajaran pimpinan DJP. MARET 01 kegiatan pelatihan mental, fisik, dan disiplin yang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan DJP.JANUARI 13 Bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan MARET 28Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bambang P.S. Brodjonegoro melantik Kenantara DJP dan Badan Intelijen Negara (BIN) Dwijugiasteadi sebagai Direktur Jenderal Penandatanganan Nota Kesepahamantentang Koordinasi Intelijen Dalam Rangka Pajak. Sebelumnya Ken Dwijugiasteadi tentang Peningkatan Kerja Sama PerpajakanPengamanan Penerimaan Pajak dilakukan menjabat Staf Ahli Bidang Peraturan Melalui Riset,Teknologi, dan Pendidikanoleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal dan Penegakan Hukum Pajak dan sejak Tinggi dilakukan oleh Menteri KeuanganPajak Ken Dwijugiasteadi dan Deputi Bidang 1 Desember 2015 merangkap sebagai Bambang P.S. Brodjonegoro dan Menteri RisetIntelijen Ekonomi Satriya Hari Prasetya. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak. Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. Sebagai bagian dari pelaksanaan notaJANUARI 19 Implementasi reorganisasi Kantor Pusat DJP kesepahaman tersebut maka pada hari yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sama dilakukan pula penandatangananMenteri Keuangan Bambang P.S. Nomor 234/PMK.01/2015 ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan DirektoratBrodjonegoro dan Kepala Kepolisian RI mulai beroperasinya dua direktorat baru, Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.(Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti yaitu Direktorat Perpajakan Internasional Acara bertempat di Aula Djuanda Kementerianmelaksanakan penandatanganan addendum dan Direktorat Intelijen Perpajakan, serta Keuangan, Jakarta.nota kesepahaman, yaitu penambahan penerapan nomenklatur baru Direktoratketentuan mengenai pedoman kerja yang Penegakan Hukum.berisi rekomendasi atas keberhasilan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan8 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

KILAS BALIK 2016MARET 28-29 anggota Satuan Pengamanan Soza Nolo Lase JULI 01 yang bekerja di KPP Pratama Sibolga tewasPenyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional saat menjalankan tugas penagihan pajak Presiden Joko Widodo mengesahkanIII Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat karena ditikam oleh oknum Wajib Pajak di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan Nias, Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo tentang Pengampunan Pajak, setelahlaporan kemajuan kinerja penerimaan bereaksi keras atas peristiwa tersebut dan sebelumnya mendapatkan persetujuan daripajak per unit Kanwil. Dalam acara tersebut, meminta aparat berwenang mengusut tuntas DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 28 JuniPresiden Jokowi beserta Menteri Keuangan kasus dan memberikan hukuman setimpal 2016. Undang-Undang ini berlaku sejakhadir memberikan pengarahan kepada bagi pelakunya. disahkan hingga tanggal 31 Maret 2017.jajaran pejabat di lingkungan DJP, salah Pada hari yang sama, Presiden meresmikansatunya terkait persiapan implementasi APRIL 15 pencanangan program Amnesti Pajakprogram Amnesti Pajak. secara nasional bertempat di Kantor Pusat Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional DJP, Jakarta. Sebanyak 500 Wajib Pajak dari IV Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat kalangan Wajib Pajak besar, pengusaha DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengamanan penerimaan pajak. perwakilan asosiasi industri, dan konsultan pajak diundang untuk mengikuti acaraMARET 30 MEI 20 tersebut. Peresmian pencanangan tersebut sekaligus menjadi yang pertama dari agendaPenandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bertempat di Aula Djuanda Kementerian roadshow sosialisasi Amnesti Pajak yangantara DJP dan PT Pefindo Biro Kredit tentang Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan dilakukan langsung oleh Presiden pada tujuhPemanfaatan Data dan Informasi Perkreditan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik 28 kota besar lainnya di Indonesia.Terkait dengan Perpajakan dilakukan oleh pejabat eselon II di lingkungan KementerianDirektur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Keuangan. Dari jumlah tersebut, sebanyakDirektur Utama PT Pefindo Biro Kredit Ronald T. 24 pejabat berasal dari unit DJP.Andi Kasim. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional V Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pembahasan kooordinasi awal menyongsong pemberlakuan Amnesti Pajak dan laporan kemajuan kinerja penerimaan pajak.APRIL 05 JUNI 29-30 JULI 15Bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Presiden Joko Widodo menyampaikanMenteri Keuangan Bambang P.S. VI Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat langsung sosialisasi Amnesti Pajak di hadapanBrodjonegoro memberikan penghargaan DJP, Jakarta, dengan salah satu agenda yaitu sekitar 2.700 pengusaha di wilayah Jawa Timur.kepada 24 Wajib Pajak besar atas kontribusi pengarahan Menteri Keuangan Bambang Ikut hadir mendampingi Presiden, yaitu Menteripembayaran pajak yang besar serta P.S. Brodjonegoro mengenai persiapan Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menterikepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pemberlakuan Amnesti Pajak. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gubernurperpajakan. Pada tahun 2015, kontribusi Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisionerpembayaran pajak dari para Wajib Pajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan tersebutyang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Wajib berlangsung di Convention Hall, Grand CityPajak Besar mencapai Rp338,85 triliun atau Surabaya Convex, Surabaya.hampir 32 persen dari total penerimaanpajak nasional.APRIL 12Duka menyelimuti DJP ketika Jurusita PajakNegara Parada Toga Fransriano Siahaan dan Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 9

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti Pajak JULI 30 Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VII Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda pengarahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai pelaksanaan Amnesti Pajak.JULI 21 AGUSTUS 01 AGUSTUS 09Presiden Joko Widodo kembali Presiden Joko Widodo menyampaikan Presiden Joko Widodo didampingi Menterimemberikan sosialisasi Amnesti Pajak, kali sosialisasi Amnesti Pajak secara langsung Keuangan, Menteri BUMN, dan Ketuaini di hadapan lebih dari 3.500 pengusaha kepada sekitar 5.000 pengusaha di Hall D Dewan Komisioner OJK menjumpai paradi wilayah Sumatera, bertempat di Santika JI-EXPO Kemayoran, Jakarta. Wajib Pajak di wilayah Jawa Tengah dalamPremiere Dwiyandra Hotel & Convention, rangka sosialisasi program Amnesti Pajak.Medan. Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Acara sosialisasi digelar di Patra JasaGubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Semarang Convention Hotel, dihadiri olehsejumlah pejabat lainnya turut hadir dalam lebih dari 2.500 pengusaha dan pejabat diacara tersebut. wilayah Jawa Tengah. setkab.go.id AGUSTUS 05 setkab.go.idJULI 27 Penandatanganan Nota Kesepahaman AGUSTUS 16 tentang Pertukaran Data Terkait KegiatanPresiden Joko Widodo melantik dan Ekspor dan Impor dilakukan oleh Gubernur Presiden Joko Widodo memberikan pidatomengambil sumpah 12 Menteri Negara Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoyo,Kabinet Kerja dan Kepala Badan Koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penyampaian keterangan pemerintahPenanaman Modal, di Istana Negara, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)Jakarta. Sri Mulyani Indrawati dilantik Suryamin. Sebagai bagian dari pelaksanaan atas Rancangan Undang-Undang tentangsebagai Menteri Keuangan yang baru nota kesepahaman tersebut makamenggantikan Bambang P.S. Brodjonegoro. pada hari yang sama dilakukan pula APBN 2017 beserta Nota Keuangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia, Direktorat Jenderal dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Bea dan Cukai, DJP, dan BPS. Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa jumlah pendapatan negara yang ditargetkan dalam RAPBN 2017 mencapai Rp1.737,6 triliun dan dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun. setkab.go.id AGUSTUS 08 SEPTEMBER 08JULI 28 Bertempat di Hotel Intercontinental, Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Bandung, Presiden Joko Widodo memimpin VIII Tahun 2016 bertempat di Kantor PusatPresiden Joko Widodo memberikan langsung acara sosialisasi Amnesti Pajak DJP, Jakarta, dengan agenda monitoringpengarahan terkait pelaksanaan program di hadapan lebih dari 3.500 pengusaha di dan evaluasi pelaksanaan Amnesti PajakAmnesti Pajak kepada jajaran pejabat DJP wilayah Jawa Barat. Pejabat negara yang serta pembahasan kemajuan kinerjadi Istana Negara, Jakarta. Pengarahan mendampingi Presiden dalam kegiatan penerimaan pajak.yang diikuti oleh sekitar 700 peserta itu tersebut, yaitu Menteri Keuangan, Menteridihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang BUMN, dan Ketua Dewan Komisioner OJK.Perekonomian, Menteri KoordinatorBidang Politik, Hukum, dan Keamanan,Menteri Koordinator Bidang PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional,Menteri Keuangan, Menteri SekretarisNegara, Sekretaris Kabinet, Kepala StafKepresidenan, Jaksa Agung, Kapolri, KetuaKomisi Pemberantasan Korupsi, KetuaDewan Komisioner OJK, dan Gubernur BankIndonesia.10 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

KILAS BALIK 2016SEPTEMBER 14 NOVEMBER 07 NOVEMBER 23Pelaksanaan kegiatan “Penagihan Pajak Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Penyelenggaraan Dialog Perpajakan BersamaSerentak”, yaitu tindakan penagihan serentak X Tahun 2016 bertempat di Kantor Pusat DJP, Menteri Keuangan dalam rangka sosialisasioleh seluruh KPP di nusantara, sebagai salah Jakarta, dengan agenda pengarahan Menteri Amnesti Pajak dengan para Wajib Pajaksatu langkah penegakan hukum perpajakan. Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai profesi pengacara, notaris, dan PejabatSecara keseluruhan, dari kegiatan ini DJP strategi pengamanan penerimaan pajak serta Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat diberhasil melakukan pencairan tunggakan pelaksanaan Amnesti Pajak. Panglima TNI Hotel Borobudur, Jakarta.pajak sebesar Rp381 miliar. Jenderal Gatot Nurmantyo turut diundang dalam acara tersebut untuk memberikanOKTOBER 19 pengarahan mengenai wawasan kebangsaan.Penyelenggaraan Rapat Pimpinan NasionalIX Tahun 2016 bertempat di Kantor PusatDJP, Jakarta, dengan agenda evaluasipelaksanaan Amnesti Pajak periode pertamaserta strategi pelaksanaan Amnesti Pajakperiode kedua. NOVEMBER 08 NOVEMBER 25 Para pelaku industri perbankan nasional Presiden Joko Widodo menyampaikan diundang dalam acara Dialog Perpajakan sosialisasi Amnesti Pajak kepada 3.000 lebih Bersama Menteri Keuangan dalam rangka pengusaha di Phinisi Ballroom Grand Clarion sosialisasi Amnesti Pajak, bertempat di The Hotel, Makassar. Dalam kegiatan tersebut, Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Presiden hadir didampingi oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, dan Ketua Dewan Komisioner OJK.OKTOBER 26Penyelenggaraan Dialog PerpajakanBersama Menteri Keuangan dalamrangka sosialisasi Amnesti Pajak denganmengundang para pengusaha sektorpertambangan mineral dan batu bara,bertempat di The Dharmawangsa, Jakarta.NOVEMBER 02 NOVEMBER 15 NOVEMBER 29Dialog Perpajakan Bersama Menteri Bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, DJP Bertempat di Aula Djuanda KementerianKeuangan dalam rangka sosialisasi Amnesti menyelenggarakan Seminar Nasional Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan SriPajak kembali diselenggarakan, kali ini dengan tema “Membangun Budaya Bangsa Mulyani Indrawati melantik dua pejabatdengan mengundang para pengusaha sektor melalui Edukasi Kesadaran Pajak dalam eselon II DJP, yaitu Peni Hirjanto sebagaiproperti dan konstruksi, bertempat The Ritz Sistem Pendidikan Nasional”. Hadir sebagai Direktur Intelijen Perpajakan dan HarryCarlton Pacific Place, Jakarta. narasumber dalam acara tersebut, yaitu Gumelar sebagai Direktur Kepatuhan Internal Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. Ferdiansyah, dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. pakar pendidikan Arief Rachman, tenaga profesional Lembaga Ketahanan Nasional Panutan S. Sulendrakusuma, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam, serta pejabat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 11

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakDESEMBER 01 DESEMBER 08 DESEMBER 14Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi2016 di lingkungan DJP dengan tema DJP dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa program Amnesti Pajak“Satukan Langkah, Satukan Jiwa, Lawan tentang Kerjasama Sosialisasi, Edukasi, dan tidak melanggar Undang-Undang DasarKorupsi” bertempat di Kantor Pusat DJP, Peningkatan Peran Profesi Akuntan dalam Ikut Negara 1945. Keputusan ini disampaikanJakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Serta Membangun Kesadaran dan Kepatuhan dalam sidang pengucapan putusan atasIndrawati memberikan sambutan dan Masyarakat di Bidang Perpajakan, dilakukan empat perkara judicial review terkaitpengarahan kepada pegawai DJP yang hadir oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016sebagai peserta dalam acara tersebut. Mardiasmo dan Direktur Jenderal Pajak Ken tentang Pengampunan Pajak. Dwijugiasteadi, serta disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Acara bertempat di Trans Luxury Hotel, Bandung.DESEMBER 05 DESEMBER 09 DESEMBER 20Bertempat di Platinum Balikpapan Hotel Presiden Joko Widodo kembali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati& Convention Hall, Presiden Joko Widodo menyampaikan sosialisasi Amnesti Pajak meresmikan peluncuran pembentukan Timmemberikan sosialisasi langsung mengenai secara langsung kepada Wajib Pajak. Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatanprogram Amnesti Pajak kepada sekitar 2.500 Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Acarapelaku industri di Kalimantan Timur dan Presiden mengundang sekitar 300 Wajib peresmian bertempat di Kantor Pusat DJP,Kalimantan Utara. Acara sosialisasi juga diisi Pajak prominent yang di antaranya Jakarta, dan dihadiri pula oleh Menteridengan penyampaian paparan oleh Menteri tercantum dalam daftar orang terkaya di Koordinator Bidang Perekonomian DarminKeuangan, Menteri BUMN, dan Ketua Dewan Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Nasution.Komisioner OJK. Asia tahun 2015. Mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet.DESEMBER 07Penyelenggaraan sosialisasi Amnesti Pajakoleh Presiden Joko Widodo di Bali NusaDua Convention Center, dihadiri olehsekitar 2.000 pengusaha dari Bali dan NusaTenggara. Turut hadir pula untuk memberikanpaparan dalam sosialisasi, yaitu MenteriKeuangan, Menteri BUMN, dan Ketua DewanKomisioner OJK.12 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

KILAS BALIK 2016PENGHARGAAN The Prestigious Service Quality Gold Juara II Kantor Wilayah Terbaik Tingkat Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc)Award 2016 kategori Public Service pada Kementerian Keuangan Tahun 2016 yang Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan ajang Service Quality Award 2016 yang diraih Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. di lingkungan DJP yang diraih diselenggarakan oleh Carre-Center for KPP Pratama Sumbawa Besar. Customer Satisfaction & Loyalty dan Majalah Service Excellence. Government Marketeers Award 2016 dari Markplus, Inc. diterima oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi atas peran dan dedikasinya mengawal program Amnesti Pajak. Juara III Lomba Implementasi Juara Umum Pertandingan Olah Raga Juara I Kompetisi Paduan SuaraPengarusutamaan Gender Kementerian Tingkat Kementerian Keuangan Sektor Jasa Keuangan Tahun 2016 Keuangan Tahun 2016 tingkat instansi dalam rangka peringatan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahunvertikal diraih oleh KPP Pratama Subang. Hari Oeang RI ke-70. Otoritas Jasa Keuangan ke-5. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 13

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakPenghargaan pada ajang The Best Contact Center Indonesia 2016 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association: Platinum (Peringkat Pertama) pada Platinum (Peringkat Pertama) pada Platinum (Peringkat Pertama) padakategori The Best Smart Team diraih oleh kategori The Best Quality Team diraih kategori Best of The Best Trainer diraih oleh Rizka Amelia, Dimas Satria Nugraha, Norman Ramadhan, Andreas Aditya oleh Ario Bimo Pratomo Nugraha, M. Hari Budiansyah Jalu Mangkurat Platinum (Peringkat Pertama) pada Platinum (Peringkat Pertama) pada Platinum (Peringkat Pertama) padakategori The Best Back Office diraih oleh kategori The Best Supervisor diraih oleh kategori The Best Team Leader Inbound Sanda Pradhipta Ramitha Clara Sakty diraih oleh Aldy Prasetyo P.Gold (Peringkat Kedua) pada kategori Gold (Peringkat Kedua) pada kategori Gold (Peringkat Kedua) pada kategoriThe Best Scheduling Team diraih oleh The Best Workforce Management Best of The Best Back Office diraih oleh Nimas Fitriana, Tegar Lengga A., (Corporate) diraih oleh Kantor Layanan Ahmad Hidayah Irwan L M Pardede Informasi dan Pengaduan DJP Gold (Peringkat Kedua) pada kategori Gold (Peringkat Kedua) pada kategori Gold (Peringkat Kedua) pada kategoriThe Best Agent Inbound diraih oleh Zulfa The Best Customer Service diraih oleh The Best Telemarketing diraih oleh Angkasa Seta H. Hanna Masuda Agnes Loanita Sirait14 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

KILAS BALIK 2016Silver (Peringkat Ketiga) pada kategori Silver (Peringkat Ketiga) pada kategori Bronze (Peringkat Keempat) pada The Best Contact Center Operations The Best Singing diraih oleh Kantor kategori The Best Quality Assurance(Corporate) diraih oleh Kantor Layanan Layanan Informasi dan Pengaduan DJP diraih oleh Wahyu Pebriansyah Informasi dan Pengaduan DJP Bronze (Peringkat Keempat) pada kategori The Best Trainer diraih oleh Kawas Rolant TariganPenghargaan pada ajang Asia Pacific Contact Center World 2016 yang diselenggarakan oleh Contact Center World:Silver (Peringkat Kedua) pada kategori Silver (Peringkat Kedua) pada kategoriBest Outbound Campaign (Corporate) Best Contact Center Supervisor diraihdiraih oleh Kantor Layanan Informasi dan oleh Tifara AshariPengaduan DJP, atas presentasi yangdisampaikan oleh Risanto dan WillyandriBronze (Peringkat Ketiga) pada kategori Bronze (Peringkat Ketiga) pada kategoriBest Sales Professional diraih oleh Kantor Best Mid Size In-House diraih oleh KantorLayanan Informasi dan Pengaduan DJP, atas Layanan Informasi dan Pengaduan DJP,presentasi yang disampaikan oleh Duta atas presentasi yang disampaikan olehWiraditama Risanto dan Rizal Abdi Prabowo Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 15

KKoonnttrriibbuussii SSttrraatteeggiiss MMeemmbbaanngguunn BBaannggssaammeellaalluuii AAmmnneessttii PPaajjaakk Ken Dwijugiasteadi Direktur Jenderal Pajak16 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

LAPORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKLAPORANDIREKTUR JENDeRAL PAJAK 100,97% nilai kinerja organisasi Program amnesti pajak memberikan kontribusi besar dalam pencapaian penerimaan pajak tahun 2016. dari total realisasi penerimaan pajak sebesar rp1.105,97 triliun, amnesti pajak menyumbang rp103,04 triliun dalam bentuk uang tebusan. pencapaian ini tentunya berkat dukungan seluruh pemangku kepentingan khususnya wajib pajak yang telah dengan sukarela dan penuh kesadaran mengikuti program amnesti pajak untuk memulai tradisi kepatuhan membayar pajak sesuai undang-undang.Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 17

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakAssalamu’alaikum Wr. Wb. pemerintah yang mempengaruhi Dalam ranah penegakan hukum, kinerja negatif PPN Dalam Negeri, kegiatan pemeriksaan menghasilkanPemangku kepentingan yang penurunan aktivitas impor yang tambahan penerimaan pajakterhormat, berimbas pada tidak terpenuhinya sebesar Rp46,02 triliun dan kegiatan proyeksi penerimaan PPh Pasal penagihan menghasilkan pencairanPuji dan syukur kita panjatkan ke 22 Impor dan PPN Impor, serta piutang pajak sebesar Rp20,32 triliun.hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha peningkatan restitusi sebesar 85,86 Kinerja penegakan hukum lainnyaEsa, atas rahmat dan karunia-Nya persen pada jenis PPh Pasal 25/29 ditunjukkan dari jumlah penyelesaiankepada kita semua. Orang Pribadi. Selain itu, kebijakan pemeriksaan bukti permulaan Pemerintah yang menaikkan batas sebanyak 480 berkas dan jumlahBeberapa kondisi ekonomi global Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berkas penyidikan yang dinyatakansecara signifikan mempengaruhi mengakibatkan jumlah Wajib Pajak lengkap oleh kejaksaan (status P-21)ekonomi Indonesia pada tahun orang pribadi yang membayar pajak sebanyak 58 berkas dengan nilai2016, yaitu perlambatan ekonomi tahun 2016 menjadi berkurang. kerugian pada pendapatan negaraTiongkok, masih rendahnya harga Meskipun demikian, jumlah realisasi sebesar Rp1,52 triliun.minyak, dan kebijakan suku bunga penerimaan pajak tahun 2016 tetapBank Sentral Amerika Serikat. Demi mengalami pertumbuhan sebesar Satu catatan penting dalammenjaga ekonomi Indonesia dari 4,25 persen dari tahun 2015. administrasi perpajakan di Indonesiarisiko internasional maupun domestik, Program Amnesti Pajak memberikan adalah diterbitkannya Undang-Pemerintah menerbitkan serangkaian kontribusi besar dalam pencapaian Undang Nomor 11 Tahun 2016kebijakan ekonomi yang proaktif penerimaan pajak tahun 2016 dengan tentang Pengampunan Pajak.untuk memperkuat iklim investasi, menyumbang Rp103,04 triliun dalam Pengampunan Pajak atau yang lebihpembangunan infrastruktur, dan bentuk uang tebusan. populer dengan sebutan Amnestipengembangan industri padat karya. Pajak adalah penghapusan pajak yangUpaya tersebut berhasil menaikkan Perluasan basis pajak melalui seharusnya terutang, tidak dikenaipertumbuhan ekonomi Indonesia kegiatan ekstensifikasi dilakukan DJP sanksi administrasi perpajakan dantahun 2016 hingga mencapai 5,0 dengan menyasar Wajib Pajak yang sanksi pidana di bidang perpajakan,persen, lebih tinggi dibandingkan secara nyata memiliki potensi untuk dengan cara mengungkap harta danpada tahun 2015 yang mencapai 4,97 memberikan kontribusi positif pada membayar sejumlah uang tebusanpersen. penerimaan pajak. Dari kegiatan dengan tarif yang sangat ringan. extra effort ekstensifikasi, DJP berhasil Pemerintah menjalankan programKinerja 2016 merealisasikan penerimaan pajak Amnesti Pajak sebagai bagian dari sebesar Rp26,41 triliun. Penggalian upaya strategis menciptakan sumberPada tahun 2016, DJP mendapatkan potensi melalui intensifikasi pertumbuhan ekonomi baru yangamanat untuk memenuhi sejumlah perpajakan diimplementasikan dibutuhkan dalam pembangunantarget sebagai tolok ukur keberhasilan dalam bentuk kegiatan pengawasan nasional. Kontribusi melaluipencapaian kinerja organisasi. antara lain terhadap sektor-sektor pembayaran uang tebusan padaTerdapat 22 Indikator Kinerja Utama unggulan nasional, Wajib Pajak yang dasarnya merupakan bentuk gotong(IKU) yang harus dicapai DJP serta melakukan tax planning secara agresif, royong rakyat dalam mewujudkansembilan kegiatan inisiatif strategis Wajib Pajak yang mendapatkan Indonesia yang mandiri denganyang harus diimplementasikan untuk fasilitas fiskal, dan pemotongan dan mengurangi ketergantungan kepadamendukung pencapaian target IKU pemungutan pajak oleh bendahara. sumber luar negeri.dimaksud. Sampai dengan akhir tahun Kegiatan intensifikasi pada tahun 20162016, DJP berhasil mencapai target juga dilakukan untuk mendorong Beberapa regulasi perpajakanuntuk delapan belas IKU dan meraih partisipasi masyarakat dalam Amnesti penting lainnya yang diterbitkanNilai Kinerja Organisasi sebesar Pajak. Upaya yang dilakukan DJP Pemerintah selama tahun 2016100,97 persen. dalam ranah intensifikasi tersebut antara lain terkait pemberian insentif berhasil meningkatkan rasio PPh, penyesuaian batas PenghasilanTerkait kinerja penerimaan pajak, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tidak Kena Pajak, penyempurnaanDJP merealisasikan pengumpulan PPh oleh Wajib Pajak dari 60,42 administrasi penagihan piutangpenerimaan pajak tahun 2016 sebesar persen pada tahun 2015 menjadi dan keberatan PBB, serta perluasanRp1.105,97 triliun atau mencapai 60,82 persen di tahun 2016. instansi pemerintah, lembaga,81,61 persen dari target Rp1.355,20 asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yangtriliun. Tidak optimalnya penerimaan diwajibkan memberikan data danpajak tahun 2016 antara lain informasi perpajakan kepada DJP.disebabkan oleh perlambatan belanja18 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

LAPORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKPelayanan Berkualitas Sejauh mana DJP telah memenuhi Pengakuan para pemangku kebutuhan publik atas layanan kepentingan atas kualitas layananUpaya peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dapat dilihat dari hasil prima DJP salah satunya dibuktikankepada Wajib Pajak dilakukan dengan beberapa survei terkait kepuasan dengan diraihnya The Prestigiousmengimplementasikan penetapan pengguna layanan. Berdasarkan hasil Service Quality Gold Award 2016standar pelayanan pada tempat Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada ajang Service Quality Awardpelayanan perpajakan di KPP atau Tahun 2016 yang diselenggarakan 2016. Beragam prestasi yang diraihyang dikenal dengan sebutan Tempat oleh Kementerian Keuangan, DJP oleh Kantor Layanan Informasi danPelayanan Terpadu (TPT). Sama memperoleh skor indeks kepuasan Pengaduan DJP pada berbagaihalnya dengan layanan perpajakan layanan sebesar 4,10 dari skala 5,00, kompetisi call center baik di tingkatlainnya, DJP juga menerapkan standar meningkat 0,23 poin dari tahun 2015. nasional maupun internasionalpelayanan dalam Amnesti Pajak Sedangkan berdasarkan hasil Survei semakin menegaskan tingkat kualitassebagai pedoman bagi pegawai Pengukuran Kepuasan Pelayanan yang layanan DJP.dalam pemberian layanan sekaligus diselenggarakan DJP pada tahunjaminan terselenggaranya layanan 2016, DJP memperoleh skor indeksyang baik bagi Wajib Pajak. kepuasan layanan sebesar 3,22 dari skala 4,00.DJP menerapkan standar pelayanan dalamamnesti pajak untuk menjamin terselenggaranyalayanan yang baik bagi wajib pajak. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 19

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakPeran dalam Pergaulan Internasional pada pemenuhan target penerimaan risiko penagihan; pajak tahun 2017 sebesar Rp1.283,57 e. peningkatan efektivitasSebagai otoritas perpajakan di triliun. Jumlah ini mengalamiIndonesia, DJP mendapatkan penurunan dibandingkan target 2016 penegakan hukum, antaraperan dalam beberapa kegiatan yang mencapai Rp1.355,20 triliun. lain melalui menyusun modelperpajakan internasional seperti manajemen kepatuhan WPproses perundingan Persetujuan Untuk tahun 2017, DJP akan berbasis risiko (compliance riskPenghindaran Pajak Berganda menerapkan sejumlah kebijakan management) dan kerjasama(P3B), negosiasi Mutual Agreement teknis perpajakan untuk mencapai kelembagaan dengan penegakProcedure (MAP), serta penanganan target penerimaan pajak, yaitu: hukum lain;Advance Pricing Agreement (APA) a. peningkatan pelayanan f. melanjutkan program Amnestidan pertukaran informasi perpajakan Pajak; dan(Exchange of Information/EoI). kepada Wajib Pajak dalam g. peningkatan kapasitas organisasi. bentuk kemudahan pelaporan,Sampai dengan tahun 2016, pembayaran dan kemudahan Apresiasi MendalamIndonesia memiliki 65 P3B dengan akses informasi perpajakan,negara mitra atau yurisdiksi mitra. antara lain melalui implementasi Apresiasi saya tujukan kepadaPada tahun 2016, Pemerintah kewajiban penyampaian SPT seluruh pegawai DJP yang telahIndonesia melakukan perundingan melalui e-filing untuk seluruh melaksanakan tugas dengan penuhdengan empat belas negara lain Wajib Pajak dan perluasan dedikasi. Loyalitas yang ditunjukkanuntuk membentuk P3B baru maupun metode pembayaran pajak secara para pegawai DJP dalam bekerjamerenegosiasi P3B yang sudah online (e-payment); dengan menjunjung tinggi integritasada, yaitu Malaysia, Korea Selatan, b. peningkatan efektivitas menjadi kunci bagi kemajuan institusiSingapura, Uni Emirat Arab, Belanda, penyuluhan dan kehumasan DJP.Meksiko, Perancis, Kamboja, Saudi dalam rangka meningkatkanArabia, Oman, Bahrain, Ekuador, kesadaran dan kepatuhan Saya mewakili DJP menyampaikanBelarusia, dan Serbia. Wajib Pajak, antara lain melalui penghargaan sebesar-besarnya inklusi materi perpajakan dalam kepada para Wajib Pajak yang telahPada kegiatan perpajakan kurikulum pendidikan nasional; memenuhi kewajiban perpajakan,internasional lainnya, DJP telah c. Peningkatan ekstensifikasi khususnya Wajib Pajak yang telahmenyelesaikan 39 kasus MAP dan dan intensifikasi perpajakan, dengan sukarela dan penuhmemproses sebanyak 179 EoI, serta antara lain melalui pelaksanaan kesadaran mengikuti programikut berpartisipasi dalam beberapa ekstensifikasi dengan prinsip Amnesti Pajak untuk memulai tradisiforum internasional yang diharapkan penguasaaan wilayah yang kepatuhan membayar pajak sesuaidapat memberikan manfaat besar dilakukan secara menyeluruh undang-undang. Penghormatanbagi kepentingan nasional. dan terpadu dan penguatan saya tujukan kepada para pemangku basis data perpajakan melalui kepentingan lainnya yang telahMenyongsong Tantangan 2017 optimalisasi pemanfaatan data membantu dan mendukung pihak ketiga (ILAP); pelaksanaan tugas DJP.Penurunan ekonomi dan d. peningkatan efektivitasgejolak harga komoditi menjadi pemeriksaan dan penagihan, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasapertimbangan Pemerintah dalam antara lain melalui pemetaan senantiasa meridhoi langkah kitamenetapkan target penerimaan wilayah potensi penerimaan bersama dalam mewujudkan cita-citapajak tahun 2017. DJP dihadapkan pajak dan pembangunan basis membangun kehidupan bangsa yang data perpajakan dan manajemen bermartabat. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Atas nama Direktorat Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi Direktur Jenderal Pajak20 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

PROFIL PIMPINANPROFIL PIMPINAN Ken Dwijugiasteadi Direktur Jenderal Pajak Lahir di Malang, 8 November 1957. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 1 Maret 2016 setelah sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak merangkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1983 dan Master of Science in Tax Auditing dari Opleidings Institute Financien, Belanda, pada tahun 1991. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 21

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti Pajak Arfan Arif Yanuar Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Direktur Peraturan Perpajakan I Lahir di Jakarta, 26 Mei 1961. Lahir di Yogyakarta, 28 Januari Menjabat Sekretaris Direktorat 1967. Menjabat Direktur Peraturan Jenderal Pajak sejak 22 Oktober Perpajakan I sejak 20 Mei 2016 setelah 2015 setelah sebelumnya menjabat sebelumnya menjabat Kepala Kantor Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Selatan, Barat, dan Tenggara. Tengah. Meraih gelar Sarjana Teknik Menyelesaikan Program Diploma IV di Universitas Pembangunan Nasional Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Veteran, Yogyakarta, pada tahun 1992 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan gelar Magister Manajemen di Jakarta, pada tahun 1991, kemudian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, meraih gelar Master of Business pada tahun 1994. Administration dari Saint Mary’s Halifax, Kanada, pada tahun 1996.22 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

PROFIL PIMPINANYunirwansyah Angin Prayitno Aji Dadang SuwarnaDirektur Peraturan Perpajakan II Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktur Penegakan HukumLahir di Kerinci, 22 Juni 1967. Lahir di Jakarta, 1 Desember 1961. Lahir di Sukabumi, 6 NovemberMenjabat Direktur Peraturan Menjabat Direktur Pemeriksaan dan 1958. Menjabat Direktur PenegakanPerpajakan II sejak 20 Mei 2016 Penagihan sejak 20 Mei 2016 setelah Hukum sejak 20 Mei 2016 setelahsetelah sebelumnya menjabat Kepala sebelumnya menjabat Kepala Kantor sebelumnya menjabat DirekturKantor Wilayah DJP Sumatera Utara Wilayah DJP Jakarta Pusat. Meraih Keberatan dan Banding. LulusII. Meraih gelar Sarjana Ekonomi gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Program Diploma IV KeuanganJurusan Akuntansi dari Universitas Perusahaan dari Universita Krisna Spesialisasi Akuntansi, Sekolah TinggiAndalas, Padang, pada tahun 1992 Dwipayana, Jakarta, pada tahun 1988 Akuntansi Negara, Jakarta, padadan menyelesaikan pendidikan dan gelar Master of Arts in Economic tahun 1991.pascasarjana di Universite Francois dari Concordia University, Kanada,Rabelais, Perancis, pada tahun 1997. pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 2006 menyelesaikan Program S3 Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 23

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakR. Dasto Ledyanto Teguh Budiharto Yon ArsalDirektur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktur Keberatan dan Banding Direktur Potensi, Kepatuhan, dan PenerimaanLahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Lahir di Yogyakarta, 25 November Lahir di Bukittinggi, 1 Desember 1972.Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan 1966. Menjabat Direktur Keberatan Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan,Penilaian sejak 20 Mei 2016 setelah dan Banding sejak 3 Maret 2017 dan Penerimaan sejak 20 Mei 2016sebelumnya menjabat Kepala Kantor setelah sebelumnya menjabat Kepala setelah sebelumnya menjabat TenagaWilayah DJP Jawa Tengah I. Meraih Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dangelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dan Jambi. Meraih gelar Sarjana Intensifikasi Pajak. Meraih gelardari Universitas Airlangga, Surabaya, Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansipada tahun 1990 dan gelar Magister Yogyakarta, pada tahun 1992 dan dari Universitas Padjadjaran, Bandung,Ilmu Administrasi Perpajakan dari gelar Master of Laws in Taxation dari pada tahun 1995 dan gelar MasterUniversitas Indonesia, Jakarta, pada Leiden University, Belanda, pada of Arts in Economics dari Kobetahun 2003. tahun 2001. University, Jepang, pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2007 menyelesaikan Program S3 Ilmu Ekonomi di Kobe University, Jepang.24 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

PROFIL PIMPINANHestu Yoga Saksama Lusiani Harry GumelarDirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Direktur Kepatuhan Internal danHubungan Masyarakat Transformasi Sumber Daya AparaturLahir di Sragen, 26 Mei 1969. Lahir di Bandung, 26 November 1961. Lahir di Bandung, 26 Juli 1964.Menjabat Direktur Penyuluhan, Menjabat Direktur Teknologi Informasi Menjabat Direktur KepatuhanPelayanan, dan Hubungan Perpajakan sejak 3 Maret 2017 Internal dan Transformasi SumberMasyarakat sejak 20 Mei 2016 setelah setelah sebelumnya menjabat Kepala Daya Aparatur sejak 29 Novembersebelumnya menjabat Kepala Kantor Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 2016 setelah sebelumnya menjabatWilayah DJP Jawa Timur I. Meraih II. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Direktur Teknologi Informasigelar Sarjana Ekonomi Jurusan Jurusan Akuntansi dari Universitas Perpajakan. Meraih gelar SarjanaAkuntansi dari Universitas Gadjah Padjadjaran, Bandung, pada tahun Teknik dari Institut Teknologi BandungMada, Yogyakarta, pada tahun 1992 1987 dan Master of Business pada tahun 1990 dan gelar Master ofdan gelar Master of Business Taxation Administration dari Wilfrid Laurier Information System dari Queen Marydari University of Southern California, University, Kanada, pada tahun 1994. University of London, Inggris, padaAmerika Serikat, pada tahun 2001. tahun 1997. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 25

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakIwan Djuniardi Hantriono Joko Susilo Poltak Maruli John Liberty HutagaolDirektur Transformasi Teknologi Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktur Perpajakan InternasionalKomunikasi dan InformasiLahir di Bandung, 10 Juni 1968. Lahir di Bojonegoro, 22 Desember Lahir di Jakarta, 27 NovemberMenjabat Direktur Transformasi 1968. Menjabat Direktur Transformasi 1965. Menjabat Direktur PerpajakanTeknologi Komunikasi dan Informasi Proses Bisnis sejak 2 April 2015 Internasional sejak 20 Mei 2016sejak 2 April 2015 setelah sebelumnya setelah sebelumnya menjabat Kepala setelah sebelumnya menjabatmenjabat Direktur Teknologi Informasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Direktur Peraturan Perpajakan II.Perpajakan. Memperoleh gelar Menyelesaikan pendidikan Strata 1 Meraih Gelar Sarjana EkonomiSarjana Teknik Mesin dan Magister di Institut Teknologi Mara, Malaysia, Jurusan Akuntansi dari UniversitasManajemen dari Institut Teknologi pada tahun 1995. Gelar Master of Brawijaya, Malang, pada tahun 1988.Bandung masing-masing pada tahun Taxation diraihnya dari University of Kemudian meraih gelar Master of1992 dan 1994. Denver, Amerika Serikat, pada tahun Arts in Economic pada tahun 1994 2001. dari Macquarie University, Australia, dan gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2004.26 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

PROFIL PIMPINANPeni Hirjanto Eddi Wahyudi Cucu SupriatnaDirektur Intelijen Perpajakan Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Intensifikasi Pajak PerpajakanLahir di Tulungagung, 21 September Lahir di Semarang, 1 Juni 1971. Lahir di Cimahi, 2 April 1965.1963. Menjabat Direktur Intelijen Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Menjabat Tenaga Pengkaji BidangPerpajakan sejak 29 November 2016 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pelayanan Perpajakan sejak 2 Aprilsetelah sebelumnya menjabat Direktur Pajak sejak 3 Maret 2017 setelah 2015 setelah sebelumnya menjabatKeberatan dan Banding. Meraih gelar sebelumnya menjabat Kepala Kantor Kepala Kantor Wilayah DJP NusaSarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pelayanan Pajak Pratama Pondok Tenggara. Meraih gelar Sarjanadari Universitas Padjadjaran, Bandung, Aren. Meraih gelar Sarjana Teknik Hukum dari Universitas Padjadjaran,pada tahun 1987 dan gelar Master Sipil dari Universitas Islam Indonesia, Bandung, pada tahun 1990 dan gelarof Business Administration dari Saint Yogyakarta, pada tahun 1995 dan Magister Hukum dari UniversitasLouis University, Amerika Serikat, pada gelar Magister Manajemen dari Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.tahun 1996. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1997. Selanjutnya pada tahun 2009 menyelesaikan Program S3 Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 27

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti Pajak Edward Hamonangan Sianipar Lindawaty Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Perpajakan Penertiban Sumber Daya Manusia Lahir di Medan, 20 Juni 1969. Lahir di Kutacane, 13 Agustus 1970. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Pembinaan dan Penertiban Sumber Perpajakan sejak 3 Maret 2017 setelah Daya Manusia sejak 3 Maret 2017 sebelumnya menjabat Kepala Kantor setelah sebelumnya menjabat Kepala Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Subdirektorat Penagihan. Meraih Pulogadung. Meraih gelar Sarjana gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Universitas Padjadjaran, Bandung, Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan pada tahun 1995, kemudian meraih Negara, Yogyakarta, pada tahun gelar Magister Ilmu Administrasi dari 1993, selanjutnya menyelesaikan Universitas Indonesia, Jakarta, pada pendidikan pascasarjana Ilmu tahun 2004. Administrasi Perpajakan di Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.28 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

PROFIL PIMPINANDaftar Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen PerpajakanNo. Nama Jabatan1. Mekar Satria Utama Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar2. Muhammad Haniv Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus3. Ahmad Djamhari Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh4. Mukhtar Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I5. Tri Bowo Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II6. Jatnika Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau7. Aim Nursalim Saleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi8. Muhammad Ismiransyah M. Zain Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung9. Erna Sulistyowati Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung10. Wahju Karya Tumakaka Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat11. Budi Susanto Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat12. Sakli Anggoro Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I13. Edi Slamet Irianto Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II14. Harta Indra Tarigan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur15. Pontas Pane Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara16. Catur Rini Widosari Kepala Kantor Wilayah DJP Banten17. Yoyok Satiotomo Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I18. Adjat Djatnika Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II19. Mohammad Isnaeni Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III20. Irawan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I21. Rida Handanu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II22. Yuli Kristiyono Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta23. Estu Budiarto Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I24. Neilmaldrin Noor Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II25. Rudy Gunawan Bastari Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III26. Slamet Sutantyo Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat27. Imam Arifin Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah28. Samon Jaya Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara29. Eka Sila Kusna Jaya Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara30. Dionysius Lucas Hendrawan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara31. Goro Ekanto Kepala Kantor Wilayah DJP Bali32. Suparno Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara33. Wansepta Nirwanda Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku34. Farid Bachtiar Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 29

SELAYANG PANDANG DJP 32 VISI 32 MISI 33 KEDUDUKAN 33 TUGAS DAN FUNGSI 34 STRUKTUR ORGANISASI 35 NILAI-NILAI 36 SUMBER DAYA “Kami meyakini keberhasilan program Pengampunan Pajak akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.” Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)30 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 31

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakKompleks Gedung Kantor Pusat DJP JakartaVISI Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.MISI Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: a. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; b. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; c. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan d. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. Dasar Hukum: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015.32 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

SELAYANG PANDANG DJPKEDUDUKANInspektorat Jenderal Menteri Keuangan Sekretariat Jenderal Wakil Menteri Keuangan 8 Staf AhliDirektorat Direktorat Direktorat Direktorat DirektoratJenderal Jenderal Jenderal Jenderal JenderalAnggaran Bea & Cukai Perbendaharaan Kekayaan Negara Pajak Direktorat Direktorat Badan Badan Jenderal Jenderal Kebijakan Pendidikan &Perimbangan Pengelolaan Keuangan Pembiayaan & Fiskal Pelatihan Keuangan RisikoPusat Sistem Pusat Pusat Analisis Pusat Layanan Informasi Pembinaan & Harmonisasi Pengadaan Secara& Teknologi Profesi Kebijakan Elektronik Keuangan KeuanganDasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015TUGASDAN FUNGSIDJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebihlanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;f. pelaksanaan administrasi DJP; sertag. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.Lingkup bidang perpajakan yang dikelola DJP meliputi administrasi pemungutan/pengumpulan pajak pusat,yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),Pajak Bumi dan Bangunan selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Meterai. Adapun pengelolaanpajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 33

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakSTRUKTUR ORGANISASI Direktur Jenderal Pajak Sekretariat Direktorat Kantor Wilayah Unit PelaksanaDirektorat Jenderal KPP Teknis Tenaga Pengkaji KP2KP Kantor OperasionalKantor Pusat Secara ringkas, organisasi DJP dapat Adapun kantor operasional menjalankan dibedakan atas kantor pusat dan kantor fungsi teknis operasional dan/atau teknis operasional. Kantor pusat menjalankan penunjang. fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan Kantor pusat DJP terdiri atas Sekretariat pengembangan (transformasi), serta Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan pembinaan dan dukungan administrasi 4 jabatan tenaga pengkaji. (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Unit/Jabatan Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada Direktorat semua unsur di DJP. Tenaga Pengkaji Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya. Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian. Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib koordinasi, bimbingan, pengendalian, Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Khusus yang lokasinya tersebar di KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor seluruh wilayah Indonesia. pusat. Unit ini dapat dibedakan atas: a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang pengawasan kepada Wajib Pajak. berlokasi di Jakarta; dan KPP dibedakan berdasarkan34 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

SELAYANG PANDANG DJPsegmentasi Wajib Pajak yang Jenis dan tugas UPT di lingkungan penerimaan, pemindaian, dandiadministrasikannya, yaitu: DJP adalah: penyimpanan dokumen perpajakan,a. KPP Wajib Pajak Besar, a. Pusat Pengolahan Data dan serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan mengadministrasikan Wajib Pajak Dokumen Perpajakan (PPDDP), oleh instansi pemerintah, lembaga, besar nasional; berlokasi di Jakarta, mempunyai asosiasi, dan pihak lain; danb. KPP Madya, mengadministrasikan tugas melaksanakan penerimaan, d. Kantor Layanan Informasi dan Wajib Pajak besar regional pemindaian, perekaman, Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi dan Wajib Pajak besar tertentu penjaminan kualitas hasil di Jakarta, mempunyai tugas meliputi badan dan orang pengolahan, backup data, transfer melaksanakan kegiatan layanan asing, penanaman modal asing, data, dan penyimpanan dokumen pemberian informasi umum perusahaan minyak dan gas perpajakan; perpajakan, penyampaian bumi, serta perusahaan terdaftar b. Kantor Pengolahan Data dan informasi perpajakan dalam rangka di bursa; dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), peningkatan kualitas pelayanan,c. KPP Pratama, mengadministrasikan berlokasi di Makassar dan Jambi, dan pengelolaan pengaduan. Wajib Pajak lokasi. mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian,Sedangkan KP2KP menjalankan fungsi perekaman, back up data, transfersebagai perpanjangan tangan KPP, yaitu data, dan penyimpanan dokumenmelaksanakan pelayanan, penyuluhan, perpajakan;dan konsultasi perpajakan kepada c. Kantor Pengolahan Data EksternalWajib Pajak atau masyarakat yang tidak (KPDE), berlokasi di Jakarta,terjangkau oleh KPP. mempunyai tugas melaksanakanNILAI-NILAISebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJP mengusung Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagai dasar danfondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap. Nilai Makna • Perilaku UtamaIntegritas • Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan bersikap jujur, tulus dan dapat baik dan benar serta memegang teguh kode etik dipercaya dan prinsip-prinsip moral. menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercelaProfesionalisme Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik • Sinergi dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang • memiliki keahlian dan pengetahuanPelayanan tinggi. yang luasKesempurnaan bekerja dengan hati Membangun dan memastikan hubungan kerja • sama internal yang produktif serta kemitraan yang • memiIiki sangka baik, saling harmonis dengan para pemangku kepentingan, percaya, dan menghormati untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan menemukan dan melaksanakan berkualitas. solusi terbaik Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan • melayani dengan berorientasi pada pemangku kepentingan yang dilakukan dengan • kepuasan pemangku kepentingan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. bersikap proaktif dan cepat tanggap Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala • melakukan perbaikan terus menerus bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. • mengembangkan inovasi dan kreativitasDasar Hukum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 35

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakSUMBER DAYAper 31 Desember 201640.035 orangJUMLAH PEGAWAI DJP36 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

SELAYANG PANDANG DJP Pegawai Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi & Bali & Nusa Papua & Maluku Kantor Pusat Maluku Utara Tenggara 6.611 26.324 2.194 719 Kanwil - 1 - 2.467 1.720 -KPP Wajib Pajak 7 18 3 - - 1 - 4 - 2 2 - Besar - - KPP Madya 4 21 KPP Pratama 65 172 11 1 - 78 31 22 25 18 7 KP2KP 1 31 37 15 15 UPT 3 -1 - - Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 37

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakSebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pria 70,18% Wanita 29,82%Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia8.000 6.608 6.565 6.8747.0006.000 5.4065.0004.000 4.9893.0002.000 3.4531.000 2.400 2.491 0 1.249 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-6038 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

SELAYANG PANDANG DJPSebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan20.000 17.41315.00010.000 6.828 10.323 5.000 3.188 84 2.194 0 5 s.d. D-I D-II D-III S1/D-IV S2 S3 SMUSebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan20.000 18.41818.000 8.90116.00014.000 4.889 4.90112.00010.000 268 80 855 717 2 521 483 8.000 6.000 4.000 2.000 0Struktural Eselon Penilai PBB AccoPeunntelRaeTaephrneKasegebanetrMaatetiavdiens Jurusita Pemeriksa Pajak Komputer POeplearkastaoBnreaCnloadinanshnoalyreaa PranataSebaran Pegawai Berdasarkan Golongan25.000 20.86020.00015.000 16.32910.000 2.845 5.000 1 0 I II III IV Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 39

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 42 Arah dan kebijakan perpajakan 2015-2019 43 Peta Strategi 2016 44 Capaian Indikator Kinerja Utama Dan Inisiatif Strategis 2016 46 Tinjauan Fungsi Utama 82 Tinjauan fungsi pendukung 97 Tinjauan Fungsi Keuangan 107 Target Kinerja 2017 “Mungkin yang perlu digarisbawahi mengapa kita melakukan (seluruh upaya) ini, kami (DJP) sudah habis-habisan untuk Amnesti Pajak. Amnesti harga mati.” Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Pajak40 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 41

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakArah dan Kebijakan Perpajakan 2015-2019Layanan Amnesti Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Arah Kebijakan Kementerian Keuangan Tahun 2015—2019 Terkait DJP• Menjaga Kesinambungan Fiskal• Optimalisasi Penerimaan Negara dan Reformasi Administrasi Perpajakan Destination Statement DJP Tahun 2015—2019 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Tax Ratio* (%) 14,6 15,2 16 Penerimaan Pajak (triliun Rp) 13,2 14,2 Penyampaian SPT melalui e-Filing 1.737 2.007 2.329 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 1.294 1.512 14 juta 18 juta 24 juta*Termasuk 1 persen pajak daerah 40 juta 42 juta 44 juta 2 juta 7 juta 32 juta 36 juta42 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMENPETA Strategi 2016VISI“Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara”Stakeholder • Presiden 1. Penerimaan pajak Perspective • DPR negara yang optimal • Menteri Keuangan • Badan Pemeriksa Keuangan • MasyarakatCustomer • Wajib Pajak 2. Pemenuhan 3. Kepatuhan Wajib Perspective layanan publik Pajak yang tinggi Pelayanan dan Penyuluhan Pengawasan Penegakan HukumInternal Process 4. Pelayanan 5. Peningkatan 7. Peningkatan 8. Peningkatan 9. Peningkatan Perspective prima efektivitas ekstensifikasi pengawasan efektivitas penyuluhan perpajakan Wajib Pajak pemeriksaan 6. Peningkatan 10. Peningkatan efektivitas efektivitas kehumasan penyidikan & penagihan 11. Pengendalian 12. Peningkatan mutu yang optimal keandalan dataLearning & Growth 13. SDM yang 14. Organisasi 15. Sistem 16. Pengelolaan Perspective kompetitif yang kondusif informasi anggaran manajemen yang yang optimal andalHubungan langkah-langkah strategis yang dijalankan DJP pada tiap perspektif dalam upaya mewujudkan visi organisasidivisualisasikan dalam diagram Peta Strategi. Dalam Peta Strategi DJP Tahun 2016 dipetakan enam belas sasaran strategisyang topiknya mengacu pada Rencana Strategis DJP Tahun 2015—2019 dengan penambahan topik yang bersifatmandatory dari Kementerian Keuangan ataupun kebutuhan penyesuaian sebagai konsekuensi dinamika organisasi. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 43

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakCapaian Indikator Kinerja UtamaDan Inisiatif Strategis 2016 Sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak, ditetapkan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta rincian target capaian yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau kinerja organisasi di tahun 2016. Selain itu, terdapat pula sembilan kegiatan strategis yang merupakan inisiatif DJP untuk mendukung pencapaian target IKU yang diharapkan berimplikasi pada pencapaian sasaran strategis. Sampai dengan akhir tahun 2016, DJP berhasil mencapai target untuk delapan belas IKU serta menyelesaikan tujuh kegiatan Inisiatif Strategis (IS). Rincian capaian IKU dan IS DJP tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini. Capaian Indikator Kinerja Utama, 2016No. IKU Target Realisasi Indeks CapaianSasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal1. Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00% 81,60% 81,60Sasaran Strategis 2: Pemenuhan layanan publik2. Indeks kepuasan pengguna layanan 3,93 4,10 104,33Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi3. Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak 72,50% 63,15% 87,10Sasaran Strategis 4: Pelayanan prima4. Jumlah penyampaian SPT melalui e-Filing 7.000.000 SPT 8.441.188 SPT 120,00Sasaran Strategis 5: Peningkatan efektivitas penyuluhan5. Tingkat efektivitas penyuluhan 73,00 79,84 109,37Sasaran Strategis 6: Peningkatan efektivitas kehumasan6. Tingkat efektivitas kehumasan 73,00 78,64 107,73Sasaran Strategis 7: Peningkatan ekstensifikasi perpajakan7. Persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran 100,00% 86,46% 86,46Sasaran Strategis 8: Peningkatan pengawasan Wajib Pajak8. Persentase imbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti 100,00% 140,78% 120,00Sasaran Strategis 9: Peningkatan efektivitas pemeriksaan9. Audit Coverage Ratio 100,00% 137,00% 120,0010. Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak 88,00% 93,87% 106,6711. Persentase keberhasilan pelaksanaan joint audit 88,20% 104,78% 118,80Sasaran Strategis 10: Peningkatan efektivitas penyidikan dan penagihan12. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) 50,00% 63,04% 120,0013. Persentase pencairan piutang pajak 30,00% 33,54% 111,8014. Jumlah usulan penyanderaan (Wajib Pajak/penanggung pajak) 33 75 120,00Sasaran Strategis 11: Pengendalian mutu yang optimal15. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti 49,00% 57,65% 117,65Sasaran Strategis 12: Peningkatan keandalan data16. Persentase data eksternal teridentifikasi 30,00% 43,48% 120,0017. Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat 5,00% 4,09% 118,20Sasaran Strategis 13: SDM yang kompetitif18. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 83,00% 89,26% 107,5444 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Capaian Indikator Kinerja Utama, 2016No. IKU Target Realisasi Indeks CapaianSasaran Strategis 14: Organisasi yang kondusif19. Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan 87,00% 96,00% 110,34Sasaran Strategis 15: Sistem manajemen informasi yang andal20. Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem 100,00% 95,67% 95,67 informasi21. Tingkat downtime sistem teknologi informasi dan komunikasi 1,00% 0,0148% 120,00Sasaran Strategis 16: Pengelolaan anggaran yang optimal22. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,00% 97,41% 102,54Nilai Kinerja Organisasi 100,97Keterangan:• Data IKU berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2016, kecuali untuk IKU persentase realisasi penerimaan pajak.• Angka persentase realisasi penerimaan pajak sesuai Laporan Keuangan DJP 2016 (Audited).• Indeks capaian IKU maksimal adalah 120 persen sesuai ketentuan dalam KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Capaian Inisiatif Strategis, 2016No. Inisiatif Strategis Status KeteranganIKU: Jumlah penyampaian SPT melalui e-Filing1. Tindak lanjut atas Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 8 Tahun Selesai Penerbitan Surat Nomor S-03/PJ/2016 hal Tindak2015 terkait kewajiban e-Filing untuk ASN/TNI/Polri dan Lanjut atas Surat Edaran MenPAN-RB dan Suratpenerbitan surat kepada lembaga negara lainnya. Kepada Lembaga Negara Lainnya.2. Pemberian e-FIN secara massal. Selesai Pemberian 26,6 juta e-FIN secara massal.IKU: Persentase imbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti3. Penguatan fungsi Center for Tax Analysis (CTA) termasuk Selesai Penyelesaian kajian pembentukan Data Care Center. kajian pembentukan Data Care Center.4. Penyusunan modul pengawasan atas data PPh. Off track Penyelesaian modul sistem informasi.IKU: Audit Coverage Ratio5. Penetapan regulasi mengenai percepatan jangka waktu Selesai Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak pemeriksaan. No. SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.6. Penambahan jumlah Pemeriksa Pajak. Selesai Pengangkatan kembali pejabat fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 28 orang dan pengangkatan baru pe- jabat fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 464 orang.IKU: Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)7. Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baru. Off track Dalam proses persiapan permintaan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri terkait penerbitan surat keputusan pengangkatan PPNS bagi peserta yang telah lulus diklat PPNS.IKU: Persentase pencairan piutang pajak8. Pengangkatan pejabat struktural/pelaksana lainnya menjadi Selesai Penambahan JSPN sebanyak 32 orang pada periodeJurusita Pajak Negara (JSPN). Januari—Juni 2016.IKU: Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi9. Penyusunan kebijakan e-Goverment Services dalam rangka Selesai Implementasi e-Faktur secara nasional mulai tanggalpemenuhan kriteria inovasi layanan publik. 1 Juli 2016. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 45

Kontribusi Strategis Membangun Bangsamelalui Amnesti PajakTINJAUAN FUNGSI UTAMAA. Penerbitan Regulasi Perpajakan 1. Amnesti Pajak Pada tahun 2016 Pemerintah bersama DPR menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Pengampunan Pajak atau yang lebih populer dengan Amnesti Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang sangat ringan. Kebijakan Amnesti Pajak dilatarbelakangi oleh: melalui pencapaian target penerimaan pajak, serta a. kebutuhan dana untuk pembangunan negara perluasan basis data perpajakan yang lebih valid dan komprehensif. sangat besar, sementara dana warga negara Indonesia banyak yang disimpan di luar negeri; Pemerintah memberikan kesempatan bagi semua b. Indonesia segera memasuki era keterbukaan Wajib Pajak untuk memanfaatkan Amnesti Pajak, informasi, yang salah satunya ditandai dengan kecuali bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan penerapan automatic exchange of information, penyidikan dan atas berkas penyidikannya telah sehingga sulit bagi seseorang untuk menghindar dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam dari kewajiban perpajakan; serta proses praperadilan, atau sedang menjalani hukuman c. tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia masih pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. rendah, yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal. Manfaat yang diperoleh negara melalui kebijakan Amnesti Pajak antara lain, yaitu peningkatan investasi dan likuiditas domestik, peningkatan tax ratio Periode dan Golongan Tarif Amnesti Pajak Jenis Periode I Periode II Periode III 1 Jul–30 Sep 2016 1 Okt–31 Des 2016 1 Jan–31 Mar 2017Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri 2% 3% 5%Deklarasi Luar Negeri 4% 6% 10%Wajib Pajak UMKM Deklarasi Harta ≤ Rp10 Miliar Deklarasi Harta > Rp10 Miliar 0,5% 2% Fasilitas Amnesti Pajak• Penghapusan pajak (PPh dan PPN dan/atau PPnBM) yang seharusnya terutang, sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.• Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.• Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.• Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.• Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.46 Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMENAmnesti Pajak telah menjadi Sejalan dengan hal di atas, DJP Penambahan waktu layanan Amnestiagenda nasional dan seluruh unsur mengerahkan secara maksimal Pajak pada seluruh unit kerja di luarpemerintah dituntut komitmennya sumber daya yang dimilikinya untuk hari dan jam kerja reguler merupakanuntuk bersama-sama menyukseskan mengawal implementasi Amnesti salah satu bentuk antisipasi DJPagenda tersebut. Upaya untuk Pajak. Dalam keterbatasan waktu, DJP terhadap melonjaknya partisipasimengoptimalkan koordinasi antar- harus memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak dalam Amnesti Pajak.instansi pemerintah dilakukan salah ketentuan pelaksanaan termasuksatunya melalui pembentukan Gugus modul dan aplikasi telah siapTugas (Task Force) sebagaimana untuk menjalankan Amnesti Pajak.ditetapkan dalam Keputusan PresidenNomor 32 Tahun 2016. Rekapitulasi Penerbitan Regulasi dan Kebijakan Terkait Amnesti Pajak, 2016 Produk JumlahUndang-Undang 1 6Peraturan Menteri Keuangan 3 16Keputusan Menteri Keuangan 5 12Peraturan Direktur Jenderal Pajak 43Instruksi Direktur Jenderal PajakSurat Edaran Direktur Jenderal PajakJumlah Hasil Amnesti Pajak Periode I dan II Jenis Jumlah Uang Harta Deklarasi dan Repatriasi (triliun Rp)Wajib Pajak Wajib Pajak Tebusan SPH (triliun Rp) Deklarasi Repatriasi Deklarasi Jumlah DN LNBadan 140.836 143.521 12,69 451,66 20,03 22,92 494,62Orang Pribadi 475.045 493.831 90,35 2.166,32 94,13 705,73 2.966,18Jumlah 615.881 637.352 103,04 2.617,97 114,16 728,66 3.460,80Sumber: Data statistik Tax Amnesty diakses tanggal 20 Oktober 2017Keterangan:• SPH (Surat Pernyataan Harta), adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan Amnesti Pajak, antara lain berisi pelaporan harta, utang, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.• Deklarasi DN (Dalam Negeri), yaitu nilai harta bersih yang berada di dalam wilayah Indonesia yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan.• Repatriasi, yaitu nilai harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan dan atas harta tersebut dialihkan ke dalam wilayah Indonesia dalam bentuk investasi di dalam negeri.• Deklarasi LN (Luar Negeri), yaitu nilai harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia yang menjadi dasar pengenaan uang tebusan dan atas harta tersebut tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia. Laporan Tahunan 2016 | Direktorat Jenderal Pajak 47