NPGT REGIONAL_TCK Kecamatan_2023

Lampiran 23. Contoh Tabel Ketersediaan Tanah Per Zonasi No. Desa/ Zonasi RDTR (H Kelurahan Lindung 1. Kelurahan A Perumahan Perdagangan/jasa 2. Kelurahan B Industri ….dst 3. Dan Lindung Seterusnya Perumahan Perdagangan/jasa Industri …. DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

TCK NERACA PENATAGUNAAN TANAH KECAMATAN Zonasi RDTR (Ha) Ha) Tersedia Tidak Tersedia

Lampiran 24. Matriks Arahan Ketersediaan No Ketersediaan Tanah (V) Kesesuaian dengan RTRW (N) 1 Sesuai 2 Tidak Tersedia Mendukung/ K Tidak Sesuai K 3 Sesuai/ s Mendukung K 4 Mendukung/ K Tidak Sesuai s Tersedia 5 Tidak Sesuai Ket: (…) diisi dengan arahan pola ruang DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

TCK NERACA PENATAGUNAAN TANAH KECAMATAN Fungsi Kawasan Arahan Ketersediaan Tanah Kws Budidaya Tersedia untuk (…) dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah Kws lindung/ Tersedia untuk (…) dalam rangka penyesuaian sejenisnya penggunaan tanah Kws Budidaya Tidak tersedia Kws lindung/ sejenisnya Tersedia untuk (…) sesuai tata ruang Tersedia untuk penyesuaian penggunaan tanah di Kawasan lindung

Lampiran 25. Contoh Tabel Potensi Lokasi Reforma Agraria No. Desa/Kelurahan Penggunaan Kawasan Program 1. Kelurahan A Tanah Hutan/APL …. … 2. Kelurahan B … …. 3. Kelurahan C … …. … …. 4. Dan … …. Seterusnya Jumlah Persen (%) Sumber: Analisis Spasial Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pro DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

TCK NERACA PENATAGUNAAN TANAH KECAMATAN Potensi Lokasi RA Dst Luas % Wilayah 1 Program 2 (ha) ovinsi …. Tahun (…)

Lampiran 26. Contoh Tabel Analisis Sosial Ekonomi Ketersediaan Tanah (ha) No Desa/Kelurahan Tersedia Tidak Terse 1. Kelurahan A …. …. 2. Kelurahan B … … 3. Kelurahan C … … 4. Dan …… Seterusnya Jumlah Sumber: Analisis Spasial Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pro DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

TCK NERACA PENATAGUNAAN TANAH KECAMATAN Penguasaan Tanah Kepadatan (ha) Penduduk edia Ada HAT Belum Ada HAT (jiwa/km2) ovinsi …. Tahun (…)

Lampiran 27. Bagan Alur Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Keca ADMINISTRASI PENGGUNAAN RDTR/RTRW KAWASAN (JALAN DAN TANAH BARU (KP2B HUTAN SUNGAI) DAN/ATAU LSD) SELECT PENGGUNAAN TANAH BARU OVERLAY RTRW KESESUAIAN TERSEDIA PENGGUNAAN INDIKATIF KAWASAN TANAH TERHADAP HUTAN SESUAI TIDAK K SESUAI TERSE KETERANGAN: A Data Input POT Data Output Data Outcome Analisis Data DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

TCK NERACA PENATAGUNAAN TANAH KECAMATAN amatan KEGIATAN PSN (PTSL N PENGUASAAN TANAH DAN/ATAU REDIST DAN/ATAU NELAYAN) TERSEDIA INDIKATIF GUPT KETERSEDIAAN Select SELECT TERHADAP TANAH Pengembangan KEG PTSL, REDIST, EDI TIDAK kegiatan NELAYAN TERSEDIA tertentu POTENSI LOKASI SELECT KETERSEDIAAN REFORMA KETERSEDIAAN TANAH DALAM AGRARIA TANAH DENGAN PENGUASAAN RANGKA INVESTASI TANAH 1. Perumahan; TENSI SOSIAL 2. Industri; EKONOMI 3. Pertanian; 4. Perkebunan; dan 5. Penyediaan Lahan Pangan

Lampiran 28. Manajemen Penyimpanan Folder Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan https://tinyurl.com/NPGTKecamatan2023 NPGT REGIONAL KECAMATAN ACEH ACEH_BARAT DATA_SHP A_.Nama Kecam JOHAN_PAHLAWAN BUKU_LAPORAN Q_.Nama Keca N_Nama Kecam SUMATERA_BARAT O_Nama Kecam V_.Nama Kecam W_Nama Kecam AQNOVW_Nam Buku Laporan_ PETA Keterangan : Link Google Drive Peta Pemilikan Peta Pengguna Nama Folder Peta Kesesuaia Peta Ketersedia Peta Ketersedia Isi Data DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

TCK NERACA PENATAGUNAAN TANAH KECAMATAN matanshp amatanshp matan.shp matan.shp matanshp matan.shp ma Kecamatan.shp _Nama Kecamatan (Dokumen word dan pdf) n Tanah Baru_Nama Kecamatan (pdf) aan Tanah_Nama Kecamatan (pdf) an Penggunaan Tanah terhadap RDTR_Nama Kecamatan (pdf) aan Tanah Indikatif terhadap RDTR_Nama Kecamatan (pdf) aan Tanah_Nama Kecamatan (pdf)

Lampiran 29. Quality Control (QC) Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan QUALITY CONTROL NPGT REGIONAL KECAMATAN 2023 BERDASARKAN TATA CARA KERJA NPGT REGIONAL KECAMATAN 2023 dan POK TAHUN 2023 Penyediaan panduan berupa formulir quality control (QC) administrasi dan teknis Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan berdasarkan TCK Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan dan POK Tahun 2023 dapat menjadi alat kendali pada setiap produk tahapan kegiatan NPGT Kecamatan. Adapun penyajian formulir quality control kegiatan tersaji secara konsep urutan tahapan sebagai berikut: Tahapan Kecamatan, Yakni: 1. Penyiapan Data NPGT Kecamatan 2. Pengumpulan dan Pengolahan Data NPGT Kecamatan a) Pengumpulan Data b) Pengolahan Data 3. Koordinasi Penyusunan Draft NPGT Kecamatan 4. Analisis Data NPGT Kecamatan a) Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW b) Analisis Ketersediaan Tanah c) Analisis Potensi Lokasi Reforma Agraria (RA) d) Analisis Sosial Ekonomi 5. Koordinasi Hasil NPGT Kecamatan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi 6. Penyusunan Buku NPGT Kecamatan 7. Konsultasi Publik hasil NPGT Kecamatan ke Pemerintah Daerah Catatan : Formulir quality control tersebut terlampir di halaman selanjutnya. Quality control keuangan terpisah tersendiri DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

II TABEL QUALITY CONTROL (QC) Kelengkapan 1. Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* No Kegiatan/Point / 1. Surat Keputusan (SK) Tim Terpenuhi 2. Ketua, Sekretaris, Anggota Tim (siapa saja) 3. Berapa Bulan 4. Anggaran untuk honor tim 5. Rapat pembentukan tim ** Point penting yang harus diperhatikan : 1. Pembentukan Tim Kabupaten/Kota tidak ada honor 2. Susunan Tim Penyiapan data NPGT Kecamatan selanjutnya disebut Tim Kabupaten terdiri dari: Penanggungjawab : Kepala Kantor Pertanahan BPN Ketua : Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Sekretaris : Koordinator Substansi Penatagunaan Tanah (Kelompok PGT dan WP3WT) Anggota *) : 1. Instansi yang membidangi Tata Ruang/Perencanaan provinsi 2. Instansi yang membidangi pertanian 3. Instansi yang membidangi kehutanan 4. Badan Pusat Statistik (BPS) 5. Instansi yang mengurusi pengairan/irigasi 6. Instansi yang membidangi Tata Pemerintahan Lingkungan ATR/BPN 7. KTU 8. Korsub Pengendalian dan Sengketa 9. Korsub Surveiy dan Pemetaan 10. Korsub Penetapan Hak dan Pendaftaran 11. Korsub Tanah dan Pengembangan 12. Analis Pertanahan 13. Perwakilan Kantah dan/atau Dinas Pertanian Kab/Kota *) DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

2. Pengumpulan Data NPGT Kecamatan Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* /Terpenuhi Pengumpulan Data ( Skala Peta mengikuti wilayah kerja ) 1. Citra Satelite Resolusi Tinggi (CSRT)/SPOT 6 7 2. Peta Batas Administrasi Kecamatan Peta Rencana Tata Ruang (RTRW/RDTR) (W) 4. a. RDTR Yang sedang berlaku b. RDTR Yang sedang Revisi 5. Peta Penggunaan Tanah Baru (Q) Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT) (O) • Di unduh dari Geo KKP di utamakan di tahun 6. kegiatan dan bulan yang tidak jauh dari kegiatan pengolahan data • Peta Lokasi PTSL • Peta Lokasi Redistribusi Tanah • Peta Lokasi Kegiatan Sertifikasi Nelayan 7. Peta Kawasan Hutan 8. Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) 9. Peta LP2B/KP2B 10. Data Kependudukan Dokumentasi sampel kegiatan lapang 11. (pengecekan administrasi keuangan, administrasi fisik, dan foto kegiatan lapang) 3. Pengolahan Data NPGT Kecamatan Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* /Terpenuhi Pengolahan Data Dasar NPGT Kecamatan Peta Batas administrasi Kecamatan 1. • Penyesuaian sistem proyeksi CEA • Seemless batas administrasi Kecamatan • Topology batas administrasi Kecamatan DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* • Penyesuaian Nomenklatur Struktur data /Terpenuhi Peta Penggunaan Tanah Baru (Q) • Penyesuaian sistem proyeksi CEA • Existing Penggunaan Tanah terkini • Penyesuaian Nomenklatur Penggunaan 2. Tanah • Seemless Penggunaan Tanah baru terhadap administrasi Kecamatan • Topology Penggunaan Tanah Baru • Pembuatan Struktur data Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) / RTRW (W) a. RDTR Yang sedang berlaku 3. b. RDTR Yang sedang Revisi • Seemless terhadap batas administrasi • Topology batas administrasi • Penyesuaian Nomenklatur Struktur data • Penyesuaian sistem proyeksi CEA Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT) (O) 1. Di unduh dari Geo KKP di utamakan di tahun kegiatan dan bulan yang tidak jauh dari kegiatan pengolahan data 4. 2. Peta Lokasi PTSL 3. Peta Lokasi Redistribusi Tanah • Topology GUPT • Penyesuaian Nomenklatur Struktur data • Penyesuaian sistem proyeksi CEA Peta Kawasan Hutan • Seemless Kawasan Hutan terhadap 5. administrasi • Topology Kawasan Hutan • Penyesuaian Nomenklatur Struktur data • Penyesuaian sistem proyeksi CEA Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) 6. • Topology LSD • Penyesuaian Nomenklatur Struktur data DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* /Terpenuhi • Penyesuaian sistem proyeksi CEA Peta LP2B/KP2B • Topology LP2B/KP2B 7. • Penyesuaian Nomenklatur Struktur data • Penyesuaian sistem proyeksi CEA Pengolahan Data NPGT Kabupaten Kota Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RDTR/RTRW (W) 1. Setelah tahapan Peta Perubahan Penggunaan Tanah maka dapat dilakukan analisis kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Melakukan kesepakatan akan Tabel Matrik Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RDTR/Tata ruang bersama Tim untuk digunakan dalam penentuan klasifikasi 3. Melakukan pembuatan nomenklatur dan struktur data penggunaan tanah baru 4. Melakukan reklas terhadap peta penggunaan tanah baru 8. 5. Melakukan pembuatan nomenklatur dan struktur data RDTR/RTRW 6. Melakukan reklas terhadap peta RDTR/RTRW 7. Analisis ini membandingkan peta penggunaan tanah baru (faktual/existing) terhadap peta RDTR/RTRW 8. Menghasilkan klasifikasi RDTR output berupa: SESUAI dan TIDAK SESUAI • Topology Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RDTR (W) 9. Menghasilkan klasifikasi RTRW output berupa: SESUAI, TIDAK SESUAI dan MENDUKUNG Topology Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW (W) Peta Ketersediaan Tanah (V) 9. 1. Analisis ketersediaan tanah dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tanah- DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* /Terpenuhi tanah yang tersedia untuk kegiatan investasi dan budidaya dengan memperhatikan RDTR/RTRW, penggunaan tanah dan Gambaran Umum Penguasaan Tanah 2. Ketersediaan Tanah Indikatif terhadap RDTR/RTRW • Melakukan overlay Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RDTR/RTRW (N) dengan Peta Kawasan Hutan untuk mendapatkan ketersediaan tanah indikatif terhadap RDTR/RTRW. Proses ini akan menghasilkan kelas “Tersedia Indikatif” dan “Tidak Tersedia Indikatif” 3. Ketersediaan Tanah Indikatif terhadap GUPT • Hasil analisis ketersediaan tanah indikatif dioverlay dengan peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah. Hasil analisis ini menghasilkan ketersediaan tanah indikatif terhadap GUPT dengan klasifikasi “Tersedia Indikatif” dan “Tidak Tersedia Indikatif” 4. Ketersediaan Tanah (V) bersumber dari Indikatif terhadap RDTR/RTRW dan Indikatif terhadap GUPT menhasilkan • Menyajikan hasil analisis ketersediaan tanah dalam tabel dan peta, serta membuat analisis deskriptif untuk menitikfokuskan pada ketersediaan tanah untuk menunjang kegiatan investasi yang terdiri; ▪ sektor perumahan ▪ sektor industri ▪ sektor perkebunan dan ▪ sektor pertanian pangan Analisis Potensi Lokasi Reforma Agraria (RA) a. Potensi lokasi RA diperoleh dari hasil overlay antara Peta Penggunaan Tanah 11. (Baru), Peta Kawasan Hutan dan Peta GUPT (misalkan: PTSL, Redistribusi Tanah atau juga Program lainnya) b. Untuk lokasi penyebaran bidang tanah pada Kecamatan yang sudah bersertipikat DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* /Terpenuhi Keterangan* serta melihat dari penggunaan tanah, tata ruang dan potensi wilayah dapat dimungkinkan adanya Akses Reform dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. • Melalui bentuk akses permodalan dan keterampilan c. Untuk lokasi jika berada dalam Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarkat di sekitar hutan. • Program ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu Langkah dalam mengatasi konflik perhutanan dengan masyarakat, memiliki potensi kegiatan Perhutanan Sosial d. Untuk Lokasi yang berpotensi Sertipikasi LP2B/KP2B diperuntukkan terutama indikator • Jika penggunaan tanah existing sawah dan RDTR/RTRW berupa Pertanian Lahan Basah atau daerah yang sawahnya memiliki irigasi teknis dengan tingkat produktivitas tinggi e. Untuk lokasi yang berpotensi dilaksanakan kegiatan Sertipikasi Nelayan dan Sertipikasi Petani Garam tetapi menjadi penting mengingat potensi suatu wilayah terdapat • Melalui Produk perikanan dan garam bahan makan dan industri 4. Koordinasi Hasil NPGT Kecamatan ke Kantor Wilayah BPN Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak /Terpenuhi 1. Menentukan tanggal dan hari serta bulan ekpose draft NPGT Kecamatan (daring/luring) 2. Tersusun database struktur data NPGT Kecamatan (AQWNV) DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* /Terpenuhi a. Sudah dilakukannya overlay untuk semua tema AQWNV b. Sudah dilakukannya tahapan penyesuaian untuk penamaan field di shp. c. Sudah dilakukannya tahapan penyesuaian dengan standarsasi PGT 2019 untuk semua nomenklatur isi penamaan d. Sudah dilakukannya tahapan penyesuaian reklas setiap tema peta e. Sudah dilakukannya tahapan analisis • Tema Kesesuaian penggunaan tanah terhadap RDTR/RTRW • Tema Ketersediaan tanah • Tema Ketersediaan tanah untuk sektor .. sesuai pola ruang • Tema Analisis Reforma Agraria f. Sudah dilakukannya tahapan penyesuaian seemless adminitrasi dengan kecamatan yang berbatasan g. Sudah dilakukannya tahapan topology pada AQWNV Tersusun nya Bahan draft paparan power point Publikasi NPGT Kecamatan; • Adanya Cover, Outline Materi Penyampaian, Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan, Matrik Kesesuaian RDTR/RTRW, Tema Penggunaan Tanah Baru-Tema RTRW 2. - Tema GUPT - Tema Analisis Perubahan Penggunaan Tanah – Tema Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RTRW – Tema Ketersediaan Tanah – Tema Analisis Reforma Agraria – Tema Sosial Ekonomi (baik peta, tabel dan narasi analisis), evident sampel lapang, Kesimpulan, Rekomendasi Hasil draft ekpose NPGT Kecamatan terakhir 4. telah masuk dalam folder link yang telah dibuatkkan Direktorat PGT (kanwil memantau) Evident kegiatan Ekpose draft NPGT Kecamatan 5. secara daring/luring (absent online, screen shoot daring, notulen daring masukan) DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* /Terpenuhi 6. Berita Acara kegiatan Draft Ekpose Perbaikan Eskpose draft NPGT Kecamatan 7. pasca daring/luring bersama Kanwil BPN Provinsi 5. Penyusunan Buku NPGT Kabupaten Kota Kelengkapan Keterangan* Ada/Dilakukan No Kegiatan/Point / Tidak Buku Laporan tersebut menguraikan gambaran Terpenuhi situasi wilayah, kondisi penggunaan dan 1. pemanfaatan tanah, data penunjang sosial- ekonomi yang terkait, hasil analisis neraca penatagunaan tanah dan arahan ketersediaan 2. Hardcopy berupa buku laporan format A4 Buku Neraca Penatagunaan Tanah sekurang- kurangnya dilengkapi dengan Peta lampiran format A3: 1. Peta Administrasi; b. Peta Penggunaan Tanah Tahun ... (baru); c. Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah; d. Peta RDTR/Rencana Tata Ruang Wilayah 3. Perda No. … Tahun …; e. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RDTR/RTRW; f. Peta Ketersediaan Tanah; g. Peta Ketersediaan Tanah untuk sektor industri, perumahan, perkebunan dan pertanian pangan. h. Peta Potensi Reforma Agraria Softcopy berisi; a. buku laporan lengkap dari cover s.d penuntup dan lampiran (bentuk .doc dan 4. pdf) b. data spasial AQWNV (bentuk shp. dan .gdb) c. layout seluruh tema peta pada ukuran A3 (bentuk .mxd dan Package) DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

5. Hasil update terakhir telah masuk dalam folder link yang telah dibuatkkan Direktorat PGT (Kanwil dapat akses) Contoh Penulisan Laporan NPGT Kecamatan: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I. PENDAHULUAN Menguraikan latar belakang, tujuan, manfaat dan ruang lingkup (maksimal 5% dari isi laporan) BAB II. KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN PENATAGUNAAN TANAH Menguraikan kebijakan penatagunaan tanah, penyelenggaraan penatagunaan tanah serta tata ruang (maksimal 10% dari isi laporan) BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH Menguraikan gambaran geografis wilayah, sosial ekonomi wilayah, penggunaan tanah, penguasaan tanah, dan pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah (maksimal 20% dari isi laporan). Tabel yang disajikan antara lain : 1. Luas wilayah administrasi yang diperoleh dari data Kementerian Dalam Negeri; 2. Luas wilayah administrasi hasil pengolahan spasial; 3. Data Kependudukan; 4. Mata pencaharian penduduk; 5. Penggunaan tanah baru per desa/kelurahan; 6. Gambaran Umum Penguasaan Tanah per desa/kelurahan; 7. RDTR/Rencana Tata Ruang Wilayah per desa/kelurahan. BAB IV. ANALISIS PENATAGUNAAN TANAH (maksimal 55% dari isi laporan) menguraikan: 1. Kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah: A. Menjelaskan kesesuaian penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang wilayah pada setiap fungsi kawasan RDTR/RTRW dan disajikan dalam bentuk peta, uraian, diagram dan tabel; B. Menyajikan matriks kesesuaian penggunaan tanah terhadap RDTR/RTRW serta membuat rekomendasi sebagai bahan masukan/revisi/kajian RTRW dan atau kebijakan penggunaan tanah berdasarkan PP No. 16 Tahun 2004. 2. Ketersediaan Tanah: A. Menyajikan informasi ketersediaan tanah secara umum dalam bentuk peta dan diagram; B. Menjelaskan ketersediaan tanah per desa/kelurahan dan disajikan dalam bentuk tabel; DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

C. Menjelaskan informasi ketersediaan tanah per desa/kelurahan dalam arahan fungsi tata ruang dalam bentuk tabel; D. Menjelaskan informasi ketersediaan tanah per desa/kelurahan untuk tiap kelas penggunaan tanah dalam bentuk tabel; E. Menjelaskan arahan ketersediaan tanah per desa/kelurahan untuk tiap fungsi tata ruang dalam bentuk tabel dan uraian. F. Menjelaskan informasi ketersediaan tanah untuk investasi (perumahan, industri, perkebunan) dan pertanian pangan, dikaitkan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat, dalam bentuk tabel, peta dan diagram; 3. Potensi Lokasi Reforma Agraria, disajikan dalam bentuk tabel, peta dan uraian. BAB V. KESIMPULAN Menguraikan ringkasan masing-masing hasil analisis Neraca Penatagunaan Tanah (Perubahan Penggunaan Tanah, Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RDTR/RTRW dan Ketersediaan Tanah). (maksimal 10% dari isi laporan). DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 6. Konsultasi Publik Hasil NPGT Kecamatan ke Pemerintah Daerah Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* /Terpenuhi 1. Menentukan tanggal dan hari serta bulan Konsultasi hasil NPGT kecamatan Tersusun database struktur data NPGT Kabupaten Kota (AQWNV) yang untuk berbagi data dengan Pemerintah Daerah a. Sudah dilakukannya overlay untuk semua tema AQWNV b. Sudah dilakukannya tahapan penyesuaian untuk penamaan field di shp. c. Sudah dilakukannya tahapan penyesuaian dengan standarsasi PGT 2019 untuk semua 2. nomenklatur isi penamaan d. Sudah dilakukannya tahapan penyesuaian reklas setiap tema peta e. Sudah dilakukannya tahapan analisis • Tema Kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW • Tema Ketersediaan tanah • Tema Analisis Reforma Agraria f. Sudah dilakukannya tahapan penyesuaian seemless adminitrasi dengan kecamatan yang berbatasan DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

Kelengkapan No Kegiatan/Point Ada/Dilakukan Tidak Keterangan* /Terpenuhi g. Sudah dilakukannya tahapan topology pada AQWNV Tersusun nya Bahan draft paparan power point Publikasi NPGT Kecamatan; • Adanya Cover, Outline Materi Penyampaian, Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan, Matrik Kesesuaian RDTR/RTRW, Tema Penggunaan Tanah Baru-Tema RTRW 2. - Tema GUPT - Tema Analisis Perubahan Penggunaan Tanah – Tema Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap RTRW – Tema Ketersediaan Tanah – Tema Analisis Reforma Agraria – Tema Sosial Ekonomi (baik peta, tabel dan narasi analisis), evident sampel lapang, Kesimpulan, Rekomendasi 5. Berita Acara kegiatan Konsultasi Publik 6. Berita Acara serah terima data ke OPD 7. Verita Acara serah terima data ke Provinsi Evident kegiatan hasil publikasi NPGT 8. Kecamatan (administrasi keuangan, absent, foto kegiatan, notulen) DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH

Lampiran 30. Frame Peta Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan (sala https://tinyurl.com/NPGTKecamatan2023 A. Peta Administrasi (A)

ah satu contoh tema penggunaan tanah baru)

B. Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT) (O)



C. Peta Penggunaan Tanah Baru (Q)



D. Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RDTR/RTRW (N)



E. Peta Ketersediaan Tanah (V)



F. Peta Ketersediaan Tanah untuk Investasi



G. Peta Potensi Reforma Agraria



DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH