pelaksana anggaran (DIPA) Kementerian terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri. Best Practices 44
Bab 6 Penutup Seorang Atase Imigrasi harus mampu mengusung konsep Agile, Adaptif dan mampu melakukan pivoting dalam strategi inovasi pelayanan keimigrasian, dimana konsep tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang imigrasi. Konsep ini yang pada akhirnya mewujudkan inovasi kinerja organisasi dalam pelayanan publik sehingga tercipta personal maupun institution branding yang pada akhirnya pengguna pelayanan publik merasakan adanya peningkatan kualitas maupun kinerja pelayanan publik di bidang imigrasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif yang didukung oleh birokrasi yang berkualitas memiliki hubungan senyawa yang sangat kuat dengan keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 2017 KBRI Kuala Lumpur telah membangun berbagai inovasi antara lain KBRI buka 24 Jam, antrian paspor berbasis wajah, pengembangan sistem pengambilan paspor, permohonan antrian paspor/visa online, sms gateway, pengiriman paspor melalui pos, perbaikan loket pelayanan. Semua inovasi ini telah memberikan kenyamanan dan memperbanyak opsi atau pilihan bagi WNI dalam Best Practices 45
mendapatkan akses pelayanan di KBRI. Hal positif lainnya adalah hilangnya praktek percaloan yang sebelumnya marak terjadi. https://youtu.be/noUadICAz1g video 3 KBRI KL Jaman Now Inovasi Pelayanan dan Perlindungan WNI C. Simpulan Semua inovasi yang diimplementasikan di KBRI KL telah memberikan kenyamanan dan memperbanyak pilihan bagi WNI dalam mendapatkan akses pelayanan di KBRI. Hal positif lainnya adalah hilangnya praktek percaloan yang sebelumnya marak terjadi. Inilah “Fungsi Imigrasi KBRI KL Jaman Now”, Perwakilan RI yang menawarkan Pelayanan dan Perlindungan yang berorientasi pada Pemberdayaan WNI untuk meningkatkan harkat dan martabat anak bangsa D. Rekomendasi Berbagai inovasi tersebut telah membentuk wajah baru KBRI KL dalam memberikan pelayanan kepada WNI. Walaupun masih jauh dari sempurna, karenanya, kerja keras dan pengembangan inovasi baru akan terus dilakukan. Semoga kedepannya banyak lagi inovasi-inovasi baru dari KBRI KL yang mampu memberikan Pelayanan dan Pelindungan terhadap seluruh WNI yang ada di Malaysia, yang lebih utama harus didukung oleh pimpinan terkait seperti Duta Besar, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Ditjen Imirgasi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Best Practices 46
Glosarium Deportasi : Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Intelijin Keimigrasian : kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka prose penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang akan dihadapi. KBRI : Kedutaan Besar Republik Indonesia KJRI : Konsulat Jenderal Republik Indonesia, adalah kantor perwakilan konsuler Indonesia pada wilayah tertentu pada negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikepalai oleh seorang konsul jenderal. KRI : Konsulat Republik Indonesia Paspor RI : Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Perwakilan RI : Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia PMI : Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengen menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. WNI : Warga Negara Indonesia SIMKIM : Sistem Informasi Manajemen Keimgrasian, adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik dalam maupun di luar negeri. Melalui penerapan SIMKIM, pelaksanaan fungsi keimigrasian seperti pelayanan paspor untuk WNI akan semakin efektif, terintegrasi dan professional. SPLP : Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu Visa RI : keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah republic Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Best Practices 47
Daftar Pustaka Buku Akdere, Mesut, 2005. ‘Social Capital Theory and Implications for Human Resource Development’, Singapore Management Review, Volume 27 No 2. Cohen D dan L Prusak, 2001. In Good Company: How Social Capital Makes Organisations Work. Boston: Harvard Business School Press. COOKE, J. (2014). Agile Productivity Unleashed: Proven approaches for achieving productivity gains in any organisation. IT Governance Publishing. Retrieved August 3, 2020, from www.jstor.org/stable/j.ctt7zsxks Dahan, N., Doh, J., & Raelin, J. (2015). Pivoting the Role of Government in the Business and Society Interface: A Stakeholder Perspective. Journal of Business Ethics, 131(3), 665-680. Retrieved July 27, 2020, from www.jstor.org/stable/24703633 Dan Remenyi. 5th Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards 2019 at ECKM 19 (London: Academic Conferences and Publishing International-ACPIL, 2019) FERGUSON, B. (2019). Organisational design. In Competing for Influence: The Role of the Public Service in Better Government in Australia (pp. 223-272). Australia: ANU Press. Retrieved July 27, 2020, from www.jstor.org/stable/j.ctvp2n3pr.11 MacDonald, C. (2018). Are we there yet?: Government online: Lessons from New Zealand. In WANNA J. & VINCENT S. (Eds.), Opening Government: Transparency and Engagement in the Information Age (pp. 45-54). Australia: ANU Press. Retrieved July 27, 2020, from www.jstor.org/stable/j.ctv1rmjnq.8 Mona Ben Chouikha. Organizational Design for Knowledge Management (London: ISTE Ltd, 2016) Rey, Carlos. 2019. Purpose-driven Organizations Management Ideas for a Better World. Switzerland: Palgrave Macmillan. Rigby, D. K., Sutherland, J., & Noble, A. 2018. Agile at scale. Harvard Business Review Wanna, J. (2018). Opening government: Transparency and engagement in the information age. In WANNA J. & VINCENT S. (Eds.), Opening Government: Transparency and Engagement in the Information Age (pp. 3-24). Australia: ANU Press. Retrieved July 27, 2020, from www.jstor.org/stable/j.ctv1rmjnq.5 Dittrich Y., Pries-Heje J., Hjort-Madsen K. (2005) How to Make Government Agile to Cope with Organizational Change. In: Baskerville R.L., Mathiassen L., Pries- Heje J., DeGross J.I. (eds) Business Agility and Information Technology Diffusion. TDIT 2005. IFIP International Federation for Information Processing, vol 180. Springer, Boston, MA Best Practices 48
Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Best Practices 49
Lampiran-Lampiran Lampiran 1. Alur pengambilan Nomor natrian online pelayanan paspor Best Practices 50
Lampiran 2. Alur pelayanan Paspor (Walk-In & Online) Best Practices 51
Lampiran 3. Alur pelayanan SPLP Best Practices 52
Lampiran 4. Alur pelayanan visa (walk-In & Online) Best Practices 53
Lampiran 5. Keputusan kepala perwakilan Republik Indonesaia untuk Malaysia Kuala Lumpur No. SK: 134/WN/X/18/9 Tahun 2018 Tentang Inovasi pelayanan keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Best Practices 54
Lampiran 5.1. Lanjutan Best Practices 55
Lampiran 5.2 Lanjutan Lampiran 5.3 Lanjutan Best Practices 56
Lampiran 5.4 Lanjutan Best Practices 57
Lampiran 5.5 Lanjutan Lampiran 5.6 Lanjutan Best Practices 58
Best Practices 59
Lampiran 6. Alur Pelayanan Pengambilan paspor pasca PKP Lampiran 7 Alur pelayanan visa pasca PKP Best Practices 60
Lampiran 8 Alur pelayanan pengambilan visa pasca pkp Best Practices 61
Lampiran 9 MOU dengan Pos Malaysia *)Lampiran Halaman MOU selanjutnya 2-11 halaman tidak dapat dipublished. Best Practices 62
Lampiran 10 Sertifikat penghargaan Menteri luar negeri, kategori staf perwakilan Best Practices 63
Lampiran 11 Sertifikat penghargaan Menteri luar negeri 2018 Best Practices 64
Lampiran 12. Top 45 Pelayanan Publik dari KemenPAN RB Best Practices 65
Lampiran 13. Atase Imigrasi berprestasi dalam bidang Inovasi pelayanan publik, penghargaan Menteri Hukum dan HAM 2020 Best Practices 66
Biodata Penulis Mulkan Lekat, SH., MM., Menempuh pendidikan S1 pada Universitas Gresik Fakultas Hukum dan menyelesaikan jenjang S2 Magister Managemen pada tahun 2006 di Universitas Merdeka Malang. Memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 1985. Dan saat ini bertugas sebagai Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Pria Kelahiran Muara Kelingi, Palembang, pada tanggal 19 Oktober 1963 ini mempunyai hobi gowes sepeda, sejak bertugas di KBRI Kuala Lumpur sebagai atase imigrasi 3,5 tahun yang lalu, beliau tidak pernah berhenti dalam melakukan inovasi pelayanan. Dikenal sebagai sosok yang tegas dan tanpa pandang bulu. Dan dengan Kepiawaiannya, Mulkan Lekat telah menyulap pelayanan imigrasi di KBRI Kuala Lumpur. Wajah pelayanan telah berubah sejak ditangan beliau, menjadi lebih tertib, rapih dan teratur. Berkat Komitmen dan kegigihannya, Mulkan Lekat telah berhasil menciptakan berbagai inovasi pelayanan, sebut saja berbagai nama-nama inovasi yang telah dilahirkan, SiPonco, Si Laci, KIPAS dan Si Ancol telah berhasil menghantarkan beliau meraih berbagai penghargaan, diantaranya: Special Mention Award dari Menteri Luar Negeri (2018); Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Hassan Wirajuda Pelindungan Award (2019) kategori Staf Perwakilan; Hassan Wirajuda Pelindungan Award (2019) kategori Pelayanan Publik di Perwakilan RI; TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (2019) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Dinobatkan Sebagai Atase Imigrasi Berprestasi Dalam Bidang Inovasi Pelayanan Publik dari Menteri Hukum dan HAM Ri pada Hari Bakti Imigrasi ke-70, di tahun 2020 Best Practices 67
Biodata Penulis Wiharyani Widyaiswara Ahli Madya ini menempuh studi program doktoral (S3) di Universitas Indonesia, Departemen Kriminologi. Pendidikan jenjang S-2 ditempuh pada almamater yang sama dengan konsentrasi pada ilmu komunikasi. Aktif dalam beberapa riset dan konsultasi komunikasi politik maupun komunikasi media massa dan media sosial, dan kejahatan kebencian (hate crime) dan ujaran kebencian (hate speech) dengan lembaga pemerintah maupun beberapa Civil Society Organization (CSO) dan korporasi. Pernah bekerja di Harian Republika (2004-2009), sebelum mengawali karir sebagai PNS Kemenkumham pada Januari 2009. Gagasan pemikirannya tertampung dalam buku berjudul “Word of Mouth di Dunia Pemasaran, Memilih Bank dan Perilaku Konsumen Membeli Produk”, serta sejumlah jurnal ilmiah di dalam dan di luar negeri. e-Mail : [email protected] Best Practices 68
Search
