DASAR-DASAR KONSTITUSI

Dasar-Dasar Konstitusi 43 BPSDM D. Politik Pembentukan Hukum dalam Prolegnas HUKUM DAN Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan HAM Perundang-Undangan mengatur mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Adanya Prolegnas/memudahkan perencanaan dan pembuatan Undang-Undang. Di samping itu, Prolegnas juga akan membuat pagar atau membatasi para pembuat Undang-Undang, terutama untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang secara tiba-tiba. tanpa kajian mendalam terlebih dahulu. Melalui Prolegnas, diharapkan agar undang-undang yang dihasilkan adalah undang-undang yang baik, sinkron dan terarah serta konsisten dengan arah politik hukum nasional. Namun kenyataannya, harapan itu belum terwujud sepenuhnya. Masih sering dijumpai undang-undang yang isinya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Karena , undang-undang atau bagian dari undang-undang itu secara vertikal tidak konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau sangat boleh jadi karena secara horizontal tumpang tindih dengan undang- undang lain, sehingga malah membuat ketidakpastian hukum. Politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum pada saat sekarang ini sudah pasti termuat dalam Prolegnas. Artinya, pemetaan rencana tentang

BPSDM 44 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN hukum-hukum apa yang akan dibuat dalam periode tertentu HAM sebagai politik hukum dapat dilihat pada Prolegnas tersebut. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, “Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis”. Prolegnas tersebut memuat potret rencana hukum dalam periode tertentu disertai prosedur yang harus ditempuh dalam pembentukannya. Prolegnas itu secara tegas dimaksudkan agar ada jaminan konsistensi antar peraturan perundang- undangan. Di samping itu agar setiap peraturan perundang- undangan dapat menjadi aliran nilai kaidah-kaidah penuntun hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Prolegnas disusun oleh DPR bersama Pemerintah. Dalam proses penyusunannya, DPR yang melakukan koordinasi. Kenapa oleh DPR? Karena konsekuensi logis dari hasil amandemen pertama UUD 1945 yang menggeser titik berat aktor legislasi dari Pemerintah ke DPR. Kedudukan Prolegnas sebagai wadah politik hukum (untuk jangka waktu tertentu) sehingga kemudian dari sini akan terlihat setiap jenis Undang-Undang yang akan dibuat untuk jangka waktu tertentu sebagai politik hukum. Jumlah RUU yang dituangkan dalam Prolegnas memang sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan DPR. Kemampuan tersebut dapat diukur misalnya dengan

Dasar-Dasar Konstitusi 45 menghitung jumlah anggota, jumlah komisi dan kemungkinan jumlah terbentuknya pansus. Sehingga target yang akan dan harus dicapai cukup realistis. Dengan demikian, Prolegnas dapat dilihat baik sebagai isi atau materi hukum yang akan dibuat maupun sebagai instrumen atau mekanisme perencanaan hukum. Sebagai isi hukum, Prolegnas memuat daftar rencana materi-materi hukum atau RUU yang akan dibentuk dalam periode tertentu guna meraih tahap tertentu pencapaian cita-cita bangsa dan tujuan negara. Sedangkan sebagai instrumen perencanaan hukum Prolegnas menentukan cara dan prosedur yang harus ditempuh agar pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak keluar dari landasan dan arah konstitusionalnya. Dengan kata lain, Prolegnas menjadi penyaring isi (penuangan) Pancasila dan UUD di dalam Undang-Undang atau praturan perundang-undangan lainnya dengan dua fungsi, pertama, sebagai potret isi hukum untuk mencapai tujuan negara yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan sistem hukum nasional selama periode tertentu.15 BPSDM HUKUM DAN HAM 15 Mahfud M.D., Mengawal Arah Politik Hukum dari Prolegnas sampai Judicial Review, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 20 Pebruari 2010.

BPSDM 46 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN E. Politik Pembentukan Hukum dalam Prolegda/Program HAM Pembentukan Peraturan Daerah Pembangunan hukum nasional akan membawa proses pembangunan hukum di daerah, sehingga pembangunan hukum yang dilakukan didaerah dapat memberikan penguatan terhadap hukum nasional. Penguatan terhadap pembangunan hukum di daerah, Politik Hukum Nasional harus menempatkan pembangunan hukum di daerah sebagai salah satu prioritas dalam program reformasi hukum, konsekwensi logis otonomi daerah melalui landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan istilah Program Legislasi Daerah (Prolegda) diatur dalam Pasal 1 angka 10 “Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disisun secara terencana, terpadu dan sistematis”. Dengan Adanya Prolegda tersebut, paling tidak akan turut berkontribusi mencegah kesemrawutan perencanaan dan pembuatan Peraturan Daerah. Di samping itu, Prolegda juga akan membuat pagar atau membatasi para pembuat peraturan daerah, karena penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Dasar-Dasar Konstitusi 47 BPSDM berdasarkan sekala prioritas pembentukan rancangan HUKUM peraturan daerah. DAN HAMMuatan Prolegda memuat daftar rencana program pembentukan Perda, materi yang diatur, Keterkaitan peraturan perundang-undangan lainnya yang akan dibentuk dalam periode/prioritas 1 (satu) tahunan. Sebagai instrumen perencanaan Prolegda menentukan cara dan prosedur yang harus ditempuh agar pembentuk peraturan daerah tidak keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan Dasar Penyusunan Prolegda 1. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 2. rencana pembangunan daerah 3. penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan; dan 4. aspirasi masyarakat daerah Penyusunan Prolegda 1. latar Belakang dan tujuan penyusunan 2. sasaran yang ingin diwujudkan 3. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan 4. jangkauan dan arah pengaturan Melalui Prolegda/Program Pembentukan PERDA, diharapkan agar peraturan daerah yang dihasilkan adalah peraturan daerah yang baik, sinkron dan terarah serta konsisten dengan arah kebijakan Pemerintahan Daerah.

48 Dasar-Dasar Konstitusi F. Diskusi Peserta mendiskusikan mengenai perbedaan politik pembentukan hukum prolegnas dengan politik pembentukan hukum Prolegda. G. Latihan 1. Sebutkan pengertian politik hukum menurut Mahfud MD ! 2. Hukum merupakan produk politik, setujukah dengan pendapat tersebut? Jelaskan BPSDM HUKUM DAN HAM

Dasar-Dasar Konstitusi 49 BAB VI KEWENANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ATRIBUSI DAN DELEGASI) BPSDM HUKUMSetelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu DANmenjelaskan kewenangan dalam pembentukan peraturan HAMperundang-undangan (delegasi dan atribusi). Jam Pokok Pelajaran Kegiatan Pengajar Kegiatan Mandiri Pembelajaran Peserta a. kewenangan Pengajar menjelaskan, 5-8 pembentukan memandu peserta di Peserta (4 JP) peraturan dalam memahami mendiskusikan perundang - kewenangan dalam terkait dengan undangan; pembentukan peraturan materi kewenangan perundang-undangan. pembentukan b. kewenangan peraturan atribusi; Membangun perundang - pemahaman terkait undangan, dan c. kewenangan dengan pendelegasian mendiskusikan delegasi. dan atribusi peraturan kasus/ contoh yang perundang-undangan. diberikan pengajar, dan mencari Pengajar memberikan sumber -sumber contoh-contoh untuk memberikan Peraturan yang argumentasi terkait merupakan hasil dengan materi delegasi dan atribusi. bahasan yang yang diberikan pengajar. A. Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Setelah adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan membentuk 49

BPSDM 50 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN undang-undang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 20 HAM ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Yang sebelumnya ada di Presiden Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (sebelum perubahan) “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Meskipun dengan ada pergeseran kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang ada di DPR, kedudukan Presiden dengan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam membentuk Undang-Undang sama, hal tersebut dapat dilihat dalam frasa “Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia”. Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut: - MPR (Pasal 3 ayat (1)) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Presiden (Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 22 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - DPR (Pasal 20) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - DPD (Pasal 20D ayat (1) dan (2)) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Pemerintahan Daerah (Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar-Dasar Konstitusi 51 BPSDM Selanjutnya kewenangan pembentukan peraturan HUKUM perundang-undangan yang diberikan dalam undang-undang DAN dapat di lihat dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang- HAMUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk

BPSDM 52 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah HAM Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. B. Kewenangan Atribusi Atribusi merupakan pemberian suatu kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada pembuat undang-undang atau oleh pembuat undang-undang kepada organ lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatri- busikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, DPR, DPD, dan Pemeritahan Daerah. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar”.

Dasar-Dasar Konstitusi 53 BPSDM Kewenangan Presiden dalam pembentukan Peraturan HUKUM Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Dasar DAN Negara Republik Indonesia Tahun 1945 HAM Pasal 4 ayat (1) (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 22 ayat (1) (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dalam hal ini Presiden diberikan kewenangan untuk membuat Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden untuk melaksanakan undang-undang dan/atau dalam penyelenggaraan negara. Kewenangan DPR dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1)

BPSDM 54 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan HAM membentuk undang undang”. Kewenangan DPD dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D ayat (1) dan (2) Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam UU Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah Pasal 236 ayat (1) C. Kewenangan Delegasi Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ atau pejabat yang memperoleh kewenangan berdasarkan attribusian kepada organ atau pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada penerima delegasi.16 16 Abdul Wahid, Pendelegasian Kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Perumusannya dalam Norma, Makalah disampaikan pada kegiatan Peningkatan Pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 24 Maret 2015

Dasar-Dasar Konstitusi 55 BPSDM Kewenangan delegasi merupakan bentuk kewenangan yang HUKUM dilimpahkan untuk membuat peraturan oleh peraturan DAN perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan HAMperundang-undangan yang lebih rendah, baik dinyatakan secara tegas maupun tidak. Pemindahan Kewenangan ini terkait pada ketentuan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang memindahkan kewenangan (pemberi delegasi) harus Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajad tingkatan hierarkinya. Pendelegasian pada “peraturan yang sederajat” tidak berlaku untuk semua jenis peraturan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku untuk: a) Undang-Undang pada Undang-Undang; (Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011; dan b) Perda Provinsi pada Perda Provinsi dalam provinsi yang sama dan Perda Kabupaten/Kota pada Perda Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota yang sama. (Petunjuk Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan No.199) Dalam Petunjuk Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan No.198, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.

BPSDM 56 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN Kata “dapat” menunjukan adanya pemberian kewenangan HAM yang berupa pilihan “dapat dilakukan dapat juga tidak dilakukan untuk mengatur lebih lanjut suatu norma hukum dalam peraturan yang lebih rendah hierarkhinya. Dapat tidaknya suatu ketentuan didelegasikan pada peraturan yang lebih rendah tingkatannya, sangat tergantung pada substansi yang diatur, “tepatkah” atau “bolehkah” untuk diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya.17 D. Diskusi Peserta mendiskusi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kewenangan Atribusi dan Delegasi E. Latihan 1. Jelaskan perbedaan antara kewenangan atribusi dengan kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ! 2. Carilah contoh-contoh peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil delegasi ! 17 Sri Hariningsih, Pendelegasian Kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Perumusannya dalam Norma, Makalah disampaikan pada kegiatan Peningkatan Pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 24 Maret 2015

Dasar-Dasar Konstitusi 57 BAB VII PENUTUP BPSDMA. Dukungan Belajar Peserta HUKUM DANUntuk dapat memahami modul Dasar-dasar Konstitusi HAMsecara komprehensif, pengajar menyampaikan materi dan memberikan latihan pada peserta, sehingga peserta diharapkan mampu memahami Dasar-dasar Konstitusi yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pemahaman, peserta dapat mempelajari referensi pembelajaran di luar modul terkait dengan permasalahan di dalam penyusunan peraturan perundang- undangan. B. Tindak Lanjut Peserta diharapkan secara aktif membaca isi modul Dasar- dasar Konstitusi, mengerjakan latihan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik dengan dukungan belajar oleh Widyaiswara/Pengajar atau pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Peserta, baik secara mandiri maupun berkelompok (peer group study). 57

BPSDM 58 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN DAFTAR PUSTAKA HAM Buku Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004 Bisri, Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2012 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006 _________, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998 MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekjen MPR RI, 2008 Makalah Hariningsih, Sri, “Pendelegasian Kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Perumusannya dalam Norma”, Makalah disampaikan pada kegiatan Peningkatan Pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 24 Maret 2015

Dasar-Dasar Konstitusi 59 BPSDM Mahendra, A.A. Oka, “Pengantar Politik Hukum Dalam Perspektif HUKUM Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, DAN Makalah pada Diklat Perancang Peraturan HAM Perundang-undangan tanggal 20 September 2012 Mahfud M.D., “Mengawal Arah Politik Hukum dari Prolegnas sampai Judicial Review”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 20 Pebruari 2010. Radhie, Teuku Mohammad, „Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, Majalah Prisma Nomor 6 Tahun II, Desember 1973 Wahid, Abdul, “Pendelegasian Kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan dan Perumusannya dalam Norma”, Makalah disampaikan pada kegiatan Peningkatan Pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 24 Maret 2015 Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 _______, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat

60 Dasar-Dasar Konstitusi ________, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Undang-undang Dasar Sementara ________, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 ________, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 ________, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 BPSDM HUKUM DAN HAM

Dasar-Dasar Konstitusi 61 BPSDM HUKUM DAN HAM LAMPIRAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH

BPSDM HUKUM DAN HAM

Dasar-Dasar Konstitusi 63 BPSDM HUKUM DAN HAM 0$-(/,63(5086<$:$5$7$15$.<$7 6(.5(7$5,$7-(1'(5$/  81'$1*81'$1*'$6$5 1(*$5$5(38%/,.,1'21(6,$7$+81 '$/$06$781$6.$+

64 Dasar-Dasar Konstitusi BPSDM 0$-(/,63(5086<$:$5$7$15$.<$7 HUKUM 6(.5(7$5,$7-(1'(5$/ DAN  HAM 81'$1*81'$1*'$6$5 1(*$5$5(38%/,.,1'21(6,$7$+81 '$/$06$781$6.$+ 81'$1*81'$1*'$6$51(*$5$5(38%/,.,1'21(6,$ 7$+81 3(0%8.$$1 3UHDPEXOH %DKZDVHVXQJJXKQ\\DNHPHUGHNDDQLWXLDODKKDNVHJDOD EDQJVDGDQROHK VHEDE LWX PDND SHQMDMDKDQ GLDWDV GXQLD KDUXV GLKD SXVNDQ NDUHQD WLGDN VHVXDL GHQJDQSHULNHPDQXVLDDQGDQSHULNHDGLODQ 'DQ SHUMXDQJDQ SHUJHUDNDQ NHPHUGHNDDQ ,QGRQHVLD WHODK VDPSDLODK NHSDGD VDDW \\DQJ EHUEDKDJLD GHQJDQ VHODPDW VHQWDXVD PHQJDQWDUNDQ UDN\\DW ,QGRQHVLD NH GHSDQ SLQWX JHUEDQJ NHPHUGHNDDQ 1HJDUD ,QGRQHVLD \\DQJ PHUGHNDEHUVDWXEHUGDXODWDGLOGDQPDNPXU $WDV EHUNDW UDNKPDW $OODK <DQJ 0DKD .XDVD GDQ GHQJDQ GLGRURQJNDQ ROHKNHLQJLQDQOXKXUVXSD\\DEHUNHKLGXSDQNHEDQJVDDQ\\DQJEHEDVPDNDUDN\\DW ,QGRQHVLDPHQ\\DWDNDQGHQJDQLQLNHPHUGHNDDQQ\\D .HPXGLDQ GDUL SDGD LWX XQWXN PHPEHQWXN VXDWX 3HPHULQWDK 1HJDUD ,QGRQHVLD\\DQJPHOLQGXQJLVHJHQDSEDQJVD,QGRQHVLDGDQVHOXUXKWXPSDKGDUDK ,QGRQHVLDGDQXQWXNPHPDMXNDQNHVHMDKWHUDDQXPXPPHQFHUGDVNDQNHKLGXSDQ EDQJVD GDQ LNXW PHODNVDQDNDQ NHWHUWLEDQ GXQLD \\DQJ EHUGDVDUNDQ NHPHUGHNDDQ SHUGDPDLDQ DEDGL GDQ NHDGLODQ VRVLDO PDND GLVXVXQODK .HPHUGHNDDQ .HEDQJVDDQ ,QGRQHVLD LWX GDODP VXDWX 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU 1HJDUD ,QGRQHVLD \\DQJ WHUEHQWXN GDODP VXDWX VXVXQDQ 1HJDUD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD \\DQJ EHUNHGDXODWDQ UDN\\DW GHQJDQ EHUGDVDUNDQ NHSDGD .HWXKDQDQ <DQJ0DKD (VD .HPDQXVLDDQ<DQJ$GLOGDQ %HUDGDE3HUVDWXDQ,QGRQHVLDGDQ   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 65 .HUDN\\DWDQ \\DQJ GLSLPSLQ ROHK KLNPDW NHELMDNVDQDDQ GDODP 3HUPXV\\DZDUDWDQ3HUZDNLODQ VHUWD GHQJDQ PHZXMXGNDQ VXDWX .HDGLODQ VRVLDO EDJLVHOXUXKUDN\\DW,QGRQHVLD BPSDM 81'$1*81'$1*'$6$5 HUKUM DAN %$%, HAM %(178.'$1.('$8/$7$1 3DVDO  1HJDUD,QGRQHVLDLDODK1HJDUD.HVDWXDQ\\DQJEHUEHQWXN5HSXEOLN  .HGDXODWDQ EHUDGD GL WDQJDQ UDN\\DW GDQ GLODNVDQDNDQ PHQXUXW 8QGDQJ 8QGDQJ'DVDU   1HJDUD,QGRQHVLDDGDODKQHJDUDKXNXP  %$%,, 0$-(/,63(5086<$:$5$7$15$.<$7 3DVDO  0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW WHUGLUL DWDV DQJJRWD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW GDQDQJJRWD'HZDQ3HUZDNLODQ 'DHUDK\\DQJGLSLOLKPHODOXL SHPLOLKDQ XPXPGDQGLDWXUOHELKODQMXWGHQJDQXQGDQJXQGDQJ   0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW EHUVLGDQJ VHGLNLWQ\\D VHNDOL GDODP OLPD WDKXQGLLEXNRWDQHJDUD  6HJDOD SXWXVDQ 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW GLWHWDSNDQ GHQJDQ VXDUD \\DQJWHUEDQ\\DN 3DVDO  0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW EHUZHQDQJ PHQJXEDK GDQ PHQHWDSNDQ 8QGDQJ8QGDQJ'DVDU   0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW PHODQWLN 3UHVLGHQ GDQDWDX :DNLO 3UHVLGHQ     3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

66 Dasar-Dasar Konstitusi  0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW KDQ\\D GDSDW PHPEHUKHQWLNDQ 3UHVLGHQ GDQDWDX :DNLO 3UHVLGHQ GDODP PDVD MDEDWDQQ\\D PHQXUXW 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU   BPSDM %$%,,, HUKUM .(.8$6$$13(0(5,17$+$11(*$5$ DAN HAM 3DVDO  3UHVLGHQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD PHPHJDQJ NHNXDVDDQ SHPHULQWDKDQ PHQXUXW 8QGDQJ8QGDQJ'DVDU  'DODP PHODNXNDQ NHZDMLEDQQ\\D 3UHVLGHQ GLEDQWX ROHK VDWX RUDQJ :DNLO 3UHVLGHQ 3DVDO  3UHVLGHQ EHUKDN PHQJDMXNDQ UDQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ NHSDGD 'HZDQ 3HUZDNLODQ5DN\\DW   3UHVLGHQ PHQHWDSNDQ SHUDWXUDQ SHPHULQWDK XQWXN PHQMDODQNDQ XQGDQJ XQGDQJVHEDJDLPDQDPHVWLQ\\D 3DVDO  &DORQ 3UHVLGHQ GDQ FDORQ :DNLO 3UHVLGHQ KDUXV VHRUDQJ ZDUJD QHJDUD ,QGRQHVLDVHMDNNHODKLUDQQ\\DGDQWLGDNSHUQDKPHQHULPDNHZDUJDQHJDUDDQ ODLQ NDUHQD NHKHQGDNQ\\D VHQGLUL WLGDN SHUQDK PHQJNKLDQDWL QHJDUD VHUWD PDPSX VHFDUD URKDQL GDQ MDVPDQL XQWXN PHODNVDQDNDQ WXJDV GDQ NHZDMLEDQVHEDJDL3UHVLGHQGDQ:DNLO3UHVLGHQ   6\\DUDWV\\DUDWXQWXNPHQMDGL3UHVLGHQGDQ:DNLO3UHVLGHQGLDWXUOHELKODQMXW GHQJDQXQGDQJXQGDQJ  3DVDO$  3UHVLGHQ GDQ :DNLO 3UHVLGHQ GLSLOLK GDODP VDWX SDVDQJDQ VHFDUD ODQJVXQJ ROHKUDN\\DW   3DVDQJDQ FDORQ 3UHVLGHQ GDQ :DNLO 3UHVLGHQ GLXVXONDQ ROHK SDUWDL SROLWLN DWDXJDEXQJDQSDUWDLSROLWLNSHVHUWDSHPLOLKDQXPXPVHEHOXPSHODNVDQDDQ SHPLOLKDQXPXP    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 67 BPSDM  3DVDQJDQFDORQ3UHVLGHQGDQ:DNLO3UHVLGHQ\\DQJPHQGDSDWNDQVXDUDOHELK HUKUM GDUL OLPD SXOXK SHUVHQ GDUL MXPODK VXDUD GDODP SHPLOLKDQ XPXP GHQJDQ DAN VHGLNLWQ\\D GXD SXOXKSHUVHQ VXDUD GLVHWLDSSURYLQVL\\DQJ WHUVHEDUGL OHELK HAM GDUL VHWHQJDK MXPODK SURYLQVL GL ,QGRQHVLD GLODQWLN PHQMDGL 3UHVLGHQ GDQ :DNLO3UHVLGHQ   'DODP KDO WLGDN DGD SDVDQJDQ FDORQ 3UHVLGHQ GDQ :DNLO 3UHVLGHQ WHUSLOLK GXDSDVDQJDQFDORQ\\DQJPHPSHUROHKVXDUDWHUEDQ\\DNSHUWDPDGDQNHGXD GDODP SHPLOLKDQ XPXP GLSLOLK ROHK UDN\\DW VHFDUD ODQJVXQJ GDQ SDVDQJDQ \\DQJ PHPSHUROHK VXDUD UDN\\DW WHUEDQ\\DN GLODQWLN VHEDJDL 3UHVLGHQ GDQ :DNLO3UHVLGHQ   7DWD FDUD SHODNVDQDDQ SHPLOLKDQ 3UHVLGHQ GDQ :DNLO 3UHVLGHQ OHELK ODQMXW GLDWXUGDODPXQGDQJXQGDQJ  3DVDO 3UHVLGHQ GDQ :DNLO 3UHVLGHQ PHPHJDQJ MDEDWDQ VHODPD OLPD WDKXQ GDQ VHVXGDKQ\\D GDSDW GLSLOLK NHPEDOL GDODP MDEDWDQ \\DQJ VDPD KDQ\\D XQWXN VDWX NDOLPDVDMDEDWDQ  3DVDO$ 3UHVLGHQ GDQDWDX :DNLO 3UHVLGHQ GDSDW GLEHUKHQWLNDQ GDODP PDVD MDEDWDQQ\\D ROHK 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW DWDV XVXO 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW EDLN DSDELOD WHUEXNWL WHODK PHODNXNDQ SHODQJJDUDQ KXNXP EHUXSD SHQJNKLDQDWDQ WHUKDGDS QHJDUD NRUXSVL SHQ\\XDSDQ WLQGDN SLGDQD EHUDW ODLQQ\\D DWDX SHUEXDWDQ WHUFHOD PDXSXQ DSDELOD WHUEXNWL WLGDN ODJL PHPHQXKL V\\DUDWVHEDJDL3UHVLGHQGDQDWDX:DNLO3UHVLGHQ  3DVDO% 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   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

BPSDM68 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN 3HQGDSDW 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW EDKZD 3UHVLGHQ GDQDWDX :DNLO HAM3UHVLGHQ WHODK PHODNXNDQ SHODQJJDUDQ KXNXP WHUVHEXW DWDXSXQ WHODK WLGDN ODJL PHPHQXKL V\\DUDW VHEDJDL 3UHVLGHQ GDQDWDX :DNLO 3UHVLGHQ DGDODK GDODP UDQJND SHODNVDQDDQ IXQJVL SHQJDZDVDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW   3HQJDMXDQ SHUPLQWDDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW NHSDGD 0DKNDPDK .RQVWLWXVL KDQ\\D GDSDW GLODNXNDQ GHQJDQ GXNXQJDQ VHNXUDQJNXUDQJQ\\D GDULMXPODKDQJJRWD'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DW\\DQJKDGLUGDODPVLGDQJ SDULSXUQD \\DQJ GLKDGLUL ROHK VHNXUDQJNXUDQJQ\\D  GDUL MXPODK DQJJRWD 'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DW   0DKNDPDK .RQVWLWXVL ZDMLE PHPHULNVD PHQJDGLOL GDQ PHPXWXV GHQJDQ VHDGLODGLOQ\\D WHUKDGDS SHQGDSDW 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW WHUVHEXW SDOLQJ ODPDVHPELODQ SXOXKKDULVHWHODK SHUPLQWDDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ5DN\\DW LWX GLWHULPDROHK0DKNDPDK.RQVWLWXVL  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  0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW ZDMLE PHQ\\HOHQJJDUDNDQ VLGDQJ XQWXN PHPXWXVNDQ XVXO'HZDQ3HUZDNLODQ 5DN\\DW WHUVHEXW SDOLQJ ODPEDW WLJDSXOXK KDULVHMDN0DMHOLV3HUPXV\\DZDUDWDQ5DN\\DWPHQHULPDXVXOWHUVHEXW   .HSXWXVDQ 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW DWDV XVXO SHPEHUKHQWLDQ 3UHVLGHQ GDQDWDX :DNLO 3UHVLGHQ KDUXV GLDPELO GDODP UDSDW SDULSXUQD 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW \\DQJ GLKDGLUL ROHK VHNXUDQJNXUDQJQ\\D  GDUL MXPODK DQJJRWD GDQ GLVHWXMXL ROHK VHNXUDQJNXUDQJQ\\D  GDUL MXPODKDQJJRWD\\DQJKDGLUVHWHODK3UHVLGHQGDQDWDX:DNLO3UHVLGHQGLEHUL NHVHPSDWDQ PHQ\\DPSDLNDQ SHQMHODVDQ GDODP UDSDW SDULSXUQD 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ5DN\\DW    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 69 BPSDM 3DVDO& HUKUM DAN 3UHVLGHQWLGDNGDSDWPHPEHNXNDQGDQDWDXPHPEXEDUNDQ'HZDQ3HUZDNLODQ HAM 5DN\\DW  3DVDO  -LND3UHVLGHQPDQJNDWEHUKHQWLGLEHUKHQWLNDQDWDXWLGDNGDSDWPHODNXNDQ NHZDMLEDQQ\\D GDODP PDVD MDEDWDQQ\\D LD GLJDQWLNDQ ROHK :DNLO 3UHVLGHQ VDPSDLKDELVPDVDMDEDWDQQ\\D   'DODP KDO WHUMDGL NHNRVRQJDQ :DNLO 3UHVLGHQ VHODPEDWODPEDWQ\\D GDODP ZDNWX HQDP SXOXK KDUL 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW PHQ\\HOHQJJDUDNDQ VLGDQJ XQWXN PHPLOLK :DNLO 3UHVLGHQ GDUL GXD FDORQ \\DQJGLXVXONDQROHK3UHVLGHQ  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 3DVDO  6HEHOXP PHPDQJNX MDEDWDQQ\\D 3UHVLGHQ GDQ :DNLO 3UHVLGHQ EHUVXPSDK PHQXUXWDJDPDDWDXEHUMDQML GHQJDQVXQJJXKVXQJJXKGLKDGDSDQ0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ5DN\\DWDWDX'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DWVHEDJDLEHULNXW 6XPSDK3UHVLGHQ:DNLO3UHVLGHQ ³'HPL$OODKVD\\DEHUVXPSDKDNDQPHPHQXKLNHZDMLEDQ3UHVLGHQ5HSXEOLN ,QGRQHVLD :DNLO 3UHVLGHQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD GHQJDQ VHEDLNEDLNQ\\D GDQ VHDGLODGLOQ\\D PHPHJDQJ WHJXK 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU GDQ PHQMDODQNDQ VHJDOD XQGDQJXQGDQJ GDQ SHUDWXUDQQ\\D GHQJDQ VHOXUXVOXUXVQ\\D VHUWD EHUEDNWLNHSDGD1XVDGDQ%DQJVD´   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

BPSDM70 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN-DQML3UHVLGHQ:DNLO3UHVLGHQ HAM³6D\\D EHUMDQML GHQJDQ VXQJJXKVXQJJXK DNDQ PHPHQXKL NHZDMLEDQ 3UHVLGHQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD :DNLO 3UHVLGHQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD GHQJDQ VHEDLNEDLNQ\\DGDQVHDGLODGLOQ\\DPHPHJDQJWHJXK8QGDQJ8QGDQJ'DVDU GDQPHQMDODQNDQVHJDODXQGDQJXQGDQJGDQSHUDWXUDQQ\\DGHQJDQVHOXUXV OXUXVQ\\DVHUWDEHUEDNWLNHSDGD1XVDGDQ%DQJVD´   -LND 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW DWDX 'HZDQ3HUZDNLODQ 5DN\\DW WLGDN GDSDW PHQJDGDNDQ VLGDQJ 3UHVLGHQ GDQ :DNLO 3UHVLGHQ EHUVXPSDK PHQXUXW DJDPD DWDX EHUMDQML GHQJDQ VXQJJXKVXQJJXK GL KDGDSDQ SLPSLQDQ 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW GHQJDQ GLVDNVLNDQ ROHK SLPSLQDQ0DKNDPDK$JXQJ  3DVDO 3UHVLGHQ PHPHJDQJ NHNXDVDDQ \\DQJ WHUWLQJJL DWDV $QJNDWDQ 'DUDW $QJNDWDQ/DXWGDQ$QJNDWDQ8GDUD 3DVDO  3UHVLGHQ GHQJDQ SHUVHWXMXDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW PHQ\\DWDNDQ SHUDQJPHPEXDWSHUGDPDLDQGDQSHUMDQMLDQGHQJDQQHJDUDODLQ   3UHVLGHQ GDODP PHPEXDW SHUMDQMLDQ LQWHUQDVLRQDO ODLQQ\\D \\DQJ PHQLPEXONDQ DNLEDW \\DQJ OXDV GDQ PHQGDVDU EDJL NHKLGXSDQ UDN\\DW \\DQJ WHUNDLWGHQJDQEHEDQNHXDQJDQQHJDUDGDQDWDXPHQJKDUXVNDQSHUXEDKDQ DWDX SHPEHQWXNDQ XQGDQJXQGDQJ KDUXV GHQJDQ SHUVHWXMXDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ5DN\\DW   .HWHQWXDQ OHELK ODQMXW WHQWDQJ SHUMDQMLDQ LQWHUQDVLRQDO GLDWXU GHQJDQ XQGDQJXQGDQJ  3DVDO 3UHVLGHQ PHQ\\DWDNDQ NHDGDDQ EDKD\\D 6\\DUDWV\\DUDW GDQ DNLEDWQ\\D NHDGDDQEDKD\\DGLWHWDSNDQGHQJDQXQGDQJXQGDQJ   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 71 3DVDO  3UHVLGHQPHQJDQJNDWGXWDGDQNRQVXO  'DODP KDO PHQJDQJNDW GXWD 3UHVLGHQ PHPSHUKDWLNDQ SHUWLPEDQJDQ 'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DW   3UHVLGHQ PHQHULPD SHQHPSDWDQ GXWD QHJDUD ODLQ GHQJDQ PHQSHUKDWLNDQ SHUWLPEDQJDQ'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DW  3DVDO  3UHVLGHQ PHPEHUL JUDVL GDQ UHKDELOLWDVL GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ SHUWLPEDQJDQ0DKNDPDK$JXQJ   3UHVLGHQ PHPEHUL DPQHVWL GDQ DEROLVL GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ SHUWLPEDQJDQ'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DW  3DVDO 3UHVLGHQ PHPEHUL JHODU WDQGD MDVD GDQ ODLQODLQ WDQGD NHKRUPD WDQ \\DQJ GLDWXUGHQJDQXQGDQJXQGDQJ  3DVDO 3UHVLGHQ PHPEHQWXN VXDWX GHZDQ SHUWLPEDQJDQ \\DQJ EHUWXJDV PHPEHULNDQ QDVLKDW GDQ SHUWLPEDQJDQ NHSDGD 3UHVLGHQ \\DQJ VHODQMXWDQ\\D GLDWXUGDODPXQGDQJXQGDQJ  BPSDM HUKUM DAN HAM   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

72 Dasar-Dasar Konstitusi %$%,9 '(:$13(57,0%$1*$1$*81* 'LKDSXV  BPSDM %$%9 HUKUM .(0(17(5,$11(*$5$ DAN HAM 3DVDO  3UHVLGHQGLEDQWXROHKPHQWHULPHQWHULQHJDUD  0HQWHULPHQWHULLWXGLDQJNDWGDQGLEHUKHQWLNDQROHK3UHVLGHQ   6HWLDSPHQWHULPHPELGDQJLXUXVDQWHUWHQWXGDODPSHPHULQWDKDQ   3HPEHQWXNDQ SHQJXEDKDQ GDQ SHPEXEDUDQ NHPHQWHULDQ QHJDUD GLDWXU GDODPXQGDQJXQGDQJ  %$%9, 3(0(5,17$+'$(5$+ 3DVDO  1HJDUD.HVDWXDQ5HSXEOLN,QGRQHVLDGLEDJLDWDVGDHUDKGDHUDKSURYLQVLGDQ GDHUDK SURYLQVL LWX GLEDJLDWDVNDEXSDWHQ GDQ NR WD \\DQJ WLDSWLDS SURYLQVL NDEXSDWHQ GDQ NRWD LWX PHPSXQ\\DL SHPHULQWDKDQ GDHUDK \\DQJ GLDWXU GHQJDQXQGDQJXQGDQJ   3HPHULQWDKDQ GDHUDK SURYLQVL GDHUDK NDEXSDWHQ GDQ NRWD PHQJDWXU GDQ PHQJXUXV VHQGLUL XUXVDQ SHPHULQWDKDQ PHQXUXW DVDV RWRQRPL GDQ WXJDV SHPEDQWXDQ   3HPHULQWDKDQGDHUDKSURYLQVLGDHUDKNDEXSDWHQGDQNRWDPHPLOLNL'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW 'DHUDK \\DQJ DQJJRWDDQJJRWDQ\\D GLSLOLK PHODOXL SHPLOLKDQXPXP   *XEHUQXU %XSDWL GDQ :DOLNRWD PDVLQJPDVLQJ VHEDJDL .HSDOD 3HPHULQWDK 'DHUDK3URYLQVL.DEXSDWHQGDQ.RWDGLSLOLKVHFDUDGHPRNUDWLV   3HPHULQWDK GDHUDK PHQMDODQNDQ RWRQRPL VHOXDVOXDVQ\\D NHFXDOL XUXVDQ SHPHULQWDKDQ \\DQJ ROHK XQGDQJXQGDQJ GLWHQWXNDQ VHEDJDL XUXVDQ 3HPHULQWDK3XVDW    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 73  3HPHULQWDKDQGDHUDKEHUKDNPHQHWDSNDQSHUDWXUDQGDHUDKGDQSHUDWXUDQ SHUDWXUDQODLQXQWXNPHODNVDQDNDQRWRQRPLGDQWXJDVSHPEDQWXDQ   6XVXQDQGDQWDWDFDUDSHQ\\HOHQJJDUDDQSHPHULQWDKDQGDHUDKGLDWXUGDODP XQGDQJXQGDQJ  3DVDO$  +XEXQJDQ ZHZHQDQJ DQWDUD SHPHULQWDK SXVDW GDQ SHPHULQWDK GDHUDK SURYLQVLNDEXSDWHQGDQNRWDDWDXDQWDUDSURYLQVLGDQNDEXSDWHQGDQNRWD GLDWXU GHQJDQ 8QGDQJXQGDQJ GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ NHNKXVXVDQ GDQ NHUDJDPDQGDHUDK   +XEXQJDQNHXDQJDQSHOD\\DQDQXPXPSHPDQIDWDQVXPEHUGD\\DDODPGDQ VXPEHU GD\\D ODLQQ\\D DQWDUD SHPHULQWDK SXVDW GDQ SHPHULQWDKDQ GDHUDK GLDWXU GDQ GLODNVDQDNDQ VHFDUD DGLO GDQ VHODUDV EHUGDVDUNDQ XQGDQJ XQGDQJ  3DVDO%  1HJDUD PHQJDNXL GDQ PHQJKRUPDWL VDWXDQVDWXDQ SHPHULQWDKDQ GDHUDK \\DQJ EHUVLIDW NKXVXV DWDX EHUVLIDW LVWLPHZD \\DQJ GLDWXU GHQJDQ 8QGDQJ XQGDQJ   1HJDUDPHQJDNXLGDQPHQJKRUPDWL NHVDWXDQNHVDWXDQPDV\\DUDNDWKXNXP DGDWVHUWDKDNKDNWUDGLVRQDOQ\\DVHSDQMDQJPDVLKKLGXSGDQVHVXDLGHQJDQ SHUNHPEDQJDQ PDV\\DUDNDW GDQ SULQVLS 1HJDUD .HVDWXDQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD\\DQJGLDWXUGDODPXQGDQJXQGDQJ  BPSDM HUKUM DAN HAM   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

74 Dasar-Dasar Konstitusi %$%9,, '(:$13(5:$.,/$15$.<$7 3DVDO BPSDM $QJJRWD'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DWGLSLOLKPHODOXLSHPLOLKDQXPXP  HUKUM DAN 6XVXQDQ'HZDQ3HUZDNLODQUDN\\DWGLDWXUGHQJDQXQGDQJXQGDQJ  HAM  'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DWEHUVLGDQJVHGLNLWQ\\DVHNDOLGDODPVHWDKXQ  3DVDO  'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW PHPHJDQJ NHNXDVDDQ PHPEHQWXN XQGDQJ XQGDQJ   6HWLDS UDQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ GLEDKDV ROHK 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW GDQ3UHVLGHQXQWXNPHQGDSDWSHUVHWXMXDQEHUVDPD   -LND UDQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ LWX WLGDN PHQGDSDW SHUVHWXMXDQ EHUVDPD UDQFDQJDQXQGDQJXQGDQJ LWX WLGDNEROHKGLDMXNDQ ODJLGDODPSHUVLGDQJDQ 'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DWPDVDLWX   3UHVLGHQ PHQJHVDKNDQ UDQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ \\DQJ WHODK GLVHWXMXL EHUVDPDXQWXNPHQMDGLXQGDQJXQGDQJ   'DODPKDOUDQFDQJDQXQGDQJXQGDQJ\\DQJWHODKGLVHWXMXLEHUVDPDWHUVHEXW WLGDN GLVDKNDQ ROHK 3UHVLGHQ GDODP ZDNWX WLJD SXOXK KDUL VHPHQMDN UDQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ WHUVHEXW GLVHWXMXL UDQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ WHUVHEXWVDKPHQMDGLXQGDQJXQGDQJGDQZDMLEGLXQGDQJNDQ  3DVDO$  'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW PHPLOLNL IXQJVL OHJLVODVL IXQJVL DQJJDUDQ GDQ IXQJVLSHQJDZDVDQ   'DODP PHODNVDQDNDQ IXQJVLQ\\D VHODLQ KDN \\DQJ GLDWXU GDODP SDVDOSDVDO ODLQ 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU LQL 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW PHPSXQ\\DL KDN LQWHUSHODVLKDNDQJNHWGDQKDNPHQ\\DWDNDQSHQGDSDW   6HODLQ KDN \\DQJ GLDWXU GDODP SDVDOSDVDO ODLQ 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU LQL 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW PHPSXQ\\DL KDN PHQJDMXNDQ SHUWDQ\\DDQ PHQ\\DPSDLNDQXVXOGDQSHQGDSDWVHUWDKDNLPXQLWDV    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 75  .HWHQWXDQ OHELK ODQMXW WHQWDQJ KDN 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW GDQ KDN DQJJRWD'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DWGLDWXUGDODPXQGDQJXQGDQJ  3DVDO $QJJRWD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW EHUKDN PHQJDMXNDQ XVXO UDQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ  3DVDO  'DODPKDOLKZDONHJHQWLQJDQ\\DQJPHPDNVD3UHVLGHQEHUKDNPHQHWDSNDQ SHUDWXUDQSHPHULQWDKVHEDJDLSHQJJDQWLXQGDQJXQGDQJ  3HUDWXUDQ SHPHULQWDK LWX KDUXV PHQGDSDW SHUVHWXMXDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DWGDODPSHUVLGDQJDQ\\DQJEHULNXW  -LND WLGDN PHQGDSDW SHUVHWXMXDQ PDND SHUDWXUDQ SHPHULQWDK LWX KDUXV GLFDEXW 3DVDO$ .HWHQWXDQ OHELK ODQMXW WHQWDQJ WDWD FDUD SHPEHQWXNDQ XQGDQJXQGDQJ GLDWXUGHQJDQXQGDQJXQGDQJ  3DVDO% $QJJRWD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW GDSDW GLEHUKHQWLNDQ GDUL MDEDWDQQ\\D \\DQJV\\DUDWV\\DUDWGDQWDWDFDUDQ\\DGLDWXUGDODPXQGDQJXQGDQJ  BPSDM HUKUM DAN HAM   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

76 Dasar-Dasar Konstitusi %$%9,,$  '(:$13(5:$.,/$1'$(5$+ 3DVDO& BPSDM $QJJRWD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 'DHUDK GLSLOLK GDUL VHWLDS SURYLQVL PHODOXL HUKUMSHPLOLKDQXPXP  DAN HAM $QJJRWD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 'DHUDK GDUL VHWLDS SURYLQVL MXPODKQ\\D VDPD GDQMXPODKVHOXUXKDQJJRWD'HZDQ3HUZDNLODQ'DHUDKLWXWLGDNOHELKGDUL VHSHUWLJDMXPODKDQJJRWD'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DW   'HZDQ 3HUZDNLODQ 'DHUDK EHUVLGDQJ VHGLNLWQ\\D VHNDOL GDODP VHWDKXQ   6XVXQDQ GDQ NHGXGXNDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ 'DHUDK GLDWXU GHQJDQ XQGDQJXQGDQJ  3DVDO'  'HZDQ 3HUZDNLODQ 'DHUDK GDSDW PHQJDMXNDQ NHSDGD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW UDQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ \\DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ RWRQRPL GDHUDK KXEXQJDQ SXVDW GDQ GDHUDK SHPEHQWXNDQ GDQ SHPHNDUDQ VHUWD SHQJJDEXQJDQ GDHUDK SHQJHORODDQ VXPEHU GD\\D DODP GDQ VXPEHU GD\\D HNRQRPL ODLQQ\\D VHUWD \\DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ SHULPEDQJDQ NHXDQJDQ SXVDWGDQGDHUDK   'HZDQ3HUZDNLODQ'DHUDKLNXWPHPEDKDVUDQFDQJDQXQGDQJXQGDQJ\\DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ RWRQRPL GDHUDK KXEXQJDQ SXVDW GDQ GDHUDK SHPEHQWXNDQSHPHNDUDQGDQSHQJJDEXQJDQGDHUDKSHQJHORODDQVXPEHU GD\\DDODPGDQVXPEHUGD\\DHNRQRPLODLQQ\\DVHUWDSHULPEDQJDQNHXDQJDQ SXVDW GDQ GDHUDK VHUWD PHPEHULNDQ SHUWLPEDQJDQ NHSDGD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW DWDV UDQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ DQJJDUDQ SHQGDSDWDQ GDQEHODQMD QHJDUD GDQUDQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ \\DQJEHUNDLWDQGHQJDQ SDMDNSHQGLGLNDQGDQDJDPD   'HZDQ3HUZDNLODQ 'DHUDKGDSDWPHODNXNDQSHQJDZDVDQDWDVSHODNVDQDDQ XQGDQJXQGDQJPHQJHQDLRWRQRPLGDHUDKSHPEHQWXNDQSHPHNDUDQGDQ SHQJJDEXQJDQ GDHUDK KXEXQJDQ SXVDW GDQ GDHUDK SHQJHORODDQ VXPEHU GD\\D DODP GDQ VXPEHU GD\\D HNRQRPL ODLQQ\\D SHODNVDQDDQ DQJJDUDQ SHQGDSDWDQ GDQ EHODQMD QHJDUD SDMDN SHQGLGLNDQ GDQ DJDPD VHUWD PHQ\\DPSDLNDQ KDVLO SHQJDZDVDQQ\\D LWX NHSDGD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW VHEDJDLEDKDQSHUWLPEDQJDQXQWXNGLWLQGDNODQMXWL    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 77 BPSDM  $QJJRWD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 'DHUDK GDSDW GLEHUKHQWLNDQ GDUL MDEDWDQQ\\D HUKUM \\DQJV\\DUDWV\\DUDWGDQWDWDFDUDQ\\DGLDWXUGDODPXQGDQJXQGDQJ  DAN HAM %$%9,,%  3(0,/,+$18080 3DVDO(  3HPLOLKDQ XPXP GLODNVDQDNDQ VHFDUD ODQJVXQJ XPXP EHEDV UDKDVLD MXMXUGDQDGLOVHWLDSOLPDWDKXQVHNDOL   3HPLOLKDQXPXPGLVHOHQJJDUDNDQXQWXNPHPLOLKDQJJRWD'HZDQ3HUZDNLODQ 5DN\\DW'HZDQ3HUZDNLODQ'DHUDK3UHVLGHQGDQ:DNLO3UHVLGHQGDQ'HZDQ 3HUZDNLODQ5DN\\DW'DHUDK   3HVHUWDSHPLOLKDQ XPXP XQWXN PHPLOLK DQJJRWD'HZDQ3HUZDNLODQ 5DN\\DW GDQDQJJRWD'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DW'DHUDKDGDODKSDUWDLSROLWLN   3HVHUWDSHPLOLKDQXPXPXQWXNPHPLOLKDQJJRWD'HZDQ3HUZDNLODQ'DHUDK DGDODKSHUVHRUDQJDQ   3HPLOLKDQ XPXP GLVHOHQJJDUDNDQROHK VXDWX NRPLVL SHPLOLKDQ XPXP \\DQJ EHUVLIDWQDVLRQDOWHWDSGDQPDQGLUL   .HWHQWXDQ OHELK ODQMXW WHQWDQJ SHPLOLKDQ XPXP GLDWXU GHQJDQ XQGDQJ XQGDQJ  %$%9,,, +$/.(8$1*$1 3DVDO  $QJJDUDQ SHQGDSDWDQ GDQ EHODQMD QHJDUD VHEDJDL ZXMXG GDUL SHQJHORODDQ NHXDQJDQ QHJDUD GLWHWDSNDQ VHWLDS WDKXQ GHQJDQ XQGDQJXQGDQJ GDQ GLODNVDQDNDQ VHFDUD WHUEXND GDQ EHUWDQJJXQJ MDZDE XQWXN VHEHVDU EHVDUQ\\DNHPDNPXUDQUDN\\DW   5DQFDQJDQ XQGDQJXQGDQJ DQJJDUDQ SHQGDSDWDQ GDQ EHODQMD QHJDUD GLDMXNDQ ROHK 3UHVLGHQ XQWXN GLEDKDV EHUVDPD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW GHQJDQPHPSHUKDWLNDQSHUWLPEDQJDQ'HZDQ3HUZDNLODQ'DHUDK    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

BPSDM 78 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN  $SDELOD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW WLGDN PHQ\\HWXMXL UDQFDQJDQ DQJJDUDQ HAM SHQGDSDWDQ GDQ EHODQMD QHJDUD \\DQJ GLXVXONDQ ROHK 3UHVLGHQ 3HPHULQWDK PHQMDODQNDQ $QJJDUDQ 3HQGDSDWDQ GDQ %HODQMD 1HJDUD WDKXQ \\DQJ ODOX  3DVDO$ 3DMDN GDQ SXQJXWDQ ODLQ \\DQJEHUVLIDW PHPDNVD XQWXN NHSHUOXDQ QHJDUD GLDWXUGHQJDQXQGDQJXQGDQJ  3DVDO% 0DFDPGDQKDUJDPDWDXDQJGLWHWDSNDQGHQJDQXQGDQJXQGDQJ  3DVDO& +DOKDO ODLQ PHQJHQDL NHXDQJDQ QHJDUD GLDWXU GHQJDQ XQGDQJXQGDQJ  3DVDO' 1HJDUD PHPLOLNL VXDWX EDQN VHQWUDO \\DQJ VXVXQDQ NHGXGXNDQ NHZHQDQJDQ WDQJJXQJ MDZDE GDQ LQGHSHQGHQVLQ\\D GLDWXU GHQJDQ XQGDQJ XQGDQJ  %$%9,,,$  %$'$13(0(5,.6$.(8$1*$1 3DVDO(  8QWXN PHPHULNVD SHQJHORODDQ GDQ WDQJJXQJ MDZDE WHQWDQJ NHXDQJDQ QHJDUDGLDGDNDQVDWX%DGDQ3HPHULNVD.HXDQJDQ\\DQJEHEDVGDQPDQGLUL   +DVLO SHPHULNVDDQ NHXDQJDQ QHJDUD GLVHUDKNDQ NHSDGD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW 'HZDQ 3HUZDNLODQ 'DHUDK GDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW 'DHUDK VHVXDLGHQJDQNHZHQDQJDQQ\\D   +DVLO SHPHULNVDDQ WHUVHEXW GLWLQGDNODQMXWL ROHK OHPEDJD SHUZDNLODQ GDQDWDXEDGDQVHVXDLGHQJDQXQGDQJXQGDQJ    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 79 BPSDM 3DVDO) HUKUM DAN  $QJJRWD %DGDQ3HPHULNVD.HXDQJDQGLSLOLKROHK'HZDQ 3HUZDNLODQ5DN\\DW HAM GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ SHUWLPEDQJDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ 'DHUDK GDQ GLUHVPLNDQROHK3UHVLGHQ   3LPSLQDQ%DGDQ3HPHULNVD.HXDQJDQGLSLOLKGDULGDQROHKDQJJRWD  3DVDO*  %DGDQ3HPHULNVD.HXDQJDQEHUNHGXGXNDQGLLEXNRWDQHJDUDGDQPHPLOLNL SHUZDNLODQGLVHWLDSSURYLQVL   .HWHQWXDQOHELKODQMXWPHQJHQDL%DGDQ3HPHULNVD.HXDQJDQGLDWXUGHQJDQ XQGDQJXQGDQJ  %$%,; .(.8$6$$1.(+$.,0$1 3DVDO  .HNXDVDDQ NHKDNLPDQ PHUXSDNDQ NHNXDVDDQ \\DQJ PHUGHND XQWXN PHQ\\HOHQJJDUDNDQSHUDGLODQJXQDPHQHJDNNDQKXNXPGDQNHDGLODQ   .HNXDVDDQNHKDNLPDQGLODNXNDQROHKVHEXDK0DKNDPDK$JXQJGDQEDGDQ SHUDGLODQ \\DQJ EHUDGD GL EDZDKQ\\D GDODP OLQJNXQJDQ SHUDGLODQ XPXP OLQJNXQJDQ SHUDGLODQ DJDPD OLQJNXQJDQ SHUDGLODQ PLOLWHU OLQJNXQJDQ SHUDGLODQWDWDXVDKDQHJDUDGDQROHKVHEXDK0DKNDPDK.RQVWLWXVL   %DGDQEDGDQ ODLQ \\DQJ IXQJVLQ\\D EHUNDLWDQ GHQJDQ NHNXDVDDQ NHKDNLPDQ GLDWXUGDODPXQGDQJXQGDQJ  3DVDO$  0DKNDPDK $JXQJ EHUZHQDQJ PHQJDGLOL SDGD WLQJNDW NDVDVL PHQJXML SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ GL EDZDK XQGDQJXQGDQJ WHUKDGDS XQGDQJXQGDQJ GDQ PHPSXQ\\DL ZHZHQDQJ ODLQQ\\D \\DQJ GLEHULNDQ ROHK XQGDQJXQGDQJ   +DNLP DJXQJ KDUXV PHPLOLNL LQWHJULWDV GDQ NHSULEDGLDQ \\DQJ WLGDN WHUFHOD DGLOSURIHVLRQDOGDQEHUSHQJDODPDQGLELGDQJKXNXP    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

80 Dasar-Dasar Konstitusi BPSDM  &DORQ KDNLP DJXQJ GLXVXONDQ .RPLVL <XGLVLDO NHSDGD 'HZDQ 3HUZDNLODQ HUKUM 5DN\\DWXQWXNPHQGDSDWNDQSHUVHWXMXDQGDQVHODQMXWQ\\DGLWHWDSNDQVHEDJDL DAN KDNLPDJXQJROHK3UHVLGHQ  HAM  .HWXDGDQZDNLONHWXD0DKNDPDK$JXQJGLSLOLKGDULGDQROHKKDNLPDJXQJ   6XVXQDQ NHGXGXNDQ NHDQJJRWDDQ GDQ KXNXP DFDUD 0DKNDPDK $JXQJ VHUWDEDGDQSHUDGLODQGLEDZDKQ\\DGLDWXUGHQJDQXQGDQJXQGDQJ  3DVDO%  .RPLVL <XGLVLDO EHUVLIDW PDQGLUL \\DQJ EHUZHQDQJ PHQJXVXONDQ SHQJDQJNDWDQ KDNLP DJXQJ GDQ PHPSXQ\\DL ZHZHQDQJ ODLQ GDODP UDQJND PHQMDJDGDQ PHQHJDNNDQ NHKRUPDWDQ NHOXKXUDQPDUWDEDWVHUWDSHULODNX KDNLP   $QJJRWD.RPLVL<XGLVLDOKDUXVPHPSXQ\\DLSHQJHWDKXDQGDQSHQJDODPDQGL ELGDQJ KXNXPVHUWDPHPLOLNLLQWHJULWDVGDQNHSULEDGLDQ\\DQJ WLGDNWHUFHOD   $QJJRWD .RPLVL <XGLVLDO GLDQJNDW GDQ GLEHUKHQWLNDQ ROHK 3UHVLGHQ GHQJDQ SHUVHWXMXDQ'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DW   6XVXQDQ NHGXGXNDQ GDQ NHDQJJRWDDQ .RPLVL <XGLVLDO GLDWXU GHQJDQ XQGDQJXQGDQJ  3DVDO&  0DKNDPDK .RQVWLWXVL EHUZHQDQJ PHQJDGLOL SDGD WLQJNDW SHUWDPD GDQ WHUDNKLU \\DQJ SXWXVDQQ\\D EHUVLIDW ILQDO XQWXN PHQJXML XQGDQJXQGDQJ WHUKDGDS8QGDQJ8QGDQJ'DVDU PHPXWXV VHQJNHWD NHZHQDQJDQOHPEDJD QHJDUD \\DQJ NHZHQDQJDQQ\\D GLEHULNDQ ROHK 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU PHPXWXV SHPEXEDUDQ SDUWDL SROLWLN GDQ PHPXWXV SHUVHOLVLKDQ WHQWDQJ KDVLOSHPLOLKDQXPXP   0DKNDPDK .RQVWLWXVL ZDMLE PHPEHULNDQ SXWXVDQ DWDV SHQGDSDW 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\\DW PHQJHQDL GXJDDQ SHODQJJDUDQ ROHK 3UHVLGHQ GDQDWDX :DNLO3UHVLGHQPHQXUXW8QGDQJ8QGDQJ'DVDU   0DKNDPDK.RQVWLWXVLPHPSXQ\\DLVHPELODQRUDQJDQJJRWDKDNLPNRQVWLWXVL \\DQJ GLWHWDSNDQ ROHK 3UHVLGHQ \\DQJ GLDMXNDQ PDVLQJPDVLQJ WLJD RUDQJ   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 81 ROHK0DKNDPDK$JXQJWLJDRUDQJROHK'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\\DWGDQWLJD RUDQJROHK3UHVLGHQ   .HWXD GDQ :DNLO .HWXD 0DKNDPDK .RQVWLWXVL GLSLOLK GDUL GDQ ROHK KDNLP NRQVWLWXVL   +DNLP NRQVWLWXVL KDUXV PHPLOLNL LQWHJULWDV GDQ NHSULEDGLDQ \\DQJ WLGDN WHUFHOD DGLO QHJDUDZDQ \\DQJ PHQJXDVDL NRQVWLWXVL GDQ NHWDWDQHJDUDDQ VHUWDWLGDNPHUDQJNDSVHEDJDLSHMDEDWQHJDUD   3HQJDQJNDWDQ GDQ SHPEHUKHQWLDQ KDNLP NRQVWLWXVL KXNXP DFDUD VHUWD NHWHQWXDQ ODLQQ\\D WHQWDQJ 0DKNDPDK .RQVWLWXVL GLDWXU GHQJDQ XQGDQJ XQGDQJ  3DVDO 6\\DUDWV\\DUDW XQWXN PHQMDGL GDQ XQWXN GLSHUKHQWLNDQ VHEDJDL KDNLP GLWHWDSNDQGHQJDQXQGDQJXQGDQJ %$%,;$  :,/$<$+1(*$5$ 3DVDO$  1HJDUD .HVDWXDQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD DGDODK VHEXDK QHJDUD NHSXODXDQ \\DQJ EHUFLUL 1XVDQWDUD GHQJDQ ZLOD\\DK \\DQJ EDWDVEDWDV GDQ KDNKDNQ\\D GLWHWDSNDQGHQJDQXQGDQJXQGDQJ  BPSDM HUKUM DAN HAM %$%; :$5*$1(*$5$'$13(1'8'8.  3DVDO  <DQJ PHQMDGL ZDUJD QHJDUD LDODK RUDQJRUDQJ EDQJVD ,QGRQHVLD DVOL GDQ RUDQJRUDQJ EDQJVD ODLQ \\DQJ GLVDKNDQ GHQJDQ XQGDQJXQGDQJ VHEDJDL ZDUJDQHJDUD  3HQGXGXN LDODK ZDUJD QHJDUD ,QGRQHVLD GDQ RUDQJ DVLQJ \\DQJ EHUWHPSDW WLQJJDOGL,QGRQHVLD   +DOKDO PHQJHQDL ZDUJD QHJDUD GDQ SHQGXGXN GLDWXU GHQJDQ XQGDQJ XQGDQJ    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

82 Dasar-Dasar Konstitusi BPSDM 3DVDO HUKUM DAN  6HJDOD ZDUJD QHJDUD EHUVDPDDQ NHGXGXNDQQ\\D GL GDODP KXNXP GDQ HAM SHPHULQWDKDQ GDQ ZDMLE PHQMXQMXQJ KXNXP GDQ SHPHULQWDKDQ LWX GHQJDQ WLGDNDGDNHFXDOLQ\\D  7LDSWLDSZDUJDQHJDUDEHUKDNDWDVSHNHUMDDQGDQSHQJKLGXSDQ\\DQJOD\\DN EDJLNHPDQXVLDDQ  6HWLDS ZDUJD QHJDUD EHUKDN GDQ ZDMLE LNXW VHUWD GDODP XSD\\D SHPEHODDQ QHJDUD  3DVDO .HPHUGHNDDQ EHUVHULNDW GDQ EHUNXPSXO PHQJHOXDUNDQ SLNLUDQ GHQJDQ OLVDQGDQWXOLVDQGDQVHEDJDLQ\\DGLWHWDSNDQGHQJDQXQGDQJXQGDQJ %$%;$  +$.$6$6,0$186,$ 3DVDO$ 6HWLDS RUDQJ EHUKDN XQWXN KLGXS VHUWD EHUKDN PHPSHUWDKDQNDQ KLGXS GDQNHKLGXSDQQ\\D  3DVDO%  6HWLDS RUDQJ EHUKDN PHPEHQWXN NHOXDUJD GDQ PHODQMXWNDQ NHWXUXQDQ PHODOXLSHUNDZLQDQ\\DQJVDK   6HWLDS DQDN EHUKDN DWDV NHODQJVXQJDQ KLGXS WXPEXK GDQ EHUNHPEDQJ VHUWDEHUKDNDWDVSHUOLQGXQJDQGDULNHNHUDVDQGDQGLVNULPLQDVL  3DVDO&  6HWLDS RUDQJ EHUKDN PHQJHPEDQJNDQ GLUL PHODOXL SHPHQXKDQ NHEXWXKDQ GDVDUQ\\D EHUKDN PHQGDSDW SHQGLGLNDQGDQPHPSHUROHK PDQIDDW GDUL LOPX SHQJHWDKXDQ GDQ WHNQRORJL VHQL GDQ EXGD\\D GHPL PHQLQJNDWNDQ NXDOLWDV KLGXSQ\\DGDQGHPLNHVHMDKWHUDDQXPDWPDQXVLD   6HWLDS RUDQJ EHUKDN XQWXN PHPDMXNDQ GLULQ\\D GDODP PHPSHUMXDQJNDQ KDNQ\\D VHFDUD NROHNWLI XQWXN PHPEDQJXQ PDV\\DUDNDW EDQJVD GDQ QHJDUDQ\\D    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 83 3DVDO'  6HWLDSRUDQJEHUKDNDWDVSHQJDNXDQMDPLQDQSHUOLQGXQJDQGDQNHSDVWLDQ KXNXP\\DQJDGLOVHUWDSHUODNXDQ\\DQJVDPDGLKDGDSDQKXNXP  BPSDM 6HWLDS RUDQJ EHUKDNXQWXNEHNHUMD VHUWDPHQGDSDW LPEDODQGDQ SHUODNXDQ HUKUM\\DQJDGLOGDQOD\\DNGDODPKXEXQJDQNHUMD  DAN HAM 6HWLDS ZDUJD QHJDUD EHUKDN PHPSHUROHK NHVHPSDWDQ \\DQJ VDPD GDODP SHPHULQWDKDQ   6HWLDSRUDQJEHUKDNDWDVVWDWXVNHZDUJDQHJDUDDQ  3DVDO(  6HWLDS RUDQJ EHEDV PHPHOXN DJDPD GDQ EHULEDGDW PHQXUXW DJDPDQ\\D PHPLOLK SHQGLGLNDQ GDQ SHQJDMDUDQ PHPLOLK SHNHUMDDQ PHPLOLK NHZDUJDQHJDUDDQ PHPLOLK WHPSDW WLQJJDO GLZLOD\\DK QHJDUD GDQ PHQLQJJDONDQQ\\DVHUWDEHUKDNNHPEDOL   6HWLDS RUDQJ DWDV NHEHEDVDQ PH\\DNLQL NHSHUFD\\DDQ PHQ\\DWDNDQ SLNLUDQ GDQVLNDSVHVXDLGHQJDQKDWLQXUDQLQ\\D   6HWLDS RUDQJ EHUKDN DWDV NHEHEDVDQ EHUVHULNDW EHUNXPSXO GDQ PHQJHOXDUNDQSHQGDSDW  3DVDO) 6HWLDS RUDQJ EHUKDN XQWXN EHUNRPXQLNDVL GDQ PHPSHUROHK LQIRUPDVL XQWXN PHQJHPEDQJNDQ SULEDGL GDQ OLQJNXQJDQ VRVLDOQ\\D VHUWD EHUKDN XQWXN PHQFDUL PHPSHUROHK PHPLOLNL PHQ\\LPSDQ PHQJRODK GDQ PHQ\\DPSDLNDQ LQIRUPDVLGHQJDQPHQJJXQDNDQVHJDODMHQLVVDOXUDQ\\DQJWHUVHGLD  3DVDO*  6HWLDS RUDQJ EHUKDN DWDV SHUOLQGXQJDQ GLUL SULEDGL NHOXDUJD NHKRUPDWDQ PDUWDEDW GDQ KDUWD EHQGD \\DQJ GLEDZDK NHNXDVDDQQ\\DVHUWD EHUKDN DWDV UDVD DPDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ GDUL DQFDPDQ NHWDNXWDQ XQWXN EHUEXDW DWDX WLGDNEHUEXDWVHVXDWX\\DQJPHUXSDNDQKDNDVDVL   6HWLDS RUDQJ EHUKDN XQWXN EHEDV GDUL SHQ\\LNVDDQ GDQ SHUODNXDQ \\DQJ PHUHQGDKNDQ GHUDMDW PDUWDEDW PDQXVLD GDQ EHUKDN PHPSHUROHK VXDND SROLWLNGDULQHJDUDODLQ    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

BPSDM 84 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN 3DVDO+ HAM  6HWLDSRUDQJEHUKDNKLGXSVHMDKWHUDODKLUGDQEDWLQEHUWHPSDWWLQJJDOGDQ PHGDSDWNDQ OLQJNXQJDQ KLGXS EDLN GDQ VHKDW VHUWD EHUKDN PHPSHUROHK SHOD\\DQDQNHVHKDWDQ   6HWLDS RUDQJ PHQGDSDW NHPXGDKDQ GDQ SHUODNXDQ NKXVXV XQWXN PHPSHUROHK NHVHPSDWDQ GDQ PDQIDDW \\DQJ VDPD JXQD PHQFDSDL SHUVDPDDQGDQNHDGLODQ   6HWLDS RUDQJ EHUKDN DWDV MDPLQDQ VRVLDO \\DQJ PHPXQJNLQNDQ SHQJHPEDQJDQGLULQ\\DVHFDUDXWXKVHEDJDLPDQXVLD\\DQJEHUPDUWDEDW   6HWLDS RUDQJ EHUKDN PHPSXQ\\DL KDN PLOLN SULEDGL GDQ KDN PLOLN WHUVHEXW WLGDNEROHKGLDPELODOLKVHFDUDVHZHQDQJZHQDQJROHKVLDSDSXQ  3DVDO,  +DNXQWXNKLGXSKDNXQWXNWLGDNGLVLNVDKDNNHPHUGHNDDQSLNLUDQGDQKDWL QXUDQL KDN EHUDJDPD KDN XQWXN WLGDN GLSHUEXGDN KDN XQWXN GLDNXL VHEDJDLSULEDGLGLKDGDSDQ KXNXPGDQKDN XQWXN WLGDNGLWXQWXWDWDVGDVDU KXNXP \\DQJ EHUODNX VXUXW DGDODK KDN DVDVL PDQXVLD \\DQJ WLGDN GDSDW GLNXUDQJLGDODPNHDGDDQDSDSXQ   6HWLDS RUDQJ EHUKDN EHEDV DWDV SHUODNXDQ \\DQJ EHUVLIDW GLVNULPLQDWLI DWDV GDVDU DSD SXQ GDQ EHUKDN PHQGDSDWNDQ SHUOLQGXQJDQ WHUKDGDS SHUODNXDQ \\DQJEHUVLIDWGLVNULPLQDWLILWX   ,GHQWLWDV EXGD\\D GDQ KDN PDV\\DUDNDW WUDGLVLRQDO GLKRUPDWL VHODUDV GHQJDQ SHUNHPEDQJDQ]DPDQGDQSHUDGDEDQ   3HUOLQGXQJDQ SHPDMXDQ SHQHJDNDQ GDQ SHPHQXKDQ KDN DVDVL PDQXVLD DGDODKWDQJJXQJMDZDEQHJDUDWHUXWDPDSHPHULQWDK   8QWXN PHQHJDNDQ GDQ PHOLQGXQJL KDN DVVLPDQXVLDVHVXDL GHQJDQ SULQVLS QHJDUD KXNXP \\DQJ GHPRNUDWLV PDND SHODNVDQDDQ KDN DVDVL PDQXVLD GLMDPLQ GLDWXU GDQ GLWXDQJNDQ GDODP SHUDWXUDQ SHUXQGDQJDQXQGDQJDQ    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 85 3DVDO-  6HWLDSRUDQJZDMLEPHQJKRUPDWLKDNDVDVLPDQXVLDRUDQJODLQGDODPWHUWLE NHKLGXSDQEHUPDV\\DUDNDWEHUEDQJVDGDQEHUQHJDUD  BPSDM 'DODP PHQMDODQNDQ KDN GDQ NHEHEDVDQQ\\D VHWLDS RUDQJ ZDMLE WXQGXN HUKUMNHSDGD SHPEDWDVDQ \\DQJ GLWHWDSNDQ GHQJDQ XQGDQJXQGDQJ GHQJDQ DANPDNVXGVHPDWDPDWDXQWXNPHQMDPLQSHQJDNXDQVHUWDSHQJKRUPDWDQDWDV HAMKDN NHEHEDVDQ RUDQJ ODLQ GDQ XQWXN PHPHQXKL WXQWXWDQ \\DQJ DGLO VHVXDL GHQJDQ SHUWLPEDQJDQ PRUDO QLODLQLODL DJDPD NHDPDQDQ GDQ NHWHUWLEDQ XPXPGDODPVXDWXPDV\\DUDNDWGHPRNUDWLV  %$%;, $*$0$ 3DVDO  1HJDUDEHUGDVDUDWDV.HWXKDQDQ<DQJ0DKD(VD  1HJDUD PHQMDPLQ NHPHUGHNDDQ WLDSWLDS SHQGXGXN XQWXN PHPHOXN DJDPDQ\\D PDVLQJPDVLQJ GDQ XQWXN EHULEDGDW PHQXUXW DJDPDQ\\D GDQ NHSHUFD\\DDQQ\\DLWX %$%;,, 3(57$+$1$1'$1.($0$1$11(*$5$  3DVDO  7LDSWLDS ZDUJD QHJDUD EHUKDN GDQ ZDMLE LNXW VHUWD GDODP XVDKD SHUWDKDQDQGDQNHDPDQDQQHJDUD   8VDKD SHUWDKDQDQ GDQ NHDPDQDQ QHJDUD GLODNVDQDNDQ PHODOXL VLVWHP SHUWDKDQDQGDQNHDPDQDQUDN\\DWVHPHVWDROHK7HQWDUD1DVLRQDO,QGRQHVLD GDQ .HSROLVLDQ 1HJDUD ,QGRQHVLD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD VHEDJDL NHNXDWDQ XWDPDGDQUDN\\DWVHEDJDLNHNXDWDQSHQGXNXQJ   7HQWDUD1DVLRQDO,QGRQHVLDWHUGLULDWDV$QJNDWDQ'DUDW$QJNDWDQ/DXWGDQ $QJNDWDQ 8GDUD VHEDJDL DODW QHJDUD EHUWXJDV PHPSHUWDKDQNDQ PHOLQGXQJLGDQPHPHOLKDUDNHXWXKDQGDQNHGDXODWDQQHJDUD   .HSROLVLDQ 1HJDUD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD VHEDJDL DODW QHJDUD \\DQJ PHQMDJD NHPDQDQ GDQ NHWHUWLEDQ PDV\\DUDNDW EHUWXJDV PHOLQGXQJL PHQJD\\RPL PHOD\\DQLPDV\\DUDNDWVHUWDPHQHJDNNDQKXNXP    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

86 Dasar-Dasar Konstitusi  6XVXQDQ GDQ NHGXGXNDQ 7HQWDUD 1DVLRQDO ,QGRQHVLD .HSROLVLDQ 1HJDUD 5HSXEOLN,QGRQHVLDKXEXQJDQNHZHQDQJDQ7HQWDUD1DVLRQDO,QGRQHVLDGDQ .HSROLVLDQ 1HJDUD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD GL GDODP PHQMDODQNDQ WXJDVQ\\D V\\DUDWV\\DUDW NHLNXWVHUWDDQ ZDUJD QHJDUD GDODP XVDKD SHUWDKDQDQ GDQ NHDPDQDQGLDWXUGHQJDQXQGDQJXQGDQJ  %$%;,,, 3(1',',.$1'$1.(%8'$<$$1  3DVDO  6HWLDSZDUJDQHJDUDEHUKDNPHQGDSDWSHQGLGLNDQ   6HWLDS ZDUJD QHJDUD ZDMLE PHQJLNXWL SHQGLGLNDQ GDVDU GDQ SHPHULQWDK ZDMLEPHPELD\\DLQ\\D   3HPHULQWDK PHQJXVDKDNDQ GDQ PHQ\\HOHQJJDUDNDQ VDWX VLVWHP SHQGLGLNDQ QDVLRQDO \\DQJ PHQLQJNDWNDQ NHLPDQDQ GDQ NHWDNZDDQ VHUWD DNKODN PXOLD GDODP UDQJND PHQFHUGDVNDQ NHKLGXSDQ EDQJVD \\DQJ GLDWXU GHQJDQ XQGDQJXQGDQJ   1HJDUD PHPSULRULWDVNDQ DQJJDUDQ SHQGLGLNDQ VHNXUDQJNXUDQJQ\\D GXD SXOXK SHUVHQ GDUL DQJJDUDQ SHQGDSDWDQ GDQ EHODQMD QHJDUD VHUWD GDUL DJJDUDQ SHQGDSDWDQ GDQ EHODQMD GDHUDK XQWXN PHPHQXKL NHEXWXKDQ SHQ\\HOHQJJDUDDQSHQGLGLNDQQDVLRQDO   3HPHULQWDK PHPDMXNDQ LOPX SHQJHWDKXDQ GDQ WHNKQRORJL GHQJDQ PHQMXQMXQJWLQJJL QLODLQLODL DJDPDGDQSHUVDWXDQEDQJVD XQWXN NHPDMXDQ SHUDGDEDQVHUWDNHVHMDKWHUDDQXPDWPDQXVLD  BPSDM HUKUM DAN HAM   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 87 3DVDO  1HJDUD PHPDMXNDQ NHEXGD\\DDQ QDVLRQDO ,QGRQHVLD GL WHQJDK SHUDGDEDQ GXQLD GHQJDQ PHQMDPLQ NHEHEDVDQ PDV\\DUDNDW GDODP PHPHOLKDUD GDODP PHQJHPEDQJNDQQLODLQLODLEXGD\\DQ\\D   1HJDUD PHQJKRUPDWL GDQ PHPHOLKDUD EDKDVD GDHUDK VHEDJDL NHND\\DDQ EXGD\\DQDVLRQDO  %$%;,9 3(5(.2120,$11$6,21$/'$1 .(6(-$+7(5$$1626,$/  3DVDO  3HUHNRQRPLDQ GLVXVXQ VHEDJDL XVDKD EHUVDPD EHUGDVDU DWDV DVDV NHNHOXDUJDDQ  &DEDQJFDEDQJ SURGXNVL \\DQJ SHQWLQJ EDJL QHJDUD GDQ \\DQJ PHQJXDVDL KDMDWKLGXSRUDQJEDQ\\DNGLNXDVDLROHKQHJDUD  %XPL GDQ DLU GDQ NHND\\DDQ DODP \\DQJ WHUNDQGXQJ GL GDODPQ\\D GLNXDVDL ROHKQHJDUDGDQGLSHUJXQDNDQXQWXNVHEHVDUEHVDUNHPDNPXUDQUDN\\DW  3HUHNRQRPLDQ QDVLRQDO GLVHOHQJJDUDNDQ EHUGDVDU DWDV GHPRNUDVL HNRQRPL GHQJDQ SULQVLS NHEHUVDPDDQ HILVLHQVL EHUNHDGLODQ EHUNHODQMXWDQ EHUZDZDVDQ OLQJNXQJDQ NHPDQGLULDQ VHUWD GHQJDQ PHQMDJD NHVHLPEDQJDQNHPDMXDQGDQNHVDWXDQHNRQRPLQDVLRQDO   .HWHQWXDQ OHELK ODQMXW PHQJHQDL SHODNVDQDDQ SDVDO LQL GLDWXU GDODP XQGDQJXQGDQJ  BPSDM HUKUM DAN HAM   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

BPSDM 88 Dasar-Dasar Konstitusi HUKUM DAN 3DVDO HAM )DNLUPLVNLQGDQDQDNDQDNWHUODQWDUGLSHOLKDUDROHKQHJDUD   1HJDUD   PHQJHPEDQJNDQ VLVWLP MDPLQDQ VRVLDO EDJL VHOXUXDK UDN\\DW GDQ PHPEHUGD\\DNDQ PDV\\DUDNDW \\DQJ OHPDK GDQ WLGDN PDPSX VHVXDL GHQJDQ PDUWDEDWNHPDQXVLDDQ   1HJDUD EHUWDQJJXQJMDZDE DWDV SHQ\\HGLDDQ IDVLOLWDV SHOD\\DQDQ NHVHKDWDQ GDQIDVLOLWDVSHOD\\DQDQXPXP\\DQJOD\\DN   .HWHQWXDQ OHELK ODQMXW PHQJHQDL SHODNVDQDDQ SDVDO LQL GLDWXU GDODP XQGDQJXQGDQJ  %$%;9 %(1'(5$%$+$6$'$1/$0%$1*1(*$5$6(57$ /$*8.(%$1*6$$1  3DVDO %HQGHUD1HJDUD,QGRQHVLDLDODK6DQJ0HUDK3XWLK 3DVDO %DKDVD1HJDUDLDODK%DKDVD,QGRQHVLD 3DVDO$ /DPEDQJ QHJDUD LDODK *DUXGD 3DQFDVLOD GHQJDQ VHPER\\DQ %KLQQHND 7XQJJDO,ND  3DVDO% /DJX.HEDQJVDDQLDODK,QGRQHVLD5D\\D  3DVDO& .HWHQWXDQ OHELK ODQMXW PHQJHQDL %HQGHUD %DKDVD GDQ /DPEDQJ 1HJDUD VHUWD/DJX.HEDQJVDDQGLDWXUGHQJDQXQGDQJXQGDQJ    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

Dasar-Dasar Konstitusi 89 %$%;9, 3(58%$+$181'$1*81'$1*'$6$5 3DVDO BPSDM 8VXO SHUXEDKDQ SDVDOSDVDO 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU GDSDW GLDJHQGDNDQ HUKUMGDODP VLGDQJ 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW DSDELOD GLDMXNDQ ROHK DANVHNXUDQJNXUDQJQ\\D  GDUL MXPODK DQJJRWD 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ HAM5DN\\DW   6HWLDS XVXO SHUXEDKDQ SDVDOSDVDO 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU GLDMXNDQ VHFDUD WHUWXOLV GDQ GLWXQMXNNDQ GHQJDQ MHODV EDJLDQ \\DQJ GLXVXONDQ XQWXN GLXEDK EHVHUWDDODVDQQ\\D   8QWXN PHQJXEDK SDVDOSDVDO 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU VLGDQJ 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW GLKDGLUL VHNXUDQJNXUDQJQ\\D  GDUL MXPODK DQJJRWD0DMHOLV3HUPXV\\DZDUDWDQ5DN\\DW   3XWXVDQ XQWXN PHQJXEDK SDVDOSDVDO 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU GLODNXNDQ GHQJDQ SHUVHWXMXDQ VHNXUDQJNXUDQJQ\\D OLPDSXOXK SHUVHQ GLWDPEDK VDWX DQJJRWDGDULVHOXUXKDQJJRWD0DMHOLV3HUPXV\\DZDUDWDQ5DN\\DW   .KXVXV PHQJHQDL EHQWXN QHJDUD .HVDWXDQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD WLGDN GDSDW GLODNXNDQSHUXEDKDQ  $785$13(5$/,+$1 3DVDO, 6HJDOD SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ \\DQJ DGD PDVLK WHWDS EHUODNX VHODPDEHOXPGLDGDNDQ\\DQJEDUXPHQXUXW8QGDQJ8QGDQJ'DVDULQL  3DVDO,, 6H PXD OHPEDJD QHJDUD \\DQJDGD PDVLK WHWDS EHUIXQJVL VHSDQMDQJ XQWXN PHODNVDQDNDQNHWHQWXDQ8QGDQJ8QGDQJ 'DVDUGDQEHOXP GLDGDNDQ\\DQJ EDUX PHQXUXW8QGDQJ8QGDQJ'DVDULQL  3DVDO,,, 0DKNDPDK.RQVWLWXVLGLEHQWXNVHODPEDWODPEDWQ\\DSDGD$JXVWXV GDQ VHEHOXP GLEHQWXN VHJDOD NHZHQDQJDQQ\\D GLODNXNDQ ROHK0DKNDPDK $JXQJ    3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW

90 Dasar-Dasar Konstitusi $785$17$0%$+$1 3DVDO, 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW GLWXJDVL XQWXN PHODNXNDQ SHQLQMDXDQ WHUKDGDS PDWHUL GDQ VWDWXV KXNXP .HWHWDSDQ 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW 6HPHQWDUD GDQ .HWHWDSDQ 0DMHOLV 3HUPXV\\DZDUDWDQ 5DN\\DW XQWXN GLDPELO SXWXVDQSDGDVLGDQJ0DMHOLV3HUPXV\\DZDUDWDQ5DN\\DWWDKXQ  3DVDO,, 'HQJDQ GLWHWDSNDQQ\\D SHUXEDKDQ 8QGDQJ8QGDQJ 'DVDU LQL 8QGDQJ 8QGDQJ 'DVDU 1HJDUD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD 7DKXQ  WHUGLUL DWDV 3HPEXNDDQ GDQSDVDOSDVDO  BBBBBBBBB BPSDM HUKUM DAN HAM   3HUXEDKDQ3HUWDPD   3HUXEDKDQ.HGXD   3HUXEDKDQ.HWLJD   3HUXEDKDQ.HHPSDW