LAKIP TAHUN 2017

Tabel 3.11 Capaian Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Tahun 2017NO DIKLAT TANGGAL OUTPUT TIDAK PELAKSANAAN TARGET LULUS LULUS Diklat Terpadu SPPA 1 sd 15 Maret 2017 1 Bagi Apgakum 30 30 0 Angkatan I Diklat Terpadu SPPA 2 Bagi Apgakum 8 sd 22 Maret 2017 30 30 0 Angkatan II Diklat Terpadu SPPA 3 Bagi Apgakum 29 Mar sd 12 April 2017 30 30 0 Angkatan III Diklat Terpadu SPPA 4 Bagi Apgakum 25 April sd 9 Mei 2017 30 30 0 Angkatan IV 30 0 30 0 5 Diklat Terpadu SPPA 18 Juli sd 1 Agust 2017 30 30 0 Bagi Apgakum V 5 Sept sd 19 Sept 2017 30 30 0 6 Okt sd 24 Okt 2017 30 30 0 6 Diklat Terpadu SPPA 20 Okt sd 1 Nov 2017 30 Bagi Apgakum VI 26 Okt sd 9 Nov 2017 30 7 Diklat Terpadu Sppa Bagi Apgakum VII 8 Diklat Terpadu Sppa Bagi Apgakum VIII 9 Diklat Terpadu Sppa Bagi Apgakum IX TOTAL 270 270 0 Tabel 3.12 Capaian Diklat MetodeE-Learning Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Tahun 2017 Hasil DiklatNo Nama Diklat Waktu Target Lulus Tidak Lulus 2017-02-24 s/d1 Diklat Muatan Teknis Substansi 2017-03-16 40 13 27 Lembaga Angkatan I 2017-07-07 s/d2 Diklat Muatan Teknis Substansi 2017-07-26 40 13 27 Lembaga Angkatan II 2017-08-11 s/d3 Diklat Muatan Teknis Substansi 2017-09-02 40 15 25 Lembaga III 2017-08-25 s/d4 Diklat Muatan Teknis Substansi 2017-09-13 40 11 29 Lembaga IV 2017-10-6 s/d5 Diklat Muatan Teknis Substansi 2017-10-25 40 8 32 Lembaga Angkatan V 10/11/2017 s/d6 Diklat Muatan Teknis Substansi 30/11/2017 40 7 33 Lembaga VI

7 Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 2017-02-24 s/d 40 18 22 I 2017-03-15 40 18 22 40 26 148 Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 2017-05-05 s/d 40 4 36 II 2017-05-24 40 16 24 40 13 279 Diklat Reformasi Birokrasi III 2017-08-04 s/d 40 18 22 2017-08-23 40 18 2210 Diklat Reformasi Birokrasi IV 40 18 22 2017-08-31 s/d 40 11 2911 Diklat Reformasi Birokrasi V 2017-09-20 40 12 18 40 7 2312 Diklat Reformasi Birokrasi VI 2017-09-29 s/d 40 8 32 2017-10-1813 Diklat Administrasi Perkantoran 40 6 34 Tingkat Dasar Angkatan I 10/11/2017 s/d 29/11/2017 40 18 2214 Diklat Administrasi Perkantoran 40 11 29 Tingkat Dasar Angkatan II 2017-02-24 s/d 40 8 32 2017-03-18 40 12 2815 Diklat Administrasi Perkantoran 40 8 32 Tingkat Dasar III 2017-07-07 s/d 40 8 32 2017-07-29 40 9 3116 Diklat Administrasi Perkantoran 40 29 11 Tingkat Dasar IV 2017-07-21 s/d 1.120 363 757 2017-08-1217 Diklat Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar V 2017-08-18 s/d 2017-09-2318 Diklat Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar VI 2017-09-15 s/d 2017-10-0719 Diklat Pelayanan Publik Tingkat Dasar Angkatan I 10/11/2017 s/d 02/12/2017 Diklat Pelayanan Publik Tingkat 2017-02-24 s/d20 Dasar Angkatan II 2017-03-1421 Diklat Pelayanan Publik Tingkat 2017-05-12 s/d Dasar III 2017-05-3022 Diklat Pelayanan Publik Tingkat 2017-07-28 s/d 18- Dasar IV 8-201723 Diklat Pelayanan Publik Tingkat 2017-09-08 s/d Dasar V 2017-09-2624 Diklat Pelayanan Publik Tingkat 2017-10-10 s/d Dasar Vi 2017-10-2425 Diklat BMN Metode E-Learning 10/11/2017 s/d Angkatan I 28/11/201726 Diklat BMN Metode E-Learning 2017-10-09 s/d Angkatan II 2017-10-1427 Diklat PK Bapas Angkatan I 2017-10-20 s/d 2017-11-2428 Diklat PK Bapas Angkatan II JUMLAH 29/11/2017 s/d 15/12/2018 01/12/2017 s/d 19/12/2019

Tabel 3.13 Diklat yang dibiayai dengan anggaran PNBP Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Tahun 2017NO DIKLAT TANGGAL TARGET LULUS TIDAK PELAKSANAAN 30 LULUS 30 Pendidikan dan Pelatihan 2017-03-23 s/d 30 30 01 Kepemimpinan Tingkat III 2017-07-21 30 30 30 0 Angkatan LVI 2017-03-30 s/d 40 Pendidikan dan Pelatihan 2017-07-29 30 30 02 Kepemimpinan Tingkat IV 30 Angkatan CLXXXVII 2017-07-31 s/d 40 Pendidikan dan Pelatihan 2017-11-24 403 Kepemimpinan Tingkat IV 25 188 2017-04-02 s/d 25 2017-06-024 Diklat Pembentukan PPNS 380 Org 30 0 Ditjen Imigrasi Angkatan I 2017-04-10 s/d 2017-06-095 Diklat Pembentukan PPNS 30 0 Ditjen Imigrasi Angkatan II 2017-07-13 s/d 2017-11-296 Pelatihan Dasar Calon 40 0 Pegawai Negeri Sipil I 2017-07-13 s/d 2017-11-297 Pelatihan Dasar Calon 29 0 Pegawai Negeri Sipil IV 2017-07-13 s/d 2017-11-298 Pelatihan Dasar Calon 30 0 Pegawai Negeri Sipil V 2017-07-13 s/d 2017-11-299 Pelatihan Dasar Calon 40 0 Pegawai Negeri Sipil III 2017-07-13 s/d 2017-11-2910 Pelatihan Dasar Calon 40 0 Pegawai Negeri Sipil II 2017-08-09 s/d 2017-12-0811 Pendidikan dan Pelatihan 29 1 Kepemimpinan Tingkat II II/A 2017-08-24 s/d 2017-12-0812 Pendidikan dan Pelatihan 29 1 Kepemimpinan Tingkat II II/B Total 387 2 Org Org3) Bidang Evaluasi dan Laporan Capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Diklat Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan dapat dilihat dari indikator kinerja bidangnya berikut ini:

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan KepemimpinanIndikator Kinerja Kinerja Anggaran Realisasi (Rp) Target % Target Realisasi capaianJumlah lulusan yang 2.286 1.549 67,76mengikuti DiklatJumlah LaporanPenyelenggaraan Diklat 65 dok 65 dok 100 263.320.000 261.956.900Tahun 2017Jumlah Laporan Pasca 1 dok 1 dok 100Diklat Total 100 267,76 99,48%Persentase Capaian 89,25 Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerjanya diperoleh data Capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebesar 89,25% hasil ini diperoleh dari pembagian antara realisasi dengan target, adapun dari sisi penyerapan anggaran Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tahun 2017 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 99,48% atau Rp.261.956.900,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.263.300.000,-3. Analisis Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Sesuai dengan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015- 2019 telah ditetapkan bahwa pada Tahun 2017 Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM ditargetkan dapat menghasilkan: 1. 450 orangjumlah lulusan diklat yang meningkat kompetensinya di bidang fungsional dan HAM; 2. 210 orangjumlah lulusan diklat yang meningkat kompetensinya di bidang HAM bagi Aparat Penegak Hukum .

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM TAHUN 2017Sasaran Indikator Kinerja Kinerja AnggaranKegiatan Utama Pagu Realisasi(1) (2) TR % (Rp) (Rp) % (3) (4) (5) (6) (7) (8) Jumlah lulusanPenyelenggaraan 1 diklat yang 84,90Pendidikan dan meningkatPelatihan di kompetensinya 450 251 55,78 4.493.952.000,- 3.815.305.750bidang di bidangFungsional dan fungsional danHAM HAM 2 Jumlah lulusan diklat yang meningkat kompetensinya di bidang HAM 210 210 100 1.598.980.000,- 1.593.800.550 99,68 bagi Aparat Penegak Hukum TOTAL 660 461 69,84 6.092.932.000 5.409.106.300 88,78 Berdasarkan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telahditetapkan bahwa pada Tahun 2017 Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAMditargetkan dapat menghasilkan lulusan diklat yang meningkat kompetensinya dibidangfungsional dan HAM sebesar 450 orang dan menghasilkan lulusan diklat yang meningkatkompetensinya di bidang HAM bagi Aparat Penegak Hukum sebesar 210 orang. Berkenaan dengan hal tersebut BPSDM Hukum dan HAM melakukan evaluasiterhadap lulusan diklat.Sasaran evaluasi diklat adalah untuk mengetahui apakah terdapatpeningkatan kompetensi peserta diklat seperti, peningkatan pengetahuan dan wawasansetelah mengikuti diklat di lingkungan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM.Berikut jenis diklat dan hasil penilaian atau pengukuran peningkatan kompetensi:

Tabel 3.16 Hasil Evaluasi Peningkatan KompetensiDi Bidang Fungsional dan HAM Tahun 2017No Jenis diklat Jumlah Meningkat Tetap Menurun Tidak Ikut Peserta Pre/Post1. Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang 30 27 1 2 Test Peraturan Perundang-undangan 0 Angkatan I 30 29 1 0 02. Fungsional Calon Pejabat 30 28 0 2 Fungsional Perancang 35 35 0 0 0 Peraturan Perundang-undangan 0 Angkatan II 125 119 2 4 03. Penyuluh Hukum 95,2 1,6 3,2 04. Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Mekanisme PNBP Total % capaian Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Pusat PengembanganDiklat Fungsional dan HAM diambil sampel terhadap 125 orang peserta yang mengikutidiklat di bidang Fungsional dan HAM dari 461 orang lulusan diklat diperoleh informasibahwa 95,2% atau 119 orang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat dan1,6% atau 2 orang tidak mengalami peningkatan/penurunan kompetensinyasedangkan 3,2% atau 4 orang peserta tidak meningkat kompetensinya. Hasil ini diperoleh dengan mengukur dari hasil pre test peserta diklat sebelummengikuti diklat dibandingkan dengan hasil post test peserta diklat setelah mengikutidiklat fungsional dan HAM dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:Rumus Peningkatan Kompetensi Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya X 100% Jumlah peserta yang mengikuti diklatRumus Penurunan Kompetensi Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya X 100% Jumlah peserta yang mengikuti diklat

Dari presentase peningkatan kompetensi lulusan diklat di bidang fungsionaldan HAM dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 461 orang lulusan yang mengikutidiklat di bidang fungsional dan HAM, sebanyak119 orang lulusan telah meningkatkompetensinya.Adapun untuk diklat HAM bagi Apgakum tahun 2017, tidak diadakan pre test dan post test dikarenakan materi yang diberikan pengajar dalambentuk ceramah dan waktu pelaksanaannya hanya 6 hari. Grafik 3.3 Perbandingan Capaian Output Diklat Fungsional dan HAM melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2016 dan Tahun 2017 % Capaian = 20,10% 577 461 Capaian 2017600500400300200100 0 Capaian 2016 Grafik 3.4Persentase pencapaian target RPJMN Pada Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2017Target RPJMN 2015-2906129 = 7.870 Orang %Capaian Target = 27,56% 746 461Capaian 2015 Capaian 2016 Capaian 2017Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa: 1. Capaian kinerja Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM pada Tahun 2017 adalah sebesar 461 orang atau 69,84% lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 660 orang, hal ini disebabkan rendahnya capaian diklat Fungsional dan HAM dengan metode e-learning;

2. Apabila dilihat dari realisasi penyerapan anggarannya Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM pada Tahun 2017 telah berhasil melakukan realisasianggaran sebesar Rp. 5.409.106.300,-atau 88,78%dari pagu anggaran Rp.6.092.932.000,-;3. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 pencapaian target output Diklat Fungsional dan HAM mengalami penurunan sebesar 20,10% atau 116 orang, hasil ini di dapat dari perbandingan antara 577 orang pada tahun 2016 dan 461 orang di tahun 20174. Persentase capaian output Diklat Fungsional dan HAM dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Tahun 2017 adalah sebesar 27,56%, hasil ini didapat dari total capaian sampai dengan 2017 sebanyak 2.169 orang dibandingkan dengan target RPJMN sebanyak 7.870 orang; Berikut data output yang dihasilkan oleh Pusat Pengembangan DiklatFungsional dan HAM pada masing-masing bagian:1) Bidang Program Kinerja yang dihasilkan Bidang Program Pusat Pengembangan DiklatFungsional dan HAM pada Tahun 2017dapat dilihat dari tabel di bawah ini Tabel 3.17 Capaian Kinerja Bidang ProgramPusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2017Indikator Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) Target Realisasi Target RealisasiPenyiapan Dokumen Rencana 1 1Kegiatan dan Kebijakan Diklat dokumen dokumenFungsional dan HAMPenyusunan Kurikulum Diklat HAM 2 2 339.440.000 332.915.450Bagi Petugas Pemasyarakatan dan kurikulum kurikulumImigrasi 8 8Penyusunan Modul Diklat HAM Bagi Modul ModulPetugas Pemasyarakatan dan Imigrasi 11 11 JumlahPersentase Capaian 100% 98,07%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Bidang Program pada Tahun2017sebesar 100%, adapun realisasianggaran Bidang Program mencapai98,07% atau sebesar Rp.332.915.450,- dari yang dianggarkan dalam DIPAsebesar Rp.339.440.000,- Adapun output yang dihasilkan bidang program pada tahun 2017 adalahsebagai berikut : 1. Tersusunnya rencana dan program kegiatan Fungsional dan HAM Tahun 2017; 2. Tersusunnya Kurikulum dan penjenjangan diklat PK Bapas dan Diklat HAM terpadu; 3. Tersusunnya Modul Diklat HAM Bagi Diklat HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi ada 8 judul modul, terdiri dari; a. Konsep Dasar HAM b. Instrumen HAM Internasional dan Standar Internasional bagi Penanganan Orang yang dirampas Kemerdekaannya. c. Instrumen HAM Nasional d. Isu HAM Utama bagi Petugas Pemasyarakatan e. Isu HAM Utama bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi f. Penanganan Kelompok Rentan g. Penanganan Konflik dalam LembagaUntuk modul penanganan kelompok rentan dibuat menjadi 2 modul, jadi target 8modul tercapai.2) Bidang Penyelenggaraan Diklat Tabel 3.18Capaian Indikator Kinerja Bidang PenyelenggaraanPusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2017 Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Target Realisasi (Rp)JumlahPenyelenggaraan Diklat Target Realisasi Persentase Capaian 19 19 5.645.397.000,- 4.971.359.600 100% 88,06

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang Penyelenggaraandiklat pada Tahun 2017 melaksanakan19kali penyelenggaraan diklat sesuaidengan target yang ditetapkan yaitu19kegiatan penyelenggaraan diklat,baikdengan metode klasikal maupun dengan menggunakan metode e-learningyang dilaksanakan dengan Anggaran DIPA BPSDM maupun PNBP BPSDM,sehingga dari data tersebut diperoleh hasil capaian kinerja BidangPenyelenggaraan diklat sebesar 100%. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Penyelenggaraan diklatpada tahun 2017 sebesar 88,06 atau Rp.4.971.359.800,- dari yang dianggarkandalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2017 sebesarRp.5.645.397.000Informasi lebih lengkap tentang capaian output diklat yangdiselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM dapatdilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 3.19 Capaian Diklat Fungsional dan HAM Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2017 Waktu Output PelaksanaanNo Nama Diklat Target Lulus Tidak 20 Feb s/d 5 Mei Lulus 2017 Diklat Calon Pejabat Fungsional 30 30 01 Perancang Peraturan 1 s/d 21 Maret 2017 Perundang-undangan Angkatan I 20 Mar s/d 19 Mei2 Diklat Penyuluh Hukum 2017 30 30 0 Diklat Calon Pejabat Fungsional 17 Juli s/d 29 Sept 20173 Perancang Peraturan 30 30 0 Perundang-undangan Angkatan 29 Agustus s/d 11 Sept2017 II Diklat Calon Pejabat Fungsional4 Perancang Peraturan 35 35 0 Perundang-undangan PNBP BPSDM Hukum dan HAM5 Diklat Diseminator HAM 30 30 0 0 Total 155 155 Orang Orang

Tabel 3.20 Capaian Diklat HAMBagi Aparatur Penegak Hukum Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2017NO DIKLAT TANGGAL Target OUTPUT Tidak PELAKSANAAN 30 Lulus Lulus 301 Diklat Hak Asasi Manusia bagi Aparatur 5 s/d 6 Juni 2017 30 30 0 Penegak Hukum Angkatan I 30 302 Diklat Hak Asasi Manusia bagi Aparatur 10 s/d 15 Juli 2017 30 30 0 Penegak Hukum Angkatan II 30 2103 Diklat Hak Asasi Manusia bagi Aparatur 24 s/d 29 Juli 2017 30 0 Penegak Hukum Angkatan III4 Diklat Hak Asasi Manusia bagi Aparatur 7 s/d 12 Agustus 30 0 Penegak Hukum Angkatan IV 20175 Diklat Hak Asasi Manusia bagi Aparatur 21 s/d 26 Agust 2017 30 0 Penegak Hukum Angkatan V6 Diklat Hak Asasi Manusia bagi 4 s/d 9 Sept 2017 30 0 Aparatur Penegak Hukum Angkatan VI7 Diklat Hak Asasi Manusia bagi Aparatur 11 s/d 15 Sept2017 30 0 Penegak Hukum Angkatan VII JUMLAH 210 0 Tabel 3.21 Diklat Dengan Metode E-Learning Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2017No Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Target Lulus Tidak Lulus 3 April s/d 5 Mei 20171 Diklat Dasar-dasar HAM metode e- 40 18 22 learning Angkatan I Diklat Penguatan Perancang Peraturan2 Perundang-undangan metode e-learning 16 Maret s/d 18 April 2017 38 8 30 Angkatan I Diklat Penguatan Perancang Peraturan3 Perundang-undangan metode e-learning 2 Mei s/d 6 Juni 2017 39 12 27 Angkatan II Diklat Penguatan Perancang Peraturan4 Perundang-undangan metode e-learning 3 Juli s/d 3 Agustus 2017 34 7 27 Angkatan III5 Diklat Dasar-dasar HAM metode e- 10 Juli s/d 10 Agustus 2017 40 23 17 learning Angkatan II 40 18 22 4 September s/d 5 Oktober Diklat Penguatan Perancang Peraturan 20176 Perundang-undangan metode e-learning Angkatan IV Diklat Penguatan Perancang Peraturan7 Perundang-undangan metode e-learning 3 November s/d 4 Desember 40 10 30 Angkatan V Total 271 96 175 Orang Orang Orang

3) Bidang Evaluasi dan Laporan Capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM dapat dilihat dari indikator kinerja bidangnya berikut ini: Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2017 Indikator Kinerja Kinerja Anggaran (Rp) Target Realisasi % Target Realisasi capaianJumlah lulusan yang 660 461 69,85%mengikuti Diklat 19 19 100% 11Jumlah Laporan 100% 108.095.000,- 104.831.250,- 100 286,24Penyelenggaraan Diklat Tahun 95,412017Jumlah Laporan Pasca Diklat Total 96,98% Persentase Capaian Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerjanya diperoleh dataCapaian kinerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebesar 95,41% hasil inidiperoleh dari pembagian antara realisasi dengan target, adapun dari sisi penyerapananggaran Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tahun 2017 telah berhasil melakukanpenyerapan anggaran sebesar 96,98% atau Rp.104.831.250,-dari anggaran yangdisediakan sebesar Rp.108.095.000,-.4. Analisis Capaian Kinerja Pusat Penilaian Kompetensi Berdasarkan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa pada Tahun 2017Pusat Penilaian Komptensi ditargetkan dapat menghasilkan dokumen profil kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang akurat dan akuntabel sebanyak 1.308 dokumen.Dalam rangka hal tersebut Pusat Penilaian Kompetensi melakukan penilaian kompetensi terhadap pegawai Kementerian Hukum dan HAM melalui metode, Computer Assested Test (CAT),Computer Based Test (CBT) dan Assessment Center sebanyak 1.400 orang.

Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Pusat Penilaian Kompetensi Tahun 2017 TAHUN 2015Sasaran Indikator Kinerja AnggaranStrategis Kinerja Realisasi Realisasi(1) (2) Target (4) % Pagu (Rp) % Capaian (Rp) (7) CapaianPenyelengg 1 Jumlah (3) 1.400 (6)araan dokumen 1.308 (5) 1.766.300.000 1.735.857.025 (8) profil 107,03 98,28 kompetensiPenilaian aparatur KementerianKompetensi Hukum dan HAM yang akurat dan akuntabel Tabel 3.24 Persentase pencapaian target RPJMN Pada Pusat Penilaian Kompetensi Tahun 2017Target RPJMN 2015 2016 2017 % 2015-2019 2.870 1.506 capaian target 3.257 10.300 74,11Berdasarkan Tabel 3.23 diatas diketahui bahwa:1. Capaian kinerja Pusat Penilaian Kompetensi Tahun 2017 adalah sebesar 1.400dokumen profil kompetensi atau 107,03% lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 1.308 dokumen profil kompetensi;2. Apabila dilihat dari realisasi penyerapan anggarannya Pusat Penilaian Kompetensi pada Tahun 2017 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 98,28% atau Rp.1.735.857.025,- dari pagu anggaran Rp.1.766.300.000,-;3. Berdasarkan tabel 3.24 Persentase capaian output Pusat Penilaian Kompetensi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 7.633 dokumen atau74,11% dari 10.300 dokumen yang ditargetkan.

Berikut capaianoutput yang dihasilkan oleh Pusat Penilaian Kompetensipada masing-masing bagian:1) Bidang Program Kinerja yang dihasilkan Bidang Program Pusat Penilaian Kompetensi pada Tahun 2017dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 3.25 Capaian Kinerja Bidang Program Pusat Penilaian Kompetensi Tahun 2017 Indikator Kinerja Kinerja Anggaran (Rp)Tersusunnya rencanadan program Pusat Target Realisasi Target RealisasiPenilaian KompetensiTersusunnya instrumen, 2 2analisa dan standarisasi dokumen dokumenpengembangan SDM 22 407.115.000 401.652.000Jumlah dokumen dokumen Persentase Capaian 44 98,65% dokumen dokumen 100% Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Bidang Program padaTahun 2017sebesar 100%, adapun realisasianggaran Bidang Program mencapai98,65% atau sebesar Rp. 401.652.000,-dari yang dianggarkan dalam DIPAsebesar Rp.407.115.000,- Adapun output yang dihasilkan bidang program pada tahun 2017 adalahsebagai berikut :1. Penyusunan rencana dan program kegiatan Pusat Penilaian Kompetensi yang menghasilkan: - Dokumen rencana dan program Pusat Penilaian Kompetensi tahun 2018; - Dokumen Penyusunan Standar Kompetensi Pengelolaan BMN;2. Penyusunan instrumen, analisa dan standarisasi pengembangan SDM yang menghasilkan: - Dokumen Workshop Pengembangan Asessor - Dokumen Manajemen Penilaian Kompetensi

2) Bidang Penyelenggaraan Diklat Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penyelenggaraan Pusat Penilaian KompetensiTahun 2017 Indikator Kinerja Kinerja Anggaran (Rp)Jumlah peserta UjiKompetensi Metode Target Realisasi % Target RealisasiCAT 95,87 630 604 orangJumlah peserta 680 796 117,05Assesment Center orangFGD Review Standar 1 Keg 1 Keg 1.137.035.000 1.121.880.425Kompetensi Manajerial 100Pejabat Eselon ITotal 1.308 1.400 107,03Persentase Capaian 107,03% 98,67% Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang Penyelenggaraan padaTahun 2017telah melaksanakan uji kompetensi kepada 1.400 aparatur KementerianHukum dan HAM lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 1.308 orang,sehingga dari data tersebut diperoleh hasil capaian kinerja Bidang Penyelenggaraandiklat sebesar 107,03%. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Penyelenggaraan diklat pada tahun 2017 sebesar 98,67% atau Rp. 1.121.880.425,-dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM hukum dan HAM sebesar Rp.1.137.035.000,-

Tabel 3.27 Capaian Output Kegiatan dengan Anggaran DIPA BPSDM Bidang Penyelenggaraan Tahun 2017No Nama Kegiatan Tanggal Jumlah Pelaksanaan Capaian1 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat PK BAPAS 15 Maret 2017 (Org/Dok) Angkatan I 05 April 2017 11 April 2017 40 org 26 April 20172 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat PK BAPAS 03 Mei 2017 40 org Angkatan II 23 Mei 20173 Pelaksanaan Assessment Center Bagi Pejabat 09 Mei 2017 30 org Eselon IV dan V di Kanwil Sumatera Utara 27 Juli 20174 Pelaksanaan Assessment Center Bagi Pejabat 03 Agustus 2017 30 org Eselon IV dan V di Kanwil Sumatera Barat 22 Agustus 20175 Pelaksanaan Assessment Center Bagi Pejabat 02 Mei 2017 29 org Eselon IV dan V di Kanwil Kalimantan Barat 17 Mei 2017 19 Mei 20176 Pelaksanaan Assessment Center Bagi Pejabat 12 Juli 2017 30 org Eselon IV dan V di Kanwil Jawa Tengah 03 Agustus 2017 14 September 20177 Pelaksanaan Assessment Center Bagi Pejabat 19 Oktober 2017 30 org Eselon IV dan V di Kanwil Jawa Timur 11 Oktober 2017 04 Mei 20178 Pelaksanaan Uji Kompetensi Metode CAT di Kantor 18 Mei 2017 226 org Wilayah Gorontalo 16 Mei 2017 18 Mei 20179 Pelaksanaan Uji Kompetensi Metode CAT di Kantor 20 Mei 2017 192 org Wilayah Sulawesi Barat 20 - 23 Mei 201710 Pelaksanaan Uji Kompetensi Metode CAT di Kantor 186 org Wilayah Maluku Utara11 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat PK BAPAS 40 org Angkatan III12 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat PK BAPAS 40 org Angkatan IV13 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat PK BAPAS 40 org Angkatan V14 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat PK BAPAS 40 org Angkatan VI12 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat PK BAPAS 40 org Angkatan VII13 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat PK BAPAS 40 org Angkatan VIII14 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat PK BAPAS 40 org Angkatan IX18 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat PK BAPAS 40 org Angkatan X19 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat Perancang 30 org Angkatan I20 Penilaian Kompetensi Peserta Diklat Perancang 30 org Angkatan II 40 org21 Assessment Center Pejabat Struktural Angkatan I 38 org 41 org22 Assessment Center Pejabat Struktural Angkatan II 68 org 1.400 Dok15 Assessment Center Pejabat Struktural Angkatan III16 Observasi Peserta Diklat Kader Pimpinan Jumlah Output

Tabel 3.28 Capaian Output Kegiatan dengan Anggaran PNBP Bidang Penyelenggaraan Tahun 2017No Nama Kegiatan Tanggal Jumlah Pelaksanaan Capaian (Org/Dok) Uji Kompetensi Fungsional Pemeriksa Paten,1 Pemerika Merek dan Pemeriksa Desain Industri 18 April 2017 35 org Ditjen Kekayaan Intelektual2 Uji Kompetensi (Assessment Bagi Pejabat Pengawas 23-24 November 40 org dan Pelaksana di lingkungan Balitbang HAM 2017 Assesment bagi Pejabat Fungsional Tertentu di 25 Agustus & 28 6 org3 lingkungan Ditjen Imigrasi (JFT Analis Keimigrasian September 2017 dan Pemeriksa Keimigrasian)4 Penilaian Kompetensi Bagi Dosen Tetap dan Calon 18 Desember 2017 25 org Dosen Tetap Politeknik Imigrasi JUMLAH 106 org3) Bidang Sistem Informasi Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Bidang Sistem Informasi Pusat Penilaian Kompetensi Tahun 2017Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Target Realisasi % (Rp) Target RealisasiSistem Informasi danJaringanPenyelenggaraan 3Keg. 3Keg. 100 222.150.000 212.324.600Penilaian KompetensiAparaturKemenkumham Jumlah 33 100 95,57 Kegiatan KegiatanPersentase Capaian 100 95,57% Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang Sistem Informasipada Tahun 2017melaksanakan 3 kegiatan sesuai dengan target yangditetapkan yaitu 3 kegiatan sehingga dari data tersebut diperoleh hasil capaiankinerja Bidang Sistem Informasi diklat sebesar 100%. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang system informasi padatahun 2017 sebesar 95,57% atau Rp.212.324.600,- dari yang dianggarkan dalamDIPA BPSDM hukum dan HAM sebesar Rp.222.150.000,-.

Berikut jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Sistem InformasiPusat Penilaian Kompetensi :1. Penguatantata kelola E-Gov2. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi3. Percepatan implementasi E-Gov5. Analisa Capaian Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dalam rangka mengukur kinerja Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM dalammenjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan teknis danadministratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum danHAM, alat ukur yang dipakai adalah sebagai berikut: Tabel 3.30Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2017 Target Realisasi Target RealisasiTerselenggaranya dukungan administratif 12 bulan 12 bulan 30.140.769.000,- 30.083.257.147,- layanandan fasilitatif di lingkungan BPSDM layananPersentase Capaian 100% 99,81% Berdasarkan hasil penghitungan indikator keberhasilan Dukungan Manajemendan Dukungan Teknis Lainnya pada Tahun 2017 di dapatkan hasil realisasi kinerjaSeketariat Badan adalah 100%,sesuai dengan target kinerja pada Tahun 2017sebesar 100%. Sedangkan realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan DukunganTeknis Lainnya (Sekretariat BPSDM) pada Tahun 2017 sebesar 99,81%atauRp.30.083.257.147,- dari yang dianggarakan dalam DIPA sebesarRp.30.140.769.000,- Pada tahun 2017 Dukungan Manajemen mengadakan kegiatan monitoring danevaluasi (Monev) pasca diklat di 15 Kantor Wilayah seperti, Sumatera Utara,Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, JawaBarat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimanatan Barat, SulawesiUtara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan. Dari ke 15 KantorWilayah tersebut di ambil sample untuk kuesioner kegiatan diklat PK Bapas,Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penjaga Pintu Utamadan diklat Kepala Regu. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi dapat diambil

kesimpulan : 1. Diklat Teknis Pengamanan bagi Komandan Regudan Penjaga Pintu Utama masih terdapat kekurangan yang dirasakan oleh peserta diklat seperti kurang lamanya waktu penyelenggaraan, terlalu banyak teori dibandingkan praktek lapangan. 2. Pada diklat PK Bapasmasih terbatasnya jumlah rekan kerja yang telah dilakukan pengembangan di bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS sehingga masih banyak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPASyang belum paham tentang tugas dan fungsinya, serta kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS di wilayah mengingat luasnya daerah yang harus didatangi dengan jumlah tenaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPASyang masih relatif sedikit.Rincian capaian Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Tahun2017dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2017Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % 3 dok capaianTerselenggaranya 1 Tersusunnya dokumen 12 bulan Tersedianya: 100% layanandukungan perencanaan program 1. RKAK/L BPSDM (1 dok) 6 dokadministrative dan anggaran yang 2. RKAK/L AKIP (1 dok)dan fasilitatif di akuntabel dan tepat 3. RKAK/L AIM (1 dok)lingkungan waktu 4. RKAK/L Diklat Kanwil (33BPSDM dok) 2 Terselenggaranya 1. Pembinaan administrasi 100% layanan keuangan keuangan BPSDM yang 2. Penyelenggaraan FGD transparan, akuntabel Keuangan dan tepat waktu 3. Penyusunan laporan keuangan 4. Penyelenggaraan Rekonsiliasi BPSDM 3 Tersedianya dokumen 1. Penguatan penghitungan 100% dan informasi kepegawaian yang angka kredit widyaiswara, akurat dan tepat waktu 2. Pengelolaan Administrasi Fasilitasi Reformasi Birokrasi, 3. Penyusunan Laporan SPIP, 4. Workshop Peningkatan kualitas jabatan fungsional BPSDM Bekerjasama dengan Indonesia Menulis 5. Analisa Kebutuhan Diklat 6. Laporan kegiatan donor darah

4 Tersusunnya dokumen 12 dok 1. LAKIP ( 1 dok) 150 100evaluasi dan pelaporan 2. Laporan Tahunan ( 1 dok) 100 100yang akurat dan tepat 3. Laporan Bulanan (12 dok) 100waktu 4. Laporan Triwulan (4 dok) 1005 Tersusunnya dokumen 2 dok 1. Penyusunan Peta proseskerjasama, Bisnis BPSDM Hukumketatalaksanaan dan dan HAMReformasi Birokrasi 2. Penyusunan Permenkumham tentang penyelenggraan diklat6 Tersusunnya dokumen 2 dok Laporan LayananBMN yang akurant dan Pengelolaan BMN Perakuntabel Semester ( 2 dok)7 Tersedianya informasi 12 bulan 1. Update berita kegiatan didan kebijakan yang layanan lingkungan BPSDMdipublikasikan Hukum dan HAM 2. Tersedianya bulletin 3. Pengadaan banner dan backdrop kegiatan BPSDM Hukum dan HAM 4. Pencetakan brosur dan leaflet 5. Pengadaan Goodie bag, 6. Pengadaan buku agenda dan ballpoint 7. Pencetakan kalender8 Pengelolaan kerumah 12 bulan Terselenggaranyatanggaan, kepuasan layanan pembinaan administrasi tatapegawai atas layanan usaha dan perpustakaankerumahtanggaan9 Terselenggaranya 12 1. Pembayaran gaji,layanan perkantoran tunjangam dan uangBPSDM lembur 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Capaian 105,55%6. Analisa Capaian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari Sekolah KedinasanPoliteknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dalam menjalankan tugas dan fungsinyadalam melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional ProgramPoliteknik yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Pemasyarakatan adalah“Jumlah lulusan Taruna Ilmu Pemasyarakatan”Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)adalah jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknispemasyarakatan sebanyak 65 orang dan penyelenggaraan pengelolaankeuangan, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan yangakuntabel, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.32 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tahun 2017 TAHUN 2017 Sasaran Program Indikator Kinerja Pagu Anggaran Kinerja Target Realisasi (Rp) (1) RealisasiTerpenuhinya SDM (2) (3) (4) (5) (Rp)Kementerian Hukum 65 58 (6)dan HAM yang Jumlah lulusanmemiliki kompetensi Taruna 15.949.083.000,- 15.209.137.189,-di Bidang Akademi IlmuPemasyarakatan Pemasyarakat anPresentase Capaian 89,23% 95,36% Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Politeknik IlmuPemasyarakatan pada Tahun 2017 sebesar 89,23% atau 58 taruna yang lulusmenguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan,dengan demikian Poltekip tidakdapat memenuhi target lulusan yang telah ditetapkan sebesar 65 orang dikarenakanadanya 4 orang tidak lulus dikarenakan 1 orang mendapatkan hukuman disiplin, 3orang mengundurkan diri. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Politeknik Pemasyarakatan(Poltekip) pada Tahun 2016 maka terdapat penurunan jumlah lulusan sebesar 70orang hal ini karena pada Tahun 2016Poltekiphanya menerima 65 taruna. Berikutperbandingan capaian Tahun 2016 dan 2017 Tabel 3.33Perbandingan PencapaianPoliteknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tahun 2016 dan Tahun 2017Indikator Kinerja Indikator Persentase Persentase Utama Keberhasilannya Capaian Penurunan Jumlah lulusan Jumlah lulusan yang 2016 2017 9,23 Taruna Ilmu menguasai ilmu dan 98,46 89,23Pemasyarakatan keahlian teknis pemasyarakatan

Adapun pengukuran kinerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada Tahun 2017dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 3.34 Pengukuran Capaian Indikator Keberhasilan Kinerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tahun 2017 TAHUN 2017Sasaran Indikator Kinerja Kinerja AnggaranKegitan Realisasi Target (4) % Pagu Realisasi Capaian (Rp) (Rp) (1) (2) (3) (6) (7) 399 (5)Peningkatan Jumlah lulusanKualitas yang menguasai 12 523 131,07Penyelenggara ilmu dan keahlian 411an Pendidikan teknis 15.949.083.000 15.209.137.189Kedinasan pemasyarakatan 12 100BidangPemasyarakat (Tingkat I, II dan III)an Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan yang akuntabel Total 535 231,07 15.949.083.000 15.209.137.189 115,53% 95,36%Presentase Capaian Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Politeknik IlmuPemasyarakatan (Poltekip) pada Tahun 2017 yaitu sebesar 115,53% tercapai,dengan rincian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) berhasil mendidik 523taruna dan menyelenggarakan 12 bulan layanan perkantoran.Dilihat dari sisipenyerapan anggaran pada Tahun 2017Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebanyak 95,36% atauRp.15.209.137.189,-dari yang dianggarkan dalam DIPA PoltekipRp.15.949.083.000,. Pada Tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp.15.209.137.189,-PoliteknikIlmu Pemasyarakatan (Poltekip)telah berhasil menyelenggarakan pendidikankedinasan dengan jumlah sebanyak 523 Taruna yang dibagi menjadi 3 Tingkatanyaitu Taruna Tingkat I, TarunaTingkat II dan Taruna Tingkat III, serta 255 calontaruna, berikut rincian jumlah Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)selengkapnya.

Grafik 3.5Jumlah Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tahun 2017 Jumlah Taruna Poltekip 2017 = 523 Taruna300 255 140 70 58250 TK I TK II TK III200150100 50 0 Calon Taruna5. Analisa Capaian Kinerja Politeknik Imigrasi (Poltekim) Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dari Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program Politeknik yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Keimigrasian adalah “Jumlah lulusan taruna akademi imigrasi”.Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Imigrasi (Poltekim) adalah jumlahlulusan Taruna AIM yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasiansebanyak 65 orang, berikut tabel rinciannya: Tabel 3.35Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Politeknik Imigrasi (Poltekim) Tahun 2017 Sasaran Program Indikator Kinerja TAHUN 2017 Kinerja Target Realisasi Anggaran (1) (2) (3) (4) Pagu (Rp) Realisasi (Rp)Terpenuhinya SDM (5) (6)Kementerian Hukum dan Jumlah 65 50HAM yang memiliki lulusan 15.572.508.000 15.501.072.428kompetensi di Bidang TarunaKeimigrasian Politeknik ImigrasiPresentase Capaian 76,92% 99,54%

Berdasarkan perjanjian kinerja (Renstra) target lulusan taruna PoliteknikImigrasi (Poltekim) sebanyak 65 orang, namun pada kenyataannya penerimaan tarunadiawalpenerimaan hanya 55 orang, dan taruna yang lulus memiliki kompetensi dibidang Keimigrasiansebanyak 50 taruna (76,92%)dari 55 taruna yang ditargetkan, 4orang taruna yang tidak lulus dikarenakan mendapatkan hukuman disiplin, 1 tarunatidak lulus karena mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Politeknik Imigrasi pada Tahun2016 maka terdapat penurunan jumlah lulusan sebesar 12 orang.hal ini dikarenakanpada saat penerimaan awal hanya menerima 55 taruna dan 4 taruna tidak lulus karenamendapat hukuman disiplin sedangkan 1 orang taruna mengundurkan diri. Tabel 3.36 Perbandingan PencapaianPoliteknik Imigrasi (Poltekim) Tahun 2016 dan Tahun 2017 Sasaran Strategis Indikator Persentase Persentase Keberhasilannya Capaian Penurunan 2016 2017 19,35% Jumlah lulusan Jumlah lulusan yang 62 50 Taruna Politeknik menguasai ilmu dan Imigrasi keahlian teknis keimigrasian Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Keberhasilan Kinerja Politeknik Imigrasi (Poltekim) Tahun 2017 TAHUN 2017Sasaran Indikator Kinerja Kinerja AnggaranKegiatan Realisasi Target % Pagu Realisasi (3) (4) Capaian (Rp) (Rp) (1) (2) (5) (6) (7)Peningkatan Jumlah lulusan yang 245 487 198,77%Kualitas menguasai ilmu danPenyelengga keahlian teknis 15.572.508.000 15.501.072.428raan Keimigrasian 205 172 83,90PendidikanKedinasan (Taruna AIM Tingkat I, II,Bidang III dan Siswa PendidikanKeimigrasian KeimigrasianI) Pendidikan Khusus Keimigrasian Penyelenggaraan 12 12 100 pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah 462 671 145,23 tangga, perencanaan dan 127,56% pelaporan yang akuntabel TotalPresentase Capaian 99,54%

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja PoliteknikImigrasi (Poltekim) pada Tahun 2017 sebesar 127,56%,atau 671 taruna yang telahlulus dan naik tingkat. Adapun dari penyerapan anggaran Politeknik Imigrasi(Poltekim)pada Tahun 2017 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebanyak99,54% atau Rp. 15.501.072.428,- dari yang dianggarkan dalam DIPA Poltekimsebesar Rp.15.572.508.000,- Pada Tahun 2017, dengan anggaran sebesar Rp.15.501.072.428,-Poltekimtelahberhasil menyelenggarakan pendidikan kedinasan sebanyak 659 TarunaPoltekimdan siswa Pendidikan Pejabat Imigrasi (Dikpim) serta menyelenggarakan 12 bulanlayanan perkantoran. Adapun rincian dari jumlah total 659 taruna dan siswa Diksuskimantara lain Taruna Poltekim yang lulus sebanyak 50 taruna dari target 55 taruna, 61orang taruna naik ke tingkat III, 128 taruna naik Tk II, calon taruna yang sudah dilantikmenjadi taruna tingkat I sebanyak 248 tarunadan 172orang telah lulus mengikutiPendidikan Pejabat Imigrasi (Dikpim)yang di bagi menjadi 2 gelombang lulusan,lulusan I bulan April sebanyak 75 orang, lulusan bulan Desember sebanyak 97 orangsehingga total lulusan Dikpim sebanyak 172 orang dari 205 orang yang ditargetkan.berikutgrafik rincian jumlah Taruna dan siswa Pendidikan Pejabat Imigrasi (Dikpim)selengkapnya. Grafik 3.6 Jumlah Taruna dan Siswa Pejabat Pendidikan Imigrasi (Dikpim) Total Taruna Poltekim TA.2017 = 659 Taruna250200150 24810050 75 97 128 61 50 TK I TK II TK III0 Calon Taruna Dikpim lulus Dikpim Lulus April Desember

6. Analisa Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah Pada Tahun 2017 penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tidak hanya dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM namun juga dilaksanakan di masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari restrukturisasi Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah adalah “Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Kantor Wilayah”. Informasi lebih lengkap tentang capaian kinerja Kantor Wilayah dapat dilihat dari tabel dibawah ini Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Diklat pada Kantor Wilayah Tahun 2017 TAHUN 2017Sasaran Indikator Kinerja AnggaranStrategis Kinerja Realisasi Realisasi (1) (2) Target % Pagu (Rp) % (4) (Rp) (7) (8)Pendidikan Jumlah Lulusan (3) 3.972 (5) (6)dan yang mengikuti 3.980 Org 99,80Pelatihan Pendidikan dan Org 19.640.538.000,- 18.637.849.892, 94,89Aparatur Pelatihan -Kementeri Berbasisan Hukum Kompetensidan HAM pada Kantor WilayahAnalisis : Berdasarkan hasil penghitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2017lulusan yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah sebanyak 4.002 oranglebih besar daritarget kinerja pada Tahun 2017 sebanyak3.980 orang, sehingga capaian kinerjanyamencapai 100,55%,adapun realisasi penyerapan anggaran yang berhasil dilakukanoleh Kantor Wilayah pada Tahun 2017 sebesar 94,89% atau Rp.18.637.849.892,-dariyang dianggarakan dalam DIPA sebesar Rp.19.640.538.000,-Rincian Diklat Kantor Wilayah pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 3.39 Capaian Diklat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017Kanwil Diklat Waktu Peserta Realisasi ACEH Penyelenggaraan Peserta Perencanaan Berbasis Kinerja Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi 16-22 Mei 34 34 Kepala Regu Pelatihan Operator SA BMN dan SIMAK 19-25 Maret 30 30 Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Penjaga Pintu Utama 12-14 Juli 35 35 19-25 Maret 30 30 Pelatihan Operator SA BMN dan SIMAK 27-29 November 129 129 direvisi 30 30 Pelatihan Penilaian Kinerja PNS direvisiSUMATERA UTARA Pelatihan Pengelola SAIBA Tingkat Mula 21-27 Mei 60 60 Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Lapas/Rutan 19-25 Maret 30 30 Pelatihan Teknis Pengamanan Bagi Penjaga Pintu Utama 1-14 Agustus 120 120 19-25 Maret 30 30SUMATERA Diklat Kesamaptaan 8-10 November 30 30 BARAT Diklat Teknis Pengamanan Kepala Regu 30 30 Penilaian Kinerja PNS 12-14 Desember 90 90 Diklat Peningkatan Kapasitas HAM Bagi 30 30 Petugas PAS Dan ImigrasiRIAU Diklat Teknis Pengamanan Bagi Petugas 19-25 maret 30 30 Pintu Utama Lapas/Rutan 19-25 maret 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Kepala Regu 17-19 April 90 90 15-17 Mei 30 30KEPULAUAN Pelatihan Pengelolaan Kepegawaian 20-22 Juli 30 30 RIAU Pelatihan Pengelolaan Keuangan 19-25 Maret 30 30 Pelatihan Bagi ULP 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Kepala Regu 16-22 April 120 120 11-13 April BANGKA Diklat Teknis Pengamanan Bagi Petugas 14-16 Maret 30 30BELITUNG Pintu Utama Lapas/Rutan 1-3 Maret Pelatihan Protokoler 19-25 Maret 30 30 30 30 Diklat Pengelolaan Keuangan 23-25 Februari 30 30 1-3 Maret Pelatihan Penilaian Kinerja PNS 6-8 April 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Lapas/Rutan 150 150 30 30BENGKULU Pelatihan Pengelolaan Kepegawaian 30 30 Pelatihan Pengelolaan BMN 30 30 Pelatihan peningkatan kapasitas HAM bagi petugas PAS dan Imigrasi 19-25 Maret 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama Lapas/Rutan 8-10 November 120 120 19-25 Maret 30 30 Pelatihan Operator SA BMN dan SIMAK Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala 30 30 Regu Lapas/RutanJAMBI Diklat Teknis Pengamanan Bagi Petugas Pintu Utama Lapas/Rutan Pelatihan Penyusunan LAKIP 16-22 April 30 30 13-15 November 30 30 120 120

SUMATERA Pelatihan Pengelolaan Kepegawaian 3-5 Mei 30 30 SELATAN 19-21 April 30 30 Pelatihan peningkatan kapasitas HAM bagi petugas PAS dan Imigrasi 2-8 April 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala 19-25 Maret Regu Lapas/Rutan 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Baig P2U 120 120 Lapas/Rutan 40 40 35 35LAMPUNG Pelatihan Penilaian Kinerja PNS 17-19 Juli 19-25 Maret 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala 105 105 Regu Lapas/Rutan 19-25 Maret 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Baig P2U 30 30 Lapas/Rutan 30 30 30 30BANTEN Pelatihan penilaian Kinerja PNS 17-19 Mei Diklat peningkatan kapasitas HAM bagi 22-24 mei 30 30 petugas PAS dan Imigrasi 8-10 Mei 150 150 Pelatihan Pengelolaan SAIBA Tingkat Mula 19-25 Maret 40 40 40 40 Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala 19-25 Maret 40 40 Regu Lapas/Rutan Diklat Teknis Pengamanan Baig P2U 40 40 Lapas/Rutan 160 160 30 30 DKI Pelatihan Pengelolaan Kepegawaian 8-10 Maret 30 30JAKARTA 8-10 Maret 30 33 Pelatihan Pengelolaan SAIBA Tingkat Mula 21-26 Maret Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala 30 33 Regu Lapas/Rutan 21-26 Maret 120 Diklat Teknis PengamananBaig P2U 30 126 Lapas/Rutan 30 30 30 30JAWA Pelatihan Penilaian Kinerja PNS 22-24 Mei 30BARAT 27-29 November 30 Pelatihan ULP 120 44 Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala 19-25 Maret 35 Regu Lapas/Rutan 70 134 Diklat Teknis Pengamanan Bagi P2U 19-25 Maret 35 Lapas/Rutan 70 70 175JAWA Pelatihan Operator SA BMN dan SIMAK 1-3 Maret 30 70TENGAH 18-31 Agustus 30 175 Diklat kesamaptaan 30 30 Diklat peningkatan kapasitas HAM bagi 1-3 Maret 90 30 petugas PAS dan Imigrasi 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala 19-25 Maret 30 90 Regu Lapas/Rutan 30 30 90 30JAWA Pelatihan ULP 21-23 Agustus 40 30TIMUR 19-25 Maret 90 Diklat Teknis Pengamanan Bagi P2U 18-24 Juli 40 Lapas/Rutan Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala Regu Lapas/Rutan Diklat Teknis Pengamanan P2U 19-25 MaretDIY Pelatihan Operator SA BMN dan SIMAK 3-5 Mei 5-18 april Diklat KesamaptaanKALIMANTAN Pelatihan Pengelolaan BMN 21-23 Agustus TIMUR 14-20 Mei Diklat Teknis Pengamanan Kepala Regu 19-25 Maret Diklat Teknis Pengamanan P2U Diklat Teknis Pengamanan Kepala Regu 19-25 Maret

KALIMANTAN Diklat Teknis Pengamanan P2U 19-25 Maret 40 40 BARAT 8-10 Mei 30 30 Pelatihan ULP 18-20 April 40 30 150 140 Pelatihan Pengelolaan BMN 9-16 Maret 25-28 Juli 30 30KALIMANTAN Diklat perencanaan anggaran Berbasis 20-26 Maret SELATAN Kinerja 30 30 Pel. Operator SA BMN dan SIMAK 22-24 Maret Diklat Teknis Pengamanan Kepala Regu 12 s/d 18 Mar 2017 30 30 Lapas/Rutan 18-20 April 90 90KALIMANTAN Pel. Pengelolaan Keuangan 30 30 TENGAH juni 30 30 Diklat SPIP juni 30 30 15-17 Mei 90 90 Pelatihan Pengelolaan BMN 16-25 Mei 30 30 Pelatihan Penilaian Kinerja PNS 16-25 Maret 30 30GORONTALO Diklat Teknis Pengamanan Kepala Regu 18-20 September 30 30 Pel. Operator SA BMN dan SIMAK 17-19 April 90 90SULAWESI Diklat Perencanaan Anggaran Berbasis 6-8 September 30 30 UTARA Kinerja 20-Mar Pel. Operator SA BMN dan SIMAK 30 30 12-14 Juli 30 30 Pel. Pengelolaan SAIBA Tingkat Mula 19-25 Maret Diklat Teknis Pengamanan Bagi P2U 25-27 April 30 30 Lapas/Rutan 22-24 Mei 120 120SULAWESI Pel. Pengelolaan SAIBA Tingkat Mula 19-25 Maret 30 30 TENGAH Pel. Penilaian kinerja PNS 8-10 Februari 30 30 Pel. Pengelolaan SIMAK BMN 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Bagi P2U 3-9 Mei Lapas/Rutan 23-25 agustus 30 30SULAWESI Pel. Pengelolaan Kepegawaian 22-24 februari 120 120 BARAT 40 40 Diklat Teknis Pengamanan Kepala Regu 13-15 Januari 30 30 Diklat peningkatan kapasitas HAM bagi 12-14 Juli petugas PAS dan Imigrasi 40 40 Pelatihan Penyusunan LAKIP 19-25 Maret 19-25 Maret 40 40SULAWESI Diklat Pengamanan Bagi Kepala Regu 150 150TENGGARA Lapas dan Rutan 19-25 Maret Pelatihan Pengelolaan Kepegawaian 14-16 Februari 30 30 Pel. Pengamanan Petugas Pintu Utama Lapas dan Rutan 32 32 Diklat peningkatan kapasitas HAM bagi petugas PAS dan Imigrasi 30 30 Prajabatan Gol II 36 50 Pelatihan Penilaian Kinerja PNS 3 3SULAWESI Pel. Pengelolaan Kepegawaian 32 32SELATAN 163 177 Pel. ULP 35 35 Diklat Pengamanan Bagi Kepala Regu 60 60 Lapas dan Rutan Pel. Pengamanan Petugas Pintu Utama 30 30 Lapas dan Rutan 30 30BALI Pengamanan Bagi P2U Pelatihan Pengelolaan Keuangan 155 155 30 30 30 30

Pel. Penilaian Kinerja PNS 27 Feb-1 Maret 30 30 30 Diklat PDP 2-16 Mei 30 30 Diklat Pengamanan Bagi Kepala Regu 16-22 Juli 30 Lapas dan Rutan 150 30 150 30 Pel. Operator SA BMN dan SIMAK 6-8 September 30 30NTB Diklat Teknis Pengamanan Baig P2U 02-08 April 30 Lapas dan Rutan 20 -25 Maret 30 30 Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala 120 Regu Lapas/Rutan 30 Pel. Pengelolaan SAIBA Tingkat Mula 22-24 mei 30 30 120 30 Diklat Kesamaptaan 27 Juli- 9 Agustus 30 90 31NTT Diklat Teknis Pengamanan Petugas Pintu 19 s/d 25 Mar 2017 30 30 Utama pada Lapas dan Rutan 30 30 Diklat peningkatan kapasitas HAM bagi 3-5 Mei 30 121 petugas PAS dan Imigrasi 30 90 30 Diklat SPIP 20-26 Agustus 31 30 30MALUKU Pelatihan Penyusunan LAKIP 3-5 Mei 32 120 30UTARA Diklat Teknis Pengamanan P2U 19-25 Maret 30 30 60 Pel. Operator SA BMN dan SIMAK 23-25 Januari 30 30 30 123 30 Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala 19-25 Maret 30 Regu Lapas/Rutan 30MALUKU Diklat Teknis Pengamanan P2U 19-25 Maret 30 120 Pelatihan Penyusunan LAKIP AAA 30 3,972 Org Pelatihan ULP 12-14 Oktober 30 120PAPUA Diklat SPIP 14-20 Mei 30BARAT Diklat Teknis Pengamanan P2U April 30 60 Diklat kesamaptaan 7-20 Maret 30 Diklat Teknis Pengamanan P2U 16-22 mei 30PAPUA Diklat Teknis Pengamanan Bagi Kepala 30 Regu Lapas/Rutan Pelatihan Peningkatan Kapasitas HAM 27-29 November 30 Bagi Petugas PAS Dan Imigrasi 120 Jumlah 3,950 OrgSumber: Laporan Penyelenggaraan Diklat/Bimtek Kantor WilayahPer 31 Desember 2017C. Capaian Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2017 Penyerapan anggaran BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2017 sebesar 97,24% atau sebesar Rp.97.467.707.824,-dari yang dianggarkan sebesar Rp.100.236.042.000,-.Adapun perincian jumlah realisasi dari penyerapan anggaran BPSDM Hukum dan HAM pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.40 Realisasi Penyerapan Anggaran Per Satuan Kerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2017Program Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 99.81% Sekretariat 30.140.769.000 30.083.257.147 88,78% 98,35% PENDIDIKAN Fungsional dan HAM 6.092.932.000 5.409.106.300 98.28% PELATIHAN Teknis dan Kepemimpinan 11.073.912.000 10.891.427.843 95.36% APARATUR Penilaian Kompetensi 1.766.300.000 1.735.857.025 99,54%KEMENTERIAN Poltekip 15.949.083.000 15.209.137.189 94.89% Poltekim 15.572.508.000 15.501.072.428 97,24% HUKUM Kantor Wilayah 19.640.538.000 18.637.849.892 TOTAL Rp.100.236.042.000 Rp.97.467.707.824Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja BPSDM Hukum dan HAM, Per 31 Desember 2017 Grafik. 3.7 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2017102100 98 100 19040.89 19090.54 100 100 100 19090.81 98.2896 95.36 98.3594929088 88.78 Sum of Target86 Sum of Capaian848280 Grafik 3.8 Capaian Belanja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2017Rp100,000,000,000 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Rp80,000,000,000 Rp60,000,000,000 Rp40,000,000,000 Rp20,000,000,000 Rp- Pagu Rp19,874,201,000 Rp76,295,780,000 Rp4,066,061,000 Realisasi Rp19,752,851,877 Rp73,692,246,347 Rp4,022,609,600 Prosentase 99.39 96.59 98.93 Capaian realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 97,24% (Rp.97.467.707.824) dari pagu anggaran sebesar Rp.100.236.042.000,- apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Tahun 2016 yaitu sebesarRp.108.136.280.915 (95,44%)maka pada Tahun 2017 Penyerapan anggaranBPSDM Hukum dan HAM mengalami kenaikan sebesar 1,80% dari tahun anggaran 2016.

BAB IV PENUTUPA. Kesimpulan Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Capaian sasaran kinerja program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM 2017 adalah sebagai berikut :No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian1 Jumlah dokumen profil kompetensi aparatur 107,03 Kementerian Hukum dan HAM yang akurat dan 1.308 dok. 1.400 dok 53,30 akuntabel 1002 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan 55,78 pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis 1.576 org 840 org 100,55 dan Kepemimpinan 100 1003 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang 400 org 97,5 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas 400 org 1004 Jumlah lulusan diklat yang meningkat 450 org 251 org 89,23 kompetensinya di bidang fungsional dan HAM 76,925 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan 3.980 org 4.002 org pelatihan berbasis kompetensi di Kantor Wilayah6 Terselenggaranya Dukungan administrative dan 12 layanan 12 layanan fasilitatif di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM7 Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis 270 org kompetensi di bidang pelatihan terpadu Sistem 270 org Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum8 Jumlah Lulusan yang Mengikuti Pendidikan dan 39 org Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang 40 org Penanganan Sistem Pidana Terpadu9 Jumlah lulusan diklat yang meningkat 210 org kompetensinya di bidang HAM bagi Aparat 210 org Penegak Hukum10 Jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian 65 org 58 org teknis pemasyarakatan11 Jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian 65 org 50 org teknis keimigrasian

2. Dari 11 indikator kinerja program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang tidak mencapai hasil kinerja yang maksimal (100%) yaitu :No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian (3) (4) (5)(1) (2) 1 Jumlah lulusan yang mengikuti 1.502 org 840 org 53,30 pendidikan dan pelatihan berbasis 450 org 251 org 55,78 kompetensi di bidang Teknis dan 39 org Kepemimpinan 40 org 58 org 97,5 65 org 50 org 89,23 2 Jumlah lulusan diklat yang 65 org 76,92 meningkat kompetensinya di bidang fungsional dan HAM 3 Jumlah Lulusan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di Bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu 4 Jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan 5 Jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian3. Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) BPSDMHukum dan HAM tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :No Diklat Target 2015 2016 2017 % RPJMN 2.724 1.996 1.936 42.42 962 746 461 27.561 Teknis dan Kepemimpinan 15.689 org 3.257 2.870 1.506 74.11 128 57.232 Fungsional dan HAM 7.870 org 0 58 34.46 0 62 50 62.953 Penilaian Kompetensi 10.300 dok 5.501 5.606 4.0024 Akademi Ilmu 325 orang Pemasyarakatan5 Akademi Imigrasi 325 orang6 Kantor Wilayah 24.000 orangDari 6 target RPJMN yang diberikan kepada BPSDM Hukum dan HAM ada 2kegiatan yang capaiannnya menunjukkan peningkatan, yaitu Penilaian Kompetensidan capaian penyelenggaraan diklat pada Kantor Wilayah yang menunjukkan hasilyang bagus. Oleh karena itu BPSDM Hukum dan HAM harus bekerja lebih kerasagar target yang telah ditetapkan dalam RPJMN dapat dipenuhi.

4. Capaian Program Prioritas BPSDM Hukum dan HAM tahun 2015-2019 adalahsebagai berikut :No Diklat Target 2015 2016 2017 % RPJMN 393 270 Capaian 319 2401 Sistem Peradilan Pidana Anak 1.800 orang 40 270 51,83 1482 Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS) 1.840 orang 400 52,123 Sistem Peradilan Pidana 960 orang 40 39 12,40 Terpadu (SPPT)4 Hak Asasi Manusia bagi 870 orang 146 210 57,93 Aparatur Penegak HukumDari 4 (empat) kegiatan pada Program Prioritas BPSDM Hukum dan HAM tahun2015-2019 diatas ada 1 kegiatan yang capaiannya rendah yaitu kegiatan diklatSistem Peradilan Pidana Terpadu yaitu hanya 12,40% hal ini disebabkan masihbelum selesai pembahasan tentang formula diklat Sistem Peradilan PidanaTerpadu(SPPT) antara BPSDM Hukum dan HAM dengan BAPPENAS sehinggamempengaruhi jumlah capaian output diklat.5. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2017 adalah : a. Kurangnya partisipasi peserta diklat metode e-learning dalam mengikuti kegiatan diklat metode e-learning dikarenakan belum adanya sanksi yang tegas apabila peserta tidak login atau tidak mengikuti kegiatan diklat e-learning. b. Masih banyaknya revisi kegiatan diklat sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan diklat dan disburstmen plan yang telah disusun pada awal tahun. c. Tidak tercapainya target peserta diklat Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran PNBP (dari 60 peserta yang ditargetkan hanya tercapai 35 peserta). d. Rendahnya capaian lulusan pendidikan kedinasan (Taruna Poltekim dan Poltekip) pada tahun 2017 dikarenakan adanya taruna yang mengundurkan diri karena sakit, maupun yang tidak lulus dikerenakan mendapatkan hukuman disiplin.

B. Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas maka perlu adanya tindak lanjut terhadap permasalahan/hambatan yang ada : a. Dalam rangka meningkatkan jumlah partisipasi pegawai Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti diklat metode e-learningmaka perlu dilakukan :  Sosialisasi terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan metode e-leraning di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;  Membentuk tim koordinator penyelenggaraan diklat metode e-learning yang melibatkan Pejabat/pegawai Kantor Wilayah sebagai Admin yang bertugas menyampaikan informasi dan mengawasi pegawai yang ditunjuk sebagai peserta diklat metode e-learning di Kantor Wilayah. b. Meminimalisir jumlah revisi baik kegiatan maupun revisi anggaran agar kegiatan berjalan sesuai dengan kalender kegiatan yang telah disusun. c. Melakukan sosialisasi atau promosi ke Pemerintah Daerah dan Instansi hukum lainnya terkait dengan penyelenggaraan diklat Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran PNBP BPSDM Hukum dan HAM. Demikian laporan kinerja yang disampaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAMDalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, TransparanAkuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :Nama : Dr. Mardjoeki, Bc.lP., M.SiJabatan : Kepala BPSDM Hukum dan HAMSelanjutnya disebut pihak pertamaNama : Yasonna l-'1. LaolyJabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaSelaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak keduaPihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Depok, Januari 2CI17 Pihak Kedua Pihak PertamaMenteri Hukum dan Hak Asasi KepalaBPSDM Hukum dan HAM Mardjoeki, .Bc. lP., M.Si .19590712 198303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAMNo. Sasaran Program lndikator Kinerja Target1 Meningkatnya Kompetensi Jumlah Aparatur Kementerian Hukum dan 9884Aparatur Kementerian Hukum HAM yang telah mengikuti pengembangan orangdan HAM kompetensi2 Terpenuhinya SDM Jumlah lulusan Taruna Akademi lmigrasi 195 orang Kementerian Hukum dan HAM dan Taruna [[mu Pemasyarakatan yang memiliki kompetensi di Bidang Keimigrasian3 Meningkatnya Kompetensi Jumlah Aparatur Penegak Hukum dan 500 orang Aparatur Penegak Hukum dan lnstansi terkait lainnya yang telahlnstansi Teknis Lainnya di mendapatkan pengembangan kompetensiBidang Hukum dan HAM secara terpaduNo. Kegiatan Anggaran1 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp. 6.392.662.000,- Funqsionaldan HAM Rp. 12.177.508.000,-2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Ro. 1.766.300.000 - Teknis dan Kepemimpinan Rp. 29.295.399.000,-3. Penyelenqqaraan Penilaian Kompetensi4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ro. 15.949.083.000.- Rp. 15.724.654.000,- BPSDM Hukum dan HAM Rp. 19.640.538 000,-5 Pendidikan Kedinasan AKIP6. Pendidikan Kedinasan AIM Rp. 100.946.144.000,-7 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur diWilavah Jumlah Pihak Kedua Depok, Januari 2017Menteri Hukum dan Hak Asasi Pihak Pertama KepalaBPSDM Hukum dan HAM Mardjoeki, Bc.lP., M.Si P\"19594712 198303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS BPSDM HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMDalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, TransparanAkuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :NamaJabatan : Sekretaris BPSDM Hukum dan HAMSelanjutnya disebut pihak pertamaNama : Dr. Mardjoeki, Bc.lP., M.SiJabatan : Kepala BPSDM Hukum dan HAMSelaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak keduaPihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Depok, Januari 2417 Pihak Kedua Pihak P dan HAMKepala BPSDM Hukum dan HAM Sekretaris B Mardjoeki, Bc.lP., M.Si if Rafied, M.Si .19590712 198303 1 002 NrP.19600912 198003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS BPSDM HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMNo. Sasaran Keoiatan lndikator Kineria Tarqet 1 Dukungan Manajemen dan 36 Dukungan teknis Lainnya 1. Tperorsgursaumnndyaandoaknugmgeanrarnencyaannag BPSDM Hukum dan HAM Dokumen akuntabel dan tepat waktu; 12 Bulan 2. Terselenggaranya layanan keuangan BPSDM Hukum dan HAM yang 10 Dokumen transparan, akuntabel dan tepat waktu; 12 3. Tersedianya dokumen dan informasi Dokumen kepegawaian yang akurat dan tepat 3 Dokumen waktu; 2 Dokumen 4. Tersusunnya dokumen evaluasi dan 12 Dokumen pelaporan yang akuntabel dan tepat 12 Bulan waktu; 12 Bulan 5. Tersusunnya dokumen kerjasama, ketatalaksanaan organisasi dan Reformasi Birokrasi: 6. Tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel: 7. Tersedianya informasi dan kebijakan yang dapat dipubli kasikan; 8. Pengelolaan kerumahtanggaan, kepuasan pegawai atas layanan keru mahtanoqaan; 9. Terselenggaranya layanan perkantoran BPSDM Hukum dan HAM.No. Kegiatan Anggaran 1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Rp. 4.515.689.000,-2. Layanan lnternal Rp. 350.000.000,- 3. Layanan Perkantoran Rp. 24.429.710.000,- Rp. 29.295.399.000,- Jumlah Pihak Kedua Depok, Januari 2017Kepala BPSDM Hukum dan HAM Pihak Pertama Sekretaris BPSDM Hykum dan HAM Mardjoeki, Bc.lP., M.Si ,,\"#J(.aried,MSiP.19590712 198303 1 AA2 N1P.19600912 198003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMDalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, TransparanAkuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :Nama :.Rachmat Prio Sutardjo, Bc.lP., SH., M.SiJabatan : Kepala Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAMSelanjutnya disebut pihak pertamaNama : Dr. Mardjoeki, Bc.lP., M.SiJabatan : Kepala BPSDM Hukum dan HAMSelaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak keduaPihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Depok, Januari 2A17 Pihak Kedua Pihak PertamaKepala BPSDM Hukum dan HAM Kepala Pusat Pengembangan Di at Fungsional dan HAM [. Mardjoeki, Bc.lP., M.Si Rachmat Prio Sutardjo, Bc.lP., SH., M.Si NlP. 19580226198203 1 AA2 P.19590712 198303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMNo. Sasaran Keqiatan lndikator Kineria Tarqet 1.254 Penyelenggaraan Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan Orang Pendidikan dan1 Pelatihan Fungsional dan pelatihan berbasis kompetensi di 150 dan HAM Orang bidang Fungsional dan HAM; Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparat Penegak Hukum;No. Kegiatan Anggaran Rp. 4.388.542.004,- 1. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Rp.2.004.120.000,- Bidang Fungsional dan HAM Rp. 6.392.662.000,-2. Penyelenggaraan Diklat HAM Bagi Aparatur Penegak Hukum Jumlah Pihak Kedua Depok, Januari 2A17Kepala BPSDM Hukum dan HAM Pihak Pertama Kepala Pusat Pengembangan D) Fungsional dan HAMI Mardjoeki, Bc.lP., M.Si Rachmat Prio Sutardjo, Bc.lP., SH., M.Si .19590712 198303 1 AO2 NtP. 1 s580226 1982A3 1 AA2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMDalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, TransparanAkuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :Nama : Hantor Situmorang, S.Pd., M.SiJabatan : Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan KepemimpinanSelanjutnya disebut pihak pertamaNama Dr. Mardjoeki, Bc.lP., M.SiJabatan Kepala BPSDM Hukum dan HAMSelaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak keduaPihak pertama berjanji akan'mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Depok, Januari 2417Kepala BPSDM Hukum dan HAM Pihak Pertama r. Mardjoeki, Bc.lP., M.Si 4Kepala Pusat Pengembangan Diklat tP.19590712 198303 1 AA2 Teknis da1 Kepemimpinan Hantor Situmorang, S.Pd., M.Si NrP. '19670317 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMDalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, TransparanAkuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :NamaJabatan : Kepala Pusat Penilaian KompetensiSelanjutnya disebut pihak pertamaNama : Dr. Mardjoeki, Bc.lP., M.SiJabatan : Kepala BPSDM Hukum dan HAMSelaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak keduaPihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Depok, Januari 2A17 Pihak Kedua Pihak PertamaKepalaBPSDM Hukum dan HAM Kepala Pusat Penilaian Kompetensi r. Mardjoeki, Bc.lP., M.Si Drh. Chairani ldha Koesmayawati, SH., MH.tP.19590712 198303 1 002 N1P.19590207 197903 2 0A1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMNo. Sasaran Keqiatan lndikator Kineria TarqetPenyelenggaraan Penilaian Jumlah Dokumen Profil Kompelensi 2.600 dokumen Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang akurat dan akuntabel1No. Kegiatan Anggaran Rp. 1.766.300.000,-1. Penyusunan Profil Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Rp. 1.766.300.000,- Jumlah Pihak Kedua Depok, Januari 2A17Kepala BPSDM Hukum dan HAM Pihak Pertama Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Mardjoeki, Bc.lP., M. Si Drh. Chairani ldha Koesmayawati, SH., MH.P 19590712 198303 1 002 N1P.19590207 197903 2 0A1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMDalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, TransparanAkuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :NamaJabatan : Direktur Politeknik llmu PemasyarakatanSelanjutnya disebut pihak pertamaNamaJabatan : Kepala BPSDM Hukum dan HAMSelaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak keduaPihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Depok, Januari 2017 Pihak Kedua Pihak PertamaKepalaBPSDM Hukum dan HAM DirekturBc.lP., M.Si .IP. SH., MH198303 1 002 199001 1 00'l

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMNo. Sasaran Kegiatan lndikator Kineria Tarqet Peningkatan Jumlah lulusan yang menguasai ilmu 130 orang kualitas dan keahlian teknis Pemasyarakatan penyelenggaraan pendidikan Penyelenggaraan pengelolaan1 kedinasan bidang keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan Pemasyarakatan 12 bulan vano akuntabelNo. Kegiatan Anggaran1. Lulusan Taruna llmu Pemasyarakatan Rp. 10.967 738.000,-2. Layanan Perkantoran Rp. 4.981.345.000,- Jumlah Rp. 15.949.083.000,- Pihak Kedua Depok, Januari 2417 Kepala BPSDM Hukum dan HAM Pihak Pertama Direktur Politeknik ll r. Mardjoeki, Bc.lP., M.Si .IP. SH., MH rP. 1 9590712 198343 1 002 199001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DIREKTUR AKADEMI IMIGRASI DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMDalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif, TransparanAkuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini .Nama :Pramella Yunidar Pasaribu, SH., MHJabatan : Direktur Akademi lmigrasiSelanjutnya disebut pihak pertamaNama Dr. Mardjoeki, Bc.lP., M.SiJabatan Kepala BPSDM Hukum dan HAMSelaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak keduaPihak pertama berianji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dad perjanjian ini dan mengambil tindakan yangdiperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Depok, Januari 2017KepalaBPSDM Hukum dan HAM Pihak Pertama l Mardjoeki, M.Si NlP.1965061 1 199403 2 AO1 .19590712 1 042

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017DIREKTUR AKADEMI IMIGRASI DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAMNo. Sasaran Keqiatan Indikator Kineria Taroet 65 Jumlah lulusan yang mengusai ilmu Orang dan keahlian teknis Keimigrasian 12 Peningkatan kualitas Bulan1 penyelenggaraan pendidikan Penyelenggaraan pengelolaan kedinasan bidang Keimigrasian keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan vano akuntabelNo. Kegiatan Anggaran1. Lulusan Taruna Keimigrasian2. Lulusan Pendidikan Keimigrasian Rp 10.417.566 000,-3. Layanan Perkantoran Rp. 1.865.562.000,- Rp. 3.441.526.000,- Jumlah Rp. 15.724.654.000,- Pihak Kedua Depok, Januari 2017KepalaBPSDM Hukum dan HAM Pihak Pertama Di rektur,Akadeqri I m i grasi r. Mardjoeki, Bc.lP., M.Si Pramella Yunidar Pasaribu, SH., MH.rP 19s90712 '198303 1 002 NtP.1965061'r 199403 2 001