LAKIP TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 BAB I PENDAHULUANA. Umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)ini disampaikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2014. BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pengembangan sumber daya manusia mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk peran serta BPSDM Hukum dan HAM untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja BPSDM Hukum dan HAM yang akan datang dan berperan dalam pengembangan aparatur hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM mengacu kepada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM, tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kualitas SDM Hukum dan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 1 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 HAM, sasaran yang hendak dicapai dari program tersebut adalah seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM serta Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM), serta melaksanakan kegiatan assesment center.B. Visi, Misi dan Tujuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis. Ada pun rumusan Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut : a. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga. Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan yaitu mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 2 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian HukumMisi : Melindungi Hak Asasi ManusiaTata Nilai 1. Kepentingan Masyarakat; 2. Integritas; 3. Responsif; 4. Akuntabel; 5. Profesional;b. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010-2014 adalah: 1. Menciptakan Supremasi Hukum; 2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional; 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.c. Sasaran.Sasaran Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum danHAM Tahun 2014 adalah sebagai berikut :No Indikator Kinerja Target(1) (2) (3)1 Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang 97% Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya 97% 97%2 Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Teknis pada unit kerjanya 97% 97%3 Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang 97% Fungsional dan HAM pada unit kerjanya4 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM5 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan6 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis KeimigrasianLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 3 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014C. Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.OT.01.10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan SDM di bidang hukum dan hak asasi manusia Dalam melaksanakan tugas tersebut BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; 2. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi manusia; 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi manusia; dan 4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hak Asasi Manusia. Struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAM dapat digambarkan pada diagram di bawah ini : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 4 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT BPSDM HUKUM DAN HAM BAGIAN PROGRAN DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN BAGIAN KERJASAMA DAN ADMINISTRASI UMUM KEUANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENGEMBANGAN PUSAT PENGEMBANGAN PUSAT PENGEMBANGANKEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN FUNGSIONAL DAN HAM TEKNIS BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANGPROGRAM PENYELENGGARAAN EVALUASI PROGRAM PENYELENG EVALUASI PROGRAM PENYELENG EVALUASI DAN LAPORAN DIKLAT GARAAN DAN GARAAN DAN DIKLAT LAPORAN DIKLAT LAPORAN AKADEMI KELOMPOK AKADEMI IMIGRASIILMU PEMASYARAKATAN JABATAN FUNGSIONALCatatan: BPSDM membawahi 2 satuan kerja yaitu Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan AkademiImigrasiD. Sumber Daya Manusia Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan akhir tahun 2014 di dukung oleh sumber daya manusia 259 orang yang terbagi dalam 3 satuan kerja, BPSDM Hukum dan HAM, AKIP dan AIM, berikut perinciannya : GAMBAR 1 KOMPOSISI PEGAWAI BPSDM HUKUM DAN HAM 2014 BPSDM HUKUM DAN AIM HAM 24 ORANG RP. 8.698.076.000 259 ORANG Rp. 44.821.494.000 BPSDM 201 ORANG Rp. 25.690.418.000 AKIP 34 ORANG Rp.10.433.000.000LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 5 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 GAMBAR 2 KOMPOSISI PEJABAT STRUKTURAL35 313025 13 19 TOTAL20 9 12 PRIA15 WANITA10 4 9 43 45 5 11 10 ESELON I ESELON II ESELON III ESELON IV ESELON V GAMBAR 3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PENDIDIKAN 58 5 65 24 SMA 107 D3 S1 S2 S3E. Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, tahun 2014 BPSDM Hukum dan HAM didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 6 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014sebesar Rp. 44.821.494.000,- terdiri dari DIPA BPSDM, DIPA AKIP dan DIPAAIM. Adapun perinciannya sebagai berikut. GAMBAR 4 ANGGARAN BPSDM HUKUM DAN HAM TEKNIS PIMMAN3.406.805.000 1.000.000.000 SEKRETARIAT 20.283.613.000 FUNGHAM1.000.0000.000 AKIP ALOKASI10.433.000.000,- ANGGARAN AIM BPSDM 8.698.076.000,- HUKUM DAN HAM TAHUN 2014F. Peraturan Dasar Pelaksanaan Kegiatan BPSDM Hukum dan HAM 1. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi SDM berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM RI; c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM RI; 2. Kebijakan Instansi Pembina Diklat (Lembaga Administrasi Negara) a) Keputusan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pra Jabatan; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 7 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 b) Peraturan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; c) Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; d) Peraturan Kepala LAN Nomor. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; e) Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III; f) Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. g) Peraturan Kepala LAN No. 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis h) Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; i) Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;G. Kendala dan Hambatan Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 antara lain : 1. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 adalah : 1) Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi aparatur hukum dan HAM; 2) Jaringan Internet tidak stabil sehingga menyulitkan peserta dalam mencari informasi pendukung ; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 8 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 3) Masih terdapat lulusan diklat tidak ditempatkan sesuai dengan diklat yang diikuti atau kompetensinya; 4) Kegiatan monitoring dan evaluasi pasca diklat untuk mengukur kinerja alumni diklat tidak secara penuh dapat dilaksanakan secara on the spot karena tidak adanya anggaran monitoring dan evaluasi (Monev); 5) Adanya perubahan status taruna AIM dari PNS menjadi taruna biasa, yang menyebabkan tidak dibayarkannya gaji Taruna AIM, sedangkan gaji untuk taruna sudah dialokasikan kedalam rekening AIM sejumlah Rp.1,8 milyar.2. Rencana tindak lanjut terhadap permasalah/hambatan yang ada adalah : 1) BPSDM Hukum dan HAM melaksanakan pengembangan kompetensi (diklat) melalui metode e-learning selain mengunakan metode klasikal karena dengan menggunakan metode e-learning diklat dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta yang tidak terbatas,efisien dan tidak terikat dengan waktu 2) Menambah kuota jaringan internet yang ada; 3) Mengoptimalkan peran kepala kantor dalam penempatan alumni diklat agar sesuai dengan diklat yang diikutinya atau kompetensinya; 4) Pengukuran kinerja alumni pasca diklat dilakukan dengan menggunakan survey MAJA yang disampaikan kepada Atasan masing- masing; 5) Mengikuti perkembangan kebijakan bagi Taruna Akademi Imigrasi kedepannya dan segera melakukan revisi apabila terdapat perubahan kebijakan. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 9 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2014A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perencanaan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM disusun berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di BPSDM Hukum dan HAM dengan menggunakan rencana strategis sebagai acuannya.Perencanaan Kinerja ini merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM. Berikut adalah rencana kerja dan anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014. Tabel 2.1 Rencana Kerja TahunanBPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 Sasaran Program Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Strategis Program Penyelenggaraan Persentase (%) 1.000.000.000,- Pendidikan Pendidikan dan lulusan yang 3.406.805.000,-Seluruh dan Pelatihan Pelatihan meningkat kinerjanya 1.000.000.000,-aparatur Aparatur Kepemimpinan di bidangHukum dan Kementerian dan Manajemen Kepemimpinan danHak Asasi Hukum dan Manajemen pada unitManusia HAM Penyelenggaraan kerjanyamemiliki Pendidikan dan Persentase (%)kompetensi Pelatihan Teknis lulusan yangsesuai meningkat kinerjanyabidangnya Penyelenggaraan di bidang Teknisdan Pendidikan dan pada unit kerjanyamemperoleh Pelatihan Persentase (%)pengemban Fungsional dan lulusan yanggan karir HAM meningkat kinerjanyayang jelas di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanyaLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 10 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014Seluruh Penyelenggaraan Persentase 10.433.000.000,-perencanaan Pendidikan lulusan yang 8.698.076.000,-pelaksanaan, Kedinasan menguasai ilmu 20.283.613.000,-pengendalian dan keahliandan Dukungan teknis 44.821.494.000,-pelaporan Manajemen dan Pemasyarakatandilakukan Dukungan Teknistepat waktu Lainnya Persentasedan lulusan yangterintegrasi menguasai ilmuserta dan keahlianberdasarkan teknisdata yang Keimigrasianakurat Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM TOTALAdapun Perincian Perencanaan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 adalahsebagai berikut :LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 11 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN (Rp) OUTCOME 11.400.000Seluruh aparatur Hukum 122.180.000dan hak asasi manusia Persentase (%) 1 Kegiatan Penyusunan Rencana dan Tersusunnya dokumen 43.200.000memiliki kompetensi lulusan yangsesuai bidangnya dan meningkat Program Diklat kepemimpinan dan rencana dan programmemperolehpengembangan karir yang Manajemen pengembanganjelas kinerjanya di bidang Kepemimpinan dan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015 Manajemen pada 2 FGD Standarisasi dan Tersusunnya unit kerjanya Pengembangan Kurikulum Pelatihan dokumenstandarisasi dan Peningkatan Kompetensi Manajerial Pengembangan Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial 3 Standarisasi Pola Baru Diklat Sosialisasi Standarisasi Pola Kepemimpinan Tk.III,IV dan Baru Diklat Kepemimpinan Tk.III,IV dan Prajabatan Prajabatan 4 Pelatihan Peningkatan Kompetensi 30 orang pegawai 254.750.000 Manajerial Kementerian Hukum dan 199.910.000 HAM mengikuti Pelatihan 5 Diklat Training Of Facilitator/TOF Peningkatan Kompetensi Manajerial 30 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Training Of Facilitator/TOFSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN (Rp) OUTCOMELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 12 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014Seluruh aparatur Hukum Persentase (%) 6 Diklat Bagi Pengelola Diklat 30 orang pegawai 200.660.000dan hak asasi manusia lulusan yang 7 /MOT(Management Of Training) Kementerian Hukum dan 115.900.000memiliki kompetensi meningkat HAM mengikuti Diklat 22.300.000sesuai bidangnya dan kinerjanya di bidang Diklat Training Of facilitator Management Of Training 29.700.000memperoleh Kepemimpinan dan Prajabatan (MOT) Rp.1.000.000.000pengembangan karir yang Manajemen pada 40 orang pegawaijelas unit kerjanya Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat 8 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Training Of facilitator Laporan Kinerja Alumni Diklat Prajabatan Kepemimpinan dan Manajemen Laporan Pasca Diklat 9 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan 4 laporan hasil evaluasi Laporan per Kegiatan Diklat diklat Kepemimpinan dan Manajemen JUMLAHLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 13 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum dan Persentase (%) 1 Penyusunan Rencana dan Tersusunnya DokumenHak Asasi Manusia memiliki lulusan yang Program Diklat Teknis Rencana dan Program 27.200.000kompetensi sesuai bidangnya meningkat kinerjanya 2 pengembangan Diklat Teknis 123.895.000dan memperoleh di bidang Teknis pada 3 Penyusunan Standar Kompetensi 420.600.000pengembangan karir yang unit kerjanya Diklat Teknis Tersusunnya Standarjelas Penyelenggraan Program S1 Kompetensi Diklat Teknis 314.570.000 UNPAD Semester VIII 4 27 orang pegawai 366.310.000 5 Pelatihan Teknis Disiplin Bagi Kemenkumham mengikuti Petugas Pemasyarakatan Program S1 UNPAD Semester 314.970.000 VIII Pelatihan Teknis Perlindungan 332.330.000 Anak Bermasalah dengan Hukum 30 orang pegawai Bagi APGAKUM Kemenkumham mengikuti Pelatihan Teknis Disiplin Bagi Petugas Pemasyarakatan 40 orang pegawai mengikuti diklat Perlindungan Anak Bermasalah dengan Hukum Bagi APGAKUM 6 Pelatihan teknis Asessment Warga 40 orang pegawai mengikuti Binaan Pemasyarakatan diklat Pelatihan Teknis 7 Asessment Warga Binaan Pelatihan Pengembangan e- Pemasyarakatan Learning 90 orang pegawai BPSDM Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan Pengembangan e- LearningLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 14 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 8 KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME 9 Pelatihan Teknis Sistem (Rp)Seluruh aparatur Hukum Pengendalian Intern Pemerintah 40 orang pegawai mengikutidan Hak Asasi Manusia Persentase (%) diklat Pelatihan Teknis Sistem 299.500.000memiliki kompetensi lulusan yang Pelatihan Teknis PK BAPAS Pengendalian Internsesuai bidangnya dan meningkat Angkatan I Pemerintah 350.840.000memperoleh kinerjanya di bidangpengembangan karir yang Teknis pada unit 40 orang pegawai mengikuti 350.840.000jelas kerjanya diklat Pelatihan Teknis PK 350.840.000 BAPAS Angkatan I 102.910.000 10 Pelatihan Teknis PK BAPAS 40 orang pegawai mengikuti Angkatan II diklat Pelatihan Teknis PK 18.300.000 BAPAS Angkatan II 33.700.000 3.406.805.000 11 Pelatihan Teknis PK BAPAS 40 orang pegawai mengikuti Angkatan III diklat Pelatihan Teknis PK BAPAS Angkatan III 12 Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Bagi Pejabat Teknis 20 orang pegawai mengikuti Pemasyarakatan Penguatan Kapasitas Bagi Pejabat Teknis Pemasyarakatan 13 Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan LaporanKinerja Alumni Diklat Laporan Kinerja Alumni Diklat Teknis Teknis 14 Kegiatan Evaluasi dan penyusunan 9 Laporan Kegiatan Diklat Laporan per Kegiatan Diklat Teknis Teknis JUMLAHLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 15 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 1 Kegiatan penyusunan Rencana Tersusunnya Dokumendan Hak Asasi Manusia Persentase (%) 2 dan Program Fungsional dan Rencana dan Program 14.480.000memiliki kompetensi lulusan yang HAM pengembangan Fungsionalsesuai bidangnya dan meningkat kinerjanya dan HAM 115.140.000memperoleh di bidang Fungsional 240.605.000pengembangan karir yang dan HAM pada unit Kegiatan Penyusunan Moduljelas kerjanya Diklat Diseminator 294.690.000 Tersusunnya 10 Modul 269.695.000 Diklat Diseminator 40.190.000 3 Diklat HAM Tingkat Dasar 30 orang pegawai Kementerian Hukum dan 4 Diklat Penyuluh Hukum HAM mengikuti Diklat HAM Tingkat Dasar 5 Kegiatan Diklat Penguatan 30 orang pegawai Perancang Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat 6 FGD Penguatan Instrumen Penyuluh Hukum Evaluasi Diklat 30 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Penguatan Perancang Tersusunnya laporan FGD Penguatan Instrumen Evaluasi DiklatLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 16 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 7 Kegiatan Evaluasi dan 3 laporan Kegiatan Diklatdan Hak Asasi Manusia Persentase (%) 8 Penyusunan Laporan Kegiatan Pusbang FungHam 18.200.000memiliki kompetensi lulusan yang Diklatsesuai bidangnya dan meningkat kinerjanya Kegiatan Evaluasi dan Tersusunnya Laporan 7.000.000memperoleh di bidang Fungsional Penyusunan Laporan kinerjapengembangan karir yang dan HAM pada unit Alumni Diklat Fungham kinerja Alumni Diklat 1.000.000.000jelas kerjanya Fungham JUMLAHLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 17 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh perencanaan, Persentase 1 Penyusunan Evaluasi dan Tersusunnya 14 laporan 35.946.000,-pelaksanaan, pengendalian perencanaan, Laporan evaluasi kinerja BPSDM Hukum 95.585.000,-dan pelaporan dilakukan pelaksanaan, dan HAM 86.840.000,- 40.800.000,-tepat waktu dan terintegrasi pengendalian dan 41.850.000,- 104.000.000,-serta berdasarkan data pelaporan secara 2 Pembinaan Diklat Pada Terlaksananya kegiatanyang akurat tepat waktu dan Kantor wilayah pembinaan pendidikan dan terintegrasi di pelatihan pada 6 Kanwil oleh lingkungan BPSDM Eselon I (Kw Jateng, Jogja, Hukum dan HAM Kepri, Jambi, pangkalpinang, Pekanbaru) 5 kanwil oleh Eselon II Kanwil jateng, Jogja, Riau, Pekanbaru. 3 Penyusunan Program dan Tersusunnya dokumen Program Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2015 4 Pengelolaan Administrasi Terlaksananya pengelolaan Keuangan administrasi keuangan selama 12 Bulan 5 Pengelolaan Jurnal dan  Terbitnya 2 Jurnal BPSDM Buletin  Terbitnya 1 Buletin BPSDM 6 Pengelolaan Rumah Terlaksananya pengelolaan Tangga, tata Usaha dan rumah tangga, tata usaha dan Kehumasan kehumasan selama 12 BulanLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 18 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp) 7 Pengelolaan Kepegawaian  Tersusunnya 68.000.000,- dan Jabfung, administrasi dokumenKepegawaian dan 33.900.000,- 20.300.000,- Diklat dan Perpustakaan Jabfung, 417.000.000,- 18.200.000,-  Tersusunnya dokumen 136.930.000,- administrasi Diklat dan; 12.988.177.000,- 6.196.085.000,-  Terlaksananya pengelolaan 20.283.613.000,- Perpustakaan 8 Pengelolaan Unit Layanan Terlaksananya pengelolaan Unit Pengadaan Layanan Pengadaan 9 Pengelolaan Kerjasama Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan Kerjasama 10 Pengelolaan Unit Penilai Tersusunnya laporan Kompetensi dan Asessment pengelolaan Unit Penilai Kompetensi dan Asessment 11 Pengelolaan Sistem Tersusunnya laporan SPIP Pengendalian Intern BPSDM Hukum dan HAM Pemerintah (SPIP) Tahun 2014 12 Pengelolaan ISO Tersusunnya laporan (International Organization Pengelolaan ISO (International For Standart Decision) Organization For Standart Decision) 13 Pembayaran Gaji dan Terlaksananya pembayaran gaji Tunjangan dan tunjangan pegawai BPSDM Hukum dan HAM selama 12 Bulan 14 Penyelenggaraan Terlaksananya Operasional dan penyelenggaraan operasional Pemeliharaan Perkantoran dan pemeliharaan perkantoran JUMLAHLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 19 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 2.6 Rencana Kerja dan Anggaran Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum dan 1 Pendidikan Kedinasan Akademi Jumlah Lulusan Taruna AKIPHak Asasi Manusia memiliki Persentase lulusan 7.310.095.000,-kompetensi sesuai yang menguasai Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) yang menguasai Ilmu danbidangnya dan memperoleh ilmu dan keahlian 3.122.905.000,-pengembangan karir yang teknis Keahlian Teknisjelas Pemasyarakatan Pemasyarakatan 2 Layanan Perkantoran Terlaksananya pembayaran gaji pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran Total 10.433.000.000,-LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 20 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 2.7 Rencana Kerja dan Anggaran Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2014SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum dan Persentase lulusan 1 Pendidikan Kedinasan Akademi Jumlah Lulusan Taruna AIM 3.968.323.000,-Hak Asasi Manusia memiliki yang menguasai Imigrasi (AIM) yang menguasai Ilmu dan 4.729.753.000,- 8.698.076.000,-kompetensi sesuai ilmu dan keahlian Keahlian Teknisbidangnya dan memperoleh teknis Keimigrasian Pemasyarakatanpengembangan karir yang 2 Layanan Perkantoran Terlaksananya pembayaran gajijelas pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran Total LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 21 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014B. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan Kinerja merupakan amanat INPRES Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yangjelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah :1. untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, sebagai wujud nyata komitmenantara penerima amanah dengan pemberi amanah;2. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;3. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.BPSDM Hukum dan HAM telah membuat penetapan kinerja tahun2014sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja initelah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM sertaRencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014.Berikut Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 yangtelahditandatangani pada bulan Februari 2014: Tabel 2.8 Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) 97% 1 Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya 97% 97%Seluruh aparatur Hukum di bidang Kepemimpinan dan Manajemen padadan Hak Asasi Manusia unit kerjanyamemiliki kompetensi 2 Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanyasesuai bidangnya dan di bidang Teknis pada unit kerjanyamemperoleh 3 Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanyapengembangan karir di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanyayang jelasLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 22 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014(1) (2) (3)4 Persentase perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu 97%dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan 97% 97%HAM5 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dankeahlian teknis Pemasyarakatan6 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dankeahlian teknis KeimigrasianJumlah Anggaran yang dialokasikan pada Program Pendidikan dan PelatihanAparatur Hukum dan HAM untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 44.821.494.000,-Adapun rincian indikator Kinerja pada masing-masing unitnya adalah sebagai berikut :1. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen.Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan Laporan Indikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya dibidang kepemimpinan dan manajemen pada unit kerjanya, dimana dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator KinerjaUtama Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen.LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 23 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 2.9 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2014 INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA UTAMA 1. Persentase (%) kurikulum, tenaga 97%Persentase lulusan pendidik dan metode pengajaran yang up to date, akuntabel dan efektifyang meningkat 2. Persentase (%) penyelenggaraankinerjanya dibidang pendidikan dan pelatihan yang tepat waktu, akuntabel dan efisienkepemimpinan dan 3. Persentase (%) peningkatan kinerjamanajemen pada lulusan sesuai dengan prestasiunit kerjanya belajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanJumlah Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM2. Pusat Pengembangan Teknis Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Teknis adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Teknis. dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Teknis dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan Laporan Indikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Teknis adalah Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya dibidang Teknis pada unit kerjanya, dimana dijabarkan dalam 3 Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Teknis.LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 24 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 2.10 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2014 INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA UTAMA 1. Persentase (%) kurikulum, tenaga 97%Persentase lulusan pendidik dan metode pengajaran yangyang meningkat up to date, akuntabel dan efektifkinerjanya dibidangTeknis pada unit 2. Persentase (%) penyelenggaraankerjanya pendidikan dan pelatihan yang tepat waktu, akuntabel dan efisien 3. Persentase (%) peningkatan kinerja lulusan sesuai dengan prestasi belajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanJumlah Anggaran : Rp. 3.406.805.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM3. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Fungsional dan HAM. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan LaporanIndikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAMadalah Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya dibidang Fungsionaldan HAM pada unit kerjanya, dimana dijabarkan dalam 3 Indikator KinerjaUtama Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM.LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 25 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 2.11 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2014 INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA UTAMA 1. Persentase (%) kurikulum, tenaga 97%Persentase lulusan pendidik dan metode pengajaran yang up to date, akuntabel dan efektifyang meningkat 2. Persentase (%) penyelenggaraankinerjanya dibidang pendidikan dan pelatihan yang tepat waktu, akuntabel dan efisienFungsional dan HAM 3. Persentase (%) peningkatan kinerjapada unit kerjanya lulusan sesuai dengan prestasi belajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanJumlah Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pendukung pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Adapun Indikator keberhasilan kinerja utama Sekretariat Badan adalah terselenggaranya fungsi-fungsi organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif BPSDM Hukum dan HAM. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 26 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014Berikut rincian indikator kinerja utama Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tabel 2.12 Penetapan Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2014 INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA UTAMA 1. Persentase (%) pengelolaan keuangan 97% dan pelaksanaan anggaran yangTerselenggaranya konsisten, tepat waktu, terintegrasi dan 98%fungsi-fungsi akuntabelorganisasi secaraoptimal dengan 2. Persentase (%) administrasidukungan SDM perlengkapan, ketatausahaan danprofesional, kerumahtanggaan yang akuntabelperencanaanprogram dan 3. Persentase (%) aparatur BPSDManggaran yang Hukum dan HAM dan pejabatterpadu, pengelolaan Fungsional Widyaiswara yang memilikikeuangan yang kompetensi dan kualifikasi sesuaiakuntabel, bidangnya dengan kelengkapanketatausahaan dan administrasi kepegawaian yangkerumahtanggaan akuntabelyang baik sertapengelolaan BMN 4. Persentase (%) perencanaan,yang tepat dan penganggaran dan pelaporan kegiatanakurat untuk berbasis kinerja yang tepat waktu,meningkatkan citra terintegrasi dan akuntabel sertapositif BPSDM terbangunnya kerjasama dan citraHukum dan HAM positif BPSDM Hukum dan HAM 5. Persentase (%) perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan berbasis kinerja yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta terbangunnya kerjasama dan citra positif BPSDM Hukum dan HAMJumlah Anggaran : Rp. 20.283.613.000,,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAMLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 27 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 20145. Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tugas dan fungsi AKIP adalah melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Pemasyarakatan.Indikator keberhasilan kinerja AKIP diukur dengan Persentase lulusantaruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan.Berikut Indikator kinerja utama AKIP selengkapnya : Tabel 2.13 Penetapan Kinerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2014 INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA UTAMA 1. Taruna AKIP lulus dan 97%Persentase (%) menguasai Ilmu danlulusan taruna yang Keahlian Teknismenguasai ilmu dan Pemasyarakatankeahlian teknispemasyarakatan 2. Terlaksananya pembayaran gaji pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoranJumlah Anggaran : Rp. 10.433.000.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAMLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 28 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 20146. Pendidikan Kedinasan Akademi Imigrasi (AIM) Tugas dan fungsi Akademi Imigrasi (AIM) adalah melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Keimigrasian. Indikator keberhasilan kinerja Akademi Imigrasi diukur dengan Persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian. Berikut Indikator kinerja utama Akademi Imigrasi selengkapnya : Tabel 2.14 Penetapan Kinerja Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2014 INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA UTAMA 1. Taruna AIM lulus dan 97%Persentase (%) menguasai Ilmu dan Keahlian Teknislulusan taruna yang Pemasyarakatanmenguasai ilmu dan 2. Terlaksananya pembayaran gajikeahlian teknis pegawai, pengelolaan kepegawaian danKeimigrasian penyediaan kebutuhan perkantoranJumlah Anggaran : Rp. 8.698.076.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAMLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 29 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Bab III Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum dan HAM merupakanpemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawabanberbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2014. Pada Babini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja BPSDM Hukum dan HAM, aspekkeuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait sertastrategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerjaorganisasi pada tahun mendatang.A. Pengukuran Kinerja Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM tahun 2014 telah mencapai target yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing Unit Eselon II yang secara konsisten dapat melaksanakannya, baik dengan atau tanpa dukungan anggaran, dan hingga berakhirnya tahun anggaran 2014 berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Peningkatan kualitas kinerja dapat dilakukan di jajaran BPSDM Hukum dan HAM atas dasar dukungan berbagai pihak, khususnya komitmen pimpinan yang bisa dijadikan pegangan bagi aparat pelaksana dilapangan. Namun demikan bukan berarti terhindar dari kendala atau persoalan yang meliputi pelaksanaan tugas.Akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai suatu tantangan untuk meraih peluang kearah yang lebih baik. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 30 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014Berkenaan dengan itu, BPSDM Hukum dan HAM terus menerus melakukanpembenahan dan perbaikan, sehingga kinerja dan pelaksanaan BPSDM Hukumdan HAM di tahun mendatang akan lebih baik dan sesuai dengan apa yangdiharapkan oleh masyarakat. Adapun pencapaian sasaran kinerja BPSDMHukum dan HAM pada tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 31 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja % TA.2014 Anggaran %Strategis (2) (3) Capaian Capaian Realisasi Pagu Realisasi (1) (4) (5) (Rp) (Rp) (8) (6) (7)Seluruh 1 Persentase (%) lulusan yang meningkat 97% 95% 97,94% 1.000.000.000 921.755.700 92,18%aparatur 2 kinerjanya di bidang Kepemimpinan dan 97%Hukum dan 3 Manajemen pada unit kerjanya 97% 95,62% 98,97% 3.406.805.000 3.376.968.130 99,12%hak asasi 4 97%manusia Persentase (%) lulusan yang meningkat 96% 98,97% 1.000.000.000 979.590.200,- 97,96%memiliki kinerjanya di bidang Teknis pada unitkompetensi kerjanya 94,48% 97,40% 20.283.613.000 19.773.508.502 97,49%sesuaibidangnya Persentase (%) lulusan yang meningkatdan kinerjanya di bidang Fungsional dan HAMmemperoleh pada unit kerjanyapengembangan karir yang Persentase (%) perencanaan, pelaksanaan,jelas pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM 5 Persentase (%) lulusan yang menguasai 97% 98,5% 101,55% 10.433.000.000 9.269.606.149 88,85% 64 org** ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan 63 org 6 Persentase (%) lulusan yang menguasai 97% 100% 103,17% 8.698.076.000 5864,517,368 67,42% 65 org** 89,65% ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian 63 org** 583,15% Total 100% 597% 44.821.494.000 40.185.946.049,- Total Capaian 99,5%LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 32 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013 dan Tahun 2014Sasaran Strategis Indikator Kinerja RK 2013 RK 2014 % Formula Pengukuran (1) (2) (3) (4) Capaian 95% (6)Seluruh aparatur 1 Persentase (%) lulusan yang meningkat 95% (5)Hukum dan hak kinerjanya di bidang Kepemimpinan dan 95,62% 0% Realisasi persentase capaian 2014asasi manusia Manajemen pada unit kerjanya 95,7% dikurangi persentase capaian 2013 96% -0,08% / persentase capaian 2013 X 100%memiliki kompetensi 2 Persentase (%) lulusan yang meningkat 96,60% 94,48% -0,62% Realisasi persentase capaian 2014sesuai bidangnya kinerjanya di bidang Teknis pada unit 94,62% dikurangi persentase capaian 2013 98,5% -0,15% / persentase capaian 2013 X 100%dan memperoleh kerjanya 97% 64 org** (63 org) Realisasi persentase capaian 2014pengembangan 3 Persentase (%) lulusan yang meningkat 100% dikurangi persentase capaian 2013karir yang jelas kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM 97% 65 org** / persentase capaian 2013 X 100% (63 org) pada unit kerjanya Realisasi persentase capaian 2014 dikurangi persentase capaian 2013 4 Persentase perencanaan, pelaksanaan, / persentase capaian 2013 X 100% pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM 5 Persentase lulusan yang menguasai ilmu 1,5% Realisasi persentase capaian 2014 dan keahlian teknis Pemasyarakatan 3% dikurangi persentase capaian 2013 / persentase capaian 2013 X 100%Dukungan 6 Persentase lulusan yang menguasai ilmuManajemen dan dan keahlian teknis Keimigrasian Realisasi persentase capaian 2014Dukungan Teknis dikurangi persentase capaian 2013Lainnya. / persentase capaian 2013 X 100%Keterangan :RK : Realisasi Kinerja LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 33 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 3.3 Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 Hasil Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Berhasil Tidak Tindak Lanjut (3) Berhasil (5) (1) (2) 1 Persentase (%) lulusan (4)Seluruh aparaturHukum dan hak yang meningkat 95% 2%asasi manusia kinerjanya di bidangmemiliki Kepemimpinan dan 95,62% 1,38%kompetensi sesuai Manajemen pada unitbidangnya dan kerjanyamemperoleh 2 Persentase (%) lulusanpengembangan yang meningkatkarir yang jelas kinerjanya di bidang Teknis pada unit kerjanya 96% 1% 3 Persentase (%) lulusan yang meningkat 94,48% 2,52% kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM 98,5% 0 pada unit kerjanya 4 Persentase 100% 0 perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM 5 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan 6 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis KeimigrasianLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 34 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014B. Analisa Capaian Kinerja Utama I. Analisa Capaian Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja utama BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 diketahui: 1. Capaian kinerja utama BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2014 sebesar 597%, jika dirata-rata capaiannya sebesar 99,5%, dengan rincian sebagai berikut: a) Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya sebesar 95% lebih kecil dari target yang di rencanakan yaitu sebesar 97%. Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2014 sebesar Rp.921.755.700,- (92,18%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1.000.000.000,- b) Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Teknis pada unit kerjanya sebesar 96,63% lebih kecil dari target yang di rencanakan yaitu sebesar 97%. Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2014 sebesar Rp.3.376.968.130,- (99,12%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.3.406.805.000,- c) Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya sebesar 96% lebih kecil dari target yang di rencanakan yaitu sebesar 97%. Sedangkan realisai anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2014 sebesar Rp.979.590.200,- (97,96%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1.000.000.000,- d) Persentase (%) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM sebesar 94,48% lebih kecil dari target yang di rencanakan yaitu sebesar 97%. Sedangkan realisai anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2014 sebesar Rp.19.773.508.502,- (97,49%) dari total anggaran yang tetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 20.283.613.000,- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 35 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 e) Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan sebanyak 64 orang (101,58%) lebih besar dari target yang direncanakan yaitu sebesar 63 orang (97%). Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2014 sebesar Rp.9.269.606.149,- (88,85%) dari total anggaran yang ditetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 10.433.000.000,- f) Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Imigrasi sebanyak 65 orang (103,17%)lebih besar dari target yang direncanakan yaitu sebesar 63 orang (97%). Sedangkan realisasi anggaran yang berhasil diserap pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.864.517.368,- (67,42%) dari total anggaran yang ditetapkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 8.698.076.000,-2. Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2013 terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki tren menurun yaitu : a) Persentaselulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Teknispada unit kerjanya tahun 2014 lebih kecilatau menurun dibandingkan dengan capaian di tahun 2013 yaitu sebesar 0,08%. b) Persentaselulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya tahun 2014 lebih kecil atau menurun dibandingkan dengan capaian di tahun 2013 yaitu sebesar 0,62%. c) Persentaseperencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM tahun 2014 lebih kecil atau menurun dibandingkan dengan capaian di tahun 2013 yaitu sebesar 0,15%.3. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2014 adalah : a) Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi aparatur hukum dan HAM; b) Jaringan Internet tidak stabil sehingga menyulitkan peserta dalam mencari informasi pendukung ; LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 36 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 c) Masih terdapat lulusan diklat tidak ditempatkan sesuai dengan diklat yang diikuti atau kompetensinya; d) Kegiatan monitoring dan evaluasi pasca diklat untuk mengukur kinerja alumni diklat tidak secara penuh dapat dilaksanakan secara on the spot karena tidak adanya anggaran monitoring dan evaluasi (Monev); e) Adanya perubahan status taruna AIM dari PNS menjadi taruna biasa, yang menyebabkan tidak dibayarkannya gaji Taruna AIM, sedangkan gaji untuk taruna sudah dialokasikan kedalam rekening AIM sejumlah Rp.1,8 milyar.4. Rencana tindak lanjut terhadap permasalahan/hambatan yang ada adalah : a) BPSDM Hukum dan HAM melaksanakan pengembangan kompetensi (diklat) melalui metode e-learning selain mengunakan metode klasikal karena dengan menggunakan metode e-learning diklat dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta yang tidak terbatas,efisien dan tidak terikat dengan waktu b) Menambah kuota jaringan internet yang ada; c) Mengoptimalkan peran kepala kantor dalam penempatan alumni diklat agar sesuai dengan diklat yang diikutinya atau kompetensinya; d) Pengukuran kinerja alumni pasca diklat dilakukan dengan menggunakan survey MAJA yang disampaikan kepada Atasan; e) Mengikuti perkembangan kebijakan bagi Taruna Akademi Imigrasi kedepannya dan segera melakukan revisi apabila terdapat perubahan kebijakan. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 37 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 3.4 Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Sasaran Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014 Strategis (2) Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (1)Seluruh (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 17aparatur 92% 103,5% 93% 115% 94% 95,74% 95%Hukum dan 1. Persentase (%) 95,3% 107% 90% 95%hak asasi lulusan yang 92% 107,2% 93% 103,9% 94% 97,87% 95%manusia 98,7% 96,66% 92% 95,7%memiliki meningkat 92% 104% 93% 104% 94% 102,28% 95%kompetensi 95,7% 96,77% 96,15% 96,6%sesuai kinerjanya dibidangnya danmemperoleh bidang 100% 97% 95% 97,94%pengembangankarir yang jelas Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya 2. Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di 100,73% 97% 95,62% 98,97% 101,68% 97% 96% 98,97% bidang Teknis pada unit kerjanya 3. Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanyaLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 38 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014Sasaran Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014Strategis Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 92% - 97,40% 4. Persentase (%) - 94,48% perencanaan, 92% 108,6% 101,55% 92% 100% 108,6% 98,5% 103,17% pelaksanaan, 60org** 64 org** pengendalian 100% 100% 60org** 65 org** dan pelaporan secara tepat 92% 95,67% 103,99% 93% 94,96% 102,1% 94% 94,54% 100,57% 97% waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM 5. Persentase (%) lulusan yang menguasai 97% 94% 93,84% 100% 63 org ilmu dan 93% 104,3% 62 Org 61 org** 99,84% 65org** 96,92% 96,92% 97% 63 org keahlian teknis Pemasyarakat an 6. Persentase (%) lulusan yang menguasai 93% 95% 94% 195,38% 207,85% 100% 97% 62 org 62 Org 127 org** 65org** 63 org ilmu dan 102,1% 193,84% 193,84% keahlian teknis Keimigrasian Tabel 3.5 Anggaran BPSDM Hukum dan HAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 39 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tahun 2010 s/d Tahun 2013 Sasaran Indikator 2010 2011 2012 2013 Kinerja Strategis Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi (2) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Persentase (%)Seluruh lulusan yang 6.719.210.000 5.580.908.310 7.262.000.000,- 6.506.040.685 8.155.037.000 7.573.522.902 8.155.000.000 7.550.734.060aparatur Hukum meningkatdan hak asasi kinerjanya dimanusia bidangmemiliki Kepemimpinankompetensi dan Manajemensesuai pada unitbidangnya dan kerjanyamemperolehpengembangan Persentase (%)karir yang jelas lulusan yang 2 meningkat kinerjanya di 6.598.190.000 6.072.842.905,- 7.340.000.000 6.509.326.710 7.400.000.000 6.937.482.440 7.000.000.000 6.609.761.379 6.038.255.000 5.215.609.150 6.900.000.000 6.050.105.730 7.000.000.000 6.615.517.740 7.400.000.000 6.756.544.239 bidang Teknis pada unit kerjanya 3 Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanyaLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 40 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 20144 Persentase (%) 15.608.367.000 16.593.758.405 32.047.540.000 30.702.287.960 31.004.394.000 30.341.279.195 31.587.992.000 28.893.293.162 perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM5 Persentase (%) 12.285.958.000 12.348.761.090 12.417.310.000,- 13.019.349.243,- 13.312.703.000 13.061.684.239 13.512.703.000 12.168.678.666 11.514.122.000 11.258.943.367 11.681.150.000,- 11.928.135.990,- 13.001.213.000 11.322.572.255 13.001.213.000 9.738.372.850 lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan6 Persentase (%) lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis KeimigrasianJUMLAH 73.928.042.000 71.623.306.216 78.100.000.000 74.716.246.318 79.873.347.000 75.852.058.771 80.656.908.000 71.717.384.356LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 41 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014II. ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2010-20141. Pada tahun 2010 BPSDM Hukum dan HAM belum dapat mengukur outcome yaitu lulusan diklat yang meningkat kinerjanya pada masing-masing unit kerja hanya dapat mengukur output dari kegiatan, hal ini disebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM tidak sinkron dengan RENSTRA BPSDM Hukum dan HAM yang telah ditetapkan.2. Tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp.78.100.000.000, capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut : a. 100% lulusan/alumni pendidikan dan pelatihan dibidang Kepemimpinan dan Manajemen meningkat kinerjanya pada unit kerjanya dari data diatas diketahui bahwa capaian kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA pada Tahun 2011 yaitu sebesar 93%. b. 96.66% lulusan/alumni pendidikan dan pelatihan dibidang Teknis meningkat kinerjanya pada unit kerjanya dari data diatas diketahui bahwa capaian kinerja Pusat Pengembangan Teknis telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA pada Tahun 2011 yaitu sebesar 93%. c. 90% lulusan/alumni pendidikan dan pelatihan dibidang Fungsional dan HAM meningkat kinerjanya pada unit kerjanya dari data diatas diketahui bahwa capaian kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA pada Tahun 2011 yaitu sebesar 93%, hal ini disebabkan oleh :  Penempatan beberapa alumni belum sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dikarenakan setelah kembali dari mengikuti diklat ada kebijakan Pimpinan seperti mutasi atau promosi maupun kebijakan pimpinan lainnya.  Beberapa Peserta yang mengikuti diklat tidak berasal dari bagian/bidang yang sesuai dengan diklat yang diikuti, karena Kantor Wilayah/Unit yang diusulkan tidak dari divisi/bidang/bagian Pelayanan Hukum. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 42 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014  Minat peserta untuk mengikuti Diklat Fungsional masih rendah, mengingat belum ada kejelasan jenjang karir untuk jabatan Fungsional.  Proses pengangkatan Pejabat Fungsional melibatkan instansi pembina jabatan fungsional lain, sehingga memerlukan waktu dan prosedur yang cukup panjang. d. Adapun untuk pendidikan kedinasan berdasarkan laporan evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, didapatkan hasil sebagai berikut :  Dari 65 orang Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), 97% atau 63 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Pemasyarakatan.  Dari 65 orang Taruna Akademi Imigrasi (AIM), 95% atau 62 orang menguasai Ilmu dan Keahlian di bidang Teknis Keimigrasian.3. Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 79.873.347.000 capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut : a. 90% lulusan/alumni pendidikan dan pelatihan dibidang Kepemimpinan dan Manajemen meningkat kinerjanya pada unit kerjanya; Dari data diatas diketahui bahwa capaian kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen belum melampaui target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA pada Tahun 2012 yaitu sebesar 94%. b. 92% lulusan/alumni pendidikan dan pelatihan dibidang Teknis meningkat kinerjanya pada unit kerjanya; Dari data diatas diketahui bahwa capaian kinerja Pusat Pengembangan Teknis belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA pada Tahun 2012 yaitu sebesar 94%. Hal ini disebabkan oleh :  Peserta yang mengikuti diklat teknis tidak sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga hasil diklat tidak dapat diimplementasikan di unit kerja.  Kebijakan pimpinan seperti penempatan atau mutasi alumni berdampak terhadap outcome diklat tidak tercapai. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 43 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014  Kurikulum diklat belum mengakomodir muatan praktek, sehingga materi diklat belum sepenuhnya dapat diaplikasikan. Dari hasil monitoring yang dilaksanakan kepada alumni Diklat Teknis diketahui para alumni mengharapkan bahwa persentase muatan kurikulum Diklat Teknis lebih banyak menekankan pada pelaksanaan tugas teknis di lapangan dibandingkan dengan teori. c. 96,15% lulusan/alumni pendidikan dan pelatihan dibidang Fungsional dan HAM meningkat kinerjanya pada unit kerjanya, dari data diatas diketahui bahwa capaian kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA pada Tahun 2012 yaitu sebesar 94%.4. Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 80.656.908.000 capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut : a. 95% lulusan/alumni pendidikan dan pelatihan dibidang Kepemimpinan dan Manajemen meningkat kinerjanya pada unit kerjanya, dari data diatas diketahui bahwa capaian kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA pada Tahun 2013 yaitu sebesar 95%. Hal ini bisa dilihat dari :  Perubahan perilaku sikap dan perilaku serta peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas;  Adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan;  Adanya peningkatan kepuasan kerja dari atasan, rekan sejawat maupun staf dibawahnya; b. 95,7% lulusan/alumni pendidikan dan pelatihan dibidang Teknis meningkat kinerjanya pada unit kerjanya, dari data diatas diketahui bahwa capaian kinerja Pusat Pengembangan Teknis sudah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA pada Tahun 2013 yaitu sebesar 95%. c. 96,6% lulusan/alumni pendidikan dan pelatihan dibidang Fungsional dan HAM meningkat kinerjanya pada unit kerjanya;dari data diatas diketahui bahwa capaian kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM sudah LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 44 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 melampaui target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA pada Tahun 2013 yaitu sebesar 95%.5. Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 44.821.494.000 capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut :III. Analisis Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen. Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2014 TAHUN 2014Sasaran Indikator Kinerja Kinerja AnggaranStrategis Realisasi % Pagu Realisasi % (1) (2) Target (4) Capaian (Rp) (Rp) Capaian (3) 95% (6) (7)Seluruh aparatur 1 Persentase (%) 97% (5) (8)Hukum dan hak lulusan yangasasi manusia meningkat 97,94% 1.000.000.000 921.755.700 92,18%memiliki kinerjanya dikompetensi bidangsesuai Kepemimpinanbidangnya dan dan Manajemenmemperoleh pada unit kerjanyapengembangankarir yang jelasAnalisis :Pada Tahun 2014 Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dengananggaran sebesar Rp.921.755.700,- telah menghasilkan lulusan yang meningkatkinerjanya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya sebesar95% dari yang ditargetkan yaitu 97%, sehingga capaian kinerja PusatPengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah sebesar 97,94%.LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 45 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja & Realisasi AnggaranPusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2014 Indikator Indikator Kinerja Anggaran (Rp)Kinerja Utama Keberhasilan TR Pagu RealisasiPersentase Persentase 97% 87,08% 176.780.000,- 172.931.800,-lulusan yang kurikulum, tenaga 97%meningkat pendidik dan 97% 138,97% 771.220.000,- 696.828.900,-kinerjanya metode 97%dibidang pengajaran yangKepemimpinan up to date,dan Manajemen akuntabel danpada unit efektifkerjanya Persentase penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tepat waktu, akuntabel dan efisien Persentase 152,66% 52.000.000,- 51.995.000,- peningkatan kinerja lulusan sesuai dengan prestasi belajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanTotal 378,71% 1.000.000.000,- 921.755.700,-Persentase Capaian 130,14% 92,18% Tabel 3.8 Perbandingan Capaian OutputDiklat Kepemimpinan melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013 dan Tahun 2014Capaian 2013 Capaian2014 Persentase 379 Orang 374orang Penurunan 1,32%LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 46 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 3.9 Persentase pencapaian target RPJMN Pada Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2014Target RPJMN 2010 2011 2012 2013 2014 Total % capaian 2010-2014 target1.377 Orang 459 375 646 1.212 434 3.126 227,01% Grafik 3.1 CapaianTarget RPJMN Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2010-20143500 312630002500 26922000 1377 1377 13771480 1377 1377 Target1500 459 834 Capaian1000 500 0 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2010Analisisnya:Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa:1. Capaian kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemenpada Tahun 2014 adalah sebesar 130,14% lebih besar dari target yangditetapkan sebesar 97%.2. Apabila dilihat dari realisasi penyerapan anggarannya PusatPengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2014 telahberhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 92,18% atau921.755.700,- dari pagu anggaran Rp.1.000.000.000;3. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2013 pencapaian target output DiklatKepemimpinan mengalami penurunan sebesar 1,32% (lihat.Tabel 3.5).4. Persentase capaian output Diklat Kepemimpinan dan Manajemen BPSDMHukum dan HAM dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalamLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 47 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Tahun 2014 adalah sebesar 227,01%; 5. Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Diklat Kepemimpinan dan Manajemen telah tercapai pada Tahun 2012 Informasi lebih lengkap mengenai Indikator keberhasilan Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dapat dilihat dari indikator kinerja pada masing-masing bagian yang terdapat pada Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen berikut ini :1. Bidang Program Output yang dihasilkan Bidang Program Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2014 adalah melakukan 3 (Tiga) kegiatan, berikut perinciannya: a. Penyusunan Rencana dan Program Diklat Kepemimpinan dan ManajemenPenyusunan Kegiatan tahun 2015 antara lain : 1. Pembahasan Kurikulum Kader Kepemimpinan (FGD); 2. Pembahasan Penyusunan Instrumen Penilaian Penyelenggaraan Diklat (FGD); 3. Pembahasan Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja alumni (FGD); 4. Diklat Kepemimpinan Tk.I, Tk. II, Tk. III (pola baru), Tk. IV (pola baru); 5. TOT Bagi Coaching dan Mentor; 6. Diklat Kepemimpinan, 7. Kader Kepemimpinan, 8. Prajabatan CPNS, 9. Prajabatan Gol. II, 10. Prajabatan Gol. III, 11. Peningkatan Kompetensi Manajerial; 12. Penguatan Reformasi Birokrasi (e-learning) LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 48 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014b. FGD Standarisasi dan Pengembangan Kurikulum Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial yang menghasilkan pedoman penyelenggaraan pelatihan kompetensi manajerial yang berupa pemetaan kebutuhan kompetensi manajerial hasil fit and propert tes yang dihasilkan Kementerian Hukum dan HAMc. Standarisasi Pola Diklat Kepemimpinan Tingkat III, IV dan Prajabatan  Laporan pola diklat Kepemimpinan  Laporan Pola Diklat Prajabatan Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Bidang Program Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2014Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Target Realisasi (Rp) Target RealisasiPersentase kurikulum,tenaga pendidik dan 97% 87,08% 176.780.000,- 172.931.800-metode pengajaran yangup to date, akuntabel danefisienPersentase Capaian 89,78% 97,82%Adapun realisasi kinerja bidang program (tabel 3.7) sebesar 87,08% lebihkecildari target yang ingin dicapai yaitu 97%, sehingga capaian kinerja BidangProgram sebesar 89,78%. Adapun realisasi penyerapan anggaran BidangProgram pada Tahun 2014 sebesar 97,82% atau Rp.172.931.800,- dari yangdianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesarRp.176.780.000,-.Keterangan lebih lengkap tentang capaian kinerja Bidang Program dapatdilihat pada Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Bidang Program berikut ini:LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 49 TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2014 Tabel 3.11 Pengukuran IndikatorKinerja Bidang Program Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Bidang ProgramTahun 2014Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Keberhasilan Target Realisasi Capaian % Kriteria Penilaian Utama 100% 100% Persentase (%) Rekomendasi Diklat yang 100% Ada 5 Rekomendasi Kegiatan /DiklatPersentase kurikulum, tenaga dihasilkan Pusbang Kepemimpinan dan Manajemen:lulusan yang pendidik dan 1. Standarisasi Pola Baru Diklatmeningkat metodekinerjanya pengajaran yang Kepemimpinan dan Prajabatandibidang up to date, 2. Pelatihan Peningkatan KompetensiKepemimpinan akuntabel dandan manajemen efektif Manajerialpada unit 3. Diklat Training officer Course (TOC)kerjanya 4. Diklat Management of Training (MOT) 5. Diklat Balance Scorecard Adanya perubahan / revisi kegiatan : 1. Diklat Training officer Course (TOC) diganti menjadi kegiatan Training of Facilitator (TOF) Diklat Kepemimpinan 2. Diklat Balance Scorecard diganti menjadi Training of Facilitator (TOF) Prajabatan Jumlah Kurikulum Diklat 100% 75% 75% Dari 4 dokumen yang ditargetkan 3 yang up to date dokumen telah dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. 1. Peningkatan Kompetensi manajerial telah dilakukan FGD (Focus Group Discussion) untuk mengupdateLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 50 TAHUN 2014