LKJ TA 2018 Kantah Bangli

KATA PENGANTAR Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara, berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan oleh masing-masing dinas/ instansi. Laporan pertanggung jawaban tentang tugas pokok fungsi dan kewenangan tersebut setiap tahun disusun dalam bentuk Laporan Kinerja. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pemimpin Lembaga/Instansi kepada pihak‐pihak yang memberikan mandat/amanah. Oleh karena itu pelaporan Laporan Kinerja adalah sebagai perwujudan dan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik. Pelaporan Laporan Kinerja ini merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja organisasi. Media ini sangat penting untuk memberikan masukan dan umpan balik bagi pihak‐pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah, dan juga sebagai pendorong Instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada Peraturan Perundang‐undangan yang berlaku, kebijasanaan yang transparan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi pembangunan Kabupaten Bangli pada umumnya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli pada khususnya. Bangli, 18 Januari 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Arie Hardono, A.Ptnh, M.H. NIP. 19631114 198503 1 004

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ........................................................................ iv BAB I. PENDAHULUAN BAB II. PERENCANAAN KINERJA A. Gambaran Umum ..............................2 A. Visi, Misi Dan Sasaran Strategis .... 5 B. Permasalahan Dan Aspek Strategis ...3 B. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran C. Metode Pengumpulan Data Kinerja ...3 2018 .............................................. 6 D. Tujuan Penulisan ...............................3 C. Target Kinerja Lainnya.................. 8 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA BAB IV. PENUTUP ...................... 24 A. Capaian Kinerja............................... 10 B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber LAMPIRAN Daya ................................................ 16 A. Perjanjian Kinerja TA. 2018......... 26 C. Akuntabilitas Keuangan................... 18 B. Rencana Kinerja Tahun 2018 ....... 31 D. Capaian Kinerja Lainnya ................. 21 C. Renstra Tahun 2015-2019 ............ 35

DAFTAR TABEL Tabel 1. Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli TA. 2018.................. 6 Tabel 2. Capaian Kinerja Program 1 .......................................................................... 10 Tabel 3. Capaian Kinerja Program 2 .......................................................................... 11 Tabel 4. Capaian Kinerja Peta Bidang Tanah Kategori V Setelah Optimalisasi........... 12 Tabel 5. Capaian Kinerja Program 3 .......................................................................... 12 Tabel 6. Capaian Kinerja Program 4 .......................................................................... 14 Tabel 7. Capaian Kinerja Program 5 .......................................................................... 15 Tabel 8. Capaian Kinerja Program 6 .......................................................................... 15 Tabel 9. Capaian Kinerja Program 7 .......................................................................... 16 Tabel 10. Tingkat Efisiensi Program/ Kegiatan TA. 2018.............................................. 17 Tabel 11. Pagu, Realisasi, Persentase dan Sisa Dana Kegiatan TA. 2018 ...................... 19 Tabel 12. Nilai Economic Value Added (EVA) Tahun 2018............................................ 21 Tabel 13. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) Tahun 2018 ..................................... 21

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Komposisi PNS ............................................................................................2 Gambar 2. Komposisi PPNPN .......................................................................................3 Gambar 3. Sasaran Strategis Kementerian ATR/ BPN Tahun 2015-2019 .......................5 Gambar 4. Program Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli TA. 2018 ............................5 Gambar 5. Perbandingan Standar Dan Capaian Peta Bidang Tanah Kategori V .........11 Gambar 6. Perbandingan Renstra Dan Capaian Sertipikat HAT Kategori V ...............13 Gambar 7. Perbandingan Standar Dan Capaian Sertipikasi HAT Kategori V..............14 Gambar 8. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana ......................................................19 Gambar 9. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja........................................................19 Gambar 10. Perbandingan Standar Dan Capaian Realisasi Anggaran TA. 2018...........20 Gambar 11. Perbandingan Capaian Program Prioritas Nasional, Standar Provinsi Dan Standar Nasional .......................................................................................22

pendahuluan 1

ZtÅutÜtÇ Dari jumlah bidang yang terdaftar hÅâÅ tersebut dapat dirinci sebagai berikut:  Luas Wilayah Kabupaten Bangli  Hak Milik: 72.735 Bidang  Hak Pengelolaan: 2 Bidang  520,81 Km2 (9,25% Luas Wilayah  Hak Pakai: 608 Bidang Propinsi Bali)  Hak Guna Bangunan: 231 Bidang  Wakaf: 2 Bidang  Letak Geografis Kantor Pertanahan Kabupaten  Lintang Selatan: 08⁰ 8’ 30” - 08⁰ 31’20” Bangli merupakan kantor pertanahan  Bujur Timur: 115⁰ 13’ 43” - 115⁰ 27’ 24” yang menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/  Batas Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bangli. Dalam menjalankan fungsinya,  Utara: Kab. Buleleng Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli  Timur: Kab. Karangasem didukung oleh 48 pegawai PNS dan 25  Selatan: Kab. Klungkung & Kab. Gianyar PPNPN. Komposisi pegawai PNS dan  Barat: Kab. Gianyar & Kab. Badung PPNPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dapat dilihat dalah gambar  Wilayah Administrasi berikut:  Kecamatan: 4 Kecamatan PNS  Desa/ Kelurahan: 72 Desa/ Kelurahan 30  Jumlah Bidang Tanah 27  Jumlah Bidang Tanah: 100.000 Bidang 25 (luas 605.930.000 m2) 20  Sudah Terdaftar: 73.578 Bidang (luas 345.460.491 m2 atau 57,01% dari 15 14 luas bidang tanah keseluruhan) 10  Belum Terdaftar: 26.422 Bidang 6 (luas 279.929.789 m2 atau 42,99% dari luas bidang tanah keseluruhan) 5 1 0 PNS Eselon III Eselon IV Eselon V Fungsional Gambar 1. Komposisi PNS 2

PPNPN menggunakan data yang valid dan 20 akurat yang mana data kinerja 15 diperoleh dengan menggunakan 15 10 SKMPP ATR/BPN yang mana 5 33 2 11 sistem pelaporan ini dipakai 0 Jabatan PPNPN secara nasional di seluruh unit Penjaga Kantor kerja di Kementerian ATR/ BPN Pengemudi Pramubhakti yang sifatnya realtime dengan Petugas Kebersihan Asisten Pengadministrasi Umum tingkat keprcayaan dan Asisten Verifikator Berkas kebenaran data yang bisa diandalkan. Sistem pelaporan Gambar 2. Komposisi PPNPN online ini menjadi sumber data B. PERMASALAHAN DAN utama dalam pengukuran kinerja disamping data-data lainnya yang ASPEK STRATEGIS dianggap relevan (SPAN, LKKA, Beberapa isu yang SAI, SKMPP dan KKP). membutuhkan perhatian dan penanganan dalam upaya D. TUJUAN PENULISAN menjadikan tanah untuk sebesar- Laporan Kinerja tahun 2018 besarnya kemakmuran rakyat Kantor Pertanahan Kabupaten adalah sebagai berikut: Bangli disusun dengan tujuan  Kurangnya pemahaman sebagai berikut: masyarakat mengenai  Memberikan informasi kinerja pentingnya mensertifikatkan yang terukur kepada pimpinan tanah yang dimiliki; dan publik yang membutuhkan  Masih rendahnya cakupan peta informasi kinerja; dasar pertanahan;  Sebagai upaya perbaikan  Topografi wilayah kabupaten berkesinambungan (continuous Bangli yang berbukit-bukit improvement) bagi Kantor (pegunungan) Pertanahan Kabupaten Bangli untuk meningkatkan C. METODE PENGUMPULAN kinerjanya di masa yang akan DATA datang. Penyusunan laporan kinerja tahun anggaran 2018 3

Perencanaan kinerja 4

A. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS Kantor Pertanahan Kabupaten air dan kekayaan alam yang Bangli merupakan turunan dari visi terkandung di dalamnya dikuasai dan misi Kementerian ATR/ BPN oleh negara dan dipergunakan yang dilaksanakan pada lingkup sebesar-besarnya kemakmuran kabupaten. rakyat”. Adapun tujuan utama Kementerian ATR/ BPN adalah “Memastikan Untuk itu Kementerian ATR/ bumi, BPN menetapkan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut: Meningkatkan Terwujudnya Berkurangnya kesejahteraan ruang yang aman, kasus tata ruang dan pertanahan masyarakat nyaman, (sengketa, konflik melalui produktif, dan berkelanjutan dan perkara) pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan Gambar 3. Sasaran Strategis Kementerian ATR/ BPN Tahun 2015-2019 Untuk Mencapai sasaran strategis tahun 2015-2019 tersebut di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli melaksanakan 3 (tiga) program yang mana antara ketiga program tersebut saling mendukung satu sama lain. Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/ BPN Program Program Pengelolaan Peningkatan Pertanahan Sarana Dan Daerah Prasarana Aparatur Kementerian ATR/ BPN Gambar 4. Program Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli TA. 2018 5

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Tabel 1. Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli TA. 2018 No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan 1 Terciptanya Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Operasional Dan Yang Adaptif Dan Pelayanan Kementerian ATR/BPN Akuntabel a. Jumlah Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran (Dokumen); 1 b. Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi (Dokumen); 1 c. Jumlah Pengelolaan Kepegawaian (Dokumen); 1 d. Jumlah Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan (Dokumen); 1 e. Jumlah Penatausahaan BMN (Dokumen); 1 f. Jumlah Pelaksanaan Layanan Umum Dan Rumah Tangga (Dokumen); 1 g. Jumlah Hubungan Masyarakat Dan Advokasi Hukum (Dokumen); 1 h. Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji Dan Tunjangan (Layanan); 1 i. Jumlah Operasional Dan Pemeliharaan Kantor (Layanan); 1 j. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi (Unit). 8 2 Meningkatnya Kepastian Terlaksananya Pengembangan Letak Dan Batas-Batas Infrastruktur Di Daerah Bidang Tanah Dan a. Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/ Kepastian Angka Luasnya Konsultasi Yang Mendukung Proses - Jumlah Sosialisasi Kegiatan Penegakan Hukum Infrastruktur Keagrariaan (Dokumen); 1 1 - Jumlah Konsultasi Teknis 1.000 Infrastruktur Keagrariaan 55 80 (Dokumen). 4.150 b. Layanan Pertanahan Bidang 10.000 Infrastruktur Keagrariaan - Jumlah Layanan Pengukuran Batas Bidang Tanah (Layanan); - Jumlah Layanan Pengembalian Batas (Layanan). - Jumlah Layanan Informasi (Layanan) c. Peta Bidang Tanah - Jumlah Peta Bidang Tanah Kategori V -ASN (Bidang); - Jumlah Peta Bidang Tanah Kategori V –Pihak Ketiga (Bidang). 3 Terwujudnya Kepastian Terlaksananya Penataan Hubungan Hukum Hak Atas Tanah, Hukum Agraria Di Daerah Terwujudnya a. Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/ Pemberdayaan Masyarakat Penerima Konsultasi 6

Redistribusi Dan - Jumlah Sosialisasi Kegiatan Legalisasi Aset Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan (Dokumen); 1 - Jumlah Konsultasi Teknis 1 Hubungan Hukum Keagrariaan 85 (Dokumen). 3.130 b. Layanan Pertanahan Bidang 850 Hubungan Hukum Keagrariaan - Jumlah Layanan Pendaftaran 30 Tanah Pertama Kali (Bidang); 2.200 - Jumlah Pelayanan Pendaftaran HT/ Roya/ Perubahan Data 30 Berdasarkan Putusan 85 Pengadilan/ Perubahan Nama/ 14.150 Pengganian Blangko/ Pencatatan 35.000 Pemblokiran/ Pemeliharaan Data (Bidang); - Jumlah Pelayanan Pendaftaran Pemisahan, Pemecahan, Dan Penggabungan (Bidang); - Jumlah Pelayanan Sumpah Dan Naskah Pengumuman Untuk Penggantian Blangko Sertipikat (Karena Hilang, Rusak Yang Tidak Terbaca Data Fisik, Data Yuridis, Atau Spesifikasi Blangko) (Blangko); - Jumlah Layanan Informasi Pengecekan Sertipikat (Bidang); - Jumlah Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Bidang); - Jumlah Layanan Pemeriksaan Tanah (Bidang). c. Sertipikat Hak Atas Tanah - Jumlah Sertipikasi Prona (Kategori V) (Bidang). d. Data Dan Informasi Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan - Jumlah Validasi Buku Tanah (Data). 4 Meningkatnya Terlaksananya Penataan Agraria Di Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Pengaturan Dan a. Layanan Pertimbangan Teknis Penataan, Penguasaan, - Jumlah Layanan Pertimbangan Pemilikan Tanah Serta Teknis Pertanahan Dalam Pemanfaatan, Penggunaan Rangka Ijin Perubahan Tanah 50 Tanah Secara Optimal (Bidang). 1 b. Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/ 1 Konsultasi - Jumlah Sosialisasi Kegiatan Penataan Agraria (Dokumen); - Jumlah Konsultasi Teknis Penataan Agraria (Dokumen). 5 Terwujudnya Pelaksanaan Terlaksananya Pengadaan Tanah Di Pengadaan Tanah Bagi Daerah Pembangunan Untuk a. Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/ Kepentingan Umum Konsultasi - Jumlah Sosialisasi Penilaian Tanah (Dokumen); 1 7

6 Tertib Pemanfaatan Hak - Jumlah Konsultasi Teknis 1 Atas Tanah Dan Pengadaan Tanah (Dokumen). 1.300 Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah b. Layanan Pertanahan Bidang 1 Terlantar Pengadaan Tanah 1 7 Berkurangnya Sengketa, Jumlah Layanan Informasi Nilai 1 Konflik Dan Perkara Tanah/ Nilai Aset Properti (Bidang). 1 Pertanahan Terlaksananya Pengendalian 1 Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan 1 Tanah Di Daerah 1 a. Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/ Konsultasi - Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pengendalian, Pemanfaatan Tata Ruang Dan Penguasaan Tanah (Dokumen); - Jumlah Konsultasi Teknis Pengendalian, Pemanfaatan Tata Ruang Dan Penguasaan Tanah (Dokumen). Terlaksananya Penanganan Masalah Agraria Dan Tata Ruang Di Daerah a. Pembinaan/ Sosialisasi/ Evaluasi/ Konsultasi - Jumlah Sosialisasi Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria Dan Tata Ruang Di Daerah (Dokumen); - Jumlah Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria Dan Tata Ruang Di Daerah (Dokumen). b. Penanganan Sengketa Tanah Dan Ruang - Jumlah Analisis Sengketa/ Konflik (Kasus); - Jumlah Pengaduan (Kasus); - Jumlah Penanganan Perkara Tanah Dan Ruang (Perkara). C. TARGET KINERJA LAINNYA Seperti halnya satuan kerja pemerintah lainnya, dalam program kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tahun anggaran 2018 terdapat pula Program Prioritas Nasional (PN) yang harus dicapai di tahun yang bersangkutan. Adapun kinerja dari masing-masing program prioritas nasional tersebut akan dipaparkan pada bagian tersendiri pada laporan ini. Terkait peran serta dalam pembangunan di kabupaten Bangli, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli juga ikut serta dalam memberikan nilai tambah ekonomis (EVA-Econimic Value Added) melalui pelayanan-pelayanan pertanahan yang diberikan. 8

akuntabilitas kinerja 9

A. CAPAIAN KINERJA Sasaran • Terciptanya Organisasi Yang Adaptif Dan Program 1 Akuntabel Tabel 2. Capaian Kinerja Program 1 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja Kinerja (%) 1 Jumlah Penyusunan Rencana 1 1 100 Program Dan Anggaran (Dokumen) 100 100 2 Jumlah Pelaksanaan Pemantauan 1 1 100 Dan Evaluasi (Dokumen) 100 100 3 Jumlah Pengelolaan Kepegawaian 1 1 100 (Dokumen) 100 100 4 Jumlah Pengelolaan Keuangan Dan 1 1 Perbendaharaan (Dokumen) 100 100 5 Jumlah Penatausahaan BMN 11 (Dokumen) 6 Jumlah Pelaksanaan Layanan Umum 1 1 Dan Rumah Tangga (Dokumen) 7 Jumlah Hubungan Masyarakat Dan 1 1 Advokasi Hukum (Dokumen) 8 Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji 1 1 Dan Tunjangan (Layanan) 9 Jumlah Operasional Dan 11 Pemeliharaan Kantor (Layanan) 88 Jumlah Pengadaan Perangkat 10 Pengolah Data Dan Komunikasi (Unit). TOTAL OUTPUT 17 17 Sumber Data: monev.anggaran.kemenkeu.go.id dan e-monev.bappenas.go.id Dari Tabel 2 terlihat bahwa di tahun 2018 realisasi fisik secara keseluruhan untuk Program 1 tercapai sebesar 100%. Diharapkan di tahun 2019 dan seterusnya kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tetap dijaga agar target-target selanjutnya bisa tercapai dengan kualitas yang baik. 10

Sasaran • Meningkatnya Kepastian Letak dan Batas- Program 2 Batas Bidang Tanah dan Kepastian Angka Luasnya yang Mendukung Proses Penegakan Hukum Tabel 3. Capaian Kinerja Program 2 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja Kinerja (%) 1 Jumlah Sosialisasi Kegiatan 1 1 100 Infrastruktur Keagrariaan (Dokumen) 2 Jumlah Konsultasi Teknis 1 1 100 Infrastruktur Keagrariaan (Dokumen) 1.000 828 82,80 1,82 3 Jumlah Layanan Pengukuran Batas 55 1 86,25 Bidang Tanah (Layanan) 80 69 100 4.150 4.150 4 Jumlah Layanan Pengembalian Batas (Layanan) 5 Jumlah Layanan Informasi (Layanan) 6 Jumlah Peta Bidang Tanah Kategori V - ASN (Bidang) 7 Jumlah Peta Bidang Tanah Kategori V 10.000 10.000 100 - Pihak Ketiga (Bidang) TOTAL OUTPUT 15.287 15.050 98,45 Sumber Data: monev.anggaran.kemenkeu.go.id dan e-monev.bappenas.go.id Perbandingan Standar Provinsi, Standar Nasional & Capaian 2018 PBT Pihak Ketiga PBT ASN 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Standar Provinsi PBT ASN PBT Pihak Ketiga Standar Nasional 94,93 78,76 Capaian 2018 74,14 61,60 100,00 100,00 Gambar 5. Perbandingan Standar dan Capaian Peta Bidang Tanah Kategori V Untuk kegiatan Peta Bidang Tanah Kategori V (ASN), setelah pengukuran pihak ketiga selesai dan target tercapai 100%, berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Nomor 290/ND-300/VII/2018 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Oleh 11

Pihak Ketiga Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli melakukan optimalisasi sisa anggaran pengukuran pihak ketiga untuk mendanai kegiatan Penambahan dan Perubahan Informasi Peta (K4). Dari optimalisasi sisa anggaran yang ada, yaitu Rp 51.297.000 (Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) diperoleh jumlah kegiatan Penambahan dan Perubahan Informasi Peta (K4) sebanyak 970 bidang. Atas optimalisasi menjadi K4 ini target dari Peta Bidang Tanah Kategori V yang awalnya 14.150 meningkat menjadi 15.120. Terkait dengan perubahan target tersebut, maka capaian kinerja untuk Peta Bidang Tanah Kategori V adalah sebagai berikut: Tabel 4. Capaian Kinerja Peta Bidang Tanah Kategori V Setelah Optimalisasi No. Target K1 Realisasi K4 K2 K3 1 15.120 13.591 - 563 1.078 Sasaran • Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Program 3 Tanah, Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi Dan Legalisasi Aset Tabel 5. Capaian Kinerja Program 3 No Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Jumlah Sosialisasi Kegiatan Penataan 1 Hubungan Hukum Keagrariaan 1 (%) 1 (Dokumen) 85 1 100 2 Jumlah Konsultasi Teknis Hubungan 3.130 1 100 Hukum Keagrariaan (Dokumen) 850 26 30,59 3 Jumlah Layanan Pendaftaran Tanah 30 Pertama Kali (Bidang) Jumlah Pelayanan Pendaftaran HT/ Roya/ Perubahan Data Berdasarkan 4 Putusan Pengadilan/ Perubahan 3.058 97,69 Nama/ Pengganian Blangko/ Pencatatan Pemblokiran/ Pemeliharaan Data (Bidang) Jumlah Pelayanan Pendaftaran 245 28,82 5 Pemisahan, Pemecahan, Dan 2 6,67 Penggabungan (Bidang) Jumlah Pelayanan Sumpah Dan 6 Naskah Pengumuman Untuk Penggantian Blangko Sertipikat 12

(Karena Hilang, Rusak Yang Tidak Terbaca Data Fisik, Data Yuridis, Atau Spesifikasi Blangko) (Blangko) 7 Jumlah Layanan Informasi 2.200 1.848 84,00 Pengecekan Sertipikat (Bidang) 30 33 110,00 Jumlah Pelayanan Penerbitan Surat 8 Keterangan Pendaftaran Tanah 85 28 32,94 14.150 14.154*) 100,03 (Bidang) 35.000 26,29 9.201 9 Jumlah Layanan Pemeriksaan Tanah (Bidang) 10 Jumlah Sertipikat HAT (Kategori V) (Bidang) 11 Jumlah Validasi Buku Tanah (Data) TOTAL OUTPUT 55.562 28.597 51,47 Sumber Data: monev.anggaran.kemenkeu.go.id dan e-monev.bappenas.go.id *) Realisasi Sertipikat HAT Kategori V terdiri dari K1 (13.591 Bidang) dan K3 (563 Bidang) Untuk kegiatan rutin penghasil PNBP tidak semuanya mencapai 100% dalam hal pencapaian output. Penyebabnya adalah jumlah permohonan dari masyarakat yang sedikit (di bawah target). Untuk permasalahan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tidak bisa mengejar target tersebut yang memang tinggi rendahnya sangat tergantung pada jumlah permohonan masyarakat. Pada tabel 5 tampak pada kegiatan Validasi Buku Tanah penyerapannya sangat rendah (26,29%). Ketidakseimbangan antara jumlah target dan jumlah personil (pelaksana) menjadi faktor utama rendahnya tingkat capaian Validasi Buku Tanah. Perbandingan Renstra Dengan Capaian Sertipikat Hak Atas Tanah Kategori V Renstra Capaian 2018 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 Bidang Capaian 2018 Renstra 14.154 4.604 Gambar 6. Perbandingan Renstra dan Capaian Sertipikat HAT Kategori V 13

Perbandingan Standar Provinsi, Standar Nasional & Capaian 2018 Sertipikat HAT 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Standar Provinsi Sertipikat HAT Standar Nasional 56,37 Capaian 2018 65,07 100,03 Gambar 7. Perbandingan Standar dan Capaian Sertipikat HAT Kategori V Sasaran • Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program 4 Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal Tabel 6. Capaian Kinerja Program 4 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja Kinerja (%) Jumlah Layanan Pertimbangan 50 50 100 1 Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin 100 Perubahan Tanah (Bidang) 100 100 2 Jumlah Sosialisasi Kegiatan Penataan 1 1 Agraria (Dokumen) 3 Jumlah Konsultasi Teknis Penataan 1 1 Agraria (Dokumen) TOTAL OUTPUT 52 52 Sumber Data: monev.anggaran.kemenkeu.go.id dan e-monev.bappenas.go.id Terkait dengan program 4, capaian kinerja tahun anggaran 2018 sangat baik. Terlihat pada tabel 6 capaiannya mencapai 100%. Untuk Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Perubahan Tanah tidak ada tunggakan di tahun 2018. Hal ini berarti pula selain target tercapai 100%, jumlah permohonan yang masuk juga dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 14

Sasaran • Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Program 5 Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tabel 7. Capaian Kinerja Program 5 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja Kinerja (%) 1 Jumlah Sosialisasi Penilaian Tanah 1 1 100 (Dokumen) 2 Jumlah Konsultasi Teknis Pengadaan 1 1 100 Tanah (Dokumen) 86,62 3 Jumlah Layanan Informasi Nilai 1.300 1.126 86,64 Tanah/ Nilai Aset Properti (Bidang) TOTAL OUTPUT 1.302 1.128 Sumber Data: monev.anggaran.kemenkeu.go.id dan e-monev.bappenas.go.id Jumlah layanan Informasi Nilai Tanah/ Nilai Aset Properti tidak mencapai target. Hal ini menyesuaikan dengan jumlah permohonan yang masuk selama tahun 2018, yaitu 1.126 permohonan. Dari permohonan tersebut, semuanya terselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun, sehingga tidak ada tunggakan dari layanan ini. Sasaran • Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dan Program 6 Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Tabel 8. Capaian Kinerja Program 6 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja Kinerja (%) Jumlah Sosialisasi Kegiatan 1 Pengendalian, Pemanfaatan Tata 11 100 Ruang Dan Penguasaan Tanah 11 100 (Dokumen) 100 Jumlah Konsultasi Teknis 2 Pengendalian, Pemanfaatan Tata Ruang Dan Penguasaan Tanah (Dokumen) TOTAL OUTPUT 22 Sumber Data: monev.anggaran.kemenkeu.go.id dan e-monev.bappenas.go.id 15

Sasaran • Berkurangnya Sengketa, Konflik Dan Program 7 Perkara Pertanahan Tabel 9. Capaian Kinerja Program 7 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja Kinerja (%) Jumlah Sosialisasi Kegiatan 1 Penyelenggaraan Penanganan 1 1 100 Masalah Agraria Dan Tata Ruang Di 1 1 1 3 100 Daerah (Dokumen) 300 Jumlah Konsultasi Teknis 500 300 2 Penyelenggaraan Penanganan 260 Masalah Agraria Dan Tata Ruang Di Daerah (Dokumen) 3 Jumlah Analisis Sengketa/ Konflik (Kasus) 4 Jumlah Pengaduan (Kasus) 1 5 1 3 5 Jumlah Penanganan Perkara Tanah Dan Ruang (Perkara) TOTAL OUTPUT 5 13 Sumber Data: monev.anggaran.kemenkeu.go.id dan e-monev.bappenas.go.id B. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Penggunaan sumber daya manusia memiliki efisiensi 100% untuk kegiatan administrasi dan 100% untuk kegiatan teknis dengan membandingkan antara beban kerja dan output kerja. Efisiensi penggunaan anggaran sangat bermanfaat dalam rangka melakukan optimalisasi pencapaian target-target fisik dengan alokasi anggaran yang ada, sehingga potensi capaian output program/ kegiatan dapat dipertahankan pada level target yang telah ditetapkan. Efisiensi suatu program dapat dihitung berdasarkan persentase output yang dibandingkan dengan persentase inputnya. Input yang dimaksud disini adalah anggaran yang dipakai untuk mencapai output tertentu yang secara matematis dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 16



















25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38