POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1 1 Aspek Perpajakan www.pajak.go.id 2 Mekanisme Pembayaran 3 Mekanisme Pelaporan
2 ASPEK PERPAJAKAN www.pajak.go.id
PPh Pasal 21 3 Objek Pengadaan/Penyerahan Jasa yang dilakukan oleh Wajib www.pajak.go.id Tarif Pajak Orang Pribadi Tarif Umum Perpajakan (Tarif Progresif) 20% lebih tinggi dari tarif normal (Tidak Ada NPWP) Cara Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif DPP = 50% x Total Tagihan (tidak termasuk PPN)
PPh Pasal 21 4 Kode Akun 411121 www.pajak.go.id Pajak 100 Kode Jenis Setoran Pembayaran Menggunakan NPWP Pemotong/Bendahara Bukti Potong Wajib diterbitkan Bukti Potong PPh untuk Rekanan Pelaporan Paling Lambat tanggal 20 Bulan Berikut
PPh Pasal 22 5 Objek Pengadaan/Pembelian Barang www.pajak.go.id Tarif 1,5% 100% lebih tinggi dari tarif normal (Tidak Ada NPWP) Cara Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif DPP = Harga Beli (tidak termasuk PPN)
PPh Pasal 22 6 Kode Akun 411122 www.pajak.go.id Pajak 920 (APBD) Kode Jenis Setoran Pembayaran Menggunakan NPWP Rekanan Bukti Potong Bukti Penerimaan Negara/SSP Pelaporan Paling Lambat tanggal 20 Bulan Berikut
PPh Pasal 22 7 Kecuali pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tidak dipecah- pecah dalam beberapa nota/invoice pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) www.pajak.go.id
PPh Pasal 23 (atas Jasa) 8 Objek Pengadaan/Penyerahan Jasa yang dilakukan oleh Wajib www.pajak.go.id Tarif Pajak Badan 2% 100% lebih tinggi dari tarif normal (Tidak Ada NPWP) Cara Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif DPP = Total Tagihan (tidak termasuk PPN)
PPh Pasal 23 (atas Jasa) 9 Kode Akun 411124 www.pajak.go.id Pajak 104 Kode Jenis Setoran Pembayaran Menggunakan NPWP Pemotong/Bendahara Bukti Potong Wajib diterbitkan Bukti Potong PPh untuk Rekanan Pelaporan Paling Lambat tanggal 20 Bulan Berikut
PPh Pasal 23 (atas Sewa) 10 Objek Sewa (selain Tanah dan/atau Bangunan) www.pajak.go.id Tarif 2% 100% lebih tinggi dari tarif normal (Tidak Ada NPWP) Cara Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif DPP = Total Tagihan (tidak termasuk PPN)
PPh Pasal 23 (atas Sewa) 11 Kode Akun 411124 www.pajak.go.id Pajak 100 Kode Jenis Setoran Pembayaran Menggunakan NPWP Pemotong/Bendahara Bukti Potong Wajib diterbitkan Bukti Potong PPh untuk Rekanan Pelaporan Paling Lambat tanggal 20 Bulan Berikut
PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Sewa) 12 Objek Sewa Tanah dan/atau Bangunan www.pajak.go.id Tarif 10% Cara Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif DPP = Total Tagihan (tidak termasuk PPN)
PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Sewa) 13 Kode Akun 411128 www.pajak.go.id Pajak 403 Kode Jenis Setoran Pembayaran Menggunakan NPWP Pemotong/Bendahara Bukti Potong Wajib diterbitkan Bukti Potong PPh untuk Rekanan Pelaporan Paling Lambat tanggal 20 Bulan Berikut
PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Jual Tanah/Bangunan) 14 Objek Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan www.pajak.go.id Tarif 2,5% 0% (pengadaan tanah untuk kepentingan umum) Cara Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif DPP = Total Tagihan (tidak termasuk PPN)
PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Jual Tanah/Bangunan) 15 Kode Akun 411128 www.pajak.go.id Pajak 402 Kode Jenis Setoran Pembayaran Menggunakan NPWP Pemotong/Bendahara Bukti Potong Wajib diterbitkan Bukti Potong PPh untuk Rekanan Pelaporan Paling Lambat tanggal 20 Bulan Berikut
PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Pelaksana Jasa Konstruksi) 16 Objek Pelaksana Jasa Konstruksi (Kontraktor) www.pajak.go.id Tarif WAJIB memiliki Sertifikat dari LPJK 2% (Kualifikasi Usaha Kecil) 3% (Kualifikasi Usaha Menengah/Besar) 4% (Tidak memiliki Kualifikasi Usaha)
PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Pelaksana Jasa Konstruksi) 17 Cara Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif www.pajak.go.id DPP = Total Tagihan/Kontrak (tidak termasuk PPN) Kode Akun 411128 Pajak 409 Kode Jenis Setoran
PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Pelaksana Jasa Konstruksi) 18 Pembayaran Menggunakan NPWP Pemotong/Bendahara www.pajak.go.id Bukti Potong Wajib diterbitkan Bukti Potong PPh untuk Rekanan Pelaporan Paling Lambat tanggal 20 Bulan Berikut
PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Perencana/Pengawas 19 Jasa Konstruksi) www.pajak.go.id Objek Perencana/Pengawas Jasa Konstruksi (Konsultan) Tarif WAJIB memiliki Sertifikat dari LPJK 4% (Memiliki Kualifikasi Usaha) 6% (Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha)
PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Perencana/Pengawas 20 Jasa Konstruksi) www.pajak.go.id Cara Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif DPP = Total Tagihan/Kontrak (tidak termasuk PPN) Kode Akun 411128 Pajak 409 Kode Jenis Setoran
PPh Pasal 4 ayat 2 (atas Perencana/Pengawas 21 Jasa Konstruksi) www.pajak.go.id Pembayaran Menggunakan NPWP Pemotong/Bendahara Bukti Potong Wajib diterbitkan Bukti Potong PPh untuk Rekanan Pelaporan Paling Lambat tanggal 20 Bulan Berikut
PPh Pasal 4 ayat 2 (WP UMKM) BJeurllai k2u01S8ejak 22 Objek Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Rekanan www.pajak.go.id kategori UMKM WAJIB memiliki dan menunjukan Surat Keterangan Tarif 0,5% Cara Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif DPP = Total Tagihan (tidak termasuk PPN)
PPh Pasal 4 ayat 2 (UMKM) 23 Kode Akun 411128 www.pajak.go.id Pajak 423 Kode Jenis Setoran Pembayaran Menggunakan NPWP Rekanan Bukti Potong Bukti Penerimaan Negara/SSP Pelaporan Paling Lambat tanggal 20 Bulan Berikut
PPh Pasal 4 ayat 2 (UMKM) 24 SURAT KETERANGAN www.pajak.go.id MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK BERDASARKAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 25 Objek Pengadaan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak www.pajak.go.id Tarif Pengusaha Kena Pajak (PKP) WAJIB menerbitkan Faktur Pajak 10% Cara Hitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif DPP = Total Tagihan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 26 Kode Akun 411211 www.pajak.go.id Pajak 920 (APBD) Kode Jenis Setoran Pembayaran Menggunakan NPWP Rekanan Bukti Potong Bukti Penerimaan Negara/SSP Pelaporan Paling Lambat Akhir Bulan Berikut
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 27 Kecuali pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak www.pajak.go.id Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tidak dipecah- pecah dalam beberapa nota/invoice pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 28 Pengusaha Kena Pajak www.pajak.go.id rekanan Bendahara WAJIB membuat Faktur Pajak Kode Transaksi pada nomor seri Faktur Pajak adalah 02 Untuk memastikan e-Faktur valid dilakukan dengan cara memindai QR Code menggunakan aplikasi QR Scanner pada smartphone anda
Bea Meterai 29 Objek Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, Tarif billing statement, dan lain-lain Rp10.000,00 khusus dokumen yg memuat jumlah uang lebih dari Rp5.000.000,00 www.pajak.go.id
Bea Meterai 30 www.pajak.go.id
31 MEKANISME PEMBAYARAN www.pajak.go.id
32 Pastikan kode Bayar BILLING BILLING telah dibuat (setor pajak) PEMBAYARAN BILLING PAJAK DILAKUKAN KE REKENING KAS NEGARA DENGAN ATM, INTERNET BANKING, EDC, MOBILE BANKING ATAU PADA LOKET BANK/POS PERSEPSI www.pajak.go.id
Pembayaran/Penyetoran Pajak 33 LS Hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran UP Paling Lama 7 (Tujuh) Hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran www.pajak.go.id
Pembayaran/Penyetoran Pajak 34 Penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP berupa bunga www.pajak.go.id
Pembayaran/Penyetoran Pajak 35 2% x Pokok Pajak yang dibayar x Bulan www.pajak.go.id UU No. 11 Tahun 2020 ttg Cipta Kerja n% x Pokok Pajak yang dibayar x Bulan Tarif Bunga sesuai Keputusan Menteri Keuangan
Pembayaran/Penyetoran Pajak 33 www.pajak.go.id
Pembayaran/Penyetoran Pajak 33 www.pajak.go.id
Pembayaran/Penyetoran Pajak 33 www.pajak.go.id
Pembayaran/Penyetoran Pajak 33 www.pajak.go.id
Pembayaran/Penyetoran Pajak 33 www.pajak.go.id
Search
Read the Text Version
- 1 - 40
Pages: