MODUL PPPK PPKn

5) Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; 6) Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan; 6) Kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb); 7) Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, internasional. Karakteristik warga negara global inilah yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sehingga akan mampu menyiapkan calon warga negara global yang dapat berpartisipasi secara global dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, konflik dan isu-isu global secara bersama sebagai salah satu kewajiban warga negara global. Rangkuman 1. Warga negara global menitikberatkan pada peran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban secara global. Sebagai salah satu komponen dari warga negara bangsa maka secara umum manusia harus bisa menempatkan posisinya pada tataran kapan menjadi warga negara bangsa dan kapan menjadi warga negara global. Metoda yang dapat digunakan agar warga negara bangsa dapat menyadari hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga negara global, yakni melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 2. Pengembangan warga negara global menjadi salah satu tujuan utama dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar warga negara dunia yang dijalankan melalui peran dan pelaksanaan akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga dunia. Upaya yang harus dilakukan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap peserta didik dalam rangka membangun warga negara global yaitu Pertama, guru harus bisa meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara universal. Kemampuan tersebut bisa diterapkan melalui pengembangan kompetensi peserta didik tentang kesadaran hidup dalam dunia yang lebih adil, toleran, dan PPKn | 139

damai. Kedua, penguatan nilai-nilai komitmen moral serta empati diluar kepentingan individu dan kelompok. 3. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi poros utama dalam menyiapkan warga negara global di era globalisasi. Karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara global menurut John C. Cogan (1999) terdiri dari beberapa kemampuan yakni : 1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; 2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memiliki tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat; 3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan- perbedaan budaya; 4) kemampuan berfikir kritis dan sistematis ; 5) kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; 6) kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan; 7) kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb); 8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, internasional. 140 | PPKn

Penutup Modul belajar mandiri yang telah dikembangkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi Anda dalam mengembangkan dan me-refresh pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan modul belajar mandiri sebagai salah satu bahan belajar mandiri untuk menghadapi seleksi Guru P3K. Anda perlu memahami substansi materi dalam modul dengan baik. Oleh karena itu, modul perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut bersama rekan sejawat baik dalam komunitas pembelajaran secara daring maupun komunitas praktisi (Gugus, KKG, MGMP) masing-masing. Kajian semua substansi materi yang disajikan perlu dilakukan, sehingga Anda mendapatkan gambaran teknis mengenai rincian materi substansi. Selain itu, Anda juga diharapkan dapat mengantisipasi kesulitan- kesulitan dalam materi substansi yang mungkin akan dihadapi saat proses seleksi Guru P3K. Pembelajaran-pembelajaran yang disajikan dalam setiap modul merupakan gambaran substansi materi yang digunakan mencapai masing-masing kompetensi Guru sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh penulis/kurator. Selanjutnya Anda perlu mencari bahan belajar lainnya untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang studinya masing-masing, sehingga memberikan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif. Selain itu, Anda masih perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Anda dengan cara mencoba menjawab latihan-latihan soal tes yang disajikan dalam setiap pembelajaran pada portal komunitas pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mandiri Anda dapat menyesuaikan waktu dan tempat sesuai dengan lingkungan masing-masing (sesuai kondisi demografi). Harapan dari penulis/kurator, Anda dapat mempelajari substansi materi bidang studi pada setiap pembelajaran yang disajikan dalam modul untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga siap melaksanakan seleksi Guru P3K. Selama mengimplementasikan modul ini perlu terus dilakukan refleksi, evaluasi, keberhasilan serta permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan PPKn | 141

dapat langsung didiskusikan dengan rekan sejawat dalam komunitas pembelajarannya masing-masing agar segera menemukan solusinya. Capaian yang diharapkan dari penggunaan modul ini adalah terselenggaranya pembelajaran bidang studi yang optimal sehingga berdampak langsung terhadap hasil capaian seleksi Guru P3K. Kami menyadari bahwa modul yang dikembangkan masih jauh dari kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan dapat disampaikan kepada tim penulis/kurator melalui surat elektronik (e-mail) sangat kami harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan modul-modul lainnya. 142 | PPKn

Daftar Pustaka Alfian. (19920. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia. Asshidiqie, Jimly. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Augustin, Meita.P & Patmawati, I. (2019). Pancasila Sebuah Epilog. Surabaya : Cipta Media Edukasi. Ambarudin. R. Ibnu. (2016). Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 13 (1). https://jurnal.untan.ac.id Amirusi, M. (2019). Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unit Pembelajaran. Jakarta: Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Budimansyah, D. dan Suryadi,K. (2008). PKN dan Masyarakat Multikultural. Bandung : Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI. Budiardjo, Miriam. (1989). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia. Branson, Margaret. (1999). Belajar Civic Education dari Amerika. Yogyakarta : Lembaga Kajian Islam dan Sosial. Cholisin. (2016). Ilmu Kewarganegaraan. Yogyakarta : Ombak. Cogan, J.J dan Derricot,R. (1998). Citizenship for the 21st Century; An International Perspective on Education. London : Kogan Page. Cogan, J.J. (1999). Developing the Civil Society : The Role of Civic Education. Bandung : CICED. Dill Jefferey, S. (2012). The Moral Education of Global Citizenship. Global Society. Pp. 541-456. DOI: 10.1007/s12115-012-9599-8. Husamah. (2013). Pembelajaran Bauran (Blended Learning). Jakarta : Prestasi Pustaka Raya Kaelan,M.S. (2015). Liberalisasi Ideologi Pancasila. Yogyakarta : Paradigma Kalidjernih, Freddy. (2009). Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan. Bandung : Widya Aksara Press. Kalidjernih, Freddy, dan Winarno. (2019). Dari terminologi ke substansi pendidikan kewarganegaraan: Implikasi terhadap revitalisasi Pancasila.Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol 16, No 1. 38-50. DOI : 10.21831/jc.v16i1.25311. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB). (2011). Pancasila. Jakarta : Perpustakaan Nasional. PPKn | 143

Lickona T. (2002). Education For Character : Mendidik untuk Membentuk Karakter : Bagaimana Sekolah dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab. Jakarta : Bumi Aksara. Magnis Suseno. (1975). Kesadaran Berkonstitusi (Online). Tersedia : http ://www.koransindo.com. Html (28 Januari 2021). Marthen,M.R. (2017). Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal.fh.umi.ac.id, Vol. 19, No 2 November 26-37. DOI: https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.9 Morais, D.B & Ogden, A.C. (2011). Initial Development and Validation of The Global Citizenship Scale, dalam Journal of Studies in International Education, 15 (5), hlm. 445-446. Tersedia : https://media.neliti.com/media/publications/76943-none-ea8a7b0a.pdf . (25 Januari 2021). Nababan, Ramsul. (2020). Modul PPG PPKn Sebagai Bahan Pengembangan Kompetensi Guru PPKn Profesional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ornstein, Allan C. & Hunkins. (1999). Curriculum, Foundations, Principles, and Issues. Boston : Pearson. Purnomo, H, dkk. (2018). Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelompok Kompetensi A. Jakarta : Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Prewitt, K & Dawson, K.S. (1977). Political Socialization : An Analytic Study. Boston : Little Brown and Company. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentnag Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 144 | PPKn

MD. Mahfud. (2010). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta : Rajawali Press. Sulisworo, Wahyuningsih, Arif.D.B. (2012). Pendidikan Multikultural : Penguatan identitas di Era Revolusi Industri. Hibah Materi Pembelajaran Non- Konvensional. Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan. Somantri, N. (1969). Pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah. Bandung : IKIP Bandung. Somantri, N. (2001). Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung : Rosda Karya. Sukriono, D. (2016). Membangun Kesadaran Berkonstitusi terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13, No 3. Uno, Hamzah. B. (2014). Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang kreatif dan efektif. Jakarta : Bumi Aksara. Wahab, AA dan Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung : Alfabeta. Wahab, AA dan Sapriya. (2012). Metode dan Model-Model Mengajar IPS. Bandung : Alfabeta. Winarno. (2009). Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis. Bandung : Alfabeta. Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta : PT Bumi Aksara. Wuryan, Sri & Syaifullah. (2008). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Winataputra, U.S. (2007). Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi : Alternatif Model Pembelajaran Kreatif Demokratis untuk Pendidikan Kewarganegaraan (Online). Tersedia : http://www.depdiknas.go.id.html (28 Januari 2021). Winataputra, U.S. (2015) Pendidikan Kewarganegaraan refleksi Historis Epistimologi dan Rekonstruksi untuk Masa Depan. Banten: Universitas Terbuka. Winataputra, U.S. (2016). Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 1 (1), 15-36. Tersedia : https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184. (23 Januari 2021). PPKn | 145



Soal Latihan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Perhatikan pernyataan berikut ini! 1. menunjukkan contoh perilaku toleransi 2. mengimplementasikan perilaku toleransi 3. memberikan contoh perilaku toleransi 4. mengamalkan dengan kesadaran moral Pengembangan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tingkat menengah pertama ditunjukkan pada angka .... A) 1) dan 3) B) 2) dan 3) C) 2) dan 3) D) 3) dan 4) E) 1) dan 2) 2. Perhatikan pernyataan berikut ini! 1. Pendidikan karakter bersumberkan nilai dan moral Pancasila 2. Mengorganisasikan pengembangan capaian pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar pengetahuan 3. Menerapkan berbagai model pembelajaran berorientasi pada pengembangan warga negara yang cerdas dan baik 4. Menerapkan model penilaian yang mengutamakan hasil pembelajaran secara intelektual 5. Proses pembelajaran mencakup integrasi kompetensi inti sikap, pengetahuan dan keterampilan Berdasarkan pernyataan di atas, karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia ditunjukkan pada angka berikut.... A) 1), 3), dan 5) B) 2), 3), dan 4) C) 1), 2), dan 4) D) 3), 4), dan 5) E) 1), 2), dan 3) 3. Perhatikan pernyataan berikut ini! Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Berdasarkan pernyataan di atas, istilah yang tepat untuk menggambarkan pendidikan kewarganegaraan yaitu .... A) Education for Citizenship B) Civics Education C) Citizenship Education D) School Designed E) Young Citizens 1

4. Perhatikan pernyataan berikut ini! Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berfokus pada pembentukan kepribadian yang berasaskan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan yang tepat dari tradisi citizenship transmision yang bertujuan agar peserta didik mempelajari dan meyakini konsep kewarganegaraan yang diajarkan guru dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yakni... A) value inculcation B) value civic C) value competition D) value transmision E) value creation 5. Secara tersirat seorang guru/pendidik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo). Konsep tersebut merupakan implementasi dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru/pendidik, yaitu.... A) kompetensi kepribadian B) kompetensi pedagogis C) kompetensi pedagogis D) kompetensi sosiokultural E) kompetensi kepribadian 6. Seorang guru/pendidik yang melaksanakan sistem Among sebagai konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara hendaknya memberi kebebasan pada peserta didik untuk bergerak menurut kemauannya dan mampu mengembangkan komunikasi dalam berinteraksi merupakan penjabaran dari kompetensi guru yaitu .... A) kepribadian B) sosiokultural C) profesional D) sosial E) pedagogis 7. Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk sadar dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berupa.... A) kesadaran berkonstitusi B) kesadaran bernegara C) kesadaran berpolitik D) kesadaran bernegara E) kesadaran berdemokrasi 2

8. Metode mengajar simulasi merupakan cara guru/pendidik mengajar yang interaktif dan sesuai dengan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pembangunan nilai / karakter yang bertujuan .... A) menitikberatkan pada proses pengkajian dan pemecahan masalah B) menitikberatkan proses pelibatan diri, perubahan nilai dan sikap sosial C) memberi implikasi pengetahuan melalui interaksi argumentatif D) menitikberatkan pada proses komunikasi yang tidak searah E) memberi implikasi pada interaksi dialogis dalam penalaran induktif 9. Penyusunan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai moral hendaknya berdasarkan kepada .... A) tata cara, prosedur dan aturan dari kecakapan kewarganegaraan B) fakta, konsep, teori, dalil dan definisi dari pengetahuan kewarganegaraan C) aturan dan kemampuan bernegosiasi sebagai partisipasi warganegara D) pengetahuan nilai, sikap, norma dan moral kewarganegaraan E) fakta, konsep, teori, dalil dan definisi dari pengetahuan kewarganegaraan 10. Perhatikan cuplikan berita berikut ini! Pemerintah secara resmi telah membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Keputusan ini disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun penghentian kegiatan dan pembubaran ormas FPI ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani enam menteri/lembaga Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. (Sumber: Kompas.com dengan judul \"Isi Lengkap SKB tentang Pembubaran dan Pelarangan Kegiatan FPI...\", https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13205551/isi-lengkap-skb-tentang-pem Berdasarkan cuplikan berita di atas, guru menggunakan pendekatan field psychology yang mengkombinasikan antara inkuiri dengan ekspositori dengan cara menyampaikan materi : A) secara nyata berdasarkan sajian konflik kewarganegaraan yang sedang terjadi B) secara keilmuan berdasarkan proses pelibatan dalam diskusi yang argumentatif C) secara inkuiri berdasarkan fakta sesuai fenomena kewarganegaraan yang aktual D) secara pedagogis psiko-sosial berdasarkan fenomena kewarganegaraan E) secara riil sesuai perubahan nilai dan sikap sosial yang terjadi pada fenomena sosial 11. Perhatikan ilustrasi berikut ini! Pendidikan berbasis nilai mencakup keseluruhan aspek sebagai alternatif pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik, agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Integrasi pendidikan nilai dalam 3

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mengembangkan bahan materi pembelajaran mencakup hal-hal berikut ini. 1. nilai moral harus menjadi isi dari setiap bahan materi pelajaran 2. transfer konsep nilai memerlukan waktu lama dalam pembelajaran 3. pendekatan multidimensional mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan 4. metode melalui indoktrinasi untuk patuh terhadap hukum 5. berpusat pada peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran Berdasarkan ilustrasi tersebut, penyusunan materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai moral ditunjukkan pada angka.... A) 2, 3 dan 4 B) 1, 3 dan 5 C) 2, 3 dan 5 D) 1, 2 dan 3 E) 3, 4 dan 5 12. Pendidikan politik dalam konteks negara Indonesia diarahkan agar warga negara memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar ideologi nasional yakni Pancasila, sehingga mampu dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari secara nalar dan bertanggung jawab. Agar warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsa maka dilaksanakan melalui.... A) kader pemimpin politik B) pendidikan kewarganegaraan C) indoktrinasi politik D) partai politik E) pendidikan politik 13. Perhatikan pernyataan berikut ini!Urgensi dan esensi Pancasila telah menjadi suatu kekuatan spesial bagi bangsa Indonesia dilihat dari aspek historisnya. Hal tersebut memberikan semangat ekstra bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang beradab, dan ber-akhlak mulia. Pernyataan tersebut menunjukkan kausalitas Pancasila sebagai.... A) substansi kewarganegaraan di Indonesia B) hakikat kewarganegaraan di Indonesia C) akar kewarganegaraan di Indonesia D) metodogis kewarganegaraan di Indonesia E) spirit kewarganegaraan di Indonesia 14. Peserta didik dilatih untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan sekolah, seperti kedisiplinan, ketertiban, kerapian, termasuk dalam ketepatan waktu pengerjaan tugas-tugas sekolah. Hal tersebut merupakan peranan strategis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan A) pendidikan moral B) pendidikan demokrasi C) pendidikan hukum D) pendidikan politik E) pendidikan bela negara 4

15. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mendorong partisipasi aktif peserta didik yaitu .... A) menyusun materi pembelajaran B) mengorganisasi rencana belajar C) mengelola penilaian pembelajaran D) memilih metode mengajar E) meremedial hasil belajar 16. Substansi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersumber Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan .... A) dasar negara B) dasar hukum C) spirit negara D) hukum dasar E) konvensi negara 17. Berikut pernyataan yang menunjukkan alasan Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka yaitu terkandung nilai-nilai .... A) fleksibel dan mendorong ideologi baru sesuai zamannya B) dasar yang berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi C) riil bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa D) praksis bersifat tetap dalam menghadapi berbagai permasalahan E) bersifat tetap dalam menghadapi perubahan zaman 18. Indonesia termasuk dalam kategori bangsa beragam. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat ditunjukkan dari berbagai faktor. Bukti bahwa Indonesia memiliki tingkat keberagaman dengan tetap mengutamakan prinsip harmoni dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah... A) peserta didik yang belajar di sekolah berasal dari berbagai daerah di Indonesia B) masyarakat Indonesia secara tersebar tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan C) masyarakat membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak D) setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda seperti rumah adat, pakaian adat, dan tarian tradisional E) pedagang di pasar membayar retribusi yang berbeda tergantung lokasi dan luas tokonya 19. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dapat terwujud apabila.... A) pemerintah mampu menghapus perbedaan dalam masyarakat B) pemerintah menjamin dan melindungi suku bangsa yang beragama sama C) warga negara membudayakan sikap toleransi dalam berinteraksi 5

D) bangsa Indonesia membudayakan sikap rendah diri ketika bersosialisasi E) masyarakat Indonesia mampu menghilangkan perbedaan yang ada 20. Makna yang terkandung dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang paling tepat yaitu menunjukkan sikap.... A) subjektif bahwa bangsa Indonesia ingin membebaskan diri dari penjajahan B) subjektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan C) objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan D) objektif dan subjektif bangsa Indonesia mendukung pertahanan keamanan dunia E) subjektif bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan dan perdamaian dunia 21. Norma adalah petunjuk hidup bagi tingkah laku manusia dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi (ancaman hukuman). Norma juga dapat diartikan sebagai kaidah atau aturan-aturan bertindak yang dibenarkan untuk mewujudkan sesuatu yang penting, berguna, dan benar. Hal tersebut mengandung arti bahwa tujuan norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu kewajiban bagi seseorang untuk .... A) tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang merugikan B) menjamin pengendalian diri guna mengutamakan kepentingan bersama C) berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak diperbolehkan D) mendapatkan hak sebagai warga negara yang hidup nyaman E) menjamin keharmonisan hidup agar dapat mengontrol bagi sikap dan tindakannya 22. Pancasila berisikan nilai-nilai hidup yang meliputi nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan serta nilai religius yang menjelma menjadi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut menempatkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni.... A) perwujudan dari keputusan politik pemerintah B) berasal dari pemikiran para pemimpin negara C) bermula dari takdir Tuhan yang harus ditaati masyarakat D) berasal dari masyarakat yang dilembagakan E) berasal dari tiap individu yang dipaksakan berlakunya 23. Peraturan perundang-undangan nasional ini berada satu tingkat di bawah peraturan pemerintah dan berada satu tingkat di atas peraturan daerah provinsi. Peraturan yang dimaksud adalah.... A) Undang-Undang B) Peraturan Presiden C) UUD NRI Tahun 1945 6

D) Ketetapan MPR E) Peraturan Daerah 24. Sidang PPKI : 1. membahas pasal-pasal konstitusi yang harus disempurnakan dengan cukup alot 2. membahas penyempurnaan konstitusi dengan cara musyawarah 3. menyusun kelengkapan konstitusi dari usulan anggota panitia kecil 4. menyempurnakan konstitusi berdasarkan usulan setiap peserta sidang 5. mengalami perbedaan pendapat dari usulan wilayah Indonesia Timur Berdasarkan data di atas, proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai implementasi nilai-nilai demokrasi dalam menyusun landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan pada angka .... A) 2 dan 4 B) 3 dan 4 C) 2 dan 3 D) 4 dan 5 E) 1 dan 2 25. Perhatikan pernyataan berikut ini! 1. Asas berdirinya negara Republik Indonesia 2. Landasan konstitusional penyelenggaraan negara 3. Petunjuk berisi nilai kebaikan dan kebenaran 4. Pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan 5. Gagasan dasar yang membentuk suatu sistem nilai Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada angka... A) 3 dan 4 B) 4 dan 5 C) 1 dan 2 D) 2 dan 3 E) 1 dan 3 26. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, secara berurutan Muhammad Yamin, Soepomo dan Ir. Soekarno mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya namun tetap memiliki persamaan yakni rumusan yang diusulkan memiliki : 1. lima nilai dasar yang sama 2. kesamaan semangat persatuan 3. kesamaan tokoh penggagas 4. persamaan nilai-nilai budaya 5. nama, konsep dan tokoh yang sama Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditunjukkan pada angka.... A) 3 dan 4 B) 4 dan 5 C) 1 dan 2 D) 1 dan 4 E) 2 dan 3 27. Hasil pengamatan PBB setidaknya pada tahun 2018 ada lima isu yang krusial di dunia dan isu-isu tersebut include dan berkorelasi dengan kajian kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu krisis kemanusiaan di Myamar, pertempuran di Suriah, konflik Israel dan Palestina, 7

perseteruan Iran dan Amerika Serikat yang menyeret skup regional kelompok garis keras ISIS, dan isu senjata nuklir dan rudal negara Korea Utara. (sumber: https://www.liputan6.com/ global/read/3650933/5-isu-krusial-yang-akan-dibahas-dalam- sidang-majelis-umu m-pbb-2018). Berdasarkan cuplikan berita di atas, isu sentral kewarganegaraan dalam konteks global dan berdampak secara signifikan pada negara Indonesia adalah A) separatisme B) etnosentrisme C) terorisme D) marjinalisme E) agresi militer 28. Isu gerakan pembentukan negara khilafah di bumi Indonesia. menjadi bahan propaganda esensi kebenaran Jihad dalam Islam. Sehingga tidak sedikit umat beragama Islam di Indonesia yang terjebak didalamnya. Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya menginginkan terbentuknya negara Indonesia sebagai negara khilafah. Pemerintah mengkategorikannya sebagai organisasi anti Pancasila, sehingga gagasan khilafah dianggap mengganggu ketentraman bangsa Indonesia dan melunturkan jiwa pancasilais bangsa Indonesia. Berdasarkan kasus di atas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembelajarannya memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif radikalisme dan separatisme sebagai isu kewarganegaraan dalam konteks nasional melalui cara .... A) menanamkan rasa cinta tanah air dalam praktik kehidupan sehari-hari B) membentuk karakter agar bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama C) mengembangkan potensi agar memancarkan nilai-nilai Pancasila D) melatih untuk mereaktualisasi paham-paham radikalisme E) mengembangkan keterampilan untuk menyampaikan pendapat 29. Stereotip penduduk asli dengan pendatang misalkan, dimana penduduk asli lebih diutamakan dan mempunyai kedudukan yang spesial dengan pendatang. Contoh, tragedi Sampit antara penduduk asli suku Dayak dengan pendatang suku Madura. Seluruh penduduk asli di kota Sampit Kalimantan Tengah dan bahkan meluas sampai keseluruh provinsi yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan para pendatang dari suku Madura yang secara agresif berkembang untuk menguasai sektor industri komersil daerah kota sampit kalteng. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial dan ekonomi oleh kalangan suku Dayak sehingga memicu perang antar suku. Berdasarkan kasus di atas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembelajarannya memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif etnosentrisme ataupun isu SARA melalui cara A) menilai kebudayaan suku bangsa lain tidak lebih baik dari suku bangsanya B) mendewasakan peserta didik untuk tidak mempermasalahkan adanya perbedaan C) melatih peserta didik untuk bergaul dengan siapa saja tanpa ada batasnya D) menerapkan pendidikan multikultural membina sikap toleransi dan kebebasan E) mengembangkan perilaku yang mengutamakan pentingnya persamaan 8

30. Cermati pernyataan berikut ini!Ketentuan tentang warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tersebut menyatakan bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah... 1. orang-orang bangsa Indonesia asli 2. orang-orang bangsa lain yang sah sebagai warga negara 3. orang-orang asing yang beranak pinak di Indonesia 4. orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia 5. orang-orang yang mendapatkan kewarganegaraan istimewa Berdasarkan pernyataan di atas, warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditunjukkan pada angka .... A) 1 dan 3 B) 1 dan 2 C) 2 dan 3 D) 4 dan 5 E) 3 dan 4 31. Ketentuan Pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara material mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia tentang .... A) pewarganegaraan Indonesia secara yuridis hukum B) hak dan kewajiban warga negara Indonesia C) status dan kedudukan warga negara Indonesia D) siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia E) cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia 32. Kewarganegaraan sering dimaknai sebagai status legal yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan beraktifitas dalam suatu wilayah tertentu. Konsep demikian menunjukkan kewarganegaraan dalam arti yuridis (hukum) yaitu kewarganegaraan yang terikat.... A) secara formal pada sistematika yang terikat pada hukum publik B) tempat tinggal dan memerlukan persamaan setiap daerah C) pada hukum antara negara dengan orang dan menimbulkan akibat secara yuridis D) pada suatu negara karena adanya kesamaan sejarah dan penguasa E) pada aturan hukum dan perlindungan terhadap penduduk daerahnya 33. Dalam konteks region ASEAN , isu kewarganegaraan berfokus mencakup bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama yang juga merupakan bagian dari isu global. Persoalan radikalisme dan ekstrimisme merupakan isu sentral dalam konteks hubungan regional ASEAN. Isu radikalisme misalnya, yang terjadi pada kasus Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Irak Suriah diyakini mampu membangkitkan dan menginspirasi makar maupun aksi teror di regional Asia Tenggara. Berdasarkan pernyataan di atas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pembelajarannya memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif radikalisme dan terorisme sebagai isu kewarganegaraan dalam konteks regional ASEAN melalui cara .... A) melatih kecakapan kewarganegaraan yang mempraktikkan sikap kewarganegaraan global B) mengembangkan pembelajaran bersendikan hak asasi manusia dalam konteks kewargaan smart and good C) menerapkan pembelajaran berdasarkan prinsip humanisme yang tidak mempermasalahkan perbedaan 9

D) menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan sebagai upaya meminimalisir sikap radikal dalam tindakan E) mengembangkan pendidikan multikultural yang menghormati keberagaman dalam konteks kewarganegaraan 34. Perhatikan ilustrasi berikut ini! 1. sekolah sebagai lembaga dasar dalam memecahkan masalah sosial 2. agar memahami masalah yang berkaitan penyelenggaraan negara 3. sekolah satu-satunya wadah bisa membekali warga negara yang sesuai zamannya 4. agar membekali sebagai warga negara yang cerdas dan baik terkait kehidupan bernegara 5. sekolah sebagai wadah membina warga negara terhadap berbagai persoalan bangsa Pada Kurikulum 2013 Standar Isi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Tingkat Menengah Pertama dan Atas secara pedagogis banyak berorientasi pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang disebut dengan istilah isu/persoalan kewarganegaraan. Berdasarkan ilustrasi di atas, pentingnya mempelajari isu kewarganegaraan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ditunjukkan pada angka... A) 1 dan 3 B) 4 dan 5 C) 2 dan 3 D) 3 dan 4 E) 1 dan 2 35. Sejarah telah membuktikan bahwa daerah memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pemahaman akan peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan akan pentingnya kesadaran nilai-nilai berikut. 1. kemajuan pemerintah pusat akan lebih cepat tercapai 2. kemakmuran alam merupakan milik setiap daerah 3. eksploitasi sumber daya alam di setiap daerah 4. setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama 5. kekhususan dan keragaman daerah tetap dipertahankan Berdasarkan pernyataan di atas, peran daerah sebagai komitmen dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan pada angka .... A) 1 dan 2 B) 4 dan 5 C) 2 dan 3 D) 1 dan 3 E) 3 dan 4 36. Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah dengan tujuan yaitu... A) melaksanakan fungsi masyarakat hukum adat dengan menghargai hak-hak tradisional daerah masing-masing B) mengatur prosentase pembagian keuangan antara pusat dan daerah secara efektif dan efisen C) meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat D) meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sarana pendidikan politik E) mengakui dan menghormati pemerintahan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragamannya 10

37. Kecenderungan global pada saat ini meliputi masalah-masalah: ekologi, luasnya kemiskinan, tindak kekerasan komunal, obat terlarang, pertumbuhan penduduk, pengungsi, perdagangan dan hutang. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah kritis yang dihadapi dalam kehidupan global dewasa ini (Sumber: Ilmu Kewarganegaraan, Wuryan & Syaefullah, 2008:161). Berdasarkan wacana di atas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya membekali peserta didik agar memiliki kompetensi sebagai warga negara global yakni dengan cara.... A) keterlibatan aktifitas dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan B) keterampilan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman C) strategi dan pemikiran kritis dalam menyikapi isu-isu kewarganegaraan D) pengetahuan tentang konsep, prinsip dan prosedur kewarganegaraan global E) kesadaran global dan berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu global 38. Warga negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam konteks globalisasi memegang peranan penting terutama berkaitan dengan upaya memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan aktualisasi kompetensi warga negara. Diperlukan kompetensi warga negara guna mengantisipasi berbagai isu kewarganegaraan global yang kerapkali muncul dalam eskalasi yang tinggi. Berdasarkan wacana di atas, peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global adalah .... A) mengembangkan peran warga negara yang bertanggung jawab terhadap isu kewarganegaraan global B) membekali warga negara dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan global merekomendasikan konsep kewarganegaraan global dalam membangun kewarganegaraan C) multidimensi Abad 21 D) membentuk karakter warga negara global yang memiliki budaya lokal sebagai identitas nasional E) membekali warga negara dunia untuk dapat melintasi batas-batas budaya setempat 39. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membangun warga negara global yang memiliki kompetensi untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat global, maka ada beberapa peran yang bisa dilakukan guru yaitu... A) melatih keterampilan partisipatoris dalam masyarakat B) menerapkan kesadaran menghormati pendapat C) menguatkan nilai-nilai komitmen moral dan empati D) meningkatkan kemampuan berkomunikasi E) mengembangkan pengetahuan tentang isu-isu global 40. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mampu mengarahkan pembentukan watak peserta didik untuk memiliki kesadaran sebagai salah satu warga negara global. Berdasarkan rekomendasi konsep kewarganegaraan multidimensional (multidimentional citizenship) kesadaran tersebut termasuk dalam dimensi ..... A) temporal B) pribadi C) sosial D) global E) spasial 11

41. Pendidikan global bertujuan untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep global dan isu-isu kewarganegaraan dan mengarahkan pula kepada tindakan sebagai warga negara dalam upaya mengantisipasi pengaruh yang ditimbulkan isu-isu global tersebut. Makna dari pernyataan tersebut tentang peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara global dengan cara membelajarkan peserta didik .... A) keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi antarbangsa B) kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berwawasan global C) sikap dan upaya menghadapi masalah-masalah global D) materi pembelajaran yang berwawasan global E) fakta, konsep-konsep dan dalil-dalil wawasan global 42. Perhatikan pernyataan berikut ini ! 1. kesenjangan ekonomi di antara negara dan orang di dalam negara akan melebar 2. teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi setiap individu 3. ketidakmerataan antara yang punya akses teknologi informasi dan yang tidak memiliki akses informasi 4. konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang yang berdampak pada lingkungan hidup 5. penggundulan hutan akan mempengaruhi keragaman dalam kehidupan Pernyataan yang berkaitan kecenderungan-kecenderungan global di bidang politik terkait dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ditunjukkan pada angka.... A) 2 B) 1 C) 5 D) 3 E) 4 43. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional Negara Republik Indonesia yaitu \"ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial\". Nilai-nilai yang terkandung didalamnya antara lain: 1. kemerdekaan 2. tanggungjawab sosial 3. perdamaian abadi 4. keadilan Sosial 5. kompetisi Global Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat nilai-nilai dasar yang dapat dikembangkan dalam hubungan antarbangsa sebagai warga negara global yaitu.... A) 2), 3) dan 5) B) 1), 2) dan 3) C) 3), 4) dan 5) D) 1), 3) dan 4) E) 1), 2) dan 4) 12

44. Tanggung jawab sosial merupakan bagian dari tingkat kesadaran, saling ketergantungan dan kepedulian sosial kepada orang lain, masyarakat dan lingkungannya. Implementasinya dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam bentuk : 1. mengkaji masalah-masalah sosial 2. memecahkan masalah-masalah sosial 3. mengumpulkan data konflik sosial 4. mendiskusikan etika berkomunikasi 5. mempresentasikan dengan teknologi Berdasarkan pernyataan di atas, penguatan nilai tanggung jawab sosial dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ditunjukkan pada angka .... A) 2) dan 3) B) 1) dan 3) C) 2) dan 4) D) 4) dan 5) E) 1) dan 2) 45. Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah mempersiapkan seorang warga negara yang baik, yakni individu yang paham dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakatnya dengan ciri-ciri mencakup. 1. menguasai konsep teknologi 2. memiliki keterampilan kewarganegaraan 3. menguasai pengetahuan 4. menampilkan sikap sesuai norma 5. melibatkan diri dalam konflik sosial 6. mengembangkan wirausaha Berdasarkan pernyataan di atas, implementasi warga negara yang baik ditunjukkan pada angka .... A) 2, 3 dan 4 B) 1, 2 dan 3 C) 1, 3 dan 4 D) 2, 4 dan 5 E) 3, 4 dan 5 46. Tindakan atau kecenderungan untuk mengenali masalah-masalah kemasyarakatan baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global merupakan makna dari keterlibatan dalam kewargaan global. Penguatan nilai keterlibatan dalam kewargaan global dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui cara .... A) berlatih berorganisasi B) berlatih berkomunikasi C) berlatih berpidato D) berlatih bernegosiasi E) berlatih berpendapat 13