ANDI-MAGAZINE-LAP-PKA II-2023-060823

LAPORAN Implementasi Aksi Perubahan BPSDM KEMENDAGRI ANDI HARIAWAN Pelatihan Kepemimpinan Perencana Ahli Madya Aparatur Angkatan II-2023 Sekretariat Deputi 1 - Kemenko Marves

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN DAFTAR ISI PENDAHULUAN i 01 Kata Pengantar 02 Poros Maritim Dunia 03 Latar Belakang Analisa Masalah Tujuan dan Manfaat? Aksi Perubahan SUBSTANSI 04 Implementasi Milestone Manajemen Risiko 05 Implementasi Inovasi 07 Tugas Tambahan IKM 13 16 Kesimpulan 20 Curiculum Vitae by Andi Hariawan 22 Oleh: LAPORAN IAP - ANDI Pelatihan Kepemimpinan Administrator

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN PKA 2-2023 KATA PENGANTAR ''Semua ada waktunya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain, Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, Mereka bersinar saat waktunya tiba. Kiranya tiada kata yang pantas di ucapkan selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Implementasi Aksi Perubahan dengan judul “Peningkatan Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia” ini dapat terselesaikan. Laporan ini disusun sebagai tugas akhir pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2023 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1).Bapak Drs. EDANG M. KENDANA, M.Si, selaku Direktur PKA Angkatan II Tahun 2023 yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan; 2).Bapak RADIAN NURCAHYO, S.H., M.Kn., LL.M, Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Reformer; 3).Bapak Drs. GATOT SETYO TAMTOMO YUDHO BAROTO, M.Pst selaku Coach yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada Reformer; 4).Teman-teman peserta PKA Angkatan II Tahun 2023 BPSDM Kementerian Dalam Negeri atas dukungan, diskusi dan kebersamaannya dalam proses pelatihan selama ini. Reformer menyadari bahwa Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini jauh dari sempurna, hal ini tidak lain karena kekurangan dan keterbatasan dari penulis, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan laporan Implementasi Aksi Perubahan ini. JAKARTA, 5 AGUSTUS 2023 ANDI HARIAWAN, SSTP NIP. 198301102001121003 Page | i

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN PERPRES 16 TAHUN 2017 KEBIJAKAN KELAUTAN PERPRES 34 TAHUN 2022 INDONESIA POROS MARITIM DUNIA PAGE | 1

LATAR BELAKANG IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN Melihat potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki letak yang strategis serta sumber daya alam laut yang melimpah, maka Bapak Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengambil kebijakan memanfaatkan potensi kelautan Indonesia dengan bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai peta jalan dalam mewujudkan cita-cita Poros Maritim Dunia maka pada Februari 2017 diterbitkan kebijakan berupa Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). Perpres ini yang selanjutnya disebut KKI Jilid I dimana di dalam Perpres ini terdapat definisi resmi Poros Maritim Dunia. Sebagai keberlanjutan peta jalan, maka sebagaimana bunyi pertimbangan pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Untuk itu maka pada tanggal 22 Februari 2022 Presiden menyetujui dan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025, kebijakan ini selanjutnya disebut sebagai KKI Jilid II. Sebagaimana diatur pada pasal 4, Menteri Koordinator Bidang Pelaporan capaian Renaksi KKI oleh masing- Kemaritiman dan Investasi menyampaikan laporan masing K/L sebenarnya sudah terbantu dengan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 adanya aplikasi Sismonev 2.0 yang dikelola oleh (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sekretariat Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapatkan amanat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, namun berdasarkan laporan Sekretariat Kantor pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Staf Presiden yang disampaikan dalam rapat Indonesia. evaluasi verifikasi capaian target Renaksi KKI pada tanggal 14 Maret 2023 bahwa hanya 51,2% K/L yang menyampaikan penajaman laporan capaian renaksinya. PAGE | 2

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN ANALISA MASALAH Kondisi yang diharapkan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan renaksi KKI sangat penting untuk memastikan keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, pemerintah dapat mengetahui capaian outcome dari pelaksanaan kebijakan tersebut dan melihat apakah sudah mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Kondisi saat ini Alternatif solusi sebagai terobosan Dalam pelaksanaan monitoring dan Berdasarkan penetapan masalah prioritas dan evaluasi renaksi KKI sebenarnya sudah analisis penyebab serta pemilihan alternatif terbantu dengan adanya aplikasi solusi yang telah dilakukan, maka rancangan Sismonev 2.0 yang dikelola oleh aksi perubahan yang akan dilakukan adalah Sekretariat Kantor Staf Presiden, namun “Melakukan asistensi pada proses penyiapan berdasarkan laporan Sekretariat Kantor evidence pelaporan capaian renaksi KKI Staf Presiden yang disampaikan dalam sebelum pelaksanaan kegiatan input evidence rapat evaluasi verifikasi capaian target capaian dan kegiatan verifikasi dan validasi Renaksi KKI pada tanggal 14 Maret 2023 pelaporan dilaksanakan”. yang lalu bahwa masih terdapat K/L yang belum maksimal bahkan tidak melaporkan capaian renaksinya, hal tersebut tergambar pada slide paparan yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden Bapak Yan Adikusuma sebagaimana gambar di atas. Dari diagram di atas teridentifikasi bahwa terdapat 48.72% K/L yang tidak maksimal dalam pelaporan capaian rencana aksinya. Hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja monitoring dan evaluasi rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. PAGE | 3

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN KEBIJAKAN Tujuan Aksi Perubahan KELAUTAN INDONESIA Tujuan yang akan dicapai dari aksi perubahan ini adalah meningkatkan AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN kinerja monitoring dan evaluasi KINERJA PELAPORAN CAPAIAN capaian rencana aksi Kebijakan RENCANA AKSI KEBIJAKAN Kelautan Indonesia. Adapun secara KELAUTAN INDONESIA rinci tujuan dari aksi perubahan ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)Tujuan Jangka Pendek: a.Terlaksananya aksi perubahan; b.Sosialisasi terobosan pada proses tahapan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia; c.Evaluasi pelaksanaan asistensi sebagai terobosan pada tahapan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. 2)Tujuan Jangka Menengah: a.Melakukan revisi Peraturan Kemenko Marves Nomor 1 Tahun 2023; b.Menyusun SOP Monev sebagai turunan dari Permenko hasil revisi. 3)Tujuan Jangka Panjang: a.Evaluasi inovasi/terobosan; b.Pengembangan inovasi/terobosan. Manfaat Aksi Perubahan Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan aksi perubahan antara lain sebagai berikut: 1)Meningkatkan kinerja Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia; 2)Meningkatkan kualitas data capaian renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia; 3)Memudahkan K/L melakukan penyiapan evidence capaian renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Ruang Lingkup Dalam rangka peningkatan kinerja Monev KKI maka ruanglingkup aksi perubahan ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kebijakan Kelautan Indonesia yang di kawal oleh K/L penanggungjawab rencana aksi. PAGE | 4

AKSI PERUBAHAN TEROBOSAN/INOVASI SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH AKU TAK PERNAH BERPIKIR LAUTAN DAPAT MENGUBAH CARAKU MELIHAT HIDUP Inovasi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan pada rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia adalah dengan melakukan asistensi persiapan validasi pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan pada renaksi KKI sebelum pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan. Menyediakan asistensi persiapan validasi pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan pada rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia sebelum pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan merupakan inovasi yang baik untuk meningkatkan kinerja pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan validasi pelaporan, dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti verifikasi data, analisis data, serta verifikasi dan analisis dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Dengan melakukan validasi yang teliti dan cermat, maka dapat memastikan bahwa data yang dilaporkan akurat dan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya. Selain itu, dengan menyediakan asistensi persiapan validasi, maka dapat membantu pihak yang bertanggung jawab dalam membuat laporan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pelaporan yang dilakukan akan lebih terstruktur dan efektif. Inovasi ini akan membantu meningkatkan kinerja pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan pada rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. PAGE | 5

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN Milestone Milestone pada aksi perubahan sangat penting untuk mempermudah pengelolaan dan evaluasi perubahan yang sedang berlangsung. Milestone adalah titik pencapaian penting atau tonggak dalam proses perubahan yang membantu mengukur dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Berikut adalah beberapa alasan mengapa milestone sangat penting dalam aksi perubahan: 1.Milestone memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana perubahan telah terjadi dan apakah program perubahan berjalan sesuai rencana. 2.Dengan adanya milestone, anggota tim atau organisasi memiliki panduan yang jelas tentang apa yang harus dicapai dan kapan harus dicapai, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk tetap berkomitmen dan patuh pada rencana perubahan. 3.Memotivasi dan Memberdayakan: Milestone memberikan rasa pencapaian dan motivasi ketika suatu tahap berhasil dicapai. 4.IMilestone membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan lebih cepat sehingga dapat segera ditangani dan diatasi sebelum berdampak negatif pada keseluruhan proses perubahan. 5.Komunikasi dan Keterlibatan: Milestone adalah momen penting dalam perjalanan perubahan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan melibatkan semua pihak terkait. Dengan adanya milestone, kita dapat mempermudah pengelolaan, evaluasi, dan pengukuran keberhasilan dalam aksi perubahan. Ini membantu menciptakan perubahan yang terarah, efektif, dan berdampak positif pada organisasi atau proyek yang sedang dijalani. PAGE | 6

Implementasi Aksi Perubahan PKA Angk. II - 2023 Manajemen Risiko Design, Architecture, Branding PAGE | 7

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN P elaksanaan kegiatan aksi perubahan kinerja organisasi terdiri dari langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis sesuai kerangka pentahapan (milestones) pada rencana aksi yang terbagi menjadi tiga kerangka waktu yaitu pentahapan jangka pendek, pentahapan jangka menengah dan pentahapan jangka panjang. Ruang lingkup pelaksanaan aksi perubahan yang dilaporkan sebagai tugas akhir dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini adalah pada pentahapan jangka pendek. Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan kinerja organisasi jangka pendek selama 60 (enam puluh) hari kalender dapat terlaksana secara keseluruhan sesuai dengan rencana. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan (milestones) yang dilakukan sesuai dengan target waktu yang direncanakan dan memberikan output sesuai dengan bukti-bukti dukung (evidence) terlampir. Capaian kegiatan pelaksanaan aksi perubahan untuk perbaikan kinerja organisasi pada tahapan jangka pendek menyajikan pengalaman Reformer dalam memimpin aksi perubahan yang terbagi dalam 9 (sembilan) tahapan sebagai berikut: PAGE | 8

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF Konsultasi dengan mentor Rapat Koordinasi Internal Reformer melakukan konsultasi Sesuai dengan tahapan dalam proses dengan Mentor pada Hari Senin, 5 pembentukan Tim Efektif, pada tanggal 8 Juni 2023 bertempat di Ruang Kerja Juni 2023 telah dilaksanakan Rapat Asisten Deputi Hukum dan Koordinasi internal pembentukan Tim Perjanjian Maritim Deputi Bidang Efektif bertempat di Ruang Rapat Lantai 7 Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Utara Gedung Kemenko Marves. Pada rapat Energi. Pada konsultasi ini, Reformer ini, Bapak Plt. Sekretaris Deputi Bidang menyampaikan tahapan kegiatan Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang telah disusun secara detail selaku Mentor pada Aksi Perubahan ini dalam milestone aksi perubahan, berkenan membuka rapat dan memberikan termasuk manajemen risiko dan arahan. Reformer menjelaskan dan mitigasi risikonya. mengkonsolidasikan rancangan aksi perubahan yang telah diseminarkan kepada para Pejabat Fungsional Muda dan Pertama pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. PAGE | 9

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN SK TIM EFEKTIF 1. Penyusunan Draft SK Setelah melakukan rapat internal untuk mensinergikan sumberdaya yang ada sebagai penerapan dari peranan pemimpin dalam membangun budaya dalam organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung sinergitas dan partisipasi karyawan dalam menyelesaikan permasalahan dalam organisasi, maka sebagai tindaklanjutnya adalah melakukan penyusunan draft SK Tim Efektif. 2. Pengesahan Draft SK Draft SK Tim Efektif yang telah diterima oleh Biro Hukum kemudian dilakukan penelaahan dan koreksi. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang- undangan memberikan beberapa koreksi dan catatan terkait klausul di dalam Draft SK Tim, setelah dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan Unit Kerja Pemrakarsa selanjutnya Draft SK Tim disetujui menjadi Rancangan Keputusan Menteri Koordinator tentang Tim Efektif Peningkatan Kinerja Pelaporan Capaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang selanjutnya Rancangan Keputusan tersebut dikirimkan kepada Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selaku Unit Kerja pengusul melalui Nota Dinas Plh. Kepala Biro Hukum Nomor: ND.722/SESMENKO.02/HK.01.04/VII/2023 untuk dimohonkan PAGE SIX | JOURNEY PAGE | 10

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN Melakukan Koordinasi dengan K/L sebagai Koordinasi dengan Sekretariat Kantor Staf Presiden Penanggungjawab Kegiatan pada Renaksi KKI. sebagai Pengelola Aplikasi Sismonev 2.0. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) merupakan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Kebijakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan Kelautan Indonesia berkolaborasi dengan Sekretariat pemerintah daerah untuk melakukan Kantor Staf Presiden dengan memanfaatkan Aplikasi perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan Sismonev 2.0. untuk mempermudah dalam proses evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk pengumpulan data capaian Renaksi KKI. Hak akses mewujudkan Poros Maritim Dunia. Di dalam diberikan oleh Sekretaris Kantor Staf Presiden kepada Renaksi KKI 2021-2025 terdapat 388 kegiatan admin masing-masing K/L penanggung jawab yang dikawal oleh 40 Kementerian/Lembaga kegiatan yang akses penggunaannya hanya pada saat sebagai penanggungjawab pelaksanaan dan kegiatan pelaporan, dan kepada masing-masing tim capaian target dari setiap kegiatan. Sebagai pelaksana teknis pemantauan yang ada di koordianator tim nasional pemantauan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan evaluasi capaian maka perlu mengadakan Investasi. Koordinasi dengan Sekretariat Kantor Staf koordinasi dengan 40 Kementerian/Lembaga Presiden diperlukan guna mendapatkan dukungan penanggungjawab pelaksanaan Renaksi KKI terhadap implementasi aksi perubahan ini. Kunjungan tersebut. Kegiatan Rapat Koordinasi ini koordinasi dan konsultasi ini dilaksanakan pada dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2023 tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat bertempat di Hotel Santika Premiere Harapan Sekretariat Kantor Staf Presiden. Indah Bekasi. PAGE | 11

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN Bintek Pemantauan dan Evaluasi Renaksi KKI Bintek Pemantauan dan Evaluasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 bertempat di Episode Hotel Gading Serpong. Bapak Sekretaris Kemenko Marves berkenan memberikan arahan dan membuka pada kegiatan bintek ini melalui daring memanfaatkan aplikasi zoom meeting. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden hadir bersama Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden sebagai narasumber pada bintek pemantauan dan evaluasi ini. Bintek pemantauan dan evaluasi capaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan teknis dan penguatan kepada tim pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi. Bintek ini juga sebagai penguatan kolaborasi tim, karena forum ini dapat menjadi kesempatan bagi tim untuk bekerja bersama, berkolaborasi, dan saling belajar satu sama lain. Kolaborasi yang kuat akan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak positif terhadap keberhasilan dan efektivitas pelaporan capaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. PAGE | 12

IMPLEMENTASI | AKSI PERUBAHAN Asistensi Penyiapan Evidence Laporan Capaian Renaksi KKI. Sebagai implementasi dari terobosan pada rancangan aksi perubahan, maka pada tanggal 25 Juli 2023 dilaksanakan kegiatan asistensi persiapan monev capaian rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia di Hotel Ibis Style Bekasi. Sebagaimana telah disampaikan dalam matrik manajemen risiko, reformer telah memperkirakan kendala-kendala yang akan dihadapi. Sebagaimana disampaikan pada latar belakang bahwa Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia adalah rencana aksi yang dilaksanakan oleh lintas K/L. Sehingga tidak semua K/L dapat hadir pada saat kegiatan asistensi. Sebagai antisipasi maka K/L yang tidak hadir pada saat konsinyering dikunjungi ke setiap K/L oleh masing- masing Pokja yang mengkoordinasikan asistensi pemantauan melalui rapat daring. PAGE | 13

#12 PKA Angk. II - 2023 #12 EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTENSI Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan kegiatan tanggal 31 Juli 2023. Evaluasi bertujuan untuk melihat merupakan langkah penting dalam proses tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui perencanaan dan manajemen kegiatan, serta kajian terhadap manajemen dan output berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas, pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, efisiensi, dan dampak dari kegiatan tersebut. untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. PAGE | 14

Penyusunan petunjuk teknis sebagai peraturan MENYUSUN DAN turunan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2023 yang MENGUSULKAN DRAFT mengatur tentang pemantauan dan evaluasi Renaksi KKI serta penyesuaian Rencana Aksi KKI, bertujuan PETUNJUK TEKNIS sebagai panduan yang lebih detail dan berisi penjelasan lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan PEMANTAUAN kegiatan pemantauan Renaksi KKI. Aksi perubahan yang berupa kegiatan asistensi di PELAKSANAAN RENCANA dalam tahapan pemantauan capaian Rencana Aksi KKI sebagai terobosan di dalam meningkatkan kinerja AKSI KKI. pelaporan capaian Rencana Aksi KKI dijelaskan di dalam petunjuk teknis yang lebih rinci. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan potensi kesalahan interpretasi terhadap peraturan menteri Draft petunjuk teknis ini telah selesai dapat dikurangi. Hal ini membantu menghindari disusun dan diajukan sebagai usulan implementasi yang tidak tepat karena pemahaman kepada Biro Hukum Kementerian yang salah terhadap aturan yang berlaku. Petunjuk Koordinator Bidang Kemaritiman dan teknis juga membantu memberikan arahan praktis Investasi melalui Aplikasi SIPUU pada bagi para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tanggal 2 Agustus 2023 untuk peraturan menteri. mendapatkan verifikasi dan koreksi pengesahannya. Dokumen draft petunjuk teknis ini lebih detail dilampirkan pada lampiran laporan aksi perubahan ini. PAGE | 15

INDEKS IKU RENAKSI KKI KEPEMIMPINAN MARITIM Tugas Tambahan Penyusunan Indeks Kepemimpinan Maritim Latar Belakang MANUAL BOOK IKM a. Indeks Kepemimpinan Maritim adalah salah satu indikator outcome dalam mengukur program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian PANRB atas evaluasi SAKIP Tahun 2022 yang merekomendasikan agar Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenko Marves di level Eselon I dan II yang semula bersifat output (rekomendasi kebijakan) menjadi outcome maka menindaklanjuti rekomendasi tersebut telah disusun indikator kinerja baik dari level kementerian hingga Eselon II menjadi outcome. b. Berdasarkan evaluasi SAKIP tersebut menyatakan bahwa indeks Kepemimpinan Maritim yang telah disusun sebelumnya tidak memenuhi kaidah secara akademis dalam penyusunan indeks. Untuk itu maka diperlukan upaya perbaikan secara komprehensif dalam penyusunan Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim dengan melibatkan pakar, akademisi dan stakeholder terkait agar nilai yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. c. Pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Renaksi KKI 2021- 2025 yang didalamnya terdapat IKU Indeks Kepemimpinan Maritim dan Indeks Kedaulatan Maritim yang secepatnya harus diselesaikan mengingat IKU ini digunakan dalam mengukur capaian outcome Renaksi KKI yang akan dilaporkan kepada Presiden. PAGE | 16

HASIL \"Hidup ini tidak boleh PENYUSUNAN Sederhana. Hidup ini harus INDEKS Hebat, Kuat, Keras, dan KEPEMIMPINAN Bermanfaat. Yang sederhana MARITIM adalah Sikap. Tahap akhir penyusunan Indeks PAGE | 17 Kepemimpinan Maritim adalah penyusunan manual book, dengan tersusunya manual book indeks tersebut artinya Reformer berhasil menyelesaikan penyusunan Indeks Kepemimpinan Maritim sesuai dengan kaidah dan metode penyusunan indeks yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Rapat finalisasi manual book dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. Keberhasilan penyusunan indeks kepemimpinan maritim ini artinya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah menindaklanjuti dengan baik rekomendasi dari Kementerian PanRB. Hal ini ditandai dari hasil evaluasi SAKIP Unit Eselon I nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mengalami peningkatan sebesar 5 poin, yang pada Tahun 2022 nilai evaluasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 70,14 dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023 menjadi 75.45. Hasil evaluasi SAKIP ini telah dipaparkan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Rapat Pimpinan pada tanggal 20 Juli 2023.

Diseminasi dan Publikasi a) Strategi Komunikasi melalui Sosialisasi dan Launching kepada Penanggungjawab Pelaporan Capaian Renaksi KKI Kementerian/Lembaga dan stakeholder yang terlibat dalam implementasi Renaksi KKI. Strategi ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2023 bertempat di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah Bekasi. Launcing kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan verifikasi pelaporan. b) Strategi Komunikasi melalui Media Online Publikasi melalui media online sangat penting dilakukan kepada Penanggungjawab Pelaporan Capaian Renaksi KKI Kementerian/Lembaga dan stakeholder yang terlibat dalam implementasi Renaksi KKI. Publikasi lewat media online ini melalui web maritim.go.id dengan link akses sebagai berikut. https://maritim.go.id/detail/membangun- poros-maritim-dunia-indonesia-tingkatkan- kinerja-renaksi-kki diseminasi dan publikasi memiliki peran yang krusial dalam memperluas pengetahuan, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi pertukaran informasi antara individu, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan melakukan diseminasi dan publikasi yang baik, manfaat dan dampak dari penelitian, gagasan, atau inovasi dapat lebih maksimal dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat. PAGE | 18

Intro RENAKSI KKI Keberhasilan PAGE | 19 Mendapatkan Dukungan \"Jadilah manusia yang kuat untuk berjalan sendiri, Cukup pandai untuk tahu kapan kamu perlu bantuan dan cukup berani untuk meminta pertolongan. Dalam implementasi aksi perubahan Peningkatan Kinerja Pemantauan Capaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia ini, Reformer memperoleh dukungan yang positif dari stakeholder sebagai berikut. Bapak Jodi Mahardi (Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi). Bapak Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memberikan beberapa arahan dalam mengoptimalkan pemantaun Renaksi KKI sebagai berikut: Kualitas pemantauan Renaksi KKI agar ditingkatkan, Kementerian/Lembaga yang belum maksimal dalam melaporkan capaian rencana aksi agar lebih didorong dengan terobosan-terobosan yang bisa membantu K/L dalam pelaksanaan rencana aksi yang dikerjakan sekaligus pelaporannya; Mengingat periode kepemimpinan Presiden akan segera berakhir, maka Kemenko Marves harus mempersiapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diatur pada Perpres 34 Tahun 2022 dengan baik sehingga akan mudah mengkonversi output capaian Renaksi KKI menjadi outcome KKI yang akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Yan Adikusuma (Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden). Bapak Yan Adikusuma menyampaikan bahwa Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia adalah amanat Presiden yang ditetapkan dengan Perpres 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025. Meskipun sudah dipermudah pelaporannya dengan memanfaatkan Sismonev 2.0 akan tetapai pelaksanaan renaksi ini harus terus dikawal dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal. Aksi perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja pemantauan renaksi KKI ini patut didukung, karena melihat hasil evaluasi pelaksanaan renaksi tahun 2022 baru 50% Kementerian/Lembaga yang maksimal dalam melaksanakan rencana aksi KKI ini. Bapak Sugeng Santoso (Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim). Bapak Sugeng Santoso sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim adalah tim pakar dalam Tim Koordinasi Nasional Pemantuan Renaksi KKI. Beberapa arahan sebagai bentuk dukungan dalam implementasi aksi perubahan antara lain sebagai berikut: Implementasi Aksi Perubahan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja capaian pelaksanaan Renaksi KKI yang tentu akan berimplikasi terhadap meningkatnya outcome capaian terutama berkaitan dengan angka PDB Maritim; Dengan pemantauan yang baik dan asistensi secara berkala kepada setiap Kementerian Lembaga penanggungjawab Renaksi KKI maka Kemenko Marves sebagai koordinator dalam memantau dan mengevaluasi Renaksi KKI akan dapat memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor yang terkait dengan kemaritiman di setiap Kementerian/Lembaga.

PKA Angk II BPSDM Kemendagri Kesimpulan Implementasi Aksi Perubahan Special Report 01. Aksi perubahan ini merupakan terobosan dalam upaya meningkatkan kinerja pelaporan capaian Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Dari hasil pelaksanaan aksi perubahan pelaporan yang sebelumnya hanya 51,28% sesuai dengan data yang diperoleh dari Sekretariat Kantor Staf Presiden meningkat menjadi 85% ditunjukkan dari diagram di bawah ini: Pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia. Jika pelaporan tidak dilakukan dengan baik atau kurang optimal, maka akan sulit untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dan juga akan sulit untuk menentukan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja. PAGE | 20

Penyusunan Indeks 02. Kepemimpinan Maritim Reformer dapat menyelesaikan tugas tambahan pada saat implementasi aksi perubahan berupa penyusunan Indeks Kepemimpinan Maritim yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021- 2025, dengan selesainya IKU ini berimplikasi pada kenaikan nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves yang semula di Tahun 2022 dengan nilai 70,14 meningkat menjadi 75,45. PAGE | 21

CURRICULUM VITAE Andi Hariawan Wonogiri, 10 Januari 1983 Pendidikan: Pekerjaan: 1990-1995 SD Kaliancar, 2005-2011 Staf Badan Kepegawaian Wonogiri, Jawa Tengah Daerah Kab. Wonogiri 1995-1998 SMP N 1 Selogiri, 2011-2012 Kasi Tata Pemerintahan Wonogiri, Jawa Tengah Kecamatan Jatiroto Kab. Wonogiri 1998-2001 SMA N 1 Wonogiri, Prov. Jawa Tengah 2012-2019 Kasi Pemberdayaan Pemuda, DisporaPar 2001-2005 Sekolah Tinggi Kab. Wonogiri Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor 2019-2020 Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Wuryantoro, Kab. Wonogiri 2020- Kepala Bagian Program sekarang Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan PKA ANGK. II - 2023 Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia PAGE | 22