Buku Saku Kantor Pertanahan Kota Cimahi 2021

K RUPSI ZONA INTEGRITAS MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) ATMRA/ JBUP ND AK NO TMAOCDIEMRANH I Melayani, Profesional, Terpercaya

DASAR HUKUM UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik PERPRES No. 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka panjang tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 INPRES No. 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi PERMEN PAN & RB No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani PERMEN PAN & RB No. 10 Tahun 2019 Perubahan PERMEN PAN & RB No.52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 1 K RUPSI

PENGERTIAN Adalah predikat yang diberikan Predikat yang diberikan kepada Predikat yang diberikan kepada kepada instansi pemerintah yang suatu unit kerja yang memenuhi suatu unit kerja yang memenuhi Pimpinan dan Seluruh Anggotanya sebagian besar kriteria dalam sebagian besar kriteria dalam mempunyai komitmen untuk Manajemen Perubahan, Penataan Manajemen Perubahan, Penataan mewujudkanWBK/WBBM melalui Tatalaksana, Penataan Sistem Tatalaksana, Penataan Sistem Reformasi Birokrasi, Khususnya Manajemen SDM, Penguatan Manajemen SDM, Penguatan dalam hal pencegahan Korupsi dan Pengawasan, dan Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas Kinerja. Publik. Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( ZI ) ( WBK ) ( WBBM ) K RUPSI 2

TAHAPAN PEMBANGUNAN PENCANANGAN Z1 Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Pernyataan Komitmen telah siap membangun Zona Integritas PEMBANGUNAN Z1 Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT Manajemen Perubahan Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL Pendokumenan Evidance 6 area perubahan; Hasil penilaian oleh Tim Penilai Mandiri (TPI) TPI melaporkan Kepada pimpinan instansi REVIEW TIM PENILAI MANDIRI OLEH TPI MENPAN & RB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK/WBBM 3 K RUPSI

SYARAT MINIMAL WBK/WBBM INDIKATOR PENGUNGKIT (60) SYARAT MINIMAL UNIT KERJA MEMENUHI KATEGORI WBK DAN WBBM 1 2 4 SYARAT WBK WBBM 75 85 Manajemen Penataan Penguatan Nilai total 18 18 Perubahan Tatalaksana Akuntablilitas (Pengungkit dan Hasil) Minimal 13,5 13,5 3 Kinerja Nilai Komponen hasil Penataan Sistem “Terwujudnya Pemerintah yang Manajemen SDM Bersih dan Bebas KKN” minimal 5 Nilai Sub-Komponen “ Survey Penguatan Persepsi Anti Korupsi” minimal 6 Pengawasan Nilai Sub-Komponen Peningkatan “ Persentasi TLHP” Kualitas minimal Pelayanan Nilai Komponen Hasil Publik “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat” minimal 3,5 3,5 - 16 K RUPSI 4

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS MANAJEMEN PERUBAHAN 1 Penyusunan Tim Kerja Membentuk Tim Kerja untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM; Penentuan Anggota Tim selain Pemimpin dipilih melalui prosedur/ Mekanisme yang jelas. 2 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI telah disusun; Dokumen Rencana Kerja Telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Zona Integritas; Terdapat mekanisme /media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas. 3 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Membentuk Tim Kerja untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM; Penentuan Anggota Tim selain Pemimpin dipilih melalui prosedur/ Mekanisme yang jelas. 4 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Pemimpin berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Agen Perubahan telah ditetapkan; Budaya Kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 5 K RUPSI

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS PENATAAN TATA LAKSANA 6 1 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi; Prosedur operasional tetap telah ditetapkan; dan Prosedur operasional tetap telah di evaluasi. 2 E-Office Sistem pengukuran berbasis sistem informasi; Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. 3 Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan tentang keterbukaan informasi public telah diterapkan; dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. K RUPSI

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai dengan Kebutuhan Organisasi Membuat rencana Kebutuhan Pegawai di unit kerja dalam hal rasio dengan beban kerja dan Kualifikasi pendidikan. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerja; Menerapkan monitoring dan evakuasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di Unit. 2 Internal Pola Mutasi Internal Menerapkan kebijakan pola mutasi Internal; Monitoring dan Evaluasi pola mutasi Internal. 3 Pembangunan Pegawai Berbasis Kompetensi Upaya pengembangan kompetensi; Terdapat Kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan Kompetensi lainnya. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerja. 4 Penetapan Kinerja Individu Memiliki penilaian kinerja Individu yang terkait dengan kinerja organisasi; Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; Hasil penilaian kinerja Individu telah diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan 5 Penetapan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai Penerapan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku telah diimplementasikan 6 Sistem Informasi Kepegawaian Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. 7 K RUPSI

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS PENGUATAN AKUNTABILITAS 1 Keterlibatan Pimpinan Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala. 2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan; Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; Indikator kinerja telah memiliki kriteria specifik, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. K RUPSI 8

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS PENGUATAN PENGAWASAN. 1 Pengendalian Gratifikasi Unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan Unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi 2 Penerapan Sistem Pengawasan Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian; Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja; Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan Unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait. 3 Pengaduan Masyarakat Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; Unit kerja telah melaksanakan lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. 4 Whistle Blowing System Unit kerja telah menerapkan Whistle Blowing System; Unit kerja melakukan evaluasi atas penerapan WBS; Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System. 5 Penanganan Benturan Kepentingan Unit kerja telah mengindentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; Unit kerja telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan; Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan; Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. 9 K RUPSI

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS Pencanangan Internal Tahun 2018 Zona Integritas telah dilaksanakan di kantor Pertanahan Kota Cimahi yang diawali dengan Pencanangan ZI dan saat ini telah dilakukan pembangunan ZI pada 6 Area perubahan. Pencanangan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2018 oleh Kepala Kantor dan seluruh Jajaran Staff Kantor Pertanahan Kota Cimahi Nilai Hasil Pelaksanaan 55,89% Nilai hasil survei IKM 88,77 Nilai Komponen Pengungkit (Sangat baik) Nilai Survei Eksternal 13,69 Presentase Penyelesaian tindak 5,00 - Persepsi Korupsi 18,54 lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan - Persepsi Kualitas layanan publik (LHP) (100%) K RUPSI 10

ZONA INTEGRITAS Cimahi, 18 Maret 2021 Verifikasi Lapang Tim Penilai Nasional Kemenpan RB 11 di Kantor Pertanahan Kota Cimahi K RUPSI

PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kota Cimahi 12

PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS KUNJUNGAN OMBUDSMAN PERWAKILAN JAWA BARAT DAN SABER PUNGLI PROVINSI JAWA BARAT KE KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI 13 K RUPSI

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS 26 Maret 2021 Kantor Pertanahan 14 Kota Cimahi melakukan Studi Banding ke Kantor Pertanahan Kota Cirrebon K RUPSI

INDIKATOR ZONA INTEGRITAS Agen Perubahan Peran Aktif Agen Perubahan sebagai MODERATOR, KATALISATOR untuk memperlancar proses perubahan, khususnya menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan menjalin hubungan baik dengan pihak di luar unit kerja dan di dalam unit kerja dalam melaksanakan proses perubahan. Pengarahan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi kepada seluruh sta dan jajaran 15 Pengarahan Kasi Sub Bagian Tata Usaha Pertanahan Kota Cimahi kepada seluruh Jajaran PPNPN K RUPSI

6 AREA PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZI Kantah Kota Cimahi bersinergi dengan Kejari Kota Cimahi, DANLANUD HUSEIN SASTRANEGARA, BPS Kota Cimahi, Pemkot Cimahi Penyematan PIN ZI Rapat Koordinasi dengan 16 BPKAD Cimahi membahas Aset Pemkot Cimahi Rapat Koordinasi dengan PT. PLN (Persero) K RUPSI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK LOKET LAYANAN PARKIR MOTOR PEMOHON TANGGA KHUSUS DISABILITAS BATAS AREA PUBLIK JALUR EVAKUASI KURSI TUNGGU PEMOHON FOTO KOPI KANTIN BEBJA KURSI TUNGGU PEMOHON BROSUR LAYANAN KURSI PRIORITAS MASJID AS SALAM 17 K RUPSI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TOILET KHUSU DISABILITAS KURSI RODA PARKIR DISABILITAS RAK INTEGRITAS KOTAK SARAN RAK BACA MESIN ANTRIAN ANTRIAN ONLINE INOVASI INOVASI RUANG LAKTASI PAYUNG PEMOHON BEBJA MINANTU SELEB K RUPSI 18

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK HANDSANITIZER HIMBAUAN 5 M PENYEMPROTAN TEPT CUCI TANGAN Pelayanan Pada Masa Pandemi OTOMATIS DISINFEKTAN PEMOHON 1 Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala. 2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan; Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; Indikator kinerja telah memiliki kriteria specifik, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART); Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu; Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. KACA PEMBATAS LOKET PEMBERITAHUAN PENGECEKAN SUHU DAN PEMOHON SWAB/RAPID ANTIGEN 19 K RUPSI

PENATAAN TATALAKSANA Inovasi MINANTU SELEB merupakan inovasi local dengan proses layanan lebih cepat dari SOP Utama (PERKABAN 1/2010) yang diperuntukan bagi pemohon tanpa kuasa yang meliputi : -Roya -Peralihan Hak -SKPT dan -Peningkatan Hak Untuk Rumah Tinggal Setiap berkas layanan MINANTU SELEB yang diterima diloket pelayanan, dicap khusus MINANTU SELEB dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 8 jam kerja VISI & MISI NILAI - NILAI Aplikasi Pengelola Pengaduan Kantor KEMENTERIAN Pertanahan Kota Cimahi berbasis online yang mudah diakses oleh seluruh pengguna layanan dengan mengunduh di Playstore 20 secara gratis (Proses Cepat, Respon Cepat) K RUPSI

PENATAAN TATALAKSANA INFORMASI AUDIO VISUAL APLIKASI SENTUH TANAHKU SECARA DESKTOP TARIF PNBP & SIMULASI SERTA SYARAT PERMOHONAN LOREM IPEE-SOUFMFICE E-OFFICE 21 K RUPSI

ALUR PELAYANAN PERMOHONAN ALUR PELAYANAN PERALIHAN HAK DAN ROYA ALUR PENGEBONAN BUKU TANAH KE ARSIP ALUR LAYANAN PENGADUAN ATR/BPN KOTA CIMAHI ALUR BERKAS LAYANAN ONLINE K RUPSI 22

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DUTA LAYANAN KANTOR PEMBERIAN REWARD UNTUK ASN, PPNPN PERTANAHAN KOTA CIMAHI SATPAM YANG KINERJANYA BAIK INTERNALISASI ZI OLEH OMBUDSMAN RI & SABER PUNGLI PEMBERIAN REWARD UNTUK ASN, PPNPN PIAGAM PENGHARGAAN DALAM PIAGAM PENGHARGAAN KINERJA SATPAM YANG KINERJANYA BAIK PENSERTIFIKATAN BMN ANGGARAN TERBAIK WIL BPN PROV JAWA BARAT TAHUN 2020 LANUD HUSEIN SASTRANEGARA 23 K RUPSI

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM MEMBANGUN KEBERSAMAAN MELALUI KEGIATAN PELATIHAN DAN DIKLAT SISTEM INFORMASI OLAHRAGA BERSAMA KEPEGAWAIAN PIAGAM PENGHARGAAN SERTIFIKAT WEBINAR PELATIHAN PELATIHAN SKMPP ZONA INTEGRITAS TRANSFORMASI DIGITAL EDARAN DISIPLIN PEGAWAI 2021, K RUPSI 24 POLA MUTASI INTERNAL DAN PUNISHMENT

PENGUATAN AKUNTABILITAS 1. Deklarasi 2 Kelurahan lengkap, yaitu Baros dan Karangmekar guna menunjang kota lengkap sehingga dapat mempercepat pelayanan mempermudah transformasi digital, peningkatan kualitas data pertanahan, dan mengurangi sengketa konflik pertanahan. 2. Laporan LHKPN & LHKASN Pegawai Kantor Pertanahan Kota Cimahi : - Tingkat kepatuhan Pelaporan e- LHKPN 100% - Tingkat kepatuhan Pelaporan e- LHKASN 100% 3. Penilaian Kinerja Smart DJA Kantor Pertanahan Kota Cimahi 2020 dengan nilai 96,84 4. Capaian Data Validasi Pegawai 100 % berdasarkan Aplikasi SIMPEG. 5. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 Kota Cimahi mendapat Predikat A dengan kategori sangat baik, nilai 80,78 6. Piagam Penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik Wil BPN Prov Jawa Barat Tahun 2020 6. Penyelesaian TL LHP BPK RI maupun Irjen semua telah ditindaklanjuti (TLS). 7. Penghargaan dari KPKNL untuk sertipikasi Aset BMN (Barang Milik Negara). 8. Penghargaan dari Lanud Husein Sastranegara untuk sertifikasi asset BMN. 9. Sertifikasi Aset Pemerintah Kota Cimahi yang sudah diserahkan sebanyak 7 sertipikat. Hasil Evaluasi Laporan Keuangan Tahun 2020 Audited di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat nilai yang diperoleh yaitu 82.00 dengan predikat A- 25 K RUPSI

PENGUATAN PENGAWASAN PENYEMATAN SIMBOLIS ROMPI LAPANGAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI BAGI PETUGAS LAPANGAN. PENYEMATAN SIMBOLIS TANDA KOORDINATOR OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI K RUPSI 26

PENGUATAN PENGAWASAN PENYEMATAN SIMBOLIS PIN ZI OLEH KEPALA MONITORING KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI PETUGAS LAPANGAN FACE ACCESS DOOR VIA GROUP WHATSAPP PETUGAS KEAMANAN BJB PAYMENT POINT 27 K RUPSI

PENGUATAN PENGAWASAN PEDOMAN EDARAN PENANGANAN DILARANG MENJADI CALO BENTURAN KEPENTINGAN BANNER DILARANG MENJADI CALO PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN FLOW CHART LAYANAN INFORMASI/ CCTV PENGADUAN KANTAH KOTA CIMAHI 28 K RUPSI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Pela�han Layanan Prima SURVEY MANAGEMENT SYSTEM INOVASI PELAYANAN AGUSTUS 2021 K RUPSI 29

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PENYERAHAN KOMPENSASI BAGI SERTIPIKAT WAKAF PEMOHON PENYERAHAN BERKOORDINASI DENGAN SERTIPIKAT BPS KOTA CIMAHI KEJAGUNG KOTA CIMAHI BERKOORDINASI PENYERAHAN SERTIPIKAT DENGAN BJB KOTA TNI AU CIMAHI 30 K RUPSI

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBELUM SESUDAH SEBELUM SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SESUDAH 31 Termasuk perubahan - Ruang Mediasi - Area Parkir Roda 2 sudah terpisah antara area publik dan area kerja. K RUPSI

MEDIA SOSIAL Akses Informasi Pelayanan Pertanahan dan Pembangunan Zona Integritas untuk keterbukaan informasi publik 081316550072 Kantahcimahi Kantahkotcimahi social Kantahkotacimahi media Kantahkotacimahi K RUPSI 32

K RUPSI ATMRA/ JBUP ND AK NO TMAOCDIEMRANH I Melayani, Profesional, Terpercaya