7 November_PPSDM.

ppsdm.atrbpn.go.id @ppsdm.atrbpn ppsdmkementrianATR/BPN ppsdm_ATRBPN PPSDMATRBPN

QUOTES OF THE DAY “Seseorang harus cukup berani mengakui kesalahan, cukup pintar untuk mengambil pelajaran dari kesalahan, dan cukup tangguh untuk bisa mengoreksi kesalahan.” -John C. Maxwell-

RAPOR REALISASI PPSDM BAGIAN/BIDANG PAGU REALISASI % PAGU % Termasuk Blokir di Luar Blokir BAGIAN UMUM 11.281.171.000 7.139.360.537 63,29% 10.829.899.000 65,92% BIDANG PENKOM 6.685.096.000 3.745.086.166 56,02% 5.371.251.000 69,72% BIDANG BANGKOM 35.149.749.000 16.433.154.700 46,75% 31.571.251.000 52,05% PPSDM 53.116.016.000 27.317.601.403 51,43% 48.722.304.000 57,18%

RENCANA REALISASI. RENCANA PENARIKAN NOVEMBER RENCANA PENARIKAN DESEMBER PPSDM PPSDM Bidang Bangkom Bidang Bangkom Bidang Penkom Bidang Penkom Bagian Umum Bagian Umum Rencana Pencairan Week 45 (s.d 13 November 2022) Bidang/Bagian Rencana Pencairan KLIK DETAIL RPKA PPSDM Bagian UMUM 164.294.400 Bidang PENKOM 640.575.700 Bidang BANGKOM 6.465.343.994

Kegiatan sudah berjalan dan dokumen pencairan sudah siap Bidang/Bagian Uraian Nilai Ket PIC Waiting List Bagian Umum Sedang dalam proses Surat Keputusan (SK) Bidang Penkom Pengesahan Sekjen Uang Harian dan Transport Fullboard PAK penyusunan kelengkapan Honorarium Narasumber Fullboard PAK dokumen pencairan Keuangan 5.400.000sudah siap dicairkan Uang Harian dan Transport Fullday Instrumen 10.014.970sudah siap dicairkan Honorarium Narasumber Fullday Instrumen 3.600.000 SK Workshop Penysunan Draf Kerangka Unjuk Uang Harian dan Transport Fullboard KUK Belum ada SK Kegiatan dan Penkom Kerja Indikator Perilaku Standar Kompetensi Sedang dalam proses Manajerial dan Sosial Kultural Di Lingkungan Honorarium Narasumber Fullboard KUK Penyusunan kelengkapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Bidang Bangkom dokumen pencairan Pertanahan Nasional Panitia Pelatihan CPNS Gel IV Honor Pengajar Latsar CPNS klasikal 15.900.000sudah siap dicairkan Keuangan SK Perubahan LATSAR CPNS Gelombang III Gelombang 2 Golongan III Angkatan XVII s.d Angkatan XXIV Honor Pengajar Latsar CPNS klasikal Belum ada Kartu Kendali Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 dengan Gelombang 3 Metode Blended Learning Honor Pengajar Latsar CPNS klasikal Belum ada kartu kendali Bangkom (8 SK Kegiatan) Gelombang 4 Belum ada SK Kegiatan Honor Pengajar Latsar CPNS klasikal Belum ada kartu kendali Gelombang 5 Belum ada SK Kegiatan Honor Pengajar Latsar CPNS distance Belum ada Kartu Kendali learning Gelombang 6 Belum ada SK Kegiatan Eviden Belum Lengkap Honor Pengajar Latsar CPNS distance learning Gelombang 7 Belum ada Kartu Kendali Belum ada SK Kegiatan Honor Pengajar Latsar CPNS distance learning Gelombang 8 Belum ada Kartu Kendali Belum ada SK Kegiatan Jumlah Belum ada Kartu Kendali Belum ada SK Kegiatan Eviden Belum Lengkap 34.914.970

( ❖ Profil Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sesuai Kamus dan Standar Kompetensi dalam PermenPAN-RB No. 38 Tahun 2017 ❖ Pendataan PNS Memiliki Profil Kompetensi berdasarkan NIP PNS Aktif dari hasil Penilaian Kompetensi dengan Tujuan Pemetaan Dalam Jabatan dan Pengisian Jabatan, Tahun Penilaian 2020 s.d. September 2022 ❖ Disinkronisasi dengan NIP aktif sesuai database SIMPEG tanggal 9 September 2022

PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI (S.D. SEPTEMBER 2022) REKAPITULASI PNS MEMILIKI PROFIL KOMPETENSI (S.D. SEPTEMBER 2022) PUSAT/PROVINSI (1) KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI 2020 TAHUN 2022 JUMLAH PUSAT/PROVINSI – BELUM MEMILIKI JUMLAH 8 2021 - LEVEL JABATAN SAAT INI MEMILIKI PROFIL PNS Pemetaan Dalam Jabatan (JPT Pratama) 8 Pemetaan Dalam Jabatan (JA Administrator dan JF yang Setara) 46 - 97 541 KANTOR PUSAT PROFIL KOMPETENSI 1422 Pemetaan Dalam Jabatan (JA Pengawas dan JF yang Setara) 1945 398 308 2935 1.1-JPT Madya KOMPETENSI 12 Pemetaan Dalam Jabatan (JA Pelaksana dan JF yang Setara) 682 2120 5995 1.2-JPT Pratama 924 47 Pengisian JPT Madya (diselenggarakan Biro Orpeg) - 3875 2.1-JA Administrator 498 5 Pengisian JPT Pratama (diselenggarakan Biro Orpeg) - - 22 2.2-JA Pengawas 7 126 GRAND TOTAL 114 22 - 181 2.3-JA Pelaksana 29 152 67 9682 3.1-JF Ahli Utama 18 113 624 3.2-JF Ahli Madya 13 152 REKAPITULASI PNS MEMILIKI PROFIL KOMPETENSI (S.D. SEPTEMBER 2022) 3.3-JF Ahli Muda 304 7 3.4-JF Ahli Pertama 320 47 LEVEL JABATAN SAAT INI BELUM MEMILIKI MEMILIKI JUMLAH PNS 4.1-JF Penyelia 7 28 242 (Bukan Level Jabatan Saat PROFIL KOMPETENSI PROFIL KOMPETENSI 4.2-JF Mahir 224 79 12 4.3-JF Terampil 19 13 Penilaian) 7 5 79 4.4-JF Pelaksana Lanjutan 18 46 1.1-JPT Madya 34 45 768 4.5-JF Pelaksana 33 13 3 1.2-JPT Pratama 128 640 2747 ACEH 50 2.1-Administrator 272 2475 9594 1.2-JPT Pratama 50 3 2.2-Pengawas 7486 2108 2.1-JA Administrator 7 2.3-Pelaksana 7 2.2-JA Pengawas 13 7 13 3.1-JF Ahli Utama 7 32 57 2.3-JA Pelaksana 307 531 3.2-JF Ahli Madya 25 498 569 3.3-JF Ahli Muda 224 3.3-JF Ahli Muda 71 3515 4441 3.4-JF Ahli Pertama 10 1 1 3.4-JF Ahli Pertama 926 59 4.2-JF Mahir 17 26 4.1-JF Penyelia 24 35 85 4.3-JF Terampil 239 16 84 4.2-JF Mahir 42 43 542 4.6-JF Pelaksana Pemula 67 269 4.3-JF Terampil 542 40 BALI 2 30 4.4-JF Pelaksana Lanjutan 20 20 36 2.1-JA Administrator 12 8 4.5-JF Pelaksana 36 205 2.2-JA Pengawas 6 116 4.6-JF Pelaksana Pemula 205 2.3-JA Pelaksana 1 104 3.3-JF Ahli Muda 7 1 3.4-JF Ahli Pertama 19 299 7 4.2-JF Mahir 262 13 19 4.3-JF Terampil 2 56 561 4.5-JF Pelaksana 2 15 4.6-JF Pelaksana Pemula 210 103 58 BANTEN 7 313 1.2-JPT Pratama 3 7 2.1-JA Administrator 2 114 117 2.2-JA Pengawas 35 6 8 2.3-JA Pelaksana 3 35 3.3-JF Ahli Muda 5 213 3 3.4-JF Ahli Pertama 140 1 5 4.2-JF Mahir 9 353 4.3-JF Terampil 3 1 BENGKULU 3 42 12 1.2-JPT Pratama 128 69 45 2.1-JA Administrator 197 2.2-JA Pengawas 3 3 3 2.3-JA Pelaksana 1 87 90 3.3-JF Ahli Muda 2 3 3.4-JF Ahli Pertama 180 2 2 4.2-JF Mahir 1 323 4.3-JF Terampil 1 143 1 4.6-JF Pelaksana Pemula 20 16 86 15 62 3 42 100 34 14 7 101 26 4 1 9 67 26 9 1

REKAPITULASI PNS MEMILIKI PROFIL KOMPETENSI (S.D. SEPTEMBER 2022) PUSAT/PROVINSI (2) PUSAT/PROVINSI – BELUM MEMILIKI JUMLAH PUSAT/PROVINSI – BELUM MEMILIKI JUMLAH PUSAT/PROVINSI – BELUM MEMILIKI JUMLAH LEVEL JABATAN SAAT INI MEMILIKI PROFIL PNS LEVEL JABATAN SAAT INI MEMILIKI PROFIL PNS LEVEL JABATAN SAAT INI MEMILIKI PROFIL PNS D.I. YOGYAKARTA PROFIL KOMPETENSI 449 JAWA TENGAH PROFIL KOMPETENSI 1967 KALIMANTAN TIMUR PROFIL KOMPETENSI 461 1.2-JPT Pratama KOMPETENSI 1 1.2-JPT Pratama KOMPETENSI 1 1.2-JPT Pratama KOMPETENSI 1 2.1-JA Administrator 292 11 2.1-JA Administrator 997 2.1-JA Administrator 178 19 2.2-JA Pengawas 157 1 30 2.2-JA Pengawas 970 39 2.2-JA Pengawas 283 72 2.3-JA Pelaksana 10 2.3-JA Pelaksana 1 35 213 2.3-JA Pelaksana 1 15 3.2-JF Ahli Madya 1 30 291 3.2-JF Ahli Madya 4 199 1189 3.3-JF Ahli Muda 4 71 202 3.3-JF Ahli Muda 6 3.3-JF Ahli Muda 14 361 3.4-JF Ahli Pertama 1 14 10 3.4-JF Ahli Pertama 125 166 27 3.4-JF Ahli Pertama 2 4.3-JF Terampil 10 4.1-JF Penyelia 3 3 60 4.1-JF Penyelia 828 1 27 4.6-JF Pelaksana Pemula 188 68 117 4.2-JF Mahir 3 24 5 4.2-JF Mahir 1 25 400 26 4.3-JF Terampil 6 54 3 4.3-JF Terampil 2 363 24 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 49 100 14 4.4-JF Pelaksana Lanjutan 3 2 7 4.4-JF Pelaksana Lanjutan 37 24 26 4.5-JF Pelaksana 2 1 5 4.5-JF Pelaksana 17 7 32 1.2-JPT Pratama 14 1 252 DKI JAKARTA 7 3 4.6-JF Pelaksana Pemula 19 5 14 2.1-JA Administrator 12 1.2-JPT Pratama 4 1 JAWA TIMUR 32 2.2-JA Pengawas 152 29 1 2.1-JA Administrator 3 472 1.2-JPT Pratama 13 1 1 2.3-JA Pelaksana 6 13 2.2-JA Pengawas 258 1 2.1-JA Administrator 1 1 3.3-JF Ahli Muda 1 4 45 2.3-JA Pelaksana 214 11 2.2-JA Pengawas 1 787 1693 3.4-JF Ahli Pertama 16 48 120 3.3-JF Ahli Muda 1 10 36 2.3-JA Pelaksana 1 1 4.3-JF Terampil 114 3.4-JF Ahli Pertama 1 33 3.3-JF Ahli Muda 906 43 4.6-JF Pelaksana Pemula 104 8 4.1-JF Penyelia 3 146 323 3.4-JF Ahli Pertama 37 233 KEPULAUAN RIAU 4 49 4.2-JF Mahir 4 5 4.2-JF Mahir 6 221 909 1.2-JPT Pratama 1 11 13 4.3-JF Terampil 177 62 66 4.3-JF Terampil 12 146 9 2.1-JA Administrator 13 25 GORONTALO 1 1 1 4.4-JF Pelaksana Lanjutan 763 465 2.2-JA Pengawas 3 9 3 1.2-JPT Pratama 4 2 3 KALIMANTAN BARAT 1 8 10 2.3-JA Pelaksana 165 5 269 2.1-JA Administrator 26 1.2-JPT Pratama 92 373 22 3.3-JF Ahli Muda 1 54 2.2-JA Pengawas 1 101 2.1-JA Administrator 9 1 3.4-JF Ahli Pertama 2 1 2.3-JA Pelaksana 26 1 208 2.2-JA Pengawas 22 1 533 4.3-JF Terampil 6 293 13 3.3-JF Ahli Muda 107 7 1 2.3-JA Pelaksana 1 1 4.6-JF Pelaksana Pemula 113 1 31 3.4-JF Ahli Pertama 39 9 3.3-JF Ahli Muda 326 207 20 LAMPUNG 2 13 122 4.3-JF Terampil 2 5 39 3.4-JF Ahli Pertama 1 81 1.2-JPT Pratama 23 90 4.6-JF Pelaksana Pemula 4 77 4.3-JF Terampil 2 18 226 2.1-JA Administrator 9 36 7 JAMBI 72 45 4 4.6-JF Pelaksana Pemula 19 62 9 2.2-JA Pengawas 9 10 77 1.2-JPT Pratama 70 KALIMANTAN SELATAN 198 28 145 2.3-JA Pelaksana 261 2.1-JA Administrator 25 201 2 1.2-JPT Pratama 3 6 37 3.3-JF Ahli Muda 143 9 2.2-JA Pengawas 2 6 2.1-JA Administrator 52 93 14 3.4-JF Ahli Pertama 6 9 2.3-JA Pelaksana 6 12 2.2-JA Pengawas 37 487 4.2-JF Mahir 1 100 554 3.3-JF Ahli Muda 221 52 422 2.3-JA Pelaksana 14 219 1 4.3-JF Terampil 227 1 1 3.4-JF Ahli Pertama 1 16 1 3.3-JF Ahli Muda 268 1 17 4.6-JF Pelaksana Pemula 2 7 19 4.3-JF Terampil 3 9 15 3.4-JF Ahli Pertama 83 MALUKU 11 40 91 4.6-JF Pelaksana Pemula 17 112 69 4.2-JF Mahir 4 13 179 1.2-JPT Pratama 1 20 263 JAWA BARAT 152 4.3-JF Terampil 2 81 12 2.1-JA Administrator 8 9 12 1.2-JPT Pratama 2 766 168 4.6-JF Pelaksana Pemula 169 10 152 2.2-JA Pengawas 5 23 154 2.1-JA Administrator 16 1 11 KALIMANTAN TENGAH 1 11 2 2.3-JA Pelaksana 109 1 2.2-JA Pengawas 16 28 1.2-JPT Pratama 49 103 30 3.3-JF Ahli Muda 82 8 2.3-JA Pelaksana 14 128 2.1-JA Administrator 2 11 3.4-JF Ahli Pertama 7 1 5 3.2-JF Ahli Madya 643 163 16 2.2-JA Pengawas 30 187 438 4.3-JF Terampil 3 12 209 3.3-JF Ahli Muda 270 14 2.3-JA Pelaksana 11 1 4.6-JF Pelaksana Pemula 82 35 1 3.4-JF Ahli Pertama 5 3.3-JF Ahli Muda 251 20 22 MALUKU UTARA 2 8 14 4.1-JF Penyelia 6 13 1409 3.4-JF Ahli Pertama 1 69 81 1.2-JPT Pratama 9 3 43 4.2-JF Mahir 551 258 1 4.3-JF Terampil 2 152 2.1-JA Administrator 3 23 102 4.3-JF Terampil 2 33 4.4-JF Pelaksana Lanjutan 12 6 9 2.2-JA Pengawas 3 11 4.4-JF Pelaksana Lanjutan 3 12 4.6-JF Pelaksana Pemula 146 7 136 2.3-JA Pelaksana 104 32 4.5-JF Pelaksana 39 12 169 2 84 26 3.3-JF Ahli Muda 3 4.6-JF Pelaksana Pemula 4 821 52 1 3.4-JF Ahli Pertama 3 3 1 9 26 1 10 4.3-JF Terampil 1 186 13 2 72 1 2 16 10 15 16 297 27 36 1 16 1 80 13 3 13 50 11 1 16 1

REKAPITULASI PNS MEMILIKI PROFIL KOMPETENSI (S.D. SEPTEMBER 2022) PUSAT/PROVINSI (3) PUSAT/PROVINSI – BELUM MEMILIKI JUMLAH PUSAT/PROVINSI – BELUM MEMILIKI JUMLAH PUSAT/PROVINSI – BELUM MEMILIKI JUMLAH LEVEL JABATAN SAAT INI MEMILIKI PROFIL PNS LEVEL JABATAN SAAT INI MEMILIKI PROFIL PNS LEVEL JABATAN SAAT INI MEMILIKI PROFIL PNS NUSA TENGGARA BARAT PROFIL KOMPETENSI 387 SULAWESI SELATAN PROFIL KOMPETENSI 843 SUMATERA SELATAN PROFIL KOMPETENSI 504 1.2-JPT Pratama KOMPETENSI 1 1.2-JPT Pratama KOMPETENSI 1 1.2-JPT Pratama KOMPETENSI 1 2.1-JA Administrator 208 15 2.1-JA Administrator 407 29 2.1-JA Administrator 251 22 2.2-JA Pengawas 179 60 2.2-JA Pengawas 436 2.2-JA Pengawas 253 1 95 2.3-JA Pelaksana 1 13 2.3-JA Pelaksana 1 24 141 2.3-JA Pelaksana 3.3-JF Ahli Muda 2 60 190 3.3-JF Ahli Muda 5 133 327 3.3-JF Ahli Muda 25 22 217 3.4-JF Ahli Pertama 40 9 3.4-JF Ahli Pertama 8 3.4-JF Ahli Pertama 185 70 11 4.3-JF Terampil 150 98 4.2-JF Mahir 44 14 4.2-JF Mahir 32 NUSA TENGGARA TIMUR 9 14 4.3-JF Terampil 283 12 266 4.3-JF Terampil 7 4 134 1.2-JPT Pratama 12 86 4.6-JF Pelaksana Pemula 2 194 4.6-JF Pelaksana Pemula 14 120 2 2.1-JA Administrator 14 553 SULAWESI TENGAH 1 SUMATERA UTARA 2 20 2.2-JA Pengawas 349 204 1 1.2-JPT Pratama 72 138 34 1.2-JPT Pratama 20 2 2.3-JA Pelaksana 1 24 2.1-JA Administrator 1 1 30 2.1-JA Administrator 2 396 3.3-JF Ahli Muda 3 21 90 2.2-JA Pengawas 275 2.2-JA Pengawas 948 3.4-JF Ahli Pertama 2 88 2.3-JA Pelaksana 34 15 1 2.3-JA Pelaksana 552 21 1 4.2-JF Mahir 297 23 320 3.3-JF Ahli Muda 30 46 16 3.3-JF Ahli Muda 1 89 30 4.3-JF Terampil 1 10 11 3.4-JF Ahli Pertama 137 11 51 3.4-JF Ahli Pertama 9 90 4.6-JF Pelaksana Pemula 14 62 76 4.3-JF Terampil 128 4.2-JF Mahir 44 133 PAPUA 1 1 4.6-JF Pelaksana Pemula 1 8 8 4.3-JF Terampil 7 514 1.2-JPT Pratama 23 141 23 SULAWESI TENGGARA 5 57 64 4.6-JF Pelaksana Pemula 424 182 2.1-JA Administrator 7 7 1.2-JPT Pratama 117 3 5 12 2.2-JA Pengawas 182 16 2.1-JA Administrator 218 4 GRAND TOTAL 7 205 2.3-JA Pelaksana 1 65 323 2.2-JA Pengawas 7 1 463 23 3.3-JF Ahli Muda 1 1 2.3-JA Pelaksana 3 1 PERSENTASE 9416 7 3.4-JF Ahli Pertama 6 3 17 3.3-JF Ahli Muda 4 18 20 31 31 4.3-JF Terampil 117 9 71 3.4-JF Ahli Pertama 245 66 71 15 48,94 % 15 PAPUA BARAT 1 48 4.3-JF Terampil 23 248 1.2-JPT Pratama 55 120 4.6-JF Pelaksana Pemula 2 5 9825 19241 2.1-JA Administrator 1 85 10 SULAWESI UTARA 5 5 115 2.2-JA Pengawas 119 1.2-JPT Pratama 225 105 1 51,06 % 2.3-JA Pelaksana 1 13 103 2.1-JA Administrator 2 3.3-JF Ahli Muda 3 32 1 2.2-JA Pengawas 10 131 346 3.4-JF Ahli Pertama 10 2.3-JA Pelaksana 1 1 1 4.3-JF Terampil 86 204 3.3-JF Ahli Muda 2 18 4.6-JF Pelaksana Pemula 5 1 3.4-JF Ahli Pertama 12 53 RIAU 27 25 16 4.6-JF Pelaksana Pemula 215 43 198 1.2-JPT Pratama 1 32 SUMATERA BARAT 10 2.1-JA Administrator 1 273 96 1.2-JPT Pratama 6 9 65 2.2-JA Pengawas 238 5 2.1-JA Administrator 10 10 1 2.3-JA Pelaksana 1 12 52 2.2-JA Pengawas 189 56 486 3.3-JF Ahli Muda 5 67 1 2.3-JA Pelaksana 1 3.4-JF Ahli Pertama 4 45 1 3.3-JF Ahli Muda 9 206 24 4.2-JF Mahir 203 3.4-JF Ahli Pertama 1 91 4.3-JF Terampil 2 8 511 4.2-JF Mahir 280 18 175 4.6-JF Pelaksana Pemula 10 141 1 4.3-JF Terampil 1 86 10 SULAWESI BARAT 1 17 4.6-JF Pelaksana Pemula 6 159 1.2-JPT Pratama 8 83 71 5 8 1 2.1-JA Administrator 4 1 167 8 12 2.2-JA Pengawas 116 9 248 2 85 13 2.3-JA Pelaksana 10 74 1 3.3-JF Ahli Muda 3 32 3.4-JF Ahli Pertama 3 3 151 12 4.3-JF Terampil 83 7 1 13 4.4-JF Pelaksana Lanjutan 8 4.6-JF Pelaksana Pemula 22 30 4 3 1 199 2 1 12 35 86 7 52 3 1 2



PERSIAPAN GRAND LAUNCHING Video Inovasi di Bidang Penilaian Kompetensi SDM Aparatur dan Bidang Pengembangan Kompetensi Learning on Demand Unit Eselon 1 Kementerian ATR/BPN Raport CORPU Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Blue Print Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

No. Kegiatan Keterangan Pelaksanaan 16 Agustus 2022 1 Penyusunan Learning Learning Roadmap merupakan peta dasar pengembangan kompetensi masing- Roadmap masing jabatan yang melekat pada pegawai Kementerian ATR/BPN. Learning Roadmap disusun dengan memperhatikan karakteristik dan standar kompetensi yang ada pada masing-masing business institute. Dalam Corpu, akan diurutkan sesuai dengan prioritas pencapaian tahapan tujuan organisasi. 2 Pelaksanaan Training TNA memiliki fungsi menemukan gap kompetensi. Permasalahan yang ada pada 19 Agustus 2022 Need Analysis (TNA) proses pekerjaan akan di identifikasi melalui TNA dan dihubungkan dengan Learning Roadmap yang sudah dibuat. Untuk meningkatkan kapabilitas melakukan TNA yang berbasis kompetensi, dengan melakukan interview kepada unit bisnis terkait tentang kebutuhan training staff. 3 Penyusunan Manual Pedoman Mutu Pelatihan perlu ditetapkan sehingga pelaksanan pelatihannya 20 Oktober 2022 Mutu Pembelajaran menjadi sama, standar dan terhindar dari resiko. Penyusunan pedoman sistem mutu 21 Oktober 2022 dan kualitas, agar pelaksanaan pembentukan Corporate University tetap berjalan Penyusunan Materi sesuai dengan kurikulumnya diperlukan dengan memperhatikan manajemen resiko. Pembelajaran dengan Metode Pembelajaran yang digunakan sangat berpengaruh pada keberhasilan program pengembangan kompetensi. Pemilihan dan penetapan metode 4 menggunakan pembelajaran akan disesuai dengan mempertimbangkan aspek karakteristik peserta, Metodologi materi dan uraian gap kompetensi. Untuk meningkatkan kemampuan Tim PPSDM Kementerian ATR/BPN dengan kemampuan mendesign dan mengembangkan materi Pembelajaran pembelajaran berbasis 10:20:70, dan menyusun Action Learning Project dengan menggunakan konsep Learning System Design (LSD). 10:20:70

No. Kegiatan Keterangan Pelaksanaan Pengajaran dan Action Learning Project adalah strategi belajar yang membuat seorang individu atau 17 November 2022 5 Monitoring Action kelompok terlibat langung dengan masalah kehidupan yang nyata, sehingga 18 November 2022 individu/kelompok tersebut bisa mengembangkan strategi, mengambil tindakan dan Learning Project belajar mengenal akibat dari tindakan yang diambil. Untuk kesuksesan pelaksanaan metode ini maka perlu dibuat workshop penyamaan persepsi untuk pengajar. Evaluasi dan Sehingga bisa dipastikan instruktur yang mengajar memiliki kapabilitas dalam 6 Monitoring Pasca menyampaikan materi (delivery) secara terstuktur serta mampu untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan Action Learning Project (deployment). Pelatihan Agar mendapatkan hasil pelatihan yang efektif dan efisien serta mencapai sasaran, maka perlu di lakukan Evaluasi Pelatihan Kirk-Patrick L1-L5 of Training Evaluation dan Jack-Philippis Return on Training Investment (ROI). Untuk itu maka perlu disusun instrumen evaluasi pembelajaran yang akan digunakan sehingga mampu menggambarkan hasil pelatihan yang valid. Penyusunan Konsep 7 Kegiatan Grand- Menyusun konsep Kegiatan Grand-Launching sehingga program Corporate University Minggu ke 4 Launching ATR/BPN dapat terealisasi dengan baik. November 2022 CorpU

LEARNING ON DEMAND & MICRO LEARNING

CONTOH VIDEO PEMBELAJARAN DALAM LOD & MICROLEARNING

Tahap dan Jadwal Pengembangan Media Pembelajaran Microlearning 1 23 4 5

PROGRESS MICROLEARNING No MICROLEARNING PROGRESS 1 Institut Tata Ruang Klik untuk lihat detail 2 Institut Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 3 Institut Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 4 Institut Penataan Agraria 5 Institut Pengadaan Tanah dan Perkembangan Pertanahan 6 Institut Pengendalian dan Penertiban Tanah Ruang 7 Institut Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 8 Competency School 9 PUSDATIN 10 PPSK-ATP 11 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia







AKREDITASI PPSDM Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan oleh LAN 29 November 2022 Pengakuan Kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi AKREDITASI B Berlaku 3 tahun Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan LATSAR CPNS AKREDITASI A Berlaku 5 tahun DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV AKREDITASI A Berlaku 5 tahun Akreditasi Lembaga Penyelenggara A Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Pelatihan Tahun 2022 mendapatkan Administrator Tahun 2022 nilai 85,303 (Status Akreditasi ) mendapatkan nilai 91,10 Masa berlaku 5 Tahun (Status Akreditasi A) Masa berlaku 5 Tahun

AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA Berdasarkan Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 209 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Tahun 2022 B AKREDITASI B Berlaku 3 TAHUN sejak tanggal ditetapkan

1. Pembebasan BPHTB pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali 2. Hotline Pengaduan Masyarakat 0811 1068 0000 3. PELATARAN (Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan 4. Loket Prioritas pada Kantor Pertanahan





Progres Rencana Pengusulan PPSDM Menjadi BPSDM Koordinasi dengan Kemenpan RB 03 Aspek Proses Telah melaksanakan koordinasi dengan Kemenpan RB Proses perubahan struktur unit eselon II menjadi unit didampingi dari Biro Orpeg pada tanggal 10 Agustus eselon I, memerlukan t ahapan- t ahapan meliput i : 2022 dengan hasil sebagai berikut: Bahwa perlu mempertimbangkan aspek-aspek dalam Proses Intern Kementerian penyiapan Naskah rencana usulan perubahan PPSDM menjadi BPSDM Akademik dan pembahasan yaitu: Proses analisis pada Kemenpan RB Apabila proses disetujui akan dilakukan pembahasan 01 Aspek Kebijakan Nasional dengan Kemenkum HAM Izin Prakarsa ke Presiden, pembahasan dan Pelaksanaan quick wins yang bersifat mandatory yaitu harmonisasi penyederhanaan birokrasi di lingkup instansi Rancangan perubahan Peraturan Presiden pemerintah meliputi : Stuktur organisasi, Mekanisme Kerja dan Sumber Daya Manusia. 02 Aspek Administrasi SARAN/MASUKAN Usulan PPSDM menjadi BPSDM adalah perubahan Sebelum usulan menjadi BPSDM lebih baik unt uk di st rukt ur yang besar sehingga di perlukan buat roadmap/ at au grand desain BPSDM yait u telaahan, penggambaran organisasi saat ini, dengan melalui t ahapan jangka pendek, jangka identifikasi aspek- aspek, urgensi maksud dan menengah dan jangka panjangnya. tujuan perubahan struktur, argumentasi yang kuat Cont oh : jangka pendek usulan balai pelat ihan dan komprehensif yang dituangkan dalam Naskah Akademis.

Progres Rencana Pengusulan PPSDM Menjadi BPSDM Rapat Usulan BPSDM Telah melaksanakan rapat usulan BPSDM pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut : 1.Harus diadakan rapat dengan anggota yang lengkap dan kritis, serta diagendakan pertemuan 2x dalam seminggu. 2.Urgensi BPSDM yaitu seluruh ASN harus memenuhi 20 JP (19.000 pegawai), dapat memenuhi permintaan pelatihan-pelatihan dari stakeholder dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. 3.Membuat usulan (Roadmap, naskah akademik) versi PPSDM untuk diusulkan. 4.Dibentuk Pusat Tata Ruang karena banyaknya jumlah pegawai di Pemda dan memerlukan pelatihan. 5.Dibentuk Pusat Pengukuran, harus dibangun standar petugas ukur, surveyor berlisensi, dan perbankan. 6.Membuat buku \"Menuju BPSDM\".





TERIMA KASIH