Konsolidasi Tanah Dalam Berita 2018-2019

KONSOLIDASI TANAH DALAM BERITA TAHUN 2018-2019 DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKAPUR SIRIH Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat limpahan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Konsolidasi Tanah Dalam Berita Tahun 2018-2019. Dalam penyusunan buku ini penulis dan penyusun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Namun sebagai manusia biasa, penulis dan penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi teknik penulisan maupun tata bahasa. Kami menyadari tanpa arahan, bimbingan serta masukan-masukan dari atasan serta berbagai pihak tidak mungkin bisa kami menyelesaikan buku Konsolidasi Tanah Dalam Berita Tahun 2018- 2019. Buku ini dibuat sedemikian rupa semata-mata untuk mempublikasikan kegiatan Konsolidasi Tanah pada Direktorat Konsolidasi Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Untuk itu kami hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sehingga kami bisa menyelesaikan buku ini. Demikian semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan para pembaca pada umumnya. Jakarta, 19 Mei 2020 Penyusun, Penulis, Muhammad Arifin Siregar, S.T., M.E Putri Kemala Sari, S.E. NIP. 19780720 200804 1 002 NIP. 19960807 201903 2 002 i

KATA PENGANTAR PLT. DIREKTUR KONSOLIDASI TANAH Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga Konsolidasi Tanah Dalam Berita Tahun 2018-2019 dapat diselesaikan sebagai bagian untuk mendokumentasikan pelaksanaan Konsolidasi Tanah ke dalam bentuk buku. Dengan tersedianya buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun serta pihak-pihak yang membantu terselesaikannya buku ini dan semoga bisa menjadi referensi penting dalam kegiatan Konsolidasi Tanah di Indonesia Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan kedepan. Semoga terbitnya buku ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah hasanah keilmuan dan praktek yang terkait dengan Konsolidasi Tanah. Plt. Direktur Konsolidasi Tanah RUMINAH, S.Si., M.Eng. NIP. 19710718 199803 2 007 ii

KATA PENGATAR DIREKTUR KONSOLIDASI TANAH PERIODE 2018-2019 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan buku Konsolidasi Tanah Dalam Berita Tahun 2018-2019 ini dapat diselesaikan. Buku ini berisi kumpulan berita terkait Konsolidasi Tanah baik yang diberitakan oleh Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maupun diberitakan kembali oleh media lainnya. Berita ini dilengkapi juga dengan foto-foto serta tautannya.                                      Diharapkan dengan terbitnya buku ini menjadi bukti nyata eksistensi kegiatan Konsolidasi Tanah dalam melakukan penataan tanah-tanah masyarakat atau lingkungan, tersedianya tanah yang disumbangkan masyarakat untuk prasarana, sarana dan utilitas, tanah bersertipikat, serta terwujudnya pembangunan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.   Terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kontribusi dalam penyelesaian buku ini semoga dapat memberikan manfaat, wawasan, bahan promosi dan sosialisasi bagi berbagai pihak serta semakin meningkatkan pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang lebih baik pada masa-masa mendatang. Direktur Konsolidasi Tanah Periode 2018-2019 Dr. Ir. Doni Janarto Widiantono, M.Eng.Sc NIP. 19640128 199303 1 001 iii

KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya buku Konsolidasi Tanah Dalam Berita Tahun 2018-2019. Buku ini berisi informasi kegiatan yang dilakukan Direktorat Konsolidasi Tanah yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Penataan Agraria.                                      Adanya buku ini merupakan wujud dari keterbukaan informasi pada kegiatan Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan oleh Direktorat Konsolidasi Tanah. Diharapkan dengan tersusunnya buku ini, seluruh pembaca dapat memahami kegiatan serta output dari Konsolidasi Tanah Tahun 2018-2019. Kepada semua pihak yang telah dengan tekun menyusun buku Konsolidasi Tanah Dalam Berita Tahun 2018-2019 ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan. Jerih payah, kerja keras, dan kerja cerdas Saudara-saudara adalah bagian dari upaya menginformasikan kegiatan Konsolidasi Tanah. Direktur Jenderal Penataan Agraria H. S. Muhammad Ikhsan NIP. 19620209 198703 1 002 iv

DAFTAR ISI SEKAPUR SIRIH i KATA PENGANTAR PLT. DIREKTUR KONSOLIDASI TANAH ii KATA PENGANTAR DIREKTUR KONSOLIDASI TANAH PERIODE 2018-2019 iii KATA SAMBUTAN iv DAFTAR ISI v 1. 5 Provinsi Prioritas Sebagai Penggerak Konsolidasi Tanah Tahun 2018 1 2. Evaluasi Kinerja Reforma Agraria 2018 dan Rencana 2019 4 3. Kementerian ATR/BPN Fasilitasi Dialog Warga di Kelurahan Pasar Manggis, 7 Jakarta Selatan 4. Menata Kawasan Permukiman dan Pertanian Desa Melalui Konsolidasi 10 Tanah 5. Bagikan Sertipikat Hasil Program KT dan Redistribusi Tanah, Kementerian 14 ATR/BPN Juga Dorong Wilayah Agrowisata 6. Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Penguatan Kapasitas Pelaksana 16 Konsolidasi Tanah 7. Kementerian ATR/BPN: Hampir 50 Persen Wilayah Jakarta Kumuh 22 8. Kementerian ATR/BPN Revitalisasi dan Aktivasi Pelaksanaan Konsolidasi 28 Tanah di Bali 9. Mengharukan, Kegembiraan Petani Telukjambe di Lokasi Konsolidasi Tanah 35 10. Akses Jalan Dibuka, Hasil Pertanian Tak Lagi Dipikul di Desa Bakom 40 Kabupaten Kuningan 11. Kolaborasi Bersama Pemkot Pontianak Menata Kawasan Permukiman 47 Kumuh Gang Waru V 12. Penataan Terus Berlanjut, Pengembangan Kawasan Agrowisata di 52 Kelurahan Kauman Kidul, Kota Salatiga 13. Kisah Masyarakat Bejen, Kabupaten Temanggung Penuh Syukur di Lokasi 60 Konsolidasi Tanah 14. Kantah Kabupaten Magelang Pastikan Setiap Bidang Tanah yang Ditata di 66 Kecamatan Tempuran Mendapatkan Akses Jalan KONSOLIDASI TANAH DALAM BERITA TAHUN 2018-2019 v

DAFTAR ISI 15. World Bank Mendorong Pengembangan Pembiayaan Konsolidasi Tanah 70 Vertikal Melalui Skema KPBU 16. Bank Dunia Anggap Program KTV Solusi Cerdas Selesaikan Masalah Hunian 73 17. Sekda Berharap Permen ATR BPN No 12 Tahun 2019 Tingkatkan Taraf 75 Hidup Layak 18. Menyemai Spirit Martabe Melalui Konsolidasi Tanah di Sumatra Utara 78 19. Wawancara Direktur Jenderal Penataan Agraria Tentang Konsolidasi Tanah di Telukjambe 84 20. Merengkuh Mimpi di Teluk Jambe 85 21. Mantapkan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Penataan Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi Jambi Persolid Kekuatan 86 22. Reforma Agraria: Menata Klaster Perkebunan Kakao di Pesawaran Melalui Konsolidasi Tanah 89 23. Rembuk Warga: Bahas Kelanjutan KTV Permukiman Padat di Pasar 94 Manggis, Jakarta 24. Belum Punya Rumah di Ibu Kota? Ada Program Memvertikalkan Jakarta 99 25. Sinergitas Bersama Stakeholder, Kunci Keberhasilan Konsolidasi Tanah di Kabupaten Buol 101 26. Penataan Kawasan Permukiman Pascabencana Gempa Bumi Melalui 106 Konsolidasi Tanah di NTB 27. Penyerahan Sertipikat Hasil Program Redistribusi Tanah dan Konsolidasi 111 Tanah di Soppeng 28. Sertipikat Dibagi, Masyarakat Sejahtera 119 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH 125 KONSOLIDASI TANAH DALAM BERITA TAHUN 2018-2019 vi

2018 1. 5 PROVINSI PRIORITAS SEBAGAI PENGGERAK KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2018 30 NOVEMBER P2018 eningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat perlu dilakukan melalui kegiatan konsolidasi tanah. Ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana dan sarana sosial, ekonomi, budaya serta utilitas. Secara keseluruhan kegiatan Konsolidasi Tanah pada Tahun Anggaran 2018 ini baik dari eksternal maupun internal tersebar di 19 provinsi di seluruh Indonesia, pelaksana juga berbeda. Hal ini disampaikan dimana 5 (lima) provinsi diantaranya dalam pembukaan Ekspose dan Knowledge merupakan provinsi prioritas yang Sharing  Pelaksanaan Konsolidasi Tanah pelaksanaan Konsolidasi Tanah-nya Tahun 2018 di Hotel Grand Mahakam, mendapatkan dukungan penuh masyarakat Jakarta (28/11). dan pemerintah daerah. \"Melalui Konsolidasi Tanah diharapkan Kelima provinsi tersebut adalah Sumatra target Reforma Agraria dapat dicapai Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dengan memperhatikan ketersediaan dan Sulawesi Selatan. Pelaksanaan sarana, prasarana dan utilitas suatu kawasan Konsolidasi Tanah di setiap provinsi tersebut sehingga selain mendapatkan  security of memiliki karakteristik yang berbeda, tenure, masyarakat juga akan mendapatkan tantangan dan persoalan yang dihadapi manfaat seperti kemudahan akses dan 1

menjalin  networking  sekaligus kesempatan untuk menularkan keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah pada 5 provinsi prioritas agar menjadi motivasi kepada daerah lainnya. dan peningkatan kualitas lingkungan,\" Kegiatan ini diikuti oleh 68 peserta yang ungkap Dirjen Penataan Agraria. terdiri dari pejabat struktural Penataan Agraria di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kemudian ditambahkan juga oleh Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Muhammad Ikhsan pentingnya penataan seluruh Indonesia, Pejabat dari lingkungan kawasan kota seiring dengan maraknya pemerintah daerah, serta berbagai pembangunan. narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, profesional, instansi lain, serta \"Salah satu potensi besar lainnya dalam lembaga internasional seperti Bank Dunia pemanfaatan Konsolidasi Tanah saat ini dan Japan International Cooperation Agency adalah dalam menata kawasan perkotaan. (JICA).  Tingginya urbanisasi dan pesatnya pembangunan menyebabkan timbulnya Narasumber yang hadir antara lain yaitu Dr. berbagai persoalan di perkotaan Indonesia,\" Yayat Supriyatna, MSP., akademisi dari ungkap Dirjen Penataan Agraria. Universitas Trisakti; Ir. Dodo Juliman Ketua Combine Resource Institution, Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., M.U.P., Ph.D. akademisi dari Universitas Indonesia, dan Rizki Abdulharis, akademisi dari Institut Teknologi Bandung. (TM) Harapannya adalah agar kegiatan ini menjadi ajang media promosi dan Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/5- provinsi-prioritas-sebagai-penggerak-konsolidasi- tanah-tahun-2018-77762 2

3

2018 2. EVALUASI KINERJA REFORMA AGRARIA 2018 DAN RENCANA 2019 30 NOVEMBER R2018 eforma Agraria (RA) merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), khususnya bagi bidang pertanahan. Program RA bukan sekadar bagi-bagi tanah, tapi memberikan hak atas tanah yang dimiliki kepada petani dan nelayan sekaligus memberikan akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan. Pemerintah khususnya Kementerian Agraria Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perbatasan dan Wilayah Tertentu (ATR/BPN) terus melakukan percepatan RA (WP3WT),  Online Single Submission  (OSS), guna menjamin pemerataan sosial-ekonomi dan lainnya. dan mengurangi konflik pertanahan. Program yang dilakukan untuk mendukung Pada kesempatan tersebut Direktorat hal tersebut, yaitu  Land Reform, Jenderal Penataan Agraria melakukan PenatagunaanTanah (PGT), Pendaftaran evaluasi menghadapi akhir tahun 2018, Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), termasuk kegiatan operasional fisik maupun Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, realisasi keuangan di Jakarta (30/11). 4

tanah HGU habis, dan dapat diselesaikan tanah yang berkonflik sementara untuk yang di Kalimantan Barat sudah mencapai 77 ribu, per 29 November, hari ini sudah sampai 80 ribu dan sudah melampaui target di Kalimantan Barat. Memang masih ada daerah yang belum memahami konsepsional tentang RA, pemahaman Norma Peraturan Presiden (Perpres) 86 Tahun 2018 dan Perpres 88 Alhamdulilah, untuk operasional fisik Tahun 2018, tentang Penyelesian maupun realisasi keuangan sampai dengan Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan per tanggal 30 November 2018 ini kita sudah (PPTKH), ini akan menambah geliat dan mencapai, 76,33% dan hasilnya sangat semangat teman-teman menyelesaikan menggemberikan,\" ungkap Dirjen Penataan konsep-konsep redistribusi termasuk hasil Agraria Muhammad Ikhsan. pelaksanaan hak atas tanah di daerah,” ungkap Dirjen Penataan Agraria.  Dalam pembahasan redistribusi tanah Langkah terobosan juga dilakukan (redis), Reforma Agraria memberikan kabar Direktorat Jenderal Penataan Agraria, yang positif dengan hasil capaiannya, tahun dengan adanya pendidikan dan pelatihan 2018 ini program redistribusi tanah tercapai (diklat) Reforma Agraria, diklat pemetaan dan sudah diterbitkan sejumlah 180 ribu dan pengukuran non juru ukur atau petugas sertipikat redis dari target 350 ribu alias 65%, ukur, pegawai yang berkontribusi di RA harapannya bisa mencapai lebih dari 80% sudah bisa meningkatkan kapasitas SDM karena selalu diperbaharui hasil. Serta untuk dan kompetensi. konsolidasi tanah sudah tercapai 70%. Kendatipun berbagai tantangan dan Mengenai Sistem Informasi Geografis- kendala yang dihadapi Penataan Agraria. Reforma Agraria (SIG-RA), Penataan Agraria Untuk pelaksanaan redis di tahun 2018, sudah memasuki tahap  e-office, rencana di secara bertahap sudah diserahkan kepada tahun 2019,  sudah dapat digunakan guna masyarakat di Desa Mangkit di Provinsi memudahkan persuratan, dan arsip dengan Sulawesi Utara sejumlah 550 bidang konsepsi e-office. (TM/NA) sertipikat hak atas tanah hasil redistribusi Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/evaluasi- kinerja-reforma-agraria-2018-dan-rencana-2019-77782 5

Diberitakan ulang oleh : https://properti.kompas.com/read/2018/12/03/131549221/ini- capaian-kinerja-reforma-agraria-2018?page=all 6

2018 3. KEMENTERIAN ATR/BPN FASILITASI DIALOG WARGA DI KELURAHAN PASAR MANGGIS, JAKARTA SELATAN 13 DESEMBER A2018 danya urbanisasi dan Direktorat Konsolidasi Tanah sudah pertumbuhan penduduk kota melakukan studi dan menunjuk Tim yang tinggi menyebabkan Pendamping untuk menyusun rencana terbatasnya tanah dan tingginya penataan kawasan tersebut melalui konsep harga tanah, dengan keadaan Konsolidasi Tanah Vertikal. Termasuk tersebut sebagian masyarakat “terpaksa” berkolaborasi dengan KOTAKU (Kota Tanpa tinggal di daerah permukiman padat dan Kumuh) Kementerian PUPR (Pekerjaan kumuh. Salah satu permukiman padat dan Umum dan Perumahan Rakyat), tenaga ahli relatif kumuh tersebut ada di daerah Rukun dari JICA, Kementerian PPN/Bappenas Warga (RW) 03, RW 04, RW 05 dan RW 11 di (Perencanaan Pembangunan), Bank Dunia Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Setiabudi, Jakarta Selatan. dalam merumuskan konsep penataan kawasan beberapa RW di Kelurahan Pasar Bermula dari inisiatif warga yang tinggal di Manggis. daerah tersebut yang meminta untuk difasilitasi penataan kawasan “Prinsip penataan kawasan yang kami permukimannya pada Februari 2018 yang usulkan adalah tidak menggusur tapi lalu, hal itu direspon baik oleh Menteri menggeser, menciptakan kondisi yang lebih Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan baik, partisipatif bersama warga, kolaboratif Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. dengan berbagai pemangku kepentingan, Djalil, dengan memerintahkan Direktorat keterbukaan dan kepercayaan (trust) antar Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat pihak,” ungkap Direktur Konsolidasi Tanah, Konsolidasi Tanah untuk meneliti dan Doni Janarto Widiantono. menindaklanjuti lokasi dimaksud. 7

Salah satu upaya yang dilakukan adalah warga belum tentu keberatan dengan melaksanakan Forum Dialog Warga pada kondisi yang ada sekarang, dapat juga Selasa (11/12/2018) di salah satu hotel di disampaikan keuntungan dari penataan Manggarai, Jakarta Selatan. menjadi vertikal, seperti adanya keuntungan secara finansial,” saran Dr. Ahmad Gamal Dalam Forum Dialog, beberapa tanggapan perwakilan dari kampus Universitas dan masukan disampaikan kepada Indonesia. pemerintah, salah satunya dari Camat Setiabudi Dyan Airlangga. “Saat ini, Beberapa Ketua RW, Ketua Rukun Tetangga berbatasan dengan lokasi usulan penataan (RT) bersama warga lainnya hadir dan adalah Pasar Rumput yang sedang antusias mengikuti diskusi, dengan respon dibangun untuk pasar dan hunian vertikal yang variatif teridentifikasi sebagian warga sebanyak 1200 unit dan 1000 kios,” setuju dengan rencana penataan melalui ungkapnya. Konsolidasi Tanah Vertikal, namun ada juga warga yang tidak setuju. Sebagian lainnya Lebih lanjut, Camat Setiabudi berpendapat setuju dengan penataan biasa saja tanpa harus membangun vertikal atau menyampaikan bahwa Pemda mendukung rumah susun. penuh, diharapkan penataan ini tidak hanya Peserta Forum Dialog Warga sepakat bahwa ada optimisme ke depan, terus berupaya membangun fisik semata, namun warganya dan tidak berputus asa untuk memperjuangkan penataan permukiman dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. padat di Pasar Manggis. Perlu ada pertemuan lanjutan secara kolaboratif dan Kondisi di Pasar Manggis sangat padat, satu partisipatif. Bersama warga dapat berkumpul dan bermusyawarah kembali rumah dapat dihuni oleh banyak orang atau untuk mendapatkan beberapa alternatif untuk penataan di lokasi. Dicari konsep lebih dari 1 Kepala Keluarga, sehingga tidur penataan sampai ada titik temu untuk metode penataan tersebut, mungkin tidak malam di rumah bergantian. Anak-anak memuaskan semua pihak, namun diharapkan dapat memuaskan sebagian tengah malam masih berkeliaran di luar besar pihak. rumah, ada tawuran antar warga, ada kasus Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pejabat struktural Direktorat narkoba, dan permasalahan sosial lainnya. Konsolidasi Tanah, Iman Soedrajat, (Tenaga Ahli Menteri Bidang Tata Ruang), Tim Ketua Combine Resource Institution, Dodo KOTAKU Kementerian PUPR, Tim Juliman berpendapat, jika belum ada Pendamping, Kementerian PPN/Bappenas, permintaan kolektif dari warga, kegiatan Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta, Kantor penataan tidak dapat ditindaklanjuti, tujuan Pertanahan Jakarta Selatan, Camat ATR/BPN hanya merespon aspirasi warga Setiabudi, Lurah Pasar Manggis, unsur dan metode yang dilakukan adalah bottom- up. “Kata kumuh sebaiknya tidak dipakai dalam kegiatan fasilitasi karena dapat menyinggung warga. Diharapkan ada skenario dan gambaran fisik/visualisasi hasil penataan yang dapat ditawarkan kepada warga, sehingga warga dapat membayangkan lingkungan serta aktivitasnya menjadi seperti apa. Walaupun 8

Pemerintah Daerah DKI Jakarta, pengurus RW/RT dan warga. Turut hadir dari kalangan akademisi Dr. Ahmad Gamal dari UI, praktisi dan profesional Ir. Dodo Juliman Ketua Combine Resource Institution, Ir. Sri Probo, Parwoto (tenaga ahli dari World Bank) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). (adv) Tautan Berita : https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran- Pers/kementerian-atrbpn-fasilitasi-dialog-warga- di-kawasan-padat-pasar-manggis-78047 Diberitakan ulang oleh : https://indopos.co.id/read/2018/12/13/158775/k ementerian-atrbpn-fasilitasi-dialog-warga- di-kelurahan-pasar-manggis-jakarta-selatan/ 9

2018 4. MENATA KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANIAN DESA MELALUI KONSOLIDASI TANAH 18 DESEMBER K2018 ementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama masyarakat menata kawasan permukiman desa dan pertanian melalui Konsolidasi Tanah (KT) di Desa Cicangkang Girang, Kec. Sindangkerta, Kab. Bandung Barat. Luas kawasan yang ditata sekitar 11,6 ha. Setelah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Adapun jumlah bidang yang berhasil ditata Provinsi Jawa Barat dan Kepala Bidang adalah 222 bidang (awal) menjadi 235 Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN bidang (hasil desain Konsolidasi Tanah Provinsi Jawa Barat, Direktur Konsolidasi sesuai kesepakatan masyarakat peserta KT). Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Penambahan tersebut adalah bidang Tanah turun ke lapangan memastikan program untuk Pembangunan (TP) sebesar 28%, penataan berjalan dengan baik pada Selasa yakni: tanah untuk pasar tani, pasar ternak, (18/12). sarana olah raga, sarana pendidikan, 10

perkebunan dan hutan rakyat non kawasan. Asal tanah negara yang digarap oleh masyarakat sebelum tahun 1960 secara turun-temurun. Melihat proses pelaksanaan penataan, desain KT, output dan outcome serta proses partisipatif dan kolaboratif pada lokasi KT di Desa Cicangkang Girang, dapat diunggulkan sebagai salah satu lokasi Best Practice. \"Ruh Reforma Agraria menyatu dalam embung air, tanah untuk kantor Bumdes, kegiatan konsolidasi tanah, bidang-bidang tanah untuk Kementerian ATR/BPN, tanah tanah masyarakat tidak hanya disertipikasi untuk kantor Kecamatan Sindangkerta, namun ada unsur penataan yg dilaksanakan pelebaran gang dari 1 m menjadi 2,5 m dan sekaligus akses reform yang sangat terbuka yg 1,5 m menjadi 3 m, tanah utk sarana luas untuk dikembangkan\", ungkap Doni kesehatan masyarakat dan taman. Janarto Widiantono, Direktur Konsolidasi Tanah. \"Hal ini sejalan dengan arahan Bagi masyarakat yang tidak bisa Menteri ATR/Kepala BPN dan Dirjen lanjut Direktur menyumbangkan tanah TP, masyarakat rela Penataan Agraria,\" mengganti dengan kompensasi uang Konsolidasi Tanah. (Rp20.000,-/m2). Hasil uang digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti Turut bersama-sama meninjau lokasi KT pembuatan badan jalan, pematokan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kab. fasos/fasum. Bandung Barat beserta jajaran, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, jajaran Direktorat Berdasarkan RTRW Kab. Bandung Barat, Konsolidasi Tanah, Kepala Desa Cicangkang lokasi KT memiliki rencana peruntukan Girang dan masyarakat. (AI/TM) untuk kawasan permukiman perdesaan, Tautan Berita h: ttps://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/menata- kawasan-permukiman-dan-pertanian-desa-melalui- konsolidasi-tanah-78200 11

Diberitakan ulang oleh : http://distan.jabarprov.go.id/distan/blog/detail/ 4438-menata-kawasan-permukiman-dan- pertanian-desa-melalui-konsolidasi-tanah 12

https://indopos.co.id/read/2018/12/20/159569/mena ta-kawasan-permukiman-dan-pertanian-desa- melalui-konsolidasi-tanah/ 13

2019 5. BAGIKAN SERTIPIKAT HASIL PROGRAM KT DAN REDISTRIBUSI TANAH, KEMENTERIAN ATR/BPN JUGA DORONG WILAYAH AGROWISATA 24 JANUARI S2019 alatiga - Kelurahan Kauman Kidul, terletak di Kecamatan Sidorejo, merupakan salah satu dari 4 (empat) kecamatan yang masuk ke wilayah Kota Salatiga di mana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. \"Kelurahan Kauman Kidul merupakan salah satu  role model  Program Konsolidasi Tanah merawat lingkungannya. Ia juga (KT),\" ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan menambahkan bahwa wilayah Kelurahan Agraria, Muhammad Ikhsan saat tersebut adalah wilayah agrowisata. memberikan sambutan pada kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah Hasil Program \"Agrowisata adalah konsep yang KT dan Redistribusi Tanah di Kelurahan memberikan nilai tambah dalam Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota pengolahan tanah pertanian juga Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (24/1). ditanamkan pengertian dari konsep tersebut sehingga petani tidak tergiur dari iming- Muhammad Ikhsan mengatakan bahwa iming untuk menjual tanah atau mengubah Kelurahan Kauman Kidul merupakan fungsinya,\" kata Muhammad Ikhsan. wilayah yang masyarakatnya kompak 14

Dirjen Penataan Agraria mengatakan bahwa Menurut Muhammad Ikhsan, kegiatan dibutuhkan peran semua stakeholder agar Reforma Agraria sudah termuat dalam Nawa konsep agrowisata ini dapat berkembang. Cita Jokowi-JK poin ke-5. \"Masyarakat harus lebih sejahtera melalui Program Reforma \"Agrowisata di Kelurahan Kauman Kidul Agraria,\" tegas Muhammad Ikhsan. perlu dukungan semua pihak agar wilayah Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin ini menjadi terus dapat berkembang ke Maimoen mengatakan agar masyarakat depannya,\" ujar Dirjen Penataan Agraria. dapat memanfaatkan sertipikat tanah tersebut secara bijak. \"Dimanfaatkan sebaik- Pada kesempatan yang sama, diserahkan baiknya ya bapak/ibu. Jangan dijaminkan 372 sertipikat tanah hasil program kalau tidak yakin dapat melunasi utang di Konsolidasi Tanah dan Redistribusi Tanah. bank,\" kata Taj Yasin Maimoen. Muhammad Ikhsan mengingatkan agar masyarakat mensyukuri telah mendapat Masyarakat Kelurahan Kauman Kidul sertipikat tanah. \"Sertipikat tanah ini merupakan produk negara yang banyak mengapresiasi pemberian sertipikat tanah memberikan manfaat bagi pemiliknya. Rahmatan Lil Alamin untuk semua orang,\" di tempat mereka. Riyadi (50), seorang kata Muhammad Ikhsan. petani di Kauman Kidul, mengaku sebelumnya tidak ada di pikirannya untuk mendapat sertipikat tanah. Ia mengungkapkan bahwa pandangan masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah tidaklah mudah. \"Dulu, kata teman saya sulit,\" kata Riyadi. Riyadi juga mengaku lega dengan disertipikatkan tanahnya. \"Saya memperoleh sertipikat tanah ini secara mudah dan cepat. Kantor Pertanahan Kota Salatiga berperan aktif membantu kami, masyarakat dalam mengurus sertipikat,\" kata Riyadi. (RH) Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/bagikan- sertipikat-hasil-program-kt-dan-redistribusi-tanah- kementerian-atrbpn-juga-dorong-wilayah-agrowisata-79614 15

2019 6. KEMENTERIAN ATR/BPN SELENGGARAKAN PENGUATAN KAPASITAS PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH Dalam rangka meningkatkan 3 APRIL 2019 kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat diperlukan adanya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang selanjutnya disebut dengan Konsolidasi Tanah. melatarbelakangi diadakannya Bimbingan Teknis kali ini. Salah satu manfaat dari dilakukannya Konsolidasi Tanah yaitu tersedianya tanah Pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk pembangunan infrastruktur di Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan lingkungan tempat tinggal warga. Untuk itu Konsoliasi Tanah Vertikal Tahun 2019 diperlukan pengetahuan dan keterampilan dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada tanggal yang baik dari petugas penyelenggara 26-27 April 2019. Berbeda dengan Konsolidasi Tanah dan hal ini lah yang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) 16

masyarakat), Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg (Kasubdit pada Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah), Antonio Ismael Risianto (Senior Technical Advisor, UN Habitat). Konsolidasi Tanah pada tahun-tahun “Perencanaan Tapak atau Desain Konsolidasi sebelumnya, pada tahun 2019 ini Bimtek Tanah perlu mendapat perhatian khusus menyeimbangkan antara teori dan praktik. untuk mengatasi atau mengurangi konflik Fokus Bimtek adalah pendalaman materi dan dampak, selain itu desain juga dan praktik dalam 3 (tiga) tema pokok, memadukan unsur  art  dan  science,” ujar yakni: Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Petrus Natalivan dalam paparan. Kemudian, Sektor, Pemetaan Sosial dan Consensus Natalivan menekankan bahwa dalam Building, dan Penyusunan Desain Awal menyusun desain harus ada aturan-aturan (Visioning). yang diikuti untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan.  “Konsolidasi Tanah merupakan bagian dari Pada kesempatan lain, Dodo Juliman Reforma Agraria (RA), bahkan bisa disebut menyebutkan bahwa “Seharusnya dalam sebuah proses pembangunan ada manfaat sebagai ‘paket lengkap’ RA karena adanya yang diperoleh masyarakat, oleh karena itu diperlukan keterlibatan aktif masyarakat kegiatan penataan aset sekaligus akses, ke dalam menentukan pembangunan di wilayahnya”. Sementara, dari aspek tata depan seharusnya menjadi kegiatan ruang, Agustomi menyampaikan “Seindah apapun rencana tata ruang disusun jika primadona,” ungkap Doni Janarto tidak pernah diimplementasikan maka akan tetap menjadi rencana, Konsolidasi Tanah Widiantono, Direktur Konsolidasi Tanah dilakukan, kerangka utamanya adalah untuk mewujudkan rencana tata ruang”. pada saat pengarahan dan sambutan Narasumber lain, Antonio menekankan pada bagaimana konsolidasi tanah dapat pembukaan.  Lebih lanjut, Doni meningkatkan peran penduduk lokal dengan meyakinkan dan mengedukasi menyampaikan bahwa program Konsolidasi bahwa tanah yang dimilikinya adalah aset penting yang dapat menyejahterakan Tanah tidak bisa berdiri sendiri atau harus sampai anak cucu, “Pemerintah harus konsisten dengan visi dan misi untuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegas Antonio.  lain seperti Kementerian Desa, Setelah mendapatkan materi dari para Pembangunan Daerah Tertinggal dan narasumber, seluruh peserta melakukan site visit  atau kunjungan lapang untuk Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum mengamati lokasi diantara Jalan Sunset dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan yang lainnya. Narasumber yang menjadi pembicara sekaligus fasilitator dalam kegiatan Bimtek adalah Dr. R.M. Petrus Nataliavan (Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB), Ir. Dodo Juliman (Combine Resoure Institution yang juga praktisi pemberdayaan 17

Road dan Jalan Imam Bonjol yang dijadikan baru seperti pemetaan sosial dan consensus sebagai obyek pelatihan sekaligus praktik building, dan ini semua sudah ada dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah. Setelah Rapermen konsolidasi tanah, apabila kembali dari site visit, dilakukan analisis Rapermen ini lahir maka akan menguatkan data,  brainstorming, praktik desain pelaksanaan Konsolidasi Tanah,” ungkap konsolidasi tanah serta diskusi panel. Rudi menyemangati peserta Bimbingan Teknis. Bimtek Konsolidasi Tanah diikuti Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc., Kepala Kanwil BPN oleh peserta yang terdiri dari pusat dan Provinsi Bali sebelum menutup acara daerah, khusus untuk peserta daerah diikuti Bimtek menyampaikan “Melaksanakan oleh seluruh Kepala Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah sekarang ini sulit, beda Konsolidasi Tanah dari 33 Kanwil BPN dengan dulu, maka perlu adanya penguatan Provinsi atau yang mewakili serta 6 orang peserta tambahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Harapan dengan dilaksanakannya Bimtek Konsolidasi Tanah adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di daerah yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan target nasional tahun 2019 sebanyak 10.000 bidang dapat selesai ditata dan disertipikatkan. (AN/TM) Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran- Pers/kementerian-atrbpn-selenggarakan-penguatan- kapasitas-pelaksana-konsolidasi-tanah-87129 https://www.instagram.com/p/Bw4QcO6hWCy/? utm_source=ig_share_sheet&igshid=16glk5qre0obl https://m.facebook.com/story.php? story_fbid=2320296604729555&id=337205826 371986 https://twitter.com/atr_bpn/status/1123197 345665912833?s=19 18

19

20

Diberitakan ulang oleh : ttps://www.majalahagraria.today/berita-kementerian/kementerian-atr- bpn/13043/kementerian-atr-bpn-selenggarakan-penguatan-kapasitas- pelaksana-konsolidasi-tanah/ 21

22001919 7. KEMENTERIAN ATR/BPN : HAMPIR 50 PERSEN WILAYAH JAKARTA KUMUH 27 MEI D2019 irektur Konsolidasi Tanah \"Kawasan ini terutama juga berlanjut pada daerah tidak bertuan seperti bantaran Kementerian Agraria dan Tata sungai. Inilah di mana 50 persen dari penduduk yang di kawasan kumuh Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Doni Janarto Widiantono menyebutkan, bermukim,\" kata Doni. separuh dari luas wilayah Jakarta tergolong kawasan kumuh. Kawasan kumuh paling banyak di Jakarta Utara (39 persen), kemudian Jakarta Barat \"Ini adalah fakta kawasan kumuh di DKI (28 persen), Jakarta Selatan (19 persen), Jakarta. Kami bersama Bank Dunia Jakarta Timur (12 persen), Jakarta Pusat (11 menetapkan hampir 49 persen dari jumlah persen), dan Kepulauan Seribu (1 persen). kelurahan yang ada, 118 dari 267 kelurahan memiliki kawasan kumuh,\" ujar Doni dalam Pemerintah mendorong reforma agraria sosialisasi reforma agraria di Balai Kota DKI dengan menata ruang kota. Doni Jakarta, Senin (27/5/2019). menyebutkan, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menata kampung tanpa Kendati Jakarta kota metropolitan dengan menggusur. banyak gedung pencakar langit, Doni menilai pemanfaatan tanah di DKI masih \"Ke depan kampung ini kami tata secara timpang. Masih banyak permukiman tematik, jadi tidak membuat one-size-fits-all tumbuh liar di tanah tak bertuan. policy, tapi kami perlu lihat masing-masing 22

problemnya,\" ujar dia. Reforma agraria yakni penataan aset melalui konsolidasi tanah dan penataan akses dengan memberdayakan warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria lewat Kepgub Nomor 574 Tahun 2019. Gugus tugas yang diketuai Gubernur bertugas untuk menyediakan tanah, menata aset dan akses, hingga memfasilitasi penanganan sengketa pertanahan. Tautan Berita : https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/27/1 4013351/kementerian-atrbpn-hampir-50-persen- wilayah-jakarta-kumuh. Diberitakan juga oleh : https://www.liputan6.com/news/read/3977 413/kementerian-agraria-sebut-hampir-50- persen-kawasan-jakarta-kumuh 23

https://metro.tempo.co/read/1209870/bpn- sebut-49-persen-wilayah-dki-jakarta- masuk-kategori-kumuh/full&view=ok https://www.merdeka.com/peristiwa/kementer ian-art-sebut-separuh-wilayah-jakarta-masih- kumuh.html 24

https://jakarta.bisnis.com/read/20190527/ 77/927975/total-luas https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190 528015410-20-398931/bpn-sebut-kawasan- kumuh-di-jakarta-utara-tertinggi 25

https://www.beritabatavia.com/detail/35 730/kawasan-kumuh-di-wilayah-jakarta- capai-49-persen#.XnLVzeozbIV https://nasional.republika.co.id/berita/ps7lf1335/dki- bakal-konsolidasi-tanah-di-kawasan-kumuh 26

https://katasapa.com/berita/news/2019/45 4921/kementerian-agraria-sebut-hampir- 50-persen-kawasan-jakarta-kumuh%22 27

2019 8. KEMENTERIAN ATR/BPN REVITALISASI DAN AKTIVASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI BALI 29 KJUNI 2019 ementerian ATR/BPN melalui Direktorat Konsolidasi Tanah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria memastikan pelaksanaan konsolidasi tanah secara nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar. Upaya pembinaan, supervisi, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas program konsolidasi tanah (KT). Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria, Konsolidasi tanah dan pemeliharaan sumber daya alam dilaksanakan dengan menata kembali dengan melibatkan partisipasi aktif penguasaan, pemilikan, penggunaan dan masyarakat pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan Target pelaksanaan konsolidasi tanah tanah untuk kepentingan umum dalam nasional tahun 2019 sebanyak 10.000 bidang rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan perencanaan konsolidasi tanah (Potensi 28

bidang tanah yang sudah terpasang hilang dikarenakan tanah tersebut masih dimanfaatkan untuk pertanian, terdapat beberapa pemilik tanah yang tidak mau ikut LC, badan jalan sudah terbentuk namun belum ditindaklanjuti dengan pengerasan maupun pengaspalan, tanah fasilitas umum/fasilitas sosial masih dikerjakan oleh penggarap, terdapat pihak ketiga yang menempati tanah milik peserta dan sistem arsip warkah yang kurang terjaga. Obyek KT) sebanyak 79 Satuan Pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi Selain mendorong suksesnya pelaksanaan penanganan masalah yang komprehensif. KT pada tahun 2019 di daerah, Direktorat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Konsolidasi Tanah juga mengevaluasi lokasi- Rudi Rubijaya, ketika ditemui, Kamis (27/06), lokasi lama pelaksanaan KT pada tahun menyampaikan, \"Revitalisasi lokasi-lokasi LC yang lampau dan Provinsi Bali termasuk lama di Bali perlu dilakukan dalam rangka salah satu provinsi yang dievaluasi. Tim menyelesaikan permasalahan yang ada Pemantauan dan Evaluasi KT turun ke Bali sekaligus mengoptimalkan tercapainya sejak tanggal 25 Juni s.d. 28 Juni 2019. lingkungan yang tertata. Provinsi Bali yang menjadi icon konsolidasi \"Lebih lanjut Rudi menjelaskan, upaya tanah (KT lebih dikenal dengan sebutan revitalisasi LC di Bali dilakukan dengan Land Consolidation atau LC di Bali) di menginventarisir semua dokumen dan Indonesia. Bahkan gaung suksesnya sampai warkah yang ada, bidang-bidang tanah ke internasional memulai sukses masyarakat, tanah untuk pembangunan (TP) pelaksanaan LC dengan APBN pd tahun berupa fasilitas umum/fasilitas sosial dan 1982/1983 di daerah Renon, Kota Denpasar. tanah usaha bersama (TUB), termasuk peta- Keberhasilan LC Renon menjalar dan peta sebelum dan sesudah LC. booming ke wilayah lain di Bali pada era tahun '80-an dan tahun '90-an. Lokasi-lokasi Strategi dan arahan Rudi Rubijaya disambut tersebut di antaranya: Kota Denpasar di baik dan penuh semangat oleh segenap Nangka Tohpati, Kab. Jembrana di Negara, jajaran, termasuk oleh Kepala Kantor Kab. Bangli di Subak Mandi dan Subak Aya, Pertanahan Kota Denpasar, Sudarman Kab. Klungkung di Subak Akah dan Subak Harjasaputra. \"Saat ini kita sedang Lemak, Kab. Buleleng di Bakti Seraga dan menyelesaikan permasalahan lokasi LC Subak Kayupas, Kab. Tabanan di Subak seluas 76 Ha tahun 1996 di Pura Demak, Sanggulan, Kab. Gianyar di Subak Dukuh sudah 23 tahun masih menyisakan masalah,\" yang didanai melalui APBN maupun APBD. ungkap Sudarman Harjasaputra. Adapun Terakhir LC dilaksanakan melalui APBN upaya untuk men aktivasi penyelenggaraan pada tahun 1996/1997 dengan penyelesaian LC di Bali pada tahun 2019 ini dimulai secara bertahap hingga tahun 2002/2003. dengan pemantapan kegiatan perencanaan Selain cerita kesuksesan, hasil evaluasi berupa Penyusunan Potensi Obyek lokasi-lokasi LC lama di Bali ditemukan juga Konsolidasi Tanah. Kepala Kantor beberapa permasalahan, antara lain: patok Pertanahan Kabupaten Badung, I Made 29

Daging beserta jajaran siap untuk menyukseskan LC. Harapan ke depan, LC di Bali bangkit kembali guna memberikan manfaat untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. (AS) Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kementerian- atrbpn-revitalisasi-dan-aktivasi-pelaksanaan-konsolidasi- tanah-di-bali-90225 https://www.instagram.com/p/BzSKqUNBUd5/? igshid=t31kh513v0rb https://m.facebook.com/story.php? story_fbid=2419427138149834&id=337205826371986 https://twitter.com/atr_bpn/status/1144645162313719 809?s=19 30

31

32

33

Diberitakan ulang oleh : https://bisnis.tempo.co/read/1219563/kementerian-agraria- menata-kembali-kepemilikan-tanah-di-pulau-bali https://www.majalahagraria.today/berita- kementerian/kementerian-atr-bpn/17435/kementerian-atr-bpn- revitalisasi-dan-aktivasi-pelaksanaan-konsolidasi-tanah-di-bali/ 34

2019 9. MENGHARUKAN, KEGEMBIRAAN PETANI TELUKJAMBE DI LOKASI KONSOLIDASI TANAH 14 MJULI 2019 asih segar dalam ingatan kita bagaimana konflik agraria di Telukjambe, Karawang yang memuncak pada tahun 2017 antara PT Pertiwi Lestari (PT PL) dengan para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) dan Legiun Veteran RI. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut diwarnai aksi kubur diri para petani di seberang Istana Kepresidenan Jakarta. Bersyukur Presiden Joko Widodo merespon Proses panjang mediasi dilakukan dan dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Pada dicapai kesepakatan bahwa petani akan waktu itu, Menteri Agraria dan Tata direlokasi sekaligus mendapatkan hak atas Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanah. (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mendapat tugas dari Presiden untuk secepatnya Tim Pemantauan dan Evaluasi Direktorat menyelesaikan permasalahan dan konflik Konsolidasi Tanah, Direktorat Jenderal yang terkait dengan kewenangan ATR/BPN. Penataan Agraria turun ke Kabupaten 35

sudah diterima). Lebih lanjut, warga lain Pak Santim berkomentar, \"Ayeuna mah atos gaduh tanah nyalira\" (red. sekarang sudah punya tanah sendiri). Kemudian, Pak RT Sodik menambahkan, \"Katampi pisan manfaat program pemerintah, karek ayuena ningali nu namina sertipikat.\" (red. bagus sekali manfaat program pemerintah, baru sekarang melihat yang namanya sertipikat). Karawang (10/7) untuk melihat lokasi hasil Sementara di lokasi kedua, Maman pelaksanaan konsolidasi tanah (KT) tahun Nuryaman Ketua STTB sekaligus petani yang anggaran 2018. Lokasi ini juga merupakan terkena konflik mengungkapkan bahwa lokasi hasil relokasi para petani Telukjambe perjuangan para petani sangat panjang dalam memperoleh tanah dan hak atas hingga aksi ke Istana Presiden. Ia berkata, tanah. \"Saya sudah mendapatkan sertipikat dari pemerintah, Alhamdulillah saya merasa bangga.\" Lokasi pertama berada di Desa Margakaya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kecamatan Telukjambe Barat, memiliki luas Karawang Hadiat Sondara ketika ditemui di 5.971 m² yang terdiri dari: 50 bidang/ kavling kantornya memberikan penjelasan terkait untuk rumah (4.024 m² atau 67%) dan sukses penyelesaian konflik. \"Sebetulnya fasum/fasos berupa jalan lingkungan, tidak ada kiat yang khusus, saya sering lapangan olahraga, musala, dan ruang tekankan kepada teman-teman team work terbuka hijau (1.947 m² atau 33%). di sini untuk bekerja sesuai aturan, niat yang ikhlas dan tidak berpihak,\" ungkap Hadiat Saat ini kondisi jalan dan rumah sudah Sondara. terbangun. Bahkan beberapa rumah di antaranya membuka warung. Lebih lanjut, Wawan Hermawan, Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Lokasi kedua berada di Desa Tamansari, Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yang turut Kecamatan Pangkalan, memiliki luas 170.292 hadir menyampaikan pesan bahwa jajaran m² yang terdiri dari 350 bidang/kavling Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dibawah untuk rumah (105.008 m² atau 62%) dan pimpinan Yusuf Purnama sangat fokus dan fasum/fasos berupa jalan lingkungan, antusias dalam penyelesaian program saluran, taman, pasar desa dan masjid Strategis Nasional. Sebagai salah satu (65.284 m² atau 38%). Kondisi eksisting daerah pelaksana program tersebut maka badan jalan sebagian sudah terbangun, Kanwil hingga Kantah di Provinsi Jawa Barat sedangkan rumah belum karena masih memiliki strategi pelaksanaan dalam menunggu realisasi bantuan pembanguan mencapai target yang sudah diberikan. 96 unit rumah dari Kementerian Sosial. Adapun pada tahun 2019, Kabupaten Bu Munah, salah satu warga Desa Margakaya Karawang kembali mendapatkan target KT menyampaikan dengan bahagia, \"Sertipikat sebanyak 300 bidang yang berlokasi di Desa mah atos katampi\" (red. sertipikat tanah Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya. KT 36

dilaksanakan dalam rangka penyelesaian masalah juga, yakni merelokasi hunian masyarakat yang terkena abrasi laut. Semoga berlanjut dan sukses. (MAS). Tautan Berita : https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/mengharukan- kegembiraan-petani-telukjambe-di-lokasi-konsolidasi-tanah-91179 https://www.instagram.com/p/Bz5q0IZhcnT/?igshid=usjpejfds1ag https://m.facebook.com/story.php? story_fbid=2446618338764047&id=337205826371986 https://twitter.com/atr_bpn/status/1150417145102159879?s=19 37

38

Diberitakan ulang oleh : https://www.gatra.com/detail/news/428744/millennials/ke gembiraan-petani-telukjambe-di-lokasi-konsolidasi-tanah 39

2019 10. AKSES JALAN DIBUKA, HASIL PERTANIAN TAK LAGI DIPIKUL DI DESA BAKOM KABUPATEN KUNINGAN 16 RJULI 2019eforma Agraria merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK, sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 33, selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, juga diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor IX/2001 serta tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Konsolidasi Tanah (KT) merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, Selain mendorong suksesnya pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan KT secara nasional pada tahun 2019, ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat penyediaan tanah untuk kepentingan umum Konsolidasi Tanah, Direktorat Jenderal dalam rangka meningkatkan kualitas Penataan Agraria juga mengevaluasi lokasi- lingkungan dan pemeliharaan sumber daya lokasi lama pelaksanaan KT pada tahun alam. Konsolidasi tanah dilaksanakan untuk yang lampau dan Provinsi Jawa Barat mendukung penyelenggaraan Reforma termasuk salah satu provinsi yang dievaluasi. Agraria. Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 40

Program KT sangat bermanfaat dirasakan, salah satu warga bernama Yana mengungkapkan, \"Hasil jagung dan singkong biasa dipikul sampai beberapa kilometer, sekarang bisa diangkut pakai motor dan mobil. Sekali angkut bisa banyak karena sudah ada jalan.\" KT turun ke Kabupaten Kuningan, Kamis Manfaat tersebut juga dirasakan, Andi (11/07). Hasil yang diperoleh Tim diketahui Roswandi. Ia  menyampaikan, \"Terima kasih bahwa di Desa Bakom, Kecamatan Darma, banyak kepada BPN, dapat sertipikat dan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sudah harga tanah meningkat.\" Senada dengan dilaksanakan KT dengan sangat baik pada Andi Soewandi,  Emon mengatakan hal tahun 2015 dan 2018. Saat ini, tahun 2019 yang serupa, \"Saya selaku penerima sedang dalam proses penyelesaian. sertipikat, bahkan saya merasa lega dan tanah saya pas punya saya, tidak ada yang Pada tahun 2015, program KT dilaksanakan ganggu, berterima kasih sekali kepada di Desa Bakom, Kec. Darma sebanyak 104 pemerintah.\" bidang dengan luas sekitar 8,45 ha yang berhasil membuka jalan sepanjang 4 km. Selain itu, Sekretaris Desa Yayat Hidayat dan Kemudian, pada tahun 2018 program KT Haliman menyampaikan banyak terima dilanjutkan sebanyak 200 bidang dengan kasih kepada Kementerian ATR/BPN, Kanwil luas sekitar 11,89 ha, berhasil juga membuka BPN Provinsi dan Kantah Kab. Kuningan jalan sepanjang 1,8 km.  karena melalui KT banyak manfaat yang didapatkan masyarakat di antaranya Konsolidasi tanah dilaksanakan dalam pengembangan permukinan, terhubungnya rangka penataan untuk pengembangan jalan poros desa dan peningkatan ekonomi permukiman perdesaan dan pertanian serta bidang pertanian masyarakat. penyediaan tanah fasum/fasos. Pembukaan jalan poros desa pada tahun 2015 Sebagai tambahan, tim menyarankan agar menghubungkan Desa Bakom-Desa Situsari masyarakat dan pihak Desa Bakom dan Desa Bakom-Desa Darma. Sedangkan memanfaatkan koordinasi dengan tim tahun 2018 menghubungkan Desa Bakom- Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Desa Ciasih dan Desa Bakom-Desa Darma. Kuningan sehingga pelaksanaan program KT dapat lebih optimal. Andi Kandandio, Tim Pusat bersama Kantor Wilayah BPN sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Pertanahan Kab. Kuningan merangkap Kabupaten Kuningan dan aparat Desa Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon Bakom turun ke lokasi menemui warga. menyambut baik dan menyampaikan bahwa jajaran Kantah Kab. Kuningan siap menyukseskan program prioritas nasional 41 seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria, termasuk konsolidasi tanah. Hal ini sebagaimana arahan dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama terkait GTRA.

Bakom-Desa Ciasih dan Desa Bakom-Desa Cikadu), permukiman, pertanian dan penyediaan fasos/fasum (berupa tanah untuk musala, pendidikan TK/PAUD dan yang lainnya). Pola penataan kawasan melalui konsolidasi tanah seperti yang dilakukan di Desa Bakom, Kec. Darma, Kab. Kuningan diharapkan dapat menjadi _template_ atau model bagi wilayah lain di Indonesia dalam menata kawasan permukiman dan pertanian perdesaan. Bidang-bidang tanah masyarakat ditata dan disertipikatkan (asset reform) sekaligus disambungkan dengan Tahun 2019, program penataan pertanahan pemberian akses (access reform) sehingga melalui konsolidasi tanah berlanjut di Desa Bakom, Kecamatan Darma. Target sebesar terwujud Reforma Agraria untuk mencapai 400 bidang sedang dijalankan dengan luas sekitar 15,23 ha. Arahan penataan mencakup kepastian hukum, keadilan dan pengembangan jalan poros desa (Desa meningkatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. (MAS) Tautan Berita :https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/akses- jalan-dibuka-hasil-pertanian-tak-lagi-dipikul-di- desa-bakom-kabupaten-kuningan-91257 https://www.instagram.com/p/Bz9swKMBM4X/? igshid=12vy409d4524z https://m.facebook.com/story.php? story_fbid=2449328475159700&id= https://twitter.com/atr_bpn/status/115098181693479 3216?s=19 42

43