Mandala Ciayumajakuning Edisi 01 2023

EDISI 01 AGUSTUS 2023 MANDALACiayumajakuning MEDIA ASET NEGARA DAN LELANG CRANE BPPKA IP BMMN DJBC RAMPASAN KPK BUMD KUNINGAN BMD MAJALENGKA LAHAN PARKIR

Daftar isi 03 Sekapur SirihSambutan Kepala KPKNL Cirebon 05 Kepriben Kabare Kegiatan KPKNL Cirebon 08 Penilaian Crane BPPKA PP Nomor 28 Tahun 2022 Penilaian Aset 10 BUMD Kuningan PMK 137/PMK.06/2002 12 IP BMMN DJBCTim BKO KPKNL Cirebon MANDALA | HAL 2

Daftar isi PENILAIAN SEWA 18 BMD MAJALENGKAPeran Penilai KPKNL Cirebon Untuk UMKM 22 Penilaian Barang Rampasan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi 25 Penilaian Terminal PMK 137/PMK.06/2002 26 Sewa BMN KPP MANDALA | HAL 3 Pratama Cirebon 2 Survei Lapangan di Palimanan

HUBUNGI KAMI KPKNL CIREBON Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo no.48 Kota Cirebon (0231) 202513 djkn.kemenkeu.go.id/ kpknl-cirebon SELAMAT DATANG EDITORIAL Senang sekali dapat berjumpa di edisi I SUSILO PRAJOKO di tahun 2023 kami. Pemimpin Redaksi Assalamualaikum Wr. Wb. ROHMAN JUANI Editor Puji syukur kehadirat Allah SWT telah selesai buletin Media Aset Negara dan Lelang Ciayumajakuning. KPKNL Cirebon sebagai KONTRIBUTOR unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai aset manajer dengan wilayah kerja Cirebon, Indramayu, Majalengka Casrudin dan Kuningan. Salah satu tugas dan fungsi dari KPKNL Heri Kartadipura merupakan melakukan penilaian pada aset BMN maupun BMD. Haidar Budi Ismail Catur Yuliana Sukma N. Pada Edisi 01 kita membahas tentang kontribusi Fungsional Siti Mariyam Penilai Pemerintah dalam pengelolaan Barang Milik Negara Aiga Syarah Bestary dan Barang Milik Daerah di Ciayumajakuning. MANDALA | HAL 4 Kami berharap seluruh Satker K/L dan Pemda dapat lebih mengenal profesi Penilai Pemerintah dan terinspirasi untuk mempersiapkan pembentukan jabatan fungsional tersebut pada unit masing-masing. TREDI HADIANSYAH Kepala KPKNL Cirebon

KEPRIBEN KABAREKEGIATAN KPKNL CIREBON BPHTB> KEMERDEKAAN RI KE-78> KPKNL CIREBON UPACARA PERINGATAN RAIH KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-78 PBEP NHGTBHAKRAGBAUAPNATEN Satker Kemenkeu Satu Ciayumajakuning melaksanakan CIREBON TAHUN Upacara Bendera dalam rangka memperingati Dirgahayu 2022 Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023, Kamis pagi (17/8). Upacara dilaksanakan di halaman depan KPPBC TMP C Cirebon, yang diikuti oleh masing-masing perwakilan pegawai satker Kemenkeu Satu di lingkungan Ciayumajakuning. Dirgahayu, Republik Indonesia! Mari Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Cirebon - Rabu (25/05) Kepala KPKNL KEMENKEU SATU> Cirebon, Tredi Hadiansyah menghadiri acara penganugerahan Wajib Pajak KEMENKEU SATU CIAYUMAJAKUNING Teladan Bupati Tahun 2023 di Patra PEDULI UMKM TAHUN 2023 Cirebon Hotel & Convention. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bupati Cirebon, Kegiatan Kemenkeu Satu Ciayumajakuning Peduli UMKM Tahun 2023 telah sukses dilaksanakan, Imron Rosyadi, Wakil Bupati Cirebon, dengan kegiatan Bazar dan Lelang UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 6 Wahyu Tjiptaningsih, dan jajaran dari s.d. 7 Juli 2023, yang diselenggarakan di halaman KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon. Kegiatan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten ini merupakan bentuk dukungan Kemenkeu Satu Ciayumajakuning kepada pelaku UMKM agar Cirebon, serta wajib pajak yang penjualannya semakin luas, semakin dikenal, dan peduli dengan UMKM. diundang . Rangkaian kegiatan pada hari pertama antara lain, Lelang Amal (Charity Auction) yang KPKNL Cirebon meraih penghargaan dilaksanakan secara konvensional, Pelaksanaan lelang charity ini terdapat 28 lot lelang, barang dari Bupati Cirebon sebagai Peringkat yang dilelang merupakan barang dari Satker Kemenkeu Satu Ciayumajakuning, Satkeholder Pertama Wajib Pajak Teladan BPHTB. Satker Kemenkeu Satu Ciayumajakuning, kemudian hasilnya akan disumbangkan kepada yayasan Selama Tahun 2022 KPKNL Cirebon sosial yang ada di Wilayah Cirebon. Pada hari kedua, juga dilaksanakan Lelang Produk UMKM juga telah memberikan kontribusi kepada dilaksanakan secara konvensional, barang yang dilelang merupakan paket parsel produk UMKM, Penerimaan Daerah Pemerintah terdapat 12 paket parsel UMKM terjual yang diikuti oleh Satker Kemenkeu Ciayumajakuning, dan Kabupaten Cirebon sebesar Rp Pengunjung Bazar. 2.502.150.828,00 serta Pokok Lelang (Penjualan BMD) sebesar Rp MANDALA | HAL 5 313.999.999,00.

KEPRIBEN KABAREKEGIATAN KPKNL CIREBON RAIH CAPAIAN IKPA SEMPURNA LINGKUP KANWIL DJPB JAWA BARAT KPKNL Cirebon meraih apresiasi penghargaan Dwi Warna DWI WARNA TREASURY AWARD> Treasury Award sebagai “Satker dengan Capaian IKPA Sempurna (100) Lingkup Kanwil DJPb Jawa Barat Periode Semester I Tahun 2023”. Penghargaan ini diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat, Heru Pudyo Nugroho kepada Kepala KPKNL Cirebon, Tredi Hadiansyah pada acara Dwi Warna Treasury Award, Kamis (27/7) sebagai bentuk apresiasi Pengelolaan Anggaran dari Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Jawa Barat, di Aula Soekarno, Lantai II Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, Gedung Dwi Warna, Jln. Diponegoro No. 59 Bandung. Pada kegiatan tersebut, terdapat 2 agenda yang dilaksanakan antara lain Penyampaian Materi Terkait Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 dan Strategi Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2023, dan Penyampaian Apresiasi Penilaian IKPA Terbaik Semester I Tahun 2023 Tingkat Kementerian/Lembaga dan Satker Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. CAPACITY BUILDING> PENYERAHAN DIPA> PENGUATAN NILAI-NILAI PENYERAHAN DIPA TAHUN KEMENTERIAN KEUANGAN ANGGARAN 2023 Rabu (19/07), KPKNL Cirebon menyelenggarakan Capacity Rabu (14/12), Kepala KPKNL Cirebon menghadiri undangan Kepala KPPN Building dengan tema Penguatan Nilai-Nilai Kementerian Tipe A1 Cirebon dalam kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 Keuangan di Bumi Perkemahan Ipukan, Kabupaten Kuningan. dan Penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kegiatan dihadiri oleh seluruh keluarga besar KPKNL Cirebon. KPPN Cirebon yang berada dilokasi Jl. Tuparev No. 14 Cirebon. KPPN Tipe Tujuan dilaksanakan kegiatan Capacity Building adalah untuk A1 Cirebon mengundang seluruh Satuan Kerja yang berada di Wilayah meningkatkan rasa kekeluargaan dan penguatan atas Nilai- Kota Cirebon dan Majalengka. Nilai Kementerian Keuangan dalam diri pegawai, MANDALA | HAL 6

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2023 JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEUANGAN NEGARA Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara; b. Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara; c. Jabatan Fungsional Penilai; dan d. Jabatan Fungsional Pelelang. MANDALA | HAL 7

Barang Milik Negara (BMN) Sewa merupakan salah satu bentuk Penyewaan Crane merupakan semua barang yang dalam Rangka dibeli atau diperoleh dari beban pemanfaatan BMN disamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Optimalisasi Negara atau berasal dari perolehan bentuk pemanfaatan lainnya seperti Pemanfaatan lainnya yang sah. Menteri Keuangan BMN selaku Bendahara Umum Negara Pinjam Pakai, Kerja Sama adalah Pengelola Barang Milik Peraturan Direktur Jenderal Negara yang secara operasional Pemanfaatan, Bangun Guna Serah Kekayaan Negara Nomor dilaksanakan oleh Direktorat 4/KN/2021 Tentang Petunjuk Teknis Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). atau Bangun Serah Guna dan Kerja Penilaian Sewa Oleh Penilai Salah satu wewenang dan tanggung Pemerintah Di Lingkungan Direktorat jawab Pengelola Barang Milik Sama Penyediaan Infrastruktur. Jenderal Kekayaan Negara Negara adalah memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Pemanfaatan BMN dalam bentuk MANDALA | HAL 8 Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang. sewa dilakukan dengan bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum atau tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara, dan untuk mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Pemanfaatan merupakan Pemanfaatan sewa BMN dilakukan selagi memberikan manfaat pendayagunaan BMN yang tidak ekonomi bagi pemerintah ataupun masyarakat. Apa saja yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan disewakan dalam pemanfaatan BMN tersebut, objek yang dapat tugas dan fungsi disewakan yaitu berupa tanah dan/atau bangunan, dan selain Kementerian/Lembaga dan/atau tanah/bangunan misalnya seperti kendaraan, serta peralatan dan optimalisasi BMN dengan tidak mesin yang dapat disewakan, dan termasuk aset tak berwujud seperti mengubah status kepemilikan. software komputer, lisensi, francise, hak cipta, hak paten, hak lainnya dan Pemanfaatan BMN dapat dilakukan hasil kajian atau penelitian. selama tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara, dan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara serta kepentingan umum.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN BMN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Moveable Crane (Tadano) peralatan di gudang, Kereta Api milik Balai mengangkat material Perawatan Perkeretaapian pembangunan, perbaikan yang berada di Gudang jalan kereta api, ataupun Prasarana Perkeretaapian untuk mengevakuasi kerta Jatibarang, Kecamatan api. Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Tim Balai Perawatan yang baru-baru ini disurvei Perkeretaapian juga rutin oleh tim penilai merupakan melakukan kegiatan salah satu contoh sewa perawatan pada Moveable selain tanah dan bangunan. Crane (Tadano), yang Moveable Crane (Tadano) bertujuan agar sarana ini sudah tidak terpakai berfungsi sebagaimana lagi, oleh sebab itu crane ini mestinya dan layak dimanfaatkan dengan cara beroperasi. Crane ini dapat disewakan tanpa dimanfaatkan dengan mengganggu pelaksanaan disewakan kepada Badan tugas serta fungsinya pada Usaha Milik operasional KAI dan agar Negara/Daerah/Desa, unit lebih optimal dalam penunjang kegiatan pemanfaatan BMN. penyelenggaraan Moveable Crane (Tadano) pemerintah, perorangan, tersebut merupakan salah dan badan usaha lainnya. satu Sarana Dengan adanya Perkeretaapian Milik pemanfaatan BMN ini Negara, dan memiliki diharapkan dapat kapasitas angkut seberat meningkatkan penggunaan 12 Ton yang digunakan BMN dengan sebaik- untuk membantu baiknya dan dapat mengangkat dan memanfaatkan BMN demi memindahkan peralatan meningkatkan PNBP. MANDALA | HAL 9

Perusahaan Umum Daerah BPR Kuningan Revaluasi Aset BPR Eksistensi KPKNL Cirebon di daerah Ciayumajakuning kembali dibuktikan dengan keterlibatan Tim Penilai pada kegiatan Revaluasi Aset BankPerumda BPR Kuningan. Penilaian dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktur Utama Perumda BPR Kuningan sengan surat nomor 277/PERUMDA-BPR- KNG/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 hal Permohonan Revaluasi Ase tPerumda BPR Kuningan dengan tujuan menentukan nilai wajar. Objek penilaian terdiri dari 6 (enam) objek berupa tanah dana atau bangunan yang berlokasi di Kecamatan Kuningan berupa Kantor Pusat BPR Kuningan, di Kecamatan Kadugede berupa tanah Kantor Cabang Kadugede, di kec. Ciawigebang berupa tanah Kantor Cabang Ciawigebang, di kec. Cidahu berupa tanah kantor Cabang Cidahu, di Kec Lebakwangi nerupa tanah Kantor Cabang Lebakwangi dan di Kec. Garawangi berupa tanah Kantor cabang Garawangi. MANDALA | HAL 10

Penilaian dalam rangka revaluasi asset Perumda BPR Kuningan ini bertujuan untuk mengupdate nilai asset tanah yang tahun perolehannya sudah cukup lama dengan nilai asset dalam neraca masih tercatat menggunakan nilai pada saat tahun perolehan . Rasio Kecukupan Modal Dengan adanya revaluasi asset Perumda BPR Kuningan tersebut diharapkan dapat meningkatkan Rasio Kecukupan Modal yang pada akhirnya dapat lebih peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa di wilayah Kabupaten kuningan. MANDALA | HAL 11

PERAN TIM PENILAI KPKNL CIREBON DALAM KEGIATAN INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMMN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2023 Pada akhir Mei 2023, Tim Penilai Direktorat Sebagai salah satu Tim Penilai yang Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang diperbantukan oleh Kantor Wilayah DJKN berasal dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Jawa Barat. Kegiatan ini tentu tak terlepas beberapa KPKNL memulai pelaksanaan dari hasil koordinasi dan sinergi antar unit penilaian Barang yang menjadi Milik Negara Eselon I di Kementerian Keuangan yaitu (BMMN) pada Direktorat Jenderal Bea dan antara DJKN dan DJBC untuk bersama-sama Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Tim menyelesaikan permasalahan dan mencari Penilai KPKNL Cirebon pun ikut terlibat solusi terbaik terkait dengan pengelolaan dalam kegiatan akbar tersebut. BMN yang berasal dari eks Kepabeanan dan Cukai tersebut. MANDALA | HAL 12

Rangkaian kegiatan Inventarisasi dan Kegiatan IP BMMN ini diawali dengan Penilaian (IP) BMMN DJBC yang ditargetkan pelaksanaan inventarisasi yang dilaksanakan selesai sampai akhir tahun 2023 ini oleh Tim Inventarisasi KPUBC Tipe A Tanjung dilaksanakan dengan tujuan yaitu untuk: Priok yang bertanggungjawab pada masing- 1.Mendapatkan data saldo awal BMMN masing TPP. Kegiatan inventarisasi ini Kepabeanan dan Cukai tahun 2023, bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah dan 2.Pencatatan dan pelaporan dalam Laporan jenis BMMN serta kondisi terkini dari BMMN BMMN, dimaksud. Selanjutnya, Tim Penilai KPKNL 3.Pencatatan dan pelaporan dalam Laporan Cirebon berdasarkan hasil inventarisasi yang Keuangan Pemerintah Pusat; dan dilakukan tersebut melakukan cek fisik/survei 4.Tertib administrasi pengelolaan BMMN lapangan dalam rangka penilaian dengan Kepabeanan dan Cukai. berpedoman pada standar penilaian, ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah Dalam kegiatan tersebut, Tim Penilai KPKNL umum penilaian yang berlaku. Cirebon mendapatkan target yang sangat menantang yaitu BMMN pada Kantor Sebagian besar BMMN yang menjadi target Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tim Penilai KPKNL Cirebon masuk dalam Tipe A Tanjung Priok yang tersimpan di 2 kategori Personal Effect atau barang (dua) Tempat Penimbunan Pabean (TPP) pindahan (barang-barang keperluan rumah yaitu PT Transcon Indonesia dan PT Layanan tangga) milik orang yang semula berdomisili Lancar Lintas Logistindo atau yang lebih di luar negeri, kemudian dibawa pindah dikenal dengan sebutan PT L4. Kedua TPP masuk ke dalam negeri Indonesia. Barang- tersebut berlokasi di Kawasan Berikat barang jenis ini menjadi BMMN karena tidak Nusantara (KBN) Marunda di Cilincing, diproses dan ditindaklanjuti terkait dengan Jakarta Utara. administrasi kepabeanannya oleh sang pemilik. MANDALA | HAL 13

HASIL IP BMMN Hasil dari kegiatan IP BMMN ini dituangkan dalam suatu Berita Acara IP BMMN yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Tim Inventarisasi KPUBC Tipe A Tanjung Priok dan Tim Penilai KPKNL Cirebon untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait dengan tindak lanjut pengelolaan BMMN dimaksud. MANDALA | HAL 14

Sebagai tambahan, BMMN merupakan barang yang mengalami beberapa kondisi. Pertama, Barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) yang termasuk dalam barang larangan untuk diimpor atau diekspor. Kedua, BTD yang termasuk dalam barang dibatas untuk diimpor atau diekspor yang tidak disediakan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak disimpan di TPP. Ketiga, barang/sarana pengangkut yang berdasarkan keputusan hakim dinyatakan dirampas untuk negara. Keempat, Barang yang Dikuasai Negara (BDN) yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Kelima, BDN yang merupakan barang/sarana pengangkut yang ditegah dan berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal. Keenam, BDN yang merupakan barang/sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal dan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak disimpan TPP. MANDALA | HAL 15





PENILAIAN SEWA BMD KABUPATEN MAJALENGKA Guna Mendukung Tumbuh Kembang UMKM Dan Sektor Pariwisata Pandemi Covid-19 yang melanda Saat Pandemi Covid-19 melanda, Negara-negara di dunia termasuk Indonesia sejak awal Tahun 2020 lalu, banyak tempat-tempat wisata membuat kondisi perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pertumbuhan yang terpaksa harus tutup yang negatif dan terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. karena tidak adanya kunjungan Bahkan saat ini terdapat beberapa Negara yang mengalami resesi yang wisatawan sebagai akibat berimbas kepada kondisi perekonomian global yang tidak stabil dan tidak diberlakukannya protocol menentu. Selain sektor ekonomi, sektor- sektor lain juga terdampak imbas dari Pemberlakuan Pembatasan adanya Pandemi Covid-19 ini, salah satunya yaitu sektor pariwisata. Kegiatan Masyarakat atau yang sering disebut dengan istilah PPKM dengan berbagai tingkatan level. Hal ini tentu saja juga berimbas kepada sektor UMKM yang selama ini juga sangat bergantung kepada dunia sektor pariwisata. MANDALA | HAL 18

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Pada pertengahan Tahun 2023 ini, Adanya peluang yang sangat Presiden Republik Indonesia Bapak Ir H. Joko Widodo melalui Keputusan menjanjikan tersebut, Pemerintah Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Daerah Kabupaten Majalengka Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, telah melalui Badan Keuangan dan Aset resmi mengumumkan bahwa Pandemi Covid-19 di Indonesia telah Daerah (BKAD) Kabupaten berakhir dan beralih ke masa endemi. Hal ini tentu saja membuat semua lini Majalengka bekerja sama dengan sektor yang selama ini terdampak Pandemi Covid-19, tak terkecuali KPKNL Cirebon, melakukan kegiatan sektor UMKM dan Pariwisata mulai berlomba-lomba untuk kembali Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) bangkit dan tumbuh mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. berupa sebidang Tanah dan Bangunan yang saat ini digunakan sebagai “Gerai Raharja”. Kegiatan penilaian tersebut dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa kepada pihak ketiga khususnya guna mendukung tumbuh kembangnya UMKM di Kabupaten Majalengka. MANDALA | HAL 19

LOKASI STRATEGIS Lokasi yang tergolong sangat DI MAJALENGKA strategis tersebut diharapkan mampu meningkatkan tumbuh Tanah dan Bangunan Gerai Raharja tersebut berlokasi di Komplek kembangnya UMKM yang khususnya Neglasari, Jalan K.H. Abdul Halim, Kelurahan Majalengka Wetan, menyediakan oleh-oleh khas Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Kabupaten Majalengka mulai dari Barat. Titik Koordinat -6.834091 S 108.239940 E dengan ketinggian batik, makanan ringan, dan lain 143 mdpl. sebagainya. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemanfaatan dalam bentuk sewa kepada pihak ketiga harus terlebih dahulu dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Guna menindaklanjut hal tersebut, BKAD Kabupaten Majalengka mengajukan permohonan penilaian BMD kepada KPKNL Cirebon yang selama ini memiliki salah satu layanan berupa Penilaian BMN/D dalam rangka Pengelolaan BMN/D. Tim Penilai yang bertugas menindaklanjuti permohonan tersebut berjumlah 5 (lima) personil dengan diketuai langsung oleh Bapak Casrudin selaku Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) Ahli Muda dengan anggota Bapak Heri Kartadipura, Bapak Haidar Budi Ismail, Bapak Catur Yuliana Sukma Nugara selaku PFPP Ahli Pertama serta Ibu Siti Mariyam selaku pelaksana. MANDALA | HAL 20

NILAI Kegiatan survei lapangan dalam WAJAR SEWA rangka penilaian BMD dimaksud dilaksanakan oleh Tim Penilai KPKNL Cirebon dengan didampingi petugas dari BKAD Kabupaten Majalengka selaku pemohon penilaian serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku Pengguna Barang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi objek penilaian serta melakukan analisis pasar guna menentukan besaran Nilai Wajar atas Sewa BMD dimaksud yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa dengan pihak ketiga. MANDALA | HAL 21

Komisi Pemberantasan Korupsi PERAN KPKNL CIREBON DALAM PENILAIAN BARANG RAMPASAN KPK Barang Rampasan Negara adalah Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai PMK 145/PMK.06/2021 adalah pengurusan barang Barang Milik Negara (BMN) yang rampasan negara meliputi melakukan penatausahaan, melakukan pengamanan administrasi, pengamanan berasal dari benda sitaan atau barang fisik dan pengamanan hukum terhadap barang rampasan negara yang berada dalam penguasaanya dan bukti yang ditetapkan dirampas untuk mengajukan usul penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan negara berdasarkan putusan penghapusan. pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. MANDALA | HAL 22

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara berupa penjualan, penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan penilaian. Penilaian barang rampasan negara dimaksud dilaksanakan oleh penilai pemerintah atau penilai publik untuk mendapatkan nilai wajar. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon memainkan peran penting dalam pelaksanaan penilaian barang rampasan KPK. Sesuai PMK 173/PMK.06/2020 Penilai Pemerintah pada kantor pelayanan berwenang untuk melakukan penilaian terhadap objek penilaian yang berada di wilayah kerjanya, meliputi salah satunya adalah penilaian BMN yang berasal dari barang rampasan negara. Penilai pemerintah pada KPKNL Cirebon telah beberapa kali melaksanakan penilaian barang rampasan KPK yang berada di wilayah kerja KPKNL Cirebon. Dalam pelaksanaan penilaian tersebut Tim Penilai KPKNL Cirebon didampingi oleh tim dari KPK. Penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah pada KPKNL Cirebon sangat penting untuk menentukan nilai wajar barang rampasan secara objektif. MANDALA | HAL 23

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 4/KN/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Sewa Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara MANDALA | HAL 24

OPTIMALISASI BMN BERUPA FASILITAS KOMERSIAL PADA TERMINAL ANGKUTAN DARAT Terminal adalah pangkalan kendaran bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015) Pada bulan Mei 2023 KPKNL Cirebon berkesempatan untuk turut berpartisipasi dalam menunjang pengelolaan BMN dan BMD berupa terminal penumpang yang berlokasi di Kabupaten Majalengka. KPKNL Cirebon memberikan layanan penilaian untuk pemanfaatan sisi komersial dari terminal yang berupa kios-kios yang merupakan fasilitas penunjang dari terminal tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha dari pengelola guna optimalisasi BMD dalam memberikan layanan sekaligus memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui PNBP yang dihasilkan. Jenis pemanfaatan area komersial berupa kios pada terminal yang kami survey adalah pemanfaatan dalam bentuk sewa. MANDALA | HAL 25

Survei Lapangan Terkait Penilaian Sewa BMN Pada Satker KPP Pratama Cirebon 2 Penilaian BMN merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. Salah satu tahapan dalam penilaian adalah survei lapangan ke objek penilaian. Rabu (05/07) Tim Penilai dari KPKNL Cirebon melakukan kegiatan survei lapangan atas objek penilaian berupa tanah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa pada satuan kerja KPP Pratama Cirebon Dua. Adapun aset yang menjadi obyek survei berlokasi di di Palimanan, Kabupaten Cirebon yang direncanakan akan disewa oleh pihak ketiga untuk dimanfaatkan sebagai parkir truk. MANDALA | HAL 26

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Melakukan pencocokan data pada dokumen permohonan penilaian dengan hasil pengamatan tim penilai di lapangan; Menentukan batas-batas objek penilaian, melakukan tagging; Melakukan wawancara dengan pendamping; dan Mengumpulkan data-data lain yang dianggap perlu. Semua data ini selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan (BASL). MANDALA | HAL 27

Menilai Aset Untuk Negeri

Tim Redaksi MANDALA | HAL 29 Susilo Prajoko Kepala Seksi Hukum dan Infromasi Pemimpin Redaksi Rohman Juani Penyaji Data Hukum dan Informasi Senior Editor Aiga Syarah Bestary Tim Media Sosial Kontributor Casrudin Penilai Ahli Muda Kontributor Heri Kartadipura Penilai Ahli Pertama Kontributor Haidar Budi Ismail Penilai Ahli Pertama Kontributor Catur Yuliana S. N. Penilai Ahli Pertama Kontributor Siti Mariyam Pengolah data ketatausahaan senior Kontributor