E-Book IKN dan COVID-19

Penanganan Corona di Indonesia Lebih Baik daripada Negara Lain Oleh : Lisa Pamungkas )* Kita wajib bangga karena penanganan Corona di Indonesia lebih baik daripada negara lain, sehingga memperbesar angka kesembuhan pasien covid sekaligus meminimalisir angka kematian. Penanganan yang baik ini terjadi karena semua pihak gotong royong dalam mengatasi pandemi. Selama dua tahun kita dipaksa beradaptasi dan menjaga gaya hidup sehat gara-gara virus bernama Corona. Pandemi yang terjadi secara global membuat dunia terasa seperti jungkir balik. Untung saja sudah ada kecanggihan teknologi pengobatan sehingga lebih banyak yang selamat daripada yang kehilangan nyawa. Juru bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan bahwa penanganan Corona di Indonesia jauh lebih baik daripada negara lain. Penyebabnya karena ada koordinasi yang matang (antara tim satgas, tenaga kesehatan, dan juga relawan). Selain itu, semua pihak (juga masyarakat), bekerja sama untuk penanganan Corona. Penanganan Corona di Indonesia menjadi lebih baik daripada yang lain, karena kita menjadi pionir dalam menjalankan program vaksinasi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika vaksin cepat dimulai maka juga akan cepat selesai, dengan begitu maka kekebalan kelompok akan cepat terbentuk dan situasi pandemi lekas diakhiri. Vaksinasi juga digratiskan oleh pemerintah bahkan disediakan slot bagi tiap WNI yang berusia di atas enam tahun untuk disuntik sampai tiga kali (booster). Pemerintah juga menjamin keamanan dan kehalalan vaksin sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Bandingkan dengan negara-negara lain yang masih mematok harga untuk vaksinasi. Pemerintah tidak ingin membebani rakyat, sehingga vaksin masih digratiskan. Presiden Jokowi mengerti bahwa kemampuan ekonomi warga sedang menurun saat pandemi, sehingga memutuskan untuk tidak mematok harga sepeser pun untuk membayar vaksin. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 47 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan 3T, yakni testing, tracing, and treatment. Penyebabnya karena treatment (pengobatan) saja tidak cukup, tetapi wajib dilengkapi dengan pengetesan (testing) dan tracing. Testing dilakukan secara acak tetapi teratur (berpindah-pindah tempat) untuk mengetahui berapa persen masyarakat yang positif Corona. Testing memang digencarkan lagi karena makin banyak orang tanpa gejala yang berkeliaran, apalagi jika kena Corona ringan rasanya hanya kena flu biasa. Jika jumlah OTG bisa dikenali maka mereka akan cepat diselamatkan dan diobati sehingga lekas sembuh. Dengan begitu akan mengurangi penularan Corona, apalagi omicron lebih menular daripada varian delta. Sementara proses treatment juga sangat dibantu oleh pemerintah, dan masih digratiskan (ditanggung oleh BPJS). Ketika ada yang positif Corona maka juga bisa isolasi di tempat yang disediakan dan masih gratis, malah di sana juga mendapat obat-obatan. Ketika ada yang isolasi mandiri di rumah maka bisa memanfaatkan layanan telemedicine dan menelepon dokter untuk konsultasi. Pemerintah berkomitmen untuk menangani Corona sebaik mungkin dan berbagai usaha dilakukan. Selain menangani di bidang kesehatan, juga menangani dampak Corona di bidang ekonomi dengan memberi berbagai bantuan, mulai dari bantuan langsung tunai hingga keringanan suku bunga kredit. Saat pemerintah Indonesia berjuang untuk menangani Corona dan dampaknya maka kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung program-program pemerintah, seperti vaksinasi dan 3T (testing, tracing, and treatment). Jangan malah lari tunggang-langgang ketika ada testing acak, karena justru menyelamatkan Anda dari bahaya Corona. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 48 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Angka Penularan Covid-19 Tinggi, Masyarakat Harus Taat Prokes Oleh : Lisa Pamungkas )* Pandemi Covid-19 saat ini masih berlangsung dan angka penularan virus tersebut masih tergolong tinggi. Masyarkat diimbau untuk selalu taat Prokes sebagai syarat mutlak untuk dapat hidup berdampingan dengan virus Corona. Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, Kita perlu tetap waspada mengingat tren kenaikan positivity rate mingguan masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dari data analisis per 20 Februari 2022, angka positivity rate mingguan sebesar 17,61%. Angka ini meningkat cukup tajam dibandingkan pada akhir Januari di kisaran 1%. Sebelumnya, angka ini berhasil dipertahankan di bawah standar WHO, yaitu kurang dari 5%, selama 135 hari berturut-turut atau sejak 17 September 2021 hingga 29 Januari 2022. Bahkan, angka terendah yang pernah dicapai yaitu 0.09% pada 12 Desember 2021. Meski demikian, kenaikan positivity rate mingguan saat ini lebih rendah dibanding pada masa gelombang Delta. Melihat kembali pada masa Delta, angka positivity rate bertahan di atas 20% selama 5 minggu berturut-turut. Bahkan, pernah mencapai angka mingguan tertinggi hingga 30,24% per 18 Juli 2021. Sehingga angka positivity rate saat ini menggambarkan kondisi penularan yang jauh lebih rendah dibanding masa varian delta. Wiku mengatakan, dengan kondisi yang tidak separah masa varian Delta, seluruh elemen masyarakat harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Dirinya juga menambahkan, hal ini terjadi di tengah kondisi capaian testing swab antigen yang lebih besar di mana banyak orang yang didapati positif melalui proses skrining, seperti syarat perjalanan dan aktivitas lainnya. Tingginya angka positivity rate di tengah tingginya mobilitas ini tentu saja menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kepatuhan protokol kesehatan masih belum cukup baik. Selain itu, orang-orang yang beraktivitas dan melakukan perjalanan, ternyata masih banyak yang tertular. Pada kesempatan berbeda, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui penularan varian omicron di Indonesia sangatlah masif. Namun, ia meminta kepada masyarakat agar tidak panik lantaran gejala dari virus ini bersifat lebih ringan daripada varian-varian sebelumnya. Budi memastikan pemerintah sudah melakukan berbagai Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 49 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

upaya untuk mengantisipasi gelombang ketiga covid-19 yang disebabkan oleh varian omicron. Salah satunya adalah memperbanyak sentra vaksinasi covid-19 terutama di DKI Jakarta. Seiring dengan adanya long weekend pada akhir Februari 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sandiaga Uno) meminta kepada para pelaku industri pariwisata untuk tetap mengutamakan aspek kesehatan guna menegak penyebaran Covid-19. Upaya tersebut dilakukan melalui pengetatan protokol kesehatan yang melingkupi pembatasan kapasitas jumlah pengunjung. Sandiaga menekankan, agar para pengelola destinasi wisata tidak terleda akan tingginya euforia libur nasional yang dikhawatirkan dapat meningkatkan angka penularan covid-19. Pengelolaan taman rekreasi merupakan garda terdepan dalam memastikan komitmen penerapan protokol kesehatan dan CHSE (Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability) berjalan sesuai kesepakatan bersama. Maka dari itu, optimisme akan bangkit dan pulihnya sektor pariwisata kreatif harus didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan. Aktifitas seperti sekolah, pariwisatan maupun kerja memang tidak ditutup secara 100 persen, sehingga potensi penularan akan tetap ada, dan cara meminimalisir penularan tersebut adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 50 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Elemen Masyarakat Dayak Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara Oleh : Agung Suwandaru )* Pemindahan Ibu Kota Negara mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat Dayak. Mereka yakin pemindahan tersebut akan membawa perubahan positif, tidak hanya bagi Kalimantan namun juga Indonesia. Ketika ibu kita akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, banyak yang terkejut karena baru pertama kali melihatnya. Akan tetapi mereka tidak menentang, hanya saja kagum saat melihat perencanaan pemindahan yang begitu detail. Diharap ketika ibu kota dipindah ke pulau lain, maka akan ada banyak hal positif yang menyertainya. Tokoh adat Dayak Kenyah sekaligus sesepuh di Kalimantan Timur, Drs Laden Mering, S.H, M.H menyatakan bahwa Suku Dayak sangat mendukung pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tidak ada masyarakat yang menentangnya. Laden juga berharap ada tokoh Dayak yang duduk dan terlibat dalam pembangunan ibu kota baru karena bisa motor penggerak pembangunannya. Dalam artian, pemindahan ibu kota negara didukung penuh oleh banyak pihak. Tak hanya pemerintah daerah di Penajam Paser Utara, tetapi juga masyarakat Dayak sebagai warga asli Kalimantan Timur. Jika ada dukungan maka pemindahan dipastikan akan berjalan dengan mulus karena tidak ada konflik. Upaya untuk meminimalisir konflik memang sangat penting karena jangan sampai pemindahan malah berujung perang antar suku. Jika ada dukungan dari warga Dayak sendiri maka tidak akan ada gesekan karena SARA atau tawuran karena persaingan antara warga pendatang dan penduduk asli. Sementara itu, dukungan juga muncul dari tokoh masyarakat Kutai. Haji Aji Pangeran Haryo Kusumo Puger, Anggota Dewan Penasehat Kesultanan Kutai Kartanegara, menyatakan bahwa Kesultanan membangun pembanguna ibu kota negara di Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 51 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Penajam Paser Utara. Akan tetapi perlu diingat untuk tidak menyisihkan budaya daerah. Dengan adanya ibu kota negara di Borneo maka akan memperkuat budaya bangsa dan saling menghormati serta mempererat silaturahmi. H Aji Pangeran Haryo Kusumo Puger menambahkan, pemerintah wajib memperhatikan tanah adat karena merupakan warisan nenek moyang. Sebagian tanah adat Kesultanan Kutai Kartanegara diberikan dengan sukarela untuk dijadikan wilayah ibu kota negara baru. Dalam artian, pihak Kesultanan Kutai Kertanegara sudah berbaik hati dalam memberikan tanah adatnya, karena mereka rela berkorban demi kemajuan Indonesia. Akan tetapi tanaha dat tersebut harus benar-benar dirawat. Dalam artian, tanah harus digunakan sebagai mana fungsinya dan jangan sampai malah disalahgunakan. Dukungan dari masyarakat Dayak dan Kutai Kartanegara amat berharga karena mereka sebagai suku-suku asli yang tinggal di Kalimantan bertindak sebagai tuan rumah. Pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kerajaan tersebut, akan tetapi saling menghormati. Sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Kerajaan Kutai Kartanegara dan masyarakat adat Dayak mendukung dibangunnya ibu kota negara baru karena mereka menyadari bahwa hal ini akan memajukan Indonesia dan masyarakat Kalimantan pada khususnya. Nanti akan dibangun jalan raya yang representatif sehingga mobilitas rakyat makin lancar. Jika ada dukungan dari masyarakat asli Borneo maka dipastikan pemindahan ibu kota negara akan berjalan dengan baik. Tidak ada kendala karena semua pihak mensupport pemindahan ini dengan ikhlas. Ketika pemindahan ibu kota negara dari jawa ke kalimantan masih dalam masa persiapan, maka dukungan dari masyarakat Dayak dan Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah amat berharga. Mereka sadar bahwa pemindahan ini akan berdampak positif. Sehingga dengan rela memberikan sebagian tanah adat, demi kemajuan Indonesia. )* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Insitute 52 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pembangunan IKN Generator Pertumbuhan Ekonomi Oleh : Ratu Shandy Aenun )* Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu hajat besar pemerintah yang sudah direncanakan secara matang. Pembangunan IKN pun diyakini akan menjadi generator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengatakan bahwa pembangunan IKN bernama Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan magnet pertumbuhan ekonomi baru yang dapat memberikan kontribusi secara nasional. Budi mengatakan pemindahan IKN ke provinsi Kalimantan Timur berpotensi menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang semakin merata ke luar Pulau Jawa, Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu konektivitas antarwilayah dan keterkaitan yang kuat antar sektor. Pemindahan IKN juga ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan. Di sini, IKN akan menjadi simbol kedaulatan negara yang potensial terhadap ancaman. Budi menuturkan, menjadi catatan penting bahwa penaklukan suatu negara secara de facto ditandai dengan keberhasilan dalam menduduki fasilitas strategis termasuk ibu kota negaranya sebagai simbol runtuhnya sistem negara tersebut. Pemisah akan ibu kotan negara dengan kota-kota lain akan meminimalisasi ancaman negara. Dewan Penasihat Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura H Adji Pangeran Haryo Kesumo Poeger mengatakan, masyarakat di wilayahnya mendukung sepenuhnya program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini karena pemindahan IKN diyakini dapat membawa perubahan dari segi ekonomi dan sosial. Adji menuturkan, Kesultanan Kuta Kartanegara tidak ada masalah dengan adanya pembangunan IKN karena IKN ini juga untuk Kalimantan Timur. Sementara itu DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang, RUU IKN tersebut disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI. Oleh karena itu, sebagai generator pertumbuhan ekonomi nasional, Kalimantan Timur dirasa mampu menguatkan sistem pengendalian keamanan nasional. Hal ini juga Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 53 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

menyebabkan IKN diprediksi akan menjadi salah satu kota berpengaruh. Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Ma’ruf, mengatakan bahwa pemindahan IKN memiliki aspek multidimensi bagi pemerataan ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan negara, dan juga soal keamanan dari bencana alam. Pemindahan IKN itu memberi rezeki kepada penduduk setempat yang selama ini dalam kekurangan. Kini, jalan raya di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan IKN sudah mulus. Waktu tempuh mereka ke kota besar lainnya seperti Balikpapan, menjadi lebih singkat. Apalagi jika jalan tembus ke IKN melalui jembatan pulau Balang. Perlu kita ketahui juga bahwa Wacana pemindahan Ibukota muncul juga didasari oleh beban Pulau Jawa saat ini yang menanggung beban dan padatnya penduduk. Pada tahun 2017 jumlah populasi di Pulau Jawa mewakili 60 persen dari jumlah penduduk Indonesia sisanya dibagi ke pulau di luar pulau Jawa. Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo mengatakan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 54 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pemindahan IKN Berdampak Positif Terhadap Perkembangan Ekonomi Oleh : Rohmat Soleh)* Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah bisa dipastikan. Dengan berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut, tentu saja menghadirkan dampak positif, salah satunya adalah perkembangan terhadap sektor ekonomi. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur rupanya mendapatkan dukungan dari Politisi PDIP Prasetyo Edi Marsudi. Dirinya justru mempertanyakan pemikiaran yang menentang adanya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur oleh Presiden Joko Widodo. Pras juga meyakini, jika pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi. Dia juga menyinggung soal stabilitas politik. Dirinya juga menyampaikan harapannya bahwa ke depan Jakarta bisa menjadi pusat bisnis layaknya New York di Amerika Serikat. Sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, dirinya menilai bahwa Jakarta akan tetap istimewa nantinya yang memiliki kekhususan seperti New York yang telah sukses sebagai pusat bisnis. Menurut Pras, ada banyak negara yang berhasil memisahkan antara kota yang akan dijadikan pusat pemerintahan dan pusat bisnis hingga akhirnya dapat fokus dalam melaksanakan pembangunan. Selain New York, ia juga mencontohkan Turki yang telah melakukan pemindahan Ibu Kota dari Ankara ke Istanbul. Pras menilai, perpindahan Ibu Kota adalah upaya mengurangi beban Jakarta yang menyandang sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Kendati dirinya menyampaikan bahwa Jakarta sejauh ini terbukti mampu memikul beban tersebut. Pada kesempatan berbeda, Dewan Pembina Sahabat Ganjar, KH Khayatul Makky atau Gus Khayat, mendukung pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, pemindahan IKN ke Kalimantan merupakan langkah konkret pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonoi di masa depan. Pindahnya IKN ke Nusantara tutur Gus Khayat dapat berakibat pada meningkatnya perekonomian dan mobilitas masyarakat. Sehingga perekonomian tidak hanya berfokus di Jawa, melainkan dapat berkembang di luar jawa khususnya Kalimantan. Selain itu Gus Khayat mengatakan bahwa sahabat ganjar juga mendukung terbentukanya generasi emas Indonesia di tahun 2024. Sabahat Ganjar juga mendukung Perpres 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 55 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Inovasi Nasional (BRIN). Dirinya mengatakan bahwa sahabat Ganjar bisa sadar bahwa di era digital 4.0 Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangatlah pesat. Sementara itu Pemerintah juga terus mempercepat realisasi pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Presiden RI Joko Widodo memiliki harapan ingin membangun Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan manusia Indonesia yang berkualitas serta memiliki daya saing. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara tentu bukanlah gagasan kemarin sore dan bukan pula rencana dadakan. Presiden pertama RI Ir. Soekarno, sebelumnya juga pernah mengemukakan gagasan tersebut dan telah dilakukan kajian oleh Bappenas mengenai dampak pemindahan Ibu Kota Negara. Pakar Tata Kota, Yayat supriatna menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1% sampai 0,2%. Ia juga menuturkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dapat menurunkan kesenjangan antarwilayah. Pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa tentu dapat mendorong perdagangan antarwilayah, terutama perdagangan antara Pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau jawa, serta antarwilayah di luar pulau Jawa. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 56 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pemindahan Ibu Kota Negara Sejarah Baru Indonesia Oleh : Abdul Karim )* Ibu kota negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ini diharapkan akan mengukir sejarah baru tentang keberagaman Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Saat ibu kota negara (IKN) akan dipindah dari Jawa ke Kalimantan, spontan masyarakat heboh karena terkaget-kaget. Padahal jika ditilik dari sejarah, presiden Indonesia pertama, Bung Karno, memang pernah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan. Alasan beliau adalah jika ibu kota dipindah ke tengah-tengah, akan muncul azas keadilan. Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan bahwa berpindahnya ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah ikon sejarah baru. Dalam artian, baru kali ini ibu kota Indonesia dipindahkan dan akan dicatat dalam sejarah sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Sejarah akan mencatat betapa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara adalah peristiwa besar. Meski ibu kota Indonesia juga pernah dipindah ke Yogyakarta tahun 1946 tetapi itu hanya sementara, karena faktor keterpaksaan. Saat itu ada gempuran dari Belanda yang belum rela Indonesia merdeka, dan setelah mereka mundur tahun 1949, ibu kota kembali lagi ke DKI Jakarta. Sementara untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara adalah permanen alias tidak bisa kembali lagi ke Jakarta. Penyebabnya karena lokasi tersebut sudah tetap dan dinilai cocok untuk menjadi sebuah ibu kota bagi negara maju seperti Indonesia. Dinilai dari lokasinya yang ada di tengah-tengah negeri ini dan wilayahnya yang masih sangat bisa dibangun menjadi kota yang ultra modern. Jenderal (Purn) Budi Gunawan menambahkan, pemindahan ibu kota negara akan mengubah stigma Jawa-sentris. Dalam artian, hal ini akan menjadi sejarah baru karena menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tak hanya terdiri dari rakyat beretnis jawa, tetapi juga suku lain mulai dari sunda, kutai, banjar, dll. Sejarah akan mencatat bahwa pemerintah menerapkan keberagaman dan menjunjung tinggi bhinneka tunggal ika. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 57 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Ketika ibu kota negara dipindah ke Borneo maka tak hanya istana kepresidenan yang dibangun tetapi juga perkantoran untuk para aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai dari berbagai kementerian. Perpindahan ini juga menjadi sejarah baru bagi mereka karena bisa jadi baru pertama kali menginjakkan kaki ke Kalimantan. Diharap dengan kantor baru maka juga ada semangat yang baru. Pemindahan ibu kota negara tidak bisa dilaksanakan hanya dalam beberapa hari karena butuh persiapan yang sangat panjang. Pertama mulai dari pembuatan sketsa gedung istana kepresidenan dan gedung-gedung penting lain, penentuan lokasi scara tepat, pembangunan jalan dan infrastruktur terkait, dll. Bisa jadi persiapannya butuh lebih dari setahun dan masyarakat akan sabar menanti, seperti apa wujud ibu kota baru yang metropolitan? Tentu akan ada banyak manfaat saat ibu kota negara dipindah. Di antaranya akan mengurangi kemacetan karena banyak pegawai pemerintahan yang mutasi ke Kalimantan Timur. Ini jadi sejarah baru karena DKI Jakarta akan jadi wilayah bebas macet. Saat ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Timur maka akan jadi sejarah baru karena publik terkesima akan keindahan Penajam Paser Utara yang ditata dengan rapi dan elok. Semua menanti bagaimana rupa ibu kota yang ada di Kalimantan, yang diharapkan akan jauh lebih baik daripada DKI Jakarta. )* Penulis adalah warganet tinggal di Jakarta 58 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pemindahan Ibu Kota Negara Tunjukkan Keberagaman Indonesia Oleh Heru Prakoso )* Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara. Selain untuk memeratakan pembangunan, relokasi tersebut diharapkan dapat menunjukkan keberagaman Indonesia. Sebentar lagi ada peristiwa penting yang patut dicatat dalam buku sejarah yakni pemindahan ibu kota Indonesia ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan sebuah ibu kota negara tentu bukan main-main dan butuh persiapan matang. Terlebih, pemindahan ini memiliki banyak misi penting, di antaranya untuk menghilangkan kesenjangan antar daerah di Indonesia. Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purn) Budi Gunawan menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara akan menunjukkan upaya bahwa Indonesia bukan hanya pulau Jawa. Negeri ini memiliki luas yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa. Dalam artian, jawa-sentris akan dihapus karena akan ada pemerataan pembangunan, dimulai dari Kalimantan. Pemindahan ibu kota negara akan mengubah stigma tersebut. Sebelumnya, jika kita ditanya apa ibu kota Indonesia pasti jawabannya DKI Jakarta tetapi apakah rakyat Indonesia akhirnya yang terlihat hanya orang Jawa, karena ibu kota ada di pulau Jawa? Citra negatif ini akan dihapus dan diganti, bahwa ada banyak etnis yang ada di negeri ini, dan semuanya unggul. Jenderal (Purn) Budi Gunawan melanjutkan, Presiden Jokowi ingin menghapus kesenjangan antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Dalam artian, diharap dengan penghapusan ini maka baik di jawa maupun sumatera atau daerah lain juga sama-sama maju. Sehingga seluruh WNI akan mendapatkan keadilan karena tiap daerah memiliki modernitas dan fasilitas yang sama rata, walau mereka bukan orang jawa. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 59 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Memang sejak zaman pra kemerdekaan, Indonesia (yang dulu bernama nusantara) diplot untuk berpusat di pulau Jawa. Akan tetapi jauh setelah kemerdekaan jangan sampai pemusatan ini malah merugikan, karena pembangunan ada di Jawa saja. Sedangkan di pulau-pulau lain masih belum merata. Ketika ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Timur maka akan menunjukkan pemerataan pembangunan, dimulai dari Kalimantan. Selain itu, relokasi tersebut juga menunjukkan keberagaman Indonesia. Penyebabnya karena nantinya di ibu kota negara baru, pekerjanya bukan hanya dari suku jawa, tetapi juga dari kutai, banjar, dan suku-suku lain di Indonesia. Para pekerja di ibu kota negara yang baru akan menunjukkan implementasi dari bhinneka tunggal ika, benar-benar berbeda-beda tetapi satu jua. Mereka tidak mempermasalahkan perbedaan leluhur, keyakinan, warna kulit, kebiasaan, dll. Akan tetapi kompak untuk terus bersatu demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Keberagaman memang terus ditunjukkan oleh Presiden Jokowi karena faktanya Indonesia memang terdiri dari banyak etnis. Multikultular ini bukan menjadi kelemahan, justru jadi kelebihan. Penyebabnya karena makin banyak etnis maka makin banyak kebudayaan di negeri ini dan bisa ‘dijual’ menjadi paket-paket pariwisata, sehingga akan menarik banyak wisatawan asing dan menambah devisa negara. Dengan keberagaman maka akan menunjukkan sila persatuan Indonesia, karena ada banyak warga yang berasal dari etnis yang berbeda tetapi tidak berpesang satu sama lain. Justru mereka akan bahu-membahu dalam membangun ibu kota negara baru. Sehingga wilayah tersebut akan jadi kota yang ultra modern dan patut dibanggakan. )* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers Dan Mahasiswa Cikini 60 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Indonesia Mampu Wujudkan Perubahan Lewat Pemindahan Ibu Kota Negara Oleh : Ridwan Alamsyah )* Pemindahan ibu kota negara dari Jawa ke Kalimantan membuktikan bahwa Indonesia bisa mewujudkan perubahan, tentu ke arah yang positif. Pemindahan Ibu Kota Negara ini salah satunya untuk meratakan pembangunan, tak hanya di Kalimantan tetapi juga di seluruh negeri. Saat ibu kota negara (IKN) akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, maka banyak yang terkejut. Penyebabnya karena sejak zaman pra kemerdekaan, Jakarta yang dulu bernama Batavia sudah menjadi pusat pemerintahan. Akan tetapi masyarakat tak perlu kaget sebenarnya, karena pada masa orde lama Bung Karno juga pernah ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan, tetapi usulannya di Palangkaraya. Alasannya karena kota itu berada di tengah-tengah Indonesia, sehingga jika ibu kota di sana tujuannya agar ada keadilan pada rakyat. Wandy Tuturong, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara akan menjadi bukti Indonesia mampu mewujudkan perubahan. Contohnya adalah ketika ada jalan tol di Jawa dan Sumatera, setelah jadi maka orang-orang baru paham manfaatnya. Dalam artian, nanti ketika ibu kota dipindah baru mereka mengerti bahwa pemindahan ini untuk sesuatu yang positif. Saat ibu kota negara dipindah ke Kalimantan maka akan ada banyak perubahan positif. Pertama, jalan di Penajam Paser Utara dan sekitarnya akan diperbaiki sehingga mobilitas masyarakat akan dipermudah. Mereka bisa beraktivitas dengan layak tanpa takut terhalang oleh jalan makadam. Kedua, perubahan tak hanya ada di Kalimantan tetapi juga di seluruh Indonesia. Ketika ibu kota negara ada di tengah- tengah maka akan lebih mudah untuk koordinasi dan pemantauan pada tiap provinsi. Sehingga tiap daerah akan merasakan keadilan karena ada pemerataan pembangunan dan suaranya didengarkan oleh presiden. Sementara itu, Ngabalin dari Kantor staf Presiden menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara membuat pembangunan tak lagi Jawa sentris. Dulu ketika ibu kota ada di DKI Jakarta maka APBN mayoritas disalurkan ke Jawa, akan tetapi ketika ibu kota ada di Kalimantan maka APBN akan diberikan ke sana dan seluruh daerah di Indonesia. Dalam artian, kita memang ingin mengubah dari jawa sentris menjadi Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 61 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Indonesia sentris. Jika ingin negeri ini maju maka pembangunan jangan ada di Jawa saja tetapi juga di pulau-pulau lain di seluruh Indonesia, karena pemerintah harus memimpin dengan azas keadilan. Bukankah juga tercantum di pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Saat ada jawa sentris maka yang diuntungkan hanya masyarakat yang ada di Jawa sehingga takutnya makin banyak pendatang sehingga pulau itu makin sesak. Kepadatan penduduk bisa membawa banyak akibat negatif, mulai dari persaingan untuk mencari kerja sampai naiknya tindak kejahatan. Oleh karena itu saat ibu kota dipindah, inilah saatnya untuk berubah jadi lebih baik dan membangun daerah lain, serta mengurangi kepadatan di Jawa. Pemerataan pembangunan harus ada di Indonesia dan tidak cukup dengan desentralisasi. Melainkan, pemerintah berusaha agar tiap WNI mendapatkan fasilitas yang sama, mulai dari pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Penyebabnya karena tiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup nyaman dan maju. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 62 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pemindahan IKN Momentum Bangun Daerah Tertinggal Oleh :Abdul Kadir )* Membangun dari pinggiran adalah salah satu program yang menjadi andalan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan adanya momentum Pemindahan Ibu Kota Negara maka diharapkan menjadi pintu masuk untuk membangun daerah yang tertinggal. Mencuatnya berbagai kritik terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dinilai kurang proporsional karena hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya dari sisi ekonomi, terutama kebutuhan anggaran. Padahal, IKN bukan sekadar memindahkan gedung pemerintah dan para pegawainya, tetapi juga pada kepentingan nasional. Selama ini hampir tidak ada pembangunan di wilayah tertinggal, tetapi ditumpuk di Jakarta yang sudah sesak dan tidak layak untuk menjadi ibu kota. Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Ma’ruf, mengatakan bahwa pemindahan IKN memiliki aspek multidimensi bagi pemerataan ekonomi, geopolitik dan pertahanan keamanan negara, dan juga soal keamanan dari bencana alam. Ma’ruf mengatakan bahwa kita harus berpikir untuk seluruh Nusantara. Indonesia itu termasuk Kalimantan dan Papua Juga. Banyak orang tidak memahami wawasan nusantara, pikirannya tidak jernih, melakukan kritik yang tidak bermanfaat seperti membuat perpecahan. Tentu saja membangun ibu kota baru di daerah tertinggal, lebih penting daripada uang negara dikorupsi seperti bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI). Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menilai pembangunan Ibu Kota Negara baru akan menjadi alat yang signifikan dalam meningkatkan aktivitas perekonomian. Eko berharap, dengan Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 63 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

adanya ibukota baru ini, percepatan pembangunan daerah-daerah perbatasan dapat terlaksana. Baginya hal ini merupakan sebuah tindakan bagus untuk pemerataan pembangunan. Sehingga diharapkan daerah-daerah sekitar juga bisa terkeda dampak positif secara ekonomi dengan adanya ibukota baru. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Jokowi menginginkan bentuk Istana mencerminkan khas Indonesia. Saat ini bentuk Istana Kepresidenan bagik di Jakarta ataupun Cipanas identik dengan gaya rokoko. Dimana gaya tersebut merupakan gaya arsitektur peninggalan Belanda. Suharso menututkan, bahwa Jokowi memiliki keinginan agar ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut nantinya bisa menjadi ibu kota terbaik di dunia. Karena itu, proses pembangunan ibu kota baru harus cermat dan kreatif. Untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Baru, pemerintah sendiri akan membentuk badan otorita. Pembentukan badan ini merujuk pada Peraturan Presiden atau Perpres. Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan proyeksi dibuat dengan mendasarkan pada nilai proyek pengembangan ibu kota baru dengan daya serap tenaga kerja yang diciptakan. Pihaknya telah menghitung proyek senilai Rp 1 Triliun dalam pengembangan ibu kota baru akan mampu menyerap 14 ribu tenaga kerja. Sementara itu, proyeksi awal pemerintah, nilai investasi proyek konstruksi yang akan dikerjakan mencapai ratusan triliun. Ia menyatakan pembangunan di kawasan ibu kota baru tidak hanya akan dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dengan swasta. Salah satu skema yang akan digunakan yaitu kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Bambang memperkirakan beberapa sektor investasi di Kaltim yang akan menjadi prrimadona bagi investor, yakni konstruksi kesehatan, restoran, pendidikan, semen, perdagangan, pertambangan, jasa, transportasi, hotel, keuangan, komunikasi hingga perikanan. Pemindahan ibu kota tentu saja menjadi momentum untuk membangun daerah, pembangunan infrastruktur di IKN akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja. Keterlibatan masyarakat lokal di sekitar Ibu Kota Negara tentu saja akan memberdayakan masyarakat dan turut serta dalam membangun daerah tertinggal. )* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 64 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Ibu Kota Nusantara Berkonsep Smart City Oleh : Sentiaji Nugroho )* Ibu Kota Negara (IKN) baru yang bernama ‘Nusantara’ akan berkonsep smart city. Konsep ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kemajuan di seluruh Indonesia. Pemindahan ibu kota negara menjadi buah bibir di masyarakat karena mereka telah biasa menyebut DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan ternyata akan dipindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan menjadi urgent karena Jakarta sudah penuh sesak, sehingga harus dipindah ke Kaltim. Nantinya tempat itu akan diganti namanya menjadi ‘Nusantara’. Ibu kota negara baru akan berkonsep smart city. Menurut beliau, pemindahan ibu kota tidak hanya secara fisik alias memindah gedung-gedung pemerintahan. Akan tetapi ada perbaikan di bidang pelayanan kesehatan, birokrasi, pendidikan, tata sosial, teknologi, dan lain sebagainya. Dalam artian, konsep smart city bisa merengkuh seluruh perbaikan yang disebut oleh Presiden Jokowi. Terutama di bidang teknologi. Ketika smart city dibangun maka menggunakan teknologi untuk meningkatkan performa. Misalnya untuk pengurusan surat-surat penting, diusahakan paperless alias tanpa mengisi banyak kertas formulir, tetapi diganti dengan mengisi di Google form. Dengan pelayanan birokrasi menggunakan teknologi canggih seperti ini maka akan ada banyak manfaatnya. Pertama, akan sangat menghemat anggaran untuk membeli kertas. Jika hemat kertas maka otomatis akan ramah lingkungan karena kertas terbuat dari pohon, sehingga makin sedikit pohon yang ditebang. Memang dengan foirmulir online ada biaya internet tetapi tentu hanya menghabiskan sedikit kuota. Kedua, dengan formulir online maka prosesnya akan jauh lebih cepat sehingga surat- surat penting akan cepat sekali selesainya, bahkan bisa hanya dalam hitungan hari Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 65 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

(tergantung dari antrian). Masyarakat senang karena surat tersebut lekas jadi dan bisa digunakan untuk mengurus kartu kuning, misalnya. Dengan sistem online juga meminimalisir formulir terselip dan hilang sehingga tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan surat penting tersebut dalam waktu cepat. Kecepatan memang menjadi ciri khas pemerintah saat ini karena merupakan isntruksi dari Presiden Jokowi yang ingin kerja cepat tetapi akurat. Sedangkan yang ketiga, sistem online akan menghapus kemungkinan korupsi oleh para oknum nakal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada saja oknum pegawai yang menyalahgunakan jabatannya lalu meminta uang pelicin saat masyarakat ingin mengurus surat penting ke kantor pemerintahan. Akan tetapi jika formulirnya online maka alurnya cepat dan tak harus masuk ke banyak meja pegawai, sehingga masyarakat tidak terjebak pungli. Konsep smart city juga berteknologi canggih, misalnya sistem absensi pegawai yang tak lagi pakai ceklok manual tetapi otomatis. Dengan ceklok model ini maka akan tercatat ASN masuk dan keluar kantor jam berapa, sehingga mereka makin disiplin karena tidak mau terlihat terlambat dan memalukan diri sendiri. Ini akan melibas kebiasaan oknum ASN nakal yang hanya ceklok lalu kabur ke warung kopi. Dengan smart city maka diharap ibu kota Indonesia akan makin maju dan menjadi pusat pemerintahan yang modern, yang bisa mengakomodir keinginan banyak orang. Tak hanya bagi masyarakat di Kalimantan Timur atau wilayah kalimantan lainnya, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kita memang harus mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Ibu kota negara yang sudah dirancang dengan konsep smart city akan membawa banyak manfaat bagi rakyat. Perngrusan surat-surat penting akan lebih cepat dan mereka tak lagi dipusingkan dengan birokrasi yang berkelok-kelok. Selain itu teknologi pada smart city juga mengenyahkan pungli sehingga tak lagi ada oknum pegawai nakal di sana. )* Penuils adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini 66 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Warga Adat Dayak Se-Kalimantan Dukung IKN Nusantara Oleh: Jodi Widiatmoko )* Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah menjadi rencana akbar pemerintah. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut rupanya mendapatkan dukungan dari masyarakat Adat Dayak se-Kalimantan. Yakobus Kumis selaku Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), mengatakan bahwa pihaknya terbuka dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Pasalnya, rencana tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Yakobus berujar, pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang haram. Alasan pemindahan ibu kota tentu saja sudah melewati kajian yang luar biasa. Kendati terbuka dengan rencana tersebut, pihaknya akan terus bersuara jika ada hal yang merugikan masyarakat adat Dayak dalam proses pembangunan IKN Nusantara. Ia berharap, pemerintah betul-betul memperhatikan hak dari masyarakat adat. Pemindahan IKN tentu dengan catatan, agar masyarakat di Kalimantan bisa diperhatikan juga diberi kesempatan dalam berpartisipasi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ia menjelaskan, peradaban adat Kalimantan tentu akan menghadapi banyak persaingan bila ibu kota negara berada di bumi Borneo. Namun, pihaknya memberi kesempatan kepada pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat adat dalam proses pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara. Di sisi lain, Yakobus menyayangkan atas adanya pernyataan yang terlontar dari mulut Edy Mulyadi. Menurut Yakobus, kalimat yang keluar dari mulut Edy telah menghina masyarakat Kalimantan. Pernyataan Edy dinilainya sudah merendahkan masyarakat Kalimantan. Konotasi yang mengatakan bahwa Kalimantan merupakan tempat jin buang anak adalah ucapan melecehkan yang sangat tidak pantas. Yakobus menilai, kalimat tersebut sudah terdapat unsur kebencian, mengadu domba, bahkan pernyataan yang hoax tidak berdasarkan data dan fakta disampaikan untuk mempengaruhi membuat resah masyarakat Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Pihaknya juga meminta agar Kapolri bisa memberikan tindakan tegas atas Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 67 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

perkataan Edy. Sebelumnya, Masyarakat Dayak Paser menyatakan dukungannya atas keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dukungan tersebut diaktualisasikan oleh Lembaga Adat Paser Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggelar ritual adat Tambak Pulut dan Tepung Tawar. Ketua Lembaga Adat Paser Kabupaten Penajam Paser Utara Musa mengatakan bahwa ritual tersebut memiliki makna pendingin. Ritual adat tersebut juga merupakan wujud ungkapan rasa syukur atas terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota negara baru. Masyarakat Dayak Paser merupakan suku asli Benuo Taka. Mereka berjanji akan menjaga kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota tersebut. Musa menegaskan, selama ini masyarakat adat Dayak Paser selalu menjunjung tinggi adat istiadat, sehingga dipastikan tidak akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan menyangkut pemindahan ibu kota. Dirinya menyatakan, Lembaga Adat Paser menerima keputusan pemerintah pusat dan berharap selalu dilibatkan, serta pembangunan juga bisa menjaga kearifan budaya lokal. Deklarasi tersebut tentu saja menjadi bukti bahwa masyarkat Dayak Kalimantan juga mendukung penuh keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama DPR-RI yang telah menetapkan dan mengesahkan undang-undang ibu kota negara (IKN) baru Republik Indonesia yang bernama Nusantara. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 68 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

IKN Nusantara Banjir Dukungan, Masyarakat Adat Dayak Se-Kalimantan Gelar Deklarasi Akbar Oleh : Irwan Maulana )* Masyarakat adat Dayak se-Kalimantan menggelar deklarasi akbar mendukung penetapan Ibu Kota Negara (IKN) pada Senin pagi (31/1). Seluruh perwakilan warga adat Dayak juga setuju atas penetapan nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. Berbagai tokoh dan pemuka adat Dayak di Kalimantan mendukung penuh pemindahan IKN ke Kalimantan melalui Deklarasi Akbar. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Tjokro Balikpapan selama dua hari, sejak tanggal 30 hingga 31 Januari 2022. Salah satu Ormas Adat di Kalimantan, Aliansi Masyarakat Nansarunai Bela Borneo (AMNBB) Sektor Barito Timur (Bartim) Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Pimpinan Hengky A. Garu (Amber) menyatakan dukungannya atas pemindahan IKN ke Kalimantan. “Kita mengutus sedikitnya 10 orang koordinator, untuk dapat ambil bagian dalam Deklarasi Masal, atas Penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden RI,” kata Amber pada Senin (31/1). Kehadiran AMNBB di Balikpapan, menurut Amber, merupakan wujud nyata dukungan dari warga Nansarunai kepada saudara satu suku yang berada di titik pusat IKN. “Mari kita kawal proses pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan mari kita halau bersama jika ada pihak – pihak yang ingin menggagalkan keputusan pemerintah ini ” ajak Amber lagi. Ketua AMNBB Bartim juga mengimbau kepada masyarakat Nansarunai agar tetap menjaga kebersamaan dan persatuan dalam mensukseskan program pemerintah pusat. “Jangan sampai kita terhasut dan terprovokasi oleh pihak lain yang berupaya memecah belah, atau mengadu domba kita sesama Suku Dayak,” pungkasnya. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 69 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

)* Penulis adalah Pemerhati Sosial Kemasyarakatan 70 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Vaksinasi Door to Door Ikhtiar Cegah Gelombang Ketiga Covid-19 Oleh Abdul Haris )* Pemerintah melalui Badan Intelijen Negara (BIN) terus mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi door to door. Kegiatan vaksinasi door to door tersebut merupakan ikhtiar untuk memperkuat kekebalan kolektif sekaligus mencegah gelombang ketiga Covid-19. Ketika ada kenaikan kasus Corona gara-gara varian Omicron maka kita harus bersiap, jangan sampai ada serangan gelombang ketiga Covid-19 yang menjadi tragedi dan memakan banyak sekali korban jiwa. Protokol kesehatan harus diperketat dan juga vaksinasi wajib disuntikkan tanpa kecuali (untuk WNI berusia di atas 6 tahun). Salah satu cara menghindarkan diri dari serangan Corona terutama varian Omicron adalah dengan vaksinasi karena jika seseorang sudah divaksin, akan memiliki kekebalan tubuh yang lebih kuat dan tidak mudah terkena Corona, terutama varian Omicron. Vaksin disuntikkan sampai 2 kali, ditambah dengan sekali suntikan lagi alias booster untuk lebih menaikkan imunitas tubuh. Vaksinasi wajib dilakukan dan seharusnya semua orang bersyukur karena masih digatiskan oleh pemerintah. Apalagi saat ini sudah ada vaksinasi door to door yang membuat prosesinya makin mudah, karena petugas kesehatanlah yang mendatangi langsung ke masyarakat. Program yang awalnya diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ini menjadi ikhtiar dalam mencegah gelombang ketiga Corona di Indonesia. Mengapa vaksinasi door to door? Penyebabnya jenis vaksinasi ini yang datang ke pesertanya dan ketika masyarakat dimudahkan aksesnya, mereka akan disuntik dengan senang hati. Akibatnya cakupan vaksinasi lebih luas lagi dan semoga dengan program ini target pemerintah akan tercapai (yakni vaksinasi selesai dalam 18 bulan, terhitung sejak bulan maret 2021). Ketika cakupan vaksinasi makin luas maka berarti lebih banyak orang yang sudah divaksin sampai 2 kali (sambil menunggu vaksin booster). Mereka memiliki imunitas tubuh yang bagus sehingga tidak mudah kena Corona. Meski sudah divaksin tetapi Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 71 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

jangan sombong dan lepas masker karena masih harus taat protokol kesehatan, karena masa pandemi global belum dinyatakan selesai oleh WHO. Dengan begitu, maka jumlah pasien bisa ditekan dan tidak akan terjadi serangan Covid yang ketiga kalinya, seperti yang diperkirakan oleh para epidemiolog. Penyebabnya karena ketika kekebalan tubuh seseorang bagus maka tidak akan mudah terkena penyakit, termasuk Corona varian Omicron. Biasanya vaksinasi door to door dilakukan di pemukiman warga dan sangat menguntungkan karena mereka tinggal mengantri untuk nantinya disuntik vaksin. Tidak usah pergi ke puskesmas, rumah sakit, atau lokasi vaksinasi massal lainnya. Jadinya lebih hemat waktu karena yang diinjeksi lebih sedikit dan juga hemat biaya transportasi. Apalagi jika lingkupnya kecil (hanya 1 perumahan atau kampung) maka akan meminimalisir kerumunan dan kursi saat mengantri vaksin wajib diberi jarak agar bisa menjaga jarak antar sesama. Akan lebih sedikit resikonya daripada mengikuti vaksinasi massal di tanah lapang atau tempat lain yang pesertanya bisa ribuan orang. )Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini Jakarta 72 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Prokes dan Vaksinasi Terbukti Tekan Penularan Covid-19 Oleh : Ferdi Nurmansyah )* Corona varian Omicron masih menjadi momok di kalangan masyarakat dan diyakini lebih menular dari varian sebelumnya. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak khawatir dan selalu menaati Prokes hingga vaksinasi yang terbukti mampu menekan kasus penularan Covid-19. Penularan Corona sedang naik dan jumlah pasien Covid per harinya menyentuh angka 30.000 orang. Masyarakat khawatir akan terjadi serangan gelombang ketiga. Pandemi memang belum selesai tetapi kita harus tabah dalam menghadapinya dan menuruti setiap program pemerintah, termasuk protokol kesehatan, vaksinasi, dan testing Corona. Profesor dokter Tjandra Yoga Aditama Sp P(K), Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi menyatakan bahwa dunia menghadapi varian baru (Omicron) yang penyebarannya sangat cepat. Namun spektrumnya sebagian besar bergejala ringan, yakni 80%. Dalam artian kita tidak usah panik dalam menghadapi Omicron karena tidak sebesar delta gejalanya, dengan syarat harus disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi. Prof Tjandra melanjutkan, ketika ada kenaikan kasus maka harus disiapkan lagi kelengkapan di Rumah Sakit (kamar, alat kesehatan, dll). Masyarakat juga harus taat protokol kesehatan dan membatasi kegiatan sosial. Dalam artian, jangan bepergian kecuali untuk urusan yang sangat penting, karena kasus Corona sedang naik. Larangan untuk traveling merupakan poin dalam protokol kesehatan 10M yang paling diutamakan, karena Corona bisa menyebar via perjalanan, karena ada pergerakan massa. Terbukti ketika pasca hari raya selalu ada kenaikan angka pasien Covid, walau sebenarnya ada larangan keras untuk pulang kampung. Sedihnya masih ada saja yang melanggar aturan ini lalu nekat untuk pelesir ke luar negeri. Sampai di Indonesia, mereka pulang dengan membawa ‘oleh-oleh’ Omicron Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 73 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

lalu berpotensi menularkan ke 70 orang lain. Betapa sedihnya yang ditulari karena tidak bersalah apa-apa tetapi jadi kesakitan gara-gara Corona. Oleh karena itu pemerintah makin menggalakkan vaksinasi karena makin banyak masyarakat yang sudah divaksin maka makin sedikit penularan Corona. Vaksinasi massal diadakan di mana-mana (dengan taat protokol kesehatan tentunya). Para murid (yang berusia 6 tahun ke atas) yang akan memulai pembelajaran tatap muka juga wajib untuk divaksin terlebih dahulu. Selain vaksinasi, untuk menghadapi kenaikan kasus Corona harus digencarkan kembali 3T, testing, tracing, and treatment. Jika di awal pandemi ada testing alias pengetesan rapid secara massal dan acak di mana-mana, maka saat ini harus dimulai kembali. Tujuannya agar tahu; jika seseorang kena Corona maka lekas diobati. Ia akan selamat dari maut karena cepat ditangani. Terlebih jika kena Omicron yang gejalanya tidak seperti Corona varian lain, dengan testing akan lebih jelas bahwa ia positif atau tidak. Pasalnya, gejala kena Omicron berbeda dari delta atau varian lain, karena tidak ada anosmia alias kehilangan fungsi indra penciuman. Untuk menekan laju penularan Corona maka harus digencarkan lagi upaya disiplin protokol kesehatan, termasuk vaksinasi Covid-19, serta 3T, testing, tracing, and treatment. Diharap dengan langkah-langkah ini maka akan menekan penularan Corona dengan maksimal. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 74 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Berada di Jalur Tepat Oleh : Raffles Silaban )* Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah berada di jalur yang tepat. Hal ini bisa dilihat dari naiknya daya beli masyarakat dan menurun jumlah pasien Covid-19. Pandemi membuat 2 bidang hampir runtuh secara bersamaan, yakni kesehatan dan ekonomi. Apalagi di pertengahan tahun 2021 lalu ketika ada serangan Corona gelombang kedua, jumlah pasien Covid-19 melonjak jadi 50.000 orang per harinya. Di bidang ekonomi, daya beli masyarakat juga menurun karena banyak yang gajinya dipotong demi efisiensi perusahaan. Pemerintah berusaha keras untuk mengatasi pandemi serta dampaknya, terutama di bidang ekonomi. Pasalnya, jangan sampai kita terjembab dalam status resesi yang mengerikan. Semua daya dan upaya dilakukan agar keadaan kembali membaik. Menteri Koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan jalur. Hal ini terlihat dari beberapa leading indicator perekonomian yang membaik sejak awal pandemi. Di bidang ekonomi, indeks keyakinan konsumen Indonesia naik menjadi 108%. Indeks ini mencerminkan keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini. Dalam artian, ketika indeksnya naik maka banyak yang percaya perekonomian negara juga naik. Bukti dari naiknya perekonomian negara adalah naiknya daya beli masyarakat. Ketika tahun 2020 kita berjalan terseok-seok dan finansial negara kembang-kempis, maka tahun 2021 mulai bangkit lagi dan 2022 adalah masa yang tepat untuk menyehatkan perekonomian negara. Daya beli rakyat naik dan buktinya adalah ramainya pasar dan mall, juga toko online. Bahkan mereka berebut ketika ada launching barang baru. Saat ada kenaikan daya beli masyarakat maka menandakan bahwa dompet mereka masih tebal. Berarti masih banyak yang tidak terlalu terkena dampak pandemi, atau sudah memiliki pekerjaan baru pasca berganti profesi. Masyarakat tak lagi mengerem pengeluaran seperti 2 tahun lalu. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 75 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Pemulihan di bidang ekonomi terjadi akibat stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Sejak awal masa pandemi, banyak yang diberi bantuan sosial berupa uang tunai. Pemerintah berpesan agar uang itu dibelanjakan, jangan disimpan. Penyebabnya karena jika banyak yang belanja maka akan menggerakkan roda perekonomian, menolong pedagang (mayoritas UMKM), dan menyehatkan lagi keuangan negara. Selain pemulihan di bidang ekonomi, pemerintah juga menangani Corona dengan sebaik-baiknya. Sejak awal pandemi, semua pasien Covid digratiskan biayanya ketika dirawat di Rumah sakit (dengan catatan punya kartu BPJS yang aktif). Pertolongan ini sangat disyukuri masyarakat karena jika membayar sendiri bisa mencapai puluhan juta. Pemerintah juga masih menggratiskan vaksin (dan bahkan di beberapa tempat vaksinasi massal diiming-imingi dengan doorprize menarik). Gratisnya vaksin juga amat disyukuri karena di banyak negara lain harus membayar sampai ratusan ribu rupiah. Pemerintah paham bahwa banyak rakyat yang terdampak di awal pandemi, oleh karena itu vaksin Corona masih digratiskan. Penanganan Corona juga dilakukan di luar Rumah Sakit dengan memviralkan protokol kesehatan yang ketat. Semuanya harus menaati aturan dan memakai masker tanpa kecuali. Selain itu, wajib untuk mencuci tangan dan menjaga jarak, juga menghindari kerumunan. Jika ada yang nekat (misalnya menggelar hajatan yang mengundang ribuan orang) tentu akan dibubarkan oleh tim satgas Covid. )* Penulis adalah mahasiswa IISIP Jakarta 76 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Bersinergi Mencegah Potensi Gelombang Omicron Oleh : Rivaldi Andrian )* Masyarakat dan Pemerintah perlu meningkatkan sinergitas untuk mencegah potensi gelombang Omicron. Meskipun beberapa kasus hanya menyebabkan gejala ringan, Omicron tetap patut diwaspadai seiring tingginya penyebaran varian tersebut. Kabar kurang mengenakkan terkait Covid-19 varian Omicron kembali beredar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengalami gelombang baru penularan Covid-19 akibat varian yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan tersebut. Meski demikian, dirinya mengatakan agar masyarakat tidak panik namun tetap waspada. Kini varian Omicron telah teridentifikasi di 150 negara dan menimbulkan gelombang baru dengan puncak yang lebih tinggi di berbagai negara. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus Covid-19 per 11 Januari 2022 telah mencapai 802 kasus, yang mayoritasnya disumbangkan pada pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Adapun dari 537 kasus yang terpusat di Jakarta, 435 kasus berasal dari PPLN. Pemerintah pun memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negari dalam 2-3 minggu ke depan. Pihaknya juga akan terus memonitor secara ketat perkembangan kasus dan akan mengambil langkah antisipasi yang diperlukan. Selain kasus konfirmasi, angka probable Omicron juga terus mengalami peningkatan. Hingga 10 Januari 2022 lalu telah terdeteksi sebanyak 1.384 probable Omicron yang didapatkan dari SGTF. Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, kalau kita perhatikan, terlihat juga peningkatan yang signifikan dari angka kasus harian di mana dari sejumlah 454 menjadi 802, naik hampir dua kali lipat. Nadia mengungkapkan, masyarakat harus bersiap menghadapi gelombang Omicron, mengingat karakteristik Omicron yang memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 77 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

Dari sisi Tracing, Pemerintah akan meningkatkan penemuan kasus aktif dengan mengoptimalkan tracing menjadi lebih dari 30 per kasus positif. Selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan WGS pada level komunitas dengan target 1.700 sampai 2.000 WGS setiap bulannya. Dirinya juga menambahkan, pemerintah juga memulai vaksinasi booster Covid-19 bagi kelompok usia 18 tahun ke atas, untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan dari Covid-19 termasuk Omicron. Dokter di Afrika Selatan yang melihat virus pertama kali menyatakan bahwa varian Omicron memiliki gejala sangat ringan. Beberapa diantaa gejalanya adalah kelelahan dan juga tenggorokan yang gatal. Hal yang sama juga dikatakan oleh Albert Bourla, CEO Pfizer, Penderita varian Omicron memiliki gejala ringan, sayangnya varian ini bisa menyebarkan virus dengan lebih cepat dan juga banyak mutasi ke depannya. Secara umum, varian Omicron memang memiliki gejala yang berbeda dengan varian Delta. Saat itu lebih banyak pasien dengan gejala lebih berat. Kebutuhan akan oksigen dan perawatan di rumah sakit juga melonjak tajam saat varian Delta pertama kali menyerang pertengahan tahun lalu. Hal berbeda terlihat saat varian Omicron mulai menyebar. Laporan dari penelitian medis Afrika Selatan dari sejumlah rumah sakit di provinsi Gauteng, terlihat varian Omicron menyebabkan gejala lebih ringan. Tidak ada peningkatan kebutuhan oksigen dan perawatan intensif pada pasien Omicron. Sebagai informasi Gauteng adalah wilayah yang pertama kali Omicron terdeteksi. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 78 | Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19

BUNGA RAMPAI MENDUKUNG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN MENGAPRESIASI KEBERHASILAN PEMERINTAH MENGATASI GELOMBANG KETIGA COVID-19 Ibu kota merupakan pusat pemerintahan dari suatu negara yang telah diatur di dalam undang-undang setiap negara dan mempunyai peran yang penting bagi segala aspek kegiatan pemerintahan. Sebagai segala aspek kegiatan pemerintahan, ibu kota mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pusat kekuasaan politik maupun perekonomian suatu negara. Sebagai identitas dari suatu negara, ibu kota dibangun untuk memajukan negara agar masyarakatnya menjadi makmur dan berkehidupan yang cukup. Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 mengumumkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai langkah awal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan sejumlah kajian terkait tahapan pemindahan IKN. Bappenas mempertimbangkan sejumlah faktor antara lain dampak ekonomi, kesiapan wilayah, dan kemungkinan pengembangan kawasan industri. Pemindahan ibu kota yang merupakan peristiwa politik berdampak pada perekonomian Indonesia. Peristiwa politik tersebut memunculkan reaksi positif terhadap pasar modal yang ada di Indonesia. Pemindahan IKN membawa angin segar bagi para investor untuk mulai melirik beberapa sektor usaha yang akan menghasilkan keuntungan besar dan pada akhirnya berdampak positif bagi ekonomi nasional. Sejalan dengan rencana pemindahan IKN, pemerintah juga telah berhasil menanggulangi gelombang ketiga Covid-19. Upaya pemerintah melindungi masyarakat dari Covid-19 diwujudkan melalui berbagai kebijakan antara lain, penerapan PPKM, vaksinasi Covid-19, pengetatan pintu-pintu masuk negara serta melakukan tracing, testing dan treatment. Masyarakat diharapkan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Kerja sama warga dengan pemerintah terutama dalam hal mendukung program vaksinasi Covid-19 penting guna mewujudkan upaya pemerintah mengalihkan pandemi ke endemi. Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan Mengapresiasi | 79 Keberhasilan Pemerintah Mengatasi Gelombang Ketiga Covid-19