KST Papua Penghambat Pembangunan dan Pelanggar HAM Berat Oleh : Kevin Molama )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan penghambat pembangunan dan pelanggar HAM berat. Mereka tidak saja tega melukai TNI/Polri namun juga sesama rakyat Papua. Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua rupanya belum berhenti untuk tidak membuat keonaran di Papua. Hal ini dibuktikan setelah seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua, ditembak oleh orang tak dikenal. Diduga, para pelaku penembakan tersebut merupakan anggota dari Kelompok Separatis Teroris. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 4 Oktober 2021 lalu, tepat di Jembatan Permanen Kali Ilame, Kampung Wako, Kabupaten Puncak. Awalnya Tukang Ojek bernama Jusalim (48 tahun) mengantarkan seorang penumpang ke daerah Distrik Gome. Dalam perjalanan balik ke arah Ilaga, tepatnya dekat Jembatan Permanen di Kali Ilame, Kampung Wako, korban disetop oleh dua pelaku. Pelaku meminta kepada korban untuk mengantarkan salah satu dari dua orang tersebut untuk kembali ke arah Gome untuk mengambil barang di rumahnya. Setelah itu, korban dan salah satu pelaku kembali ke tempat awal korban untuk mengangkut teman pelaku. Di sana, salah satu pelaku telah menunggu di dekat jembatan Permanen Gome. Tiba-tiba, seorang pelaku yang menunggu di jembatan, menodongkan pistol ke kepala korban. Seketika, pelaku menembak ke arah korban. Kemudian pada saat teman pelaku yang berada di belakang korban turun, salah satu tersangka Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 47 Guna Menciptakan Papua Damai
mendekati korban dari arah belakang dan langsung mengarahkan sebuah pistol ke arah muka korban serta langsung ditembakkan. Akan tetapi, korban sempat menolehkan kepala ke arah kiri, sehingga tembakan tersebut mengenai pipi kanan korban (rekoset). Selanjutnya korban langsung memacu sepeda motornya ke arah Pos Raider Yonif 521 untuk meminta bantuan dan pertolongan. Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Andi Taufan Damanik mengatakan, KST yang sering melakukan penyerangan memang mengganggu pembangunan Papua. Oleh karena itu, menurut Andi tindakan KKB yang sering melancarkan serangan tersebut jelas merugikan semua pihak yang ada di Papua. Dirinya juga menegaskan, bahwa Komnas HAM telah mengirim tim ke Papua untuk memberikan masukan kepada pihak kepolisian di sana, supaya cepat melakukan tindakan terhadap apa yang telah dilakukan oleh KST. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, memberikan dukungan kepada TNI-Polri untuk menumpas segala pemberontakan yang dilakukan oleh KST di Papua yang melakukan berbagai aksi teror kepada masyarakat. Dirinya menilai, bahwa tidak ada lagi ruang dialog dengan kelompok tersebut, sehingga TNI-Polri yang bertugas di Papua tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan penanggulangan secara tuntas. Menurut dia, KKB merupakan musuh negara dan rakyat Indonesia sehingga sudah seharusnya ditumpas sampai ke akar- akarnya. Syarief berujar, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Selama 20 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dana tambahan infratrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 136,65 triliun. Hal tersebut menurutnya, merupakan kebijakan afirmasi dan prioritas pembangunan yang menjelaskan komitmen pemerintah dalam membangun Papua dan Papua Barat untuk maju dan bersaing seperti daerah lain di Indonesia. Menurut Syarief, dengan adanya instrumen dana Otsus dan DTI seharusnya pembangunan fisik dan nonfisik, infrastruktur dan sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik serta cepat. Menurutnya, jika kejadiannya seperti itu maka tidak ada jalan lain bagi TNI-Polri selain melakukan upaya penanggulangan aksi teror yang lebih tegas. Ia menuturkan, apabila teror dari KST terus dibiarkan, tentu saja korban dari kalangan aparat dan warga sipil akan terus berjatuhan sehingga KKB tidak bisa dibiarkan dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. 48 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
Syarief yakin, masyarakat Papua dan Papua Barat sangat mendambakan kedamaian, aktivitas perekonomian, peribadatan dan kehidupan sosial pada umumnya berjalan aman serta sentosa. Apa yang telah dilakukan oleh KST rupanya hanya menggerogoti kebahagiaan rakyat Papua. Tindakan keji gerombolan bersenjata ini hanya menghambat pembangunan yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Tindakan KST sudah jelas terbukti melanggar HAM dan menghambat pembangunan. Sudah saatnya TNI-Polri mampu menjadi penyelamat dari adanya potensi gangguan keamanan yang timbul akibat ulah KST yang tidak senang dengan pembangunan di Tanah Papua. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Indramayu Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 49 Guna Menciptakan Papua Damai
KST Papua Provokator Pantas Diberantas Oleh : Thomas Tabuni )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan provokator rakyat yang harus diberantas. Keberadaan KST Papua selama ini hanya menimbulkan konflik berkepanjangan di Papua. Papua dan Papua Barat adalah provinsi paling timur di Indonesia. Walau lokasinya amat jauh dari Jakarta, tetapi tidak terpinggirkan pembangunannya. Malah di era pemerintahan Presiden Jokowi, otonomi khusus dilanjutkan dan modernisasi terus dilakukan. Hasilnya antara lain Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, dll. Sayang sekali eksotisme Papua yang sudah tersaput cantik oleh modernisme ini tidak pernahdianggap oleh KST (kelompok separatis dan teroris- dulu istilahnya kelompok kriminal bersenjata). Mereka tetap saja melakukan penyerangan, utamanya terhadap rakyat sipil. Penyebabnya karena warga ada yang tidak mau diprovokasi untuk meninggalkan NKRI dan menyebrang ke Republik Federal Papua Barat. Sejak era orde baru, KST Papua memang sudah ada dan diibaratkan organisasi teroris ini adalah kaki-tangannya. Alasan mereka selalu sama: tuntutan untuk memerdekakan diri karena ingin mandiri dan tidak ada pemerataan pembangunan di Indonesia. Papua yang dulu dikenal dengan istilah Irian Jaya, menjadi terkenal berkat organisasi ini (yang sayangnya menjadi bad popularity). Untuk memperlancar aksinya maka KST melakukan teror dengan berbagai cara. Mulai dari membakar sekolah, menyerang pemukiman, bahkan yang lebih parah lagi mereka dengan sengaja membunuh dari warga sipil, aparat, hingga para guru dan 50 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
tenaga kesehatan. Sangat miris karena mereka menyerang pihak-pihak yang berjasa besar bagi masyarakat di Papua. KST juga mulai melek tenologi dan memanfaatkan media sosial untuk menebar racun secara psikologis. Mereka tahu bahwa banyak warga Papua yang aktif di sosmed, terutama Facebook. KST akhirnya memprovokasi masyarakat dan membuat hoaks serta foto palsu. Tujuannya agar masyarakat terpengaruh dan akhirnya berbalik memusuhi aparat, serta menyebarkannya ke teman-teman di dunia maya. Salah satu provokasi yang disebar oleh KST adalah hoaks tentang pemusnahan ras melanesia di Papua. Seperti yang kita ketahui, di Bumi Cendrawasih mayoritas dihuni oleh ras tersebut. Jika masyarakat bersumbu pendek maka akan mudah terpengaruh. Namun syukurlah mereka tidak mempercayainya, dan diharap memperingatkan yang lain agar tidak mudah untuk terprovokasi. Oleh karena itu KST wajib diberantas agar tidak menyebarkan provokasi-provokasi selanjutnya. Jangan sampai gara-gara hasutan, situasi jadi runyam, dan terpantik permusuhan antar warga. Bahkan sebuah provokasi bisa memicu peperangan antar suku yang membahayakan. Satgas Nemangkawi sebagai tim yang khusus dibentuk dalam memberantas KST makin rajin dalam melakukan patroli. Mereka biasanya menyatroni Kabupaten Puncak, karena di sana masih rawan konflik. Masyarakat harus dijaga angan sampai ada serangan KST yang bisa menyebabkan korban luka-luka, bahkan korban jiwa. Selain itu, Satgas Nemangkawi juga mencari di mana saja markas KST, karena mereka tak hanya punya 1 markas. Jika sudah ketemu maka akan mudah untuk menangkap karena di sana berkumpul banyak anggota KST. Mereka bisa dibekuk dan dimasukkan ke dalam bui, agar tak lagi meresahkan masyarakat. KST adalah organisasi teroris yang berbahaya karena terus memprovokasi masyarakat, agar mereka mau memisahkan diri dari Indonesia. Mereka dengan liciknya memanfaatkan dunia maya untuk menyebar hoaks dan provokasi. Oleh karena itu KST wajib diberantas oleh Satgas Nemangkawi dan aparat lain, hingga ke akarnya, agar tidak mengacaukan masyarakat Papua. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 51 Guna Menciptakan Papua Damai
Mendukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua Oleh : Moses Waker )* KST makin meresahkan masyarakat karena berkali-kali membuat kerusuhan di Papua. Oleh karena itu, masyarakat mendukung TNI/Polri agar maksimal dalam menegakkan hukum terhadap KST Papua Sudah puluhan tahun KST mencederai Papua dan mereka selalu memiliki alasan yang sama: ingin merdeka dari Indonesia dan mendambakan keadilan. Untuk mencapai tujuannya maka KST melakukan berbagai cara, mulai dari penyebaran hoaks di media sosial sampai penyerangan secara terang-terangan di pemukiman warga. Penyerangan yang terjadi di Distrik Kiwirok adalah salah satu tragedi yang memilukan. Meninggalnya salah satu tenaga kesehatan (Nakes) setelah ia menyelamatkan diri dari serangan dan malah masuk jurang, membuka mata kita. Bahwa sudah seharusnya KST dihukum berat, karena selalu merugikan masyarakat. Padahal sang Nakes sedang bertugas untuk menyehatkan rakyat Papua, tetapi malah dihilangkan nyawanya dengan kejam. Komunitas Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) memberi dukungan kepada TNI dan Polri (Secara virtual) demi penegakan hukum yang adil terhadap KST. Tujuannya adalah Papua yang damai dan sejahtera, dan ketika ada KST maka 52 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
mustahil kedamaian itu ada. Deklarasi ini dihadiri oleh warganet, khususnya milenial, baik yang ada di Papua maupun daerah lain. Ketua FPMSI Rusdil Fikri menyatakan bahwa tujuan dari deklarasi virtual adalah mengajak masyarakat dan tokoh politik Papua untuk mendukung penegakan hukum terhadap KST. Selain itu, partisipasi dan peran aktif warganet juga bisa dilakukan, dengan mengunggah postingan bernada positif di media sosial. Tujuan dari unggahan ini agar makin banyak masyarakat yang sadar bahwa pemerintah selama ini sudah memberikan banyak sekali untuk pembangunan Papua. Penyebabnya karena KST selama ini menyebar provokasi dan hoaks, sehingga takutnya masyarakat akan terpengaruh. Lantas berbalik memusuhi pemerintah. Padahal kenyataannya pemerintah telah membuat begitu banyak fasilitas untuk Papua. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap KST patut ditegakkan setinggi- tingginya, agar mereka tidak lagi mengacaukan perdamaian di Papua. Ketika mereka dinyatakan sebagai organisasi teroris, maka mereka terkena UU teroris. Alias ketika tertangkap akan mendapat ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, tergantung dari seberapa besar kesalahannya. Bahkan ketika untuk kasus yang sangat berat seperti serangan pada aparat atau teror yang berujung pada pembunuhan, seperti pada penyerangan warga dan para Nakes, para anggota KST bisa saja terkena ancaman hukuman penjara seumur hidup. Penyebabnya karena mereka melakukan kejahatan yang sangat berat, sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hukuman ini dianggap setimpal dengan perbuatannya, karena mereka memang melakukan kejahatan yang luar biasa buruk. Diharap dengan kurungan selama ini, anggota KST akan menyadari kesalahannya. Ketika ada anggota KST yang tertangkap oleh Satgas Nemangkawi maka jangan dilihat sebagai pelanggaran HAM, karena mereka memang harus mempertanggungawabkan perbuatannya di dalam bui. Justru KST yang selama ini melanggar HAM karena selalu meresahkan masyarakat. Penegakan hukum terhadap anggota KST harus dilakukan setinggi-tingginya. Penyebabnya karena mereka sudah melakukan tindakan di luar batas, dengan membunuh warga sipil yang tidak berdosa. Jangan sampai ada lagi korban gara- gara ulah KST. Penangkapan anggota KST makin digencarkan oleh Satgas Nemangkawi. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 53 Guna Menciptakan Papua Damai
Petinggi OPM Insyaf Setelah Tahu Dicurangi Kolonial Belanda Oleh : Rebecca Marian )* Kemerdekaan Papua adalah isu pecah belah yang sengaja dihembuskan pihak penjajah. Salah satu petinggi dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bahwa dirinya telah tersadar dan insyaf setelah mengetahui betapa liciknya kecurangan dan kebohongan yang dilakukan oleh Belanda dengan mengganti fakta sejarah. Sejauh ini Organisasi Papua Merdeka (OPM) memang seringkali menciptakan suatu tindakan yang sangat berpotensi untuk menimbulkan disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka terus saja menuntut supaya bisa dimerdekakan dari Indonesia dan seolah merasa sedang terjajah. Namun belakangan tersiar kabar cukup mengejutkan bahwa ternyata selama ini tipu muslihat dan kecurangan kolonial Belanda untuk menghasut mereka akhirnya perlahan disadari oleh OPM sendiri. Pasalnya justru seorang Nicholas Messet yang merupakan salah satu pendiri dari OPM itu sendiri mengungkapkan sebuah pengakuannya. Perlu diketahui bahwa Nicholas Messet sendiri juga merupakan salah satu mantan petinggi dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau yang sekarang juga disebut sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Dirinya mengaku bahwa belakangan berhasil mengungkap dan menyadari kalau sudah dicurangi oleh pihak kolonial Belanda. 54 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang sebenarnya salah satu strategi politik yang dilancarkan oleh kolonial Belanda sejak dulu ketika masa penjajahan di Indonesia adalah menggunakan strategi pecah belah, yang mana ternyata hal tersebut terus saja dilakukan dengan menghasut Papua agar merasa kalau mereka dirugikan oleh NKRI dan segera menuntut untuk melakukan pembebasan diri. Awal mula dari terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) sendiri adalah ketika sebenarnya pihak Belanda sama sekali masih belum merelakan tanah subur di Papua harus bergabung dengan NKRI supaya suatu saat mereka bisa terus memanfaatkannya sehingga dibuatlah cerita bahwa memang sejak dulu seolah Papua bukanlah bagian dari Indonesia sehingga seakan-akan mereka masih terus dalam kondisi dijajah. Setelah mengetahui kalau terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda, segera Nicholas Messet justru menegaskan bahwa dirinya ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi lantaran dia sudah selama 40 tahun belakangan ini terus saja mencoba untuk mencari arti kemerdekaan yang sesungguhnya bagi tanah Papua. Bahkan disebutkan kalau pencarian yang telah dilakukan oleh Nicholas Messet benar-benar penuh dengan komitmen lantaran dia sampai rela terus malang melintang hingga ke Amerika Serikat. Ternyata Messet ketika terbang ke Negeri Paman Sam tersebut melakukan pertemuan dengan salah satu sosok pemimpin Papua yang juga terpilih menjadi Wakil Presiden dari Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda, Nugini Belanda, yakni Nicolaas Jouwe. Dalam pertemuan yang terjadi dengan Jouwe tersebut, di sana Nicholas Messet mengaku sangat terhentak ketika mendengarkan cerita langsung dari Jouwe tatkala dirinya bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) kala itu, John F Kennedy. Beliau memperingatkan Jouwe dan berhasil menyadarkannya bahwa ternyata selama ini OPM Papua memang telah dicurangi oleh Belanda. Sebagai informasi, Nicolaas Jouwe sendiri sebenarnya sudah sejak konferensi perundingan ketika Irian Barat diserahkan kepada Indonesia pada Oktober 1962 dia langsung memilih untuk tinggal di Belanda lantaran enggan kembali ke tanah kelahirannya sendiri. Namun semua perspektifnya langsung berubah tatkala bertemu dengan John F Kennedy. Bagaimana tidak, pasalnya secara gamblang John F Kennedy menjelaskan kepada Jouwe bahwa ternyata sudah sejak lama sebenarnya Papua itu juga menjadi bagian dari Hindia-Belanda, yakni sejak 24 Agustus tahun 1828, yang mana berarti memang Papua sendiri sudah sejak sangat lama merupakan bagian dari Indonesia. Seketika setelah mengetahui kebenaran tersebut, akhirnya Nicholas Messet yang merupakan salah satu pendiri dari OPM Papua ini langsung memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia. Ketika sudah sangat lama malang melintang untuk benar- Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 55 Guna Menciptakan Papua Damai
benar mencari arti dari kemerdekaan untuk Papua, akhirnya dirinya mengaku sekarang sudah sadar setelah mendengarkan cerita langsung dari Jouwe tersebut dan pada tahun 2007 akhirnya memutuskan untuk kembali ke Tanah Air. Padahal sebelumnya, Nicholas Messet sendiri mengaku bahwa dirinya merupakan salah satu orang yang turut serta ketika pengibaran bendera bintang kejora Papua pada tanggal 1 Desember 1961. Ketika pengibaran yang terjadi sekitar 59 tahun lalu tersebut, bahkan dia sendiri masih berusia 15 tahun dan memang tidak banyak orang yang menghadiri acara tersebut. Meski begitu, setelah menyadari betapa kejinya kolonial Belanda untuk berusaha melakukan politik pecah belah dengan mengganti fakta yang ada, akhirnya saat ini dengan sangat tegas Nicholas Messet menjelaskan bahwa Papua memang merupakan bagian dari Indonesia dengan tanggal kemerdekaannya yakni 17 Agustus 1945. Bukan hanya sekedar menegaskan kalau dirinya sudah benar-benar mengakui bahwa tanah Papua adalah bagian dari Bumi Pertiwi, namun bahkan saat ini Messet berusaha untuk terus mengajak para simpatisan dari OPM Papua lainnya supaya bisa tersadar dan terbangun dari angan-angan yang diciptakan oleh koloni Belanda seperti dirinya dulu, dia mengajak seluruh OPM Papua saat ini supaya jangan sampai turut terhasut oleh tipu muslihat Belanda. Tidak tanggung-tanggung, Messet sendiri juga menambahkan bahwa bendera bintang kejora Papua menurutnya saat ini adalah sebuah kenangan lama, kenangan saat dirinya masih tertipu oleh Belanda supaya bisa terlepas dari NKRI. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang Papua merupakan bagian dari NKRI sejak dulu, sehingga segala macam bentuk disintegrasi sudah sepatutnya bisa dihindari dan dicegah untuk kemajuan Bangsa ini. )* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 56 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
Bersinergi Menghentikan Kekerasan KST terhadap Rakyat Sipil Oleh : Levi Raema Wenda)* Sinergitas memang sangat dibutuhkan oleh seluruh elemen mulai dari masyarakat, Pemerintah hingga seluruh aparat penegak hukum jika hendak benar-benar ingin menghentikan kekerasan yang dilakukan KST Papua hingga mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Tindakan yang telah dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua memang sangat meresahkan masyarakat bahkan bisa saja menebar ancaman berupa ketakutan akibat bagaimana brutalnya mereka hingga melakukan pembantaian kepada rakyat sipil. Hal tersebut tentunya tidaklah bisa dibiarkan begtu saja sehingga seluruh masyarakat harus mampu bersinergi untuk menghentikannya. Sebelumnya, diketahui bahwa tepat pada hari Sabtu (16/7) lalu memang telah terjadi aksi pembantaian yang dilakukan oleh KST Papua terhadap warga sipil, tepatnya terjadi di Kampung Nagolait, Kabupaten Nduga hingga mengakibatkan sebanyak 11 orang meninggal dunia bahkan termasuk di dalamnya terdapat tokoh agama yang menjadi korban. Petugas yang berwajib pun sempat mengalami sedikit kesulitan tatkala hendak melakukan evakuasi pada salah satu korban lantaran memang lokasinya yang cukup jauh dari titik awal pembantaian bahkan hingga personel gabungan TNI-Polri yang berangkat sempat mengalami kontak senjata dengan kelompok KST tersebut. Namun pada akhirnya memang evakuasi berhasil dilakukan setelah KST terpukul mundur dan melarikan diri. Pihak berwajib langsung turun tangan untuk menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan mengumpulkan beberapa kesaksian Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 57 Guna Menciptakan Papua Damai
dari warga di sekitar TKP. Hasilnya cukup mengejutkan lantaran memang para korban sejatinya sama sekali tidak ada kaitannya dan sama sekali tidak mengetahui bahwa KST akan melakukan aksi tersebut di kampung mereka. Kombes Achmad Mustofa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua juga menjelaskan bahwa sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara warga sipil dengan KST ketika warga melihat mereka menggunakan senjata. Sontak warga sempat kabur untuk lari ke hutan akan tetapi dikejar oleh KST tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa memang aksi dari kelompok separatis dan teroris ini seakan dengan sengaja akan melakukan pembunuhan dan mencari korban. Dengan kejadian yang terjadi tersebut, catatan panjang yang dimiliki oleh KST Papua kembali bertambah lantaran mereka terus dengan aktif menggelar aksinya sejak enam bulan terakhir ini. Bahkan data menunjukkan bahwa sejak semester pertama di tahun 2022 saja sudah terdapat 44 kasus yang mengakibatkan sekitar 20 orang kehilangan nyawa mereka. Lebih lanjut, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri memberikan imbauan langsung kepada seluruh masyarakat untuk tidak sekali-kali menginjakkan kaki pada daerah yang memang rawan konflik, namun karena memang adanya tuntutan ekonomi demi bisa mencari nafkah, maka mereka terpaksa harus mengunjungi daerah rawan tersebut. Dengan adanya peningkatan kasus yang dilakukan dari aksi KST Papua tersebut, tentu keamanan dan keselamatan masyarakat sangat rawan sehingga pihak Polda Papua melakukan rapat gabungan bersama dengan TNI dan menegaskan akan terus melakukan pola penanganan bahkan akan lebih ditingkatkan pula. Kapolda Fakhiri menyatakan bahwa memang sinergitas harus benar-benar diiakukan dengan sangat baik ketika berada di lapangan antar petugas gabungan tersebut. Kemudian dari sudut pandang masyarakat sendiri, beliau berharap supaya warga juga mampu untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terutama ketika berada di kawasan Pegunungan Papua saat melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin meningkatnya aksi brutal yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut juga membuat Panglima Kodam VXII/Cendrawasih, Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh dan bersiap dalam melakukan penanganan pada KST Papua ini bersama pihak Polda Papua. Beliau juga sependapat bahwa memang sinergitas dari seluruh pihak menjadi salah satu elemen paling penting untuk terus ditingkatkan. Sementara itu, di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD turut berkomentar mengenai kasus pembantaian yang telah dilakukan oleh KST Papua tersebut. Menurutnya mereka adalah musuh bagi seluruh rakyat. Kemudian beliau 58 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
menegaskan bahwa Pemerintah juga tidak akan tinggal diam dan akan menindak dengan sangat tegas hal tersebut. Mahfud MD juga menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KST tersebut sama sekali melenceng dan tidak mencerminkan bagaimana masyarakat Papua sejati yang sebenarnya sangat cinta damai dan beradab. Meski begitu, Menko Polhukam ini juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan secara sembrono mengambil tindakan dengan langsung melakukan operasi militer di Bumi Cendrawasih, melainkan justru upaya yang ditempuh oleh pihak Pemerintah adalah dengan pendekatan kesejahteraan untuk bisa membangun Papua lebih baik lagi. Tindakan tegas memang sangat patut untuk dilakukan, selain supaya mampu dengan segera mengungkap kasus hingga menangkap KST Papua yang terlibat pada pembantaian, namun juga pastinya akan memberikan efek peningkatan rasa aman di masyarakat serta tentunya terjadi penegakan hukum sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang. Di sisi lain, sebenarnya Mahfud MD sendiri menilai bahwa secara universal kondisi yang terjadi pada Papua bahkan sampai detik ini masih terbilang kondusif lantaran kejadian yang ada seperti pembantaian KST tersebut hanyalah terjadi disedikit lokasi saja dan sama sekali tidak bisa jika dianggap seolah itu merepresentasikan seluruh kondisi di Papua. Seluruh aparat penegak hukum mulai dari Polri hingga TNI bertekad akan terus meningkatkan sinergi di lapangan demi bisa segera melakukan penangkapan dan mengusut tuntas pembantaian yang telah dilakukan oleh KST Papua pada warga sipil. Pemerintah pun memberikan komitmen yang sama, hingga masyarakat terus diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan diri. Jika semua elemen mampu bersinergi dengan baik, maka tentu KST Papua akan dengan mudah dikalahkan. )* Penulis adalah Pengamat Papua, mantan jurnalis media lokal di Papua Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 59 Guna Menciptakan Papua Damai
Pemekaran Wilayah Bukti Pemerintah Utamakan Kesejahteraan Papua Oleh : Sabby Kosay )* Upaya pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi Papua merupakan sebuah bukti nyata bahwa memang Pemerintah terus mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih dan menghindari adanya pembangunan tidak merata di Indonesia. Pemerataan pembangunan memang terus saja dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan salah satu Nawa Citanya. Pasalnya memang sudah sejak dulu Indonesia seolah terus terjadi ketimpangan akan pembangunan yang sama sekali tidak merata, khususnya daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan terlebih masuk ke dalam wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T). Sejauh rezim-rezim sebelum Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi, tampak sekali banyak ketimpangan dan seolah yang dipentingkan hanyalah Pulau Jawa semata. Maka dari itu, melihat kenyataan tersebut, beliau langsung berkomitmen tegas bahwa akan benar-benar membuat pemerataan pembangunan yang adil di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk Papua. Bahkan bukti dari Presiden Jokowi terus mengutamakan kesejahteraan Papua di tengah belakangan gejolak yang sempat terjadi lantaran ulah brutal dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST Papua) terjadi, beliau terus menginginkan supaya kondisi kembali stabil dan aman di Bumi Cendrawasih. 60 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
Maka dari itu Pemerintah juga terus mengeksekusi rancangan pemekaran tiga provinsi di Tanah Papua. Bahkan Pengamat Politik dan akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Robi Sugara menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bukti konkret bahwa memang Presiden Jokowi sendiri benar- benar terus mengupayakan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua. Perlu diketahui bahwa pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sejak bulan Juni 2022 lalu sudah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, dirubah menjadi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Hal tersebut tujuan awalnya adalah memang untuk bisa menjamin hak serta pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih. Robi menambahkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat memang tidaklah main-main dalam rangka bisa mensejahterakan masyarakat Papua karena sebagai wilayah yang memang tengah diprioritaskan atau didahulukan meski memang membutuhkan anggaran yang tidak bisa dikatakan sedikit, utamanya belakangan memang sedang terjadi gejolak perekonomian dunia yang diperparah dari dampak konflik Rusia dan Ukraina, namun terus saja diupayakan. Pengamat Politik tersebut juga menjelaskan bahwa dengan adanya pemekaran yang dilakukan di Papua, maka hal tersebut pastinya akan mampu mempercepat pembangunan dan juga proses layanan yang seluruhnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat Papua secara maksimal, termasuk juga nantinya Pemerintah sendiri juga akan terus mengembangkan sumber daya manusia dari Orang Papua Asli. Senada, Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo juga menilai bahwa memang pemekaran yang dilakukan pada provinsi Papua tersebut sudah snagat selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih sendiri. Dirinya memberikan apresiasi sangat besar dan menganggap kalau kebijakan yang terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat tersebut adalah sebuah bentuk kebijakan yang sangatlah luar biasa karena sebagai aksi kerja nyata dan juga keseriusan dalam membangun serta mensejahterakan masyarakat Papua. Lebih lanjut, Jan Christian juga mengaku bahwa sejatinya memang pemekaran seperti yang tengah diupayakan oleh Pemerintah pada Provinsi Papua ini merupakan hal yang sangatlah diperlukan lantaran tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi geografis dari Bumi Cenderawasih sendiri sangatlah luas bahkan jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Maka dengan kondisi geografis yang melebihi Jawa tersebut tentunya akan sangat menyita banyak tenaga jika sama sekali tidak ada otonomi baru sehingga yang terjadi adalah pelayanan tidak bisa merata dan tentunya kesejahteraan masyarakat sendiri akan terancam. Untuk itu sangat dibutuhkan rentang kendali yang diperlebar agar layanan publik bisa menjadi benar-benar maksimal dan tentunya optimal. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 61 Guna Menciptakan Papua Damai
Bayangkan saja, Pulau Jawa yang sebenarnya secara geografis lebih kecil ketimbang Papua saja memiliki rentang kendali yang lebar dengan dibagi menjadi beberapa Provinsi lagi. Justru pembagian atau pemekaran wilayah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) ini sejatinya menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan bagi di tanah Papua. Terlebih, Ketum DPN Pemuda Adat Papua itu juga menegaskan bahwa jika tiga provinsi baru tersebut benar-benar direalisasikan, maka secara otomatis pula akan ternjadi proses penyerapan sumber daya manusia lebih banyak, khususnya warga asli Papua akan bisa menjadi lebih berdaya lagi dengan banyaknya mata pencaharian yang bisa mereka lakukan, hal tersebut menurutnya merupakan dampak yang sangatlah positif bagi para generasi muda yang memiliki kemampuan di berbagai bidang untuk turut memberikan sumbangsih mereka pada Bangsa ini. Pemekaran wilayah di Papua yang terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat memang menjadi bukti konkret yang tak terbantahkan lagi bahwa Pemerintah sendiri sangatlah mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua karena akan banyak sekali dampak positif yang bisa mereka rasakan mulai dari pelayanan yang akan lebih merata dan maksimal serta pengembangan sumber daya manusia akan bisa terjadi lebih optimal pula. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 62 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
Generasi Muda Papua Masa Depan Indonesia Oleh: Rebecca Marian )* Papua adalah bagian dari Indonesia dan generasi mudanya adalah masa depan Indonesia. Para putra Papua juga diperhatikan pemerintah dengan memberikan beasiswa Otonomi Khusus (Otsus), sehingga dapat meneruskan tongkat estafet pembangunan Indonesia. Papua yang dulu bernama Irian Jaya berstatus provinsi ‘bungsu’ pada tahun 1969 dan hal ini berpengaruh terhadap perkembangannya. Pada era Orde Baru masih sentralisasi dan kemudian di era reformasi diganti dengan desentralisasi. Tahun 2022 ada otonomi khusus yang makin memajukan Papua, karena Pemda Papua bisa membangun daerahnya sendiri dan mendapatkan pembiayaan dari dana Otsus. Dana Otsus sangat penting karena salah satunya diberikan untuk beasiswa bagi para putra Papua. Anak-anak Papua adalah masa depan Indonesia, dan dengan beasiswa Otsus maka mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi serta jadi calon pemimpin bangsa. Masa depan Indonesia berada di tangan para anak-anak, pemuda dan Orang Asli Papua (OAP) karena mereka adalah warga negara Indonesia dan berhak pula jadi pejabat tinggi. Bahwa anak-anak Papua dan OAP bisa menjadi pemimpin di masa depan. Bukan tak mungkin anak Papua menjadi presiden Indonesia. Untuk melatih OAP maka Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 63 Guna Menciptakan Papua Damai
yang perlu ditekankan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam artian, pembangunan di Papua tidak hanya ditekankan pada infrastruktur, tetapi juga SDM-nya. Caranya adalah dengan memberi akes ke bidang pendidikan, dan salah satunya melalui beasiswa Otsus. Tiap tahun, lebih dari 1.000 pelajar Papua mendapatkan beasiswa Otsus. Beasiswa ini sangat dibutuhkan karena biaya hidup di Papua lebih tinggi daripada di Jawa atau daerah lain, dan jika ada beasiswa maka akan sangat meringankan beban orang tua. Apalagi beasiswa tersebut diberikan sampai jenjang kuliah sehingga masyarakat Papua bisa belajar di Universitas dan makin terpelajar. Beasiswa Otsus terbukti berhasil karena salah satu alumninya saat ini menjadi pejabat di usia muda. Billy Mambrasar yang baru berusia 34 tahun, telah menjadi Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo. Ia membuktikan bahwa dengan menempuh pendidikan tinggi, bisa mengubah nasib. Dari yang awalnya anak penjual kue, lalu mendapatkan beasiswa Otsus, bisa kuliah di Universitas Oxford Inggris, dan akhirnya jadi pejabat. Billy Mambrasar adalah satu dari beberapa orang asli Papua yang berhasil jadi pejabat. Sebelumnya ada Fredy Numberi yang pernah jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu ada juga Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang baru saja dilantik pada Juni 2022 lalu. Dengan contoh dari Freddy Numberi, John Wetimpo, dan Billy Mambrasar, maka bisa saja di masa depan anak-anak Papua jadi pejabat seperti mereka. Bahkan akan memiliki posisi lebih tinggi dari menteri, yaitu presiden. Syarat untuk jadi presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia (WNI) dan warga Papua adalah WNI juga, sehingga mereka juga berhak untuk jadi RI-1. Penunjukan Billy Mambrasar dan pejabat-pejabat lain yang orang asli Papua menandakan bahwa mereka memiliki kemampuan tinggi. Berarti masyarakat Bumi Cendrawasih memiliki potensi tinggi, dan mampu menjadi pemimpin. Pendidikan terbukti menjadi cara agar anak-anak Papua lebih maju dan bisa berkarir jadi pejabat, baik di daerah maupun di pemerintah pusat. Untuk lebih mengasah bakat dan menyediakan akses ke bidang pendidikan, maka diharap beasiswa Otsus akan diperbanyak kuotanya. Tahun 2022 dana Otsus yang diterima oleh Papua juga ditambah, yakni sebesar 12,8 Triliun. Angka ini sangat tinggi karena pada awal Otsus diberlakukan tahun 2002, dana Otsus baru mencapai milyaran rupiah. Makin banyak dana Otsus maka makin besar juga beasiswanya, dan makin besar peluang anak-anak Papua untuk mendapatkannya. Mereka yang sudah mendapat 64 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
beasiswa tentu makin rajin belajar dan bercita-cita tinggi, ingin jadi presiden dan memajukan Indonesia lewat Papua. Para putra Papua selain bersekolah juga diberi motivasi agar terus berusaha keras dan bisa belajar hingga bangku kuliah. Mereka didorong oleh para guru untuk bisa jadi calon pemimpin Indonesia di masa depan. Peran pengajar sangat penting karena pra murid akan termotivasi untuk bercita-cita tinggi, dan mereka diajak untuk maju agar bisa membanggakan Indonesia. Para murid dimotivasi untuk tekun belajar dan bisa mengikuti jejak George Saa, putra Papua yang berhasil jadi pemenang olimpiade fisika internasional. Pria kelahiran Manokwari ini dibimbing oleh Profesor Yohanes Surya, dan bangga karena mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. George membuktikan bahwa putra Papua sangat cerdas dan memajukan masa depan Indonesia. Generasi muda Papua adalah anak Indonesia dan mereka dimotivasi untuk maju dan belajar lebih keras. Dengan diberi beasiswa Otsus maka mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi, lalu mewujudkan cita-citanya untuk membangun Indonesia dan Papua. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 65 Guna Menciptakan Papua Damai
Otsus Bentuk Perhatian Pemerintah Demi Memajukan Papua Oleh : Rebecca Marian )* Otonomi khusus (Otsus) adalah cara pemerintah untuk memajukan Papua. Dengan adanya program tersebut, masyarakat Papua diharapkan dapat seoptimal mungkin membangun dan memajukan wilayah dalam bingkai NKRI. Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah bertekad untuk membangun Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, sampai Papua. Pembangunan harus diratakan karena menjadi amanat Pancasila, dan demi kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok. Tidak boleh ada ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur, oleh karena itu Otsus diteruskan sampai jilid 2. Otsus yang awalnya dimulai tahun 2022 diaplikasikan selama 20 tahun. Lantas tahun 2022 program ini dilanjutkan lagi karena membawa banyak manfaat untuk warga Papua. Terlebih dana Otsus juga makin besar, tahun ini anggarannya mencapai 12,9 Triliun rupiah. Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan di daerahnya berkat dana Otsus. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, ia telah meresmikan 82 proyek yang berguna untuk masyarakat. Semua pembangunan itu dari dana Otsus sehingga perpanjangan Otsus tidak boleh ditolak. Berkat dana Otsus maka sarana dan prasarana di Puncak Jaya sudah lengkap. Pembangunan dilakukan tidak hanya di daerah kota, tetapi sampai di desa, 66 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
kampung, dan distrik. Semua ini karena Otsus, yang dananya memang untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan Bupati Yuni mengklaim bahwa 80% masyarakat di Puncak Jaya tidak ada yang menganggur. Sebanyak 80% dana Otsus memang dipakai untuk membangun Papua karena memang sangat dibutuhkan di sana. Pertama, Papua (dulu bernama Irian Jaya) baru bergabung dengan Indonesia tahun 1963, hampir 20 tahun setelah kemerdekaan. Dalam kurun waktu tersebut tentu ada pembangunan yang harus dikejar agar Papua bisa semaju daerah lainnya, dan modalnya dari dana Otsus. Pembangunan infrastruktur Papua dinomorsatukan karena kondisi geografis di sana yang konturnya unik, ada bukit, pantai, dan hutan belantara. Kondisi seperti itu justru mempersulit mobilitas warga. Oleh karena itu dibangunlah jalan-jalan dan jembatan agar masyarakat Papua mudah untuk bergerak, lalu semangat bekerja dan berdagang. Infrastruktur juga diperbagus dan amat positif karena orang asli Papua jadi pekerja di proyek-proyek tersebut. Mereka diprioritaskan dan merasa bangga karena ikut membangun daerahnya. Warga Papua juga makin sejahtera karena gaji dari proyek infrastruktur cukup tinggi. Selain itu, infrastruktur juga jadi syarat dari para investor asing. Jika mereka datang ke Papua lalu melihat jalan dan infrastruktur lain di sana sangat bagus, maka akan setuju untuk menanamkan modal. Kerja sama investasi ini juga menguntungkan warga karena mengurangi jumlah pengangguran, karena banyak warga Papua yang bekerja di perusahaan hasil investasi tersebut. Jika infrastruktur di Papua diperbagus maka otomatis penduduknya akan maju. Penyebabnya karena mereka bisa ‘menjual’ eksotisme Papua dan meningkatkan kunjungan turis asing. Para wisatawan asing senang karena ada banyak jalan beraspal di Papua dan mereka bisa mengunjungi Jembatan Youtefa yang sangat gagah. Pemerintah berkomitmen untuk memajukan Papua. Oleh karena itu Otsus diperpanjang hingga 20 tahun ke depan. Jikaa Otsus tidak diperpanjang, maka proyek-proyek pembangunan akan mangkrak dan merugikan masyarakat. Juga merugikan pemerintah pusat karena sudah menghabiskan dana besar, namun proyeknya gagal. Sektor pariwisata di Papua memang digenjot karena daerah itu memiliki banyak potensi, selain pertambangan tembaga dan emas. Papua memiliki Raja Ampat, puncak Gunung Jayawijaya, dan berbagai tempat wisata lain. Jika infrastrukturnya mendukung maka kunjungan turis akan makin banyak. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 67 Guna Menciptakan Papua Damai
Pariwisata yang ramai akan meningkatkan devisa negara dan juga pendapatan pemerintah daerah. Dari perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya maka akan berdampak positif, terutama pada turisme. Pemerintah daerah mengantongi uang yang tak sedikit dan bisa digunakan untuk pemberdayaan warga Papua. Misalnya untuk pendampingan pengusaha-pengusaha UMKM dan juga para mama (ibu-ibu Papua). Selain itu, jika sektor pariwisata naik maka masyarakat juga makin maju. Penyebabnya karena mereka bisa menjual suvenir dan berbagai oleh-oleh khas Papua, misalnya noken dan kerajinan tangan lain. Turis asing akan memborong karena suka akan keunikan dari noken tersebut. Pemerintah ingin agar Papua tetap maju. Oleh karena itu Otsus tetap diperpanjang agar dana Otsus digunakan untuk membangun Papua dan menyejahterakan rakyatnya. Otsus tidak boleh dihentikan begitu saja karena ada banyak proyek infrastruktur yang belum selesai. Otsus dinyatakan berhasil karena ada banyak pembangunan di Papua, yang berdiri berkat dana Otsus. Dengan pembangunan infrastruktur tersebut maka kehidupan warga di bumi Cendrawasih makin lancar. Mereka sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah, terutama Presiden Jokowi yang sangat concern dengan kemajuan di Papua. )* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal Jakarta 68 | Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis Guna Menciptakan Papua Damai
BUNGA RAMPAI MENDUKUNG TINDAKAN TEGAS TERHADAP GERAKAN SEPARATIS GUNA MENCIPTAKAN PAPUA DAMAI Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, merupakan sumber konflik di Papua. Keberadaannya sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu ditumpas karena tidak saja menimbulkan korban jiwa, namun juga menghambat pembangunan di Papua. Selama ini Kelompok Separatis dan Teroris (KST) menyatakan berjuang untuk menyuarakan kemerdekaan dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat khawatir karena warga sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan. Eksistensi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua dengan semua aksi anarkisnya selama ini telah menimbulkan rasa takut yang tidak berkesudahan bagi warga setempat. Memerangi dan membebaskan Papua dari beragam teror dan kejahatan kemanusiaan oleh KST merupakan wujud nyata negara untuk melindungi hak dasar masyarakat Papua. Aksi demi aksi diperkirakan akan meningkat guna memprovokasi pemerintah Indonesia, khususnya aparat penegak hukum. Kelompok tersebut juga menghalalkan segala cara seperti membuat kerusuhan, membakar fasilitas umum hingga melakukan penyerangan kepada aparat keamanan. Aksi brutal Kelompok Separatis dan Teroris (KST) tersebut harus segera diakhiri melalui tindakan tegas dalam upaya penegakan hukum. Strategi penegakan hukum di Papua memiliki tujuan jelas yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) sangat mengganggu masyarakat di Papua, apalagi mereka tidak sekadar menakut-nakuti dengan senjata api, tetapi sampai melakukan pembakaran rumah. Oleh karena itu masyarakat mendukung penuh aparat keamanan dalam menangkap KST agar perdamaian di Bumi Cendrawasih terus terwujud. Tindakan tegas memang sangat patut untuk dilakukan, selain supaya mampu dengan segera mengungkap kasus hingga menangkap KST Papua yang terlibat pada pembantaian, namun juga pastinya akan memberikan efek peningkatan rasa aman di masyarakat serta tentunya terjadi penegakan hukum sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang. Pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga Papua agar tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari NKRI, baik secara politik, konstitusi dan hukum internasional. Selain itu, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk tetap membangun Papua secara damai, karena hal tersebut telah tertuang dalam Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Gerakan Separatis | 69 Guna Menciptakan Papua Damai
Search
