PKSPARLEMEN EDISI III NOVEMBER 2O21

PKSPARLEMENENEWSLETTER FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR - RI KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF Edisi November III Tahun 2021 No. 24 Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M.,M.Ed. Dianggap Menabrak Nilai Agama dan Pancasila Cabut Permen Dikbudristek No. 30 Tahun 2021

CATATAN REDAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 22 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Bukan Kekerasan seksual tidak hanya bisa Sekedar dipandang sebagai aktivitas fisik yang memaksa, namun juga harus dilihat Frasa sebagai kejahatan seksual. Penggunaan diksi kejahatan seksual atau tindak pidana kesusilaan akan lebih integral mencakup aturan seks kekerasan dan seks di luar ikatan pernikahan. Undang-undang atau Ristek 30/2021 ternodai Frasa mencederai niat baik di awal Justru kita dibuat aneh, Kesadaran serta peraturan harus bersikap 'Dengan Persetujuan Korban'. sensitifitas terhadap bahaya komprehensif, tidak Frasa tersebut terlepas dari niat dan kerja keras hingga akhir. mengapa ada pihak yang secara legalisasi seksual bukan hanya boleh menyisakan satu ruang baik atau tidak, tetap patut harus ditumbuhkan, namun pun untuk bisa dimanfaatkan. disesalkan karena frasa yang Permendikbud Ristek No 30 penetratif atau 'getol' masuk ke menjadi 'alarm' penting dalam Penolakan Fraksi PKS terhadap semula memberikan kepastian tata kehidupan sosial dan peraturan Kementerian akan jaminan perlindungan membuka peluang penumpang lembaga pendidikan, lembaga perundangan kita. Pendidikan, Kebudayaan, Riset, kaum perempuan dan orang dan Teknologi Republik tuanya menjadi kontra gelap suka sama suka tidak ada negara dan sebagainya Kita tidak boleh Indonesia (Permendikbud produktif. menyederhanakan persoalan Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 sanksi hukumnya, tentu sangat memperjuangkan frasa yang dengan mengatakan bahwa salah satunya karena di Justru, kata Prof Romli, frasa itu tidak bermakna apa- dalamnya tercantum Frasa frasa tersebut menimbulkan bahaya. Padahal selama ini tidak sesuai dengan nilai-nilai, apa atau sebaliknya, karena 'Dengan Persetujuan Korban' pertanyaan masyarakat sejatinya sebuah regulasi dibuat pada Pasal 5 ayat (2) Huruf L khususnya para orang tua. Yaitu sudah sangat banyak kasus agama, budaya dan Pancasila. untuk melindungi segenap dan M yang sejatinya membuka apakah Permendikbud tersebut rakyat Indonesia oleh peluang liberalisasi kehidupan hendak menciptakan kampus kehamilan diluar nikah, bahkan Frasa 'Dengan Persetujuan karenanya harus ditelaah seksual di Kampus. merdeka berseks bebas. dengan cermat, hati-hati dan berujung pada aborsi. Korban'; karena dengan seksama. Cabut Permendikbud Prof Romli Amtasasmita Kita tidak ingin ada Ristek No 30 Tahun 2021 ! Guru Besar Bidang Ilmu Hukum 'penumpang gelap' yang Kekerasan seksual tidak pencantuman frasa tersebut Unpad menilai Permendikbud melekat dari sebuah aturan yang adiluhung, karena dapat hanya bisa dipandang sebagai sebuah UU punya makna yang aktivitas fisik yang memaksa, sangat jauh berbeda, bahkan namun juga harus dilihat melenceng dari tujuan awal. sebagai kejahatan seksual. Mas Menteri Nadiem Penggunaan diksi kejahatan Makarim sudah sepantasnya seksual atau tindak pidana harus memandang situasi ini kesusilaan akan lebih integral sebagai momentum titik balik mencakup aturan seks penuntasan kejahatan seksual kekerasan dan seks di luar yang sistemik. bukan parsial, ikatan pernikahan. apalagi pelegalan seks bebas. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI FFrraaAkAkksksFiuFiuPonPonlKlKtolStioSkwikwDtDtoPoPkRkRRRII @f raksipksdprri fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA UTAMA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Dianggap Menabrak Nilai Agama dan Pancasila Politisi PKS Desak Nadiem Cabut Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 KUTIPAN Sejumlah ormas, kata Fah- my, seperti Majelis Diktilitbang Jakarta (08/11) --- Anggota Komisi X DPR PP Muhammadiyah, Universitas RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes NU Yogyakarta, Aliansi Indone- menyoroti Permendikbudristek No 30 sia Cinta Keluarga, Persaudara- Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh an Muslimah Indonesia, Aliansi Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim Penyelenggara Perguruan Tinggi beberapa waktu lalu. se Indonesia, para dosen dan akademisi di berbagai kampus Saat memberikan keterangan Peradaban Bangsa. Ada ancam- mempertanyakan keberadaan Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed pers bersama pimpinan Fraksi an serius yang tidak disadari, di Peraturan Mendikbud-Ristek ini! Anggota Komisi X DPR RI PKS, Fahmy pun tak lupa meng- depan mata kita. Kementerian Mengapa ..? ucapkan selamat atas terpilih- Pendidkan & Kebudayaan-Ris- \"Kami meminta Kemedikbud-Ristek nya Andika Perkasa sebagai tek telah menerbitkan Peratur- \"Saya yakin maksud dan Pemerintah dan mengajak dan melibatkan Panglima TNI, Senin, (08/11). an Menteri (Permen) No 30 tujuan dari Peraturan Menteri semua pihak untuk bersama-sama bahu- tahun 2021 tentang 'Pencegah- ini ingin menghilangkan \"Kami mengucapkan an dan Penanganan Kekerasan Kekerasan Seksual di Dunia membahu mencegah dan melindungi selamat, kepada Panglima TNI Seksual di Lingkungan Pergu- Kampus, namun sayangnya semua pelajar dan mahasiswa kita dari Andika. Kami mendukung ruan Tinggi', terang Anggota Peraturan ini sama sekali tidak sepenuhnya. Semoga sukses DPR asal Dapil Jabar V ini. menjangkau atau menyentuh segala bentuk perbuatan kekerasan menjaga dan mempertahankan persoalan pelanggaran susila seksual dan segala bentuk perbuatan kedaulatan negara,\" ungkapnya. Peraturan Menteri ini, (a-susila) yang sangat mungkin asusila seksual yg dilarang Agama dan imbuh Fahmy, hadir begitu saja terjadi di lingkungan perguruan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Kemudian, lanjut Fahmy, di tengah pembahasan tinggi, termasuk praktek yang tidak kalah pentingnya, Rancangan Undang-Undang perzinahan dan hubungan Pancasila dan amanah UUD 1945 selain mempertahankan Tindak Pidana Kekerasan seksual sesama jenis (LGBT),\" kedaulatan dan keutuhan Seksual (RUU-TPKS) yang terang Fahmy. negara dari berbagai ancaman, sedang dibahas di DPR. yakni pentingnya ketahanan Peraturan ini, katanya, moral dan peradaban bangsa. \"Terbitnya Permen ini hanya berlaku apabila timbul- menimbulkan keresahan, nya korban akibat paksaan, \"Saya juga ingin mengi- kegelisahan dan kegaduhan di atau melakukan interaksi atau ngatkan kepada kita semua, kalangan masyarakat,\" ujarnya. kegiatan seksual yang tidak pentingnya ketahan Moral dan disetujui oleh korban. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA UTAMA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Almuzammil Yusuf: Jangan Putarbalikkan Fakta! PKS Anti dan Kutuk Kekerasan Seksual! KUTIPAN sama suka. Menurut pandangannya, undang-undang Jakarta (08/11) --- Anggota Komisi I Fraksi harus bersikap komprehensif, PKS DPR RI, Almuzammil Yusuf menyam- tidak boleh menyisakan satu paikan dukungannya untuk memberikan ruang pun untuk bisa hukuman yang seberat-beratnya bagi keja- dimanfaatkan. hatan seksual terkait Permendikbudristek No 30 dalam kesempatan Konferensi Pers “Penumpang gelap suka FPKS pada Senin siang (08/11/2021). sama suka tidak ada sanksi hukumnya,ini bahaya. Padahal “Jangan putar balikkan fakta menolak seks bebas. selama ini sudah sangat banyak Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si. pendapat! PKS sama sekali “Substansi aturan ini kasus kehamilan diluar nikah, Anggota Badan Legislasi DPR RI tidak mendukung kekerasan bahkan berujung pada aborsi.” seksual, justru kami mengutuk sudah kami perdebatkan dalam Sahut Muzammil mengomentari “Jangan putar balikkan fakta pendapat! tindakan tersebut! Kami hanya RUU PKS. Pembahasan RUU aturan kekerasan seksual di PKS sama sekali tidak mendukung tidak mau aturan ini ditungga- tersebut belum selesai, area kampus tersebut. ngi oleh orang yang senang pemerintah malah sudah kekerasan seksual, justru kami mengutuk sama senang untuk melakukan masuk ke peraturan di wilayah Menurut Muzammil, tindakan tersebut! Kami hanya tidak mau kebebasan berzina.” Tegas kampus saja. Seharusnya tidak penggunaan diksi kejahatan Legislator Dapil Lampung I boleh ada UU, Permen serta seksual atau tindak pidana aturan ini ditunggangi oleh orang yang tersebut. aturan apapun yg melegalisasi kesusilaan akan lebih integral senang sama senang untuk melakukan aturan seks di luar nikah atas mencakup aturan seks Pasalnya, tujuan pendidi- alasan suka sama suka dan kekerasan dan seks di luar kebebasan berzina kan sudah jelas diatur dalam non Kekerasan.” Ujar Muzammil ikatan pernikahan. Ini konstitusi pasal 31 ayat 3 untuk menegaskan. sesungguhnya sejalan dengan pembentukan Iman taqwa, putusan MK pada judicial akhlaq mulia dan kecerdasan. Legislator PKS ini review AILA untuk pasal Nilai sosial keagamaan menyoroti aturan yang hanya kesusilaan dalam KUHP yakni masyarakatpun menolak seks menyasar pada zina kekerasan pasal 284, 285 dan 292 yg dengan kekerasan juga dan sama sekali tidak diserahkan oleh MK untuk menyinggung dengan zina suka dilakukan perubahannya di DPR. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA UTAMA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 10 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Mardani soal Permendikbud PPKS: Itu Jelas Sekali Pelegalan Kebebasan Sex! KUTIPAN Ada celah moral yang bisa melegalkan seks di lingkungan kampus dalam permendikbud itu. \"Ada celah moral yang legalkan kebebasan seks di lingkungan perguruan tinggi,\" tuturnya Jakarta (10/11) --- Ketua DPP tidak mentolelir kebebasan sex Dr. H. MARDANI, M.Eng PKS Mardani Ali Sera ikut #CabutPermendikbudristekNo3 Anggota Komisi II DPR RI mengkritik Permendikbud 0 Permendikbudristek ini Nomor 30 Tahun 2021 tentang berpotensi merusak norma \"Itu jelas sekali berisi 'pelegalan' kebebasan sex. Kita anti Pencegahan dan Penanganan kesusilaan,\" kata Mardani, kekerasan seks namun tidak mentolelir kebebasan sex Kekerasan Seksual (PPKS) di Rabu (10/11/2021). #CabutPermendikbudristekNo30 Permendikbudristek ini Lingkungan Perguruan Tinggi. berpotensi merusak norma kesusilaan,\" Dia mengatakan ada celah Mardani bahkan menuding moral yang bisa melegalkan permendikbud itu jelas seks di lingkungan kampus melegalkan kebebasan seks. dalam permendikbud itu. Hal itu disampaikan oleh Mardani lewat akun Twitternya, \"Ada celah moral yang @MardaniAliSera. legalkan kebebasan seks di lingkungan perguruan tinggi,\" Mardani mengatakan tuturnya. bahwa ia anti-kekerasan seks, tetapi tidak menoleransi kebebasan seks. \"Itu jelas sekali berisi 'pelegalan' kebebasan sex. Kita anti kekerasan seks namun fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA UTAMA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS: Permendikbud 30 Tahun 2021 Ancaman bagi Target Program Keluarga Berkualitas dan Generasi Indonesia KUTIPAN ditarik kembali atau direvisi, aturan ini akan mengancam Jakarta (08/11) --- Permendikbud No 30 ketahanan keluarga Indonesia. Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. Tahun 2021 menjadi ancaman bagi keluar- Permendikbud ini melarang Anggota Komisi IX DPR RI ga Indonesia dan generasi bangsa yang untuk aborsi dan pemaksaan menjadi semangat dan program BKKBN. kehamilan tapi justru tidak me- “Sudah banyak kita saksikan jika ada anak Demikian pernyataan Anggota Komisi IX larang penyebab dua hal terse- muda yang hamil di luar nikah akan jadi DPR RI FPKS Kurniasih Mufidayati. but yakni hubungan seksual persoalan terhadap dirinya dan keluarga- bagi pasangan tidak menikah. Menurut Mufida, Permendikbud maka tidak bisa ditindak dalam nya. Padahal masih dalam masa pendidikan ini telah mengatur praktik keke- aturan ini. \"Sudah banyak kita di kampus. Melarang dampak seks bebas rasan seksual, justru dengan saksikan jika ada anak muda tapi tidak melarang seks bebas itu sendiri membuka peluang kebebasan “Bagaimana mungkin yang hamil di luar nikah akan jelas satu kebijakan yang tidak benar,\" seksual. Kondisi tersebut pasti seorang Menteri Pendidikan jadi persoalan terhadap dirinya berdampak negatif besar yang menjadi panutan bangsa, dan keluarganya. Padahal kebijakan kita fokus kepada mengajarkan remaja untuk terhadap keluarga dan generasi membuat kebijakan melegalkan masih dalam masa pendidikan keluarga. Ada pernikahan lalu menjauhi Pernikahan Dini, Seks bangsa. praktik kebebasan seksual di di kampus. Melarang dampak ada perencanaan seperti di Pra Nikah dan NAPZA kampus? Civitas kampus bukan seks bebas tapi tidak melarang BKKBN. Selama ini kami di (Narkotika, Psikotropika, dan Ia mengungkapkan peng- hanya mahasiswa tapi juga seks bebas itu sendiri jelas satu Komisi IX memberikan edukasi Zat Adiktif). Sehingga tidak ada gunaan terminologi kekerasan tenaga pendidik maupun kebijakan yang tidak benar,\" Program Genre kepada para semangat kebebasan dalam yang sama saja dengan pembi- mereka yang bekerja di kampus sebut dia. Remaja dan Pemuda Pemudi. relasi lawan jenis di kehidupan aran terjadinya persetujuan dan sudah berkeluarga. Apa Program GenRe merupakan kita sebagai sebuah negara,\" tindakan seksual di luar norma semangat boleh melakukan Mufida meminta pemerin- wadah untuk mengembangkan tutur Mufida. agama. Tindakan pidana hanya hubungan seksual asal ada tah terlebih lagi Kemendikbud karakter bangsa karena dilakukan jika dalam tindakan persetujuan meski bukan Risti mengkaji terlebih dulu jika seksual di luar pernikahan dan dengan pasangan sah yang akan membu-at aturan, dan penyimpanhan seksual terjadi diinginkan dalam aturan ini?\" hendaknya aturan satu lemba- karena ada unsur kekerasan. ungkap Mufida tegas. ga dengan lembaga pemerintah Apabila tanpa unsur kekerasan, lain tidak saling bertentangan. Mufida menyebut jika tidak Ia mengingatkan kebijakan satu intansi harus sinkron dengan instansi yang lain. \"Dalam relasi lawan jenis fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA UTAMA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 12 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Permendikbud No 30/2021, Aleg PKS: Pembentukannya Minim Partisipasi Publik KUTIPAN 2015 ini juga sama sekali tidak disinggung tentang persetujuan Jakarta (12/11) Legislator Fraksi PKS DPR korban. Nah ini yang memun- Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM RI, Abdul Fikri Faqih menuturkan bahwa culkan kecurigaan adanya ideo- Wakil Ketua Komisi X DPR RI sebuah peraturan sebaiknya mengakomo- logi barat yang menunggangi dir masukan dari berbagai elemen masya- permen ini.” Ungkap Fikri me- rakat agar tidak menimbulkan kontroversi nyampaikan kekhawatirannya. pasca disahkannya. Pasalnya, dalam UU Pasal Pernyataan tersebut diungkap- Frasa tersebut secara filosifis 31 Ayat 3 sudah dijelaskan “Kita harus membangun budaya belajar kannya dalam kesempatan PKS dinilai multitafsir, seakan bahwa tujuan pendidikan ada- mengajar di perguruan tinggi dan juga Legislative Corner pada Jumat melegalkan hubungan seks lah untuk mencerdaskan kehi- tingkatan pendidikan dibawahnya sesuai siang (12/11/2021). diluar pernikahan dengan dupan bangsa, dan yang utama alasan suka sama suka dan adalah untuk membentuk dengan cita-cita bangsa. Bangsa ini “Undang-undang seharus- non kekerasan. ketaqwaan dan akhlaq mulia. mengakui kemerdekaan atas berkat nya bersifat komprehensif dan Menurut Fikri, para stakeholder rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Maka menjadi titik temu bagi setiap Permendikbud No 30/ seharusnya membuat regulasi sudah seharusnya visi pendidikan sejalan usulan masyarakat. 2021 yang membahas menge- yang tidak bertentangan nai Pencegahan dan Penanga- dengan aturan diatasnya dan dengan konstitusi negara” Permendikbud ini memang nan Kekerasan Seksual terse- tidak merugikan kepentingan di satu sisi bagus untuk mema- but dibentuk untuk mengatur umum baik itu dalam segi FPKS, perhimpunan MOI dan visi pendidikan jangan hanya yungi permasalahan kekerasan proses pengaduan, sanksi norma maupun adat istiadat. IKADI akan mengadakan terkotakkan pada satu golong- seksual di kampus, namun di hingga konseling baik bagi pertemuan pada 24 November an, namun pendidikan adalah sisi lain jangan sampai ada korban maupun pelaku. “Kita harus membangun untuk membahas lebih dalam kepentingan bagi generasi ke- memunculkan problematika Sebelumnya pun sudah ada budaya belajar mengajar di terkait aturan tersebut. Di akhir depan yang perlu menggunakan yang lebih besar bagi generasi produk hukum UU No 22 Tahun perguruan tinggi dan juga sesi, Fikri menekankan bahwa visi berbangsa dan bernegara. mendatang.” Ungkap Wakil 2015 yang membahas tingkatan pendidikan Ketua Komisi X DPR RI ini. mengenai hal yang sama dibawahnya sesuai dengan cita- meskipun belum spesifik. cita bangsa. Bangsa ini PKS Legislative Report mengakui kemerdekaan atas bertajuk “Cabut! Permendikbud “Perlu ada penjelasan dari berkat rahmat Tuhan Yang No 30/2021” mengulas produk hukum yang sebelum- Maha Esa. Maka sudah mengenai pandangan Fraksi nya apakah implementasinya seharusnya visi pendidikan PKS yang mempermasalahkan belum efektif atau bagaimana. sejalan dengan konstitusi adanya frasa 'tanpa Substansi UU No 22 Tahun negara.” Ujar Legislator Dapil persetujuan korban' di Pasal 5. Jawa Tengah 9 ini. Beberapa pihak yang menolak perme ini seperti fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI CATATAN KRITIS FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT FRAKSI PKS DPR RI REPUBLIK INDONESIA TERKAIT PERMEN DIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

CATATAN KRITIS kesehatan reproduksi seseorang dan hilang f. kehati-hatian; FRAKSI PKS DPR RI kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi g. konsisten; dan dengan aman dan optimal. “ h. jaminan ketidakberulangan. Terkait PermendikbudristekNomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Catatan Kritis Meniadakan norma agama dalam prinsip dan Penanganan Kekerasan Seksual Kata ‘ merendahkan ’ sifatnya subyektif, sulit pencegahan dan penanganan kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi dicari tolak ukurnya. seksual pada pasal 3 mengenai prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan Catatan Penting Kata ‘tubuh’ bisa dipahami dengan banyak seksual konteks, misal tubuh bagian mana atau Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan bentuk tubuh atau pengelolaan tubuh atau Catatan Kritis Kebudayaan Riset Dan Teknologi telah cara berpakaian di tubuh. Salah satu tujuan pendidikan di dalam UU mengeluarkan peraturan terkait kekerasan Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003 seksual di lingkungan perguruan tinggi pada Penggunaan frasa ‘relasi kuasa ’ dan ‘relasi pasal 3 adalah ‘ menjadi manusia yang tanggal 3 September 2021 gender ’ , tidak berdasarkan Pancasila, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang diambil dari konstruksi pemikiran Barat yang Maha Esa, berakhlak mulia ’, namun peraturan Padahal Badan Legislatif DPR RI sedang bertentangan dengan fitrah penciptaan ini tidak memasukkan norma agama sebagai membahas RUU Penghapusan Kekerasan manusia. Tuhan hanya menciptakan dua jenis prinsip pencegahan. Meniadakan norma Seksual (RUU P-KS) yang masuk Program kelamin (sex), lelaki dan perempuan. agama berarti menafikan bahwa norma Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dan agama merupakan bagian dari norma berganti judul menjadi RUU Tindak Pidana Penggunaan istilah gender adalah kebebasan kehidupan masyarakat di mana masyarakat Kekerasan Seksual (RUU TPKS) memilih orientasi seksual dari jenis kelamin perguruan tinggi menjadi bagiannya. Hal ini yang sebenarnya. Hal ini bertentangan juga menafikan upaya untuk menanamkan Wacana kekerasan seksual belum menjadi dengan Sila Pertama Pancasila, Undang- nilainilai Pancasila pada mahasiswa di mana konsensus kebijakan, namun Undang Dasar Negara Republik Indonesia sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Kemendikbudristek mengeluarkan Tahun 1945 dan norma kehidupan masyarakat Esa yang menaungi 4 sila berikutnya. peraturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia. lingkungan perguruan tinggi. Point 3 Point 2 Point 1 Frasa 'identitas Gender' Pada Pasal 5 Ayat 2 Prinsip dalam pasal 3 Butir (a) Membuka Peluang Legalisasi Permendibudristek Menggunakan Definisi Pasal 3 Transgender Dan Perilaku Homoseksual Kekerasan Seksual Yang Bias Pemahaman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada pasal 5 ayat 2 butir (a) ini yang dianggap Pasal 1 ayat 1 menyatakan: Seksual dilaksanakan dengan prinsip: melakukan Kekerasan Seksual, jika : “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, a. kepentingan terbaik bagi Korban; Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi b. keadilan dan kesetaraan gender; atau melecehkan tampilan fisik, kondisi reproduksi seseorang, karena ketimpangan c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi tubuh, dan/atau identitas gender Korban relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis penyandang disabilitas; Identitas gender merujuk kepada perasaan dan/atau fisik termasuk yang mengganggu d. akuntabilitas; terdalam seseorang, internal dan pengalaman e. independen;

gender secara individual, yang boleh atau butir (f) mengambil, merekam, dan/atau Mahasiswi Yang Dibunuh Pacarnya tidak boleh dikaitkan dengan keadaan mengedarkan foto dan/atau rekaman audio Karena Menolak Menggugurkan Kandungan psikologi atau jenis kelamin tertentu ketika dan/atau visual Korban yang bernuansa Setelah Hidup Bersama lahir. Hal ini bertentangan dengan kodrat seksual tanpa persetujuan Korban; Selama 1 Tahun manusia yang sudah ditentukan jenis (sindonews.com 22/8/2021) kelaminnya lahir. butir (g) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa Data kehamilan tidak diinginkan terjadi Fakta menunjukkan bahwa perilaku seksual tanpa persetujuan Korban; pada perempuan yang belum menikah di homoseksual berpotensi meningkatkan pulau jawa sebanyak 34%, di mana ada 46% resiko penularan HIV. butir (h) menyebarkan informasi terkait tubuh dari angka tersebut berusia dan/atau pribadi Korban yang bernuansa 20-29 tahun 50.282 KASUS seksual tanpa persetujuan Korban; Data Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Point 5 tahun 2019 menunjuk-kan bahwa terjadi butir (j) membujuk, menjanjikan, peningkatan kasus HIV/AIDS yang mengalami menawarkan sesuatu, atau mengancam Pasal 5 Ayat 3 Membuka Peluang Landasan puncak pada tahun 2019 Korban untuk melakukan transaksi atau Perilaku Seks Bebas Dengan Dasar kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Usia Yang Sudah Dewasa Data UNAIDS 2019 Menunjukkan Bahwa Korban Penyebab Resiko Penularan Tertinggi HIV Ini Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud Berasal Dari Laki-laki Seks Dengan Laki-laki butir (l) menyentuh, mengusap, meraba, pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, (LSL). memegang, memeluk, mencium dan/atau huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh dalam hal Korban: butir (a) memiliki usia Point 4 Korban tanpa persetujuan Korban; belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 5 Ayat 2 Butir b, f, g, h, j, l,m butir (m) membuka pakaian Korban tanpa . Membuka Peluang Dibolehkannya persetujuan Korban; Walaupun pasal ini berusaha memberi Hubungan Seksual Yang Dilakukan Dengan penjelasan terkait definisi persetujuan, Persetujuan Perilaku Seks Bebas Merusak Moral namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena Masyarakat Perguruan Tinggi Dan Dapat pada hakikatnya aktivitas seksual secara legal Frasa ‘tanpa persetujuan Korban ’ berarti Berakibat Pada Tindak Kejahatan Yang Lain hanya diperbolehkan dalam ikatan memberi peluang pemahaman dan Seperti Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak perkawinan sebagaimana UU Perkawinan no 1 penerapan apabila kegiatan yang disebutkan Diinginkan Dan Pembunuhan. tahun 1974. Pasal ini bisa disalahgunakan, pada butir- butir pada pasal itu dilakukan karena mahasiswa sudah merasa berusia dengan persetujuan, maka dinyatakan bukan Aborsi Mahasiswi Dilakukan Di Kamar dewasa sehingga bebas melakukan kekerasan dan boleh dilakukan serta tidak Kosnya Di Samarinda hubungan seksual walaupun tanpa ikatan dilakukan upaya pencegahan (merdeka.com 23/9/2021) perkawinan selama ada persetujuan satu sama lain. butir (b) memperlihatkan alat kelaminnya Aborsi Mahasiswi Dengan Usia Kehamilan 4 dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; Bulan Di Purwakarta (inewsjabar.id 24/7/2021)

Point 6 a. pernah mendampingi Korban Kekerasan kotor, tidak senonoh, mela-nggar kesopanan Seksual; b. pernah melakukan kajian tentang dan kesusilaan.” Pasal 6 Ayat 2 Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; Pengaturan Internalisasi Pendidikan Untuk Pencegahan melalui pembelajaran c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Perguruan Tinggi Dapat Berupa: dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau 1. Materi pendidikan tentang apa yang harus dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan dilakukan jika terjadi kekerasan seksual di dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari termasuk Kekerasan Seksual. kampus (pelaporan, pendampingan, modul Pencegahan dan Penanganan pemulihan); Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Ada Diskriminasi Pada Pasal 24 Ayat 4 2. Materi pendidikan tentang larangan dan Kementerian. Dalam Syarat Anggota Panitia Seleksi bahaya seks bebas/pergaulan bebas serta Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan konsekuensi dan dampak buruknya Acuan Materi Modul Pencegahan Dan Kekerasan Seksual 3. Materi pendidikan tentang larangan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Pasal bahaya pornografi, pornoaksi, dan miras yang 6 Ayat 2 Perlu Diperjelas Syarat pada poin b dan c mengunci bisa menjadi faktor pemicu kekerasan seksual; kesempatan pihak lain untuk menjadi Panitia 4. Materi pendidikan tentang peningkatan Pasal ini perlu memberikan penjelasan Seleksi, di mana dalam Pasal ini pihak yang keimanan dan ketakwaan untuk menciptakan mengenai modul yang digunakan dalam boleh menjadi Panitia Seleksi hanya berasal pendidikan yang menghasilkan generasi pencegahan dan penanganan kekerasan dari kelompok Mahasiswa dan Pendidik yang berakhlak mulia, karena penanaman nilai-nilai seksual, karena definisi kekerasan seksual menjadikan feminisme sebagai paradigma. agama dapat secara efektif mencegah masih belum menjadi konsensus di Sementara Calon Panitia Seleksi yang terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan. perundang-undangan negara. sekalipun aktif mendampingi Korban Kekerasan Seksual, tetapi memiliki perbedaan Sikap Saat ini Comprehensive Sexual Education paradigma, dan tidak melakukan Kajian masih menjadi acuan dalam format Gender, akan tereliminasi untuk menjadi Meminta Kepada Mendikbud Ristek untuk pendidikan seksual di mana dalam Panitia Seleksi. Mencabut atau Mengganti Permendikbud pembelajarannya menggunakan paradigma Ristek No 30 Tahun 2021 dengan aturan barat yaitu memberi pendidikan mengenai Point 8 baru yang sejalan dengan jiwa dan nilai- seks bebas aman (safe sex) yang nilai Pancasila. bertentangan dengan norma kehidupan Permendikbud ristek ini seharusnya juga masyarakat Indonesia dan tujuan sistem mengatur secara tegas terkait Pencegahan pendidikan Indonesia Tindak Pidana Kesusilaan Point 7 Mengacu pada Pasal 6 huruf g pada Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pasal 24 Ayat 4 Pada Bab IV Tentang Pencegahan dan Penang-gulangan Tindak Satuan Tugas Pencegahan dan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Penanganan Kekerasan Seksual yang berbunyi “Pencabulan merupa-kan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:

KOLASE KUTIPAN Permendikbud 30 Tahun 2021 Menodai DPR - RI Nilai-nilai Almuzammil: Pancasila Nodai Amanat Konstitusi “Saya yakin maksud Saudara Mentari Nadiem ingin menghi- langkan Kekerasan Seksual di Dunia Kampus, namun tanpa sadar Saudara Menteri sesung- Ledia: Hanya Sakinah : Dapat guhnya telah menodai amanat Nambah Beban berimbas pada luhur Pancasila; Konstutusi, bu- Administrasi Tugas Pokok PT daya bangsa & Norma Agama.” “Peraturan menteri ini hanya “Semakin menumpuk tugas yang HNW: Sudah Sewa- menambah beban birokratisasi dibebankan perguruan tinggi jarnya Presiden administrasi baru dengan segala dikhawatirkan berimbas pada menegur Menteri ketentuan perizinan dan belum tidak fokusnya perguruan tinggi menampakkan satu klausulpun menjalankan Tri Dharma Pergu- “Sudah sewajarnya Presiden yang bisa memastikan proses ruan Tinggi. Sehingga tujuan Jokowi menegur Mendikbudristek hukum berjalan untuk utama Perguruan Tinggi tidak secara tegas dan terbuka supaya melakukan pencegahan maupun tercapai.” tidak dipahami bahwa berbagai penanganan kekerasan seksual.” kesalahan itu adalah visi misi Fahmy: Harus Presiden.” Fikri: Seharusnya Sejalan dengan Kita Tolak Budaya Pasal 31 UUD 45 Mufida: Seks Bebas Kebijakan Yang “Permendikbud ini harus sejalan Tidak Benar “Sebagai bangsa timur yang dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menjunjung tinggi moral agama, menugaskan Pemerintah untuk “Melarang dampak seks bebas nilai pancasila dan berketuhanan mengusahakan dan menyeleng- tapi tidak melarang seks bebas yang maha esa, sudah seharus- garakan satu sistem pendidikan itu sendiri jelas satu kebijakan nya kita tolak budaya seks bebas nasional,“ yang tidak benar” fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Siapkan Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Politisi PKS: Pastikan Berjalan Sesuai Prosedur dan Aman KUTIPAN tersedia atau setidaknya pemerintah sudah punya skema Jakarta (07/11) --- Anggota Komisi IX DPR pengadaannya. Begitu juga de- RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menya- ngan distribusi dan manajemen mbut baik upaya Pemerintah menyiapkan pengelolaannya. Jangan sampai vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun. vaksin kadaluwarsa dan terbuang sia-sia sebagaimana \"Pemberian vaksin terhadap pemerintah agar yang terjadi di Kudus beberapa Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si anak usia 6-11 tahun ini sangat mempertimbangkan dengan waktu lalu\" katanya. Anggota Komisi IX DPR RI krusial dilakukan di tengah matang terkait jenis vaksin yang pelonggaran kebijakan PPKM. digunakan, dosis dan rentang Munculnya kejadian pasca “Anak-anak rentan terpapar saat berada Pastikan vaksinasi anak berja- waktu penyuntikan 1 dan 2 imunisasi, kata Netty juga perlu di area publik, seperti, saat mengikuti lan sesuai prosedur dan aman,\" yang aman untuk anak. dimitigasi sejak awal. PTM di sekolah, saat masuk mall dan kata Netty dalam keterangan berwisata bersama orangtua ataupun tertulis, Minggu, (07/11). \"Anak dengan penyakit \"Kita tidak ingin program kegiatan lainnya. Sebaliknya, anak pun penyerta juga perlu mendapat vaksinasi anak yang dilakukan dapat menjadi sumber penularan bagi Menurut Netty, anak-anak perhatian khusus. IDAI (Ikatan guna membangun kekebalan orang-orang di sekitarnya. Jadi siapkan rentan terpapar saat berada di Dokter Anak Indonesia) mere- komunitas malah menjadi vaksinasi untuk cluster ini dengan cara- area publik, seperti, saat komendasikan agar imunisasi blunder karena adanya penga- cara yang tidak menimbulkan ekses, mengikuti PTM di sekolah, saat untuk anak dengan kanker baian prosedur,\" ungkapnya. masuk mall dan berwisata dalam fase pemeliharaan, semisal resistensi dari orangtua ataupun bersama orangtua ataupun penyakit kronis atau autoimun Terkait waktu dan wilayah kalangan pemerhati anak” kegiatan lainnya. yang terkontrol dapat mengikuti sasaran, Netty mengingatkan panduan imunisasi umum pemerintah agar vaksinasi anak \"Sebaliknya, anak pun dengan berkonsultasi terlebih dilakukan setelah cakupan dapat menjadi sumber penular- dahulu dengan dokter vaksinasi dosis pertama secara an bagi orang-orang di sekitar- penanggung jawab pasien nasional melebihi 70 persen nya. Jadi siapkan vaksinasi sebelumnya,\" katanya. dari total sasaran target untuk cluster ini dengan cara- vaksinasi. cara yang tidak menimbulkan Selain itu Netty meminta ekses, semisal resistensi dari Pemerintah bisa memastikan \"Pastikan pula agar orangtua ataupun kalangan ketersediaan vaksin dari mulai dilakukan setelah minimal 60 pemerhati anak,\" katanya. pengadaan hingga penyuntikan. persen populasi lansia telah divaksin. Lakukan pula di Netty juga mengingatkan \"Pastikan stok vaksin daerah dengan indikator terpenuhi tersebut sehingga menjadi role model bagi daerah lain,\" ujarnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RMOLid | Jumat 5 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Nasir Djamil: Kalau Dugaan Menteri Terlibat Bisnis PCR Benar, Itu Mengkhianati Pancasila KUTIPAN Jakarta (05/11) --- Dugaan praktik pejabat ikut terlibat dalam bisnis tes PCR dinilai telah mengkhianati hati rakyat. Sebab, mereka justru mengeruk untung di saat rakyat sedang menderita akibat pandemi. “Kalau isu ini benar, sungguh disebutkan,” tegasnya. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si menyakitkan. Sebab itu bukan Anggota Komisi III DPR RI Anggota Komisi III DPR RI saja mengkhianati sila kemanu- siaan yang adil dan beradab, ini menambahkan dengan Seharusnya para penegak hukum memiliki hati nurani tapi juga seperti orang menari turunnya penegak hukum maka untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut di atas penderitaan orang lain,” masyarakat akan mengetahui agar masyarakat bisa tenang. Termasuk bisa menghindari tegas anggota Komisi III DPR RI, kebenaran dari isu yang pembunuhan karakter nama menteri yang disebutkan” Nasir Djamil kepada Kantor Be- berkembang liar tersebut. rita Politik RMOL, Rabu (3/11). \"Secara kasat mata tentu Politisi PKS itu mengata- kita sulit memastikan isu itu. kan bahwa seharusnya para Tapi dengan kewenangannya, penegak hukum memiliki hati aparat penegak hukum bisa nurani untuk melakukan penye- memulai guna menjawab kegu- lidikan terkait dugaan tersebut saran publik soal isu menteri agar masyarakat bisa tenang. berbisnis PCR,” ucapnya. “Termasuk bisa \"Sebab isu ini seperti kata menghindari pembunuhan pepatah, mencari kesempatan karakter nama menteri yang dalam kesempitan,” demikian Nasir Djamil. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Launching Lomba Biografi Tokoh Ketua FPKS: Bukti PKS Terdepan Jaga Komitmen Kebangsaan KUTIPAN pejabat negara, baik yang duduk yang di eksekutif, Jakarta (09/11) – Ketua Fraksi PKS DPR legislatif ataupun di lembaga lain.” Ujar politisi PKS ini RI, Jazuli Juwaini, dalam launching Lomba memaparkan. Pidato Biografi Tokoh Bangsa yang Lebih lanjut lagi, Jazuli Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA diadakan secara virtual menyampaikan juga menyampaikan bahwa Ketua Fraksi PKS DPR RI dengan memahami ruh bahwa lomba tersebut merupakan bentuk perjuangan mereka, maka kita akan paham apa yang sudah komitmen keluarga besar PKS untuk kita berikan untuk bangsa dan mengukuhkan nilai kebangsaan. negara, bukan apa yang telah “Fraksi PKS akan terus berjuang untuk kita ambil. Apabila semua menjadi garda terdepan menunjukkan komitmen kebangsaan PKS agar bangsa rakyat memiliki pola pikir yang ini menjadi bangsa yang kokoh, kuat, dan mampu bersaing dengan negara lain.” “Kita perlu untuk terus para PLIDomATbOa sama, maka Jazuli yakin bahwa pahlawan yang telah berkorban setiap persoalan yang dihadapi demi kemerdekaan NKRI yang oleh rakyat akan dapat disele- kita cintai. Mereka tidak hanya mengorbankan harta dan keri- TOKOH saikan dengan cepat dan tepat. ngat, namun juga mengalirkan BANGSA Dalam kesempatan tersebut, Jazuli juga darah bahkan melepas nyawa menyampaikan arahan Ketua demi kemerdekaan Indonesia.” Fraksi PKS saat ini juga Majelis Syuro terkait refleksi Tukas Anggota Komisi I DPR RI menjadi satu-satunya partai pelaksanaan lomba agar PKS agar bangsa ini menjadi bangsa menjadi PR besar bagi yang kokoh, kuat, dan mampu Indonesia. Para ‘stakeholder’ tersebut pada Selasa siang yang mendorong dan memper- dapat terus menunjukkan bersaing dengan negara lain.” harus turut berkontribusi Tekad legislator Dapil Banten III memajukan bangsa. (09/11). juangkan Rahmah El Yunusiyah komitmen kerakyatan yang tersebut. “Mudah-mudahan, melalui Lomba Pidato Biografi mendapat gelar pahlawan berjuang untuk kepentingan Jazuli mengutip laporan lomba ini, PKS dapat survey tahun 2020 yang memberikan manfaat besar Tokoh Bangsa tersebut dila- nasional melalui Kementrian rakyat. Bukan hanya mengetuk menunjukkan bahwa index meskipun baru dapat kualitas sumber daya manusia dilaksanakan secara virtual, tarbelakangi oleh setidaknya Sosial Republik Indonesia. pintu rakyat jelang pemilu, dan Indonesia berada di tingkat ke- namun semoga manfaatnya 50. Sehingga untuk mewujud- melingkupi seluruh ruang tiga alasan, yakni untuk me- “Ruh perjuangan para mengabaikan suara mereka kan harapan pada bangsa ini publik.” Pungkas Jazuli. ngokohkan nilai kebangsaan, pahlawan harus dijiwai oleh pasca pemilihan. agar putra putri Indonesia seluruh anak bangsa. Tidak “Fraksi PKS akan terus memahami sejarah perjalanan boleh ada mata rantai yang berjuang untuk menjadi garda bangsa serta untuk meneladani terputus. Apapun posisi kita, terdepan menunjukkan perjuangan mereka. apalagi para pengelola negara, komitmen kebangsaan PKS fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 10 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Lanjutkan Tradisi Kepahlawanan, Salim Segaf: Semua Bisa Jadi Pahlawan Masa Kini KUTIPAN dengan menjadi penggerak perubahan, inspirator kebaikan, Jakarta (10/11) --- Ketua Majelis Syuro PKS dan kolaborator pembangunan Salim Segaf Aljufri meresmikan Lomba untuk kemajuan bangsa. Pidato Biografi Tokoh Bangsa Tingkat Nasi- Bangsa ini masih berjuang onal Tahun 2021 yang diselenggarakan untuk lepas dari berbagai Fraksi PKS DPR RI, Selasa 9/11. masalah ketimpangan, ketidakadilan, akses pelayanan, Salim mengapresiasi gelaran harus diselesaikan. kemandirian, kedaulatan, dan Dr. SALIM Fraksi PKS ini sebagai upaya Panggilan sejarah kita hari lain-lain,\" ungkap Salim. untuk mengokohkan semangat Ketua Majelis Syuro PKS kebangsaan dan penghormatan ini adalah menghadirkan Pahlawan masa kini tidak kepada para pahlawan. kepahlawanan masa kini akan diam melihat berbagai “Panggilan sejarah kita hari ini adalah problematika bangsa, mereka menghadirkan kepahlawanan masa kini \"Lomba ini terkesan akan aktif mengambil peran, dengan menjadi penggerak perubahan, sederhana tapi mengajak bertindak nyata dengan generasi mudah semakin prestasi, karya dan manfaat inspirator kebaikan, dan kolaborator mengenal para pahlawan serta memberi solusi dengan pembangunan untuk kemajuan bangsa. hingga akhirnya dapat semangat gotong royong, ker- Bangsa ini masih berjuang untuk lepas meneladani semangat jasama, sinergi dan kolaborasi kepahlawanan mereka dalam dengan seluruh elemen dari berbagai masalah ketimpangan, ruang dan dimensi perjuangan masyarakat dan bangsa. ketidakadilan, akses pelayanan, saat ini,\" ungkap Salim. \"Untuk itu, Partai Keadilan kemandirian, kedaulatan, dan lain-lain” Menteri Sosial RI 2014- Sejahtera terus membuka diri 2019 ini mengajak seluruh untuk bekerja sama, bersinergi, elemen bangsa untuk dan berkolaborasi dengan melanjutkan tradisi seluruh anak bangsa guna kepahlawanan dengan tampil mendorong kebijakan negara dan hadir sebagai pahlawan- yang berkeadilan dan pahlawan masa kini berkemajuan serta dihadapkan pada problematika menghanghadirkan solusi bangsa yang begitu banyak dan fundamental atas berbagai permasalahan dan tantangan kebangsaan,\" pungkas Salim. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Dr. Salim: Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional Sarana Lanjutkan Tradisi Kepahlawanan KUTIPAN wujud pelaksanaan panggilan sejarah yang dilakukan PKS Jakarta (9/11) — Ketua Majelis Syuro dalam melanjutkan tradisi kepahlawanan bangsa sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Salim penggerak perubahan, Segaf Aljufri, mengapresiasi kiprah PKS inspirator kebaikan, dan pusat dan daerah melalui pelaksanaan kolaborator pembangunan untuk kemajuan Indonesia. Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional “Kita semua bisa menjadi pahlawan masa kini, tidak sebagai terobosan pengokohan semangat dengan kata-kata, tapi dengan karya dan tindakan nyata, men- kebangsaan dan kecintaan akan Tanah Air. jadi warga bangsa yang berta- nggung jawab, melaksanakan Dr. SALIM Ia menyampaikan hal tersebut hak dan kewajiban secara Ketua Majelis Syuro PKS dalam acara Launching Lomba Lomba proporsional dan seimbang, Pidato Biografi Tokoh Bangsa TPOIDKAOTHO dengan mengamalkan Tingkat Nasional 2021 yang BANGSA Pancasila dan UUD 1945 “Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional ini diselenggarakan secara virtual secara konsekuen, menjadi adalah bagian dari panggilan tanggung pada Selasa (9/11/2021) manusia yang taat beragama, jawab dan kepedulian FPKS untuk siang. Acara ini digelar dalam mengenalkan para pahlawan bangsa mencintai sesama, menjaga khususnya di kalangan generasi muda” rangka memperingati milad Asia Timur dan Asia Tenggara persatuan dan kesatuan, Fraksi PKS DPR RI ke-17 tersebut. membangun kebersamaan dan sekaligus Hari Pahlawan. Dr. Salim berharap bahwa gotong royong, serta “Lomba Pidato Biografi lomba ini, meskipun terkesan menegakkan keadilan sosial Tokoh Nasional ini adalah sederhana, dapat menjadi bagi seluruh rakyat Indonesia,” bagian dari panggilan tanggung penggerak bagi kaum muda lanjut Dr. Salim. jawab dan kepedulian FPKS untuk membaca, mengenal, Mantan Menteri Sosial untuk mengenalkan para dan menghormati, menghargai, tersebut melanjutkan bahwa ekonomi, ketidakmerataan bergandengan tangan, gotong pelayanan publik, dan royong, bekerja sama, pahlawan bangsa khususnya di dan meneladani para pahlawan banyak problematika yang mewujudkan demokrasi dan bersinergi, berkolaborasi untuk kebebasan yang bermartabat menuntaskannya. kalangan generasi muda,” ujar di tengah konteks perjuangan masih harus dihadapi bangsa dan bertanggung jawab. Selengkapnya kunjungi Mantan Direktur Perwakilan dan pengorbanan masa kini. ini, mulai dari pandemi Covid- Oleh karena itu, kita harus fraksi.pks.id WAMY (World Assembly of Ia juga menyampaikan 19, kemiskinan, kualitas SDM, Muslim Youth) untuk Kawasan bahwa lomba ini merupakan ketidakadilan, ketimpangan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Lomba Biografi Tokoh Nasional HNW: PKS beri Aksi Konkrit Cinta Negara KUTIPAN “PKS lagi-lagi memberi bukti bahwa dirinya komunitas Jakarta (9/11) – Wakil Ketua MPR RI untuk semuanya, semua boleh Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi segala terlibat salah satunya kegiatan PKS yang selalu menghadirkan pemberian vaksin secara semangat yang selalu konsisten dengan gratis.” Ungkap Hidayat. menghadirkan Lomba Pidato Biografi Nasional, Seperti yang diketahui bahwa Lomba Biografi Tokoh sebagai bentuk Memperingati PTLIODoKmAOTbHOa Nasional akan dilombakan Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A Hari Pahlawan. Ia dengan menghadirkan berbagai Wakil Ketua MPR RI Menyampaikan hal tersebut BANGSA keragaman. dalam acara Launching Lomba “PKS selalu menghadirkan kegiatan Pidato Biografi Tokoh Nasional Dengan Adanya Lomba “Pendekatan yang terbuka dan melibatkan tokoh yang 2021 yang diselenggarakan Biografi Tokoh Nasional dilakukan PKS untuk sangat beragam. PKS selalu memberi secara virtual pada Selasa diharapkan agar para generasi menyatukan bukan membelah”, Aksi Konkrit, salah satunya memperingati (9/11) Siang. Milenial dan generasi Z dapat Tegas Hidayat Hari Pahlawan dari berbagai Latar memahami secara mendalam “PKS selalu menghadirkan makna dari Pahlawan yang Wakil Ketua MPR RI Belakang. kegiatan terbuka dan sudah berjuang. tersebut juga menyampaikan melibatkan tokoh yang sangat bahwa tokoh yang akan beragam”, Ujar Hidayat. dilombakan dari berbagai latar belakang, hal tersebut Lomba Biografi tersebut bertujuan agar para peserta hadir sebagai upaya tidak hanya menghapalkan membuktikan bahwa partai akan tetapi mengilhami nilai- politik bukan hanya semata- nilai yang dapat di internalisasi mata kepentingan pribadi dan diaktualisasi guna melainkan kepentingan umat, menambah rasa cinta kepada agama, dan bangsa. negara. “PKS selalu memberi Aksi “PKS tidak pernah surut Konkrit, salah satunya walau di bully, tapi tidak memperingati Hari Pahlawan Jemawa ketika Dipuji. Kegiatan dari berbagai Latar Belakang”, ini bentuk upaya untuk selalu Ujar Hidayat. mengingat jasa dari para pahlawan dan mengingat sejarah.” Tutup Hidayat fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Peringatan Hari Pahlawan, PPKI,\" terang HNW. Para Pemuda dengan HNW Ingatkan tokoh sentral Bung Tomo, Generasi Milenial imbuhnya, melanjutkan peran itu, termotivasi oleh Resolusi Jihad KH Hasyim Asyari agar Pandemi Tak (22/10/1945), dengan pekikan Surutkan Spirit 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar! Merdeka!', menyemangati arek-arek Suroboyo dan menyelamatkan Kepahlawanan Indonesia dari kembalinya penjajah Belanda. Peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 itu oleh Presiden KUTIPAN Soekarno melalui Keppres Jakarta (10/11) --- Anggota DPR sekaligus 316/1959 ditetapkan sebagai Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid Hari Pahlawan. Wakil Ketua MPR RI “Mereka memberikan keteladanan nyata, menjadi mengajak generasi muda (milenial) dan Pahlawan bangsa dalam “Seharusnya Partai Politik, bukan sekedar masyarakat umum untuk tidak meninggal- momen penuh tantangan berkegiatan untuk mencari kekuasaan kan laku dan semangat kepahlawanan mempersiapkan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, justru saat mereka sekalipun sedang berada di dalam kondisi bertemu dengan kondisi dan berkompetisi melalui Pemilu, namun Pandemi Flu Spanyol dan juga serius melakukan peran edukasi dan pandemi covid-19. penjajahan Belanda. Oleh HNW sapaan akrabnya Lomba karena itu pandemi covid-19 advokasi dengan menghadirkan semangat menjelaskan bahwa satu abad PIDATO dan kekhawatiran terjadinya kebangsaan yang merujuk pada aktivitas yang lalu Indonesia juga diserang pandemi yakni Flu 'neo-kolonialisme' saat ini juga keteladanan dan kepahlawanan para Spanyol, yang menurut data tokoh bangsa” TOKOH mestinya bisa menghadirkan BANGSA spirit dan para pahlawan dari kalangan Pemuda (generasi Burgerlijke Geneeskundige milenial) yang menyelamatkan Dienst/BGD pada zaman menghimpun diri dalam Indonesia, dan membawa kolonial, telah menewaskan Persatuan Indonesia, Indonesia menuju kejayaannya Bangsa Tingkat Nasional Fraksi PKS DPR-RI Jazuli Juwaini, lebih dari satu juta orang di menghadirkan Kongres Pemuda pada momen 1 Abad PKS DPR-RI, Selasa Budayawan Sudjiwo Tejo, Hindia Belanda. Indonesia dan Kongres Kemerdekaan di tahun 2045 (09/11/2021). Peneliti Utama BRIN Prof. Siti \"Namun justru dalam Perempuan Indonesia, sebagai nanti,” ujar Hidayat dalam Acara itu dihadiri juga oleh Zuhro, Anggota Fraksi PKS dan bayangan pandemi dan perju- pilar sangat penting menuju sambutannya pada kegiatan Ketua Majelis Syura Partai seluruh struktur PKS dari pusat angan lepas dari penjajahan kemerdekaan Indonesia yang dalam rangka Peringatan Hari Keadilan Sejahtera (PKS) Salim hingga daerah. Belanda, para pemuda justru kemudian digawangi oleh Pahlawan dan Launching Segaf Al-Jufrie, Presiden PKS H. Selengkapnya kunjungi bisa memaksimalkan potensi, BPUPKI, Panitia Sembilan, dan Lomba Pidato Biografi Tokoh Ahmad Syaikhu, Ketua Fraksi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Siti Zuhro Apresiasi Fraksi PKS Inovatif dalam Kegiatan Lomba Pidato Biografi Tokoh Nasional KUTIPAN Nasional 2021. Salah satu contoh Jakarta (09/11) --- Ahli Peneliti Utama ancaman NKRI lainnya adalah BRIN, Prof. Dr. Siti Zuhro mengapresiasi saat Covid-19 melanda saat ini, terdapat segelintir orang kaya Fraksi PKS sebagai Lead inovatif dan krea- yang memiliki mental bak “pengemis”. Memanfaatkan tif atas Launching Lomba Pidato Biografi kesempatan dalam kesempitan Prof. Dr. SITI ZUHRO, MA di saat kondisi sulit, karena Ahli Peneliti Utama BRIN Tokoh Bangsa Tingkat Nasional 2021 yang memiliki hasrat semakin kaya “Salah satu contoh ancaman NKRI lainnya diselenggarakan setiap tahunnya oleh semakin merasa tak cukup. adalah saat Covid-19 melanda saat ini, terdapat segelintir orang kaya yang Fraksi PKS DPR RI pada Selasa (9/11). \"Oleh karena itu kita harus memiliki mental bak “pengemis”. fokus untuk mencari cara Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan di saat kondisi sulit, karena bagaimana mencerdaskan memiliki hasrat semakin kaya semakin merasa tak cukup. Oleh karena itu kita Acara ini digelar secara virtual rakyat. Bagaimana membuat harus fokus untuk mencari cara bagai- dan dalam rangka Lomba masyarakat itu nantinya mana mencerdaskan rakyat. Bagaimana memperingati Milad Fraksi PKS TPOIDKAOTHO menjadi pemilih yang cerdas membuat masyarakat itu nantinya DPR RI ke-17. BANGSA dan pemilih yang kritis dalam menjadi pemilih yang cerdas dan pemilih Pemilu dan Pilkada\", ujar Siti. yang kritis dalam Pemilu dan Pilkada\", \"Saya mengucapkan selamat atas Launching Lomba Mengenai ironi demokrasi, Pidato Biografi Tokoh Bangsa Ahli Peneliti Utama BRIN itu yang menurut Saya PKS DPR RI yang memberikan dampak menambahkan bahwa sila sangat luar biasa, kreatif, dahsyat terhadap sosial pertama Pancasila hanya inovatif, dan progresif”, ujar Ahli ekonomi, politik, budaya, dan menghasilkan kesolehan Peneliti Utama BRIN. hukum. Tetapi pelaksanaan pribadi dan jauh dari kesolehan Terdapat tiga ancaman otonomi daerah pilkada juga sosial, ‘change from within’ terbesar dalam kedaulatan menyebabkan dampak dahsyat, akan sulit terjadi. NKRI, yaitu terkait masalah yaitu kemiskinan dan \"Karena kita tidak mampu kemiskinan, pengangguran, dan pengangguran dimana daerah- mewujudkan kesalehan pribadi, ketimpangan ekonomi. Dimana daerah belum mampu muncul sehingga kita menjauhi dari jatuhnya rezim Orde Lama dan sebagai klaster ekonomi baru\", kesolehan sosial dan hal Orde Baru, khususnya karena pungkas Siti dalam acara tersebut dikarenakan empati faktor ekonomi. Launching Lomba Pidato kita terhadap kesulitan yang “Tidak hanya Covid-19 Biografi Tokoh Bangsa Tingkat lain\", tegas Siti. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Lomba Pidato Tokoh Bangsa Sujiwo Tejo: Cara baru PKS Memperkenalkan Tokoh Pahlawan pada masa kini KUTIPAN untuk merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan masa kini Jakarta (9/11) – Budayawan Sujiwo Tejo “Kalo bisa saya titip pesen, tokoh-tokoh jangan bilang mengapresiasi Lomba Pidato Tokoh Bangsa seperti itu, nanti diketawain yang diselenggarakan Oleh Fraksi PKS di ayam . karena ga percaya wong SUJIWO TEJO saat wawasan kebangsaan yang semakin mereka kaya sendiri, punya Budayawan memudar diantara para generasi muda mobil lebih dari 30, punya tambang dimana-mana “ tutur Sujiwo Tejo. Hal ini disampaikan secara Lebih lanjut, Sujiwo juga “Saya usulkan bahwa penilaian terbesar mengkritik para tokoh yang virtual dalam webinar dianggap mengambil kesem- untuk dewan juri adalah para pidatowan Pembukaan acara Lomba patan di saat banyak masyara- Pidato Biografi para Tokoh kat yang kesulitan dan jauh dari dan pidatowati yang sanggup menyam- Bangsa yang diselenggarakan nilai-nilai kepahlawanan yang paikan Turning Point seseorang menjadi untuk memperingati Hari patut untuk diteladani. Pahlawan sekaligus Milad PTLIODoKmAOTbHOa “Kau yang mulai, kau yang nasionalis. Bagaimana pak Kyai Hashim Fraksi PKS DPR-RI yang ke -17 mengakhiri. Kau yang bikin jadi nasionalis, bagaimana Ahmad Dahlan pada Selasa (09/11/2021). BANGSA kebijakan dan kau yang punya bisnis PCR, itu gimana ? orang- menjadi Nasionalis, bagaimana Bung “Harus diakui bahwa se- orang akan ketawa nanti Karno menjadi Nasionalis makin kesini, pahlawan sema- melihat kebijakan itu “ lanjut kin membosankan, harus kita kritik dari Presiden Jancukers hasil melihat , memahami dan Bagaimana pak Kyai Hashim jujur itu, apalagi bagi generasi Z tersebut. dan juga generasi Millenial karena menggunakan pendeka- Meskipun sangat tan yang itu-itu saja” tutur bu- mengapresiasi acara tersebut, memaknai karakter tokoh yang jadi nasionalis, bagaimana dayawan asal Jember tersebut generasi Muda. namun Sujiwo Tejo tetap diperankan nantinya . Ahmad Dahlan menjadi Ia pun memuji Fraksi PKS Pada kesempatan ini juga, memberikan beberapa usulan “saya usulkan bahwa Nasionalis, bagaimana Bung DPR-RI yang mengadakan acara Sujiwo Tejo juga sempat seperti meminta kepada para penilaian terbesar untuk dewan Karno menjadi Nasionalis “ lomba pidato tokoh bangsa ini mengkritisi perilaku para tokoh juri agar nantinya juri adalah para pidatowan dan Pungkas Sujiwo. sebagai cara baru dalam politik yang menggunakan Kali- menitikberatkan penilaian pidatowati yang sanggup Selengkapnya kunjungi memperkenalkan Kembali nilai- mat “Demi Bangsa dan Negara” kepada bagaimana peserta menyampaikan Turning Point fraksi.pks.id nilai kepahlawanan kepada yang dianggapnya kurang tepat mendapatkan Turning Point dari seseorang menjadi nasionalis. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kreatif, Atraktif, Substantif Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T Ketua Fraksi PKS DPR RI Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

KOMISI I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 6 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Komisi I Yakin Andika Perkasa Mampu Bawa TNI Lebih Profesional KUTIPAN Jakarta (07/11) --- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meyakini calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mampu membawa TNI menjadi institusi yang lebih profesional. Meskipun, rentang masa TNI sesuai dengan Undang- Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI jabatan Panglima TNI yang baru Undang TNI Nomor 34 Tahun Wakil Ketua Komisi I DPR RI cukup singkat, hanya selama 2004. \"Ya pasti sesuai dengan 13 bulan, sebelum memasuki tujuan pokok dan fungsi “PR yang pertama menyangkut profesionalitas. Kedua, masa pensiun. panglima TNI, sesuai dengan tingkat kesejahteraan prajurit. Ketiga, juga saya kira UU TNI tu kita akan dalami “Saya yakin Pak Andika seperti apa calon panglima TNI modernisasi alutsista juga sangat diperlukan. Di samping dalam masa yang 1 tahun 1 kita ini,\" tambah politisi PKS ini. juga perlunya peningkatan untuk kerja sama dengan militer- bulan ini dia akan mampu untuk membawa TNI menjadi Kharis meminta agar militer negara lain dalam rangka meningkatkan skill, lebih profesional,\" ujar Kharis Panglima TNI ke depan dapat wawasan dan juga persahabatan dengan negara lain,\" kepada awak media, di Gedung menjaga kedaulatan negara, Nusantara II, Senayan, Jakarta, baik yang bersifat Operasi Sabtu (6/11/2021). Diketahui, Militer atau Operasi Militer hari ini Sabtu (6/11/2021), Selain Perang (OMSP) seperti Komisi I DPR RI menggelar penanganan pandemi Covid-19. RDPU dengan Jenderal Andika “PR yang pertama menyangkut Perkasa sebagai calon Pangli- profesionalitas. Kedua, tingkat ma TNI menggantikan Marsekal kesejahteraan prajurit. Ketiga, TNI Hadi Tjahjanto yang akan juga saya kira modernisasi memasuki masa pensiun. alutsista juga sangat diperlukan. Kharis menekankan RDPU akan lebih mendalami Selengkapnya kunjungi pemahaman calon Panglima fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 12 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Pertanyaan Anggota FPKS Terkait Rencana Perubahan UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 KUTIPAN hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, Jakarta (12/11) --- Anggota DPR RI dari watak, moral, kemajuan, H. AHMAD SYAIKHU Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu mengajukan kekuatan bangsa, menjaga Anggota Komisi I DPR RI tiga pertanyaan terkait rencana pembuatan persatuan dan kesatuan, serta RUU tentang Perubahan UU Penyiaran No. mengamalkan nilai-nilai agama 32 Tahun 2002. dan budaya Indonesia. Hal itu disampaikan Syaikhu imbuh Syaikhu, tentunya masih Isi siaran dari jasa penyia- \"Jika kita melihat perkembangan teknologi dalam Kunjungan Kerja (Kun- sangat relevan. Tapi perlu kita ran televisi, yang informasi yang bagai gelombang tsunami ker) Komisi I DPR RI di Suma- lengkapi dengan pentingnya diselenggarakan oleh Lembaga tera Utara, Kamis (11/11). menjaga kedaulatan NKRI. Penyiaran Swasta dan Lembaga ini, sepertinya kita harus sama-sama Penyiaran Publik, wajib memuat sepakat untuk meningkatkan ambang Pertanyaan pertama \"Sebab, dengan Era Digital sekurang-kurangnya 60% (enam batas konten dalam negeri hingga 80% Syaikhu sampaikan kepada saat ini, penetrasi informasi dan puluh per seratus) mata acara Lembaga Penyiaran Publik (LPP) konten-konten dari luar negeri yang berasal dari dalam negeri. Apakah ini bisa kita lakukan?\" TVRI dan RRI. Menurutnya, akan semakin mudah diakses, semangat UU 32 tahun 2020 hampir tak terbendung. Sangat \"Jika kita melihat berasal dari 306 program alternatif yang disiarkan. Jika tentang Penyiaran adalah untuk penting bagi kita untuk untuk perkembangan teknologi siaran yang ditayangkan di produk siaran ada 240 sehari menjaga integrasi nasional, membuat regulasi yang ketat informasi yang bagai gelombang Indonesia. Di Tanah Air, ada 16 dan dibandingkan dengan kemajemukan masyarakat dan langkah-langkah antisipasi tsunami ini, sepertinya kita induk jaringan televisi yang ada jumlah pelanggaran sebanyak Indonesia dan terlaksananya serta mitigasi dalam RUU yang harus sama-sama sepakat di Indonesia. Dari 16 jaringan 920 dalam satu tahun, artinya otonomi daerah. akan kita buat. Dengan harapan untuk meningkatkan ambang induk tersebut, rata-rata per ada potensi pelanggaran 1 ada filter informasi yang kokoh batas konten dalam negeri hari memiliki sebanyak 15 persen per hari. \"Karena itu, perlu dibentuk bagi kita untuk menjaga kedau- hingga 80% Apakah ini bisa program siaran. Dalam sehari, lembaga penyiaran yang latan bangsa dan negara,\" kita lakukan?\" tanya Syaikhu. masyarakat memiliki kurang Selengkapnya kunjungi menjamin terciptanya tatanan terang Syaikhu. lebih sebanyak 240 program fraksi.pks.id informasi nasional yang adil, Pertanyaan kedua Syaikhu merata, dan seimbang guna Dalam UU Penyiaran No. arahkan kepada Komisi mewujudkan keadilan sosial 32 tahun 2002 Bab IV Pasal 36 Penyiaran Indonesia Daerah bagi seluruh rakyat Indonesia,\" Ayat 1 dan 2 berbunyi: (KPID) Sumatera Utara. ungkapnya. Mengutip data dari KPI Pusat, Isi siaran wajib mengandu- Syaikhu menyampaikan Semangat semacam ini, ng informasi, pendidikan, sepanjang 2020, ada 920 potensi pelanggaran oleh lembaga penyiaran yang ada di dalam negeri. Jumlah itu fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 5 November 2021 REPUBLIK INDONESIA PKS Minta Jenderal Andika Waspadai Serangan Siber-Biotek Saat Jadi Panglima KUTIPAN terkecuali,\" ujar Muzammil. \"Panglima TNI juga perlu PKS mengingatkan Andika Perkasa soal tatanan politik dalam negeri, pertahanan mengantisipasi tantangan keamanan regional dan internasional. perang modern yang berbentuk Muzammil mengatakan saat ini dibutuhkan serangan siber dan biotek,\" kepemimpinan TNI yang bijak. imbuh anggota Komisi I DPR RI tersebut. Jakarta (05/11) --- PKS (3/11/2021) malam. Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si. menyampaikan sejumlah pesan PKS mengingatkan Andika Rekan Muzammil di DPR, Anggota Komisi I DPR RI kepada Jenderal Andika Sukamta, menilai Jenderal Perkasa, yang dipilih Presiden Perkasa soal tatanan politik Andika Perkasa cocok “Konstelasi politik dalam negeri serta Joko Widodo (Jokowi) menjadi dalam negeri, pertahanan menjawab tantangan hankam regional dan internasional calon Panglima TNI. PKS keamanan regional dan interna- pertahanan keamanan. meminta Andika mewaspadai sional. Muzammil mengatakan Sukamta mengingatkan semakin menuntut hadirnya kepemimpinan ancaman baru bagi negara. saat ini dibutuhkan tantangan keamanan berasal TNI yang kuat, bijak, dan cerdas. Sehingga kepemimpinan TNI yang bijak. dari dalam luar negeri. \"Pimpinan TNI harus fokus TNI di tengah konstelasi politik dan pada tugas pokok TNI, yakni \"Konstelasi politik dalam \"Beliau memang yang hankam yang menantang tersebut tetap mene-gakkan kedaulatan negeri serta hankam regional paling senior dari semua kepala dipersepsi dan dirasakan benar-benar negara, mempertahankan dan internasional semakin staf. Jenderal Andika juga cocok mengayomi seluruh komponen masyarakat keutuhan wilayah NKRI menuntut hadirnya dengan tantangan situasi dan mempersatukan seluruh komponen berdasarkan Pancasila dan kepemimpinan TNI yang kuat, pertahanan keamanan saat ini, konstitusi negara, serta bijak, dan cerdas. Sehingga TNI baik tantangan dalam negeri bangsa tanpa terkecuali” melindungi segenap bangsa di tengah konstelasi politik dan maupun luar negeri,\" ujarnya. dan seluruh tumpah darah hankam yang menantang Indonesia dari ancaman dan tersebut tetap dipersepsi dan gangguan terhadap keutuhan dirasakan benar-benar bangsa dan negara,\" kata Ketua mengayomi seluruh komponen DPP PKS Al Muzammil Yusuf masyarakat dan kepada wartawan, Rabu mempersatukan seluruh komponen bangsa tanpa fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Wakil Ketua FPKS Beberkan Tiga Pekerjaan Rumah Panglima TNI KUTIPAN yang baru harus punya strategi dan solusi menangani masalah- \"Saya ucapkan selamat atas amanah baru masalah ini. sebagai panglima TNI. Banyak harapan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan \"Ketiga, meningkatkan oleh Panglima TNI. Semoga masa jabatan kapasitas, kualitas, singkat selama 1 tahun 1 bulan bisa profesionalitas dan isi tas dioptimalkan\". anggota TNI. Isi tas atau kesejahteraan yang memadai Jakarta (08/11) --- Anggota DPR \"Pertama, tugas menjaga harapannya bisa mendorong H. SUKAMTA, Ph.D RI dari Fraksi PKS Sukamta, kedaulatan NKRI khususnya di peningkatan kualitas anggita Anggota Komisi I DPR RI menyatakan calon Panglima TNI wilayah perbatasan yang TNI. Jangan ada lagi berita- punya banyak pekerjaan rumah sedang memanas seperti di berita tentang kondisi “Meningkatkan kapasitas, kualitas, yang harus diselesaikan. Laut Natuna Utara, perbatasan memprihatinkan anggota TNI profesionalitas dan isi tas anggota TNI. Isi Papua dengan Papua Nugini. beserta alutsitanya yang tengah Pesan ini disampaikan Dua wilayah ini menjadi berjuang di garda depan tas atau kesejahteraan yang memadai Sukamta kepada Jendral Andika perhatian dari masyarakat pertahanan negara. TNI harus harapannya bisa mendorong peningkatan Perkasa Panglima TNI yang Indonesia dan internasional. terus memperkuat dan baru saja di-setujui DPR RI Langkah taktis, strategis dan memelihara alutsista kualitas anggita TNI. Jangan ada lagi setelah rangkai-an uji kelayakan humanis harus dilakukan pertahanan dengan baik. Selain berita-berita tentang kondisi dan kepatutan. secara tepat,\" ungkap Sukamta. itu harus mengedepankan industri pertahanan dalam memprihatinkan anggota TNI beserta \"Saya ucapkan selamat Kedua, imbuhnya, negeri,\" pungkasnya. alutsitanya yang tengah berjuang di garda atas amanah baru sebagai pertahanan siber dan bawah panglima TNI. Banyak harapan laut. Beberapa tahun terakhir Dalam keterangan depan pertahanan negara” dan pekerjaan rumah yang pertahanan siber dan bawah tertulisnya, Anggota DPR RI asal harus diselesaikan oleh laut Indonesia berungkali bobol. dapil DI Yogyakarta ini juga Panglima TNI. Semoga masa Hacker membobol situs-situs memberikan peringatan kepada jabatan singkat selama 1 tahun pemerintah, mengambil data- Panglima TNI yang baru agar 1 bulan bisa dioptimalkan\". data strategis negara. fokus pada tupoksinya dan Sedangkan seaglider tidak ikut terseret oleh hiruk Anggota Komisi I DPR RI memetakan bawah laut pikuk politik menjelang Pilpres ini memberikan beberapa Indonesia dengan beragam 2024. catatan pekerjaan rumah untuk potensi lautannya. Panglima TNI diselesaikan oleh panglima TNI yang baru. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI II FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 3 November 2021 REPUBLIK INDONESIA MA Cabut Aturan Pengetatan Remisi Koruptor, PKS: Akan Marak Obral KUTIPAN Jakarta (03/11) --- Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut aturan pengetatan remisi koruptor menuai kritikan dari berbagai pihak. Langkah MA itu justru akan menimbulkan obral remisi terhadap koruptor. Demikian disampaikan Anggota pemberantasan korupsi di Dr. H. MARDANI, M.Eng DPR Fraksi PKS, Mardani Ali negeri ini,\" kata Mardani, Selasa Anggota Komisi II DPR RI Sera. Dia menilai, putusan ini 2 November 2021. bisa menyebabkan maraknya “Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Maka pemberian remisi terhadap Mardani mengatakan, PP itu, sebaiknya tidak boleh dipermudah mendapatkan remisi. koruptor di masa yang akan tersebut seharusnya bisa Dihapusnya syarat pemberian remisi bagi koruptor bisa datang. dijadikan upaya terakhir untuk membuat maraknya obral remisi di masa yang akan datang. penegakkan hukum. Melalui PP Kasus korupsi dalam berbagai aturan masuk kategori Menurut dia, tindak pidana ini, bisa membuat orang kejahatan luar biasa sehingga mesti ada pengetatan. Kian korupsi merupakan kejahatan berpikir dua kali untuk luar biasa. Maka itu, sebaiknya melakukan korupsi. menurun semangat pemberantasan korupsi di negeri ini,\" kata tidak boleh dipermudah mendapatkan remisi. \"Harusnya ketentuan PP itu diletakkan sebagai upaya \"Dihapusnya syarat terakhir bagi usaha penegakan pemberian remisi bagi koruptor hukum untuk mengurangi bisa membuat maraknya obral keberanian melakukan korupsi. remisi di masa yang akan Pertimbangan MA tentang datang. Kasus korupsi dalam unsur kekhilafan dalam kasus berbagai aturan masuk kategori korupsi juga mengada-ada,\" kejahatan luar biasa sehingga jelas Mardani mesti ada pengetatan. Kian menurun semangat fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI III FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 2 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Legislator PKS: Masih Banyak Polisi yang Bekerja dengan Baik KUTIPAN penting untuk dapat mendorong sosok polisi yang ideal sesuai Jakarta (30/10) — Legislator Fraksi PKS dengan kebutuhan masyarakat. Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Polisi harus taat pada Tribrata Alhabsyi, mendukung sikap tegas Kapolri, dan Catur Prasetya dalam Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam me- melaksanakan tugasnya, nindak pimpinan di jajaran Polri yang tidak menjunjung tinggi kebenaran, bisa menjadi teladan bagi anggotanya. keadilan, dan kemanusiaan. Hal tersebut ia sampaikan mekanisme pengawasan “Dalam penegakan HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI dalam segmen Indonesia internal untuk meningkatkan hukum, Polri berpegang pada Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I Menyapa Pagi yang disiarkan kepatuhan terhadap prosedur tiga hal. Pertama, memiliki RRI pada Sabtu (30/10) lalu. dan aturan internal. orientasi mencari kebenaran. “Mekanisme reward and punishment Yang kedua, penegakan hukum perlu dikuatkan, itu pertama. Sehingga, “Sikap tegas ini, saya “Yang pastinya, itu dilaksanakan berdasarkan mana polisi yang baik dan mana yang melihat, beliau tidak anti-kritik mekanisme reward and keadilan. Yang ketiga, dalam melanggar aturan bisa terlihat. Saya rasa dan berusaha bersifat korektif. punishment perlu dikuatkan, itu menjalankan tugas penegakan jika mekanisme tersebut dilakukan secara Ada kesadaran bahwa ada pertama. Sehingga, mana polisi hukum, Polri sebagai penyidik oknum yang nakal, tapi jangan yang baik dan mana yang juga tidak boleh lepas dari optimal, udah, akan dapat mengikis sampai yang nakal ini melanggar aturan bisa terlihat. aspek kemanusiaan,” pungkas adanya tindakan indisipliner. Yang kedua, seenaknya merusak reputasi Saya rasa jika mekanisme Habib. lembaga, sedangkan banyak tersebut dilakukan secara Polri juga harus bangun pencitraan. Ini unit Polri yang bekerja dengan optimal, udah, akan dapat Anggota DPR RI Dapil bisa dilakukan dengan memainkan peran baik, kok,” ungkapnya. mengikis adanya tindakan Kalimantan Selatan I tersebut indisipliner. Yang kedua, Polri juga terus mendorong peran positif anggota di masyarakat, Terkait skala prioritas yang juga harus bangun pencitraan. aktif masyarakat dalam ditampilkan. Humasnya harus main\",” semestinya dilakukan Polri Ini bisa dilakukan dengan melaporkan berbagai tindak untuk mengembalikan memainkan peran positif penyelewengan atau indisipliner kepercayaan masyarakat, Habib anggota di masyarakat, melalui media sosial atau jalur mengusulkan dua hal yang ditampilkan. Humasnya harus Propam Polri. Ia juga berfokus pada penindakan main,” ujar Ketua Mahkamah mengingatkan masyarakat tindak indisipliner. Pertama, Kehormatan Dewan DPR RI itu. bahwa Komisi III selaku mitra pembinaan spiritualitas melalui Polri juga selalu siap menerima pengajian rutin atau ceramah Pembenahan dan strategi aduan terkait institusi Polri. rohani. Kedua, optimalisasi humas merupakan hal yang fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI III FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Ahad 1 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Nasir Djamil: Konsekuensi Putusan MK, Penegak Hukum Bisa Tindak Penyimpang Dana Corona KUTIPAN 75/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Din Syamsuddin Aceh (01/11) --- Keputusan Mahkamah dkk, perkara 45/PUU- H.M. NASIR DJAMIL, M.Si Agung membatalkan pasal-pasal kebal XVIII/2020 yang dilayangkan Anggota Komisi III DPR RI hukum dalam Perppu corona diapresiasi Sururudin, dan perkara banyak pihak. Pasalnya, dalam pasal-pasal 49/PUU-XVIII/2020 oleh Damai “Putusan MK itu telah menghancurkan tersebut pemerintah dianggap lepas Hari Lubis. tembok tebal kebal hukum yang dijadikan tangan dalam penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19). Pasal yang digugat yakni Pasal tempat berlindung dalam pengelolaan 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat keuangan negara dalam pemulihan Menyikapi hal tersebut, politisi dalam pemulihan ekonomi (3) UU 2/2020 yang berbunyi, senior PKS Muhammad Nasir nasional dan mengatasi (1).biaya yang telah dikeluarkan ekonomi nasional dan mengatasi pandemi Djamil berpendapat, MK pandemi Covid-19,” ucap Nasir pemerintah dan/atau lembaga Covid-19” mengambil langkah yang benar kepada Kantor Berita Politik anggota KSSK dalam rangka dalam memutuskan gugatan RMOL, Minggu (31/10). pelaksanaan kebijakan Simpanan, dan pejabat lainnya, dan sesuai dengan ketentuan tersebut. pendapatan negara termasuk yang berkaitan dengan pelaksa- peraturan perundang- Dengan adanya keputusan kebijkan di bidang perpajakan, naan Peraturan Pemerintah undangan. Dengan adanya keputusan MK tersebut pemerintah bisa kebijakan belanja negara, Pengganti Undang-Undang ini, (3) Segala tindakan termasuk MK tersebut, kata Nasir, maka digugat jika dalam penggunaan termasuk kebijakan di bidang tidak dapat dituntut baik secara keputusan yang diambil konsekuensinya adalah BPK anggaran dana untuk penanga- keuangan daerah, kebijakan perdata maupun pidana jika berdasarkan PERPPU ini bukan dan institusi penegak hukum nan Covid-19 ini mengalami pembiayaan, kebijakan dalam melaksanakan tugas merupakan objek Gugatan yang dapat masuk melakukan penye- penyimpangan dalam stabilitas sistem keuangan, dan didasarkan pada iktikad baik dapat di ajukan ke pada PTUN. lidikan jika dalam pengelolaan- realisasinya. program pemulihan ekonomi ya ditemukan adanya indikasi nasional, merupakan bagian niat tidak baik dan berpotensi Adapun lima penggugat dari biaya ekonomi untuk merugikan negara. terkait Perppu 2/2020 ini yang penyelamatan perekonomian dikabulkan MK yakni, perkara dari krisis dan bukan \"Putusan MK itu telah 37/PPU-XVII/2020 yang merupakan kerugian negara. menghancurkan tembok tebal dilayangkan YAPPIKA, kemudian (2). Anggota KSSK, Sekretaris kebal hukum yang dijadikan perkara 43/PUU-XVIII/2020 KSSK, anggota sekretariat KS- tempat berlindung dalam dengan penggugat Ahmad Sabri SK, dan pejabat atau pegawai pengelolaan keuangan negara Lubis, Munarman dkk, perkara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keua- ngan, serta Lembaga Penjamin fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

Ikutilah Diselenggarakan Dalam Rangka DPR - RI Milad Fraksi PKS DPR RI Ke-17 dan LOMBA BACA Hari Santri Nasional 2021 V KITAB YANG DIBACA Raih Juaranya Rebut Hadiahnya Kitab yang dibaca adalah Kitab Juara 1 UMRAH (Rp 30.000.000) Juara Harapan 1 Rp 15.000.000,- Fathul Mu'in Karya Syaikh Juara 2 Rp 25.000.000,- Juara Harapan 2 Rp 10.000.000,- Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbary Juara 3 Rp 20.000.000,- Juara Harapan 3 Rp 5.000.000,- SYARAT PESERTA Setiap Peserta akan mendapat sertifikat yang ditanda tangani oleh UMRAHHADIAH UTAMA Ketua Majlis Syura, Presiden PKS dan Ketua Fraksi PKS DPR RI 1 Warga Negara Indonesia (WNI) 2 Putra/Putri PENDAFTARAN DEWAN JURI 3 Usia 17 - 25 tahun 4 Pendidikan minimal Madrasah Link Pendaftaran online: KH. Syuhada’ Syarkun, S.Ag., M.HI. https: //bit.ly/lbkkvirtual2021f raksipks (Santri Tebuireng-Jombang Jatim) Aliyahatau yang sederajat KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA 5 Belum pernah menjadi juara AGENDA PELAKSANAAN (Ketua Umum MAPADI) Dr. KH. Ali Akhmadi, MA, Al-Hafidz 1 - 3 Lomba Kitab Kuning FPKS Masa Pendaftaran (Ketua BPU-DPP PKS) tingkat Nasional (2016-2020) 20 Oktober - 13 November 2021 Babak Penyisihan di 34 Provinsi akan 17Tahun FDRPIPKRS diselenggarakan antara 14 November hingga 2 Desember 2021 bertempat di Kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di 34 Provinsi se Indonesia. Babak Final: Rabu 8 Desember 2021 NARAHUBUNG 0856-4554-6397 Agus. A. Wahid MG, SPd, M.Sc. 0822-6062-1141 Susiati Puspasari, B.Sc., M.Sc. 0813-2025-0848 Iman Sulaiman, Lc. 0813-8642-7673 Dr. Suesilowati Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, MA Dr. H. Jazuli Juwaini, MA Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T Ketua Majelis Syuro PKS Ketua Fraksi PKS DPR RI Sekretaris Fraksi PKS DPR RI fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 2 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Bicara Soal Sawit, Aleg PKS: Pemerintah Harus Tindak Tegas Perusahaan Pelanggar HGU KUTIPAN Rimba yang berujung aksi anarkis. Konflik yang menuai Jakarta (02/11) --- Anggota Komisi IV DPR kerugian dari berbagai pihak ini Dr. H. ANDI AKMAL RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mesti dapat di cegah di masa PASLUDDIN, S.P.,M.M saat masuk persidangan usai reses DPR yang akan datang. Untuk itu, RI, mendapati kabar gembira di tengah Akmal meminta pemerintah Anggota Komisi IV DPR RI Hasil devisa ekspor sawit yang mampu agar setiap perusahaan yang mencapai Rp 300 triliun per tahun, berdiri mengeksploitasi tanah “Saya kahwatir, program Peremajaan Indonesia ini, mesti mampu Sawit Rakyat (PSR) dapat mengalami Serta mampu menyerap tenaga adanya pelanggaran membina orang-orang rimba kendala besar karena persoalan pupuk kerja dan petani hingga 16 juta perusahaan yang tidak bayar yang secara turun temurun ada ini. Pemerintah mesti memberi perhatian orang, akan tetapi masih ada pajak hingga menanam di luar sejak sebelum perusahaan terkait persoalan pupuk untuk sawit ini, beberapa persoalan di dalam- izin\", tutur Akmal. kelapa sawit berdiri. mengingat devisa dari sawit untuk negara nya termasuk adanya perusa- ini per tahun mencapai ratusan triliun haan yang melanggar HGU. Saat ini, tambah Akmal, \"Selain Konflik di tengah Moratorium Sawit masih perkebunan kelapa sawit antara terakhir telah melewati batas pupuk untuk sawit ini, Menurut Akmal, Kelapa berlangsung dibawah regulasi orang rimba dan perusahaan, kewajaran karena lebih tinggi mengingat devisa dari sawit sawit merupakan salah satu Inpres No 8 tahun 2018. Petani sawit mandiri mesti daripada harga TBS sawit. untuk negara ini per tahun komoditas ekonomi kerakyatan. dapat perlindungan terhadap mencapai ratusan triliun. Dengan adanya kelapa sawit, Politisi PKS ini mengata- persoalan harga. Di Kabupaten \"Saya kahwatir, program Jangan sampai kondisi ini, di infrastruktur, perekonomian, kan, persolan perkebunan Indragiri Hilir (Inhil), Riau, sawit Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masa yang akan datang bahkan tingkat edukasi di kelapa sawit ini bukan hanya di dihargai Rp.1800,-. Alasannya dapat mengalami kendala besar mempengaruhi terhadap daerah terpencil menjadi papua, di Jambi pun kerap di klasik persoalan biaya karena persoalan pupuk ini. penerimaan negara\", tutup Andi meningkat. temui konflik orang rimba kerap transportasi jemput dan Pemerintah mesti memberi Akmal Pasluddin. terjadi. Pemicu utama konflik kualitas. Padahal Petani ini kan perhatian terkait persoalan \"Sangat disayangkan, di dimana orang rimba terpaksa sudah pakai bibit yang unggul kawasan Papua dan Papua hidup menumpang di tengah dan merawat sawitnya dengan Barat, masih terjadi konflik perkebunan kelapa sawit jambi sebaik-baiknya\", tutur Akmal. lahan kelapa sawit terkait HGU. terus berlangsung. Saya minta pemerintah tidak Selain itu, lanjut Akmal, masuk angin, atau terpengaruh Contoh kasus terbaru yang keberlangsungan petani sawit dengan tindakan apapun terkait sudah mulai ramai adalah saat ini terancam dengan konflik anggota kelompok Orang tingginya harga pupuk. Kenaikan harga pupuk rerata 60%-120% dalam 8 bulan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 6 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Ingatkan Menteri LHK, Aleg PKS: Fungsi Hutan Bukan Hanya untuk Carbon Sink KUTIPAN Slamet, maka itu merupakan indikasi Pemerintah terlibat Jakarta (05/11) --- Pernyataan Menteri atas deforestasi yang terjadi. drh. H. SLAMET Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Anggota Komisi IV DPR RI Siti Nurbaya Bakar yang akan tetap \"Pemerintah bertanggung- melanjutkan Deforestasi (penggundulan jawab untuk merinci dan \"Jika hutan hanya dianggap sebagai Carbon hutan) demi pembangunan merupakan mengembalikan seluruh flora Sink maka yang terjadi adalah hutan pernyataan kontra produktif dengan dan fauna yang musnah akibat pernyataan Presiden Jokowi yang kebakaran hutan dan lahan digunduli (deforestasi) lalu ditukar dengan membanggakan turunnya laju deforestasi (karhutla) besar-besaran penanaman mangrove. Lalu semua flora melalui turunnya kasus Karhutla dan sebelumnya,\" tandasnya. rehabilitasi hutan mangrove besar-besaran dan fauna langka Indonesia beserta sebagai 'Carbon Net Sink'. Menurut Slamet, pemba- ekosistemnya musnah dan kita tidak tau ngunan perkebunan kelapa sa- Anggota DPR RI Fraksi PKS, ditukar dengan penanaman wit di atas lahan bekas karhutla bencana kemanusiaan apa yang akan Slamet mengingatkan bahwa mangrove. Lalu semua flora dan jelas memperlihatkan arah terjadi. Sudah jelas kebanjiran akan fungsi hutan bukan hanya fauna langka Indonesia beserta pembakaran hutan kemana. melanda daerah sekitarnya karena tak ada sebagai Carbon Sink (penyerap ekosistemnya musnah dan kita lagi pohon-pohon besar penyerap air” karbon) dari atmosfer dalam tidak tau bencana kemanusiaan \"Jika perkebunan kelapa rangka menurunkan suhu bumi, apa yang akan terjadi. Sudah sawit mendatangkan titusi hutan yang sudah ada keliru ini,\" tegasnya. Karena tapi hutan adalah habitat jelas kebanjiran akan melanda keuntungan besar lalu kenapa dengan rehabilitasi hutan beliau juga seorang muslim makhluk hutan, flora dan fauna daerah sekitarnya karena tak pekerja perkebunan kelapa mangrove dengan dalih maka saya ingin mengingatkan yang menyusun ekosistem ada lagi pohon-pohon besar sawit jauh dari kondisi memiliki nilai karbon yang bahwa di dalam Al-Qur'an surat dunia menjadi seimbang. penyerap air,\" ujar Slamet di sejahtera. Jika penanaman sama. Al-Baqarah ayat 27 diterangkan Jakarta, Jum'at (05/11). mangrove yang menguras APBN bahwa ciri-ciri orang fasik \"Jika hutan hanya dapat menghasilkan devisa \"Jelas itu tidak sepadan adalah merusak bumi,\" dianggap sebagai Carbon Sink Sepanjang hutan yang 'Carbon Credit' lalu kenapa dan kami akan melawan pungkasnya. maka yang terjadi adalah hutan hilang akibat karhutla tidak pemerintah memunculkan paradigma menteri LHK yang digunduli (deforestasi) lalu kembali menjadi hutan, tegas 'Carbon Tax' ?,\" tanya Slamet. Politisi senior PKS ini kembali menegaskan bahwa memang Carbon Net Sink (penyerapan karbon bersih) bukan berarti Zero deforestasi (penghentian penggundulan hutan), tapi harap dicatat itu juga bukan berarti mensubs- fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS Minta KKP Kaji Ulang Implementasi Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 KUTIPAN pan Benih Bening Lobster (pue- rulus) hanya dapat dilakukan Jakarta (10/11) --- Belakangan ini Kemen- untuk pembudidayaan di drh. H. SLAMET terian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI wilayah NKRI. Sehingga apabila Anggota Komisi IV DPR RI banyak mendapatkan tekanan dari berba- ada nelayan yang melakukan gai pihak akibat terbitnya Peraturan Peme- penangkapan BBL bukan untuk “Jika ketiga cara tersebut dijalankan oleh rintah (PP) Nomor 85 tahun 2021 yang tujuan tersebut maka termasuk KKP maka akan sangat membantu mengatur tentang Jenis dan Tarif pungutan kategori penangkapan illegal, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). dampaknya di Kabupaten berjalannya transisi pengelolaan lobster di Sukabumi sendiri sudah banyak Indonesia. Sebaliknya jika KKP masih Kebijakan kementerian yang sosial. kasus hukum yang menimpa baru saja berulang tahun yang Menurutnya, terbitnya para nelayan. bertahan dengan pola seperti yang terjadi ke 24 ini kembali mendapatkan hari ini, bukan tidak mungkin akan sorotan dari Anggota Komisi IV Permen KP tersebut telah “Kami khawatir kejadian DPR RI Fraksi PKS, Slamet,. membunuh mata pencaharian beberapa tahun lalu kembali membuka kembali potensi konflik antara sebagian besar masyarakat terulang dimana terjadi konflik aparat penegak hukum dan masyarakat Legislator asal Dapil pesisir Kabupaten Sukabumi antara masyarakat nelayan dan kota/kabupaten Sukabumi ini yang memang sudah turun te- aparat penegak hukum akibat nelayan” mengungkapkan saat Rapat murun mengandalkan kebera- banyaknya penangkapan para Dengar Pendapat (RDP) dengan daan anakan lobster tersebut. nelayan BBL,” imbuhnya. lobster di sentra-sentra penang- \"Sebaliknya jika KKP Eselon I KKP di gedung DPR RI, kapan BBL sebagai offtaker dari masih bertahan dengan pola Senayan Jakarta, Senin “Kalau keadaan itu Slamet yang juga sebagai penangkapan nelayan. seperti yang terjadi hari ini, (8/11/2021). dikenakan kepada diri kita Ketua Umum Perhimpunan Pe- bukan tidak mungkin akan kemungkinannya 1 atau 2 tani Nelayan Seluruh Indonesia Slamet pun meyakini jika membuka kembali potensi Slamet menyoroti imple- bulan kita masih akan bertahan (PPNSI) menyampaikan bahwa ketiga cara tersebut dijalankan konflik antara aparat penegak mentasi pelaksanaan Peraturan akan tetapi kondisi ini menimpa seharusnya KKP ketika akan oleh KKP maka akan sangat hukum dan masyarakat Menteri KKP Nomor 17 tahun masyarakat nelayan yang mengeluarkan sebuah peratur- membantu berjalannya transisi nelayan,\" tegas Slamet. 2021 tentang Pengelolaan Lob- tipikalnya secara umum hanya an harusnya segera mengeluar- pengelolaan lobster di ster (Panulirus spp.), Kepiting mencari lobster hari ini untuk kan kebijakan antisipatif Indonesia. (Scylla spp.), dan Rajungan memenuhi kehidupan hari ini misalnya memberikan mata (Portunus spp.) di wilayah juga,\" tegas Slamet kepada pencaharian alternatif kepada Negara Kesatuan Republik Dirjen Budidaya KKP. nelayan BBL selama masa Indonesia (NKRI) yang masih peralihan aturan tersebut. jauh dari nilai-nilai keadilan Pada pasal 2 Permen KP menyebutkan bahwa penangka- Selain itu, nelayan juga memerlukan insentif sebagai pengganti mata pencaharian mereka. KKP juga harus segera memasukan investor budidaya fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Soroti Pungutan PNBP dalam PP No. 85/2021 Politisi PKS: Stop Pungutan, Rugikan Nelayan Kecil! KUTIPAN dari naiknya pungutan PNBP khususnya bagi nelayan kecil,\" Jakarta (09/11) --- Anggota Komisi IV DPR tandas Johan. RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyo- roti adanya pungutan hasil perikanan yang Dalam PP tersebut bakal memberatkan dan merugikan nela- mengatur pungutan Hasil yan kecil, Perikanan Praproduksi dikenakan kepada Pelaku yang tertuang dalam Peraturan memiliki skema yang sedikit Usaha Perikanan Tangkap yang H. JOHAN ROSIHAN, S.T Pemerintah (PP) No. 85 tahun berbeda dengan PP 75 tahun mengajukan permohonan Anggota Komisi IV DPR RI 2021 tentang Jenis dan tarif 2015 khususnya terkait Harga perizinan berusaha subsektor atas Jenis Penerimaan Negara Patokan Ikan yang selama ini penangkapan ikan baru atau “Saya minta pemerintah meninjau ulang Bukan Pajak yang berlaku pada masih menggunakan Permen- perpanjangan dan diberikan perhitungan indeks tariff PNBP ini sebab Kementerian Kelautan dan dag No.13/2011 tentang Pene- pelabuhan pangkalan yang Perikanan. tapan Harga Patokan Ikan (HPI). belum memenuhi syarat adanya potensi beban yang berat bagi penarikan pascaproduksi. usaha perikanan nasional dan Menurut Johan, walaupun \"Kenaikan tarif yang pe-merintah menargetkan bervariasi pada berbagai jenis Berdasarkan hal ini, Johan berdampak merugikan nelayan kecil, realisasi PNBP sektor perikanan layanan ini sangat memberat- meminta KKP untuk membatasi saat ini mestinya sumberdaya perikanan tangkap mencapai Rp 1,67 kan nelayan kita mengingat secara detail terkait syarat- Triliun pada tahun 2022, jumlah tangkapan dan produkti- syarat usaha perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan namun untuk memenuhi target vitas dari nelayan kita yang ter- hanya dikenai pungutan kesejahteraan nelayan dan masyarakat tersebut. us turun setiap tahun,\" ujarnya. praproduksi. kelautan perikanan” Johan meminta harus ada Johan juga mempertanya- Wakil rakyat dari dapil NTB klasifikasi khusus dan detail kan berubahnya definisi nelayan ini melihat dengan adanya terkait siapa saja (objek PNBP) kecil yang dulu ada batasan pajak pungutan diawal akan yang akan terkena kenaikan ukuran Gross Tonnase (GT). Me- semakin memberatkan para pungutan PNBP tersebut. nurutnya kategorisasi nelayan nelayan untuk mempersiapkan kecil berdasarkan GT perlu aktivitas penangkapan ikan \"Saya minta Nelayan kecil dilakukan agar memudahkan bahkan akan berhenti tidak boleh menjadi korban dari nelayan kecil mendapatkan hak melakukan penangkapan ikan. aturan kebijakan tersebut,\" perlindungan dari Negara. tegasnya. \"Jenis pungutan ini sangat \"Pemerintah harus merugikan nelayan karena Politisi PKS ini melihat memastikan serta menjamin harus membayar sebelum pada perhitungan pungutan dampak yang bisa ditimbulkan berlayar,\" ujar Johan. PNBP dalam PP 85 tahun 2021 Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 3 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Penularan Covid-19 Level 1, Aleg PKS: Stop Aturan yang Mempersulit Perjalanan! KUTIPAN wajib tes PCR atau antogen ini secara ekonomi akan Jakarta (02/11) --- Pusat Pengendalian dan menambah cost perjalanan Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika penumpang. Disisi lain, juga Anggota Komisi V DPR RI Serikat menempatkan Indonesia sebagai akan berdampak pada kinerja salah satu negara dengan risiko rendah sektor transportasi darat yang penularan Covid-19. selama hampir dua tahun terpuruk akibat covid-19. Untuk itu, Anggota Komisi V atau antigen untuk moda “Sudah banyak operator bus yang rugi DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit transportasi darat, termasuk \"Sudah banyak operator bahkan terpaksa tutup karena pandemi. Sosiantomo mendesak kendaraan pribadi dan sepeda bus yang rugi bahkan terpaksa Sekarang covid sudah melandai, jangan Pemerintah berhenti membuat motor. Selain itu, persyaratan tutup karena pandemi. Sekara- mempersulit orang untuk bepergian. Jika aturan yang mempersulit tersebut juga akan membebani ng covid sudah melandai, jang- pemerintah masih saja membuat aturan perjalanan, khususnya untuk masyarat pengguna an mempersulit orang untuk yang membebani penumpang, otomatis moda transportasi darat. transportasi darat yang bepergian. Jika pemerintah akan berimbas pada operator. Bisa lebih umumnya dari kalangan masih saja membuat aturan banyak yang gulung tikar. Tahun lalu saja, \"CDC AS sudah menyat- menengah ke bawah. yang membebani penumpang, akan resiko penularan covid di otomatis akan berimbas pada kerugian operator mencapai Rp15,9 Indonesia masuk kategori level \"Makin kesini pemerintah operator. Bisa lebih banyak triliun/bulan” 1. Artinya resikonya rendah. makin aneh saja. Semua yang gulung tikar. Tahun lalu Bahkan jauh lebih baik dari pengguna transportasi darat saja, kerugian operator memghapus semua aturan yang penumpang dan diberikan Jepang dan Rusia yang masih baik umum maunpun pribadi mencapai Rp15,9 triliun/bulan.\" membebani penumpang secara gratis. dilevel 3. Jadi, sebaiknya wajib PCR atau antigen untuk Kata Sigit. khususnya tes PCR atau pemerintah mulai merelaksasi perjalanan lebih dari 4 jam atau antigen. Syarat perjalanan \"Yang terpenting adalah aturan perjalanan bukan malah 250km. Bahkan untuk Berdasarkan data cukup dengan kartu vaksin. taat prokes. Dan tingkatkan mempersulit seperti Surat penyeberangan seperti Merak- Kemenhub, untuk transportasi Sebagai skrining, kata Sigit, vaksinasi covid. Percuma kalau Edaran Kemenhub Nomor 90 Bakauheni yang tarifnya hanya darat, kerugian operator bus, pemerintah bisa melakulan sudah vaksin penuh tapi Tahun 2021,\" kata Sigit Anggota Rp15 ribu juga mau diwajibkan taxi dan truk di semester pemeriksaan random pada aturannya masih ribet dan Komisi V dari Fraksi Partai antigen yang tarifnya lebih pertama 2020 mencapai Rp mahal,\" kata Sigit. Keadilan Sejahtera (FPKS). mahal. Kan buat makin susah 15,9 triliun/bulan atau sekitar rakyat saja, padahal resiko Rp530 miliar/hari. Jumlah itu Sigit menilai SE Kemenhub penyebaran Covid-19 sudah terbagi dalam angkutan No.90 Tahun 2021 akan rendah,\" Kata Sigit. penumpang sebesar Rp 8,4 mempersulit mobilitas warga triliun dan angkutan logistik karena persyaratan wajib PCR Sigit mengatakan aturan senilai Rp 7,4 triliun. Untuk kemudahan penumpang transportasi darat, Sigit meminta Kemenhub fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 3 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Terkait Aturan Perjalanan Darat Politisi PKS: Jangan Bebani Masyarakat KUTIPAN memfasilitasi layanan tes secara massif dan gratis bagi Aturan kontroversi Kemenhub tersebut masyarakat.\" Ujar Wakil akhirnya dicabut karena pemerintah tidak Sekretaris Fraksi PKS ini memiliki fakta data yang cukup untuk memberi masukan. menjelaskan perjalanan jarak jauh dan jarak dekat. Aturan ini juga dinilai mampu Saat ini, aturan perjalanan memicu perdebatan antara masyarakat darat di masa pandemi merujuk dan petugas pemeriksa lantaran banyak pada SE Kemenhub No 94 masyarakat yang berdomisili tidak sesuai Tahun 2021. Dimana dengan KTP atau STNK. perjalanan dari dan ke daerah Pulau Jawa dan Bali dengan Jakarta (04/11) --- Anggota DPR IV DPR RI ini. kategori PPKM level 1, 2 dan 3 H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Aturan kontroversi wajib menunjukkan hasil negatif Anggota Komisi V DPR RI Purnama, mengimbau Rapid Test Antigen dengan pemerintah untuk berlakukan Kemenhub tersebut akhirnya sampel maksimal 1x24 jam dan “Masyarakat kita ini sedang berusaha aturan perjalanan darat dengan dicabut karena pemerintah kartu vaksin minimal dosis bangkit di masa pandemi, jangan terus dasar argumen yang kuat yakni tidak memiliki fakta data yang pertama. pemerintah banyak menuntut mereka. sesuai dengan fakta dan data cukup untuk menjelaskan Justru sebaliknya, seharusnya pemerintah serta rasional. perjalanan jarak jauh dan jarak Sedangkan, untuk daerah memfasilitasi layanan tes secara massif dekat. Aturan ini juga dinilai aglomerasi tidak perlu \"Keputusan pemerintah mampu memicu perdebatan menunjukkan hasil negatif dan gratis bagi masyarakat” menghapus aturan perjalanan antara masyarakat dan petugas Rapid Test Antigen dan kartu jarak jauh minimal 250 km pemeriksa lantaran banyak vaksin. PKS sendiri mendesak (atau minimal waktu tempuh 4 masyarakat yang berdomisili agar pemerintah secara proaktif jam) ini jelas menunjukkan tidak sesuai dengan KTP atau melakukan sosialisasi bahwa pemerintah tidak STNK. pemberlakuan aturan kepada memiliki dasar argumen yang masyarakat. kuat. Di masa pandemi ini \"Masyarakat kita ini pemerintah seharusnya tidak sedang berusaha bangkit di \"Langkah 3T (Testing, membebani masyarakat masa pandemi, jangan terus Tracing dan Treatment) harus dengan aturan yang membuat pemerintah banyak menuntut terus diperkuat. Dorong bingung.\" Protes Anggota Komisi mereka. Justru sebaliknya, masyarakat menegakkan seharusnya pemerintah protokol kesehatan secara ketat tapi tetap memberikan ruang pemulihan ekonomi bagi masyarakat.\" Pungkas Suryadi. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 11 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Pencurian Aset pada Proyek KCJB, Aleg PKS Minta Pemerintah Tunda Suntikan Modal KUTIPAN naik fedeer naik kereta lagi ke Bandung ucap Toriq Tasikmalaya (11/11) --- Anggota Komisi V menambahkan. DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat meminta Pemerintah mempertimbangkan “Sekali lagi saya ingatkan kembali pemberian tambahan modal untuk Pemerintah, anggaran sebanyak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp 4,3 triliun yang akan (KCJB). Proyek ini dianggap semakin tidak digunakan untuk proyek Kereta menguntungkan. Cepat Jakarta-Bandung sebaiknya ditunda “Sebaiknya Pemerintah berpikir lainnya. Karena itu ia berharap pengucurannya,” pungkas Dia. KH. TORIQ HIDAYAT, Lc kembali untuk menyuntikan agar aparat Kepolisian Anggota Komisi V DPR RI modal ke Proyek Kereta Cepat. menyelidiki kasus ini lebih Terkait insiden pencurian Berjalannya waktu proyek ini dalam. pada Proyek KCJB , polisi “Sebaiknya Pemerintah berpikir kembali terus membebani keuangan menangkap lima anggota untuk menyuntikan modal ke Proyek negara. Beberapa Badan Usaha “Saya minta aparat komplotan maling yang mencuri Milik Negara (BUMN) merugi. Kepolisian terus mendalami besi proyek tersebut. Lima Kereta Cepat. Berjalannya waktu proyek ini Ditambah lagi insiden insiden kasus pencurian ini. tersangka pelaku itu antara lain terus membebani keuangan negara. pencurian 111 ton besi proyek,” Usut tuntas, jangan berhenti SA, SU, AR, LR, dan DR. Beberapa Badan Usaha Milik Negara ujar Politisi PKS. hanya di satu titik. Selidiki juga (BUMN) merugi. Ditambah lagi insiden titik-titik lain penyimpanan Para pelaku mengaku pencurian 111 ton besi proyek,” Sebagaimana Kapolres material dan peralatan bantu telah beraksi sejak Juli hingga Jakarta Timur, Toriq proyek ini,” ujarnya. Oktober 2021. Mereka selalu menyebutkan bahwa komplotan beraksi di tengah malam hingga pencuri sudah berhasil menjual Di sisi lain, proyek Kereta subuh. Polisi kini menggali 111.081 kilogram besi dengan Cepat Jakarta - Bandung juga dugaan keterlibatan orang kerugian mencapai Rp1 miliar dinilai sangat tidak ekonomis. dalam pada aksi komplotan lebih. Dan menurutnya, baru Bahkan rutenya sudah tersebut. satu titik pencurian yang dipangkas tidak sampai terkuak. Boleh jadi ada titik-titik Bandung, dan hanya sampai Padalarang saja. Selanjutnya fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

111 ton Besi Proyek KCIC dicuri DPR - RI NPraosyioenkaSl trategis KDoibkoMbouldah Tidak masuk akal karena proyek kereta cepat sudah di Perpreskan sebagai proyek strategis nasional (PSN). Tapi seolah bukan proyek strategis nasional mudah dibobol begitu saja, apa status itu karena tujuannya hanya untuk mendapatkan kucuran modal negara dari APBN saja? H. HIDAYATULLAH, S.E Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri PKS TV DPR RI

KOMISI VI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Sepakat dengan MUI, Legislator PKS Desak Pemerintah Batalkan Permendag Impor Minol KUTIPAN yang menyebut tidak berjalan efektifnya pengawasan dan Jakarta (08/11) --- Anggota Komisi VI DPR pengendalian peredaran Minol RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Menteri Perdagangan membatalkan Per- di Kota Gorontalo. Kajian yang mendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No. 20 tahun 2021 yang mengatur sama juga ditunjukkan Fakultas kebijakan impor minuman alkohol. Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) terkait pengawasan peredaran Minol di Kota Kudus, Jawa Tengah. Amin Sepakat dengan Majelis pengawasan oleh pemerintah Hasil kajian di dua kota AMIN AK,M.M. Ulama Indonesia bahwa kebi- yang sangat lemah, sangat tersebut menunjukkan, Anggota Komisi VI DPR RI jakan untuk menaikkan jumlah potensial minuman yang me- kebiasaan mengkonsumsi Minol impor Minuman Mengandung ngandung etil alkohol beredar berdampak negatif dalam kon- Etil Alkohol (MMEA) merugikan secara ilegal di masyarakat anak bangsa dan pendapatan umum,” tegas Amin. teks sosial, ekonomi dan teruta- negara. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melonggarkan Amin pun merujuk sejum- ma kesehatan masyarakat. “Meskipun kebijakan tersebut ditujukan aturan minuman alkohol impor. lah penelitian yang dilakukan Kajian dari Fakultas Ke- beberapa perguruan tinggi. Beleid itu dituangkan Hasil penelitian Universitas dokteran Universitas Indonesia bagi wisatawan asing, namun aturan itu dalam Peraturan Menteri Tanjungpura Pontianak juga mengungkapkan, meng- Perdagangan Nomor 20 tahun menyebutkan, peredaran 2021 tentang kebijakan dan minuman beralkohol illegal konsumsi Minol berdampak berlaku umum. Dengan pengawasan oleh pengaturan impor. Peraturan marak terjadi Kota Pontianak di tersebut mengubah Permendag warung-warung pinggir jalan, di buruk bagi kesehatan hati, otak, pemerintah yang sangat lemah, sangat Nomor 20 Tahun 2014 terkait hotel-hotel, Tempat Hiburan jantung, dan bisa memicu impor MMEA dari batas maksi- Malam (THM), dan gudang para mal 1000ml menjadi 2250ml. pedagang minuman beralkohol kerusakan organ tubuh lainnya. potensial minuman yang mengandung etil yang tidak berizin. Minol berdampak gang- alkohol beredar secara ilegal di “Meskipun kebijakan tersebut ditujukan bagi Demikian juga hasil guan jiwa dan juga kerusakan wisatawan asing, namun aturan penelitian Fakultas Hukum itu berlaku umum. Dengan Universitas Negeri Gorontalo otak dan demensia secara dini masyarakat umum” akibat penyalahgunaan alkohol. Banyak kasus pikun terjadi pada usia muda akibat ada degenerasi saraf otak yang Thavorncharoensap pada 2009 yang merugikan bagi kehidupan disebabkan oleh alkohol. yang mengungkapkan potensi sosial, ekonomi, dan kesehatan Wakil Rakyat dari Dapil kerugian ekonomi akibat minu- masyarakat tersebut, mengapa Jatim IV itu juga mengutip hasil man beralkohol (minol) menca- pemerintah mengeluarkan kajian Guru Besar Mahidol pai Rp256 triliun per tahun. kebijakan semacam itu,” tanya University Thailand, Montarat “Dengan sejumlah fakta Amin. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 12 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Legislator PKS Usul Bentuk Tim Khusus Audit Kinerja Garuda KUTIPAN Jakarta (12/11) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mendoro- ng agar dibentuk tim khusus guna mengau- dit secara komprehensif dan independen terkait permasalahan yang ada di tubuh Garuda Indonesia. Menurut Nevi, permasalahan menembus Rp103 triliun. Hj. NEVI ZUAIRINA yang membelit tubuh Garuda Selain pandemi, penyebab Anggota Komisi VI DPR RI tampak seperti gunung es, kebangkrutan Garuda Indonesia karena masih ada potensi adalah kontrak sewa pesawat “Dengan kehadiran tim khusus tersebut yang mengaudit kasus kasus lainnya yang belum yang gagal dalam bisnis Garuda internal Garuda, Nevi berharap mendapat kejelasan informasi terungkap. Indonesia,” ujar Nevi. secara lengkap dan akuntabel terkait permasalahan yang Saat rapat kerja Komisi VI Politisi Fraksi PKS ini membelit tubuh maskapai pelat merah ini. Mengingat BUMN DPR RI dengan Menteri BUMN memaparkan, nilai sewa untuk yang seharusnya memberikan keuntungan kepada negara, Erick Thohir yang membahas 50 pesawat pada september restrukturisasi PT Garuda 2014 tersebut terbilang mahal, tetapi jadinya malah merugikan negara,” Indonesia (Persero) Tbk, Selasa, yaitu mencapai lebih dari Rp42 (9/11/2021), Nevi berpandang- triliun. an bahwasanya penyewaan Boeing 737 Max yang gagal dan Di sisi lain, Nevi juga me- memiliki banyak masalah pada ngkritisi manajemen terdahulu 2014 lalu turut berkontribusi yang dianggap turut berperan atas kondisi garuda saat ini. menciptakan kondisi Garuda Indonesia seperti saat ini. “Keuangan PT Maskapai Garuda Indonesia mengalami Selengkapnya kunjungi kesulitan dengan utang fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 3 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Legislator PKS Soroti Paceklik Burung Besi Kebanggaan Negara KUTIPAN Sehingga, kata Mahfudz, akan sangat naif apabila kita Jakarta (04/11) --- Anggota Legislative terlalu percaya atas manajemen Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz perusahaan yang katanya Abdurrahman menyatakan bingung atas sudah menjadi perusahaan kondisi maskapai Garuda Indonesia yang terbuka ternyata menyimpan kini dilanda kepailitan. malpraktik iuran misterius dari awak Garuda kepada Manaje- Padahal, kata Mahfudz, memberikan PAN alias men Garuda yang sudah dija- H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos transfusi dana dari Pemerintah Penyertaan Modal Negara lankan hingga puluhan tahun. Anggota Komisi VI DPR RI atas persetujuan DPR RI pun kepada Garuda Indonesia ternyata belum sanggup malah memperlihatkan hasil “Saya meminta “Saya meminta Kementerian BUMN untuk memulihkan keadaan yang yang nihil sama sekali. Hingga Kementerian BUMN untuk meminta bantuan BPK dan BPKP stabil bagi BUMN Transportasi opsi mempailitkannya meminta bantuan BPK dan Udara kita. Ia menyampaikan merupakan opsi paling terakhir BPKP mengaudit semua hal mengaudit semua hal terkait Garuda, hal tersebut di Jakarta pada dan yang paling potensial sebab terkait Garuda, harus segera harus segera agar kita tahu seperti apa (03/11/2021). pilihan semakin terbatas. agar kita tahu seperti apa kinerja dan perilaku Manajemen Garuda kinerja dan perilaku selama ini. kita tidak bisa lagi anggap “Saya tidak berharap “Saya tidak mau Manajemen Garuda selama ini. Garuda sakit karena dampak Pandemi Garuda dipailitkan, saya masih menyaksikan Garuda akan kita tidak bisa lagi anggap Covid-19. Justru kita harus menganggap optimis Garuda akan tetap mengalami nasib seperti Garuda sakit karena dampak mengudara di Nusantara kita,\" Merpati, ini tentu sangat Pandemi Covid-19. Justru kita Pandemi telah membuka bobroknya tegas Anggota Fraksi PKS Dapil menyedihkan bagi kita semua,\" harus menganggap Pandemi BUMN Penerbangan kita, yang selama ini Jawa Barat VI. ucap lirih Mahfudz. telah membuka bobroknya tertutup atau bisa jadi sengaja ditutupi,” BUMN Penerbangan kita, yang Namun demikian, Anggota Apalagi esensi dari masa selama ini tertutup atau bisa dari Komisi VI yang membidangi kritis yang dialami PT. Garuda jadi sengaja ditutupi,\" ucap mengenai BUMN sendiri dibuat Indonesia juga sudah terkuak Mahfudz dalam pernyataan kalang-kabut untuk dari Peter F Gontha yaitu penutupnya dengan tegas. memberikan jalan keluar bagi Mantan komisaris Garuda atas permasalahan ini. Pasalnya, pernyataannya yang membocor- segala daya dan upaya yang kan bobroknya pengelolaan telah dilakukan untuk maskapai kebanggan kita di menyelamatkan burung besi semua lini dan beban utang kehormatan negara dengan yang ditanggungnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 10 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS Desak Pemerintah Reklamasi Area Tambang, Jangan Hanya Kejar Keuntungan! KUTIPAN Jakarta (10/11) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari me- minta Pemerintah serius dalam melakukan reklamasi area tambang dan tidak hanya fokus mengejar keuntungan semata. “Pertambangan ini selalu terkait menjadi sesuatu yang penting Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol dengan isu lingkungan, dimana dan serisu harus di mitigasi Anggota Komisi VII DPR RI disitu ada titik-titik pertamba- Pemerintah sejak awal ngan maka di situ akan terjadi bagaimana cara melakukan “Saya yakin persoalan pertambangan ini tidak sederhana, juga persoalan lingkungan” reklamasinya. jadi jangan sampai kita hanya fokus pada sekedar menarik disampaikan Diah saat rapat dengan Dirjen Minerba pada “Saya yakin persoalan keuntungan atau pemanfaatan dari pertambangan hari rabu di Jakarta (10/11). pertambangan ini tidak tersebut, tetapi proses reklamasi berikutnya tidak sederhana, jadi jangan sampai diselesaikan dengan tuntas. Saya perhatikan Indonesia Anggota Fraksi PKS ini kita hanya fokus pada sekedar menambahkan, yang sangat menarik keuntungan atau pe- cukup banyak yang masih terbengkalai” krusial dengan meningkatnya manfaatan dari pertambangan pertambangan nikel di tersebut, tetapi proses Indonesia, khususnya dengan reklamasi berikutnya tidak kebutuhan yang semakin tinggi diselesaikan dengan tuntas. pasti dampak lingkungannya Saya perhatikan Indonesia akan semakin besar. cukup banyak yang masih terbengkalai,” pungkas Diah. Oleh sebab itu, imbuhnya, fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 8 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Terkait Kelangkaan BBM di Papua, Aleg PKS: Klaim Pemerintah BBM Satu Harga Cuma Lip Service KUTIPAN distribusi Pertamina yang lemah. Mulyanto minta Pemerintah transparan mengenai penyebab kelangkaan pasokan \"Soal kelangkaan yang BBM di Papua. Apakah karena ulah mafia memicu harga menjadi tidak penimbun BBM atau memang karena normal ini sudah sering terjadi. kemampuan distribusi Pertamina yang Bahkan keluhan masyarakat lemah. baik di Jawa maupun luar Jawa atas hilangnya Pertalite dari Jakarta (08/11) --- Kelangkaan Pertamina dan BPH Migas pasaran juga belum Dr. H. MULYANTO, M.Eng pasokan BBM di Papua yang stabilkan pasokan BBM di terselesaikan,\" ungkapnya. Anggota Komisi VII DPR RI menyebabkan naiknya harga Papua agar harga bisa jual hingga Rp 50 ribu/liter terkendali. Jangan sampai Pertamina, imbuh Mulyan- \"Pemerintah jangan cuma omong doang mendapat tanggapan dari kelangkaan ini berlarut to, jangan sekedar mewacana- BBM satu harga. Faktanya harga jual Anggota Komisi VII DPR RI, sehingga mengganggu aktivitas kan kenaikan harga BBM, BBM meroket di Papua. Pemerintah Mulyanto. ekonomi dan masyarakat di namun tidak menyelesaikan Papua. \" ujar Mulyanto. soal kelangkaan tersebut. harus segera perintahkan Pertamina dan Menurut Mulyanto, apa BPH Migas stabilkan pasokan BBM di yang terjadi di Papua saat ini Mulyanto menambahkan, \"Ini kan terkesan, menunjukan klaim Pemerintah Pemerintah, BPH Migas, dan Pemerintah hanya sekedar Papua agar harga bisa terkendali. Jangan soal BBM satu harga hanya lips Pertamina harus serius mengambil solusi mudah yang sampai kelangkaan ini berlarut sehingga service atau pemanis bibir. menyelesaikan masalah ini dan ujung-ujungnya mengorbankan Nyatanya harga jual BBM di segera menjelaskan kepada rakyat dengan harga BBM mengganggu aktivitas ekonomi dan Papua sangat tinggi, beda jauh publik kenapa hal ini terjadi. mahal,\" tegas Mulyanto. masyarakat di Papua. \" dengan di pulau lain. Mulyanto minta Pemerin- Sebelumnya diberitakan \"Pemerintah jangan cuma tah transparan mengenai bahwa sudah hampir sepekan omong doang BBM satu harga. penyebab kelangkaan pasokan harga BBM di Papua melejit Faktanya harga jual BBM BBM di Papua. Apakah karena hingga Rp 50 ribu/liter. Selain meroket di Papua. Pemerintah ulah mafia penimbun BBM atau harga yang tinggi pasokan BBM harus segera perintahkan memang karena kemampuan ke Papua juga diduga berkurang. Akibatnya di beberapa SPBU terjadi antrian panjang. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BBM Langka di Papua, DPR - RI KLClaiiumpSmatSu Haeargravice Pemerintah jangan cuma omong doang BBM satu harga. Faktanya harga jual BBM meroket di Papua. Pemerintah harus segera perintahkan Pertamina dan BPH Migas stabilkan pasokan BBM di Papua agar harga bisa terkendali. Jangan sampai kelangkaan ini berlarut sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan masyarakat di Papua. Dr. H. MULYANTO, M.Eng Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 10 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Demi Tujuan Pendidikan HNW: Menag Harusnya Nasehati Mendikbud yang Permen-nya Banyak Ditolak, Bukan Dukung KUTIPAN luas. Karenanya, mestinya Me- nag menasehati Mendikbudris- Jakarta (11/11) --- Anggota DPR sekaligus tek agar mengkoreksi Permen- Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, nya dengan menarik atau Anggota Komisi VIII DPR RI mengkritisi Menteri Agama Yaqut Cholil merevisi dan tidak mengulangi Qoumas yang mestinya menasehati membuat Permen yang kontro- “Sangat baik dan semestinya bila Menag Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset versial. Agar semua bersatu menasehati Mendikbud terkait permen- dan Teknologi Nadiem Makarim, padu laksanakan Pancasila dan dikbudristek yg kontroversial itu. Apalagi UUD 1945, agar tujuan Pendid- kritikan-kritikan dan penolakan-penolakan Terkait Peraturan Mendikbud- Kemendikbud juga membuat ikan Nasional dapat diwujud- itu terkait dengan konten yang terhubung ristek No. 30 Tahun 2021 me- Peta Jalan Pendidikan Nasional kan. Tapi disayangkan, Menag dengan diabaikannya ajaran Agama.” ngenai pencegahan dan pena- 2020-2035 yang ditolak publik malah mendukung Permendik-- nganan kekerasaan seksual di karena tak sesuai dengan budristek yang bermasalah itu,” untuk mencegah, menolaknya yang terjadi dengan tanpa perguruan tinggi, yang ditolak Pancasila dan UUDNRI 1945 ujarnya dalam siaran pers di dan mencari jalan untuk meng- kekerasan atau dengan oleh banyak pihak, termasuk karena sama sekali tidak me- Jakarta, Rabu (10/11/2021). atasinya. Tetapi Permindikbud sepersetujuan', suatu kejahatan oleh Pimpinan Majelis Ulama nyebut frasa Agama. Akhirnya itu bermuatan ketentuan- seksual yang juga banyak Indonesia (MUI), karena subs- Peta Jalan tersebut ditarik oleh Sebagaimana diberitakan ketentuan yang tidak efektif terjadi di Perguruan Tinggi, tansinya bisa menggagalkan Kemendikbud. Masalah kontro- sejumlah media yang merujuk untuk mencegah dan dengan korbannya dari tujuan pendidikan Nasional. versial itu kini malah diulangi pada laman resmi mengatasinya, karena hanya kalangan Perempuan juga dengan dikeluarkannya Permen- Kemenag.go.id. Menag Yaqut menyoal satu sisi 'kekerasan Sebab, imbuh HNW, dikbudristek no 30/2021, yang mendukung Menteri Nadiem seksual', dan mengabaikan Selengkapnya kunjungi Permendikbud tersebut tidak seperti Peta Jalan Pendidikan dengan Permendikbudristek No. fakta adanya 'kejahatan seksual fraksi.pks.id sesuai dengan Pancasila, UUD Nasional, juga tak sesuai 30 Tahun 2021 dan malah akan NRI 1945, norma Agama, dan dengan Pancasila, UUDNRI menerbitkan Surat Edaran kepatutan sosial. 1945 dan Agama. Dan seperti Sekretaris Jenderal Kemenag Peta Jalan Pendidikan Nasional, bagi perguruan tinggi keagama- “Seharusnya Menag Permendikbudristek yang an negeri di seluruh Indonesia. menasehati Mendikbudristek terakhir ini juga mendapatkan yang kembali membuat penolakan dari masyarakat “Sikap Menag tersebut kebijakan yang mengabaikan tentu wajar dikritisi. Sekalipun Agama. Karena sebelumnya Kita sepakat prihatin dengan terjadinya kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan lainnya, dan kita tentu juga sepakat fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 10 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Polemik Permen Kekerasan Seksual Aleg PKS : Moralitas Bangsa Dipertaruhkan KUTIPAN para pihak. Legislator asal Sumatera Jakarta (11/11) — Anggota komisi VIII DPR Utara II ini juga memaparkan RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Iskan Qolba Lubis menyayangkan adanya Pera- bahwa mereka berlindung turan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang dibalik kata-kata tidak ada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan pemaksaan, dan persetujuan Tinggi. para pihak, serta rasa saling suka sama suka, maka aktivitas seksual itu menjadi halal. \"Bukankah sama saja ini kita membuka pintu seks bebas untuk dilegalkan ? Permendik- bud ini sangat berpotensi melegalkan dan memfasilitasi H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. perbuatan zina dan perbuatan “Permendikbud ini jelas ber- ode lalu dan pihaknya memiliki menyimpang LGBT yang Dapil Sumatera Utara II masalah dan telah meresahkan alasan dan argumen yang kuat umat. Puluhan Ormas Islam dan untuk menolak RUU tersebut. tentunya saat ini moralitas bahkan Muhammadiyah pun telah menolak Peraturan PPKS “Bisa dilihat sepintas, bangsa kita sedang ini,\" ungkap Iskan. Permendikbud ini beberapa frasa aturannya terlihat hampir dipertaruhkan karena telah “Semoga Bapak Menteri bisa mendengar Mendikbudristek Nadiem sama dengan RUU penghapus- jelas hal ini bertentangan Makarim menerbitkan Peratur- an kekerasan seksual yang an Menteri Pendidikan, Kebuda- ditolak masyarakat Indonesia dengan Nilai Agama dan suara masyarakat Indonesia dan segera yaan, Riset, dan Teknologi RI secara masif di periode yang Pancasila serta nilai-nilai luhur mencabut Permendikbud ini. Hentikan Nomor 30 Tahun 2021 tentang lalu (DPR RI 2014-2019). Salah bangsa Indonesia,\" ujar Iskan. Pencegah-an Dan Penanganan satu poin pentingnya terletak Kekerasan Seksual di pada istilah paradigma seks be- Iskan pun meminta Polemik ini, mari bersama-sama kita Lingkungan Perguru-an Tinggi bas yang berbasis persetujuan Kementerian Pendidikan, cegah dan hapus kekerasan seksual pada 31 Agustus 2021. (Sexual-Consent),\" tegas Iskan. Kebudayaan, Riset, dan Menurutnya, Permendik- Tentu saja ini sangat Teknologi sebaiknya mencabut dengan aturan yang diatur berdasarkan budristek no 30 tahun 2021 berbahaya, lanjutnya, karena Permendikbud no 30 Tahun nilai agama , nilai Pancasila dan norma banyak mengadopsi Draft dalam aktivitas seksualnya, 2021. Atau setidaknya merevisi Rancangan Undang-Undang ukuran benar salahnya bukan Penghapusan Kekerasan berdasarkan nilai Agama dan dan merumuskan kebijakan dan masyarakat Indonesia” Seksual (RUU-P-KS) yang gagal moralitas yang dikedepankan, peraturan berdasarkan pada lolos di Komisi VIII DPR RI peri- melainkan persetujuan dari nilai-nilai agama, Pancasila, dan UUD 1945. “Semoga Bapak Menteri Permendikbud ini. Hentikan aturan yang diatur berdasarkan bisa mendengar suara Polemik ini, mari bersama-sama nilai agama , nilai Pancasila dan masyarakat Indonesia dan kita cegah dan hapus norma masyarakat Indonesia,” segera mencabut kekerasan seksual dengan pungkas Iskan mengakhiri. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 6 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Kotak Amal dan LAZ Sasaran Operasi Aleg PKS: Jangan Jadikan Densus 88 Lembaga Islamophobia! KUTIPAN mungkin beroperasi sebelum ada izin dari Kementerian Jakarta (07/11) --- Detasemen Khusus Agama,” imbuhnya. KH. BUKHORI, Lc., M.A. (Densus) 88 Antiteror Polri menyita ratusan Anggota Komisi VIII DPR RI kotak amal selama menjalankan operasi Lebih lanjut, anggota DPR penangkapan terhadap sejumlah terduga yang pernah bermitra dengan “Polri perlu membeberkan secara pelaku kasus terorisme di Lampung dalam Polri ini mengungkapkan, transparan, apakah dari ratusan kotak beberapa hari belakangan. operasi Densus 88 Polri yang amal maupun dana yang terhimpun di menarasikan kotak amal dan Dalam operasi itu terdapat tiga “Kami mendukung upaya lembaga zakat sebagai medium lembaga zakat terkait benar-benar terduga pelaku yang negara dalam memberantas pendanaan aktivitas terorisme digunakan sepenuhnya untuk aktivitas diamankan. Mereka antara lain terorisme. Namun kami meno- akan berimbas negatif pada yang mereka klaim sebagai aktivitas beberapa petinggi di yayasan lak cara-cara yang tendensius niat ibadah zakat atau sedekah terorisme? Sebab kami belum sepenuhnya amal bernama Lembaga Amil sehingga membuat umat Islam umat Islam. yakin semua dana yang dihimpun itu Zakat Baitul Maal Abdurrahman tersudut dan dirugikan akibat digunakan untuk kegiatan terlarang” Bin Auf (LAZ BM ABA). narasi berbau Islamophobia. “Polri perlu membeberkan Narasi itu sudah usang di Barat, secara transparan, apakah dari zakat. Selain membuat umat untuk kegiatan terlarang, maka Dalam keterangan Humas sayangnya kita masih saja ratusan kotak amal maupun ragu untuk ibadah, kampanye jangan dikatakan kotak amal Polda Lampung disebutkan, mengimpornya,” kritiknya. dana yang terhimpun di negatif ini juga akan berdampak dan lembaga zakat sebagai sebanyak 791 kotak amal telah lembaga zakat terkait benar- serius pada upaya BAZNAS penyokong kegiatan terorisme. disita sebagai barang bukti Politisi PKS ini benar digunakan sepenuhnya dalam menghimpun potensi Implikasinya, kampanye negatif yang diklaim digunakan untuk mengatakan, penangkapan untuk aktivitas yang mereka zakat nasional, ujarnya. terhadap lembaga zakat juga mendanai agenda terorisme. ketua Lembaga Amil Zakat di klaim sebagai aktivitas akan merugikan lembaga Lampung yang dituding terlibat terorisme? Sebab kami belum “Jika kebetulan hanya negara lain, yakni BAZNAS Merespons hal itu, aktivitas terorisme oleh Densus sepenuhnya yakin semua dana didapati satu atau dua pos selaku lembaga amil zakat Anggota Komisi VIII DPR RI dari 88 Polri kian memperkuat per- yang dihimpun itu digunakan keuangan dari lembaga zakat nasional,” pungkasnya. Fraksi PKS, Bukhori Yusuf sepsi publik soal adanya indika- untuk kegiatan terlarang,” terkait yang terbukti digunakan angkat bicara. si agenda Islamophobia yang sambungnya. didorong oleh pihak tertentu. Bukhori mengkritik narasi Narasi yang dibangun oleh yang dibangun Densus 88 Polri “Lembaga Amil Zakat (LAZ) Densus 88 Polri, demikian lantaran khawatir hal itu adalah lembaga resmi di bawah legislator dapil Jawa Tengah 1 menimbulkan kesan Islamo- naungan BAZNAS. LAZ ini tidak ini menambahkan, jangan phobia di tengah masyarakat. sampai menyesatkan publik sehingga membuat mereka enggan untuk beramal di kotak amal atau melalui lembaga fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IX FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 10 November 2021 REPUBLIK INDONESIA Waspadai Varian Delta Plus Anggota FPKS: Perketat Perbatasan dan Pelacakan KUTIPAN di di 155 kota/kabupaten dalam seminggu terakhir dan di Jakarta (11/11) --- Virus Covid-19 varian tiga kota dalam tiga minggu AY.4.2 atau Delta Plus telah masuk ke terakhir. Nampaknya memang Malaysia setelah menjadi satu penyebab harus diwaspadai betul naiknya kembali kasus Covid-19 di Inggris datangnya gelombang ketiga. dan sejumlah negara. Karena pada saat yang sama, pelonggaran sudah terjadi Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS varian baru ke Indonesia. dimana-mana dan banyak Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. Kurniasih Mufidayati meminta \"Terdeteksinya kasus Delta sektor,\" ujar Anggota DPR RI Anggota Komisi IX DPR RI agar pengetatan dan pelacakan Dapil Jakarta Pusat, Jakarta dari negara-negara sudah ada Plus di Malaysia dibawa dari Selatan dan Luar Negeri ini. “Terdeteksinya kasus Delta Plus di varian Delta Plus dilakukan oleh pelajar yang sekolah di Inggris. Malaysia dibawa dari pelajar yang sekolah pemerintah RI. Terdeteksi negatif saat tes PCR Mufida meminta di Inggris. Terdeteksi negatif saat tes PCR pertama tapi terkonfirmasi pemerintah baik pusat maupun pertama tapi terkonfirmasi terkena varian \"Pemerintah terkena varian Delta Plus saat daerah menyiapkan skenario Delta Plus saat menjalani karantina. Nah mengonfirmasi varian Delta menjalani karantina. Nah jika menarik rem darurat Plus lebih berbahaya sehingga karantina kita diperpendek ada pelonggaran yang sudah dibuat jika karantina kita diperpendek ada perlu dilakukan pengetatan kemungkinan lebih besar jika terjadi keaikan kasus yang kemungkinan lebih besar masuknya secara temporer dari negara- masuknya varian Delta Plus ini cepat akibat pelonggaran dan varian Delta Plus ini lebih mudah” negara yang tinggi tingkat lebih mudah,\" sebut Mufida. varian Delta Plus. penyebaran varian Delta Plus,\" papar Mufida dalam keterang- Ia melihat ada dua titik \"Publik harus diberi annya, Kamis (11/11/2021). kritis yang patut diwaspadai peringatan dan sosialisasi pemerintah jelang akhir tahun tentang potensi gelombang Apalagi saat ini kebijakan ini. Titik kritis pertama adalah ketiga ini. Siapkan mitigasi terbaru karantina kedatangan varian baru dari luar negeri yang belajar dari gelombang kedua. dari luar negeri cukup 3x24 jam jadi ancaman dari luar. Tetap siagakan tempat isoman, bagi mereka yang sudah vaksin Sementara titik kritis kedua jamin ketersediaan obat, oksi- lengkap. Bagi Mufida, adalah antisipasi gelombang gen dan tetap siagakan Satgas pengurangan waktu karantina ketiga usai pelonggaran di hingga level RT/RW,\" ujar dia. dari luar negeri bisa menjadi dalam negeri. titik lemah masuknya varian- \"Ada kenaikan tren kasus fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

You Stay At Home, DPR - RI We Stay At Parliament