e-magazine ruang bumi okt-des 2021

Edisi Oktober - Desember 2021 Menteri ATR/Kepala BPN: Jangan Mudah Percayakan Pengurusan Sertipikat Tanah kepada Orang Lain

2 Nata Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Tim Redaksi ........................................................................ PELINDUNG : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PENANGGUNG JAWAB : HIMAWAN ARIEF SUGOTO REDAKTUR : YULIA JAYA NIRMAWATI, INDRA GUNAWAN PENYUNTING : RISDIANTO PRABOWO SAMODRO, NUR ADHANI DESAIN GRAFIS : RIZKI AGUNG NUGROHO, RIKI SAVITRI FOTOGRAFER : RINALDI, AULIA FITRIANI, AHMAD ZAMRONI ‘AZIZ SEKRETARIAT : RINALDI DJOKO DWI UTOMO, WIDYA NURYANA, IRENE PRADIPTASARI SUSETYO, HESTY FEBRIARTY, NABILAH, NERVILIA PUSPA NAGARI, TRIANA ANINDA, RIZKY EKO PRABOWO, LUTHFI SULISTYO, JULIAN RAMADHAN, RAEZY HASTA PRATAMA, RIO KURNIAWAN PRATAMA, DHIMAS PRABU ANGGORO, SUCI AULIA ADITIA, RINI NUR RIZKY ALAMAT REDAKSI : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JL. SISINGAMANGARAJA No. 2, KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12110 TWITTER : @atr_bpn INSTAGRAM : @kementerian.atrbpn FACEBOOK & YOUTUBE : KEMENTERIAN ATRBPN WWW.ATRBPN.GO.ID

Kata Redaksi ........................................................................ Salam hangat, pembaca! Dengan mengucapkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat limpahan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan proses penerbitan majalah Ruang Bumi Edisi keempat. Maraknya isu mengenai mafia tanah yang terjadi, menimbulkan kekhawatiran di benak masyarakat. Sehingga, pada edisi majalah kali ini kami akan mengupas mengenai Bank Tanah sebagai salah satu upaya untuk memberantas mafia tanah, serta tips dan trik agar tidak tertipu oleh mafia tanah secara lebih dalam. Informasi lain yang dituangkan dalam bentuk siaran pers terkait dengan kegiatan Kementerian ATR/BPN di antaranya penanaman bibit pohon dan pembangunan sumur resapan dalam rangka penutupan HANTARU 2021 yang mengangkat tema Penyelamatan Kawasan Puncak, kegiatan kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN dan Wamen ATR/Waka BPN ke berbagai daerah di Indonesia, agenda IKAWATI Kementerian ATR/BPN, serta kegiatan lainnya. 4 Harapan kami dengan terbitnya majalah edisi keempat ini, dapat memberikan wawasan dan informasi yang baru kepada para pembaca. Selamat membaca Yulia Jaya Nirmawati Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Liputan ........................................................................ Wujudkan Komitmen Presiden Republik 5 Indonesia, Sofyan A. Djalil: Perlu Kerja Sama Semua Pihak dalam Selesaikan Konflik Agraria Jakarta - Pemerintah terus membuat Indonesia dalam memberikan kenyamanan terobosan kebijakan dan berupaya mencari bagi masyarakat serta kepastian hukum atas solusi terbaik untuk menyelesaikan tanah masyarakat Indonesia. “Presiden akan konflik agraria. Hal ini guna mewujudkan membereskan berbagai praktik mafia tanah yang Reforma Agraria, serta memberikan kepastian ingin merebut hak rakyat. Tidak akan kompromi terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil sama sekali terhadap mafia tanah ini,” kata Menteri bagi masyarakat. Demikian disampaikan oleh ATR/Kepala BPN. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Sofyan A. Djalil menegaskan, pemerintah Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, terus berupaya memerangi mafia tanah dengan saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional menjalin kerja sama dengan aparat penegak yang bertemakan “Peran Komisi Yudisial Dalam hukum guna mendeteksi para mafia tanah. “Dalam Mengawasi Silang Sengkarut Kasus Pertanahan hal ini Kementerian ATR/BPN terus menjalin kerja di Pengadilan” di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, sama dengan penegak hukum. Bersama POLRI Kamis (07/10/2021). kita ambil tindakan terhadap praktik yang bisa kita Sofyan A. Djalil mengatakan, keseriusan cegah. Kemudian dengan Mahkamah Agung (MA), pemerintah dalam memberantas mafia tanah, kita punya komunikasi yang bagus, serta dengan merupakan wujud komitmen Presiden Republik Komisi Yudisial (KY) yang juga berperan penting Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Liputan ........................................................................ terkait pemantauan hakim yang kongkalikong ini, Mahfud MD meminta KY untuk melakukan memenangkan mafia dalam gugatan terkait pengawasan terhadap hakim yang menangani pertanahan. Kalau ada indikasi mafia tanah kita perkara-perkara di bidang pertanahan. “Komisi akan minta perhatian KY,” ucapnya. Yudisial yang diberi mandat konstitusional sebagai pengawas eksternal bagi hakim, tentu Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, memiliki peran strategis melawan mafia tanah Mukti Fajar Nur Dewata, memandang perlu ada yang beroperasi di ranah pengadilan,” ujar Mahfud sinergi bersama dalam mengatasi permasalahan MD. mafia tanah. “Dalam memberantas mafia tanah, harus ada sinergi bersama yang melibatkan Lebih lanjut ia mengatakan bersama MA, seluruh mitra kerja penegak hukum. Selain Komisi Yudisial dapat memastikan bahwa penegak hukum, sinergi dengan pemerintah, lembaga pengadilan dapat berfungsi secara lembaga-lembaga negara, akademisi, lembaga optimal dengan melakukan pengawasan terhadap swadaya masyarakat, media, dan masyarakat luas pemeriksaan perkara agar tidak ada mafia tanah. untuk memberantas mafia tanah dengan efektif. “Hal itu agar transparan dan adil, serta tidak Mafia tanah ini cenderung sangat sistematis, ditunggangi oleh mafia tanah dan mafia peradilan. terorganisir, dan para mafia mengerjakannya dari Saya merekomendasikan kepada KY dan MA untuk hulu ke hilir,” kata Mukti Fajar Nur Dewata. membangun kerja sama dan kemitraan strategis, dalam melakukan pemetaan terhadap kasus- Dalam menjalankan komitmen tersebut, Mukti kasus pertanahan yang berproses di pengadilan Fajar mengatakan bahwa Komisi Yudisial menaruh untuk mengurai modus operandi dan praktik mafia perhatian atas kasus-kasus tersebut dengan tanah,” tutupnya. mengambil langkah dan upaya yang sesuai dengan kewenangan lembaga. “Komisi Yudisial melakukan Hadir juga sebagai pembicara, Wakil Ketua pengawasan dalam persidangan kasus-kasus Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto; tanah, yang terindikasi sebagai bagian dari Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investasi kejahatan mafia tanah tersebut,” katanya. Komisi Yudisial RI, Sukma Violetta; Pakar Hukum Agraria UGM, Maria S.W. Sumardjono; Sekjen 6 Hadir juga sebagai pembicara, Menteri Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Sartika. Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (RE/RS) (Menko Polhukam), Mahfud MD. Pada kesempatan Menteri ATR/ Jakarta – Kejahatan di bidang pertanahan Kepala BPN: sedang mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak. Tidak hanya oleh masyarakat, pemberantasan kejahatan di bidang pertanahan juga menjadi prioritas bagi lembaga tertinggi negara, Presiden, dan DPR RI. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Pemerintah aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI (Polri) maupun Kejaksaan Agung RI untuk memberantas praktik kejahatan pertanahan. Serius Namun, tidak hanya institusi penegak hukum saja yang diinstruksikan untuk memberantas Perangi Mafia mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) juga turut andil sejak tahun 2017 dengan Tanah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk memberantas praktik kejahatan pertanahan yang terindikasi mafia tanah. “Pemerintah sangat serius memerangi mafia tanah, dengan dukungan dari DPR RI serta KPK RI, kita ingin memerangi itu sehingga keadilan di bidang hukum dan pertanahan Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Liputan ........................................................................ makin hari semakin baik,” ujar Menteri ATR/Kepala sehingga perlu pembenahan sumber daya manusia 7 BPN, Sofyan A. Djalil, saat memberi keterangan dari penegak hukum itu sendiri,” kata Junimart pers usai membuka Rapat Koordinasi Penanganan Girsang. Kejahatan Pertanahan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Rabu (17/11/2021). Pembentukan satgas pemberantasan mafia tanah juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. Kepada wartawan yang hadir, Sofyan A. Djalil Menurut Direktur Keamanan Negara Ketertiban mengungkapkan bahwa banyak kasus mafia Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Yudi tanah terkait dengan tindak pidana korupsi, Handono, mengatakan bahwa Jaksa Agung akan yang menyangkut aset negara, aset BUMN, menindak tegas bagi oknum kejaksaan yang serta yang melibatkan aparat pemerintah (ASN) menjadi ‘backing’ atau turut serta menjadi bagian dengan bekerja sama oleh oknum tertentu. Ia penyertaan yang sempurna dari mafia tanah. Mafia mengungkap bahwa ada oknum dari BPN yang tanah tidak bergerak sendiri karena ada peran terlibat praktik mafia tanah, tetapi sudah diambil yang sudah terstruktur dan terencana. “Jaksa tindakan untuk oknum yang terbukti melakukan Agung mengatakan, apabila ada laporan mengenai praktik mafia tanah. “Ada yang kita copot, ada yang oknum kejaksaan yang terlibat mafia tanah, tolong kita pidanakan, ada yang kita peringatkan. Semua dilaporkan. Kejaksaan Agung juga tidak sendirian tergantung kesalahannya. Jika ada terbukti dalam memberantas mafia tanah. Ada peran melakukan pelanggaran hukum akan kita serahkan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri,” kata Yudi kepada hukum,” kata Sofyan A. Djalil. Handono. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Komitmen memberantas mafia tanah juga Girsang, mengemukakan bahwa penanganan diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum kejahatan pertanahan dimulai dari internal. Ia Badan Reserse Kriminal POLRI, Andi Rian R. Djajadi. meyakini bahwa tidak mungkin ada mafia tanah Menurutnya, Satgas Anti-Mafia Tanah sudah jika tidak ada kerja sama dengan ‘orang dalam’. dibentuk di 34 Polda. Dalam pelaksanaannya, Berikutnya, sertipikat tanah yang sudah terbit Andi Rian R. Djajadi mengatakan bahwa tim akan diperkarakan di pengadilan. Oleh karena itu, Satgas Anti-Mafia Tanah yang dibentuk, tetap perlu pembenahan terhadap oknum-oknum para bekerja sama dengan unsur internal POLRI. “Kita penegak hukum. “Jadi ada dua, sebelum terbit ingin memastikan tidak ada oknum-oknum yang sertipikat, pembenahan dilakukan di internal terlibat dalam mafia tanah. Apabila ditemukan, Kementerian ATR/BPN. Lalu, setelah terbit akan diambil tindakan tegas,” kata Direktur Tindak sertipikat tanah dan ada masalah maka akan Pidana Umum Badan Reserse Kriminal POLRI. terjadi sengketa hukum ataupun konflik hukum (Bag. PHAL) Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Tokoh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selalu ........................................................................ memiliki srikandi terbaik dalam memimpin di bidang pertanahan dan tata ruang Teruskan Sosok khususnya dalam hal pembangunan infrastuktur Kepemimpinan untuk kepentingan umum. Sebelumnya, Direktorat Srikandi, Jenderal Pengadaan Tanah berada di bawah Kementerian ATR/ kepemimpinan seorang srikandi, yaitu Arie Yuriwin BPN Kenalkan yang sudah purna tugas di tahun 2020. Sebagai Direktur Jenderal penggantinya, mantan Kepala Kantor Wilayah BPN PTPP Provinsi Jawa Tengah, Embun Sari menggantikan kedudukan Arie Yuriwin sebagai Dirjen Pengadaan 8 Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Embun Sari dilantik oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada tanggal 12 Agustus 2021. Setelah pelantikannya, ia melakukan konferensi pers dan memperkenalkan dirinya kepada awak media. “Saya Embun Sari, perjalanan karir saya sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, kemudian saya dilantik menjadi Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Setelah itu, saya menjabat sebagai Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, hingga akhirnya pada 12 Agustus lalu, saya dilantik oleh Pak Menteri sebagai Dirjen PTPP,” terangnya. Dalam menyukseskan program kerjanya, Embun Sari juga dibantu oleh segenap jajaran di Dirjen PTPP, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Deni Ahmad Hidayat; Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra; Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Aria Indra Purnama; dan Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Perdananto Aribowo. Kepada media yang hadir, ia menyatakan bahwa seluruh program kerja Kementerian ATR/ BPN ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. “Selain itu, saya mohon dukungan dan apabila ada saran dan kritik, kami mohon diberitahu agar dapat diperbaiki. Kami juga memohon bantuan rekan-rekan media untuk menyebarkan informasi mengenai program-program kerja Kementerian ATR/BPN, terutama mengenai pengadaan tanah,” kata Embun Sari. Menutup sambutannya, Embun Sari mengatakan bahwa sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat penyelesaian pengadaan tanah serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. “Ditjen PTPP terus mencari solusi serta melakukan antisipasi agar permasalahan- permasalahan yang menyangkut hal tersebut tidak muncul,” tutupnya. Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

9 Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Topik Utama ........................................................................ Komitmen Pemerintah Percepat Pembentukan Badan Bank Tanah untuk Wujudkan Reforma Agraria Jakarta – Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) edarkan juga ke beberapa kementerian/lembaga memunculkan banyak terobosan, tak terkait. Tiga instansi sudah paraf. Tentunya terkecuali di bidang pertanahan. Peraturan mungkin paralel karena diharapkan Badan Bank Tanah ini dapat terwujud bulan Oktober ini,” Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang ujar Himawan Arief Sugoto dalam Rapat Pleno Badan Bank Tanah ialah salah satu peraturan Harmonisasi Raperpres tentang Struktur dan 10 turunan UUCK yang menjadi fokus Kementerian Penyelenggaraan Badan Bank Tanah secara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan daring, Kamis (07/10/2021). Nasional (ATR/BPN). PP tersebut mendukung pembentukan Badan Bank Tanah di Indonesia yang Ia menerangkan, Badan Bank Tanah akan berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, dipimpin Komite Bank Tanah yang ditunjuk pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan langsung oleh Presiden. Komite ini juga akan pendistribusian tanah. dibantu oleh Sekretariat Komite. Selain itu, dibentuk Dewan Pengawas yang bertugas Bank Tanah nantinya juga akan mendukung melakukan pengawasan dan memberikan nasihat/ pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum, saran kepada Badan Pelaksana dalam menjalankan sosial, pembangunan nasional, pemerataan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah. Guna ekonomi, konsolidasi lahan, bahkan juga menyelenggaran tugas-tugas dalam Bank Tanah, Reforma Agraria. Dalam PP ini dinyatakan bahwa Komite Bank Tanah menetapkan Badan Pelaksana. ketersediaan tanah untuk Reforma Agraria paling sedikit 30% dari tanah negara diperuntukkan “Setelah itu, kita sedang paralel menyiapkan Badan Bank Tanah. PP permodalan yang nantinya akan mengurus. Komite akan mengusulkan ke presiden mengenai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian siapa saja untuk pertama kali pengurus dari Bank ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, mengatakan Tanah ini. Itu ketentuan di perpres ini, untuk bahwa pembentukan Badan Bank Tanah terus pertama kalinya pengurus ditetapkan oleh komite, didorong dan secara substansi sudah mencapai setelah komite ditetapkan oleh Presiden,” tutur 90%. Saat ini, tengah disusun Rancangan Sekjen Kementerian ATR/BPN. Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah bersama Turut hadir secara daring, Dirjen Peraturan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Perundang-undangan Kemenkum HAM, Benny undangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Riyanto. Ia menyetujui bahwa latar belakang para pakar praktisi hukum. dibentuknya Badan Bank Tanah ini adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan “Kitasudahmembahasdiinternalkementerian, yang masih marak terjadi. Ia berharap dengan mungkin 90% substansinya sudah. Kita sudah pengaturan struktur dan penyelenggaraan Badan Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Topik Utama ........................................................................ Bank Tanah dapat menjamin ketersediaan tanah, Adapun Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan terutama untuk Reforma Agraria. Peraturan Presiden tentang Struktur dan “Dapat disadari urgensi untuk penyusunan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah ini, juga Raperpres ini. Dalam prosesnya tetap wajib digelar secara luring di Hotel Royal Ambarrukmo, harus diharmonisasi baik secara hirarki DI Yogyakarta. Hadir secara langsung, Staf Ahli peraturan perundang-undangan, maupun secara Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria substansinya agar tercipta suatu keselarasan, dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi; Tenaga Ahli pembulatan, dan harmoni antara satu sektor Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan dengan sektor yang lainnya. Hal ini juga untuk Tanah, Arie Yuriwin; Kepala Kantor Wilayah BPN menghindari adanya benturan kepentingan Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; Kepala sesama regulasi, baik secara vertikal maupun Kantor Wilayah BPN Provinsi DI Yogyakarta, horizontal. Selain itu, harmonisasi ini ditujukan Suhendro; Dosen Fakultas Hukum UGM, Oce untuk menjamin kepastian hukum agar Raperpres Madril; serta jajaran Kemenkum HAM dan instansi ini nanti benar-benar bisa dilaksanakan dan juga pemerintah terkait. (YS/RA) applicable,” jelas Benny Riyanto. Badan Bank Tanah adalah Lembaga Sui Generis Bandung – Hadirnya Undang-Undang Nomor Bank Tanah merupakan badan khusus (sui generis). 11 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) Suatu badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh telah memberikan banyak terobosan, salah pemerintah pusat dan diberi kewenangan khusus satunya di bidang pertanahan. Seperti untuk mengelola tanah,” ujar Sekjen, pada acara kita ketahui, untuk melaksanakan pembangunan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pengurus infrastruktur, pemerintah membutuhkan tanah. Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Namun, hal ini menemui kendala sehingga Tanah di Hotel Intercontinental, Bandung, Rabu pembangunan infrastruktur terhambat. Selain itu (29/09/2021). juga adanya urban sprawling sehingga berakibat Lebih lanjut, pada struktur Badan Bank Tanah, tidak terkendalinya alih fungsi lahan sehingga akan dibentuk Komite Bank Tanah. Dalam komite perkembangan wilayah perkotaan menjadi tidak tersebut akan dipimpin oleh tiga menteri, yakni efisien. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Selain melakukan terobosan di dalam Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai ketua penyelenggaraan tata ruang, pengadaan tanah merangkap anggota, Menteri Keuangan dan untuk pembangunan infrastruktur, pengendalian Menteri PUPR sebagai anggota, serta menteri/ tata ruang dan pertanahan, serta mengenalkan kepala lembaga yang ditunjuk Presiden sebagai Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah dalam anggota. Komite ini juga akan dibantu oleh peraturan turunannya, UUCK juga mengenalkan Sekretariat Komite. “Adanya Komite Bank Tanah Bank Tanah. Pembentukan Badan Bank Tanah pada Badan Bank Tanah akan menghindari abuse sudah didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) of power sehingga terjadi check and balances,” Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. kata Himawan Arief Sugoto. Sekretaris Jenderal (Sekjen), Himawan Arief Dalam Badan Bank Tanah juga dibentuk Sugoto mengatakan bahwa Badan Bank Tanah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini bertugas adalah lembaga sui generis. Hal ini sesuai juga melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dengan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan atau saran kepada Badan Pelaksana dalam Bank Tanah. “Menurut PP Nomor 64 Tahun 2021 menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank tentang Badan Bank Tanah Pasal 1 Ayat 1, Badan Tanah. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Topik Utama ........................................................................ 12 dalam Badan Bank Tanah, Komite Bank Tanah Nomor 19 Tahun 2021 berkaitan dengan pengadaan menetapkan Badan Pelaksana. “Badan Pelaksana tanah untuk bidang-bidang tanah yang sudah ini terdiri dari Kepala dan Deputi yang dibantu oleh diberikan izin lokasinya, kemudian juga bagaimana Sekretaris. Selain itu, satuan pengawasan intern penertiban tanah telantar, apabila tanah telantar dan pegawai/karyawan Bank Tanah berasal dari yang tidak dimanfaatkan akan diambil oleh Bank ASN dan Non ASN,” kata Sekretaris Jenderal. Tanah, dan terkait perubahan tata ruang, jika terkait Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak perubahan fungsi, nantinya dapat dimanfaatkan dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana sebagai salah satu sumber perolehan untuk Bank mengatakan bahwa pembentukan bank tanah, Tanah,” kata Suyus Windayana. secara tidak langsung, didukung oleh tiga Bank Tanah akan menjamin ketersediaan Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 18 Tahun tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; kepentingan pembangunan nasional, serta PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban pembangunan ekonomi. “Bank Tanah juga Kawasan dan Tanah Telantar serta PP Nomor 21 mengakomodir kepentingan untuk konsolidasi Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan tanah dan untuk Reforma Agraria,” kata Dirjen Ruang. “Pembentukan Bank Tanah itu secara tidak PHPT. (RH/RZ/AR) langsung didukung oleh PP Nomor 18 Tahun 2021 terutama mengenai Hak Pengelolaannya, lalu PP Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Gelar Talkshow Topik Utama HANTARU 2021, Kementerian ATR/ ........................................................................ BPN Ajak Para Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Pihak Berkolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat dalam Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Penyelamatan Ruang (Ditjen PPTR), menginisiasi pertemuan dari Kawasan Puncak para pihak terkait, melalui Talkshow dengan tema “Kolaborasi dalam Penyelamatan Kawasan Puncak Bogor Bogor” dalam rangka Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2021. Talkshow diselenggarakan secara daring dan luring di Aula Prona lantai 7, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (05/11/2021). Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, dalam sambutannya menyampaikan bahwa permasalahan di kawasan Puncak, Bogor merupakanhalpentingyangharussegeraditangani. Ia menjelaskan, dalam upaya menyelamatkan kawasan Puncak dibutuhkan kolaborasi bersama. 13 Jakarta - Kolaborasi antardaerah serta Bila memungkinkan, menurutnya akan disusun pemangku kepentingan terkait dari regulasi baru terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH). kawasan hulu ke hilir dalam melakukan “Bagaimana kita mengatasi Puncak ini? Kalau kita penyelamatan kawasan Puncak Bogor, bekerja bersama, saya akan mengubah aturan tentu diperlukan aksi bersama sebagai komitmen tentang RTH Jakarta,” ujar Sofyan A. Djalil. pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sebagai Terkait dengan terobosan yang diutarakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Menteri ATR/Kepala BPN, Bupati Bogor, Ade Yasin, Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan menyatakan bahwa hal itu sangat bisa dilakukan. Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tentu perlu pembahasan yang serius karena Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Topik Utama ........................................................................ mencakup penentuan wilayah mana yang bisa PPNS dari Kementerian ATR/BPN,” terang Pudyo menyelamatkan DKI Jakarta dan ditentukan pola Haryono. kerjanya bagaimana. Selain itu, ia menuturkan 14 bahwa untuk mendukung penyediaan RTH, saat ini Asep Warlan Yusuf selaku Akademisi dari Pemerintah Kabupaten Bogor sedang melakukan Universitas Parahyangan, menuturkan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Kita dalam melakukan pemulihan kawasan Puncak akan melakukan revisi kawasan hutan lindung, melalui penertiban dan revitalisasi, perlu dilakukan juga untuk mendukung pelaksanaan penataan beberapa tahapan. “Perlu dibuat penguatan Jabodetabek-Punjur yang berpotensi menambah kelembagaannya yang multi stakeholders, juga RTH di Puncak,” tutur Ade Yasin. pendekatan ultimum remidium. Akhirnya, nanti pendekatan ini akan memberikan efek jera bagi Nasruddin Djoko Surjono, Kepala Badan yang melanggar,” kata Asep Warlan Yusuf. Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, menyatakan komitmennya terhadap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas penataan kawasan Jabodetabek-Punjur. “Kita Gadjah Mada juga mengutarakan pendapatnya. masih mengacu kepada komitmen yang sudah Nurhasan Ismail mengatakan, penertiban yang disepakati beberapa kementerian/lembaga pertama dilakukan secara administrasi, baru pada tahun 2020 lalu. Kemudian yang dilakukan direvitalisasi. Hal ini bertujuan bagaimana DKI Jakarta ialah bekerja bersama mitra, yaitu menyeimbangkan antara kepentingan konservasi pemerintah daerah yang ada di kawasan tersebut dengan kepentingan pemanfaatan ekonomi. dalam beberapa hal, seperti pengelolaan sampah, “Tentu terkait dengan jenis tanaman apa yang pembuatan drainase,” kata Nasruddin Djoko bisa dimanfaatkan, tapi satu sisi bisa menjadi Surjono. konservasi,” terangnya. Pemulihan kawasan Puncak melalui Melalui pertemuan yang dimoderatori penertiban dan revitalisasi, juga menjadi topik langsung oleh Prita Laura ini, tentu ditemukan dalam Talkshow  kali ini. Komisaris Besar Polisi bottleneck  sebagai penghambat penataan (Kombes Pol), Pudyo Haryono yang hadir mewakili kawasan Jabodetabek-Punjur, khususnya Biro Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik di kawasan Puncak, Bogor. Namun, dengan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Reserse dilakukannya diskusi kali ini, diharapkan banyak Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim langkah yang menjadi debottleneck  yang bisa Polri), menyatakan komitmennya dalam diambil sebagai terobosan dalam melakukan menertibkan kawasan Puncak Bogor. “Penguatan penataan kawasan Jabodetabek-Punjur. (LS/RS/ PPNS di Kementerian ATR/BPN perlu didorong YS/RK) dan kami siap untuk bersinergi dengan penyidik Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

15 Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Topik Utama ........................................................................ Rapat Koordinasi Persiapan Groundbreaking KIPI di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Kamis (02/12/2021). Lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan agar semua pemangku kepentingan terkait untuk mendukung proyek yang ini karena groundbreaking akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Desember mendatang. “Saya harapkan agar semua saling mendukung dan menyiapkan ini karena akan mengubah Kalimantan Utara. Semua kerja bersama karena akan banyak proyek, salah satunya proyek aluminium dan kalau sesuai rencana, nanti Presiden yang akan melakukan groundbreaking ini,” kata Menko Marves. Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan akan mendukung pembangunan kawasan industri ini karena dapat membuka investasi dan siap membantu dalam melakukan pembebasan lahan. “Saya siap mendukung apa saja yang dapat kita dukung sehingga dapat menciptakan ruang investasi yang luar biasa di sini,” ujar Sofyan A. Djalil. Sofyan A. Djalil menuturkan bahwa investasi yang akan masuk di kawasan Tanah Kuning begitu luar biasa. Tingkatkan Maka dari itu, perlu didukung penuh dan dibantu dalam pembangunannya. Dalam pembangunan pun harus Perekonomian disertai juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sehingga nanti kualitas SDM dapat menguasai industri di sini. 16 Kaltara Melalui “Sampai hari ini proyeknya belum groundbreaking, Pembangunan tapi yang sudah komitmen sekitar 130 miliar dollar. Jika dirupiahkan bisa 1.800 triliun, yang artinya sudah antre padahal proyeknya belum ada. Jadi, betapa potensinya daerah ini. Lalu tentang SDM, biasa disebut Kawasan Industri kurva pembelajaran. Oleh sebab itu, masyarakat perlu Tanah Kuning disiapkan dan ini harus diperbaiki bersama,” imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimatan Utara, Zainal Arifin Paliwang, mengatakan bahwa Bulungan - Pemerintah saat ini tengah melakukan jajaran pemerintah dan Forkopimda setempat sangat percepatan dalam pembangunan Kawasan mendukung dibangunnya kawasan industri dan Industri dan Pelabuhan Internasional di Tanah pelabuhan internasional di Kalimantan Utara. “Hal- Kuning yang berada di Provinsi Kalimantan hal percepatan dan seluruhnya, kami semua sangat Utara. Hal ini ditujukan agar keran investasi dapat mendukung pelaksanaan pembangunan sehingga mengalir deras, khususnya di wilayah Kalimantan Utara, masyarakat Kaltara bisa menikmati dan berpartisipasi di kegiatan ini,” katanya. yang nanti diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi Setelah melakukan rapat, Menteri ATR/Kepala dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pada kesempatan BPN bersama Menko Marves dan Gubernur Kaltara, kali ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan meninjau persiapan kawasan industri di Tanah Kuning, Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, salah satunya di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) 34 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan yang berada di Desa Mangkupadi Kabupaten Bulungan. Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Sebagai informasi, luas kawasan industri yang ada di meninjau groundbreaking lokasi kawasan industri di Tanah Kuning ini seluas 10.100 Hektare dan ditetapkan Tanah Kuning, Kalimantan Utara. sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, urut hadir, Deputi Bidang Koordinasi Investasi mengatakan dalam kunjungan kali ini untuk melihat dan Pertambangan, Septian Hario Seto; Ketua Dewan kesiapan groundbreaking di kawasan industri Tanah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kuning. “Kami ke sini untuk melihat persiapan rencana Noorhayati Andris; Kepala Kantor Wilayah BPN groundbreaking Tanah Kuning. Jadi, perencanaannya Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi; Bupati Kabupaten sudah beberapa waktu lalu, nanti ada 9 perusahaan Bulungan Syarwani, serta jajaran Forum Komunikasi dari mancanegara yang akan investasi di sana dan kita Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. (JR/RK) berharap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya dalam Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

17 Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Topik Utama ........................................................................ Tingkatkan Pelayanan Pertanahan kepada Masyarakat melalui Pengelolaan PNBP yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel ke lapangan ternyata terdapat sengketa atau hal lainnya sehingga layanan tidak dapat diberikan kepada pemohon. “Untuk mengakomodir kasus seperti itu, saat ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP, atas permohonan yang tidak dapat kita berikan pelayanannya, dapat kita proses pengembalian PNBP- nya berdasarkan ketentuan dimaksud,” jelas Sekretaris Jenderal. Selain pengembalian PNBP, peraturan tersebut juga mengenal Keberatan dan Keringanan PNBP. Keberatan PNBP dapat diajukan oleh pemohon atau wajib bayar apabila telah dikeluarkan surat ketetapan atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi pemeriksa PNBP. “Keringanan PNBP dapat diajukan oleh wajib bayar atau pemohon terhadap tarif J PNBP, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 128 Tahun 18 akarta - Mewujudkan pelayanan publik dan 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berlaku di Kementerian ATR/BPN,” terang Himawan berdaya saing merupakan salah satu rencana Arief Sugoto. strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kementerian ATR/BPN telah banyak melakukan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2020 transformasi layanan dari analog ke digital. Hal ini harus hingga 2025. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/ bersamaan dengan penyederhanaan dan pengurangan BPN, Himawan Arief Sugoto, mengatakan bahwa tujuan jenis dan tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan tersebut menjadi rujukan utama dalam melaksanakan layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemerintah. Untuk itu, PP Nomor 128 Tahun 2015 ke depan, yaitu menuju pelayanan berkelas dunia. tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku “Kita telah melakukan berbagai inovasi pelayanan di Kementerian ATR/BPN dirasa perlu diperbarui. “Saat dengan melaksanakan perubahan alih media untuk ini sedang dibahas lagi rumusan-rumusan kebijakan berbagai layanan pertanahan. Pelayanan elektronik ini yang akan dilakukan perubahan, baik dari sisi layanan seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat maupun dari sisi tarif,” kata Sekretaris Jenderal. Indonesia melalui seluruh satuan kerja kita,” kata Terakhir, Sekretaris Jenderal mengimbau kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dalam seluruh jajaran pengelola PNBP agar pengelolaan sambutannya secara daring pada kegiatan Evaluasi PNBP harus menjadi perhatian bersama. Hal ini Pengelolaan dan Pemanfaatan PNBP di Mercure Hotel untuk terus meningkatkan penerimaan PNBP serta Ancol, Jakarta, Kamis (02/12/2021). membelanjakannya secara optimal dalam rangka Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengungkapkan memenuhi kebutuhan output layanan kepada bahwa pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian masyarakat. ATR/BPN telah dilaksanakan secara terintegrasi sejak Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara tahun 2016. Oleh karena itu, PNBP dapat dimanfaatkan (BMN), Agust Yulian, dalam materi yang dipaparkan secara maksimal untuk pemerataan pelayanan kepada sebelum dibukanya acara menjelaskan bahwa saat ini masyakarat melalui penyediaan infrastruktur di seluruh untuk pengelolaan PNBP telah memasuki era baru. satuan kerja sehingga layanan bisa diberikan sesuai Oleh karena itu, saat ini sedang disusun Rancangan dengan standar yang sama. Undang-Undang PNBP untuk menyempurnakan Dalam pelayanan pertanahan, Himawan Arief UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. “Beberapa Sugoto juga mengungkapkan bahwa sering menemui penyempurnaan di antaranya meliputi pengelompokan perbedaan luas bidang yang diajukan pemohon. objek, pengaturan tarif, tata kelola, pengawasan, dan Kemudian berpengaruh kepada pembayaran PNBP hak wajib bayar,” ujar Agust Yulian. (LS/RE) melebihi dari yang seharusnya. Namun, ketika ditinjau Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

YUK, KENALI Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR), yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. KKPR Berfungsi Sebagai Acuan Pemanfaatan Ruang dan Acuan Administrasi Pertanahan KKPR 19 Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI Perizinan Berusaha/Perizinan Lainnya

Liputan ........................................................................ Kunjungi Kantah Kab. Tangerang, Menteri ATR/Kepala BPN Soroti Pemberantasan Mafia Tanah dan Penyelesaian Permasalahan PTSL Kab. Tangerang - Menteri Agraria dan Tata “Kalau orang luar yang melakukan praktik mafia Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanah itu lebih mudah diberantas. Tapi kalau ada oknum (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mengunjungi Kantor di dalam ini ikut terlibat, itu yang jadi masalah. Untuk Pertanahan Kabupaten Tangerang, Selasa itu, Pak Kanwil, Pak Kakan, tolong betul-betul diawasi (02/11/2021). Turut mendampingi, Inspektur Jenderal, kualitas pekerjaan yang baik,” tegas Menteri ATR/ Sunraizal; Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sri Puspita Kepala BPN. Dewi; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; Ketua Tim Kendali PTSL, Hary Nugroho; 20 serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya. Hal lain yang menjadi focus pada kunjungannya kali ini adalah pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Menteri ATR/Kepala BPN bersama rombongan Sistematis Lengkap (PTSL). “Kita harus cari solusi melakukan audiensi dengan jajaran Kantor Pertanahan terbaik untuk sertipikat yang belum bisa diserahkan Kabupaten Tangerang. Dalam pengantarnya, Menteri karena masyarakat belum menyerahkan bukti hak ATR/Kepala BPN mengungkapkan, Kabupaten kepemilikan, keberatan bayar pajak BPHTB, dan Tangerang merupakan daerah yang cukup critical sebagainya,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN. karena pembangunan dan perkembangan di daerah tersebut yang sangat pesat. “Dengan begitu, harga Terkait dengan sertipikat yang belum diserahkan tanah di sini naik luar biasa, kemudian banyak sekali kepada masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN kegiatan ekonomi di sini,” ucap Sofyan A. Djalil. mengimbau agar jajaran di Kantor Pertanahan dapat menjaga sertipikat dengan baik dan tidak Menurutnya, di daerah yang berkembang pesat, menyalahgunakan sertipikat tersebut. seperti Kabupaten Tangerang, menjadi peluang untuk ruang gerak mafia tanah. Oleh karena itu, Menteri Pada kesempatan ini juga, Menteri ATR/Kepala ATR/Kepala BPN mengimbau kepada jajaran Kantor BPN meninjau dan berinteraksi dengan petugas loket Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk mendukung layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten komitmen pemerintah dalam memberantas mafia Tangerang. Menurutnya, ruangan-ruangan di Kantor tanah. Pertanahan Kabupaten Tangerang telah ditata untuk memberi kenyamanan masyarakat sebagai penerima layanan. (LS/RH) Kolaborasi Lintas Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Sektor sebagai Kunci Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Percepatan Pelepasan (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri pertemuan bersama Wakil Menteri Kawasan Hutan di Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), Alue Kotawaringin Timur Dohong dan Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor. Pertemuan yang membahas permasalahan pertanahan dan kehutanan di Kotawaringin Timur ini berlangsung Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Liputan ........................................................................ secara daring dan luring di Kantor Kementerian LHK, Lebih lanjut Wamen ATR/Waka BPN menegaskan, 21 Jakarta (29/11/2021). persoalan pelepasan kawasan hutan ini juga menjadi prioritas Presiden Joko Widodo yang telah disampaikan Dalam kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN melalui rapat terbatas. “Ini sebetulnya concern kita menanggapi laporan Bupati Kotawaringin Timur terkait semua. Kami siap saja begitu keluar dari kawasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Rencana Detail hutan, kami keluarkan sertipikatnya. Namun, memang Tata Ruang (RDTR), dan Kampung Reforma Agraria yang harus ada pelepasan (kawasan hutan, red) dari KLHK dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kotawaringin sendiri. Nah, ini yang menjadi tantangan, khususnya di Timur. Surya Tjandra menyoroti terkait tantangan Kalteng karena ada periodisasi yang kompleks seperti penetapan kawasan hutan dan nonkawasan hutan ini,” tuturnya. yang dalam hal ini tidak hanya terjadi di Kotawaringin Timur, tetapi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sementara itu, menindaklanjuti laporan terkait secara umum. “Terkait kawasan dan nonkawasan di infrastruktur yang masuk dalam kawasan hutan, Kotawaringin Timur, khususnya di Kalteng secara Wamen KLHK meminta kepada Pemerintah Daerah umum, memang ada tantangan tersendiri,” ujarnya. Kotawaringin Timur agar menyiapkan informasi yang lengkap sebagai acuan pelepasan kawasan hutan. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menjelaskan “Infrastruktur dalam kawasan hutan tadi, disebutkan bahwa dibutuhkan kerja sama dengan instansi, baik ada jalan, irigasi, sekolah, rumah ibadah, dan lain- pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku lain. Saya kira ini ada kaitannya dengan TORA. Tolong kepentingan terkait. Selain itu, saat ini juga tengah informasinya dilengkapi, irigasi mana yang sudah dilakukan pelaksanaan aksi Kebijakan Satu Peta melalui terbangun, wilayah mana, itu bisa kita lewat pelepasan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), di kawasan hutan,” papar Alue Dohong. mana dalam kegiatan ini Provinsi Kalteng menjadi salah satu pilot project. Turut hadir secara daring, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II pada “Makanya, bersama dengan Stranas PK dan KLHK Direktorat Jenderal Tata Ruang, Eko Budi Kurniawan. sudah beberapa kali pertemuan, Kalteng menjadi salah Ia memastikan bahwa pihaknya akan mendukung satu  pilot project. Kami mendukung upaya tersebut penyusunan RDTR dalam rangka pelaksanaan  Online untuk dapat membereskan. Kalau dari sisi kronologis, Single Submission  (OSS) di Kotawaringin Timur. “Kalau ada perubahan kawasan hutan yang bisa dibilang Pak Bupati menganggarkan, kami nanti akan masukkan berubah-ubah kebijakannya, kadang hutan, kadang ke dalam bimbingan teknis, di mana ada beberapa tidak, beda lagi. Ada tahun 1993, 2007, 2012, 2014, 2017, bantuan akan kami lakukan. Kami akan membantu relatif terjadi perubahan-perubahan. Ini menjadi dasar untuk checking terkait masalah peta, koordinasi dengan KPK membuat Stranas PK karena memang penting pusat, kemudian sampai kepada proses penetapan dan dipikirkan, bagaimana keseimbangan itu,” jelas Surya persetujuan substansi, dan sebagainya,” terangnya. Tjandra. Terkait penyusunan RDTR ini, Bupati Kotawaringin Timur berharap mendapatkan bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN untuk Kecamatan Baamang, Kota Sampit. Sebelumnya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang juga terletak di Kota Sampit telah berhasil menyelesaikan RDTR melalui bantuan teknis tersebut. “Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sudah selesai RDTR-nya. Kita berharap Kecamatan Baamang ini, kami mohon Pak Wamen bisa dibantu juga teknis untuk RDTR di Kecamatan Baamang,” pungkas Halikinnor. (YS/JR) Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

22 Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Liputan ........................................................................ Menteri ATR/Kepala BPN: Jangan Mudah Percayakan Pengurusan Sertipikat Tanah kepada Orang Lain Jakarta – Praktik kejahatan pertanahan semakin diblokir. Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan 23 beragam dan meresahkan masyarakat. Kasus pidana sudah jadi, kita kembalikan saja,” kata Sofyan A. balik nama sertipikat tanah yang menimpa Djalil. selebriti Nirina Zubir yang baru-baru ini terjadi, Adapun Kementerian ATR/BPN secara terus- juga merupakan kejahatan pertanahan yang melibatkan menerus melakukan perbaikan sistem administrasi mafia tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ di kantor-kantor pertanahan. Salah satunya dengan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku instansi menggencarkan program Pendaftaran Tanah pemerintah yang menangani administrasi pertanahan Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah. Dengan dan tata ruang, bertindak sangat serius memerangi teknologi yang terus diperbarui, data bidang tanah mafia tanah. dilakukan digitalisasi sehingga sangat lengkap dan Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala meminimalisasi terjadinya pemalsuan. BPN, Sofyan A. Djalil, dalam talkshow Hotman Paris “Maka yang paling penting kita perbaiki ialah Show di iNewsTV, Kamis (25/11/2021). Kementerian sistem. Pertama, kita ingin daftarkan seluruh tanah. ATR/BPN melakukan antisipasi agar ke depannya Program PTSL sekarang itu penting sekali. Target kita tidak ada masyarakat yang mengalami kasus seperti tahun 2025, seluruh tanah terdaftar dengan teknologi Nirina Zubir. “Presiden perintahkan kepada pemerintah yang ada sekarang. Kita punya namanya koordinat dan untuk memerangi mafia tanah maka kami keras sekali,” lain-lain sehingga kalau seluruh tanah sudah terdaftar ujarnya. maka praktik yang seperti itu (mafia tanah, red) akan Menteri ATR/Kepala BPN berharap, masyarakat berkurang. Kedua, kita mendigitalkan sertipikat,” tutur dapat mengambil pelajaran dari kasus Nirina Zubir ini. Menteri ATR/Kepala BPN. Ia mengimbau agar para pemilik tanah tidak mudah Selain itu, Sofyan A. Djalil menegaskan bahwa percaya terhadap orang lain atau pihak ketiga dalam Kementerian ATR/BPN sangat tegas dalam menindak pengurusan sertipikat tanah. “Pada saat yang sama, kejahatan pertanahan yang melibatkan mitranya, walaupun Nirina korban, tapi Nirina juga sekarang termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). “Maka menjadi public educator. Ia mengedukasi masyarakat, kalau sertipikat sudah ada harus hati-hati. Kemudian kalau punya sertipikat jangan mudah percayakan kalau misalnya mau mengalihkan, gunakan pihak kepada orang,” tegasnya. ketiga yang dipercaya dan punya reputasi baik. PPAT Ia pun menyampaikan kepada Nirina Zubir yang itu tadi, sebenarnya memiliki peran untuk membantu turut hadir bahwa 4 dari 6 sertipikat tanah yang dibalik masyarakat, membantu BPN, tapi banyak PPAT itu nama oleh pelaku, sudah diblokir sehingga tidak akan yang pagar makan tanaman. Kita mau pecat dan kita bisa lagi diperjualbelikan ataupun berpindah tangan. sudah lakukan. Mereka itu telah menyalahgunakan “Dari 6 sertipikat tadi, yang beralih 2 dan 4 lagi itu sudah kepercayaan yang diberikan oleh negara,” pungkasnya. (YS/RE) Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Liputan ........................................................................ Teliti! Kenali Prosedur Jual Beli Tanah dengan Tepat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pihak atau lebih yang memiliki sertipikat yang sah, Dirjen Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai PSKP menegaskan bahwa pada prinsipnya, satu bidang institusi pemerintah yang bergerak dalam tanah hanya ada satu sertipikat, jika ada sertipikat lain urusan pertanahan dan tata ruang terus maka sudah dipastikan itu tidak sah. “Bisa sertipikatnya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan penanganan yang tidak benar maupun alas haknya yang tidak konflik dan sengketa pertanahan. Banyak kasus benar. Oleh karena itu, salah satu sertipikatnya dapat sengketa dan konflik pertanahan timbul di permukaan dibatalkan,” terang Dirjen PSKP. disinyalir karena proses jual beli maupun peralihan aset tanah yang tidak sesuai prosedur sehingga membuka Tak dapat dipungkiri jika beberapa kali persoalan celah adanya penyalahgunaan. Direktur Jenderal jual beli tanah yang sertipikat haknya kurang jelas Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen status tanahnya kerap terjadi. R.B. Agus Widjayanto PSKP), R.B Agus Widjayanto menjelaskan secara rinci menjelaskan alur proses jual beli tanah bersertipikat, terkait persoalan pertanahan pada wawancara bersama dalam hal ini jual beli ini harus di hadapan Pejabat RCTI pada Program Delik, Minggu (03/10/2021). Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah itu, PPAT akan melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Dirjen PSKP, R.B. Agus Widjayanto menjelaskan setempat. “PPAT itu cek di Kantor Pertanahan, ini ada sita tidak, ada sengketa tidak. Kalau tidak ada baru bahwa sengketa dan konflik adalah perbedaan persepsi dipastikan aman dan akan dilakukan pembuatan akta jual beli. Ketika ada akta jual beli baru dapat sah balik 24 kepentingan antara dua pihak atau lebih, baik antar nama,” jelasnya. individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan Lebih lanjut, R.B. Agus Widjayanto mengungkapkan kelompok, individu dengan korporasi, dan lain-lain, bahwa celah-celah penipuan dapat terjadi ketika jual beli tanah terjadi tanpa prosedur yang tepat. “Sewaktu mengenai status penguasaan dan pemilikan tanah pembuatan akta jual beli bisa saja tidak dicek terlebih dulu, mungkin juga akta jual beli dibuat tidak di hadapan atau keputusan pejabat tata usaha negara di bidang notaris PPAT. Kedua, memang bisa saja ada iktikad tidak baik dari salah satu pihak misal dari penjual, pertanahan. Hal ini kemudian muncul ke permukaan bersekongkol untuk berpura-pura menjadi PPAT, bilang akan dicek ternyata malah ditukar sertipikatnya, seperti sebagai suatu sengketa dan konflik perkara. kasus yang sudah-sudah,” tuturnya. Terkait data sengketa konflik, Dirjen PSKP Dalam mendapatkan informasi seputar pertanahan menjelaskan bahwa berdasarkan pada data sengketa yang valid dan kredibel, Dirjen PSKP juga mengimbau konflik periode 2018-2020 terdapat 8.625 kasus. Ia kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi juga menjelaskan bahwa saat ini telah diselesaikan pertanahan ke Kantor Pertanahan setempat. “Seperti 63,5% atau sejumlah 5.470 kasus sengketa dan konflik di Kementerian ATR/BPN ini, terdapat tim Humas sehingga tersisa 3.145 kasus sengketa dan konflik yang yang selalu memberikan informasi dan ketentuan masih berjalan terkait proses penyelesaiannya. mengenai pertanahan. Bagaimana supaya masyarakat membeli tanah dengan aman. Demikian juga di Kantor Dalam hal perkara sengketa dan konflik pertanahan Pertanahan, bisa datang di sana dan bertanya mengenai yang masih marak, R.B Agus Widjayanto menegaskan informasi tanah yang diperoleh,” tutupnya. (AR/AF) kepada masyarakat agar teliti sebelum membeli dan mengerti status tanah serta identitas tanah secara lengkap. Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), macam-macam hak-hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. “Itu yang tertuang di pasal 16 UUPA, selain macam hak atas tanah tersebut tidak ada,” terang Dirjen PSKP. Ketika ditanya tentang bagaimana jika terdapat 2 Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Liputan ........................................................................ Penutupan telah mengalami penurunan kualitas sebagai 25 HANTARU kawasan resapan air. Menurutnya, penyebabnya 2021 Perkuat ialah perubahan tutupan lahan serta maraknya Kolaborasi pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan Pemerintah Puncak, Kabupaten Bogor. “Mudah-mudahan hari ini kita bisa memulai kawasan Puncak untuk bisa dan kita selesaikan pada HANTARU 2021 ini. Semoga Masyarakat tahun 2024 kita sudah bisa lihat hijau royo-royo Selamatkan itu,” tegasnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Kawasan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Puncak Hendroyono, yang turut hadir menyampaikan bahwa kawasan Puncak merupakan kawasan Bogor – Dalam upaya penyelamatan strategis, yang merupakan bagian dari Daerah kawasan Puncak yang berada di Aliran Sungai (DAS) hulu Ciliwung dan daerah Kabupaten Bogor, Wakil Menteri Agraria tangkapan air Sungai Cisampai, dengan luas dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan kurang lebih 369 hektare. Ia berpesan, rencana Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), menyelamatkan kawasan Puncak dapat dimulai Surya Tjandra, mengatakan bahwa hal ini harus dengan pengelolaan DAS yang juga sebagai upaya dilakukan dengan kolaborasi antar-pemangku rehabilitasi, harus mengedepankan beberapa kepentingan dan pemerintah daerah. Pemantauan aspek. Hak Atas Tanah (HAT) juga harus dilakukan, dalam “Pertama, perlindungan DAS, penanggulangan hal ini dengan penerapan prinsip 3R, yakni rights, bencana, pemanfaatan dan penguatan responsibility,  dan restrictions. Melalui prinsip kelembagaan. Kedua, aspek penguatan tersebut, tanah tidak bisa serta merta tanpa kelembagaan. Ketiga, optimalisasi RTRW (Rencana pemanfaatan oleh pemegang Hak Guna Usaha Tata Ruang Wilayah) yang berorientasi terhadap (HGU). pembangunan yang berkelanjutan, terutama “Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pun di kawasan lindung dan konservasi. Keempat, ada fungsi sosial dari tanah, jadi tidak bisa serta perlu disosialisasikan perubahan paradigma merta dipakai semaunya. Cuma konkretnya apa, dari mengalirkan air menjadi meresapkan air. bagaimana caranya. Ini jadi krusial. Ini pekerjaan Kelima, implementasi rehabilitasi restorasi yang besar, kita harus lebih agresif. Tahun ini fokus memerlukan aksi bersama para pihak sinergi, menanam pohon dan sumur resapan terutama institusi lembaga, penegak hukum, komunikasi di Jabodetabek-Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, dan penyatuan kepentingan bersama,” tutur Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur),” ujar Surya Bambang Hendroyono. Tjandra dalam penutupan Hari Agraria dan Tata Senada dengan Sekjen KLHK, Direktur Ruang Nasional (HANTARU) 2021 di Melrimba Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Garden Puncak, Bogor, Senin (08/11/2021). Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jarot Direktur Jenderal Pengendalian dan Widyoko, turut berpesan agar pengelolaan DAS Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang, harus menjadi prioritas utama dalam pengendalian mengungkapkan bahwa kawasan Puncak runoff. “Caranya bermacam-macam, ada yang membuat biopori, sumur resapan, menanam pohon, membuat situ atau rehabilitasi, dan lain- lain. Intinya adalah hujan yang turun dari langit di kawasan Puncak dikembalikan ke bumi. Jangan dialirkan ke selokan karena selokan ujung- ujungnya mengalir ke sungai,” paparnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melalui tayangan video menyampaikan pesan untuk menjaga lingkungan di kawasan pegunungan. Ia menegaskan bahwa kawasan pegunungan merupakan ekosistem yang harus dijaga kelestariannya. Ia berharap dari ekosistem yang baik itu, menjadi hulu sungai yang ramah Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Liputan ........................................................................ sehingga masyarakat yang berada di kawasan pesisir bisa menikmati aliran air dari kawasan pegunungan. “Karena itu kami sangat mendukung sekali program pelestarian di kawasan pegunungan. Pemprov DKI Jakarta akan terus pro aktif 26 membantu, mendukung kegiatan penanganan air di kawasan hulu melalui BKSP Jabodetabek- Punjur, seperti pembangunan drainase vertikal, biopori, termasuk juga penanganan sampah di kawasan hulu sungai Ciliwung mulai dari tahun 2018-2019 yang lalu. Kami pun sangat apresiasi atas inovasi, terobosan, gerak cepat dari Pak Menteri ATR/Kepala BPN, yang telah membuat kita semua bekerja sebagai satu kesatuan,” terang Anies Baswedan. Bupati Bogor, Ade Yasin, pada kesempatan lebih masif. Perayaan Puncak HANTARU tahun yang sama menjelaskan bahwa kawasan Puncak ini mengangkat tema “Pesan Puncak untuk mempunyai fungsi ekologis. Bukan hanya untuk Penyelamatan Kawasan Puncak” diselenggarakan Kabupaten Bogor, tetapi untuk Kota Bogor, Kota dengan kegiatan olah raga bersama (tea Depok, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan walk)  dan penanaman sekitar 5.000 pohon, serta Banten, bahkan dunia karena Puncak merupakan pembangunan 100 sumur resapan secara serentak kawasan cagar biosfer UNESCO sejak tahun 1977. dengan melibatkan komunitas masyarakat. Turut “Untuk itu, mari berkolaborasi antarsemua pihak, hadir menyampaikan Pesan Puncak, antara lain mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ Perwakilan Badan Usaha (PT Pertamina), Bank kota, akademisi, masyarakat, para pengusaha Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Perwakilan termasuk pemilik perkebunan teh Ciliwung dan Swasta (PHRI), Komunitas Hijau Royo-Royo (HIRO), perkebunan teh Gunung Mas agar kawasan Puncak hingga Kelompok Tani Hutan (KTH). (Tim PHAL) tetap lestari dan tetap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, terutama sektor pariwisata,” terangnya. Sehubungan dengan peringatan HANTARU 2021, Kementerian ATR/BPN akan menjadikan upaya Penyelamatan Kawasan Puncak ini dengan Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Liputan ........................................................................ Selamatkan Hal senada diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) 27 Kawasan Puncak, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Kementerian ATR/ Situmorang, yang juga turut hadir dalam puncak BPN Tanam Bibit peringatan HANTARU 2021. Ia berkata bahwa kolaborasi Pohon dan Bangun penanganan dalam program Jabodetabek-Punjur tak Sumur Resapan pada hanya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah Perayaan Puncak daerah, tetapi juga melibatkan komunitas. HANTARU 2021 Lebih lanjut, Budi Situmorang menjelaskan bahwa pihak komunitas yang turun langsung dalam menanam, Bogor – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ yaitu terdiri dari komunitas yang berada dalam kawasan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hutan, yang masuk ke dalam kawasan hutan sosial. “Kita menggelar Puncak Peringatan Hari Agraria sudah sepakat hingga tahun 2024, Kementerian ATR/ dan Tata Ruang (HANTARU) 2021 di kawasan BPN mengambil kepemimpinan untuk menyelamatkan Puncak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada kawasan Puncak (termasuk dalam program Senin (08/11/2021). Melalui tema “Pesan Puncak untuk Jabodetabek-Punjur, red),” pungkasnya. Penyelamatan Kawasan Puncak”, telah dilakukan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, penanaman sekitar 5.000 pohon di empat titik di mengungkapkan apresiasinya terhadap Kementerian kawasan Cikoneng, Cikoneng Tekukur, Rawa Gede, dan ATR/BPN atas langkah pasti dalam melakukan Cisuren, serta pembangunan 100 sumur resapan di penghijauan di daerah Jabodetabek-Punjur, khususnya Kampung Negasari. kawasan Puncak. Ia juga berharap beberapa kawasan Usai menanam bibit pohon secara simbolis, Wakil hutan terus senantiasa berada dalam lini kewenangan Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, berkata pemerintah sehingga tetap terjaga dan tidak berdampak saat diwawancarai bahwa penanaman pohon dan terhadap lingkungan. pembuatan sumur resapan kali ini, menjadi salah satu Bupati Bogor, Ade Yasin, juga berharap bahwa seiring langkah konkret dari implementasi Peraturan Presiden dengan makin berkembangnya kawasan Puncak (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata sehingga beberapa kawasan yang ada saat ini harus Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, benar-benar dijaga. “Jika ada HGU (Hak Guna Usaha) Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek- yang akan habis maka harus cepat-cepat dilakukan Punjur). Ia juga menegaskan bahwa Perpres tersebut langkah selanjutnya, diambil alih oleh negara atau menghasilkan adanya konsolidasi dari berbagai pihak dilanjutkan. Jadi segera dikembalikan sesuai fungsinya, terkait kebijakan Jabodetabek-Punjur. seperti tidak dieksploitasi di luar fungsi. Itulah “Yang jelas, ini (Perpres Jabodetabek-Punjur, red) butuh mengapa kami butuh kolaborasi pemerintah pusat dan kerja sama lintas sektor sangat krusial. Koordinasi ini pemerintah provinsi,” jelas Ade Yasin. ada pada Menteri ATR/Kepala BPN dan Gubernur. Tahap Sebagai informasi, pohon yang telah ditanam dapat berikutnya kita ajak kolaborasi bareng-bareng pihak dipantau pertumbuhannya, sesuai dengan arahan provinsi untuk jadi kesepakatan bersama,” jelas Wamen Menteri ATR/Kepala BPN. Pantauan dapat dilakukan ATR/Waka BPN. pada tautan Stupet.pengendalian.id/sihero. (Tim PHAL) Masih terkait bahasan kawasan Puncak, Surya Tjandra juga berkata bahwa para pihak terkait diharapkan dapat memulai dalam pengaturan tata ruang, baik tata ruang di darat dan di laut. “Harus menyatu tata ruang darat dan tata ruang laut. Sama halnya tata ruang untuk kawasan hutan dan kawasan non hutan. Kita tidak mau membeda-bedakan lagi pekerjaan yang punya tugas sektoral masing-masing. Namun meski begini, bukan berarti tidak bisa kerja sama, harus bisa kerja sama,” terangnya. Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Komisi Yudisial dalam Kementerian ATR/BPN Terima BMN dan Lelang Awards 2021 Memberantas Mafia Tanah Kategori Peer Colaboration Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Digital Kementerian ATR/BPN Raih BKN Awards Tahun 2021 28 Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan sebagai Kementerian ATR/BPN menjadi pemenang pada kategori Kementerian dengan predikat Informatif pada Anugerah Best Use of Video (Kementerian) yang diselenggarakan oleh Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Government Social Media Summit (GSMS) 2021 Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Kawasan Puncak Bogor, salah satu kawasan di Jabodetabek- Tanah bekas lahan tidur di Desa Tole, Kabupaten Luwu Timur, Punjur yang melanggar tata ruang Sulawesi Selatan yang dijadikan kerja sama dengan .... Potrait Pondok Pesantren As-Salam, Sukabumi. Lokasi Gurun Palawan Namang, Tanah lokasi Eks Tambang di 29 dilaksanakannya kegiatan penyerahan sertipikat tanah hasil Provinsi Bangka program redistribusi Desa Hanaut, Sampit, Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai Landscape Tata Ruang Kota Jakarta Kampung Reforma Agraria Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

BHUMI.atrbpn 30 BHUMI merupakan halaman berbentuk peta daring untuk mengakses data geospasial antara lain: AMyajoalahKRUuANGnBUjMuI ngi Tautan https://bhumEdiis.iaOkttorbberp- Dnes.egmboer.2i0d21

Liputan ........................................................................ Kunjungi kunjungi, untuk penataan permukiman kumuh 31 Surakarta, Wamen melalui program Kotaku kebanyakan masih ATR/Waka BPN dalam tahap perencanaan. Namun, Surakarta Apresiasi Upaya benar-benar konkret dan serius mengerjakannya, Penataan Kota dimulai sejak era Pak Jokowi dan berlanjut sampai Berbasis Kolaborasi sekarang,” tuturnya saat melakukan kunjungan. “Yang lebih istimewa di Solo (Surakarta), Surakarta - Kementerian Agraria dan Tata program ini kolaborasi dengan berbagai pihak, Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ khususnya keterlibatan masyarakat secara aktif. BPN) mendukung penataan permukiman Dukungan berbagai instansi termasuk BPN dalam kumuh di lahan bekas hak pakai (HP) mendorong kepastian hak melalui sertipikasi 16 Semanggi atau HP 00001 Kelurahan Mojo, dan tentunya peranan kampus. Masyarakat bisa Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi merasakan kehadiran pemerintah, khususnya Jawa Tengah. Konsep penataan permukiman pemda yang gesit. Kami di ATR/BPN siap ini menggunakan pola peremajaan melalui membantu,” terang Surya Tjandra. konsolidasi tanah dan pola pemukiman kembali/ Adapun program Kotaku termasuk dalam relokasi, di mana warga dipindahkan sementara agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020- untuk nantinya dipindahkan kembali setelah lahan 2024. Kementerian ATR/BPN melalui Kantor selesai ditata. Pertanahan (Kantah) Kota Surakarta mempercepat penyelesaian permohonan sertipikasi sebanyak Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya 569 bidang tanah. “Selanjutnya sertipikasi diharap Tjandra, mengatakan bahwa program Kota dapat membuka peluang untuk kerja sama dalam Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan penataan di memberikan akses pemberdayaan masyarakat Kota Surakarta yang sudah mulai diinisiasi oleh maupun akses permodalan bagi warga,” tutur Presiden Joko Widodo saat menjabat sebagai Kepala Kantah Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani. wali kota. Ia mengapresiasi Pemerintah Kota Dalam peninjauan ini, Wamen ATR/Waka BPN Surakarta yang sangat memperhatikan warganya didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ketika pembangunan dilakukan. Dengan program Jawa Tengah, Dwi Purnama dan Kepala Kantor Kotaku, Surakarta dapat menjadi contoh kota Pertanahan Kota Surakarta, Tensa Nurdiyani. lainnya di Indonesia. Turut hadir Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa; Koordinator Program Kotaku Kota “Ini (Surakarta) menjadi miniaturnya Indonesia. Surakarta, Cornelius Tri Cahyo; serta Kepala Presiden tidak ingin kalau orang-orang yang tidak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan beruntung ini terpinggir karena pembangunan. Pertanahan Kota Surakarta, Taufan Basuki Idenya bahkan barangkali mimpi sekaligus Supardi. (YS/RM/RA) eksekusi perdana adanya di sini,” ujar Surya Tjandra di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jumat (12/11/2021). Sehari sebelumnya pada Kamis (11/11/2021), Wamen ATR/Waka BPN meninjau langsung lokasi pembangunan 569 rumah tapak di kawasan Semanggi yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, Surakarta menjadi istimewa karena telah mewujudkan program Kotaku. “Beberapa daerah yang saya Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Liputan ........................................................................ Wamen ATR/Waka BPN Lakukan Kunjungan ke Panti Asuhan Benih Harapan dalam 32 Bulan Peduli Kasih Bali - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Kristiani Kementerian ATR/BPN yang juga Kepala (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Gabriel berkesempatan mengunjungi Panti Asuhan Triwibawa, menyampaikan pesan kasih mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna “walaupun Benih Harapan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berbeda-beda, tetapi tetap dalam satu tujuan”. pada Kamis (25/11/2021). Kunjungan kali ini dalam rangka Bulan Peduli Kasih Persekutuan Kristiani “Jadi, prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika perlu Kementerian ATR/BPN. kita hayati dan kita rasakan. Kita sama-sama menyembah Tuhan dan bersama mewujudkan Pada kesempatan ini, Surya Tjandra Indonesia maju dan modern. Kita pun bersama- menyampaikan motivasi agar kita tidak perlu sama menjadi bagian maju dan modern itu,” takut selama mempunyai harapan yang kuat ungkap Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, karena Tuhan akan selalu sayang kepada kita. Gabriel Triwibawa. “Harapan adalah satu-satunya yang lebih kuat dari ketakutan. Kalau sedang takut, teruslah berharap Pada kesempatan yang sama, Budi Widodo, karena Tuhan sayang kamu selalu dan selamanya,” Ketua Panitia Natal Kementerian ATR/BPN 2021 ujarnya. berkata bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan pembuka Bulan Peduli Kasih dalam rangka Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN berpesan menyambut Natal 2021. “Kegiatan yang lain dalam bahwa ada tiga hal penting, yaitu iman, harapan, Bulan Peduli Kasih ini ada kegiatan donor darah dan kasih. “Kasih tanpa harapan tidak akan pernah dan kunjungan-kunjungan ke keluarga kita. Jadi, jadi kasih. Harapan tanpa iman seperti tanpa arah. mengunjungi pegawai di ATR/BPN yang mungkin Namun, selalu perlu diingat bahwa Tuhan sayang sakit dalam dua tahun ini karena Covid-19 atau kamu, kita semua sayang kamu, itu menjadi sakit yang lain,” pungkasnya. modal penting apapun yang nanti dikerjakan ke depannya,” katanya. Pada kunjungan ke Panti Asuhan Benih Kasih juga diberikan bantuan kepada 47 anak panti Sementara itu, Ketua Pembina Persekutuan asuhan berupa alat tulis sekolah, perlengkapan mandi, dan lain-lainnya. (JR/NA) Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Liputan ........................................................................ Bersama Antisipasi Banjir dan Keberlangsungan Lingkungan, Ikawati Kementerian ATR/BPN Menggelar Pembuatan Biopori Jakarta – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati pelestarian lingkungan hidup. 33 (Ikawati) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Ketua Panitia Program Penanaman Biopori, BPN) menggelar kegiatan Pembuatan Biopori Lina Situmorang, menjelaskan bahwa banjir bertempat di halaman Kantor Kementerian masih menjadi masalah yang terjadi di berbagai ATR/BPN pada Kamis (04/11/2021). Kegiatan perkotaan besar. “Hal ini dikarenakan curah hujan pembuatan Biopori kali ini sebagai salah satu yang cukup tinggi, diperparah oleh minimnya kegiatan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tingkat kepadatan (HANTARU) 2021. bangunan yang tinggi membuat air resapan sedikit masuk ke tanah,” jelasnya. Ketua Umum Ikawati, Diah Himawan, berkata bahwa kegiatan pembuatan biopori kali ini menjadi Lina Situmorang berkata bahwa salah satu bagian dari kegiatan HANTARU 2021, khususnya strategi yang dilakukan untuk mengatasi hal untuk mendukung program pemerintah dalam tersebut ialah dibuatnya penggunaan teknologi program Jabodetabek-Punjur terkait hal biopori. Ia menjelaskan bahwa teknologi biopori pembuatan sumur resapan. “Pembuatan sumur adalah sebuah teknologi sederhana dengan resapan dan biopori yang telah dilakukan di membuat lubang silindris secara vertikal ke Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN ini sebagai dalam tanah yang berfungsi sebagai lubang bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam resapan. Peningkatan daya resap air dalam tanah pengendalian banjir dan air tanah,” terang Diah dilakukan dengan membuat lubang di tanah dan Himawan. menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Diah Himawan berkata bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan segala sesuatu dalam Lebih lanjut, sampah organik yang rangka mengantisipasi perubahan iklim, salah ditimbunkan dalam lubang ini, kemudian dapat satunya melalui program tata ruang Jabodetabek- menghidupi fauna tanah, yang seterusnya mampu Punjur. Ia berharap kegiatan yang dilakukan menciptakan pori-pori di dalam tanah. “Tak hanya oleh Ikawati yang bekerja sama dengan panitia sebagai lubang resapan, manfaat lain biopori HANTARU 2021 ini dapat mendukung program adalah untuk menambah cadangan air dan sarana yang ada, serta berkontribusi positif terhadap untuk mengurangi volume sampah organik,” tutur Lina Situmorang. Lina Situmorang berharap dengan adanya Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Liputan ........................................................................ penanaman dan pembuatan biopori ini, dapat sebagai sarana edukasi dan gerakan sosial masyarakat untuk sadar lingkungan, terutama dalam hal mitigasi bencana banjir dan keberlangsungan lingkungan. Ia juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk turut serta memasyarakatkan pemanfaatan biopori mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan kerja, dan sebagainya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati. Seluruh anggota Ikawati bersama-sama menanam pipa PVC ke dalam tanah di 35 titik di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN. Saat ini, terdapat 130 titik biopori dan 4 sumur resapan di Kantor Kementerian ATR/BPN yang menghadap ke Jalan Sisingamangaraja. Sementara di Kantor Kementerian ATR/BPN yang menghadap ke Jalan Raden Patah, rencananya akan dibuat 40 titik biopori dan 2 sumur resapan. Kemudian di kantor Kementerian ATR/BPN yang bertempat di Jalan H. Agus Salim, terdapat 85 titik biopori dan 2 sumur resapan. Terakhir untuk di Kantor Pelayanan Ditjen SPPR yang bertempat di Kuningan, Jakarta, 34 sebanyak 25 titik biopori dan 2 sumur resapan. (AR/RK) Wujudkan Keterbukaan Informasi, Kementerian ATR/BPN Perkuat Sistem Layanan Informasi Publik Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanpa adanya penyampaian secara baik kepada (ATR/BPN) melalui Pejabat Pengelola publik maka persepsi publik akan menjadi salah. Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada “Hal ini membuat peran para agen yang bertugas Biro Hubungan Masyarakat menggelar kegiatan sebagai kehumasan atau penyampaian informasi Penguatan Sistem Layanan Informasi Publik publik menjadi sangat penting,” terang Sekjen. di Kementerian ATR/BPN yang berlangsung Himawan Arief Sugoto juga menegaskan secara daring dan luring, bertempat di Hotel terkait pentingnya penyampaian informasi publik. Grand Kemang, Jakarta pada Kamis (18/11/2021). Menurutnya, kemampuan penyampaian informasi Kegiatan ini bertujuan sebagai penguatan sistem publik dalam situasi apapun ialah peran dari informasi publik di Kementerian ATR/BPN. seluruh pimpinan. Terlebih, saat ini masyarakat Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto menjadi cukup kritis terhadap keterbukaan yang hadir membuka acara berkata bahwa saat ini informasi sehingga penting adanya keterampilan sudah memasuki era media sosial dan komunikasi dalam manajerial dan penyampaian informasi sehingga menjadikan pertukaran informasi dengan baik. menjadi sangat penting. Ia tak menampik, meski Dalam kesempatan ini, Himawan Arief sebanyak apapun kegiatan telah dilakukan, tetapi Sugoto mengapresiasi kinerja dari Biro Hubungan Masyarakat yang telah melakukan berbagai strategi Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Liputan ........................................................................ 35 komunikasi dalam menyampaikan program- Tahun 2021 dengan predikat Badan Publik yang program dan layanan di Kementerian ATR/BPN. Informatif. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan “Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh baru bagi Kementerian ATR/BPN, terutama Humas secara terus menerus, publikasi-publikasi dalam hal mempertahankan kualitas dan kinerja. yang disampaikan. Kita juga banyak capaian “Untuk itulah, melalui kegiatan ini dapat lebih dan layanan-layanan online yang memudahkan meningkatkan kinerja PPID di bidang penyampaian masyarakat. Terus ditingkatkan ya, Bu Karo dan informasi publik,” imbau Yulia Jaya Nirmawati. seluruh jajarannya,” ujar Sekjen. Kabiro Humas juga menyebutkan, terkait Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati, layanan informasi publik online melalui situs menjelaskan bahwa kegiatan Penguatan Sistem ppid.atrbpn.go.id yang diluncurkan pada bulan Layanan Informasi Publik ini dilakukan dengan September 2021 lalu. Ia mengungkapkan bahwa tujuan untuk meningkatkan konsolidasi Humas jumlah kenaikan permintaan informasi pertanahan PPID dengan satuan Pokja (kelompok kerja-red), di Kementerian ATR/BPN terus menanjak terkait dalam rangka penyelenggaraan informasi hingga 100 persen seiring dengan implementasi publik. “Kami harapkan dalam kegiatan ini dapat layanan informasi publik online. “Besar harapan mendukung keterbukaan informasi publik,” kami, nantinya para pelaksana PPID dapat lebih tuturnya. memberikan kontribusi nyata serta berperan aktif Yulia Jaya Nirmawati juga menyebutkan bahwa dalam memberikan informasi secara terbuka, baru-baru ini, Kementerian ATR/BPN berhasil terpercaya, dan akuntabel,” pungkasnya. (AR/YS) meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

URUS L AYANAN PERTANAHAN BISA DI MANA SAJA DAN KAPAN SAJA Klik Verifikasi Akun Sekarang, lalu mengunggah KTP atau Paspor, mengisi form data diri serta verifikasi wajah anda dalam aplikasi Sentuh Tanahku 36 1. Memilih Layanan 1. Datang ke Kantor Pertanahan Pertanahan sesuai dengan jadwal antrean 2. Mengunggah dokumen 2. Membawa dokumen asli persyaratan 3. Melakukan pendaftaran di 3. Memilih jadwal datang loket Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan/ tidak perlu antre 1. Berkas yang anda daftarkan dapat TAHAP dipantau melalui menu \"Berkas Saya\" 8 dalam aplikasi Sentuh Tanahku 2. Gunakan fitur \"Tanya Berkas\" dalam menu tersebut untuk melakukan chat dengan Kantor Pertanahan Hanya dengan membuka gadget, Edisi Oktober - Desember 2021 Kini semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan dalam mengurus dan berkomunikasi terkait layanan pertanahan melalui Majalawh ReUbAsNiGtBeUaMIt au aplikasi mobile

Artikel ........................................................................ Salah satu indikator yang dapat mewujudkan Bagaimana 37 kesejahteraannegaraadalahpembangunan Membangun yang merata di segala bidang termasuk Pengadaan pembangunan infrastruktur. Di balik proses Tanah yang suksesnya pembangunan infrastruktur untuk Berkualitas? kepentingan umum di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dibangun. Selain itu, menentukan juga di mana Nasional (ATR/BPN) turut berkontribusi dalam hal letak tanahnya, di mana titik koordinatnya dan pengadaan tanah dan pembebasan tanah. semuanya harus clear,” ujar Nurhadi. Jika berbicara mengenai pengadaan tanah Nurhadi menjelaskan lebih detail dari proses berarti berbicara mengenai Undang-undang No. Perencanaan. “Dari tahap tersebut kemudian 12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi nanti sampai proses menentukan anggaran yang Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam cukup untuk proses ganti rugi dan juga harus hal ini, terdapat 4 tahapan pengadaan tanah menyiapkan biaya perkara di pengadilan. Karena yakni: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan dalam pengadaan tanah sering kali ada perkara- Penyerahan Hasil. Kementerian ATR/BPN terus perkara yang dihadapi oleh pelaksana sehingga memberikan hasil yang terbaik demi membangun harus disiapkan biaya untuk pekara pengadaan pengadaan tanah yang berkualitas. tanah,” tambahnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pada tahap persiapan, di mana Kantor Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Wilayah BPN Provinsi mengajukan permohonan Kementerian ATR/BPN, Nurhadi Putra dalam kepada gubernur untuk melakukan konsultasi wawancara yang dilakukan secara luring pada publik juga menetapkan yang namanya penetapan Kamis (21/10/2021). “Yang disebut berkualitas itu lokasi (penlok). Konsultasi publik ini dilakukan ya dilihat dari tahapan pengadaan tanah. Dimulai kepada masyarakat untuk setuju atau tidak dari perencanaannya harus berkualitas, persiapan dengan rencana pembangunan. Jika masyarakat sampai pelaksanaannya pun harus berkualitas. keberatan maka nanti akan dibuat mekanismenya Penyerahan hasil mungkin tidak terlalu masalah untuk mengkaji apakah usulan dari masyarakat ini karena hanya menyerahkan hasil saja,” ujarnya. bisa diterima atau tidak. “Intinya kita harus banyak Dalam pelaksanaannya, yang melaksanakan berdiskusi dengan masyarakat mengenai ganti pengadaan tanah ini adalah instansi yang rugi pembebasan tanah ini,” tuturnya. memerlukan tanah, dalam hal ini Kementerian Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan ATR/BPN atau Kantor Wilayah BPN Provinsi Tanah menambahkan bahwa jika seluruh maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. dokumen sudah clear, konsultasi publiknya juga “Instansi ini harus mengetahui seperti apa sudah bagus, penloknya sudah benar lalu kita kondisi tanahnya yang kemudian nantinya akan lakukan tahap pelaksanaan. “Ketika semuanya dilakukan penyusunan sebuah dokumen yang sudah dipersiapkan dan di cek kembali nanti akan bisa menggambarkan tentang objek yang akan mempermudah tim satuan tugas untuk turun ke lapangan. Ketika dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sudah baik maka tinggal menyerahkan hasil saja. Nah, inilah yang disebut dengan pengadaan tanah yang berkualitas” tutupnya. Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Artikel ........................................................................ tidak diperhitungkan. Hanya 4 nilai tadi yang akan menjadi acuan kami,” ungkap Deni Santo saat diwawancarai Tim Biro Humas Kementerian ATR/ BPN. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sistem MERIT sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur sistem merit dan manajemen talenta. Sebagai bukti keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam manajemen talenta dan mengatur sistem MERIT, KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) menilai sudah sangat baik dalam mengimplementasikannya. “BKN memberikan award kepada kita rangking 3 penilaian kompetensi dan penilaian kinerja karena sudah mengimplementasikannya secara Pengelolaan Sistem konsekuen dan melakukannya dengan serius,” ujar Deni Santo. Merit dan Manajemen Percepatan sistem merit dan pengisian Talenta Jadi Kunci Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah dilakukan Pengembangan ASN secara terbuka dan transparan yang dipetakan melalui manajemen talenta setiap individu- individu yang ada. Pemetaan talenta telah dilakukan dari tingkatan JPT Madya, Pratama, M38 Administrator, Pengawas sampai pada tingkatan embangun Aparatur Sipil Negara Pelaksana. (ASN) yang unggul dan berdaya guna “Setiap orang punya hak yang sama untuk menjadi fokus pemerintah saat ini. dipetakan, dinilai, dan akan dilakukan diproses Pengembangan manajemen talenta yang sama juga. Ada Penilaian Kompetensi melalui sistem MERIT menjadi sebuah terobosan (Penkom), direkam data kompetensi potensinya, dan kunci dalam menciptakan Sumber Daya lalu dimasukkan ke dalam database manajemen Manusia (SDM) hebat. Untuk itu, Kementerian talenta dan kinerjanya. Intinya perlakuan kepada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan semuanya sama,” kata Kepala Biro Organisasi dan Nasional (ATR/BPN) terus membangun kompetensi Kepegawaian Kementerian ATR/BPN. para ASN agar sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) menjadi institusi pengelolaan di bidang Deni Santo menyampaikan bahwa tujuan dan pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia. harapan dalam mengembangkan manajemen talenta. “Kita mengelola SDM itu dengan efektif Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan efisien terus baik, agar lebih transparan lalu (Kabiro Orpeg) Kementerian ATR/BPN, Deni Santo dengan harapan mendapatkan SDM yang unggul mengungkapkan sistem merit mengacu kepada manajemen talenta yang akan dinilai dari atribut- sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ucapnya. atribut, setidaknya terdapat 4 (empat) nilai: (1) Nilai Indeks Dimensi Kualifikasi; (2) Indeks Dimensi Kabiro Orpeg Kementerian ATR/BPN Kompetensi; (3) Indeks Dimensi Kerja; (4) Indeks menuturkan kepada individu untuk meningkatkan Disiplin Pegawai. diri dalam proses manajemen talenta. Penuhi kompetensi, mengurangi gap-gap yang ada, belajar pengembangan diri melalui pelatihan “Kita akan menilai orang dari 4 (empat) nilai ataupun workshop. “Bekerja dengan baik dan tersebut, sehingga kita melihat secara adil, jadi semaksimal mungkin do the best, sehingga bisa tidak ada yang diprioritaskan dalam mutasi di mencapai kinerja target yang ditetapkan, dicapai pekerjaan, lalu ras tidak diperhitungkan, agama supaya nilai kinerjanya maksimal,” tuturnya. Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Ragam ........................................................................ STOP MEROKOK!! INI MANFAATNYA Berhenti merokok merupakan tantangan tersendiri langsung saat anda berhenti merokok. Efek dari 39 bagi para perokok. Pasalnya, beberapa kandungan berhenti merokok sudah dapat terlihat sejak dalam rokok dapat menimbulkan efek kecanduan, hitungan menit pertama. Kurang lebih 20 menit sehingga dapat memicu munculnya  gejala setelah rokok terakhir, detak jantung Anda akan putus nikotin  saat seseorang berusaha berhenti mulai menurun dan stabil ke tingkat normal. merokok. Manfaat berhenti merokok selanjutnya adalah Namun, bukan berarti Anda tidak dapat berhenti ujung-ujung jari tangan dan kaki Anda akan mulai merokok. Dengan kesabaran dan tekad yang terasa hangat akibat sirkulasi darah periferal yang kuat, Anda bisa terbebas dari belenggu rokok dan memulih secara bertahap. bahaya yang menyertainya. Namun, dalam periode waktu ini Anda akan rentan Meskipun sulit dilakukan, menyetop kebiasaan mengalami sakau nikotin. merokok adalah keputusan paling tepat dan Tanda dan gejala awal dari sakau nikotin, termasuk: efektif untuk mencegah berbagai penyakit. Bagi Anda yang sudah membulatkan tekad untuk • ngidam parah, menyudahi kebiasaan merokok, Anda umumnya • kecemasan, tegang, frustasi, akan merasakan efek tertentu tepat setelah • mengantuk atau insomnia, tidak lagi melakukannya. Seperti apa efek yang • peningkatan nafsu makan, terasa setelah berhenti merokok? Berikut simak • kesemutan di telapak tangan atau kaki, ulasannya. • berkeringat, dan • sakit kepala. Minggu-minggu pertama biasanya merupakan waktu yang paling berat bagi para perokok untuk National Health Service menyebutkan bahwa lepas dari kecanduaanya, namun tahuka anda selama 8 jam pertama setelah Anda berhenti bahwa tubuh melakukan regenerasi secara merokok, kadar karbon monoksida dalam tubuh mulai menurun dan tergantikan dengan oksigen. efek berhenti merokok selanjutnya adalah menurunnya risiko serangan jantung yang selama ini menghantui Anda. Ini terjadi setelah 24 jam pertama setelah Anda berhenti merokok. Nikotin menyebabkan kecanduan kimiawi sehingga memberikan sinyal pada tubuh untuk memenuhi kebutuhan nikotin hingga kadar tertentu. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, candu rokok bisa mengakibatkan menurunnya fungsi indera, terutama indera penciuman dan perasa. Setelah 48 jam, efek setelah berhenti merokok yang terjadi adalah ujung-ujung saraf akan tumbuh kembali sehingga kedua indera tersebut akan bekerja seperti sedia kala. Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Ragam ........................................................................ 2. Buah dan Sayur 40 Meski berhenti merokok tampak sulit, namun Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada dengan menghentikan kebiasaan merokok, Anda tahun 2013 di jurnal Nicotine & Tobacco Research, akan mendapatkan kembali indra perasa dan perokok cenderung makan lebih sedikit makanan penciuman. Menurut sebuah penelitian pada seperti buah dan sayur setiap hari dibanding tahun 2017 di jurnal Tobacco Induced Diseases, mereka yang tidak merokok. Jadi, saat Anda hanya dalam dua minggu setelah berhenti, Anda berhenti, ada baiknya untuk mulai mengonsumsi mungkin mulai memperhatikan bagaimana Anda buah dan sayur. Ketika para peneliti menganalisis dapat menikmati rasa dan aroma baru. Dilansir dari 1.000 perokok, mereka menemukan bahwa mereka everydayhealth.com, berikut beberapa  makanan yang makan paling banyak buah dan sayuran tiga pengganti rokok yang bisa membantu Anda untuk kali lebih mungkin untuk terhindar dari asap rokok berhenti merokok. setidaknya selama 30 hari terakhir dibandingkan dengan mereka yang sedikit mengonsumsinya. Hal ini dijelaskan pada penelitian sebelumnya, 1. Susu bahwa makan seperti buah dan sayur dapat memperburuk rasa rokok. 3. Popcorn Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada Makanan pengganti rokok yang ketiga yakni tahun 2007 di jurnal Nicotine & Tobacco Research, popcorn. Saat mencoba berhenti merokok, Anda para peneliti bertanya kepada 209 perokok mungkin merasa ingin makan camilan sepanjang tentang makanan apa yang membuat rasa rokok waktu, terutama karena tangan dan mulut tidak untuk membuatnya menjadi kurang enak. Pada bisa lagi diisi rokok. Jika nafsu makan Anda daftar, produk susu menempati posisi teratas. meningkat atau merasa seolah-olah Anda tidak Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

bisa berhenti makan, konsumsilah berondong 41 jagung, saran American Heart Association (AHA). Tidak hanya membuat Anda sibuk ngemil, popcorn juga membantu Anda merasa kenyang sehingga mengurangi keinginan untuk merokok. Lima cangkir popcorn berondong hanya mengandung 150 kalori. Berhenti merokok memang bukan hal yang mudah dilakukan. Tidak sedikit pula orang yang gagal melakukannya. Namun, komitmen Anda sebagai upaya untuk berhenti merokok akan sangat membantu dalam menyingkirkan kebiasaan tersebut. Saat merasa kesulitan berhenti merokok, coba ingat kembali alasan mengapa Anda ingin berhenti merokok, misalnya agar tubuh terbebas dari berbagai macam penyakit atau keluarga Anda terhindar dari bahaya menjadi perokok pasif. Namun, jika Anda masih merasa kesulitan berhenti merokok meski telah melakukan berbagai cara berhenti merokok di atas, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter. Dokter dapat menentukan cara berhenti merokok yang efektif dan sesuai dengan kondisi Anda. Edisi Oktober - Desember 2021 Majalah RUANG BUMI

Ragam ........................................................................ PERMASALAHAN KESEHATAN YANG TERJADI KETIKA TERPAPAR AC TERLALU LAMA Penggunaan AC (Air Conditioning) menjadi solusi lama lainnya adalah mata kering. Mata kering pendingin ruangan yang paling banyak dipilih oleh terjadi ketika air mata tidak mampu memberikan orang. Namun tahukah anda bahwa penggunaan pelumasan yang cukup untuk mata yang AC yang terlalu sering dapat memberikan dampak menyebabkan mata menjadi gatal dan mudah yang buruk pada tubuh? Berikut di antaranya. teriritasi. 1. Dehidrasi 3. Kulit kering 42 Kemungkinan dehidrasi lebih tinggi terjadi Kulit kering menjadi masalah umum yang terjadi pada orang-orang yang beraktifitas di ruangan ketika anda berada diruangan AC. Kulit kering bisa AC. Hal ini terjadi karena AC dapat menghisap terasa gatal dan mungkin terlihat bersisik dan kelembaban terlalu banyak dari ruangan, sehingga bergelombang atau bercak merah. Kulit dehidrasi menyebabkan dehidrasi yang membuat tubuh juga akan tampak kusam atau kasar. Solusinya anda jadi sering merasakan haus. Dehidrasi dapat dapat menggunakan pelembap dan memenuhi menyebabkan masalah kesehatan lainnya seperti kebutuhan cairan untuk membantu mengatasi sakit kepala, lesu, dan sembelit. Mengkonsumsi kulit kering akibat terlalu lama di ruangan ber-AC. banyak cairan dan makanan yang memiliki kadar air tinggi dapat mencegah dehidrasi selama berada di ruangan ber-AC. 4. Masalah Pernapasan 2.Mata Kering Berada dalam AC terlalu lama dapat menyebabkan Efek samping berada di ruangan AC terlalu saluran hidung jadi lebih kering. Kondisi ini dapat Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

meningkatkan risiko peradangan. Iritasi pada InGf2o0! selaput lendir dan pengeringan lendir juga dapat terjadi. Tidak adanya lendir pelindung dapat Apa itu G20? membuat Anda lebih rentan terhadap infeksi virus. Infeksi yang kerap terjadi akibat paparan AC G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni adalah Rhinitis. Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagan- gan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Rhinitis adalah suatu kondisi yang menyebabkan Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, peradangan pada selaput lendir hidung. Orang Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, yang sering berada dalam ruangan ber-AC akan dan Uni Eropa. lebih sering mengalami gejala flu atau pilek. 5. Kenaikan Berat Badan Berada di ruangan ber-AC bisa meningkatkan INDONESIA akan memegang rasa malas untuk bergerak. Efek ini kemudian menyebabkan tubuh membakar lebih sedikit kalori Presidensi Group of 20 (G20) daripada yang seharusnya. Orang juga cenderung makan lebih banyak ketika cuaca dingin. Sebuah pada tahun 2022. studi dalam jurnal Food Science and Nutrition berteori bahwa teknologi modern - seperti AC 43 - membantu menjaga tubuh kita dalam “zona termoneutral.” Ini merupakan kisaran suhu di mana Indonesia Siap Petik Manfaat tubuh tidak harus bergerak agar tetap nyaman. Ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20, sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999. Selama masa Presidensi, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Presidensi G20 Indonesia secara resmi akan dimulai dari 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 dengan tema utama adalah recover together, recover stronger yang salah satunya artinya pulih bersama dan tangguh bersama. 3 Manfaat untuk Indonesia Tema G20 Ada setidaknya tiga manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia kala ditunjuk memegang Presidensi G20 dari aspek ekonomi, yakni terbukanya peluang pening- \" Recover Together, katan konsumsi domestik yang dapat capai Rp1,7 triliun, penambahan PDB yang Recover Stronger,\"Edisi Oktober - Desember 2021 diperkirakan akan mencapai sekitar Rp7,47 triliun, dan terdapat pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 pekerja di berbagai sektor industri di masa mendatang. Majalah RUANG BUMI

44 Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021

Malas Antri 45 Edisi Oktober - Desember 2021 TA MAT Majalah RUANG BUMI

46 Majalah RUANG BUMI Edisi Oktober - Desember 2021