majalah BPN edisi januari - maret 2022

Edisi Januari - Maret 2022 Penjelasan Menteri ATR/Kepala BPN Terkait Penggunaan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah



Redaksi Edisi Januari - Maret 2022 PELINDUNG : Penjelasan Menteri ATR/Kepala BPN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ Terkait Penggunaan BPJS Kesehatan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Jadi Syarat Jual Beli Tanah PENANGGUNG JAWAB : HIMAWAN ARIEF SUGOTO REDAKTUR : YULIA JAYA NIRMAWATI, INDRA GUNAWAN PENYUNTING : RISDIANTO PRABOWO SAMODRO, NUR ADHANI DESAIN GRAFIS : RIZKI AGUNG NUGROHO, RIKI SAVITRI FOTOGRAFER : RINALDI, AULIA FITRIANI, AHMAD ZAMRONI ‘AZIZ SEKRETARIAT : RINALDI DJOKO DWI UTOMO, IRENE PRADIPTASARI SUSETYO, HESTY FEBRIARTY, NABILAH, TRIANA ANINDA, RIZKY EKO PRABOWO, LUTHFI SULISTYO, JULIAN RAMADHAN, RAEZY HASTA PRATAMA, KARINA REVITA SUKRI, RIO KURNIAWAN PRATAMA, DHIMAS PRABU ANGGORO, FAHMI MAJID, SUCI AULIA ADITIA, RIFKI AHMAD NURFAUZI ALAMAT REDAKSI : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL JL. SISINGAMANGARAJA No. 2, KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12110 TWITTER : @atr_bpn INSTAGRAM : @kementerian.atrbpn FACEBOOK & YOUTUBE : KEMENTERIAN ATRBPN WWW.ATRBPN.GO.ID

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Serahkan Sertipikat Tanah kepada Masyarakat Kabupaten Dairi, Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan 600 sertipikat tanah kepada masyarakat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara, Kamis (03/02/2022). Pada kesempatan ini, ia menegaskan bahwa sertipikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) penting untuk dimiliki para pemilik tanah, sebagai tanda bukti hukum atas tanahnya. “Yang namanya sertipikat ini penting. Kalau ada sengketa, Bapak- Ibu pegang ini sudah tenang. Kalau ada orang datang mengaku memiliki tanah Bapak-Ibu, sertipikat ini ada bukti luas dan nama pemilik. Ini yang namanya pentingnya kepastian hukum hak atas tanah yang namanya sertipikat sebagai tanda bukti hukum yang kita miliki,” ujar Joko Widodo. Menurutnya, permasalahan sertipikat tanah menjadi perhatian karena masih adanya sengketa tanah di daerah, baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintah, maupun warga dengan perusahaan swasta. Untuk itu, pemerintah terus mempercepat proses pendaftaran tanah guna mengurangi konflik dan sengketa. 4

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Tak hanya itu, Presiden berpesan kepada bantuan dari pemerintah daerah. “Masih para pemilik tanah untuk menyimpan banyak dan masih perlu dilanjutkan lagi, sertipikat tanah dengan baik dan digunakan mudah-mudahan tahun 2025 target Bapak secara bijaksana. “Simpan di tempat yang Presiden bisa kita selesaikan. Kami laporkan paling aman karena ini bisa digunakan untuk juga sengketa-sengketa di Sumatra Utara agunan. Tapi hati-hati kalau pinjam ke bank sekarang sudah semakin terurai. Terima kasih harus dikalkulasi, dihitung benar-benar. Kalau atas bimbingan dan guidance yang diberikan sudah dapat Rp600 juta gunakan semuanya oleh Pak Gubernur,” tuturnya. untuk usaha, untuk modal kerja, untuk investasi mesin misalnya. Jangan sekali-kali Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara, dipakai untuk barang-barang kemewahan, Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa tidak bisa nyicil saya jamin. Harus untuk hal- sertipikat tanah merupakan wujud keadilan hal yang produktif,” tegasnya. bagi masyarakat. Sertipikat tanah juga bermanfaat bagi kesejahteraan serta sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil kepastian hukum. “Pastinya menjadikan dalam kesempatan yang sama menuturkan manfaat, karena masyarakat merasa memiliki bahwa penyerahan 600 sertipikat di tanahnya dan akan dikerjakan atau digunakan Kabupaten Dairi hari ini merupakan hasil untuk kesejahteraan keluarga bagi masyarakat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Dairi ini,” paparnya. Lengkap (PTSL) sebanyak 450 sertipikat dan redistribusi tanah sebanyak 150 sertipikat. Turut hadir dalam acara tersebut, Sampai saat ini, jumlah tanah yang sudah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan terdaftar di Kabupaten Dairi yakni sebanyak Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri 77.647 bidang. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Sofyan A. Djalil optimis seluruh tanah di Rakyat, Basuki Hadimuljono; dan Bupati Dairi, Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatra Eddy Keleng Ate Berutu beserta jajaran Forum Utara dapat terdaftar sesuai target pada Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2025. Ia melaporkan, jumlah sengketa Kabupaten Dairi. (YS/AM/RK) tanah semakin berkurang dengan adanya 5

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Penjelasan Menteri ATR/Kepala BPN Terkait Penggunaan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah Penerapan Instruksi Presiden (Inpres) memeriksa soal status keaktifan Kartu BPJS Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kesehatan masyarakat. “Dalam hal ini, jika Optimalisasi Pelaksanaan Program orang ingin jual tanah atau rumah atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) beli rumah, dia ingat kalau belum bayar sudah mulai dilakukan oleh lembaga BPJS Kesehatannya. Begitu juga nanti ada pemerintahan. Sebanyak 30 kementerian/ pelayanan-pelayanan lain, misalnya OSS lembaga telah mengambil langkah sesuai (Online Single Submission, red), itu perlu tugas dan kewenangannya untuk melakukan diingatkan tentang status keaktifan BPJS optimalisasi program JKN. Kesehatannya,” terangnya. Sesuai amanat, Kementerian Agraria dan Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi BPN) perlu memastikan setiap pemohon dalam program BPJS Kesehatan. “Partisipasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena ini mandatory, wajib. Mungkin Inpres ini jual beli merupakan peserta aktif dalam mengingatkan kepada saudara-saudara program JKN dan harus melengkapi proses yang lebih beruntung bahwa Anda punya dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan. kewajiban chip in dalam rangka membantu saudara kita lainnya, dengan gotong royong Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil kesehatan rakyat Indonesia ini bisa terjamin,” menjelaskan gambaran besar terkait kebijakan ucap Sofyan A. Djalil. ini. Menurutnya, program BPJS Kesehatan ini adalah program yang paling baik, serta Pada kesempatan yang sama, Sofyan A. merupakan tanggung jawab negara sebagai Djalil juga meluruskan isu terkait kekhawatiran amanat konstitusi untuk melindungi kesehatan bahwa kebijakan ini akan menghambat seluruh rakyat Indonesia. “Program ini adalah pelayanan. Ia menjelaskan, berdasarkan program yang harus kita dukung bersama informasi dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, seluruh rakyat Indonesia. Kedua, program ini saat ini BPJS Kesehatan sudah memiliki sistem adalah sistem gotong royong, semua rakyat untuk cek status kepesertaan dengan cepat. Indonesia harus chip in, berpartisipasi supaya program ini berjalan,” ujar Sofyan A. Djalil saat “NIK (Nomor Induk Kependudukan, red) melakukan wawancara hari Senin (21/02/2022) itu kan sudah terkoneksi, selama ada kartu di program Prime Time News Metro TV. penduduk, maka orang akan bisa langsung diketahui apakah kartu BPJSnya aktif atau tidak. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil Dan BPJS Kesehatan menjamin aksesnya itu paling lama 5 menit. Jadi tidak menghambat. mengungkapkan, Inpres tersebut Bila ada orang BPN tidak memberikan layanan, kami sekadar ingin memastikan bahwa BPJS menginstruksikan kepada 30 kementerian/ itu aktif,” jelas Sofyan A. Djalil. (FT/LS) lembaga untuk menjamin bahwa pelayanan- pelayanan publik yang ada dapat bantu 6

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 Kesehatan. Ia menyebut, jika memang status belum tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program terdaftar kepada kepesertaan JKN maupun tidak Jaminan Kesehatan Nasional diterbitkan agar aktif, tak ada penolakan permohonan di kantor seluruh penduduk terlindungi dalam program pertanahan. “Tetap kita daftarkan, kita lakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan sesuai ketentuan, namun saat pengambilan berlakunya Inpres tersebut, Menteri Agraria dan produk, masyarakat yang belum melampirkan, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat melampirkan ketika produk diambil,” (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil tetap memastikan tidak terangnya. ada hambatan dalam layanan peralihan hak jual beli tanah. Lebih lanjut, penambahan prasyarat pendaftaran ini hanya pada layanan peralihan hak Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan untuk jual beli serta berlaku di kantor pertanahan. Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ “Hanya pendaftaran peralihan untuk jual beli. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Kalau untuk waris maupun hibah ya tidak wajib, Abeng mengungkapkan, sejak 2019, berdasarkan peralihan non jual beli tidak diwajibkan. Bahkan ini data statistik jumlah transaksi layanan pertanahan juga tidak diinstruksikan untuk Pejabat Pembuat di Kementerian ATR/BPN, layanan pertanahan Akta Tanah (PPAT) ketika proses pembuatan Akta peralihan hak jual beli senantiasa menduduki Jual Beli (AJB), hanya pada saat pendaftaran di peringkat dua. Hal ini membuktikan tingginya kantor pertanahan,” jelas Andi Tenri Abeng. permintaan masyarakat melakukan kegiatan jual beli tanah. Pada layanan itu pula, kebijakan baru Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya mandat dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022 ditujukan. Manusia Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah mengatakan, adanya sebuah aturan hendaknya “Kementerian ATR/BPN mendapat satu dilihat dari berbagai sudut pandang, tentu salah instruksi dari Inpres tersebut, dan layanan peralihan satunya melalui sosialisasi-sosialisasi agar dapat hak jual beli yang dipilih. Layanan pertanahan kita lebih memahami. “Melalui webinar ini, semoga jumlahnya 137, dan tak semua mendapat instruksi hal-hal yang tidak dipahami oleh seluruh jajaran dari Inpres. Hanya layanan peralihan hak atas Kementerian ATR/BPN bahkan masyarakat, tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dapat dipahami, terutama agar lebih jelas dalam karena jual beli saja, mudah-mudahan kita dapat pelaksanaannya,” ujarnya. (AR/RZ) menjalani instruksi ini dengan baik,” jelas Andi Tenri Abeng pada Webinar bertajuk Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Layanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kamis (10/03/2022). Andi Tenri Abeng menyampaikan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mendapat instruksi dari Presiden RI, Joko Widodo untuk memastikan agar pemohon layanan peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun merupakan peserta aktif dalam program JKN. “Penduduk Indonesia berjumlah hampir 274 juta jiwa. Yang terdaftar pada BPJS hingga saat ini sudah sekitar 86,27 persen, targetnya di tahun 2022, 98 persen masyarakat Indonesia yang terlindungi JKN. Itulah mengapa keluarlah Inpres ini,” jelas Andi Tenri Abeng. Andi Tenri Abeng menambahkan, Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan A. Djalil tak ingin menghambat jalannya peralihan jual beli ini karena kendala BPJS 7

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 8

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Kementerian ATR/BPN Berkontribusi Wujudkan Program JKN yang Menyeluruh dengan Prinsip Gotong Royong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut Kesehatan merupakan asuransi sosial yang tidak berkontribusi dalam program Jaminan mencari keuntungan. “Jadi ingat, ini asuransi sosial, Kesehatan Nasional (JKN) yang tujuannya bukan asuransi komersial. Ini dana amanat, hasil untuk menjamin akses pelayanan kesehatan pengolahan BPJS Kesehatan not for profit bukan bagi semua orang tanpa kecuali. Sebagaimana nonprofit. Boleh cari nilai tambah, tapi bukan cari tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor keuntungan. Keuntungan yang ada itu dibagikan 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan lagi kepada peningkatan kualitas pelayanan,” Program Jaminan Kesehatan Nasional, bahwa tegasnya. setiap pemohon pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dipastikan Lebih lanjut ia menerangkan, secara filosofis sebagai anggota aktif BPJS Kesehatan. hal ini memang sudah ditetapkan bahwa Indonesia harus menjalankan jaminan sosial menyeluruh, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Tjandra mengatakan bahwa program JKN berjalan Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 3 dan Pasal 34 Ayat dengan sistem gotong royong, sehingga diperlukan 2. Kemudian secara politis maupun ekonomis, partisipasi dari seluruh anggota masyarakat. pilihannya adalah universal coverage atau cakupan Menurutnya, peserta BPJS Kesehatan adalah menyeluruh, yaitu seluruh penduduk tanpa kombinasi dari pekerja penerima upah, pekerja terkecuali. “Orang yang tinggal di Indonesia, Warga non penerima upah, dan penerima bantuan iuran, Negara Asing lebih dari 6 bulan juga wajib jadi yang kemudian menjadi sumber dana operasional peserta BPJS Kesehatan. Dan secara sosiologis jaminan kesehatan menyeluruh, sehingga seluruh memang dibutuhkan, tinggal tantangannya penduduk dapat dijamin kesehatannya. bagaimana terus menerus menjelaskan hal ini,” tutur Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. “Kita ingin ada gotong royong bagi yang tidak mampu, dibayarkan oleh negara. Jadi presiden “Dari filosofis, sosiologis, yuridis ini saya kira melalui instruksi tersebut ingin ada percepatan menjadi sangat krusial untuk mendorong atau kepesertaan BPJS Kesehatan. Karena kepesertaan memastikan jaminan kesehatan, jaminan sosial ini menentukan premi atau iuran yang bisa yang menyeluruh, dengan prinsip gotong royong diperoleh oleh BPJS Kesehatan, yang merupakan yang menyeluruh,” tambah Surya Tjandra. dana amanat jadi itu bukan untuk cari untung,” ujarnya saat memberikan keynote speech dalam Terkait apa yang dikerjakan oleh Kementerian Webinar “Kupas Tuntas Inpres 1/2022” (Perspektif ATR/BPN, Surya Tjandra menjelaskan, persyaratan Kenotariatan, Hukum Administrasi Negara, dan melampirkan fotokopi kartu peserta BPJS Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang diselenggarakan Kesehatan sementara ini hanya untuk transaksi oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), jual beli hak atas tanah dan berlaku untuk si Sabtu (05/03/2022). pembeli. “Pembeli diasumsikan ketika dia beli tanah atau transaksi pertanahan, dia punya sedikit Surya Tjandra menegaskan, dari sisi yuridis dana untuk melakukan itu. Itu sementara, sambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun pelan-pelan secara bertahap ingin ada kontribusi 2004 tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional dan yang lebih banyak,” pungkasnya. (YS/RE) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 9

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Kementerian Purworejo pada awal Februari 2022 mulai ATR/BPN lakukan inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah bagi masyarakat di Desa Jelaskan Proses Wadas yang telah menerima. Pengadaan “Bendungan Bener ini adalah salah satu Tanah Proyek dari 14 bendungan baru di Jawa Tengah Bendungan Bener (Jateng) yang masuk PSN. Presiden juga telah menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Pemerintah sampai saat ini masih tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek berupaya menyelesaikan permasalahan Strategis Nasional. Kami harap kendala terkait pembangunan Bendungan Bener pengadaan tanah ini dapat segera teratasi,” di Purworejo, Jawa Tengah. Meskipun ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat sejak awal perencanaan masyarakat sekitar (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya telah dilibatkan, ada sebagian masyarakat Nirmawati di Jakarta, Rabu, (16/02/2022). Desa Wadas yang belum menerima tanahnya dimanfaatkan dalam proses pembangunan Terkait dengan proses pengadaan tanah, bendungan. Untuk membantu kelancaran Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN pembangunan salah satu Proyek Strategis Provinsi Jateng, Dwi Purnama menjelaskan, Nasional (PSN) ini Kementerian Agraria dan Kementerian ATR/BPN selaku pelaksana Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ bertugas untuk menginventarisasi dan BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten mengidentifikasi (inven-iden) kepemilikan tanah. Pengukuran dilakukan agar jumlah luas tiap bidang tanah, pemegang hak, dan tanam tumbuh di atasnya dapat diketahui secara jelas. Dengan pendampingan dinas pertanian, tim penilai, dan pemilik tanah. Dwi Purnama menegaskan, tidak ada pengambilalihan tanah warga, melainkan ini adalah proses dari pengadaan tanah. Melalui proses inven-iden ini justru Kementerian ATR/ BPN sedang melaksanakan hak masyarakat 10

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 untuk mengetahui luas kepemilikan yang Jrakah, Loning, hingga Kragilan. Selain itu, kemudian dilakukan penilaian, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air baku 1.500lt/ muncul nilai ganti untung bagi warga yang dtk untuk Kabupaten Purworejo, Kebumen, telah setuju, “Tahap ini merupakan proses dan Kulonprogo. Manfaat lainnya untuk PLTA untuk menentukan nilai ganti pembayaran 10 Mega Watt, lahan konservasi, upaya reduksi pemerintah. Nilainya pasti nilai yang tidak banjir, dan meningkatkan pariwisata. merugikan bagi pemilik. Bukan kita yang menilai, namun menggunakan tim appraisal Sebagai catatan, selain mendapat ganti independen,” jelasnya dalam konferensi pers untung, pemerintah berkomitmen setelah pekan lalu di Purworejo (09/02/2022). tanah selesai diambil manfaat tambangnya akan direklamasi atau ditutup kembali. Berdasarkan data sampai dengan 17 Rencana berikutnya akan ditanami dengan Februari 2022 dari target pengadaan tanah komoditas perkebunan, dikembangkan ± 5.274 bidang sebanyak 3.970 bidang sebagai objek wisata atau dikembangkan tanah masyarakat telah menerima uang sesuai keinginan masyarakat yang izin ganti untung dari pemerintah dan 448 pengelolaannya akan diberikan pada bidang sedang dalam proses persiapan masyarakat dengan model kerja sama. Dalam pembayaran serta 176 bidang dalam perkara proses konstruksi bendungan, kesempatan di pengadilan menunggu putusan Kasasi. Di menjadi pekerja juga terbuka bagi masyarakat Desa Wadas target ± 617 bidang, masyarakat sekitar. yang menerima sejumlah 338 bidang telah dilaksanakan invent & iden pada tanggal 8-10 Melihat manfaat yang dapat diperoleh februari 2022 dengan hasil 318 bidang selesai, dari pembangunan Bendungan Bener, 20 lainnya pemilik belum hadir. Pemilik tanah Kementerian ATR/BPN berharap pemilik yang masih ragu-ragu sebanyak 185 bidang tanah yang belum menerima dan masih ragu dan yang belum menerima sebanyak 94 dapat segera menerima. Dengan pengawalan bidang. dari Pemerintah Provinsi Jateng dan difasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Sejatinya, Bendungan Bener dibangun HAM), masyarakat dapat menyuarakan demi kepentingan masyarakat. Bendungan ini kebutuhannya dalam ruang dialog yang dapat memenuhi kebutuhan irigasi pertanian tersedia untuk bersama-sama menyelesaikan seluas 15.519 hektare meliputi wilayah Guntur, kendala dalam proses pembangunan Penungkulan, Kedungputri, Boro, Mranti, bendungan. (FT/LS) 11

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Upaya Kementerian ATR/BPN dalam Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Selain itu, upaya perbaikan lain dilakukan den- Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus be- gan aksi pemberantasan terhadap mafia tanah rusaha meningkatkan serta memperbaiki yang terus digalakkan oleh Kementerian ATR/ sistem tata kelola pertanahan dan tata ru- BPN. Salah satu langkahnya adalah melalui Satu- ang. Perbaikan dilakukan melalui beberapa upaya, an Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Kementerian di antaranya pemberantasan mafia tanah, digital- ATR/BPN juga tengah melakukan digitalisasi doku- isasi layanan pertanahan, hingga melakukan trans- men-dokumen pertanahan, sehingga dapat memi- formasi sertipikat tanah, dari sertipikat analog be- nimalisir praktik-praktik mafia tanah. ralih ke sertipikat elektronik. “Semua dokumen sedang kita digitalkan, pros- Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaft- es penyimpanan lebih baik dan beberapa layanan aran Tanah (Dirjen PHPT), Suyus Windayana men- yang kita online sampai tahun ini sudah 54 persen jelaskan mengenai tujuan sertipikat elektronik. Ia yang sudah masuk ke dalam layanan elektronik. Ini menuturkan, transformasi sertipikat ini bertujuan yang kita lakukan salah satunya dalam meminimal- agar semakin memberikan keamanan dan kemu- isir praktik mafia tanah,” kata Dirjen PHPT, Suyus dahan bagi masyarakat. “Dengan sertipikat elek- Windayana. tronik ini justru kita ingin bagaimana security dari sertipikat itu terjamin, kemudian juga mudah Terkait dengan penerapan Instruksi Presiden dicek,” ujarnya secara daring pada program Komin- (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi fo Newsroom yang tayang di Government Public Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasion- Relation Televisi (GPR TV) dengan tema Reformasi al (JKN), Kementerian ATR/BPN perlu memastikan Agraria: Penataan Kembali Sektor Pertanahan, Ka- setiap pemohon pendaftaran peralihan hak atas mis (24/02/2022). tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program JKN. Ke depannya para pemohon Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa trans- harus melengkapi proses dengan fotokopi kartu formasi digital terus dijalankan Kementerian ATR/ peserta BPJS Kesehatan. BPN. Upaya ini sebagai penunjang kemudahan be- rusaha untuk meningkatkan peluang investasi bagi “Keanggotan dari JKN ini jadi tugas kita semua, negara Indonesia. “Bank Dunia menilai sebuah karena dengan BPJS ini banyak masyarakat bisa kemudahan berusaha salah satunya adalah apa- mengakses ke jaringan-jaringan kesehatan. Jadi kah sistem-sistem yang dilakukan di suatu negara kita sangat senang sekali kita mendapatkan satu dilakukan dengan cepat dan mudah,” kata Suyus tugas untuk memastikan pemohon jadi peserta Windayana. BPJS kesehatan,” pungkas Suyus Windayana. (JR/ RS) 12



Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Pendaftaran Tanah serta Perbaikan Internal sebagai Upaya Meminimalisir Sengketa dan Konflik Pertanahan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. karena mafia tanah kita perkuat kerja sama Djalil bersama Wakil Menteri ATR/ melalui Panja Mafia Tanah sebagai salah Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra satu upaya. Juga kami harap tidak lahir lagi beserta Pejabat Pimpinan Tinggi oknum internal dari Kementerian ATR/BPN Madya dan Pratama Kementerian Agraria dan yang terlibat kasus mafia tanah,” imbau Ketua Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Komisi II DPR RI. BPN) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (18/01/2022). Rapat Dalam meminimalisir sengketa dan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta menyampaikan bahwa salah satu upayanya ini membahas terkait Evaluasi Penanganan telah dilakukan pendaftaran tanah melalui Permasalahan Pertanahan. program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, PTSL merupakan Membuka rapat, Ketua Komisi II DPR bentuk perbaikan yang dilakukan pada hulu RI, Junimart Girsang mengatakan berbagai permasalahan pertanahan, di mana hilirnya regulasi telah dibuat seperti Undang-Undang merupakan sengketa dan konflik. Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta turunannya dengan salah satu “Persoalan di masa lalu banyak yang masih tujuannya yakni memberikan perlindungan kurang sempurna sehingga banyak sengketa secara adil atas kepemilikan hak atas tanah yang harus kami selesaikan. Oleh sebab masyarakat. Namun, ia menyayangkan itu, kita percepat pendaftaran tanah dan mengapa sengketa dan konflik pertanahan alhamdulillah hingga saat ini hampir 48 juta masih terjadi di lapangan, terlebih ada bidang tanah berhasil kita daftarkan kembali. keterlibatan dari oknum internal Kementerian Kalau tanah-tanah sudah terdaftar, maka ATR/BPN. sengketa akan berkurang,” terang Sofyan A. Djalil. “Rapat kerja kali ini menyimpan banyak harapan masyarakat melalui Komisi II DPR RI Terkait dengan keterlibatan jajaran internal sebagai wakil dari masyarakat. Oleh sebab Kementerian ATR/BPN pada kasus mafia itu, untuk mengurangi sengketa dan konflik tanah, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan pertanahan yang utamanya disebabkan sangat serius melakukan perbaikan internal dengan menindak tegas jajaran internal yang 14

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 terlibat pada kasus mafia tanah. Hingga saat mengungkapkan terdapat 751 kasus yang ini, terdapat 135 pegawai yang telah diberikan diselesaikan, di mana 319 kasus yang hukuman secara administratif. “Dengan dikategorikan sebagai K1 yang artinya perbaikan yang kami lakukan, alhamdulillah penyelesaiannya bersifat final, kemudian 310 Kementerian ATR/BPN kini sudah lebih baik, kasus yang dikategorikan sebagai K2 di mana ini adalah berkat kerja teman-teman dalam memiliki arti belum dapat ditindaklanjuti rangka memperbaiki diri, di samping tuntutan keputusan penyelesaiannya karena terdapat masyarakat yang semakin tinggi sekarang ini,” syarat yang harus dipenuhi yang merupakan tutur Sofyan A. Djalil. kewenangan instansi lain, dan terakhir 122 kasus yang dikategorikan sebagai K3 yang Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala artinya tidak dapat ditindaklanjuti karena BPN memaparkan hasil penyelesaian bukan kewenangan Kementerian ATR/BPN. kasus pertanahan pada tahun 2021. Ia (LS/RE) Kementerian ATR/BPN Tegaskan BPJS Kesehatan Tidak Menjadi Hambatan dalam Layanan Jual Beli Tanah Berlakunya Instruksi Presiden (Inpres) jual beli tanah, akan menghambat proses Nomor 1 Tahun 2022 tentang permohonan di kantor pertanahan (Kantah). Optimalisasi Program Jaminan Oleh sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Kesehatan Nasional terhadap layanan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jual beli tanah menimbulkan berbagai perlu lebih aktif menjelaskan kepada publik macam respons dari masyarakat. Sebagian terkait penambahan syarat dalam layanan masyarakat khawatir penyertaan Kartu Peserta pertanahan. BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam proses 15

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 “Dari 30 kementerian/lembaga (K/L), lihat seperti apa dampaknya. Nanti yang kita sebetulnya hanya ada satu layanan di kantor evaluasi adalah bagaimana prosesnya di pertanahan yang mensyaratkan Kartu BPJS seluruh Indonesia,” jelas Suyus Windayana. Kesehatan. Namun memang layanan ini cukup dominan, sehingga respons masyarakat Melalui dialog ini, Direktur Perluasan besar sekali ke ATR/BPN,” ujar Direktur dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran David Bangun mengapresiasi langkah cepat Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Kementerian ATR/BPN. “Respect untuk ATR/ Suyus Windayana dalam Dialog Pelayanan BPN karena sudah memulai implementasi Publik bertema Meninjau Prasyarat BPJS kebijakan ini,” ujarnya. Kesehatan dalam Pelayanan Pertanahan yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik David Bangun menyatakan, BPJS Indonesia (RI) pada Rabu (23/02/2022). Kesehatan menjamin kemudahan dalam pengecekan status keaktifan peserta Suyus Windayana menjelaskan mengenai BPJS Kesehatan termasuk dalam layanan rencana yang akan dijalankan dalam layanan pertanahan. “Petugas BPN pada tahap awal pertanahan pasca Inpres diterbitkan. “Proses ini bisa akses lewat portal kami. Ke depan, yang akan ATR/BPN lakukan pada 1 Maret 2022 nanti kita akan integrasi ke sistem ATR/BPN. ada dua poin utama. Apabila pemohon sudah Sementara kita kembangkan, bisa akses lewat punya BPJS Kesehatan bisa langsung diproses. media yang tersedia. Ada Whatsapp, mobile Apabila belum, tidak akan kita stop, akan tetap JKN, dan melalui call center 165,” ungkap David kita terima dan proses. Nanti setelah Kantah Bangun. menyelesaikan proses layanan jual beli, baru saat itu pemohon dapat mengambil produk Pada kesempatan yang sama, Dadan layanannya dengan melampirkan BPJS,” S. Suharmawijaya, anggota Ombudsman RI terangnya. mengharapkan, melalui dialog ini masyarakat dapat melihat latar belakang keluarnya Terkait urusan teknis implementasi kebijakan prasyarat BPJS Kesehatan ini di syarat baru ini, Kementerian ATR/BPN berbagai lembaga, khususnya soal pertanahan. mulai menyosialisasikan tidak hanya ke “Pro-kontra menjadi keniscayaan, kebijakan pihak eksternal, namun juga ke internal akan diuji oleh masyarakat. Ini (Inpres 1/2022, ATR/BPN, utamanya para petugas loket di red) adalah semangat konstruksi untuk kantor pertanahan. Suyus Windayana juga meningkatkan layanan kepada masyarakat,” menyatakan, setelah diterapkan pada Maret ujar Dadan S Suharmawijaya. mendatang, kemudian akan dievaluasi agar proses prasyarat BPJS ini tidak menjadi Dialog ini berlangsung interaktif. Turut hambatan dalam layanan publik. serta dalam dialog secara daring Staf Ahli Gubernur Banten; perwakilan dari Kantor “Sekarang para pembeli dulu yang kita Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan; dorong untuk punya Kartu BPJS Kesehatan perwakilan dari Ikatan Notaris Indonesia; ini, penjualnya belum. Kemudian nanti kita serta akademisi dari Universitas Airlangga, Universitas Andalas, dan Universitas Trisakti. (FT/YS) 16

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Wamen ATR/Waka BPN (tiga) hal yang menjadi perhatian dalam revisi Tekankan Penyelesaian Perpres mengenai Percepatan Pelaksanaan Permasalahan Reforma Agraria. Hal pertama penyelesaian Pertanahan pada Revisi legalisasi aset tanah transmigrasi, kedua Perpres Percepatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan Pelaksanaan Reforma hutan dan ketiga penyelesaian konflik agraria. Agraria “Penyelesaian konflik agraria ini nyambung Pelaksanaan Reforma Agraria dirasa dengan redistribusi tanah dan program- perlu ada percepatan karena begitu program yang lain. Kami dari Kementerian berdampak bagi pemerataan ekonomi. ATR/BPN butuh dukungan, terobosan hukum Untuk itu, pemerintah tengah agar teman-teman ATR/BPN berani mengambil menyusun Revisi Peraturan Presiden (Perpres) sikap khususnya jika ada persoalan yang mengenai Percepatan Pelaksanaan Reforma berhubungan dengan kawasan hutan dan Agraria pada Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tanah transmigrasi,” ujarnya. tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Perpres Nomor 86 Lebih lanjut, ia juga memberikan masukan Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Rapat dalam Perpres yang sedang direvisi ini. pembahasan Revisi Perpres terkait Percepatan “Semua hak milik tanah transmigrasi yang Pelaksanaan Reforma Agraria diselenggarakan data fisik atau yuridisnya tidak sesuai dapat oleh Kementerian Koordinator Bidang dibatalkan dan dilakukan penataan kembali Perekonomian yang dilaksanakan di Hotel kepemilikan oleh Menteri yang membidangi Gran Mahakam, Jakarta, Kamis (20/01/2022). urusan pertanahan. Kalau ada klausul seperti Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ ini kita akan mempunyai legitimasi yang kuat,” Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional lanjutnya. (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra pada kesempatan ini menyampaikan terdapat 3 Dalam kesempatan yang sama, Deputi VI Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo berkata bahwa Reforma Agraria merupakan bagian dari pemerataan ekonomi yang sudah menjadi arahan Presiden RI, Joko Widodo. Maka dari itu, salah satu upaya dalam percepatan pelaksanaannya perlu dilakukan revisi Perpres terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria. “Tentunya kita perlu mempercepat karena ada beberapa target-target yang masih belum tercapai dan ini yang kami harapkan bisa diselesaikan sebelum tahun 2024. Lalu disepakati inventarisir masalah yang sudah disusun supaya Perpres 88 Tahun 2017 dan Perpres 86 Tahun 2018 ini bisa terintegrasi dengan UUCK,” ungkapnya. Pada kesempatan ini juga, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi menuturkan bahwa dalam revisi Perpres mengenai percepatan pelaksanaan Reforma Agraria agar tidak menghilangkan poin-poin utama pada Perpres sebelumnya dan juga sebagai bentuk simplikasi Perpres sebelumnya. “Kita harus sepakat ini adalah simplikasi dari Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018,” tuturnya. (JR) 17

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Kementerian ATR/BPN Dukung Pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan Pengembangan Jawa Barat bagian selatan tengah digiatkan oleh berbagai pihak menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra dalam kunjungan kerjanya di Desa Lengkongjaya, Kabupaten Tasikmalaya pada hari Senin (07/03/2022) berkata bahwa adanya Perpres ini dapat menjadi permulaan untuk percepatan pembangunan kawasan Jawa Barat bagian selatan yang selama ini dinilai relatif tertinggal dibanding Jawa Barat bagian tengah dan utara. “Melalui terbitnya Perpres Nomor 87 Tahun 2021, secara hukum nampaknya pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan sudah harus dimulai. Tasikmalaya adalah bagian dari wilayah di Jawa Barat bagian selatan yang menjadi fokus dalam Perpres tersebut, sehingga perlu didorong bersama- sama sehingga percepatan pembangunan bisa lebih dirasakan,” tutur Surya Tjandra pada kegiatan penyerahan sertipikat tanah yang berlangsung di SD Pasirmalang Cigalontang, Desa Lengkongjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Surya Tjandra menambahkan bahwa komitmen Kementerian ATR/BPN dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah Jawa bagian selatan sudah dimulai sejak tahun 2009, di mana BPN kala itu sudah melakukan kajian secara menyeluruh terkait dengan pemetaan ketersediaan tanah sektoral serta mengkaji potensi pengembangan komoditas unggulan dalam rangka mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat di wilayah Jawa bagian selatan termasuk Jawa Barat. Sebagai informasi, dalam rangka membangkitkan kembali kajian tersebut, pada bulan Juli 2020 lalu, Kementerian ATR/BPN melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat melaksanakan Rakor GTRA Pusat dengan tuan rumah GTRA Jawa Barat. Fokus bahasan pada Rakor tersebut mengangkat tema “Reforma Agraria: Inisiasi Pengembangan Ekonomi di Jawa Bagian Selatan: Jawa Barat”. Turut hadir pada Rakor kala itu, unsur dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat. “Warisan buku yang dibuat BPN di tahun 2009 pada masa kepemimpinan Kepala BPN Pak Joyo Winoto kala itu, kita berkomitmen untuk melaksanakannya. Memang perlu diperbarui untuk data-datanya, tapi setidaknya di dua tahun terakhir ini kita berupaya bangkitkan kembali kajian tersebut,” Jelas Wamen ATR/ Waka BPN. 18

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Sebagai upaya dalam mendorong penataan akses yang menjadi bagian dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Reforma Agraria. Sebagai contoh, ia menyebut di Jawa Barat bagian selatan, Kementerian penataan akses berupa pemberdayaan ATR/BPN pun juga terus meningkatkan masyarakat seperti yang tengah berlangsung capaian pada beberapa program strategis di Desa Lengkongjaya, Tasikmalaya berupa unggulan yang terlaksana di Jawa Barat bagian budi daya jamur dan porang. “Kami berharap selatan, salah satunya yaitu Pendaftaran adanya pemberdayaan, serta adanya pengelola Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Surya yang dapat membantu memperbaiki serta Tjandra juga menyebut bahwa Presiden meningkatkan perkebunan porang terutama Republik Indonesia, Joko Widodo mempunyai untuk produk shirataki dan lain sebagainya,” target untuk mendaftarkan seluruh tanah di pungkasnya. Indonesia. “Melalui sertipikasi tanah, Ibu dan Bapak sudah resmi punya tanah. Aset tanah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bapak dan Ibu akan resmi tercatat di BPN,” Jawa Barat, Asep N. Mulyana berkata ujarnya. terkait pentingnya sinergi antar lembaga. Ia mengatakan bahwa perlu adanya kolaborasi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN antar pemangku kepentingan terkait tanpa Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan melihat perbedaan instansi masing-masing. berkata bahwa untuk PTSL tahun 2021 di “Seperti kami dari Kejati dengan Ibu Kepala Jawa Barat berhasil mengeluarkan sertipikat Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, Hak Atas Tanah sebesar 1,2 juta sertipikat. kami membentuk program Kampung Bumi Ia menyebut bahwa adanya sertipikat Hak Adhyaksa, kampung dengan kearifan lokal Atas Tanah ini, masyarakat akan mendapat dan nilai-nilai masyarakat,” terang Asep N. jaminan kepemilikan aset yang lebih kuat serta Mulyana. mendapat akses ekonomi dengan cara lebih formal. “Pada tahun 2022 ini, target kami juga Pada kesempatan ini, berlangsung sebesar 1,2 juta sertipikat sehingga tentunya kegiatan penyerahan sertipikat tanah secara kami mohon dukungan dari Forkompimda, langsung kepada lima orang penerima baik dari provinsi maupun kabupaten dan sertipikat. Masing-masing sertipikat tersebut kota,” tuturnya. berupa tiga sertipikat hak milik, satu sertipikat tanah wakaf dan satu sertipikat hak pakai Masih terkait PTSL, Wakil Bupati atas nama Desa Lengkongjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin berharap Tasikmalaya. (AR/RZ) dengan adanya PTSL dapat diikuti dengan 19

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Sentuh Tanahku 20

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Strategi Komunikasi yang Efektif, Kunci Kementerian ATRBPN Hadapi Keterbukaan Informasi Memasuki era industri 4.0, peran itu kita harus mengelola media sosial dengan hubungan masyarakat (Humas) baik, serta ikut di dalamnya untuk dapat begitu dinamis dan krusial. Sebab menggelorakan kinerja-kinerja kita sebagai di era digital ini, keterbukaan suatu informasi, edukasi terkait program informasi publik menjadi suatu keniscayaan. yang ada di kita sehingga tidak ada bias di Dengan adanya internet, tidak ada lagi masyarakat,” ujar Yulia Jaya Nirmawati. alasan bagi instansi pemerintah termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Lebih lanjut ia menyampaikan, pada Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tidak era digital seperti ini tidak dapat dipungkiri menyampaikan informasi kepada masyarakat. bahwa informasi semakin berlimpah, rawan Dalam menyampaikan informasi, Kementerian bias, dan sulit dikendalikan. Maka dari itu, ATR/BPN melalui Biro Humas menerapkan dengan strategi komunikasi yang dijalankan strategi komunikasi untuk mendukung dapat membangun sebuah opini publik dan pelaksanaan program strategis dan kegiatan juga dukungan satuan kerja di daerah-daerah Kementerian ATR/BPN. untuk aktif dalam menyebarluaskan suatu informasi. “Akurasi dan ketepatan waktu Hal tersebut disampaikan oleh Kepala dalam merespons informasi kunci utama Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya kinerja fungsi kehumasan,” imbuh Yulia Jaya Nirmawati dalam Pelatihan Kepemimpinan Nirmawati. Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan Peranan media sosial sekarang ini sangat I yang dilaksanakan secara daring, Jumat berpengaruh, untuk itu Kementerian ATR/BPN (18/02/2022). terus memaksimalkan platform media sosial yang Kementerian ATR/BPN miliki dengan Dalam paparannya, Kepala Biro Humas memperbanyak konten dan pemberitaan. Kementerian ATR/BPN mengatakan ada “Biro Humas berupaya menciptakan informed beberapa hal yang dijalankan dalam strategi citizen sebagai salah satu faktor penting untuk komunikasi publik Kementerian ATR/BPN di menciptakan citra positif terhadap lembaga,” era digital dan era industri 4.0. Di antaranya kata Kepala Biro Humas Kementerian ATR/ mengaktifkan situs web, pembinaan dan kerja BPN. sama dengan media massa, pemantauan media mengenai berita pertanahan dan tata Kegiatan PKA dan PKP Angkatan I ini ruang, pengelolaan media sosial, peliputan, diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan pameran, dan penerbitan brosur. Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN dengan diikuti 40 peserta yang “Di era industri 4.0 masyarakat hampir 80 tersebar di pusat dan daerah. (JR/RS) persen menggunakan media sosial, maka dari 21

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Enam Tahun Perjalanan PTSL, Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Jajaran Siapkan Mitigasi Masalah Pertanahan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis jaran agar betul-betul bekerja dengan sepenuh Lengkap (PTSL) memasuki tahun keenam. hati dan jangan sampai menambah masalah Dalam perjalanannya, banyak kemajuan di kemudian hari. Menurut Sofyan A. Djalil, hal dari pelaksanaan PTSL, jutaan tanah telah tersebut juga untuk menghindari kekecewaan didaftarkan dan disertipikasi. Meskipun berb- masyarakat. “Karena kalau itu terjadi, kasihan agai kemajuan telah dihasilkan, Kementerian masyarakat yang merasa senang sekali sudah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Na- dapat sertipikat, mereka senang tanahnya ada sional (ATR/BPN) terus melakukan evaluasi pada kepastian hukum. Tapi mereka akan sangat ke- pelaksanaan teknis PTSL sehingga tidak men- cewa jika kepastian hukum yang mereka dapat- ciptakan residual issue atau isu peninggalan di kan tidak benar. Ini sangat tergantung bagaima- kemudian hari. na keseriusan kita bekerja dengan sepenuh hati,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. “Pertemuan pagi ini adalah bagian dari eval- uasi kita dalam pelaksanaan PTSL. Kita tidak Sofyan A. Djalil mengatakan, masalah resid- mau meninggalkan bom waktu untuk masa de- ual issue perlu diselesaikan sehingga nanti pada pan, karena jika menyebabkan sengketa di masa tahun 2024 ketika seluruh bidang tanah sudah yang akan datang, bukan hanya tanggung jawab berhasil didaftarkan, program PTSL bisa tutup kita kepada Aparat Penegak Hukum (APH) tapi buku atau diselesaikan dengan baik, sehingga juga kepada Tuhan,” ujar Menteri ATR/Kepala seluruh masalah secara umum dapat tersele- BPN, Sofyan A. Djalil dalam sambutannya pada saikan. Untuk menghindari adanya residual issue, Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) PTSL Tahun ia menuturkan akan memperkuat tim PTSL den- 2022 Tahap 1 secara daring, Selasa (01/03/2022). gan tim sinkronisasi yang dipimpin oleh seorang konduktor agar PTSL dapat berjalan dengan Untuk menghindari munculnya isu negatif baik. “Oleh sebab itu, tim PTSL akan terus kita peninggalan PTSL di masa depan, Menteri ATR/ perkuat, kita tunjuk konduktor yang melakukan Kepala BPN mengingatkan kepada seluruh ja- sinkronisasi agar program ini berjalan dengan 22

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 baik. Itu bagian dari upaya kita dalam menja- Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang ga kualitas PTSL agar dapat memberikan man- Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan faat yang maksimum kepada masyarakat,” kata Ruang, Hary Sudwijanto pada kesempatan ini Sofyan A. Djalil. menekankan, dalam pelaksanaan PTSL, Ke- menterian ATR/BPN tentu tidak bekerja sendiri. Kesuksesan pelaksanaan PTSL di berbagai Untuk itu, ia berpesan kepada para pelaksana daerah telah mendapat banyak apresiasi, baik agar dapat membangun komunikasi yang baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. dengan rekan-rekan dari kementerian/lembaga Apresiasi diutarakan karena PTSL berhasil da- terkait maupun pemerintah daerah. “Saya sela- lam menciptakan kepastian hukum di bidang lu tekankan komunikasi, koordinasi, dan kolab- pertanahan dan juga memberikan akses mas- orasi. Tolong dilihat bahwa para pihak terkait itu yarakat kepada lembaga keuangan formal. “Saya sama dengan kita, diberi tanggung jawab untuk sangat mengapresiasi semua kerja baik seluruh memajukan negara kita melalui organisasi di insan Kementerian ATR/BPN, Anda telah menja- mana kita bekerja. Kolaborasi sangat penting, di orang yang begitu dihargai dan diapresisi oleh dengan kerja bersama ini banyak yang menilai masyarakat, berjuta-juta orang terhindar dari sehingga kita tidak salah di dalam mengambil rentenir, banyak orang bisa tidur nyenyak kare- keputusan, tentu hasilnya akan memberikan na tanahnya sudah bersertipikat,” ucap Sofyan manfaat kepada orang banyak,” imbuh Hary A. Djalil. Sudwijanto. Atas keberhasilan yang telah dicapai, Men- Turut hadir secara langsung pada Sosialisasi teri ATR/Kepala BPN mengajak kepada seluruh Juknis PTSL Tahun 2022 Tahap 1 ini, Ketua Tim jajaran untuk lebih peduli terhadap permasala- Kendali PTSL, Hary Nugroho sebagai moderator; han yang saat ini maupun belum terjadi dalam Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, pelaksanaan PTSL. “Untuk masalah residual Agust Yulian; Kepala Biro Perencanaan dan Ker- yang belum tampil hari ini, kita harus sama-sa- ja Sama, Dony Erwan; dan Sekretaris Inspektorat ma aware, mari kita coba selesaikan. Mari kita Jenderal, Sri Puspita Dewi sebagai narasumber. perbaiki kalau masih ada kekurangan, mari kita Hadir pula Kepala Biro Hubungan Masyarakat, cari solusi kalau ada masalah residual, jangan Yulia Jaya Nirmawati. Sosialisasi kali ini diikuti sampai menghantui kita setelah program ini ti- secara daring oleh kurang lebih 1.000 peserta dak ada lagi atau kita tidak berkarya di Kemente- yang berasal dari jajaran Kementerian ATR/BPN rian ATR/BPN,” imbau Sofyan A. Djalil. di seluruh Indonesia. (LS/RE/AF) 23

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Hadiri Penandatanganan PKS Kanwil BPN Jatim dengan Kajati Jatim, Irjen Minta Jaga Dokumen Pertanahan Belakangan ini, mafia tanah memang setiap jajaran untuk menjaga setiap dokumen menjadi perhatian bagi pemerintah untuk pertanahan yang ada di kantor masing-masing,” diberantas. Untuk meminimalisir praktik ujarnya. mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Menanggapi penandatanganan PKS hari ini, BPN) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Irjen sangat mengapresiasi hal itu. Menurutnya Mafia Tanah bersama Polri dan Kejaksaan Agung. kegiatan ini dapat dicontoh di wilayah lain. Kemudian, ditindaklanjuti dengan sinergi antara jajaran Kementerian ATR/BPN dengan jajaran Lebih Lanjut, Kepala Kantor Wilayah BPN penegak hukum di daerah. Provinsi Jawa Timur, Jonahar sangat berterima kasih atas respons yang dilakukan pihak kejaksaan. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah “Ini sangat luar biasa, permintaan kami (kerja Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sama) tidak ada satu minggu sudah langsung antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur ditindaklanjuti,” ujar mantan Kepala Kantor Wilayah dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Gedung BPN Jawa Tengah ini. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (29/03/2022). Perjanjian ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Jonahar menyebutkan bahwa langkah ini Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar serta dilakukan sebagai upaya memberantas mafia tanah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati. di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. “Ini seperti yang diamanahkan presiden untuk memberantas Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/ mafia tanah demi rakyat dan Indonesia,” tandas BPN, Sunraizal mengatakan, dengan PKS ini Jonahar. nantinya akan membuat tiap jajaran Kanwil BPN maupun kantor pertanahan tidak ragu dalam Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, memberikan layanan pertanahan. “Apabila ada Mia Amiati berharap sinergi di daerah lain bisa keraguan, segera berkoordinasi dengan kejaksaan diterapkan di seluruh Jatim. Dengan begitu, 1.001 setempat,” kata Sunraizal. permasalahan yang ada dapat diminimalisir dengan program tersebut. “Secepatnya kami Dalam sambutannya, Irjen juga mengingatkan, akan memberi amanah dengan Asdatun (Asisten kunci dari pelayanan yang baik adalah pengelolaan Perdata & Tata Usaha Negara, red) agar kegiatan dokumen pertanahan/warkah yang baik pula. ini bisa memberi manfaat. Dan menggandeng Menurutnya, data pertanahan sangat dibutuhkan teman-teman untuk tidak tersandung mafia tanah untuk memberikan keterangan apabila terjadi dan permasalahan hukum,” ujar Kajati Mia. (RH/ masalah pertanahan. “Maka dari itu, saya minta FM). 24

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Kunci Keberhasilan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang Berkualitas Konsolidasi tanah sudah diterapkan sejak umum; (4) lingkungan menjadi tertata, rapi, indah, tahun 1980, namun ketiadaan konsep dan sehat, di mana semua bidang menghadap pengembangan pertanahan memicu jalan serta dilengkapi prasarana lingkungan yang munculnya masalah. Untuk itu, Kementerian ideal; dan yang terakhir (5) peningkatan nilai Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan tanah,” ujarnya. Nasional (ATR/BPN) terus mendorong konsolidasi Embun Sari mengatakan, keberhasilan tanah sebagai strategi pengadaan tanah, melalui penyelenggaraan konsolidasi tanah dan penataan kembali penguasaan, pemilikan, pengembangan pertanahan tak lepas dari penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sehingga, kolaborasidansinergiantarpemangkukepentingan. dapat menjadi alat untuk mengatasi berbagai isu “Kementerian ATR/BPN mendukung dalam aspek pertanahan. legal dan kebijakan pertanahan. Selanjutnya dapat Hal tersebut disampaikan oleh Direktur ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan dan pemberdayaan masyarakat, baik oleh Pengembangan Pertanahan, Embun Sari dalam kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, kegiatan Bimbingan Teknis Konsolidasi Tanah maupun badan usaha, agar nilai tambah kawasan dan Konsolidasi Tanah Vertikal Wilayah I yang dan nilai manfaat dapat diperoleh sebesar- diselenggarakan oleh Direktorat Konsolidasi besarnya untuk peningkatan kualitas lingkungan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Hotel Le dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. Meridien, Jakarta, Senin (28/03/2022). Pada kesempatan yang sama, Direktur Embun Sari menjelaskan, konsolidasi tanah Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, Aria Indra menuturkan, kegiatan bimbingan teknis pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah konsolidasi tanah dan pengembangan pertahanan dan ruang sesuai Rencana Tata Ruang (RTR). Selain ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan itu, juga merupakan usaha penyediaan tanah untuk pemahaman yang utuh kepada peserta di pusat kepentingan umum dalam rangka meningkatkan dan juga daerah mengenai konsolidasi tanah, baik kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber konvensional maupun vertikal. daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif “Konsolidasi tanah selalu berhubungan masyarakat. dan tidak bisa lepas dengan peran partisipasi “Konsolidasi tanah memiliki keistimewaan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat tersendiri dibanding kegiatan lainnya, yaitu meningkatkan wawasan dan pemahaman (1) membangun tanpa menggusur, maknanya para pelaksana kegiatan konsolidasi tanah masyarakat tidak digusur dari lingkungannya; (2) dan pengembangan pertanahan baik di pusat masyarakat berperan aktif, sejak awal perencanaan maupun di daerah. Serta dapat menyelesaikan hingga akhir kegiatan dalam proses pembangunan kegiatan penyelenggaraan konsolidasi tanah penataan; (3) masyarakat memberikan sebagian dan pengembangan pertanahan sesuai dengan kecil tanahnya untuk pembangunan lokasi sarana petunjuk teknis yang sudah ada,” ujar Aria Indra. - prasarana, utilitas, fasilitas sosial, dan fasilitas (JR/FM) 25

LensaMajalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Desa Penglipuran, merupakan desa adat di Provinsi Bali PerkaPmropvuinngsai nSuSluawkuesBiaTjeondgigWaraakatobi, Reforma Agraria, Terasering di Tegalalang, Provinsi Bali Penataan ruang Pantai Melasti, Provinsi Bali Pemberdayaan nelayan di Pantai Sanur, Provinsi Bali Pengadaan Tanah Sirkuit Mandalika, Lombok 26

LensaMajalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Penyerahan Sertipikat Tanah di Provinsi Banten Desa lengkap Kunjungan kyearnjagKaMmbeeunrputaeptraei knAaTSnRids/KoaealaprhjaoslaatBuPdNeksea di Cemengbakalan Penyerahan Sertipikat Tanah oSulemh aPtrreasUidteanraRI Provinsi di Kabupaten Dairi, Sekjen Kementerian ATR/BPN mewakili Menteri ATR/Kepala BPN meraih penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dari Menteri PAN dan RB Kunjungan Kerja Wamen ATR/Waka BPN di Desa Pemberian penghaprgaadaanaacparreasRiaaskieorlneahsM20e2n2teri ATR/Kepala BPN Bontomanurung, Provinsi Sulawesi Selatan 27

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Siapkan Generasi Muda Profesional dalam Bidang Usaha untuk Menyongsong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Berkeadilan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia merupakan negarawan yang memikirkan nasib sangat berdampak terhadap banyak sektor, bangsa pada tahun-tahun ke depan. “Kontribusi salah satunya pertumbuhan ekonomi di HMI kepada bangsa ini luar biasa. Tapi barangkali sejumlah negara termasuk Indonesia. kita dalam bidang politik alumni KAHMI luar biasa, Namun, menurut Sofyan A. Djalil terdapat hal yang dalam bidang akademis para rektor dan dekan lebih penting dari sekadar aspek pertumbuhan banyak juga alumni HMI, dalam bidang bermacam- ekonomi, yaitu perkembangan generasi muda macam bahkan pemerintahan. Cuma barangkali atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi ada sektor yang kurang mendapatkan perhatian bagian dari masa depan bangsa Indonesia sebagai yaitu dunia profesional korporasi, rasanya masih penentu pertumbuhan ekonomi yang lebih kurang,” tutur Sofyan A. Djalil. berkeadilan di masa mendatang. Untuk itu, Sofyan A. Djalil mengimbau kepada “Populasi yang outstanding saat ini yang jajaran KAHMI untuk mulai menyiapkan generasi memiliki kemampuan rata-rata, lebih sedikit mudanya untuk menjadi orang-orang yang dibandingkan di bawah rata-rata. Apa sebabnya, profesional di bidang usaha. Karena menurut karena hampir dua tahun mereka tidak terekspos Sofyan A. Djalil, mesin penciptaan kekayaan yang sehingga akhirnya tidak ada perkembangan. Umur paling cepat adalah korporasi. “Kenapa korporasi dua tahun pertama adalah pertumbuhan yang bisa menjadi mesin pencipta kekayaan yang paling sangat cepat dan sangat tergantung bagaimana cepat, karena ada kombinasi antara SDM, akses seorang anak diekspos. Akibat Covid-19 anak- kapital, akses teknologi, dan akses pasar. Dengan anak tidak ada ekspose pada lingkungan, akhirnya SDM yang baik maka bisa menciptakan added otaknya tidak berkembang,” kata Menteri Agraria value yang luar biasa. Oleh sebab itu, barangkali dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan generasi penerus HMI harus lebih memfokuskan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil sebagai aspek ini, menyiapkan orang-orang profesional keynote speaker pada kegiatan Rakornas IV Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang diselenggarakan di Swiss-belhotel Harbour Bay, Batam pada Jumat (25/02/2022). Oleh sebab itu, Sofyan A. Djalil mengkhawatirkan, bukan hanya terkait masalah ekonomi, tapi apa kontribusi KAHMI sebagai bagian dari bangsa Indonesia terhadap masa depan bangsa ini. Seperti diketahui, alumni KAHMI banyak yang 28

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 dalam bidang bisnis, karena di situlah percepatan dalam dunia usaha sangat ditekankan Sofyan A. kekayaan terjadi,” ujarnya. Djalil karena menurutnya melalui aspek ekonomi, bisnis, dan korporasi added value paling bisa Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil juga menyoroti dihasilkan. “Sebuah negara yang maju adalah dampak digitalisasi kepada generasi muda, di mana sebuah negara yang bisa menciptakan added value. dalam tempo 20 tahun yang akan datang miliaran Penciptaan added value ini sangat di-drive oleh manusia menjadi kurang profesional, karena para entrepreneur dan korporasi. Untuk itu, ayo semua pekerjaan bisa digantikan dengan artificial siapkan generasi muda bersaing di dunia korporasi intelligence, yang bisa menggantikan pekerjaan dengan merubah training terutama training dasar. generasi muda di masa yang akan datang. Namun, Saya pikir lebihnya organisasi ini adalah leadership, ia juga menyampaikan pandangan optimis dari oleh sebab itu training leadership menjadi sangat efek digitalisasi, yaitu masa depan umat manusia penting. Kalau sudah punya leadership dan akan cerah dengan perkembangan digital karena bergerak dalam bidang usaha mereka akan survive semua produk menjadi sangat murah. Untuk sehingga dalam tempo 20 atau 30 tahun ke depan menghadapi berbagai kemungkinan dari efek akan kita lihat para entrepreneurship muda yang digitalisasi, Sofyan A. Djaljl menekankan harus berkembang,” jelasnya. menyiapkan generasi muda dengan pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan zaman. Supaya generasi muda dapat menyongsong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan, “Alhamdulillah di Indonesia sudah maka perlu ditularkan semangat where there is a diperkenalkan program Merdeka Belajar yang will, there is a way dan juga pelatihan dengan prinsip sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh sebab kreatif dan sebagainya. Jika hal ini bisa dilakukan, itu, pendidikan ini harus kita pikirkan bagaimana menurut Sofyan A. Djalil pertumbuhan ekonomi di pendidikan yang relevan pada masa depan. masa yang akan datang dapat dinikmati generasi Dengan program ini, pemerintah ingin mengajak penerus bangsa. anak-anak muda untuk belajar apapun yang ingin dipelajari dan kuncinya pada manusia itu sendiri, “Ayo kita siapkan generasi muda, supaya manusia yang kreatif, kalau orang yang kreatif pasti concern kita terhadap pertumbuhan ekonomi ada jalan. Kemudian orang yang berpikir fleksibel, akan semakin kuat. Kalau kita siapkan dan berikan karena perubahan terjadi setiap saat. Oleh sebab opportunity dan kita ubah mindset mereka, itu, peran KAHMI ini sangat penting, kesiapan kita supaya kita tidak menyalahkan orang lain di masa menghadapi ini sangat tergantung bagaimana kita yang akan datang, tapi kita siapkan diri kita untuk mendidik orang-orang muda,” kata Sofyan A. Djalil. menyongsong pertumbuhan dan ekonomi yang lebih berkeadilan,” pungkas Sofyan A. Djalil. (LS/SA) Pentingnya menyiapkan para profesional 29

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Cerita Mim, Penjaga Garda Terdepan NKRI dengan Sertipikat Tanah Menjaga daerah perbatasan satu tujuannya yakni membuka peluang untuk merupakan bagian dari menjaga terjadinya penggunaan dan pemanfaatan kedaulatan Negara Kesatuan tanah oleh masyarakat di wilayah pulau kecil Republik Indonesia (NKRI). terluar atau okupasi yang efektif. Selain itu, Kebanggaan menjaga kedaulatan NKRI pemberian sertipikat tanah di pulau kecil dirasakan oleh Mim (43) seorang nelayan yang terluar dapat pula menjadi okupasi yang tinggal di Pulau Pelampong, Kepulauan Riau. efektif dalam bentuk tindakan pertahanan dan Pulau ini berbatasan langsung dengan negara keamanan untuk menjaga kedaulatan negara. Singapura. Dengan begitu, kehadiran negara menjadi “Saya sangat bangga menjadi penjaga bukti dan dapat mencegah pencurian ikan oleh perbatasan, walau kami jauh dari keramaian, nelayan asing, sehingga penduduk setempat hidup penuh dengan minim tapi kami hidup bisa mengusir oknum-oknum yang berusaha dengan cara kami sendiri. Kami sebagai masuk wilayah teritorial NKRI. Sertipikasi atas nelayan bisa berfungsi secara maksimal di Pulau Pelampong juga dilakukan sebagai pulau ini, itu yang membuat saya bangga,” bukti kepemilikan hak atas tanah masyarakat. ujar Mim saat diwawancarai Tim Humas Dalam hal ini, Mim sangat bersyukur telah Kementerian ATR/BPN, Rabu (26/01/2022). mendapatkan kepastian hukum. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN “Saya sudah ada jaminan, hak saya tidak turut hadir dalam menjaga kedaulatan NKRI ada yang menganggu gugat, tidak ada yang dengan memberikan legalisasi aset. Salah bisa mengusir saya. Alhamdulillah saya merasa 30

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 nyaman di rumah saya sendiri tapi kalau tidak Mim juga menceritakan pengalamannya ada sertipikat merasa khawatir takut diusir ketika mencari ikan di laut sampai ke orang lain, tapi setelah ada jaminan dari perbatasan. “Pengalaman saya ketika melaut pemerintah insyaallah ke depan kami merasa ditahan Kepolisian Malaysia, kami menginap nyaman di pulau ini,” ungkapnya. seminggu di sana, tapi yang membantu kami adalah GPS, dari GPS membuktikan kami tidak Ia menyampaikan bahwa tidak bisa lepas sama sekali berada di Malaysia,” tuturnya. dari Pulau Pelampong karena demi menjaga tradisi keluarganya yang sudah menempati Pada kesempatan berbeda, Kepala Kantor Pulau Pelampong bertahun-tahun silam. Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Askani “Saya dari kecil itu terbiasa dengan kehidupan mengatakan bahwa untuk tempat tinggal Pak nelayan, memancing, berenang adalah Mim dan keluarganya telah disertipikatkan. permainan saya sejak kecil. Ketika dewasa, Namun, di samping itu juga diterbitkan saya berusaha meneruskan menjaga tradisi sertipikat Hak Pakai kepada Kementerian ini karena kami tinggal di sini tidak sebentar, saya adalah generasi ketiga. Dan nelayan itu Kelautan dan Perikanan (KKP) dan prinsipnya seperti ikan, ikan itu tidak boleh Kementerian Perhubungan. jauh dari laut dan kami tidak boleh jauh dari pada laut, karena di situlah mata pencaharian “3 KK di sana sudah kita sertipikasi karena kami,” imbuhnya. mereka adalah penjaga negara yang 24 jam berada di sana dan menaikkan bendera merah putih. Dan di samping sertipikat atas nama warga kita juga menyertipikatkan atas nama KKP, dan Alhamdulillah KKP merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat penjaga negara. Karena sangat strategis Pulau Pelampong dekat sekali dengan Singapura, perhatian pemerintah sangat luar biasa,” katanya. Askani juga menerangkan tantangan dalam menyertipikatkan pemukiman- pemukiman di perairan, pesisir pantai sekarang lebih mudah, karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Permen) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. “Dulu memang harus dapat rekomendasi dari KKP, namun dengan keluarnya peraturan ini kegiatan penyertipikatan di pemukiman perairan itu tidak lagi direkomendasi, cukup KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) saja,” terangnya. “Artinya kemudahan masyarakat untuk mendapatkan sertipikat tanah semakin terjamin. Sehingga negara membuktikan hadir di masyarakat yang mungkin di pesisir secara tradisional turun temurun sudah menempati itu sepanjang pemukiman itu ada di sana, bisa kita lakukan sertipikasi melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” tambahnya. (JR/RS/RM/AM) 31

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Wujudkan Kemudahan Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Berusaha, Samarinda, Andi Harun menyampaikan tujuan Kementerian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota ATR/BPN Dorong Samarinda, yaitu mewujudkan Kota Samarinda Penyusunan RDTR sebagai kota tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa, serta industri berskala Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang regional dengan peningkatan kualitas lingkungan (RDTR) di seluruh wilayah kabupaten/kota di yang nyaman dan berkelanjutan. Indonesia terus digencarkan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan “Pemerintah Kota Samarinda sangat Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal mengapresiasi bantuan teknis Kementerian ATR/ Tata Ruang aktif mendorong penyusunan RDTR di BPN di Tahun 2021 terhadap Raperkada RDTR setiap kabupaten/kota sebagai upaya mewujudkan Wilayah Perencanaan Kecamatan Samarinda kemudahan berusaha dan meningkatkan iklim Kota dan Kecamatan Samarinda Ilir. Semoga investasi. Untuk itu, Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Kementerian ATR/BPN dapat mempercepat proses Sektor (Linsek) dilaksanakan. penerbitan persetujuan substansi, sehingga dapat segera menjadi Perkada (Peraturan Kepala Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Daerah, red) untuk mempercepat iklim investasi Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki dan rencana pembangunan yang menjadi program mengimbau kepala daerah yang hadir di Rakor prioritas Wali Kota di wilayah perencanaan ini,” Linsek ini untuk terlibat secara langsung pada imbuhnya. penyusunan RDTR, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) tata ruang menjadi Bupati Banggai, Amirudin dalam kesempatan single reference semua proses perizinan yang ada ini menyampaikan, penyusunan RDTR ini di daerah. begitu penting dalam mewujudkan kawasan perkotaan pendukung industri yang berdaya “Penyusunan RDTR itu untuk kepentingan saing, ramah lingkungan, dan berbasis mitigasi OSS (Online Single Submission, red). Kami punya bencana. “Harapan kami dukungan tindak lanjut MoU dengan Dirjen Bangda (Bina Pembangunan dari penyusunan RDTR, dukungan terhadap Daerah, red) dan Deputi Pencegahan KPK. Jadi tiga pengembangan kawasan peruntukan industri dan institusi ini mengawal penyelesaian RDTR dalam pengembangan kawasan perkotaan pendukung rangka OSS, makanya kami meminta kehadiran kawasan industri,” pungkasnya. Bapak/Ibu langsung supaya mengetahui apa yang sedang disusun,” ujarnya dalam Rakor Linsek yang Adapun Rakor Linsek kali ini diikuti oleh berlangsung secara daring dan luring di Hotel Ritz Kabupaten Nunukan tentang RDTR Wilayah Carlton, Jakarta, Senin (28/03/2022). Perencanaan Nunukan Selatan dan Nunukan Tahun 2022-2042; Kota Samarinda tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022- 2042; Kabupaten Gorontalo tentang RDTR Wilayah Perencanaan Tibawa Pulubala Tahun 2022-2042; Kabupaten Banggai tentang RDTR kawasan Kintom- Batui Tahun 2022-2042; dan Kabupaten Kampar tentang RDTR kawasan Perkotaan Siak Hulu Tahun 2022-2042. (JR/FM) 32

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 33

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Masyarakat Pedalaman Kabupaten Dairi Rasakan Kemudahan Sertipikasi Tanah melalui PTSL Komitmen Kementerian Agraria dan Tata membeli angkot satu lagi untuk bisa terangkut Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ nanti masyarakat dari desa saya, juga untuk BPN) dalam memberikan pelayanan mengangkut anak-anak sekolah,” tuturnya. terbaik dan memudahkan masyarakat telah diwujudkan melalui program Pendaftaran Ia merasa senang lantaran sertipikat tanah Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini, PTSL dapat membuat masyarakat lebih mudah dan sudah menjangkau masyarakat di penjuru lebih percaya untuk meminjam uang serta Indonesia. Kabupaten Dairi yang terletak 170 memperbanyak modal untuk usaha. “Saya kilometer dengan waktu tempuh sekitar lima jam berpesan untuk pemerintah, biar semua dari Ibu Kota Provinsi Sumatra Utara menjadi masyarakat yang ada di kota, di desa biar salah satu daerah yang mendapat perhatian cepat mendapat modal, biar usaha mereka khusus Kementerian ATR/BPN. bisa berkembang, dipermudahlah untuk mendapatkan sertipikat tanah,” ungkap Jenda Kemudahan pengurusan sertipikat tanah Samosir. dengan PTSL diungkapkan Marulak Sianturi (64) warga Desa Lae Parira, Kabupaten Dairi. Ia T. Pakpahan (80) warga sepuh dari merupakan salah seorang penerima sertipikat Desa Pegagan Julu, Kabupaten Dairi turut tanah yang diserahkan langsung dari Presiden menyampaikan rasa bahagianya setelah Republik Indonesia, Joko Widodo di Lapangan mendapatkan sertipikat tanah. Sebagai seorang Sudirman, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Kamis petani yang telah lama mengolah sawah dan (03/02/2022). ladangnya, ia mengucapkan terima kasih kepada presiden yang telah peduli kepada masyarakat Menurut pensiunan guru ini, proses hingga ke pedalaman. “Saya senang mendapat pendaftaran sertipikat sangat cepat dan mudah. sertipikat ini. Terima kasih Pak Jokowi, saya Sertipikat tanah miliknya dapat bermanfaat untuk sudah dapat sertipikat tanah,” katanya. keperluan di masa mendatang. “Prosesnya tidak lama dan biaya sangat terbantu dibandingkan Sebagai informasi, pada hari yang sama, jika kita mengurus sendiri. Saya senang dengan Presiden Joko Widodo menyerahkan 600 adanya sertipikat yang sudah saya pegang, ini sertipikat tanah kepada masyarakat Kabupaten bisa saya pakai untuk keperluan ke depannya. Dairi. Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Terima kasih atas program dari pemerintah dan ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil; Menteri Pak Presiden,” ujar Marulak Sianturi. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Pariwisata Warga Kabupaten Dairi lainnya, Jenda dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno; Menteri Samosir (45) yang sehari-hari berprofesi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki sebagai sopir angkutan umum merasakan Hadimuljono; Gubernur Sumatra Utara, Edy hal yang sama. Sertipikat untuk rumah yang Rahmayadi beserta jajaran Forum Koordinasi kini dimilikinya merupakan hasil mengikuti Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. (YS/ program PTSL. “Terima kasih buat Bapak Jokowi, AM/RK) saya mendapatkan sertipikat ini untuk modal 34

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Kontribusi Kementerian ATR/BPN dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Pemerintah selalu berupaya untuk Menteri ATR/Kepala BPN juga mengutarakan, menyejahterakan rakyatnya. Berbagai terkait pengadaan tanah, pemerintah telah rencana pembangunan dan pengembangan mendirikan Bank Tanah. Tugasnya adalah juga diusung untuk bermacam sektor, penyediaan tanah untuk kepentingan sosial, termasuk sektor infrastruktur. Bicara tentang ekonomi, pemerintahan, atau kepentingan pembangunan infrastruktur, hal ini tidak dapat Reforma Agraria. Bank Tanah nantinya akan dipisahkan dengan faktor pertanahan. Kementerian mengelola seluruh tanah yang tidak dimiliki oleh Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan individu masyarakat. Nasional (ATR/BPN) secara maksimal mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan Upaya agar faktor pertanahan tidak berupaya agar pengadaan tanah berjalan tanpa menghambat pembangunan infrastruktur juga kendala. dilakukan dengan mendorong kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Hal tersebut diterapkan “Bicara soal pembangunan infrastruktur, tugas dengan program pendaftaran tanah yang kami mengupayakan ketersediaan tanah yang memiliki target seluruh bidang tanah di Indonesia clean dan clear,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, terdaftar. Kepastian hukum ini diharapkan dapat Sofyan A. Djalil dalam paparannya di Infrastructure meminimalisir konflik atau sengketa atas tanah. Outlook 2022 CNBC Indonesia secara daring, Kamis (24/02/2022). Sofyan A. Djalil memaparkan, dari total sekitar 90 juta bidang tanah, yang bersengketa atau Untuk berkontribusi dalam melancarkan berkonflik itu sekitar 8.000 bidang tanah. Dan pembangunan infrastruktur, menurut Sofyan A. konflik tersebut terus Kementerian ATR/BPN urai Djalil ada beberapa poin penting soal pertanahan sehingga tidak menjadi hambatan lagi. Ia juga yang perlu diperhatikan, mulai dari penyelesaian berupaya memerangi mafia tanah. Oknum-oknum sengketa tanah, menjaga agar harga tanah yang menyalahgunakan kewenangannya telah terjangkau, dan memastikan ketersediaan tanah. diberi sanksi tegas. Terkait ketersediaan tanah, Sofyan A. Djalil mengungkapkan, sejak adanya Undang-Undang “Kementerian ATR/BPN terus berbenah diri (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan bidang pertanahan. Sehingga demikian mengenai Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan infrastruktur, investasi, dan pemanfaatan tanah umum menjadi lebih praktis dan terjamin. lainnya bisa dicapai dan dijamin,” ujar Sofyan A. Djalil. (FT/JR) 35

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Bangun Potensi Wisata dan Ekonomi di Jambi, Pemerintah Rapatkan Barisan dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) KSN Muaro Jambi, jangan sampai terjadi kerusakan Muaro Jambi telah ditetapkan menjadi lingkungan dan akan menghambat kita dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui penetapan kawasan ini sebagai warisan dunia,” Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun kata Sofyan A. Djalil. 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Menteri ATR/Kepala BPN juga menyatakan Ruang Wilayah Nasional. Pada kawasan tersebut, komitmennya dalam membantu pemerintah saat ini dinilai belum optimal dalam pemanfaatan daerah untuk mempercepat proses penyusunan pada sektor pariwisata di KCBN Muaro Jambi yang RTR KSN Muaro Jambi. Selain itu, ia juga menuturkan memiliki potensi wisata sejarah, budaya, dan jika ada kawasan yang masih masuk ke dalam spiritual. Oleh sebab itu, pemerintah merapatkan kawasan hutan, Sofyan A. Djalil akan menggandeng barisan guna mempercepat pengembangan KCBN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya Muaro Jambi sebagai destinasi pariwisata yang tujuan untuk menyelamatkan kawasan KSN Muaro berkualitas melalui kesiapan pada aspek amenitas, Jambi ini akan tercapai. “Kami akan membantu dan aksesibilitas, dan atraksi. harapkan dukungan dari Pak Gubernur dan Bupati sekalian,” terangnya. Dalam melakukan pengembangan KCBN Muaro Jambi, peran penataan ruang menjadi Sebagai informasi, konsep deliniasi penting guna memitigasi risiko kerusakan pengembangan KSN Muaro Jambi terdiri atas dua lingkungan. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang wilayah, yaitu kawasan inti yang merupakan KCBN Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan Muaro Jambi yang terdiri 4 zona dengan fungsi mengimbau kepada Kementerian Agraria dan pelestarian; dan kawasan penyangga dengan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ fungsi pengembangan ekonomi masyarakat yang BPN) bersama Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan pelestarian seperti perkebunan, serta Kementerian Sekretariat Negara agar dapat pertanian, dan kawasan khusus industri. melakukan percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN Muaro Jambi. Usai melakukan rapat koordinasi, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil bersama Menteri “Ditargetkan RTR KSN dapat disahkan pada Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, September 2022,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan, dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Budi Karya Sumadi beserta rombongan melakukan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi sebagai tinjauan lapangan di area Candi Muaro Jambi. (LS/ Destinasi Wisata Berkualitas yang diselenggarakan RS) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (19/01/2022). Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada kesempatan ini mengatakan terkait dengan tata ruang, Kementerian ATR/BPN bersama dengan pemerintah daerah akan mengoptimalkan segala aspek untuk kepentingan KSN Muaro Jambi dapat terlindungi dari kerusakan lingkungan dan sebagainya. “Yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengamankan sungai-sungai di sekitar 36

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 37

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan ATR/BPN Dukung Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut Program Makmur menyukseskan Program Makmur (Mari di Banyuwangi Kita Majukan Usaha Rakyat) di Kabupaten Bayuwangi. Sebagai langkah tindak lanjut, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat, M. Adli Abdullah dan Tenaga Ahli Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Pengembangan Kelembagaan Reforma Agraria, Hermawan melakukan pertemuan dengan Komisaris Pupuk Kaltim, Utje Gustaf Patty di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Senin (31/01/2022). Program Makmur adalah program pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya Pupuk Kaltim bersama induk usahanya, PT Pupuk Indonesia, untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan petani melalui sinergi BUMN dengan memfasilitasi beragam kemudahan. Fasilitas tersebut mencakup penyediaan bibit dan pupuk, akses permodalan bagi petani, pendampingan berkala, asuransi pertanian untuk antisipasi gagal panen, hingga 38

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 jaminan pembelian hasil panen oleh off-taker “Kami berharap Program Makmur ini dapat secara kontinu di atas rata-rata harga pasar. menjadi motor peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dari ujung timur Pulau Jawa, “Kami melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi harus menjadi contoh yang Kabupaten Banyuwangi dan melakukan sejumlah baik dengan semua potensinya untuk kabupaten pertemuan dengan para stakeholders. Pertemuan lain di Indonesia. Harapan kami, pilot project ini dengan stakeholders kami membahas tentang co- dapat direplikasi untuk seluruh Indonesia,” tambah partnership antara Pupuk Kaltim, Kementerian ATR/ Utje Gustaf Patty. BPN, pemerintah daerah dan lembaga perbankan untuk menyukseskan Program Makmur, sehingga Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Program petani padi di kabupaten ini memiliki akses Makmur di Bayuwangi terlihat pada peningkatan pemodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR),” produktivitas padi, di mana sebelum Program ujar M. Adli Abdullah. Makmur dijalankan pada tahun 2018 petani hanya mendapatkan 5 ton per hektare, tetapi sekarang Menurutnya, Kementerian ATR/BPN akan ini telah mencapai 9 ton per hektare. “Pendapatan berperan menjadi fasilitator dengan pihak, petani pun meningkat sekitar 24 juta per hektare terutama perbankan, Pupuk Kaltim dan pemerintah dari sebelumnya maksimal hanya 10 juta per daerah agar aset tanah yang dimiliki petani bisa hektare. Inilah progres dari Program Makmur ini,” diberdayakan dan punya akses modal melalui pungkasnya. Program Makmur yang sedang dikembangkan oleh Pupuk Kaltim serta juga bagian dari program Turut hadir, Pimpinan Cabang BRI Banyuwangi, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Dalam hal ini, Sari Wahono; Pimpinan BNI Banyuwangi, Sarwoko; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Pimpinan Bank Jatim Banyuwangi, Sasiyono; serta Budiono selaku Ketua Harian GTRA di Banyuwangi Kepala BPKAD Banyuwangi, Cahyanto Hendri akan menjadi motor program ini. Wahyudi. Sementara itu, Komisaris Pupuk Kaltim, Dalam kesempatan tersebut, para pimpinan Utje Gustaf Patty pada kesempatan yang sama perbankan telah bersedia untuk mengucurkan mendukung program ini. “Ini program lintas sektor, kredit kepada masyarakat peserta Program semua pihak punya peranannya masing-masing. Makmur ini, tentu atas dukungan juga dari Kami siap mendukung dan berperan aktif bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang telah kesejahteraan petani di Indonesia,” tegasnya. menyiapkan sarana infrastruktur untuk kelancaran program ini. (YS/FM) 39

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Siapkan Wakil Menteri Agraria dan Tata Pembangunan Ruang/Wakil Kepala Badan Ibu Kota Negara, Pertanahan Nasional (Wamen Pemerintah Susun ATR/Waka BPN), Surya Tjandra Rencana Kerja dan menghadiri Diskusi Persiapan Pembangunan Pastikan Status Ibu Kota Negara secara daring pada Rabu Kawasan Inti dan (23/02/2022). Diskusi yang digagas oleh Pengembangan IKN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini Clean and Clear membahas terkait penyusunan rencana kerja untuk memastikan status kawasan inti dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) berstatus clean and clear. Wamen ATR/Waka BPN dalam diskusi kali ini menyoroti sedikitnya tiga hal, yakni terkait kanalisasi untuk memitigasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, sinkronisasi kerja antar kementerian/lembaga maupun secara internal, serta terkait dengan pergerakan ekonomi melalui jual beli tanah yang terjadi di kawasan IKN, sementara perlu dilakukan land freezing. “Pertama kita perlu kanalisasi untuk sengketa konflik bagaimana kalau ada masalah, dan perlu didiskusikan supaya bagaimana bisa melindungi semua rencana. Dengan strateginya yang pas dan tidak juga kaku dengan mempertimbangkan realitasnya secara sosiologis. Nah, kombinasi yang elegan seperti apa perlu dibicarakan bersama, karena ini bukan hanya kerja Kementerian ATR/BPN,” ujar Surya Tjandra. 40

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 Terkait dengan sinkronisasi antar penyelesaian permasalahan yang ada. kementerian/lembaga, Wamen ATR/Waka “Sinkronisasi yang dibutuhkan apa di antara BPN menekankan bahwa perencanaan kerjaan kementerian ini dengan target yang menjadi kunci dari semua proses yang ada. cukup ambisius. Jadi mudah-mudahan bukan Inisiatif yang dilakukan seperti pencatatan hanya menjelaskan betapa baiknya pekerjaan perkembangan dari dinamika dalam proses masing-masing, tapi dari yang sudah baik apa pembangunan IKN menjadi poin penting. yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana, Dalam hal ini Surya Tjandra berpendapat, dan korelasinya dengan kementerian terkait perlu dipikirkan siapa yang mengerjakan seperti apa,” pungkas Surya Tjandra. dan apa tugasnya. “Kalau dari perencanaan sudah dikerjakan Bappenas, nanti kami back Membuka jalannya diskusi, Koordinator up di tata ruang dan penatagunaan tanahnya. Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Jangan sampai di internal juga jadi seperti (Stranas PK), Herda Helmijaya mewakili saingan, harus saling back up pekerjaannya, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring mudah-mudahan antar kementerian juga bisa KPK mengutarakan harapannya untuk dapat begitu,” tutur Surya Tjandra. memperoleh informasi terkini dari tiap-tiap kementerian/lembaga terkait dengan rencana Terkait dengan land freezing, Surya Tjandra KPK untuk ikut serta dalam pengawalan IKN. menuturkan perlu dipikirkan juga bagaimana “Jadi kami berharap dari Kementerian ATR/ pergerakan ekonomi yang disebabkan oleh BPN bisa menjelaskan terkait penataan ruang, transaksi jual beli tanah. “Saya paham di satu status sertipikasi tanah, maupun proses sisi kita perlu lakukan land freezing, tapi di pengadaan tanah itu sendiri,” tutur Herda sisi lain ada gairah orang untuk bertransaksi Helmijaya. juga meningkat, ini tidak bisa kita bendung karena kalau terlalu dibendung apa gunanya Sesuai dengan tujuan dilakukannya ada IKN yang niatnya supaya ada pergerakan diskusi, KPK turut mengundang perwakilan ekonomi, tapi bagaimana manage-nya potensi dari beberapa kementerian/lembaga. Turut ini. Apakah bisa didiskusikan bersama melalui hadir perwakilan dari Kementerian Lingkungan diskusi ini, mudah-mudahan bisa dapat Hidup dan Kehutanan; Kementerian Energi perspektif yang lebih holistik,” ungkap Wamen dan Sumber Daya Mineral; Kementerian ATR/Waka BPN. Pertanian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Melalui diskusi ini, Wamen ATR/Waka Pembangunan Nasional; dan Badan Informasi BPN berharap bisa memiliki gambaran yang Geospasial. (LS/RE) lebih lengkap dan dapat mendukung semua 41

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 2. Hobi yang dapat menghasilkan uang 5 Hobi yang Harus Dimiliki untuk Hidup yang Lebih Baik Apa itu hobi? Menurut Kamus Besar Bahasa Tentu itu akan sangat menyenangkan jika kamu Indonesia, hobi adalah kegemaran; kesenangan menjadikan hobi untuk mendapatkan penghasilan, istimewa pada waktu senggang, bukan sebagai tetapi jika tidak maka cobalah memiliki hobi untuk pekerjaan utama. Hobi bisa juga dikatakan sebagai mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang kamu bisa menghasilkan uang di waktu luang sebagai upaya untuk menenangkan pikiran. sembari melakukan hal-hal yang kamu suka. Setiap orang tentu mempunyai hobinya masing- Kegiatan yang dapat dilakukan seperti menulis, masing, tapi tahukah kamu, hanya segelintir mengajar, fotografi, blogging dll. orang yang paham bahwa setiap hobi harus memliki tujuan didalamnya. Bukan hanya sebagai 3. Hobi yang membuatmu tetap bugar cara untuk mengisi waktu luang tapi juga untuk membangun diri dan meningkatkan kualitas hidup kedepannya. Ada lima tipe hobi yang harus dimiliki setiap orang untuk menjalani hidup lebih baik, apa sajakah itu? Berikut ulasannya. 1. Hobi yang membuatmu tetap kreatif Menulis, melukis, menyulam, menjahit membuat Tetap sehat dan bugar harus menjadi prioritas karya seni DIY dan lainnya merupakan kegiatan dalam hidup mu, namun bagaimana dengan yang mempu untuk membuatmu tetap kreatif. hobi yang membuatmu tetap bugar? Ini berarti Mempunyai hobi di bidang ini membantu kamu kapanpun kamu melakukan hobi mu kamu juga untuk meningkatkan fungsi otak, meningkatkan akan melakukan aktifitas yang membuatmu tetap konsentrasi serta mampu mengekspresikan bugar tanpa merasa harus melakukannya secara emosi dengan lebih baik. terpaksa. Dapat kita lihat sebagian besar orang berusaha untuk tetap bugar dengan datang ke gym atau kelas yoga namun hal itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena hal tersebut bukanlah hal yang benar-benar mereka sukai. 42

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 4. Hobi yang dapat membuatmu tetap tenang 5. Hobi yang membantu anda tumbuh secara professional Kemampuan untuk mengontrol pikiran sangat Belajar merupakan sebuah keharusan, seperti yang penting untuk dimiliki masing-masing individu pernah dikatakan oleh Mario Teguh, “Orang-orang terlebih di situasi yang penuh huru-hara seperti yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa saat ini. Oleh karena itu sangat penting untuk lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan memiliki hobi yang mempu untuk membuat menjadi pemilik masa depan”. Selain memiliki hobi pikiranmu tetap tenang dan waras. Kamu dapat untuk menghibur diri, kita juga harus memiliki hobi melakukan meditasi, hiking, memainkan alat musik yang mampu meningkatkan skill dan pengetahuan misalnya, hobi semacam ini dapat membantu mu diri. Hal ini tentunya memiliki andil besar dalam untuk melepaskan kecemasan dan stress yang hidup dan akan membuat mu tumbuh secara ada. profesional dan membuat wawasan mu semakin luas. Kegiatan dapat dilakukan diantaranya membaca buku, menonton seri dokumenter, mendengarkan podcast dll. 43

Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 $+0\" 44

10-2,\"Majalah RUANG BUMI______Edisi Januari - Maret 2022 -+1!1 2+ 45