384-Article Text-881-1-10-20230206

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia KEBIASAAN BARU HUBUNGAN INTERNASIONAL: POTENSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI JOE BIDEN TERHADAP KETAHANAN NASIONAL BANGSA INDONESIA (New Normal in International Relations: Possible Joe Biden’s Foreign Policy Towards the Indonesian National Resiliency) FADHIL HAIDAR SULAEMAN1, NATHANIA SEKAR TIARA2 1Mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Email: [email protected] Telp. 082137100510 2Mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Email: [email protected] Telp. 08989786051 ABSTRAK Amerika Serikat patut dimasukkan pada kalkulasi kebijakan luar negeri bangsa Indonesia, sehingga kepentingan nasional bangsa tidak terancam dan kelangsungan tata bernegara tidak terganggu. Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji potensi dampak yang ditimbulkan oleh pergantian kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, dari Donald Trump menuju Joe Biden, terhadap Republik Indonesia melalui analisis kebijakan luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan epistemologis positivisme, dengan pelaksanaan penelitian berupa kajian literatur, seperti, namun tidak terbatas pada, jurnal ilmiah, laporan lembaga kajian, dan rekam jejak kandidat beserta anggota kabinet baru. Hasil penelitian menemukan bahwa Amerika Serikat, dibawah Presiden Joe Biden, akan menerapkan kebijakan luar negeri yang bersifat liberal internasionalisme, dengan penekanan terhadap isu demokrasi, multilateralisme, hak asasi manusia, serta perubahan iklim. Negara yang menggunakan sistem demokrasi, Indonesia dapat menjadi mitra kunci dalam kerjasama multilateral dengan negara-negara demokrasi. Namun, penurunan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, ditambah dengan isu lingkungan, dapat menjadi poin merah Indonesia dalam kacamata Washington, yang dapat berdampak kepada tekanan external untuk pemerintah Indonesia agar membenahi situasi domestik yang sesuai dengan nilai-nilai liberal internasionalisme. Simpulan riset ini merekomendasikan agar pemerintah membenahi situasi penegakan demokrasi, hak asasi manusia, serta perlindungan lingkungan agar dapat menjadi mitra strategis Amerika Serikat. Kata kunci: Joe Biden, Amerika Serikat, Hegemoni, Kebijakan Luar Negeri, Indonesia ABSTRACT The United States should be included in the calculation of Indonesia's foreign policy, so that the national interests of the nation are not threatened, and the continuity of the constitutional order is not disturbed. This scientific paper aims to examine the potential impact of the change in leadership of the President of the United States, from Donald Trump to Joe Biden, on the Republic of Indonesia through foreign policy analysis. The method used in this research is qualitative with epistemological positivism, with the implementation of research in the form of literature reviews, such as, but not limited to, scientific journals, reports from research institutions, and records of candidates and new cabinet members. The results of the study found that the United States, under President Joe Biden, will implement a foreign policy that is liberal internationalism, with an emphasis on the issues of democracy, multilateralism, human rights, and climate change. As a country that uses a democratic system, Indonesia can be a key partner in multilateral cooperation with democratic countries. However, the decline in the quality of democracy and human rights in Indonesia, coupled with environmental issues, could become Indonesia's red point in Washington's point of view, which could have an impact on external pressure for the Indonesian government to fix the domestic situation following the values of liberal internationalism. This paper recommends that the government fix the situation of upholding democracy, human rights, and environmental protection to become a strategic partner of the United States. Keywords: Joe Biden, the United States of America, Hegemony, Foreign Policy, Indonesia 151 | V o l u m e 9 N o 1

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia PENDAHULUAN yang dialami oleh AS dengan memfokuskan kebijakan-kebijakan yang merupakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat kepentingan AS itu sendiri dibandingkan pada dasarnya membentuk pola antara kebijakan-kebijakan terkait Negara-negara Intervensionis dan Isolasionis. Ada empat lain. Dilatarbelakangi oleh akibat dari pilar utama yang menyokong Politik Luar presiden-presiden sebelumnya dimana AS Negeri AS yaitu; Power, Prosperity, Peace memiliki fokus yang besar terhadap perang dan Principle (Holmes, 2014). Secara umum terutama terkait dengan teroris (Cipto, 2019). Politik Luar Negeri Amerika Serikat bertujuan untuk menjaga peran Amerika Serikat Hubungan bilateral AS-Indonesia telah sebagai ‘polisi dunia’ yang memiliki tujuan terjalin bahkan sejak proklamasi Indonesia untuk menjaga tatanan dunia (global order) pada tahun 1945 dan salah satu Negara dan keseimbangan kekuasaan (balance of pertama yang membangun Hubungan power). Pada masa pemerintahan Trump Diplomatik dengan Indonesia di tahun 1949. terdapat banyak kontroversi yang terjadi Keinginan AS dalam menyebarkan paham terkait dengan Kebijakan Luar Negeri yang demokrasi ke seluruh dunia menjadi latar dikeluarkan oleh AS. Kontroversi ini dapat belakang awal hubungan AS-Indonesia. Bagi dilihat melalui dua indikator yaitu ekonomi AS sendiri, Indonesia merupakan mitra dan politik (Siswanto, 2018). penting di wilayah Indo-Pasifik. Demokratisasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 Dalam hal ekonomi, Trump melalui juga telah memperkuat Hubungan antara kampanyenya menggagaskan ide tentang kedua Negara (US Department of State, “America First” dengan mengedepankan 2020). Namun hubungan ekonomi kedua kepentingan nasional Amerika dibandingkan pihak tidak cukup berkembang dibandingkan kepentingan lain. Gagasan ini kemudian dengan hubungan ekonomi AS dengan diimplementasikan melalui kebijakan negara tetangga Indonesia, seperti Singapura proteksi dalam perdagangan internasional, dan Australia. Pada bulan November 2010 sedangkan dalam hal politik, pada tahun pemimpin kedua negara menandatangani the 2017 Trump mengeluarkan executive order US-Indonesia Comprehensive Partnership tentang restriction bagi imigran di AS dengan Agreement (US-Indonesia CPA) yang tujuan melindungi warga Negara Amerika merupakan komitmen jangka panjang kedua dari teroris. Trump dengan ideology Realis negara untuk meningkatkan dan dan Isolasionis yang ditunjukkan dari memperdalam hubungan bilateral. Salah satu kebijakan proteksionis, dan isolasionis yang sektor yang menjadi fokus kerja sama adalah dikeluarkan selama masa jabatannya, telah sektor ekonomi (The White House Press, menghilangkan peran AS di dalam Politik 2020). Sedangkan dalam hal keamanan lebih Internasional. Hal ini dikarenakan Trump difokuskan pada hubungan di tahun 2005- berupaya menyelesaikan masalah ekonomi 2010 karena pada tahun 2005 hubungan 152 | V o l u m e 9 n o 1

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia kedua Negara mengalami perubahan Trump menganggap isu lingkungan sebagai dimana embargo militer AS terhadap mitos dengan keluar dari Paris Agreement. Indonesia mulai dihapuskan. Hubungan Dalam isu corona, Trump dianggap gagal antara AS-Indonesia dapat dibilang fluktuatif dalam menangani dan menanggulangi kasus hal ini dikarenakan oleh perubahan korona, dapat dilihat dari besarnya jumlah pemimpin kedua Negara terutama korban COVID di AS. Indonesia. Pada era Soekarno, hubungan kedua Negara kurang baik dikarenakan Joe Biden dinilai sejalan dengan Soekarno tidak berpihak pada AS namun nilai- nilai Partai Demokrat yang dalam pada masa Orde Baru berbanding terbalik sejarahnya bersahabat dan dekat dengan dimana Indonesia membutuhkan bantuan berbagai kelompok grup seperti membuka US terutama dalam hal ekonomi. Sedangkan ruang yang sama bagi Komunitas Muslim pada era reformasi saat ini yang bersifat salah satunya dengan menghapuskan multipolar mengharuskan Negara untuk Muslim Ban. Selain muslim, Biden juga saling menjalin kerjasama. berjanji akan memberdayakan black community di AS dan menghapus Kemenangan Joe Biden dalam systemic racism dan racial violence pemilihan Presiden AS 2020 yang terhadap mereka (Hennig, 2020). mengalahkan petahana Donald Trump Selanjutnya pada Maret Biden padahal pada pemilihan 2016 Trump mengatakan bahwa akan memilih menang dengan suara tertinggi dalam perempuan sebagai kandidat wakil sejarah AS yaitu 70 juta suara (Tollefson, presiden nya, hal ini dibuktikan pada 2020). Namun kekalahan Trump didasari tanggal 11 Agustus 2020, Biden oleh beberapa hal; (1) Racial Equality, pada mengumumkan bahwa akan memilih administrasi Trump banyak terjadi kekerasan Senator California AS, Kamala Harris atas nama rasisme. Salah satunya adalah sebagai wakil presidennya. kebijakan pelarangan muslim masuk ke AS. (2) Equal Opportunity for All American, Kemenangan Joe Biden dalam atas peluang untuk all American tidak terlihat Trump dapat dilihat sebagai kegagalan dikarenakan orientasi ekonomi Trump yang Donald Trump dalam memenuhi memihak kapitalis (orang kaya), kebutuhan warga AS dan menjaga peran menyebabkan mereka dengan ekonomi AS di Politik Internasional. Selama masa menengah mengalami kesulitan. (3) jabatan Trump, hubungan AS dengan Immigration Path, di bawah kepemimpinan dunia telah berubah. Kemenangan Biden Trump, kesempatan migrasi para pendatang dinilai akan merubah hubungan AS hampir ditutup, padahal hal ini bertentangan dengan Negara-negara lain dalam Politik dengan semangat US sebagai Negara Internasional. Kemenangan Biden juga imigran. (4) Environmental/Pandemic Issue, akan menjadi tantangan bagi Negara- 153 | V o l u m e 9 n o 1 negara di dunia terutama Tiongkok,

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia apabila AS kembali mengambil peran wawancara, serta jurnal dari penulis ternama sebagai salah satu superpower di dunia dalam bidang analisis kebijakan luar negeri dan menghambat ambisi superpower menjadi mayoritas sumber dalam karya tulis Tiongkok. Sedangkan Hubungan dengan ilmiah ini. Terakhir, laporan organisasi India, Presiden sebelumnya, Trump tidak internasional serta transnasional juga ikut terlalu mengkritik kebijakan domestik serta dalam karya tulis ilmiah ini, sebab India, namun hal ini akan berubah pada analisis kebijakan luar negeri juga kepemimpinan Biden ditambah fakta mengkonsolidasikan masukan dari lembaga- bahwa Kamala Harris, half Indian juga lembaga tersebut. ikut memprotes kebijakan nasionalis Hindu di India. Kebijakan yang dapat ditaksir dari ucapan serta tindakan subjek penelitian di METODE PENELITIAN masa lalu menjadi studi kasus utama dalam karya tulis ilmiah ini. Kebijakan yang terikat Karya tulis ini menggunakan premis erat dengan hubungan luar negeri, seperti epistemologi positivisme dan metodologi hubungan politik, ekonomi, keamanan, dan kualitatif untuk memprediksi kemungkinan sosial kultural memiliki relasi antara yang kebijakan luar negeri Presiden terpilih Joe satu dengan lainya, sehingga pembahasan Biden. Dikarenakan masing-masing objek dari masing-masing anggota kabinet yang penelitian memiliki rekam jejak yang cukup terlibat akan membahas salah satu kebijakan dalam, karya tulis ini menekankan pada dari bidang-bidang tersebut. tindakan serta ucapan masing-masing aktor yang terlibat, dimana pidato serta HASIL DAN PEMBAHASAN wawancara juga termasuk dalam pengumpulan informasi. Penelitian ini juga Konsep Analisis Kebijakan Luar memberikan bukti-bukti empiris tentang Negeri: Model Politik Birokrasi kemungkinan kebijakan yang akan diambil oleh pemangku kepentingan melalui rekam Seringkali dikaitkan dengan studi jejak mereka di masa lalu, baik beberapa hubungan internasional, studi analisis tahun lalu maupun akhir-akhir ini. kebijakan luar negeri (foreign policy analysis) mengkaji pemikiran-pemikiran yang berkaitan Kajian yang dilakukan terhadap dengan perkembangan riset empiris tentang sumber informasi dilakukan menggunakan proses serta hasil dari kebijakan luar negeri sistematika kajian literatur (literature suatu negara (Hudson, 2005). Dengan kata review). Sumber- sumber yang dipilih dalam lain, analisis kebijakan luar negeri menelusuri kajian ini terikat erat dengan tindakan dan bagaimana suatu negara melaksanakan subjek penelitian, seperti transkrip pidato, hubungan dan tindakan eksternal, yang tulisan opini editorial, serta kebijakan mencakup kepada tujuan, rencana, langsung. Hasil kajian lembaga pemikir, implementasi, serta pengukuran yang 154 | V o l u m e 9 n o 1 terstruktur terhadap kebijakan luar negeri.

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dalam perkembangan studi ini, lingkup kebijakan luar negeri suatu negara tidak kajian melakukan ekspansi dengan dibuat oleh satu negara utuh, melainkan melibatkan organisasi internasional dan dibuat oleh beberapa aktor atau pelaku organisasi transnasional sebagai objek penting yang bersifat mandiri (Freedman, penelitian (Rutherford, 2001). 1976). Aktor-aktor ini memberikan corak atau Karena sifatnya yang mengkaji proses nilai-nilai dalam proses pengambilan pengambilan keputusan, analisis kebijakan kebijakan, yang sesuai dengan keyakinan luar negeri melibatkan faktor-faktor yang dan kepentingan masing- masing. Dengan berkontribusi terhadap pengambilan kata lain, masing-masing pihak memiliki keputusan tersebut, baik dari politik pendapat masing-masing terhadap kebijakan internasional maupun politik domestik. luar negeri yang sesuai dengan kepentingan Sehingga, tidak salah apabila studi analisis sektoral maupun pribadi, dan kebijakan luar kebijakan luar negeri sering mendapatkan negeri suatu negara bergantung kepada label sebagai sub-ilmu dari hubungan interaksi yang terjadi antara aktor yang internasional (Thies dan Breuning, 2012). berperan dalam proses pengambilan dan Namun sedikit lebih spesifik dari hubungan proses pelaksanaan kebijakan luar internasional, analisis kebijakan luar negeri negeri. bersifat orientasi agen (agent-oriented), Struktur Pengambil Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Amerika Serikat bukan orientasi struktur (structural- oriented). Dengan kata lain, argumen utama dari studi ini menyatakan bahwa manusia, Untuk memahami potensi proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh sebagai agen perubahan yang bergerak Presiden-terpilih Joe Biden, maka wajib hukumnya untuk mendapatkan informasi dalam kelompok atau di dalam kelompok, tentang aktor-aktor penting yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan luar memberikan corak serta perubahan dalam negeri Amerika Serikat. Sebagai negara yang menerapkan sistem politik demokrasi politik global (McMillan, 2008). presidensial, jabatan Presiden Amerika Serikat menyandang gelar sebagai Panglima Dari sekian banyak model, karya tulis Tertinggi (Commander-in-Chief), sehingga memegang hak prerogatif dan komando ilmiah ini akan mengambil model politik penuh atas Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan eksekutif pemerintahan federal birokrasi (bureaucratic politics model). Model Amerika Serikat. ini disinyalir oleh beberapa pakar sebagai Dalam menentukan kebijakan luar negeri, Presiden memiliki Dewan Keamanan model analisis kebijakan luar negeri terbaik untuk memahami proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, karena memang model ini merepresentasikan pengaruh serta kekuatan kementerian/lembaga di Amerika Serikat yang sangat besar (Smith, 2008). Model ini memiliki premis bahwa proses pengambilan 155 | V o l u m e 9 n o 1

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nasional, sebuah forum dimana Presiden negeri untuk presiden. Namun, karena bukan membahas kebijakan luar negeri dengan anggota kabinet, mereka tidak memiliki garis pejabat pemerintahan yang terbagi menjadi komando untuk mengatur lembaga atau dua: pejabat kementerian (cabinet- kementerian yang terlibat dalam kebijakan members) atau pejabat kantor eksekutif luar negeri, seperti militer ataupun diplomat. (office-members) (Mabee, 2010). Pejabat kementerian yang memiliki pengaruh Joe Biden sebagai terhadap pengambilan kebijakan yakni Presiden/Panglima Tertinggi Menteri Luar Negeri (Secretary of State) dan Menteri Pertahanan (Secretary of Defense), (Commander-in-Chief) sedangkan dari pejabat kantor eksekutif yakni Penasihat Keamanan Nasional Kembalinya Joe Biden ke Gedung (National Security Advisor) atau staf lain Putih memunculkan tiga spekulasi yang dianggap perlu oleh Presiden. mengenai arah keberlanjutan Politik Luar Negeri AS; restorasi, reformasi, atau Dalam pelaksanaan tugas proses revolusi (Han, 2020). Meimbang hal pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat tersebut peninjauan rekam jejak politik luar perbedaan dalam anggota dari pejabat negeri Biden perlu dilakukan untuk kementerian dan pejabat kantor eksekutif. memprediksi kebijakan yang mungkin Pejabat kementerian, diwakili oleh Menteri dicanangkan Biden kedepannya. Dalam 48 Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, tahun karir politiknya, Biden tercatat memiliki kewenangan untuk mengatur berhasil menduduki dua posisi krusial. birokrasi yang mereka wakili, dengan seizin Sebelum menjabat sebagai wakil presiden presiden sebagai kepala pemerintahan. pada pemerintahan Presiden Barack Namun, karena mereka mewakili dua Obama selama dua periode (2009-2017), birokrasi penting dalam kebijakan luar negeri Biden menjabat sebagai anggota senior Amerika Serikat, ada kecurigaan bahwa senat komite kehakiman (The Senate tindakan dan ucapan pejabat kementerian Judiciary Committee) selama empat lebih mengutamakan kepentingan sektoral dekade (1973-2009) dan terpilih menjadi masing-masing dibandingkan kepentingan ketua senat komite hubungan internasional nasional, terutama peraturan persetujuan (2007-2009) (The Senate Foreign Relations senat yang membuat posisi ini rentan Committee). Secara garis besar Biden terhadap lobi konflik kepentingan (Dueck, menunjukkan integritasnya melalui rekam 2014). Karena pejabat kantor eksekutif tidak jejak yang meyakinkan, bahkan dianggap memerlukan konfirmasi senat, Penasihat sebagai komoditas terbaik dalam Keamanan Nasional dan pejabat kantor pembuatan kebijakan luar negeri AS eksekutif lain dianggap sebagai pendapat (Nainggoland dan Muhammad, 2020). independen utama perihal kebijakan luar Dalam masa presiden Obama, Biden santer 156 | V o l u m e 9 n o 1 menggaungkan advokasi kekuatan

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia kepemimpinan AS dalam kancah global. akan dipulihkan oleh Biden adalah kerjasama bersama NATO untuk Pada implementasinya, nuansa hegemoni menghadapi tantangan sekuritas pada abad dua satu – terorisme, ancaman siber AS yang kental berimbas pada dan misil. Ketiga, diluar isu keamanan dan politik, Biden juga mengumumkan pengeluaran keputusan berpolemik kesediaan AS untuk kembali bergabung ke perjanjian dan agensi internasional seperti selama masa jabatannya sebagai wakil Perjanjian Paris (Paris climate Agreement) dan WHO sebagai bentuk konsolidasi presiden. Dalam invasi militer AS terhadap respon global dalam mengatasi pandemi COVID-19. Upaya Biden dalam kembali Irak tahun 2003 Biden menjadi tokoh yang dalam beberapa kerjasama multilateral global yang ditinggal pada masa mendalangi penyerangan ini, meski pada pemerintahan Trump merupakan bentuk usaha Biden untuk memperbaiki citra AS di berakhir sebagai kegagalan besar bagi AS. mata dunia serta melanggengkan demokrasi dan melawan pemerintah yang Biden memandang dunia dan kaitannya otoritarian. Lewat agenda kebijakan luar negeri yang disuarakan Biden dalam dengan peran dan kepentingan AS dengan kampanyenya, dapat dilihat kecenderungan Biden untuk merestorasi kebijakan luar perspektif kacamata tradisional yakni negeri AS. berdasarkan organisasi internasional yang Mosi pendekatan luar negeri multilateralisme yang diajukan Biden mengadopsi fundamental demokrasi barat berperan penting sebagai katalisator bagi produktivitas kerjasama dengan Indonesia dan lahir setelah Perang Dunia II dalam sektor ekonomi dan peningkatan nilai demokrasi (Biden-Harris Transition (Brookings Institution, 2020). Administration, 2020). Terlebih pendekatan multilateralisme dianggap sejalan dengan Pada putaran presidensi kali ini preferensi Presiden Indonesia, Joko Widodo. Ekonom Indonesia, Johanna Gani, percaya Biden mengedepankan pendekatan secara meski tidak menjalin hubungan langsung dengan AS, dampak ekonomi akan tetap diplomatik sebagai mekanisme dirasakan meskipun terdapat peluang melunaknya perang dagang antara AS dan penyelesaian konflik yang tercermin dari fundamental utama kebijakan luar negeri Biden yaitu multilateralisme. Pada pidato kemenangannya Biden menegaskan bahwa AS akan menjadi suar dalam memimpin negara-negara berdaulat dalam melawan ancaman internasional (Beacon of the world). Dalam implementasinya, setidaknya ada tujuh agenda utama Biden yang dibawakan saat kampanyenya dengan empat diantaranya berfokus pada multilateralisme (Gani, 2020). Pertama, menghidupkan kembali aliansi dengan Eropa melalui kerjasama trans atlantik. Dimana pada masa pemerintahan Trump, tensi hubungan transatlantik memanas akibat penarikan AS dalam aliansi tersebut. Kedua, bentuk lain aliansi yang 157 | V o l u m e 9 n o 1

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia China dan menciptakan lingkungan ekonomi Staf Komite yang diketuai Biden, ia yang lebih inklusif jika dibandingkan dengan membantu Biden untuk menjustifikasi invasi kembalinya Trump ke kursi presiden. Tensi Amerika Serikat ke Irak sebagai “Perang perselisihan AS dan China berpotensi Melawan Terror” (Diebold dan Blinken, menurun dengan resolusi diplomasi yang 2987). Selama masanya di Komite diajukan Biden, yaitu dengan membawa Hubungan Luar Negeri Senat, ia juga sengketa dagang dengan China ke membantu Biden untuk membuat proposal organisasi perdagangan dunia (WTO). perihal federalisme Irak menjadi tiga negara Menilai hal tersebut, perang dagang tetap bagian: Arab Sunni, Arab Syiah, dan Kurdi. memberikan pelajaran penting bagi China Ketika Obama terpilih, ia dipilih oleh Biden untuk tidak mengandalkan pabriknya dalam untuk menjadi Penasihat Keamanan satu wilayah tertentu, rantai relokasi China Nasional Wakil Presiden, dimana ia ke ASEAN tidak akan terhenti terlebih mendukung intervensi militer di Libya dan karena ketidakpastian yang ditimbulkan dari Suriah atas nama kemanusiaan. Pada pandemi COVID-19. tahun 2014, ia diangkat menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, dan lagi-lagi Antony Blinken sebagai Menteri mendukung intervensi. Ia membantu Luar Negeri pemerintahan Obama dalam menghadapi Rusia di Ukraina dan membantu Saudi Karir Antony John Blinken dalam Arabia dalam invasi militer ke Yaman. pemerintahan Amerika Serikat meroket bersamaan dengan terpilihnya Bill Clinton Dalam struktur kampanye Joe Biden, sebagai Presiden Ke-42 Amerika Serikat. Blinken menjadi penasihat kebijakan luar Berasal dari keluarga diplomat, ia baru negeri. Ia berjanji bahwa apabila Joe Biden memasuki pemerintahan ketika Clinton terpilih, Amerika Serikat akan terus menjabat sebagai presiden. Dari 1994 menjatuhkan sanksi kepada Iran untuk hingga 2001, ia mengemban jabatan melawan upaya Tehran dalam sebagai Asisten Khusus Presiden Clinton mendestabilisasi Timur Tengah, namun dalam Dewan Keamanan Nasional, disaat yang sama, juga akan meninjau ulang sehingga pengalaman beliau dalam hubungan dengan Arab Saudi agar urusan keamanan nasional sudah dimulai memenuhi dan sesuai dengan nilai-nilai semenjak tiga dekade yang lalu. Ketika Amerika Serikat. Ia juga akan menekan India Amerika Serikat akan menginvasi Irak agar meninjau ulang kebijakan represif pada tahun 2003, ia mulai kenal dengan terhadap minoritas Muslim, seperti Joe Biden yang pada waktu itu masih penghapusan otonomi Kashmir dan hukum menjadi Senator Delaware sekaligus kontroversial Amandemen Undang-Undang Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Kewarganegaraan India Tahun 2019. Senat. Dengan posisinya sebagai Direktur 158 | V o l u m e 9 n o 1 Ketika dinominasikan sebagai menteri

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia luar negeri, ia percaya Amerika Serikat, Sehingga, dalam berhubungan meskipun saat ini adalah negara terkuat di dunia, tidak mampu untuk menyelesaikan dengan Indonesia, bisa jadi Blinken akan masalah global dengan sendirian. Oleh karena itu, ia meminta agar Amerika Serikat memprioritaskan kerjasama yang dapat bekerja sama dengan negara lain untuk menyelesaikan masalah global. Hal ini juga meningkatkan kualitas demokrasi di terkait dengan pengalaman pribadi keluarganya, dimana orang tuanya Indonesia, seperti reformasi birokrasi dan diselamatkan oleh tentara Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua (Blinken, 2001). proses penerapan good governance. Selain Selain itu, ia juga percaya bahwa keterpurukan demokrasi di seluruh belahan itu, Blinken mungkin akan membujuk bisnis dunia dapat terjadi karena negara demokrasi terkuat, yakni Amerika Serikat, gagal dalam Amerika Serikat untuk berinvestasi di menerapkan demokrasi di dalam negeri. Pada faktanya, proses demokrasi memang Indonesia, agar iklim demokrasi di mengalami kemunduran secara global, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Sehingga, ia Indonesia menjadikan demokrasi Amerika ingin agar demokrasi di seluruh dunia membaik, dengan perbaikan demokrasi di Serikat sebagai model. Namun, perhatian Amerika Serikat sebagai ujung tombaknya. Blinken terhadap hak asasi manusia tidak Hal ini menunjukkan bahwasanya Blinken memiliki kemiripan prinsip liberal dapat dipandang sebelah mata, bahkan internasionalisme yang dimiliki oleh Joe Biden, hanya saja sedikit lebih agresif. cenderung tegas. Rekam jejaknya Mendukung pengerahan kekuatan atas nama kemanusiaan, demokrasi, hak asasi menunjukkan bahwa ia mendukung manusia, serta hukum internasional menjadi poin-poin utama pemikiran penegakan HAM di negara lain meskipun Blinken dalam kebijakan luar negeri (Blinken, 2003). Bisa jadi, satu dekade dipaksa dengan kekuatan militer, seperti di dibawah naungan Biden, baik di Senat maupun di Kantor Wakil Presiden, Libya dan Irak. Sehingga, Indonesia harus membentuk kesamaan pandangan mereka berdua tentang konsep keamanan lebih berhati-hati dalam menegakkan HAM nasional serta kebijakan luar negeri. 159 | V o l u m e 9 n o 1 di dalam negeri, dan sebisa mungkin menunjukkan progres penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Hal ini cukup problematis, mengingat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersandung kasus pelanggaran HAM, sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi Blinken dalam kerjasama politik dan ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Lloyd Austin sebagai Menteri Pertahanan Lloyd James Austin III adalah seorang kadet dari Akademi Militer Amerika Serikat (West point) yang lulus pada tahun 1975. Karirnya mulai meroket ketika Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan invasi ke Irak. Pada saat invasi, Austin memegang

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia jabatan sebagai Asisten Manuver Komandan wilayah di Irak dan Suriah dengan cepat. Ia Divisi Infanteri Mekanis Ke-3, salah satu dari sendiri mengakui bahwa program Amerika elemen pasukan Amerika Serikat yang Serikat untuk melatih pemberontak Suriah mengambil Kota Baghdad dari tangan melawan ISIS berakhir gagal total, dalam tentara Ba’ath milik Saddam Hussein. sebuah sidang senat tahun 2015 (The United Karirnya terus melesat, dan setelah States Senate Armed Services Committee, beberapa operasi di Irak dan Afghanistan, ia 2020). Pada tahun 2016, ia pensiun dari diangkat sebagai Direktur Staf Gabungan militer dan bekerja untuk perusahaan senjata Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Raytheon Technologies sebagai jajaran sebuah posisi yang menurutnya dapat direktur. membuka jalan untuk karirnya karena mulai berkenalan dengan orang-orang yang lebih Setelah mendapat nominasi dari luas (Austin, 2020). Pada tahun 2010, ia Presiden terpilih Joe Biden, Jenderal Austin diangkat menjadi Komandan Jenderal akan menjadi menteri pertahanan kulit hitam Pasukan AS - Irak, yang bertugas dalam pertama Amerika Serikat. Austin menyatakan memimpin kerjasama pertahanan dan bahwa ia akan memberikan rekomendasi keamanan militer Amerika Serikat dengan kebijakan kepada Biden dengan jujur dan apa pemerintah Irak yang baru. Dalam upacara adanya. Hal ini disinyalir berbeda dengan pelantikan ini, Wakil Presiden Joe Biden kepemimpinan Trump, dimana ia bertemu dengan Jenderal Austin, yang mengharapkan anggota kabinet memiliki kemudian menjalin komunikasi intensif kesamaan pendapat dengan dirinya sendiri, perihal status pasukan Amerika Serikat di terbukti dengan pemecatan James Mattis dan Irak. Austin tidak setuju terhadap penarikan Mark Esper sebagai menteri pertahanan. pasukan militer secara penuh dari Irak dan Austin juga menegaskan bahwa aliansi justru ingin menambah (Gordon, 2012), dengan sekutu Amerika Serikat di Asia- namun karena sudah mendapat perintah, Pasifik dan Eropa adalah kunci kekuatan seluruh komando pasukan Amerika Serikat negara tersebut, sehingga ia akan bekerja di Irak resmi dibubarkan dan angkat kaki untuk memperkuat hubungan tersebut pada tanggal 18 December 2011. (Biden-Harris Transition Administration, 2020). Hal ini juga merupakan sindiran untuk Hanya dua tahun menjabat sebagai Trump, dimana banyak pakar menyalahkan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, ia Trump atas melemahnya beberapa aliansi diangkat menjadi Komandan Komando Amerika Serikat, seperti Organisasi Pakta Tengah Amerika Serikat pada tahun 2013, Atlantik Utara (NATO) akhir-akhir ini, dimana dimana ia dikenal sebagai orang pendiam sesama anggota NATO saling memusuhi yang tidak banyak bicara. Namun, beberapa satu sama lain seperti Turki dengan Yunani. pakar menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas kesuksesan ISIS dalam merebut Terakhir, ia juga memberikan 160 | V o l u m e 9 n o 1 keterangan bahwa meskipun baru pensiun

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia empat tahun dari Angkatan Darat Amerika mengemukakan pendapatnya tentang Serikat, ia akan tetap menghargai kontrol kebijakan luar negeri, kemiripan antara sipil terhadap angkatan bersenjata, dengan Austin dan Mattis inilah yang menjadi dasar merekrut staf karir serta staf ahli yang bahwa kebijakan Austin akan memiliki berasal dari sipil untuk membantunya dalam kemiripan dengan Mattis. Karena menjalankan tugas sebagai menteri spesialisasi mereka di Timur Tengah, pertahanan. Hal ini memang problematis, kemungkinan besar prioritas utama karena berdasarkan Undang- Undang kebijakan pertahanan Austin adalah Keamanan Nasional Tahun 1947, ia membendung pengaruh Rusia, bukan membutuhkan pengabaian dari Kongres Tiongkok. Selain organisasi teroris dan Iran, Amerika Serikat agar dapat menjadi menteri ancaman terhadap pengaruh Amerika pertahanan (80th United States Congress, Serikat di Timur Tengah berasal dari Rusia 1947). Sehingga, mau tidak mau, dia harus (Clarke, 2019). Hal ini dibuktikan juga melakukan lobi politik terhadap anggota dengan janjinya untuk memperbaiki aliansi kongres Partai Demokrat agar menerima Amerika Serikat, dimana diantara semua nominasi dirinya sebagai menteri aliansi yang ada, NATO-lah yang mengalami pertahanan. penurunan kualitas, karena justru di Indo- Pacific Trump meningkatkan pertahanan Dilihat dari rekam jejaknya, karir kerjasama dengan Jepang, Taiwan, dan moncer Jenderal Austin berkutat di area Australia (Brookings Institution, 2020). Timur Tengah, dengan pengalaman langsung di Irak dan Afghanistan (Mattis Dengan begitu, kebijakan pertahanan dan West, 2019). Posisi ini membuatnya Austin terhadap Indonesia sepertinya akan mirip dengan rekam jejak menteri mirip seperti kebijakan Mattis: tidak terlalu pertahanan pendahulunya, Jenderal Marinir erat dan tidak terlalu longgar, seperti sekolah James Mattis. Sama seperti Austin, Mattis perwira, latihan bersama, dan beberapa juga menghabiskan sebagian besar operasi kerjasama minor lain. Namun, permasalahan tempur di Timur Tengah, bahkan ketika utama justru bisa datang dari faksi progresif Austin menjadi Asisten Komandan Divisi yang ikut membawa Joe Biden menuju Infanteri Mekanis Ke-3, Mattis memimpin kemenangan (Brookings Institution, 2020). Divisi Marinir Pertama bersama-sama Ada potensi bahwa pihak progresif di Amerika menyerang Kota Baghdad. Bahkan, Serikat akan meminta Biden dan Austin untuk Komandan Komando Tengah Amerika membatasi kerjasama pertahanan dengan Serikat sebelum Austin adalah Mattis Indonesia atas dasar pelanggaran hak asasi (Snodgrass, 2019), sehingga keahlian manusia. mereka dalam area Timur Tengah tidak perlu diragukan lagi. Meskipun Austin sendiri seorang tentara, namun posisinya sebagai menteri Karena Austin sangat jarang pertahanan tergantung pada Joe Biden, yang 161 | V o l u m e 9 n o 1

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tersandera janji kampanye kepada faksi Ketika Hillary mundur dari jabatan progresif untuk memprioritaskan hak asasi sebagai menteri luar negeri, Joe Biden manusia (Brookings Institution, 2020). mengangkat Sullivan sebagai Penasihat Pasalnya, posisi Austin sebagai menteri pun Keamanan Nasional Wakil Presiden tergantung kesuksesan Biden dan dirinya merangkap Wakil Asisten Presiden Obama, untuk melobi anggota Kongres dari Partai menggeser posisi Antony Blinken yang Demokrat, yang dalam pemilihan 2020 pindah menjadi Wakil Penasihat Keamanan imbang dari pihak kaukus moderat maupun Nasional Presiden. Sebagai penasihat kaukus progresif. Melihat Amerika Serikat keamanan nasional Biden, ia ikut menjadi memiliki Hukum Leahy yang melarang delegasi rahasia Amerika Serikat untuk kerjasama dengan pasukan asing yang negosiasi program nuklir, yang terdiri dari diduga melanggar hak asasi manusia, dan Wakil Menteri Luar Negeri William Burns dan fakta bahwa Senator Leahy adalah seorang Penasihat Senior Gedung Putih untuk Iran kader Partai Demokrat, kemungkinan Puneet Talwar, di Oman. Pada tanggal 24 Jenderal Austin akan mentaati hukum November 2013, usahanya berhasil tersebut agar posisinya di kabinet Joe Biden membuahkan hasil ketika delegasi Iran tidak goyah. setuju untuk menandatangani perjanjian interim mengenai program nuklir di Jenewa, Jake Sullivan sebagai Penasihat dan semenjak itu ia sering menjadi orang Keamanan Nasional yang dihubungi pihak Iran dalam negosiasi lanjutan program nuklir. Ketika Hillary Clinton Sebelum memulai karir di mencalonkan diri menjadi presiden pada tahun 2016, Sullivan menjadi kepala pemerintahan, Jacob Jeremiah Sullivan penasihat kampanye bidang kebijakan luar negeri, namun sayang Hillary kalah dari dulunya adalah seorang peneliti hubungan Trump. internasional di Universitas Yale. Ia Ketika dinominasikan sebagai Penasihat Keamanan Nasional, ia berjanji memulai karir di pemerintahan dengan untuk menjaga keselamatan bangsa, untuk memperjuangkan kepentingan nasional, jabatan Penasihat Utama untuk Senator serta mempertahankan nilai-nilai Amerika Serikat. Hal menarik yang ia janjikan ialah Amy Klobuchar, dimana ia dilirik oleh Hillary meredefinisi ulang konsep keamanan nasional, yang sebelumnya berkutat pada Clinton. Setelah Hillary dilantik menjadi senjata nuklir dan terorisme, untuk mulai memperhatikan ancaman krisis iklim, menteri luar negeri, Sullivan diangkat penurunan kualitas demokrasi serta menjadi Wakil Kepala Staf merangkap Direktur Perencanaan Kebijakan Kementerian Luar Negeri. Ia berperan penting dalam merumuskan kebijakan Amerika Serikat untuk intervensi di Libya dan Suriah bersama Blinken, serta tekanan diplomatis untuk Myanmar karena kasus genosida Rohingya (Sullivan, 2015). 162 | V o l u m e 9 n o 1

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia perpecahan sosial di Amerika Serikat itu perumusan kebijakan keamanan nasional sendiri. Hal ini merupakan sebuah awalan Amerika Serikat. Sullivan sendiri yang baru dalam konsep keamanan nasional berpendapat bahwa Tiongkok tidak Amerika Serikat, karena pada sebelum- seluruhnya adalah ancaman bagi keamanan sebelumnya penasihat keamanan nasional nasional, dan percaya bahwa Beijing bisa selalu menekankan pada konsep kaku dari menjadi partner kerjasama dalam beberapa era Perang Dingin, seperti kekuatan militer, isu keamanan nasional (Carnegie, 2020). kekuatan ekonomi, dan kekuatan politik Karena memiliki prioritas untuk membenahi untuk menandingi pihak-pihak yang keadaan domestik Amerika Serikat, dianggap mengancam keamanan nasional kemungkinan rekomendasi kebijakan Amerika Serikat. Sebagai contoh, mantan Sullivan terhadap Indonesia adalah Penasihat Keamanan Nasional John Bolton penerapan model demokrasi Amerika dianggap oleh banyak pakar terlalu terpaku Serikat di Indonesia sebagai percontohan. pada kekuatan militer dan ekonomi untuk Sehingga, berdasarkan apa yang telah membuat pihak lain tunduk kepada Amerika disampaikan oleh masing-masing kandidat, Serikat (Bolton, 2019). sepertinya Biden membagi tim kebijakan luar negerinya menjadi tiga bagian: Blinken untuk Selain itu, Sullivan juga menegaskan memperkuat demokrasi dan penegakan hak bahwa prioritas kebijakan keamanan asasi manusia di dunia, Austin untuk nasional miliknya adalah mempersatukan memperkuat aliansi pertahanan yang bangsa Amerika Serikat yang terpecah sempat rapuh, dan Sullivan untuk karena isu hak asasi manusia SARA dan memperbaiki kondisi domestik Amerika ketimpangan sosial. Hal ini agak berbeda Serikat agar dapat menjadi model bagi dengan pengalaman beliau ketika menjabat demokrasi lain. di pemerintahan, namun cukup strategis secara politik domestik, mengingat isu hak SIMPULAN asasi manusia SARA dan ketimpangan sosial adalah kunci kemenangan Biden Meskipun karya tulis ilmiah ini telah untuk merebut suara progresif pada membahas empat aktor penting dalam pemilihan presiden tahun 2020, mengingat proses pengambilan kebijakan luar negeri kasus pembunuhan George Floyd tidak Amerika Serikat, tidak dapat dipungkiri ditanggapi dengan baik oleh Donald Trump. bahwa riset perihal proses pengambilan Dengan ini, ada indikasi bahwa fokus kebijakan luar negeri Joe Biden harus rekomendasi kebijakan keamanan nasional ditingkatkan di masa kedepan, mengingat Sullivan akan memprioritaskan masalah karya tulis ini melewatkan beberapa tokoh domestik sebelum eksternal. penting yang mungkin ikut berperan nanti, seperti Wakil Presiden dan Utusan Khusus Sehingga, diprediksi Sullivan tidak Presiden Amerika Serikat untuk Iklim. Aktor- akan terlalu memikirkan Indonesia dalam 163 | V o l u m e 9 n o 1

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia aktor lain dalam Dewan Keamanan asasi manusia. Mengingat bahwa Joe Nasional, seperti Ketua Kepala Staf Biden dan Antony Blinken cukup serius Gabungan, Direktur Intelijen Nasional, dan dalam hal tersebut, maka untuk mencegah Menteri Energi juga bisa berperan untuk kecaman ataupun penjatuhan sanksi, maka kebijakan luar negeri, mengingat Joe Biden bangsa kita harus berbenah diri sebelum memberikan perhatian besar untuk balasan itu menjadi kenyataan. menghadapi pemanasan global dan perubahan iklim. Secara keseluruhan, potensi kebijakan luar negeri Joe Biden terhadap Indonesia berfokus pada peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Antony Blinken, yang memiliki kemiripan visi dan misi dengan Biden, akan menjadi penjembatan antara Presiden Jokowi dan Joe Biden dalam kerjasama politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia, namun tidak menutup kemungkinan akan bertindak tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jenderal Lloyd Austin, meskipun berlatar belakang militer, tidak bisa leluasa menerapkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia karena posisinya yang tersandera kongres. Terakhir, Jake Sullivan akan merumuskan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional yang memberikan prioritas pada pembenahan kondisi demokrasi Amerika Serikat yang terpecah, sehingga kemungkinan besar ia tidak akan terlalu memperhatikan Indonesia. Maka dari itu, karya tulis ilmiah ini merekomendasikan agar Republik Indonesia terus melakukan reformasi agar terciptanya suasana bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hak 164 | V o l u m e 9 n o 1

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia DAFTAR PUSTAKA Holmes, Jack E. 2014. The Mood/Interest Theory of American Foreign Policy. and Foreign Policy Analysis: The University Press of Kentucky. Origins of the National Security Siswanto. 2018. Kepemimpinan Donald Council Revisited. Foreign Policy Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia. Analysis, 7(1), 27-44. LIPI, 15(1), 49-63. Dueck, C. 2014. The Role of the National Cipto, Bambang. 2019. Politik Global Security Advisor and the 2006 Iraq Amerika dari Obama ke Trump. Strategy Review. Orbis, 58(1), 15-38. Han S, Jeong H. 2020. Identifying Joe Biden’ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. China Policy Determinants: Norms & US Department of State. 2020. US Relations Values Oriented Diplomacy. Journal of with Indonesia. Research Methodology, 5(3), 153-182. The White House Press. 2010. The US- Nainggolan P., dan Muhamad S. 2020. THE Indonesia Comprehensive Partnership. 2020 UNITED STATE Tollefson, J. 2020. Scientists relieved as Joe PRESIDENTIAL ELECTION AND ITS Biden wins tight US presidential IMPLICATIONS FOR THE WORLD. election. Nature, 587(7833), 183-184. INFO Singkat, XI(21). Hennig, B. 2020. In Focus: How Joe Biden Brookings Institution, 2020. The Quite Reformation of Biden’sForeign Policy. Won the White House. Political Insight, 11(4), 18-19. Washington, D.C.: Brookings Hudson, V. 2005. Foreign Policy Analysis: Institution. Gani, J. 2020. Analysis: How Biden’s US Actor- Specific Theory and the Ground of International Relations. Foreign election victory will impact on Indonesia’s economy [In person]. Policy Analysis, 1(1), 1-30. Rutherford, K. 2001. Nongovernmental Jakarta. Organizations (NGOs) and Biden-Harris Transition Administration. International Politics in the Twenty-First 2020. President-Elect Biden Nominates Century. American Foreign Policy Retired Four-Star General Lloyd Austin Interests, 23(1), 23-29. as Secretary General. Thies C., dan Breuning M. 2012. Integrating Diebold W., dan Blinken A. 1987. Ally versus Foreign Policy Analysis and Ally: America, Europe, and the Siberian International Relations through Role Pipeline Crisis. Foreign Affairs, 66(2), Theory. Foreign Policy Analysis, 8(1), 434. 1-4. Blinken A. 2001. The False Crisis over the McMillan, S. 2008. Subnational Foreign Atlantic. Foreign Affairs, 80(3), 35. Policy Actors: How and Why Blinken, A. 2003. From Preemption to Governors Participate in U.S. Foreign Engagement. Survival, 45(4), 33-60. Policy. Foreign Policy Analysis, 4(3), Austin, L. 2020. Roland Martin Unfiltered. 227-253. Gordon, M. 2012. The Endgame: The Inside Smith, M. 2008. US bureaucratic politics and Story of the Struggle for Iraq, from the decision to invade Iraq. George W. Bush to Barack Obama (pp. Contemporary Politics, 14(1), 91-105. 659-662). Penguin Random House. Freedman, L. 1976. Logic, Politics and The United States Senate Armed Services Foreign Policy Processes: A Critique Committee. 2020. U.S. Strategy of the Bureaucratic Politics Model. Against ISIS. Washington D.C.: The International Affairs, 52(3), 434-449. United States Senate. Mabee, B. 2010. Historical Institutionalism Biden-Harris Transition Administration, 2020. 165 | V o l u m e 9 n o 1

Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia President-Elect Biden Announces Key Members of Foreign Policy and National Security Team. 80th United States Congress. (19National Security Act 1947. Washington D.C Mattis J., dan West F. 2019. Call Sign Chaos: Learning to Lead. Random House. Snodgrass, G. 2019. Holding the Line: Inside Trump's Pentagon with Secretary Mattis. Random House. Clarke, B. 2019. Pakistan and the Quadrilateral Security Dialogue: Current and Future Perceptions. IPRI Journal, 19(1), 30-55. Brookings Institution. 2020. War powers in the era of Joe Biden and Lloyd Austin. Washington, D.C.: Brookings Institution. Sullivan, J. 2015. Remarks by Jake Sullivan. Proceedings of The ASIL Annual Meeting, 109, 341-342. Bolton, J. 2019. The Room Where It Happened. Random House. Carnegie Endowment. 2020. China Has Two Paths to Global Domination. New York: Carnegie Endowment. 166 | V o l u m e 9 n o 1