MGI Edisi Vol.3 No.1, Jan-Apr 2016

6 Informasi Utama Informasi 33 Informasi Khusus Menelisik Peluang Tenaga 20 Geospasial Dasar Surveyor Indonesia di EraPeta Desa, Percepat Pemetaan Skala Besar Pasar Bebas ASEANPembangunan Desa dan Masih Terkendala Alat dan SDMWilayah PerdesaanGeospasialSatuPetaMenyatukanNegeri Vol 3. No. 1, Januari-April 2016 INDONESIA Peta Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 1

PHeamsieltSauarnveDiesa Pentingnya pemetaan desa dalam mewujudkan pembangunan sebuah desa yang hasil akhirnya membantu2 p| eMarjcaleahpGaetoaspnaspiael Imndobneasniag- Vuonl 3a. nNo.n1,aJsaniouanri a- Al.pril 2016

Dari Redaksi Peran BIG dalam Menyediakan Peta Desa 20 33IGnefoorsmpaassiial Dasar Informasi Khusus Tanpa terasa 2015 sudah berlalu menunjang pembangunan nasional lima MSPuearnsvaeerlyiBsoiekrbIPanesdlAounSaVEneoAgsl i3NaT. eNdoni.a1Eg,rJaaanuari-April 2016 dan kami hadir kembali untuk tahun ke depan sangat penting, sehingga6 Informasi UtamaPMeamsiehtaTaenrkSeknadlaalBaeAslaart danSDM menyapa pembaca setia Majalah membuat posisi BIG semakin strategis. Geospasial Indonesia. PadaPPWeetimlaabyDaaenhsgaPu,enPraednrecDseaepasanat danPetaMenyatukan Negeri Vol.3 No. 1 di Tahun 2016 ini, kami hadir Untuk edisi kali ini, kami mencoba menyapa para pembaca. menampilkan tema-tema sesuai bidangGeospasialSatu yang ada di BIG. Untuk rubrikasi InformasiINDONESIA Badan Informasi Geospasial (BIG) Geospasial Dasar (IGD), kami mengangkat berada pada posisi yang cukup strategis tema terkait proses orthorektifikasi PemdbaalnamgunMaenPweNutajausDdiokenasaanlVol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 1 seiring dengan pelaksanaan program citra yang dilaksanakan BIG untuk pemerintahan Jokowi-JK Nawacita menghasilkan Citra Satelit Tegak ResolusiPriyadi Kardono yang menekankan pentingnya satu Tinggi (CSRT), yang nantinya menjadiWiwin Ambarwulan data yang standar sebagai acuan dalam dasar dalam pembuatan peta dasar untuk perencanaan pembangunan nasional, membuat peta desa.Romanio Bahama Lazuardi terutama dalam hal ini adalah data dan informasi geospasial (IG). IG memegang Sedangkan untuk rubrikasi InformasiAgung Teguh Mandira, Luciana Retno peranan yang penting terutama dalam Geospasial Tematik (IGT), kamiYudi Irwanto, Nuruli Khotimah, menentukan arah pembangunan, mengangkat liputan dari Rakortek PokjaTommy Nautico, Hero Hombas, baik dari lingkup kecil yaitu tingkat IGT Tahun 2016, dengan tema MendorongAde Komara, Fakhruddin Mustofa desa, hingga lingkup secara luas yang Percepatan Implementasi Kebijakan Satu dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga Peta, karena Kebijakan Satu Peta sudahFollow: @infogeospasial (K/L) maupun pemerintah daerah untuk digaungkan sejak era pemerintahan infogeospasial merencanakan pembangunan. Edisi kali Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Akan ini akan mengulas beberapa program tetapi hingga kini implementasinya dirasa pemerintahan Jokowi-JK, khususnya masih kurang maksimal. program prioritas pembangunan mulai dari daerah pinggiran atau lingkup kecil, Pada rubrik Sosok, kali ini kami yaitu tingkat desa dalam membantu mengangkat kiprah Sosok Dr. Ing. Khafid, percepatan pembangunan nasional yang sebagai Ahli Geodesi yang Sukses Urus merata dan menyeluruh. Batas Wilayah, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan dan Pada laporan utama pertama, kami Penyebarluasan Informasi Geospasial menyajikan ulasan tentang peran BIG (PPIG) BIG. Di sini sepak terjang  Khafid, dalam mendukung penyelenggaraan Peta termasuk masa lalunya seperti apa, Desa untuk mempercepat pembangunan menarik untuk dibaca. Desa dan Wilayah Perdesaan. Di sini kami menyajikan seperti apa posisi Dalam edisi kali ini dan edisi BIG saat ini dan bagaimana kegiatan ke selanjutnya, kami juga menghadirkan depannya untuk mendukung program rubrikasi yang diberi nama Family. Rubrik Nawacita yang menjadi prioritas dan visi ini mengangkat sisi lain lain dari unsur pemerintahan saat ini. pimpinan BIG hingga Staf/Karyawan dilihat dari sudut pandang keluarga. Pada laporan utama lainnya, kami Untuk edisi kali ini kami mengangkat mengangkat liputan dari pelaksanaan sosok Priyadi Kardono. Kami sengaja acara Pelatihan Tenaga Surveyor, dimana mengangkat sosok Priyadi Kardono hal ini sangat sejalan dengan rencana karena Beliau sebagai pimpinan atau dibentuknya sebuah Board Government Kepala BIG, bagaimana di tengah-tengah Authority untuk memenuhi kebutuhan kesibukannya tetap menjaga komunikasi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang dengan anggota keluarga. IG, dimana dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) atau Kami menyajikan semua informasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan tulisan mendalam tetapi dengan pada awal 2016 ini merupakan peluang gaya bahasa yang ringan dan lugas. Pada sekaligus tantangan yang harus disikapi akhirnya kami ucapkan selamat membaca. oleh semua pihak. Intinya, peran IG dalam Semoga informasi yang kami sajikan memberikan manfaat dan inspirasi. Salam Geospasial Satu untuk Indonesia! (*) Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 3

6 6 20 15 29Peta Desa, Percepat Pembangunan 25 Desa dan Wilayah Perdesaan 33 42 36 15 Penguatan Kompetensi SDM Bidang Informasi Geospasial 20 Wawancara Kepala Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Besar, BIG, Ade Komara Mulyana Pemetaan Skala Besar Masih Terkendala Alat dan SDM 25 Sisi Lain Priyadi Kardono, Kepala BIG Kedepankan Komunikasi danDemokrasi dalam Memimpin Keluarga 29Sosok Kepala Pusat PPIG BIG, Dr. Ing. Khafid Ahli Geodesi yang Sukses Mengurus Batas Wilayah 33 Menelisik Peluang Tenaga Surveyor Indonesia di Era Pasar Bebas ASEAN 36 Galeri Foto 42 Data dan Informasi Geospasial Percepat Pembangunan Daerah4 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Pesan PimpinanPriyadi Kardono, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)Waktunya Kita BerbenahTidak terasa, sekarang kita tetapi, kita mesti siap menghadapi penting, baik itu pembuatan peta sudah memasuki tahun perubahan ini mengingat semua skala besar, maupun pemetaan batas 2016 atau hampir 47 pihak semakin terbuka dengan wilayah, baik darat maupun laut. tahun Badan Informasi yang namanya Informasi GeospasialGeospasial (BIG) menyediakan (IG). Hampir semua kementerian/ Mengingat tugas BIG ke depankebutuhan data dan informasi lembaga kini menggunakan IG. yang semakin luas, kita harus bisageospasial untuk mendukung Hal ini tentu merupakan sebuah bekerja lebih baik lagi. Apalagiprogram pembangunan nasional. kesempatan besar dan sudah BIG kini harus memenuhi semuaDengan dorongan Pak Presiden waktunya pula kita berbenah. kebutuhah lembaga. Kita juga harusJokowi, sekarang peran BIG menjadi bersiap melakukan perubahanlebih menonjol. Sekarang BIG ada Kebijakan Satu Peta sudah pola kerja dan pola pikir. Kitadi bawah koordinasi Menteri PPN/ digaungkan sejak beberapa tahun tahu, kegiatan pemetaan ini sangatKepala Bappenas dan sudah ada terakhir akan tetapi hingga kini tergantung dari perkembanganPerpresnya, yang sebelumnya di implementasinya dirasa masih teknologi. Oleh karena itu, teman-bawah koordinasinya Menristek kurang maksimal. Basis data teman jangan berhenti padaDikti. Sekarang di bawah koordinasi geospasial yang dimiliki instansi teknologi yang ada sekarang ini.Menteri PPN/Kepala Bappenas, pemerintah, baik di pusat maupun Saya ingin teman-teman di BIGada BIG, dan ada BPS. Jadi semua daerah belum sepenuhnya merujuk bisa mengembangkan teknologiperencanaan pembangunan itu pada satu peta dasar. Untuk itu, yang sudah ada untuk mencapaidasarnya bukan hanya data BPS tapi BIG selaku lembaga pembina hasil kerja yang lebih maksimaljuga data spasial. Itu artinya semua informasi geospasial di Indonesia, dan berkualitas. Apalagi BIG bakalrencana pembangunan wilayah itu harus berusaha dan bekerja keras bertambah sibuk dengan semakinharus dituangkan dalam bentuk mewujudkan Kebijakan Satu Peta itu. banyaknya kebutuhan lembaga danspasial dan mulai digunakan dalam pemerintah daerah akan IG, dan itupenyusunan RPJMN 2015-2019. Satu hal yang kini perlu menjadi harus kita siapkan.Kemudian di kementerian/lembaga, perhatian kita bersama adalahsemua rencana anggaran mereka penyelesaian Peta Desa. Peta Desa ini Sekarang kita akan selalujuga akan masuk dalam data spasial. sangat penting untuk mempercepat berusaha untuk ke arah sana. pembangunan desa dalam rangka Mudah-mudahan kita semua di Dari segi kelembagaan dan mendukung program Nawacita. BIG siap menghadapi reposisi inifungsi, memang tidak ada yang Selain Peta Desa, kita tentu secara dengan bekerja lebih baik lagi, demiberubah pada reposisi BIG. Akan bersamaan harus menyelesaikan mewujudkan pembangunan nasional tugas-tugas lain yang tidak kalah yang lebih berkualitas. (*) Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 5

Informasi UtamaMenteri DPDTT Marwan Jafar (ketiga kanan), dan Kepala BIG Priyadi Kardono (kedua kanan) bersama jajaran Kemen DPDTT melihat Peta CitraDesa saat peluncuran Peta Desa di Jakarta, Selasa (16/2). Peta Desa, Percepat Pembangunan Desa dan Wilayah PerdesaanMembangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa merupakan Nawacita ketiga yang menjadi agenda prioritas nasional Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Badan Informasi Geospasial (BIG) berperan penting dalam percepatan pembangunan desa tersebut. Salah satu upaya BIG untuk mempercepat pembangunan desa adalah dengan membuat Peta Desa.Besarnya perhatian telah membuat pembangunan di dikucurkan pemerintah, banyak pemerintah terhadap daerah menggeliat. Akan tetapi di kelurahan malah ingin turun grade desa telah terbukti sisi lain, hal itu berimplikasi pada menjadi desa. Persoalan kemudian menggerakkan roda tingginya keinginan daerah untuk muncul karena banyak desa pembangunan di menciptakan desa-desa baru atau seringkali tidak mengetahui secara wilayah pinggiran. Pengucuran dana pemekaran wilayah desa. Bahkan, pasti batas wilayahnya. Padahal, desa sebesar Rp1 miliar per desa dengan adanya dana desa yang batas wilayah antardesa yang6 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Informasi Utamabersebelahan merupakan langkah stakeholder. Terdapat sejumlah pembuatan Peta Desa ini adalahawal untuk mengidentifikasi dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang untuk menyediakan Peta Desamenginventarisasi aset yang dimiliki. berkepentingan terhadap Peta Desa. skala besar yang berkualitas untukOleh karena itu, dalam UU Desa Antara lain Kementerian Koordinator seluruh wilayah desa di Indonesia;sudah mengatur dengan jelas bahwa Bidang Pembangunan Manusia menyediakan standar pembuatanbatas wilayah desa dinyatakan dalam dan Kebudayaan selaku pelaksana Peta Desa yang dapat digunakanbentuk Peta Desa. gerakan desa; Kementerian Agraria sebagai pedoman penyelenggaraan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Peta Desa di tingkat nasional, serta Peta Desa merupakan data dan Nasional (Kemen ATR/BPN) untuk sebagai acuan dalam participatoryinformasi geospasial yang akan kebutuhan penyusunan peta Rencana mapping Peta Desa. Melalui Peta Desamenjadi dasar untuk perencanaan Detail Tata Ruang dan peraturan dapat diketahui batas desa sertapembangunan wilayah perdesaan. zonasi; serta Kementerian Desa, semua potensi sumber daya alam danDengan adanya Peta Desa, maka Pembangunan Daerah Tertinggal infrastrukturnya.aparat desa dapat mengetahui batas dan Transmigrasi (Kemen DPDTT)wilayah desa, mengidentifikasi dan untuk kebutuhan perencanaan Menurut Priyadi, untukmenginventarisasi potensi atau pembangunan dan pengelolaan desa. merancang kebijakan pembangunanaset desa sebagai langkah awal Lalu, Kementerian Dalam Negeri desa, pemetaan wilayah merupakanuntuk perencanaan pemberdayaan (Kemendagri) juga menggunakan salah satu aspek yang sangatpotensi yang dimiliki desa. Selain Peta Desa untuk kebutuhan diperlukan. Namun, sejauh iniitu, dengan Peta Desa juga dapat penertiban administrasi batas desa belum semua wilayah di Indonesiadiketahui hal-hal yang dapat menjadi dan pemberian kode wilayah batas terpetakan dengan baik. “Peta yangkendala dalam upaya pemberdayaan desa; Kementerian Keuangan untuk sudah dibuat sebelumnya bentuknyapotensi tersebut, sehingga kemudian kebutuhan penghitungan alokasi dana masih bermacam-macam, baikdapat menentukan langkah-langkah desa; serta Kementerian Pertanian dari segi skala maupun metodepenyelesaiannya. untuk kebutuhan pemetaan lahan pembuatannya. Karena itu, perlu ada pertanian pangan berkelanjutan. suatu standar prosedur dan prototipe Saat ini, BIG sedang menyusun peta desa sebagai suatu patokan bagiPeta Desa yang nantinya Selanjutnya, Kementerian Energi pemetaan desa secara menyeluruh”,digunakan sebagai petunjuk untuk dan Sumber Daya Mineral untuk ujar Priyadi Kardono.pembangunan desa bagi semua kebutuhan penyelesaian konflik batas perizinan tambang; Kementerian Saat ini, pembangunan tidak hanya Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyangkut masalah tata ruang untuk kebutuhan pemetaaan batas nasional, tata ruang provinsi, maupun kawasan hutan; Pemerintah Daerah tata ruang kabupaten/kota. Sekarang, untuk kebutuhan penyusunan peta dengan adanya UU Desa, Kepala lampiran RDTR dan peraturan zonasi, Desa juga punya wewenang untuk penertiban administrasi batas desa, mengatur desanya. “Ini kan kalau pengelolaan potensi desa, serta tidak diatur akan repot, karena di UU perizinan. Kemudian Badan Pusat baru mengatur tiga hal untuk tata Statistik (BPS) untuk kebutuhan ruang, yakni nasional, provinsi, dan sensus dan analisis data statistik; kabupaten. Tata ruang untuk desa itu serta Kementerian Pekerjaan belum ada aturannya”, jelas Priyadi. Umum dan Perumahan Rakyat untuk kebutuhan pembangunan Terdapat tiga jenis Peta Desa infrastruktur. yang sedang dibuat oleh BIG, yakni Pertama Peta Citra merupakan peta Kepala BIG, Priyadi Kardono hasil dari pemotretan/perekaman mengatakan, penyusunan Peta Desa alat sensor yang dipasang pada bertujuan untuk mempercepat wahana satelit ruang angkasa dengan pembangunan desa dan kawasan ketinggian lebih dari 400 km dari perdesaan sekaligus sebagai upaya permukaan bumi. Kedua, Peta Sarana untuk meningkatkan kesejahteraaan dan Prasarana yang menampilkan masyarakat. Penyusunan Peta batas desa kesepakatan, jaringan Desa didasari tiga prinsip, yakni transportasi, individual buildings, percepatan, keberpihakan, dan lingkungan terbangun, toponim, pemberdayaan. Tujuan lain dari infrastruktur transportasi, perairan (sungai, drainase, irigasi) , telepon, Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 7

Informasi UtamaPeta Sebaran Desa + Kelurahan Per Provinsi (Berdasarkan Permendagri No. 56/2015) Jumlah Desa: 74.754Aceh6.474 Desa, 0 Kel Kep. Riau Kaltara Sulut Jumlah Kelurahan: 8.430 Sumatera Utara Total: 83.184 275 Desa, 141 Kel 447 Desa, 35 Kel 1.505 Desa, 332 Kel 5.418 Desa, 692 Kel 1.064 Desa, 117 Kel Riau 1.592 Desa, 243 Kel Maluku utara Kalbar Kaltim Gorontalo Papua Barat Jambi 1.977 Desa, 99 Kel 836 Desa, 196 Kel 657 Desa, 72 Kel 1.744 Desa, 95 Kel 1.399 Desa, 163 KelSumatera Barat880 Desa, 245 Kel Kalsel 1.866 Desa, 143 Kel Sulteng Bangka Belitung Kalteng Maluku Papua 1.434 Desa, 138 Kel Sulbar 1.842 Desa, 175 Kel 309 Desa, 78 Kel 1.198 Desa, 33 Kel 5.419 Desa, 110 KelSumatera Selatan Lampung 576 Desa, 71 Kel Sultenggara2.859 Desa, 377 Kel 2.435 Desa, 205 Kel 1.864 Desa, 377 Kel Bengkulu Jateng Jatim Sulsel 1.341 Desa, 172 Kel 7.809 Desa, 750 Kel 7.724 Desa, 777 Kel 2.253 Desa, 785 Kel Banten NTT 1.238 Desa, 313 Kel 2.995 Desa, 318 Kel DKI DIY NTB Bali 995 Desa, 142 Kel 0 Desa, 267 Kel 392 Desa, 46 Kel Jawa Barat Cakupan Citra 20155.319Desa,643Kel636 Desa, 80 KelCakupan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi untuk Mendukung Pemetaan Desa dan Kawasan Perdesaan8 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Informasi Utamalistrik, dll. Ketiga, Peta Penutup dan data lainnya yang mempunyai ada petunjuk pelaksanaan danLahan dan Penggunaan Lahan yang standar pemetaan. Kemudian juga petunjuk teknisnya. Yang akanmenampilkan tematik desa terkait data raster, yakni citra satelit tegak mengerjakan silahkan siapa saja,dengan tutupan lahan, fungsi lahan, resolusi tinggi, foto udara skala besar, tidak harus BIG karena ini Peta Desadan sumber daya lahan. Adapun termasuk UAV. lebih kepada peta tematik. Siapa sajasumber data Peta Desa, yakni data boleh mengerjakan, tapi gunakanlahvektor yang bersumber dari Peta “Sebetulnya yang membuat Peta pedoman yang sudah kami buatRBI, Rencana Detail Tata Ruang Desa itu bukan dari BIG sendiri, ini supaya ada standar antara satu(RDTR), Peta Dasar Pertanahan karena kami lebih pada menyiapkan dengan yang lain”, tandas Priyadi. SOP-nya. Jadi, nanti ada standarnya, BIG sendiri sudah berkomitmenPeta Citra untuk segera menuntaskan pedoman pembuatan Peta Desa tersebut. Komitmen itu ditandai dengan peluncuran Peta Desa yang bekerja sama dengan Kementerian DPDTT pada pertengahan Februari 2016 lalu. Peta Desa yang diluncurkan tersebut adalah peta citra dengan skala 1:5.000. Menurut Priyadi, klasifikasi dari Peta Desa adalah sebagai peta tematik. Hanya saja, dalam peta tematik ini ada istilah informasi dasar yang biasanya digunakan untuk pembangunan desa. Sebab, karakteristik desa di Indonesia berbeda-beda. Misalnya desa di daerah pesisir pasti berbeda dengan desa di daerah daratan maupun desa di pegunungan. Begitu juga pendekatan pembangunannya, pasti berbeda. Oleh karena itu, BIG membuat panduan pembuatan peta desa yang paling dasar.“Peta dasar itu informasinya bisa digunakan untukPeta Sarana dan Prasarana Peta Penutup Lahan dan Penggunaan Lahan Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 9

Informasi Utamamembuat peta desa. Tapi masalahnya, Peta yang sudah dibuat sebelumnyakami sendiri di BIG kan belum bisa bentuknya masih bermacam-macam, baikmembuat peta dengan skala 1:5.000 dari segi skala maupun metode pembuatannya.dalam bentuk peta garis. Kami Karena itu, perlu ada suatu standar prosedur dansekarang sedang mengadakan citra prototipe peta desa sebagai suatu patokanangkasa resolusi tinggi dari 1,8 juta bagi pemetaan desa secara menyeluruhkm persegi, saat ini kami baru dapat925.000 km persegi, jadi masih ada Ada tiga strategi BIG dalam Di samping itu, perencanaanhampir setengahnya yang belum mempercepat penyusunan peta pembangunan desa juga memerlukankami dapatkan. Mudah-mudahan desa, yakni pertama, pengembangan batas administrasi wilayah desa yang2016 ini kami bisa mengadakan bidang infrastruktur, mencakup definitif dan tergambar pada petayang setengahnya lagi. Citra angkasa pembangunan IG melalui penyediaan desa, dan ditetapkan dalam Peraturanresolusi tinggi ini nanti akan kami Citra Tegak Resolusi Sangat Tinggi Bupati/Walikota.gunakan untuk pemetaan batas (CTRST) sebagai single referenceadministrasi desa”, jelasnya. sesuai Inpres Nomor 6/2012, Menteri DPDTT Marwan Jafar pembangunan Ina-Geoportal sebagai sangat mengapresiasi kinerja BIG Saat ini belum semua desa media berbagi data geospasial yang telah menyusun peta desa.di Indonesia memiliki peta desa. dan sistem informasi sebagai Sebab, peta desa bisa dijadikan dasarKarena itu, BIG menargetkan tahun alat pengambilan keputusan IG untuk kebijakan pembangunan desa.ini paling tidak dapat menyusun perdesaan, serta menggalakkan Selama ini Indonesia belum sekalipun3.100 peta desa. Jumlah ini naik pemetaan partisipatif batas desa punya peta desa yang komprehensif. signifikan dari pembuatan pada dan peta desa. Kedua, pembangunan Oleh sebab itu, melalui peta desa,2015 yang hanya 1.600 peta. Peta Sumber Daya Manusia (SDM), Marwan berharap bisa menjadidesa yang disusun oleh BIG ini mencakup pembinaan terhadap rujukan dalam rencana pembangunanditerbitkan dalam skala 1:5.000. penyusunan peta desa dan media desa ke depannya. Peta desa iniSecara keseluruhan hingga 2019, informasi. Ketiga, penyediaan Norma, juga bisa mendukung kebijakanpembuatan peta desa tersebut akan Standar, Pedoman, dan Kriteria percepatan dana desa.dilakukan di 5.000 desa tertinggal (NSPK), mencakup penyusunan NSPKdan 2.000 desa mandiri. Hal ini tentang peta desa, media informasi “Peta desa ini akan berkontribusisesuai dengan sasaran RPJMN 2015- untuk pengambilan keputusan IG bagi pengambilan kebijakan-2019 yang ingin mengurangi jumlah perdesaan, serta sosialisasi NSPK kebijakan penting yang bermanfaatdesa tertinggal sedikitnya 5.000 kepada pemerintah daerah. bagi masyarakat, sesuai dengandesa, dan meningkatkan jumlah semangat untuk membangundesa mandiri sebanyak 2.000 desa. Indonesia memiliki 74.754 desa Indonesia dari pinggiran. Peta desaBIG nantinya akan membuat peta dan 8.430 kelurahan sebagaimana akan dijadikan dasar pertimbangandesa terlebih dahulu,baru kemudian tercantum dalam Peraturan Menteri berbagai kebijakan nasional maupunmenyusul pembuatan peta dasarnya. Dalam Negeri (Permendagri) Nomor daerah”, ungkap Marwan.Sedangkan untuk desa-desa lain, 56/2015. Jumlah desa yang sangatakan difokuskan pada pembuatan banyak dan beragam itu merupakan  Menurut Marwan, salah satubatas wilayah. Artinya bakal ada tantangan besar bagi perencanaan hal penting yang dibutuhkan dalamperubahan paradigma dari yang pembangunan. Saat ini, kegiatan perencanaan pembangunan desaselama ini batas provinsi terlebih sosial ekonomi masyarakat desa dan kawasan pedesaan adalahdahulu baru per kabupaten, lalu masih terbatas, dan pengelolaan tersedianya informasi geospasial.turun ke desa. sumber daya alam juga kurang Dimana, penetapan dan penegasan optimal. Di sisi lain, kondisi pedesaan batas desa maupun kelurahan “Kami akan coba mulai dari sangat beragam, baik dari tipologi, adalah cikal bakal bagi penetapanbatas desa dulu. Karena batas desa kondisi SDM, hingga kesiapan batas daerah, dan menjadi awalkalau sudah selesai semua, nanti aparatur dan berbagai hal lainnya. pembangunan Indonesia. ”Dalamsatu kecamatan akan selesai sendiri. Perencanaan pembangunan desa UU Nomor 6/2014 tentang DesaSetelah kecamatan-kecamatan selesai dengan potensi ekonomi dari sektor itu disebutkan, bahwa desa adalahnanti kabupaten juga akan bisa pariwisata tentunya akan berbeda kesatuan masyarakat hukum yangterselesaikan sendiri. Sekarang ini dengan desa dari sektor pertanian. memiliki batas wilayah. Nah, batas-yang disampaikan dari Kemendagri batas wilayah ini akan tertera jelas diada sekitar 975 segmen. Dari 975 itu peta”, ujarnya. (*)baru sekitar 30% yang terselesaikan”,ujar Priyadi.10 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Informasi Utama Memberikan Kepastian Hukum dan Mencegah Konflik Wilayah Desa merupakan titik awal pemberdayaan potensi daerah, penyelesaian masalah dalam masyarakat, dan komunitas terkecil yang harus diperhatikan kesejahteraannya.Oleh karena itu, pemerintahan saat ini menaruh perhatian serius pada pembangunan desa. Akan tetapi, daerah masih dihadapkan dengan tantangan masih banyaknya batas wilayah desa yang tumpang tindih.Kepala BIG Priyadi Kardono (kedua kanan) menyerahkan Peta Desa kepada Menteri DPDTT Marwan Jafar (ketiga kanan). Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 11

Informasi UtamaBatas wilayah desa sudah meminta setiap daerah dalam bentuk peta. Nanti akan terkait erat dengan mencantumkan data geospasial kelihatan dimana ada yang kosong. otonomi daerah sejak dalam menyusun rencana Kalau sudah ditambahkan semua diberlakukannya pembangunan daerah yang akan baru dihitung, nanti akan ketahuan. Undang-Undang (UU) dibahas dalam rapat koordinasi Apakah, kemungkinan ada desa yang Nomor 22/1999 sebagaimana pembangunan daerah. Bappenas overlaping atau mungkin satu desa diubah menjadi UU Nomor 32/2004 baru bersedia membahas rencana ada dua nama atau bagaimana, itu dan UU Nomor 23/2014 tentang pembangunan daerah itu jika sudah nanti akan kelihatan sendiri”, jelas Pemerintahan Daerah. UU ini mencantumkan data geospasial.“Jadi Priyadi. menyebutkan, perlunya penetapan intinya semua harus mencantumkan dan penegasan batas daerah, baik itu data goespasial. Apalagi Pak Priyadi melihat antusiasme provinsi maupun kabupaten/kota. Jokowi juga sudah minta semuanya berbagai pihak untuk membuat Sebagai implementasi penetapan harus dituangkan ke dalam data peta desa cukup tinggi sekarang dan penegasan batas kabupaten/ geospasial supaya mudah dalam ini. Akan tetapi, lantaran belum ada kota, hal serupa juga perlu dilakukan pemantauannya, terutama untuk panduan atau pedomannya, muncul untuk wilayah desa. Menurut UU pembangunan fisik. Jadi, kalau mau bermacam-macam peta. Oleh karena Nomor 6/2014 tentang Desa, desa membangun, misalnya waduk, itu, BIG selama ini terus mencari adalah kesatuan masyarakat hukum waduknya ada dimana, luasnya formula yang tepat sebagai panduan yang memiliki batas wilayah yang seberapa, nanti daerah yang akan pembuatan peta desa. Setelah berwenang untuk mengatur dan hilang daerah mana, itu harus melakukan berbagai forum diskusi mengurus urusan pemerintahan, tertuangkan dalam bentuk data dengan sejumlah perguruan tinggi di kepentingan masyarakat setempat geospasial”, tandas Priyadi. tanah air, BIG akhirnya menemukan berdasarkan prakarsa masyarakat, model peta desa yang tepat. Peta hak asal usul, dan hak tradisional Pembuatan peta desa ini desa paling tidak harus memuat yang diakui dan dihormati dalam juga sebagai solusi dari adanya informasi dasar, seperti jalan, sungai, sistem pemerintahan Negara perbedaaan data jumlah desa dan batas desa. Kemudian untuk peta Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). antara Kementerian Dalam Negeri desa skala: 1: 5.000 bisa ditambah Keberadaan UU Desa telah (Kemendagri) dan Badan Pusat gambaran rumah masyarakat. memuat substansi pengaturan desa, Statistik (BPS). Pada dasarnya, Priyadi mengatakan, peta desa yang pembangunan, pembinaan dan data Kemendagri dan BPS sama- dibuat tersebut akan masuk dalam pemberdayaan masyarakat yang akan sama bisa dipertanggungjawabkan, sistem pemetaan nasional, karena menjadi solusi dari permasalahan hanya saja dalam menghitung telah memenuhi standar pembuatan yang dihadapi masyarakat desa. masing-masing memiliki metode peta. “Kalau lihat peta di internet Kepala BIG Priyadi Kardono, sendiri-sendiri. Kemendagri sebagai ada yang pakai titik koordinat, ada mengatakan, banyak manfaat yang pembina administrasi daerah juga yang tidak. Kalau Peta Desa didapat dengan adanya peta desa. tentu sudah tahu betul jumlah kita ini nanti ada titik koordinatnya Sebab, peta desa sangat berbeda daerah yang ada. Sementara BPS semua dan sesuai standar yang telah dengan peta Rencana Detail Tata juga memiliki perwakilan sampai diterapkan BIG. Agar peta desa juga Ruang (RDTR). Dalam RDTR memang tingkat kecamatan, sehingga mereka bisa masuk dalam sistem pemetaan sudah memuat tentang desa. Akan merasa yakin bahwa desa yang nasional”, ujarnya. tetapi, pembangunan secara spesifik dihitung sudah akurat. Munculnya sebuah desa belum diatur dalam perbedaan angka, menurut Priyadi, Mengenai kendala di lapangan, RDTR. Padahal, saat ini setiap desa kemungkinan dikarenakan adanya Priyadi lebih melihat hanya kepada diwajibkan membuat perencanaan metode yang berbeda dalam masalah batas wilayah yang belum pembangunannya karena sudah menentukan sebuah desa. Bagi BPS, jelas. Setiap wilayah juga memiliki mendapatkan dana desa. Misalnya, walaupun desanya belum disahkan tingkat kesulitan tersendiri. untuk pembangunan fisik berupa dengan UU tapi sudah dihitung. Seperti di Palembang, Sumatera jalan dan saluran irigasi, posisi Sementara bagi Kemendagri, desa Selatan, pembuatan peta desa bisa pembangunannya harus tergambar yang dihitung adalah desa yang sudah menghabiskan waktu bertahun- dengan jelas, sehingga membutuhkan benar-benar memenuhi persyaratan tahun. Berbeda dengan di daerah peta sebagai rujukan. Karena itu, administratif. “Kemungkinan ada Jawa yang bisa selesai dalam setiap desa kini wajib memiliki peta. perbedaan seperti itu. Tapi bagi kami, hitungan minggu. Di Pulau Jawa bisa Kementerian PPN/Bappenas jalan tengahnya adalah bagaimana lebih cepat lantaran sudah ada peta sendiri, menurut Priyadi, agar dua data ini bisa kami tuangkan buatan Kolonial Belanda, sehingga dalam bentuk data geospasial, BIG tinggal menelusurinya. “Tapi yang sekarang lebih sulit karena12 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Informasi Utamamasalah pemekaran desa itu sendiri Kalau lihat peta di internet ada yangbanyak, sekarang ternyata desa-desa pakai titik koordinat, ada juga yang tidak.sudah dimekarkan”, ungkapnya. Kalau Peta Desa kita ini nanti ada Untuk menghindari persoalan, titik koordinatnya semua dan sesuaimisalnya berbenturan dengan batas standar yang telah diterapkan BIG.adat, BIG selama ini tidak berjalansendiri dalam penentuan batas desa. kini dasarnya bukan hanya dari BPS maupun transmigrasi. Hal tersebutSaat menentukan batas administrasi tetapi juga data geospasial.“Dengan menyangkut sumber daya lahan dandesa, BIG selalu melibatkan kepala- dorongan Pak Jokowi sekarang air, seperti perencanaan embung,kepala desa. Para kepala desa diminta BIG memang perannya jadi lebih jaringan irigasi, jalan, dan sumbermenggambarkan batas-batas wilayah kelihatan. Sekarang Bappenas minta energi terbarukan. “Kondisi desa-yang mereka ketahui berdasarkan supaya BIG ada di bawah koordinasi desa kita ini kan beragam, baik daridata yang dimilikinya. Batas wilayah Menteri PPN/Bappenas dan tipologinya, kondisi sumber dayayang mereka gambarkan harus sekarang sudah berjalan, sudah ada alam, sumber daya manusia danmendapat persetujuan dari kepala Perpresnya. Sekarang BIG tidak lagi ketersediaan infrastrukturnya jugadesa sebelahnya atau tetangganya. di bawah koordinasinya Menristek berbeda-beda, sehingga kalau semuaJika sudah disetujui, baru BIG lagi tapi di bawah koordinasinya sudah terpetakan, kebijakan yangmembuat berita acara kesepakatan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Jadi, kita lakukan akan benar-benar tepattentang batas desa tersebut. Kalau semua perencanaan pembangunan sasaran”, katanya.misalnya ada yang perlu dibahas itu dasarnya bukan hanya data BPS,karena mereka sama-sama tidak tapi juga data geospasial”, ucapnya.  Oleh karena itu, Marwanyakin, bisa dibawa ke lapangan mengimbau kepada pemerintahuntuk di cek kembali. Pada akhirnya Informasi Awal bagi Potensi daerah dan swasta untuk membuatpenilaian terakhir adalah kondisi Investasi di Wilayah Desa peta desa standar guna meningkatkandi lapangan, bukan yang di atas kesejahteraan masyarakat.peta. “Yang di atas peta walaupun Menteri Desa, Pembangunan Selanjutnya, peta desa standarbisa kita dapatkan koordinatnya, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut dapat dijadikan pedomantapi yang penting sebenarnya (DPDTT), Marwan Jafar, menilai, bagi pemerintah daerah untukadalah di lapangan. Kalau sudah hadirnya peta desa akan meningkatkan perekonomian daerah,ada di lapangan, bisa kita buat mempertegas penetapan batas khususnya bagi desa.“Indonesiasampai dengan patok. Patok kita wilayah sehingga dapat digunakan memiliki 74.754 desa dan 8.430ukur koordinatnya, itu bisa kita sebagai dasar kekuatan hukum untuk kelurahan. Kalau desa dan kelurahanpindahkan ke dalam peta sehingga di mengelola wilayah. Peta desa juga ini semuanya sudah terpetakanpeta posisinya dimanapun bisa kita akan membantu upaya inventarisasi secara detail, baik batas wilayah,gambarkan batasnya seperti itu. Jadi, aset, sehingga dapat digunakan potensi dan infrastrukturnya,BIG tidak membuat sendiri, tapi juga sebagai modal pengelolaan BUMDes kebijakan-kebijakan yang akanberdasarkan data dari lapangan atau (Badan Usaha Milik Desa).“Dengan diambil untuk mengembangkandari kepala desa. Termasuk nanti begitu, harapannya peta desa ini juga ekonomi daerah akan jelas. Jadi tidakbatas-batas adat, BIG menyerahkan dapat dijadikan sebagai informasi akan salah sasaran”, ungkap Marwan.itu pada instansi yang berwenang awal bagi potensi investasi di wilayahuntuk menetapkan batas adat itu”, desa yang bersangkutan”, ujar Basis data yang akurat danpaparnya. Marwan saat dalam Seminar Nasional terbarukan merupakan syarat mutlak dengan tema “Peta Desa untuk yang diperlukan bagi dukungan desa Dari dulu BIG, sejak masih Percepatan Pembangunan Desa dan dalam membangun desa denganbernama Bakosurtanal memang Kawasan Pedesaan” di Universitas segala tantangan, kendala, dansudah bergerak dalam pemetaan. Gadjah Mada (UGM), akhir Februari hambatannya melalui pengelolaanNamun, di era Pemerintahan lalu. informasi geospasial.“Informasisekarang BIG lebih berkontribusi geospasial berguna sebagai sistemdalam berbagai bidang  Selanjutnya, peta desa juga dapat pendukung pengambilan kebijakanpembangunan. Hal ini memang wajar digunakan untuk merancang tata dalam rangka mengoptimalkanmengingat posisi BIG kini semakin ruang desa di kawasan perdesaan pembangunan di bidang ekonomi,kuat. BIG kini berada langsung di sosial, budaya, dan ketahananbawah koordinasi KementerianPPN/Bappenas. Dengan posisi itu,data perencanaan pembangunan Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 13

Informasi UtamaMenteri DPDTT Marwan Jafar (ketiga kanan), dan BIG) Priyadi Kardono (kedua kanan) bersama Indonesia karena perbedaan peta.jajaran Kementerian DPDTT menekan tombol peluncuran Peta Desa di Jakarta, Selasa (16/2). Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar referensi dalamMenteri DPDTT Marwan Jafar (ketiga kanan), dan Kepala BIG Priyadi Kardono (kedua kanan) setiap K/L yang membuat pemetaanbersama jajaran Kementerian DPDTT memperlihatkan peta citra, peta sarana dan prasarana, masing-masing. Berbedanya dataserta peta penutup lahan dan penggunaan lahan. dan informasi ini jelas membuat kebingungan tersendiri bagi yangnasional. Khususnya dalam Pendekatannya adalah bottom-up, akan menggunakannya dalampengelolaan sumber daya alam, partisipatif. Jadi, desa telah diberi pengambilan jurusan, makapenyusunan rencana tata ruang, kewenangan untuk mengatur dirinya kebijakan satu peta (one map policy)perencanaan lokasi investasi dan sendiri sebagai self-governing merupakan langkah teknis danbisnis perekonomian, penentuan community dengan berkolaborasi untuk mendorong koordinasi Badangaris batas wilayah, pertanahan, dan dengan pemerintah di atasnya. Informasi Geospasial dalam surveikepariwisataan”, paparnya. atau pemetaan di Indonesia”, tandas Permasalahan klasik dalam Marwan  Menurut dia, partisipasi pembangunan di Indonesiamasyarakat desa sangat penting hingga saat ini adalah lemahnya Marwan juga mengingatkansebagai penggerak utama koordinasi. Salah satunya koordinasi pentingnya Informasi Geospasialpembangunan desa. Dalam UU dalam tahap perencanaan terkait dalam pembangunan di berbagaiNomor 6/2014 tentang Desa, desa penyusunan informasi geospasial sektor, oleh karena itu, IG jugasudah diberi kewenangan bukan sebagai sumber informasi. “Masih harus dijamin kemutakhiran dansebagai objek pembangunan, tetapi ada informasi yang tumpang tindih keakuratannya untuk menghindarisebagai subjek dari pembangunan. pengelolaan dan sumber daya di adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran pembangunan, dan inefektivitas informasi. Informasi geospasial secara umum bersifat terbuka dan harus mudah diakses oleh para pengguna sehingga secara optimal dapat dimanfaatkan. Keterbukaan informasi geospasial juga menjadi jaminan adanya pelayanan publik yang baik oleh aparatur pemerintah dalam menyediakan informasi geospasial bagi kepentingan masyarakat.  Guru Besar Fakultas Geografi UGM Prof. Aris Marfa’i menyatakan, pemetaan dalam upaya percepatan pembangunan desa sangat penting, mengingat lebih dari separuh jumlah desa di Indonesia masih dikategorikan sebagai desa tertinggal. Ia menyebutkan enam urgensi pembuatan peta desa, yaitu untuk mengetahui posisi desa terhadap kawasan di sekitarnya, melihat potensi desa, menyelesaikan sengketa batas wilayah, inventarisasi aset desa dan pengelolaan BUMDes, membantu perencanaan pembangunan infrastruktur desa, serta sebagai dasar informasi untuk integrasi spasial pembangunan wilayah. (*)14 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Infrastruktur Informasi Geospasial Bimtek BIG-BSNPenguatan Kompetensi SDMBidang Informasi GeospasialDalam rangka peningkatan Perkembangan dinamika tentang informasi geografi/geomatika kompetensi Sumber yang selama ini dikoordinasikan Badan Informasi Geopasial (BIG), Daya Manusia (SDM) telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Akan tetapi, hal ini bidang standardisasi masih menuntut ketersediaan acuan yang dibakukan dalam bentuk dan penilaian kesesuaian standar dan dukungan sistem penilaian kesesuaian yang dipercaya lingkup Informasi Geospasial (IG), kompetensinya. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi antara BIG, BIG bekerjasama dengan BSN Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan Komite Akreditasi Nasional menyelnggarakan serangkaian (KAN) dalam rangka menyiapkan infrastruktur standardisasi serta kegiatan secara paralel di daerah penilaian kesesuaian yang kredibel sesuai dengan ketentuan dan Depok, Jawa Barat, pertengahan Maret sistem yang berlaku secara internasional. lalu. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari itu mencakup bimbingan Suasana Bimtek BIG-BSN yang berlangsung di sebuah hotel di bilangan Depok, Jawa Barat, teknis Konseptor Rancangan Standar pertengahan Maret 2016. Nasional Indonesia (RSNI) bidang Informasi Geografi/Geomatika, lingkungan BIG, serta perwakilan dari unit-unit teknis di lingkungan BIG. bimbingan teknis (bimtek) Editor RSNI dari akademisi, seperti: Universitas Mereka diberikan materi mengenai bidang Informasi Geografi/Geomatika, Gadjah Mada (UGM), Universitas SNI ISO/IEC 17011; SNI ISO/IEC bimtek untuk calon Asesor Akreditasi Diponegoro (UNDIP), serta Program 17065; SNI ISO/IEC 17024; dan SNI di Bidang IG, serta pembahasan draft Penginderaan Jauh untuk Sumberdaya ISO 19011. Harapannya, setelah Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pendekatan Interpretasi bimtek ini tim KKPK IG dapat memiliki antara BIG dengan KAN tentang Citra dan Survei Terpadu (PUSPICS), pengetahuan yang lebih mendalam Akreditasi di Bidang Informasi dan Universitas Indonesia (UI). terkait persyaratan-persyaratan Geospasial. Peserta bimtek diberikan materi akreditasi, dan teknis pelaksanaan Adapun rancangan lingkup kerja tentang kebijakan pengembangan assessment dalam rangka akreditasi sama antara BIG dan KAN di antaranya SNI; pengantar standardisasi lembaga penilaian kesesuaian di meliputi: pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan Informasi Geografi/ bidang IG. lembaga sertifikasi penyedia jasa, Geomatika; Pedoman Standardisasi akreditasi lembaga sertifikasi Nasional (PSN) 03.01 tentang Adopsi Deputi Bidang IIG BIG, Adi tenaga profesional di bidang IG, dan Standar Internasional dan Publikasi Rusmanto, yang membuka kegiatan pengembangan skema akreditasi Internasional lainnya. ini mengatakan, dengan telah Lembaga Penilaian Kesesuaian di diselesaikannya dokumen-dokumen Bidang IG terkait instrumentasi Untuk peserta Bimtek Calon terkait akreditasi di bidang IG dan produk IG. Dalam pembahasan Asesor akreditasi di Bidang IG diikuti dan akan segera dilakukan proses MoU ini, BIG diwakili Kepala Pusat oleh Kelompok Kerja Penilaian akreditasi terhadap Lembaga Standardisasi kelembagaan IG Kesesuaian Bidang Informasi Sertifikasi, maka Asesor Akreditasi (PSKIG), Suprajaka dan Kepala Pusat Geospasial (KKPK IG), dan perwakilan harus segera tersedia. Oleh karena itu, Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama (PPPKS) BIG, Wiwin Ambarwulan. Sementara dari KAN diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN, Donny Purnomo J.E dan dihadiri oleh Sekretaris Utama BSN, Puji Winarni. Peserta Bimtek Konseptor dan Editor RSNI terdiri atas perwakilan dari unit-unit teknis yang ada di Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 15

Infrastruktur Informasi Geospasialdiperlukan Bimtek Asesor Akreditasi ujar Kepala Pusat Standardisasi dan Puji Winarni, yang juga Plt Deputiuntuk Lembaga Sertifikasi Penyedia Kelembagaan Informasi Geospasial, Bidang Penelitian dan KerjasamaJasa dan Lembaga Sertifikasi Tenaga BIG, Suprajaka. Standardisasi BSN, menyampaikanProfesional. bahwa dengan diberlakukannya UU Menurut Suprajaka, landasan Nomor 20/2014 tentang Standardisasi Sejatinya, pada 1982 Badan hukum standardisasi di BIG adalah dan Penilaian Kesesuaian sertaKoordinasi Survei dan Pemetaan Undang Undang (UU) Nomor 4/ 2011 pemberlakuan Masyarakat EkonomiNasional (Bakosurtanal) telah tentang Informasi Geospasial dan UU ASEAN (MEA) mulai awal 2016,menghasilkan standar spesifikasi Nomor 20/2014 tentang Standardisasi banyak tugas yang harus diselesaikanteknis tugu batas wilayah nasional dan Penilaian Kesesuaian. Adapun BSN selaku penanggungjawabdan internasional. Pada 1992 juga standar kompetensi bidang IG adalah pembinaan kegiatan standardisasi dantelah ditetapkan standar terkait harus menjamin kualitas data dan penilalaian kesesuaian, khususnyajenjang pelatihan Sistem Informasi IG, adanya pengembangan SDM dan untuk menyiapkan infrastrukturGeografis (SIG) di Bakosurtanal. peningkatan kualifikasi industri IG. pendukung. Salah satunya adalahTujuh tahun kemudian ditetapkan penyiapan SDM yang kompeten demistandar terkait harga data digital di Kepala Pusat Perumusan meningkatkan kualitas SNI yangPusdignas Bakosurtanal. Pada tahun Standar BSN, I Nyoman Supriyatna, lebih baik dalam rangka mendukung2000 Bakosurtanal melaksanakan mengatakan, berdasarkan UU peningkatan daya saing produkrapat konsensus pertama bidang Nomor 20/2014, terdapat tiga nasional. Dia menegaskan bahwaIG di Bogor, dimana hasil dari rapat tujuan standardisasi dan penilaian BSN sangat menghargai inisiatiftersebut menyepakati empat dokumen kesesuaian. Pertama, meningkatkan BIG untuk terlibat aktif dalamRSNI yang kemudian ditetapkan jaminan mutu, efisiensi produksi, kegiatan standardisasi dan penilaiansebagai SNI. Keempat dokumen daya saing nasional, persaingan usaha kesesuaian, melalui pembinaan SDM,yang disepakati yaitu Spesifikasi yang sehat dan transparan dalam perumusan SNI, dan penyiapan asesorPeta Rupabumi Skala 1:10.000, perdagangan, kepastian usaha, dan akreditasi untuk lingkup IG.Spesifikasi Peta Rupabumi skala kemampuan pelaku usaha, serta1:25.000, Spesifikasi Peta Rupabumi kemampuan inovasi teknologi. Kedua, Seperti diketahui, peran KomiteSkala 1:50.000, dan Spesifikasi Peta meningkatkan perlindungan kepada Teknis perumusan SNI sangatlahRupabumi Skala 1:250.000. konsumen, pelaku usaha, tenaga signifikan dan penting karena pada kerja, dan masyarakat lainnya, serta dasarnya BSN tidak dapat bekerja Pada tahun 2000 juga, BSN negara, baik dari aspek keselamatan, sendiri dalam melaksanakan programmenetapkan Pedoman Standardisasi keamanan, kesehatan, maupun pengembangan standar. SelainNasional (PSN) dan diberlakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup. bertindak sebagai representasi darisebagai pedoman dalam Ketiga, meningkatkan kepastian, masyarakat, unsur yang ada dalampenyelenggaraan standardisasi. Oleh kelancaran, dan efisiensi transaksi Komite Teknis- yang terdiri atas-karena itu, pada era setelah tahun perdagangan barang/jasa di dalam elemen pemerintah, konsumen,2000, perumusan RSNI bidang IG negeri dan luar negeri. produsen dan akademisi; jugadilaksanakan oleh sebuah panitia merupakan perpanjangan tanganteknis. Pada 2000 dibentuk Panitia Prinsip dasar perumusan SNI BSN yang bertanggung jawab dalamTeknis Bidang Survei dan Pemetaan adalah terbuka bagi siapa saja pengembangan SNI sesuai dengan(Pantek 211 S). Era Panitia Teknis untuk berpartisipasi dalam proses ruang lingkupnya.211 S Bidang Survei dan Pemetaan perumusan standar melalui jalurberakhir pada 2005. Pada era ini Panitia Teknis (PT) atau Masyarakat Pencapaian kinerja suatu Komitedihasilkan 10 SNI bidang survei dan Standardisasi (Mastan), sedang Teknis juga tidak dapat dilepaskanpemetaan. Seiring dengan adanya prosesnya dapat diikuti secara dari kinerja unsur pendukungnya,kebijakan standardisasi nasional, transparan melalui media IT, dan yaitu : sekretariat, editor danmulai 2006 penyelenggaraan pelaksanaannya melalui konsensus konseptor RSNI. Dalam prosesstandardisasi bidang IG dilaksanakan nasional dan tidak memihak. Selain itu, pengembangan SNI, BSN mengadopsioleh Panitia Teknis bidang Informasi standar juga dibuat sesuai kebutuhan sistem yang ada di ISO yaitu simpler,Geografis/Geomatika (PT 07-01). PT pasar dan hasilnya harus efektif dipakai faster, better dengan memperbarui07-01 juga mengadopsi standar dari untuk fasilitasi perdagangan. Lalu, quick win perumusan SNI yangnegara lain, misalnya standar FGDC- SNI dibuat dengan memperhatikan awalnya adalah 19 bulan menjadiSTD-001-1998, Content Standard keberadaan standar internasional dan 13 bulan. Dengan semakin detailnyafor Digital Geospatial Metadata. “PT memberikan kesempatan kepada UKM proses dan persyaratan untuk07-01 telah mengadopsi beberapa dan daerah untuk berpartisipasi dalam perkembangan standar di Indonesia,standar internasional, baik base perumusan SNI. diharapkan standardisasi pelaksanaanstandard maupun functional standard”, IG di Indonesia juga semakin baik. (*) Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BSN,16 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Informasi Geospasial TematikMenko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) didampingi Kepala BIG Priyadi Kardono (kiri), memukul gong sebagai pertanda dibukanya­Rakortek Pokja IGT tahun 2016 di Hotel Borobudur Jakarta, akhir Februari 2016. Rakotek Pokja IGT Tahun 2016 Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map PolicyDorong Percepatan sudah digaungkan sejak Implementasi era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).Kebijakan Satu Peta Akan tetapi hingga kini implementasinya dirasaBadan Informasi Geospasial dengan prinsip satu referensi, satu masih kurang maksimal. (BIG) selaku lembaga standar, satu database, dan satu Basis data geospasial yang pembina Informasi portal. dimiliki instansi pemerintah, Geospasial (IG) di baik di pemerintahan pusat Indonesia terus berupaya Sebagai upaya mempercepat maupun daerah belum mewujudkan Kebijakan Satu Peta pengimplementasian Kebijakan sepenuhnya merujuk pada (One Map Policy). Kebijakan Satu Satu Peta di Indonesia, BIG satu peta dasar. Peta penting mengingat sebelumnya kembali menyelenggarakan Rapat Informasi Geospasial Tematik (IGT) Koordinasi Teknis (Rakortek) Satu Peta untuk Sinkronasi yang menjadi dasar penguasaan lahan Kelompok Kerja (Pokja) IGT Pembangunan’. oleh sejumlah instansi, tidak merujuk di Jakarta, pada akhir Februari pada satupun sumber rujukan peta lalu. Acara tersebut mengusung Kepala BIG, Priyadi Kardono, dasar. Kebijakan ini sendiri nantinya tema ‘Penguatan Kerangka Kerja dalam sambutannya mengatakan yang akan menjadi sebuah acuan Kelembagaan Nasional dalam Rangka bahwa kegiatan Rakortek ini Implementasi Percepatan Kebijakan merupakan salah satu upaya untuk mempercepat penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta sesuai amanat Presiden Jokowi. Adapun dalam Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 17

Informasi Geospasial TematikDeputi Bidang IGT BIG, Nurwadjedi Menko Perekonomian, Darmin Nasution Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarifprosesnya saat ini, telah ditetapkan dari setiap Kementerian/Lembaga Wakil Ketua KomisiPerpres Nomor 9/2016 tentang (K/L). “Presiden meminta agar Pemberantasan Korupsi (KPK), LaodePercepatan Kebijakan Satu Peta pada penyusunan Satu Peta dilaksanakan Muhammad Syarif, yang turut hadirTingkat Ketelitian Peta Skala 1.50.000, berdasarkan prioritas wilayah, dalam Rakortek Pokja IGT tersebutyang nantinya akan menjadi acuan sehingga satu wilayah akan dipetakan menuturkan bahwa KPK memilikidalam penyelenggaraan Kebijakan berdasarkan prioritasnya dan relevansi yang cukup kuat terhadapSatu Peta ke depannya. nantinya komplit memuat berbagai Kebijakan Satu Peta. Hal tersebut data tematik. Pemetaan pun sebaiknya didasari dari data di KPK yang Menurut Priyadi, penyelenggaraan dimulai dengan wilayah yang banyak menyebutkan bahwa penyimpanganKebijakan Satu Peta bertujuan untuk permasalahannya, sehingga petanya dana yang paling besar adalah darimenanggulangi banyaknya instansi dapat berguna”, kata Darmin. sektor sumber daya alam. Padahal,yang membuat berbagai macam sektor sumber daya alam merupakandata tapi belum sesuai standar dan Mantan Gubernur Bank Indonesia sumber keuangan negara paling utama.belum dikoordinasikan oleh BIG. ini menambahkan bahwa fokus Menurut Laode, hal ini terjadi karena“Permasalahan yang seringkali Perpres Nomor 9/2016 terkait tidak adanya referensi yang benarada di daerah tentang peta RTRW Percepatan Kebijakan Satu Peta dalam pengelolaanya. Permasalahanadalah daerah belum mampu adalah untuk menghasilkan data peta saat ini adalah dari segi pengelolaanmembuat analisis menggunakan peta berdasarkan satu standar, satu basis data spasial. “Hingga kini masih adatematik. Biasanya daerah membuat data, satu portal, dan satu referensi. K/L yang enggan memberikan danpeta tematik penutup lahan yang Kebijakan Satu Peta dilakukan melalui mensinkronisasi data spasial yangkualitasnya masih rendah”, ungkap tiga kegiatan besar, yaitu : kompilasi, mereka miliki”, tandasnya.Priyadi. integrasi, dan sinkronisasi. Untuk target ke depan, BIG dan K/L terkait Ke depan, KPK sangat berharap Menteri Koordinator Bidang harus mampu menjadikan kegiatan adanya kerelaan K/L untukPerekonomian, Darmin Nasution, yang Kebijakan Satu Peta sebagai prioritas mensinkronisasi data spasial sehinggamembuka kegiatan Rakortek Pokja dengan cara menunjuk penanggung mempercepat proses penyelenggaraanIGT tahun 2016, mengungkapkan, jawab tetap. Sehingga diharapkan Kebijakan Satu Peta. Ia juga berharappertemuan Rakortek ini dirancang akan mampu menyediakan data secepatnya adanya sinkronisasi datauntuk memulai menyusun action spasial yang akurat pada waktu dari sektor kehutanan, pertanahan,plan yang akan digunakan dalam yang telah ditentukan, menyediakan sumber daya alam, kelautan danpenyusunan Kebijakan Satu Peta. anggaran terkait data spasial, serta perikanan, sehingga pengambilanPertemuan ini juga merupakan memberikan dokumen lain yang kebijakan ke depannya dalamupaya lanjutan yang sudah dimulai diperlukan untuk menyukseskan sektor tersebut dapat dilakukanbeberapa waktu yang lalu untuk Kebijakan Satu Peta. menggunakan single reference.mewujudkan kerja sama yang erat18 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Informasi Geospasial Tematik“Dengan Satu Peta diharapkan dapat Nasional adalah suatu sistem Renaksi Percepatan Pelaksanaanterlihat jika ada penyimpangan pada penyelenggaraan pengelolaan IG Kebijakan Satu Peta (PPKSP) perlusektor tersebut”, ucapnya. secara bersama, tertib, terukur, memperhatikan isu-isu strategis terintegrasi, dan berkesinambungan yang menjadi prioritas nasional, Rakortek Pokja IGT tahun 2016 serta berdayaguna”, jelasnya. baik itu kebakaran hutan dan lahanyang berlangsung sehari penuh itu (karhutla), ketahanan pangan,menghadirkan sejumlah narasumber, Rudy menyebutkan, sasaran adaptasi perubahan iklim, dan IGTyakni : Deputi Bidang 6 Kemenko pembangunan bidang pengembangan status untuk penyelesaian peta RTRWPerekonomian, Luky Eko Wuryanto; regional dalam RPJMN 2015-2019 kabupaten/kota. Kedua, kesiapanDeputi Bidang Pengembangan Regional adalah pengurangan kesenjangan antar BIG dalam penyediaan Peta RBI 1:Kementerian PPN/Bappenas, Arifin wilayah, pengembangan pusat-pusat 50.000 akan diselesaikan pada MaretRudiyanto, serta Deputi Bidang IGT pertumbuhan berbasis keunggulan 2016, dengan memperhatikan isu-BIG, Nurwadjedi. Sesi diskusi panel potensi wilayah, serta pemerataan isu strategis yang menjadi prioritasdimulai dengan pemaparan Program pelayanan sosial dasar. Untuk nasional. Ketiga, penyediaan IGT statusImplementasi Perpres Nomor 9/2016 mewujudkan target itu, pemerintah dan potensi menjadi tanggungjawabyang disampaikan oleh Luky Eko menjadikan dua basis data, yakni : data K/L yang berperan sebagai walidataWuryanto. Ia memaparkan tentang statistik dan data IG. Secara spesifik, IGT. Keempat, koordinasi K/L dalamtarget-target yang harus dicapai IG dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target Renaksidalam pelaksanaan Kebijakan Satu Perencanaan Tata Ruang Wilayah PPKSP akan dilakukan oleh BIG melaluiPeta (One Map Policy), target tersebut (RTRW). Peta yang dibutuhkan untuk Rakortek Pokja IGT, yang dilaksanakanantara lain adalah target dalam menyusun RTRW yakni peta Rupa Bumi paling sedikit tiga kali dalam setahun.mekanisme kegiatan pelaksanaan Indonesia (RBI) atau peta topografi Kelima, keberhasilan pencapaian targetkebijakan satu peta, dan target dalam skala 1:250.000 (Provinsi), dan skala Renaksi PPKSP memerlukan komitmensistem monitoring dan evaluasi. Luky 1:50.000 (Kabupaten), sebagai peta K/L (walidata IGT) dan penyediaanmengharapkan kerja sama serta dasar. Kemudian citra satelit untuk anggaran yang memadai.kesediaan para K/L untuk segera memperbaharui (update) peta dasarmenyerahkan data mereka sehingga dan membuat peta tutupan lahan. Dalam Rakortek Pokja IGT tahunpencapaian target dapat segera Lalu peta batas wilayah administrasi, 2016, dihasilkan sejumlah rumusanterlaksana. Luky juga mengusulkan peta batas kawasan hutan, peta-peta penting. Diantaranya, Perpres Nomoradanya Kantor Staf Presiden (KSP) masukan untuk analisis kebencanaan, 9/2016 tentang Kebijakan Satu Petayang memantau kegiatan Kebijakan serta peta-peta masukan untuk yang bertujuan untuk memperbaikiSatu Peta serta adanya penunjukkan identifikasi potensi sumber daya alam. data yang ada di masing-masing sektorpenanggungjawab data di setiap K/L. dan perencanaan pemanfaatan ruang. Dalam rangka mempercepat Implementasi Perpres ini melibatkan Sementara Arifin Rudiyanto dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, 19 K/L, mencakup 34 provinsi danpaparannya menyampaikan, UU Rudy berharap agar setiap K/L 85 tematik. Implementasi PerpresNomor 4/2011 tentang IG bertujuan dapat memastikan target dan alokasi memiliki implikasi besar terhadapuntuk mendorong penggunaan Kebijakan Satu Peta tercantum di perekonomian dan dibutuhkanIG dalam penyelenggaraan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) perhatian dari KPK, karena akanpemerintahan, dan dalam berbagai 2017, dan selanjutnya didetailkan memuat informasi SDA dan perizinan.aspek kehidupan masyarakat. dalam Renja K/L dan RKA K/L 2017. Hal ini mendukung akuntabilitas danSelain itu, berdasarkan Perpres transparansi tata kelola negara yangNomor 27/2014 tentang Jaringan Sementara itu, Deputi Bidang IGT lebih baik dan bebas korupsi dalamInformasi Geospasial Nasional BIG, Nurwadjedi, mengungkapkan berbagai sektor pengelolaan sumber(JIGN) menyebutkan bahwa IG dapat bahwa sesuai Perpres 9/2016 ini BIG daya alam.digunakan sebagai alat bantu untuk ditunjuk sebagai Ketua Pelaksanaperumusan kebijakan, pengambilan dengan tanggungjawab untuk Penyelenggaraan Informasikeputusan, dan pelaksanaan mengawal secara teknis Kebijakan Satu Geospasial dari hulu ke hilir perlukegiatan yang berhubungan dengan Peta melalui Pokja IGT. Ia berharap untuk memperhatikan 3 aspek, yakni :ruang kebumian. Pembuatan IG adanya penyampaian kendala-kendala sistem referensi geospasial Indonesia,yang dilakukan antara lain melalui oleh K/L tentang penyiapan data NSPK penyelenggaraan IG, sertakegiatan pengumpulan data spasial yang nantinya bisa membantu SDM bersertifikat. Suatu konsorsiumgeospasial; pengolahan, penyimpanan, dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta. swasta di bidang IG juga dianggappengamanan, penyebarluasan data perlu dibentuk untuk memperkuatgeospasial dan IG; dan penggunaan Menurut dia, ada lima poin industri geospasial dalam rangkaIG. “Jaringan Informasi Geospasial penting dalam upaya mempercepat menghadapi MEA. (*) implementasi Kebijakan Satu Peta. Pertama, strategi pencapaian target Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 19

Informasi Geospasial Dasar WawancaraKepala Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Besar, BIG, Ade Komara Mulyana Pemetaan Skala Besar Masih Terkendala Alat dan SDMSesuai Undang-Undang Pemetaan Rupabumi Skala Besar, BIG, bidang pertama yang mengurus skala Nomor 4/2011 tentang Ade Komara Mulyana. besar, belum ada pendahulu saya. Informasi Geospasial, Jadi wajar produknya masih terbatas BIG bertanggung jawab Seperti apa upaya BIG dalam karena baru tiga tahun benar-benar menyelenggarakan rangka menyediakan peta skala jalan yakni dari 2013 sampai sekarang. Informasi Geospasial Dasar (IGD), besar untuk memenuhi kebutuhan dimana salah satu tugasnya adalah nasional? Seperti apa tantangan dalam menyediakan peta dasar skala kecil menyediakan peta dasar skala hingga skala besar untuk seluruh BIG itu bertugas besar? wilayah Indonesia. Khusus untuk peta menyelenggarakan IGD dimana salah skala besar, hingga kini BIG masih satu tugasnya adalah menyediakan Wilayah Indonesia itu sangat dihadapkan dengan keterbatasan peta dasar skala kecil hingga skala luas. Jadi, kalau saya ditanya teknologi (alat) dan sumber daya besar untuk seluruh wilayah Indonesia. tantangannya apa, ya itu, Indonesia manusia (SDM). Hal ini tentu menjadi Khusus untuk skala besar, kemampuan itu sangat luas, sehingga jika hanya tantangan besar yang harus diatasi kami masih terbatas, bukan hanya dengan pemetaan biasa, yakni BIG mengingat kebutuhan peta skala BIG tapi juga kemampuan nasional. menggunakan pemotretan udara, besar saat ini sudah semakin tinggi. Kami baru mulai membuat peta skala cukup sulit. Memang idealnya yang Berbagai upaya telah dilakukan BIG besar sejak berubah nama menjadi seperti itu karena bisa mendapatkan untuk mencari jalan keluar dalam BIG, sehingga produk peta dasar skala kualitas data yang paling baik, tapi menyediakan peta skala besar. besar masih sangat sedikit. Berbeda butuh waktu sangat lama. Dengan Lantas seperti apa upaya BIG untuk dengan skala menengah yang relatif pemotretan udara, paling setahun itu menyediakan peta skala besar? seluruh Indonesia sudah ada, karena BIG hanya bisa di 5-6 lokasi/kota. Berikut petikan wawancara Majalah memang Bakosurtanal dulu lebih fokus Sementara Indonesia ada berapa Geospasial dengan Kepala Bidang di skala menengah, yaitu 1:25.000 lokasi, berapa kota, kabupaten, dan atau 1:50.000. Saya sendiri jadi kepala lain sebagainya. Mungkin sampai saya20 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Informasi Geospasial Dasarpensiun pun belum tentu selesai Citra Satelit SPOT 6 Daerah Semarang Tahun 2014kalau menggunakan metode itu (fotoudara). citra SPOT 6 ini. Kemudian, ketika ada aparat desa untuk menunjukkan batas kabinet baru di BIG juga ada kebijakan dari mana, bingung kalau pakai citraSemestinya dilakukan dengan cara dan pimpinan baru, kebutuhan juga SPOT 6. Jadi 1,5 meter itu tidak bisabagaimana? menunjukkan bahwa ternyata citra memenuhi. Termasuk juga untuk SPOT 6 ini tidak bisa memenuhi kepentingan RDTR (Rencana Detail BIG dengan LAPAN menyadari secara sempurna kebutuhan Tata Ruang), karena harus 1:5.000.bahwa data skala besar belum bisa pemetaan skala 1:5.000, terutama Penelitian teman-teman di LAPANdipenuhi, sementara kebutuhannya dari sisi kontennya, karena hanya 1,5 mengatakan hanya 40% konten yangbegitu cepat, sehingga terbit Inpres meter resolusinya, banyak obyek yang bisa disuplai oleh citra SPOT 6 itu. JadiNo.6 Tahun 2012 tentang CSRT (Citra tidak bisa diidentifikasi di citra itu. intinya SPOT 6 tidak mencukupi.Satelit Resolusi Tinggi). Inpres ini Berdasarkan laporan dari teman-sebenarnya intinya berbagi tugas, teman di batas wilayah, mereka bilang Lalu apa solusinya?dimana LAPAN mengadakan citranya, susah ketika bawa citra SPOT 6 ke Pimpinan BIG mengambilBIG mengolahnya untuk jadi citrategak. Citra tegak itu citra yangsiap untuk jadi peta, tinggal tarikgaris jalan, tarik garis sungai, tarikgaris bangunan, dan sebagainya.Jadi posisinya sudah tepat. Hasilpengambilannya kan kadang miring,itu belum tepat posisinya. Kalaupuntegak kan yang betul-betul tegakharus pas di tengah posisinya. Kalaukeluar dikit atau ke ujung dikit pastiada distorsi. Bangunan yang adadi ujung pasti atapnya kelihatan,bawahnya juga kelihatan. Padahalkan kalau dari atas ya atapnya sajayang terlihat kalau tegak lurus. Kalaubawahnya kelihatan atapnya jugakelihatan, lalu yang mau kita tarikgarisnya yang mana, bingung kan, nahitu harus diberesin.Seperti apa jenis citra yangdigunakan dalam menyediakanpeta dasar skala besar? Pada dasarnya semua jenis citrabisa digunakan untuk ortorektifikasi.Hal ini juga sudah sering dibahas olehPak Kepala BIG. Tahun 2012 LAPANyang ditugaskan untuk mengadakancitra tapi kemampuan mereka barusampai citra resolusi 1,5 meter, itunamanya SPOT 6. Itu didefinisikanoleh LAPAN sebagai resolusi tinggi,karena muncul kemudian penjelasanbahwa yang dimaksud denganresolusi tinggi adalah yang di bawah4 meter, dan yang lebih kecil dari4 meter itu dianggap tinggi. Tahun2013-2014 BIG mulai ada prosesortorektifikasi menggunakan data Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 21

Informasi Geospasial Dasartindakan yang menurut saya cukup Proses pengolahan digital CSRT di Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT)berani. Beliau mengatakan, kalau gitucitra resolusi tingginya kita naikan Kalau target sih tahun ini harus lapangan mereka siap. Bisalah sepertikualitasnya ke level 0,5 m (50cm) selesai yang 900.000 km persegi itu, tinggal kita men-training dandari 1,5 itu. Jadi pada tahun 2013, itu. Mudah-mudahan bisa. Tapi segala macam. Kemungkinan besarBIG membeli citra resolusi setengah kendalanya pada pengukuran titik di Danau Toba kami akan kerja samameter, ada yang 50 cm dan ada juga kontrol tanah atau Ground Control dengan mereka.yang 60 cm. Kami membeli untuk Point (GCP). Sekarang kami sedangkurang lebih 900.000 km persegi, berusaha mengurangi jumlah GCP Untuk masalah orang (SDM)itu kurang lebih setengah wilayah itu. Seperti Kalimantan, daerah- saya tidak terlalu pesimistis. CumaIndonesia. daerah di sana susah dapat datanya. masalahnya di alat. Alatnya ini kanKapan proses pemetaan rupabumi Kami mensyaratkan awan maksimal satu tim, berarti harus 91 alat. Berartidi seluruh wilayah Indonesia bisa 20% untuk satu kabupaten, dengan tetap harus sewa kan, yang sewaterselesaikan? catatan yang 20% itu jangan berarti harus perusahaan-perusahaan numpuk di tempat yang penting. swasta. Jadi kendala pertama itu alat, Saya pernah menghitung, Bisa saja satu kota hanya 20% tapi kedua waktu.kalau mau selesai tahun ini, semua semua gitu pas di kabupatennya.yang 900.000 km persegi dengan Kami juga sering dapat 8000 sekian Kalau kebutuhan ideal, satumenggunakan alat yang kami beli itu, potongan citranya, padahal yang potong 8 titik GCP dikali 8, jadibutuh 150 orang untuk mengerjakan kami minta hanya 2037. Artinya perlu 30.000 titik kontrol. Tapiselama 4 bulan penuh. Sementara mereka banyak yang overlapping. kecepatan mengukur itu satu timsekarang sekali berangkat hanya Hal ini penyebabnya salah satunya hanya maksimal 4 titik per hari. Bisamaksimal 30-40 orang dan itu mereka karena masalah awan. dibayangkan itu perlu berapa tim.tidak bisa 4 bulan penuh. Ini kendala Kalau idealnya saya perlu 150 orang,yang harus diatasi. Tapi itu yang Untuk pengukuran GCP tadi, 75 tim. Satu tim berdua selama 100150 orang hitungan ideal, saya masih apakah bisa dikerjasamakan hari kerja.menghitung semua titik kontrol dengan pihak luar, misalnyaharus ada setiap 6 km persegi. Jadi melibatkan mahasiswa? Seperti apa hasil citra yangkalau ditanya kapan selesainya, saya diinginkan BIG?belum bisa pastikan. Kami sekarang Ini termasuk satu opsi. Di BIGpragmatis saja. Ada kebutuhan katakanlah bisa 50 orang, kami Berdasarkan Peraturan Kepaladibuatkan segera. Tapi ini terus bisa nyari 100 lagi dari luar. Dari BIG, spesifikasi peta untuk 1:5.000begulir, artinya kami tidak berhenti. Di perguruan tinggi bisa kita kerahkan kesalahannya tidak lebih dariLombok baru selesai. Dari sana kami mahasiswa. Tapi mahasiswa bisa 2,5 meter, baik vertikal maupunlangsung ke Danau Toba, perbatasan kalau hanya seminggu-dua minggu horizontal. Artinya citra yangNTT-Timor Leste, dan Kabupaten karena mereka juga kuliah, ujian, itu dihasilkan, sudah ditegakkan, kalauKediri. Nanti PJKGG (Pusat Jaring kendala juga. Tapi kita masih open dibandingkan dengan pengukuranKontrol Geodesi dan Geodinamika) untuk mahasiswa. Alternatif kedua di lapangan maksimal bergesernyayang berangkat ke Kediri, PPBW dengan temen-temen di Topografi 2,5 meter. Contohnya, tahun lalu(Pusat Pemetaan Batas Wilayah) ke Angkatan Darat (AD). Di Mabes kami bisa mengorto Surabaya danperbatasan, PPRT (Pusat Pemetaan AD itu ada Direktorat Topografi, di Tasikmalaya. Ini citranya bukanRupabumi dan Toponim) ke Danau tiap Kodam ada Topografi Daerah citra yang kami beli tapi Pemda yangToba, yang biasanya ngeroyok satu Militer (Top Dam). Kalau masalah ke beli. Kalau tidak kita olah ortonyatempat, ini jadi tersebar-sebar gitu. bisa 7,9:10,8 tapi setelah kita prosesTapi itu semua di bawah koordinasi ortonya bisa turun sampai 1,5:2,2. (*)PPRT juga. Dari PJKGG dan PPBWtetap minta personel dari PPRT untukmendampingi. Karena PJKGG itu kanbiasanya mereka ngukur pilar, titikkontrol. Sedangkan PPBW biasanyangukur titik untuk pilar batas.Kalau target kira-kira inginnyakapan selesai? Harapannya kedepan seperti apa ?22 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Pemetaan Tata Ruang dan AtlasMelestarikan Cagar Budaya melalui Pemetaan Candi Candi JagoCandi Kidal dan Candi Jago yang sejak dulu sudah tertulis di Kitab Kertagama. Candi KidalUntuk melestarikan cagar budaya di Indonesia, Badan Informasi Munandar mengatakan, semua candiGeospasial (BIG) meluncurkan Buku Atlas Budaya edisi Candi. yang ada di Indonesia didirikan diBuku ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan tempat-tempat khusus, yaitu dekatmasyarakat dan membangkitkan industri wisata nasional. dengan sumber air, berada di daerah pertemuan antara dua sungai, danTak kenal maka tak sayang selain itu Candi Singosari, Candi terletak di lereng gunung. Dari segi dan tak sayang maka tak Sumberawan dan Candi Borobudur pengetahuan geospasial, hal ini tentu melestarikan. Filosofi yang dinamakan berdasar nama-nama akan lebih memperkaya pengetahuan dasar inilah yang menjadi rupabumi. Kemudian dari sisi bentang pembacanya. landasan BIG membuat alamnya akan membahas mengenaipemetaan lokasi candi-candi yang lokasi keberadaan candi yang yang Untuk mengerjakan buku ini, BIGada di Indonesia. Pemetaan ini variatif dari dataran rendah sampai melibatkan sejumlah pakar sejarah,dituangkan pada sebuah buku Atlas pegunungan, serta dari sisi kawasan pakar budaya, dan pakar lingkungan.Budaya. Buku ini akan menjadi sebuah yang paling sunyi, daerah perdesaan Seperti Prof. Dr. Agus Aris Munandar,panduan integratif dan komperehensif sampai yang mendekati daerah Arkeolog UI Spesialis Candi; Didikmengenai budaya di Indonesia sejak perkotaan. Pradjoko, Sejarawan UI; Drs. Srizaman agama Hindu, Budha, hingga Padmiasri, Direktorat Cagar Budayazaman Kolonial Belanda. Hal yang paling menarik dari dan Permuseuman Dinas Pendidikan buku ini adalah perspekstif atau dan Kebudayaan; Joko dari Menurut Fakhruddin Mustofa, cara pandang yang dipakai untuk Kementerian Pariwisata dan EkonomiSurveyor Pemetaan dari Pusat memetakannya. Pada umumnya, Kreatif; serta T. Taftiar, Ahli Geografi .Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG, masyarakat umum hanya melihatbuku ini meninjau keberadaan candi- candi dari segi sejarah saja, yaitu Ide untuk membuat Buku Atlascandi dari empat perpektif, yaitu segi warisan dari kerajaan mana atau Budaya Edisi Candi ini sebenarnyatoponim, topografi, bentang lahan, dan upacara keagamaan apa yang sering sudah muncul sejak 2005. Cuma saatkawasannya. Secara toponim akan dilaksanakan di tempat tersebut. ini itu fokusnya tentang sebaran sukumembahas candi-candi dari nama Sangat jarang yang mengeksplorasi bangsa dan masih menggunakan datatempat, asal-usul, arti, penggunaan lebih lanjut tentang lokasi sekunder. Kemudian pada 2011 BIGdan tipologinya. Misalnya, Candi keberadaannya. menggunakan atlas nasional volumeKidal dan Candi Jago yang sejak dulu 3. Tetapi dari segi isi tidak jauhsudah tertulis dalam Kitab Kertagama Salah satu penyusun Buku berbeda, seperti sebaran suku bangsa. Atlas Budaya, Prof. Dr. Agus Aris Pada tahun 2013 muncul ide untuk membuat atlas budaya khusus. Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 23

Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Fakhrudin menyebutkan, terdapat Fakhruddin Mustofa, Surveyor Pemetaan dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIGtujuh unsur dalam budaya, salahsatunya adalah kesenian. Salah ketika tim bisa bertemu dengan salah satu kekayaan budaya bangsasatu bentuk kesenian itu adalah Badan Pelestarian Cagar Budaya atau tersebut.bangunan. Memang, tidak mudah juru kunci yang merawat candi-candimemetakan atlas budaya tersebut. tersebut. Buku ini juga diharapkan menjadiKarena itu Tim Pemetaan BIG harus salah satu referensi utama bagiberkonsultasi dengan para pakar. “Mereka sangat antusias para mahasiswa dan akademisiDari situ muncul pilihan untuk fokus membantu tim survei memberikan untuk mengembangkan penelitianpada candi. informasi-informasi detail mengenai mengenai candi-candi yang ada di candi-candi tersebut sehingga Indonesia. Selain itu, bisa dijadikan “Kenapa candi? karena dia bisa pekerjaan kami dapat selesai dengan panduan wisata sejarah di Indonesiabersifat titik, bisa bersifat area, bisa baik”, ujar Fakhruddin. sehingga dapat membangkitkanbersifat kompleks kawasan. Nah, industri wisata di Indonesia.dari ketiga sifat inilah geospasial Dengan diluncurkannya buku Sementara dari segi tata ruangbisa masuk. Nah idenya itu disitu”, Atlas Budaya ini, BIG berharap dapat dapat membantu pemerintah untukjelasnya. memberikan informasi yang seluas- mewujudkan One Map Policy untuk luasnya kepada masyarakat mengenai menghindari tumpang tindih data Setelah idenya matang mulai sebaran candi yang ada di Indonesia. mengenai informasi kawasan cagardilakukan riset di internet dan survei Dengan demikian masyarakat akan budaya sehingga dapat dimanfaatkanke semua lokasi. Hampir 90% semua lebih mencintai dan dapat diajak secara akurat. (*)lokasi dari Sumatera, Jawa, Bali, bekerjasama untuk melestarikanKalimantan, Sulawesi, NTT dan Papua,dikunjungi oleh tim dari BIG. Banyak pengalaman menarikyang didapat oleh tim BIG selamamelakukan survei pemetaancandi-candi ini. Salah satu adalahketika melakukan survei lapanganCandi Dadi yang konon berada diTulungagung, Jawa Timur. Meskitelah naik turun tebing sampaibeberapa kali, tim tetap tidak dapatmenemukan lokasi candi karenabanyak sekali jalan tikus yang susahuntuk dilalui. Bahkan penduduksetempat yang menemani merekauntuk melakukan survei sampaikelelahan dan tidak mau diajak jalanlagi. Pengalaman menarik lainnyaketika melakukan survei kesebiah candi yang ada Dieng.Berdasar hitungan, candi tersebutberada di ketinggian 2.000 metersehingga akan sulit dicapai tetapikarena Dieng sudah menjadi kotapariwisata ternyata jalannya sudahbagus sehingga mudah ditemukan.Berkebalikan dengan survei CandiSirah Kencong yang ada di Blitar,Jawa Timur. Meski ketinggiannyahanya 1.200 meter namun jalannyasangat berbatu sehingga sulit digapai.Namun kelelahan berjalan danmendaki tersebut langsung terobati24 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Family Sisi Lain Priyadi Kardono, Kepala BIG Kedepankan Komunikasi dan Demokrasi dalam Memimpin KeluargaVol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 25

FamilyPriyadi Kardono resmi jadi saksi waktu Pak Sudharmono, buah hatinya dengan baik tanpa menjabat Kepala Badan dulu wakil presiden. Beliau itu terciderai dengan pergaulan negatif Informasi Geospasial (BIG) temen bapak saya waktu di tentara sebagaimana banyak terjadi pada sejak tanggal 2 November pelajar. Terus satu lagi Pak Nugroho anak muda zaman sekarang. 2014 yang lalu. Dalam Notosusanto, Menteri Pendidikan setahun lebih kepemimpinannya, waktu itu. Karena dadakan jadinya Priyadi memiliki dua anak. sudah banyak capaian yang keluarga Bu Trini juga cuma Anak pertama merupakan laki-laki dihasilkan BIG. Boleh dibilang, kakaknya yang dateng, jadi wali yang kini sudah berusia 31 tahun. Priyadi Kardono on the track dalam menggantikan bapak-ibunya di Sementara anak kedua adalah menahkodai BIG. Lantas bagaimana Purwokerto”, ujar Priyadi kepada perempuan yang saat ini berusia 23 kisah Priyadi Kardono dalam Majalah Geospasial Indonesia tahun. Dalam mendidik kedua buah memimpin keluarga? (MGI). Setahun setelah menikah, hati, Priyadi tergolong orang yang Tidak bisa dipungkiri, seorang ia dikarunia seorang putra. Boleh sangat demokratis. Dia memberi abdi negara terkadang memiliki dibilang, perjuangan Priyadi meniti kebebasan kepada anak-anaknya keterbatasan waktu untuk keluarga. karier tidak mudah. Di satu sisi ingin selama dapat menjaga rambu-rambu Maklum, tugas-tugas negara setiap melanjutkan kuliah ke luar negeri, atau norma agama dan aturan hari menuntut konsentrasi agar disisi lain sudah memiliki seorang hukum. dapat membuahkan hasil maksimal. anak yang masih balita. Kendati Itu pula yang dirasakan Priyadi demikian, bukan berarti tanggung Menariknya, dua buah hatinya Kardono sejak awal meniti karier jawab sebagai kepala rumah tangga ternyata tidak ada yang mengikuti di BIG atau dulu bernama Badan ia kesampingkan. Boleh dibilang, jejaknya di dunia geografi. Priyadi Koordinasi Survei dan Pemetaan urusan karier dan keluarga pada sama sekali tidak menurunkan Nasional (Bakosurtanal). akhirnya sukses ia jalankan secara didikan sang ayah kepadanya dulu Priyadi Kardono bergabung bersamaan. Untuk karier, Priyadi semasa muda. Ya, sang ayah yang dengan Bakosurtanal pada tahun Kardono mampu menyelesaikan waktu itu bekerja di Bakosurtanal 1983. Tiga tahun kemudian, Priyadi pendidikan di luar negeri dan kini dan dosen Geografi di Universitas harus berangkat ke Inggris untuk sudah menduduki posisi top di BIG. Gadjah Mada (UGM) sering menjalani pendidikan Magister Sementara untuk urusan keluarga, memperkenalkan Priyadi remaja (S-2) dari tahun 1986-1988. Setelah Priyadi mampu membesarkan dua tentang ilmu-ilmu geografi. Bahkan lulus magister, Priyadi kemudian dia sering diajak ke kampus oleh melanjutkan pendidikan Doktor sang ayah untuk melihat langsung (S-3) ke Skotlandia. Hal ini tentu tidak mudah bagi Priyadi Kardono karena saat itu ia sudah berstatus ayah untuk satu orang anak dari pernikahannya dengan sang pujaan hati yang kebetulan sama-sama bekerja di Bakosurtanal, yaitu Trini Hastuti, yang saat ini menjabat Ketua Dharma Wanita BIG. Pernikahan keduanya pun berlangsung lain dari biasanya. Hal itu dikarenakan pada bulan Agustus 1984, sang ayah dari Priyadi Kardono dipanggil Allah SWT. Dimana waktu itu, ia memang sudah merencanakan untuk menikah dengan Trini Hatsuti pada tanggal 1 September. Tapi karena ayahnya sudah menghadap Sang Pencipta, kakaknya lalu menganjurkan agar pernikahan dipercepat. Ia pun setuju dan akhirnya melangsungkan pernikahan di depan jenazah sang ayah. “Jadi mendadak juga. Yang26 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Familyseperti apa kegiatan mahasiswa BIG, tapi mereka selalu berusaha seorang pejabat negara, tapi iaJurusan Geografi. Oleh karena itu berkomunikasi dengan putra-putri tidak pernah mendorong anak-anakPriyadi lalu memutuskan kuliah mereka. Jika Priyadi kebetulan untuk bekerja di pemerintahandi UGM dengan Jurusan Geografi, disibukkan dengan pekerjaan, maka mengikuti jejaknya. “Saya dari duluhingga pada akhirnya bekerja di sang istrilah yang mengambil peran tidak pernah mengejar jabatan. SayaBakosurtanal. memperhatikan anak-anak. Begitu anggap biasa-biasa saja. Anak-anak juga sebaliknya, jika istri sedang saya juga begitu. Jabatan itu kan Sedang sang anak pertama, sibuk dengan tugas kegiatan survei bagian dari tugas, jadi mereka tidakAndhika Prima Setyadi, merupakan hingga ke luar kota, maka Priyadi terlalu mendewakan bapaknya.Sarjana Ekonomi UGM yang kini yang turun tangan memperhatikan Teman-temannya juga nggak adabekerja di perusahaan pembuat anak-anak. yang tahu, nggak ada yang nanya-turbin untuk listrik dengan jabatan nanya bapaknya siapa. Tetangga sayaDirektur Keuangan. Boleh dibilang “Apalagi kita (dengan istri) juga nggak ada yang tahu. Saya kirakarier sang anak cukup mentereng sama-sama di BIG, bapaknya dimana, nggak perlu digembor-gemborkanmengingat usianya baru menginjak ibunya dimana, dan anaknya dimana. karena jabatan itu ada batasnya”,31 tahun. Sebelum di pekerjaan Dulu ibunya biasa survei kemana- tandasnya.yang sekarang, Andhika bekerja di kemana. Tapi untungnya masihsalah satu bank swasta di Indonesia. ada pembantu, ya lumayan ikut Bagi Priyadi, pendekatanJadi, selama berkarier dunia kerja membantu saya”, tutur Priyadi. terhadap anak tidak bisa lagiAndhika sama sekali tidak ada disamakan dengan zaman dulu.keterkaitan dengan geospasial. Arti komunikasi bagi keluarga Karena itu, ia membebaskan anak- Priyadi bukan hanya dengan si anak, anak memilih apa yang mereka Sementara anak bungsu, tapi juga semua pihak yang terlibat inginkan, termasuk pekerjaan.Prita Lasaliesanti, saat ini sedang dalam kehidupan kedua buah hati. “Anak-anak sekarang kan agak sulitmenyelesaikan pendidikan Magister Termasuk teman-teman si anak. diarahkan. Kalau sudah maunya(S-2) di Universitas Indonesia (UI). Karena itu, terkadang sang istri juga kaya gitu ya sudah. Kalau generasiSama halnya dengan sang kakak, menjalin komunikasi dengan orang saya dulu kan masih harus tundukbidang ilmu yang dipelajari Prita juga tua teman-teman kedua anak-anak sama guru, harus hormati semuasama sekali tidak ada hubungannya mereka. “Sebagai orang tua, kalau omongan orang tua. Tapi sekarangdengan ilmu geografi. Saat di UGM kita tidak bisa mengenal temen- kan nggak bisa lagi semuanya sepertidia memilih Program Studi Sosial dan temennya, main dengan siapa, keluar itu. Jadi masih ada perlawanan danPolitik (Sospol) dan saat pendidikan dengan siapa, akan repot nantinya. perdebatan juga”, katanya.S-2 di UI yang kini sedang ia jalani Makanya istri saya juga kadang-juga memilih Jurusan Sospol. kadang berkomunikasi dengan Priyadi yang menghabiskan masa orang tua temennya anak-anak. Jadi kecil di Bulak Sumur, Yogyakarta ini Melihat bidang ilmu dan kita bisa saling buka informasi dan juga pantas bersyukur karena keduapekerjaan yang dijalani sang anak, bisa tahu semua temen-temennya”, anaknya selama ini sangat mengertijelas terlihat bagaimana Priyadi ujar lulusan Sinadus University, dan mendukung pekerjaannya.memberikan kebebasan kepada Skotlandia, ini. Kedua anaknya tidak pernah protessang buah hati untuk memilih jalan jika dia dan istri sedang sibukhidupnya masing-masing. “Saya Untuk lebih mendekatkan bekerja. Terlebih kini kedua anaknyatidak pernah membatasi anak mau diri dengan anak-anak, sang istri telah dewasa dan putra pertamakemana, terserah mereka saja. Anak terkadang harus berlagak seperti sudah berumah tangga. “Bapaksaya yang pertama dulu pas kuliah anak muda. Bahkan sesekali ikut ibunya kan sama-sama bekerja.mau pilih jurusan ekonomi, dan berkumpul dengan temen-temannya Kadang bapaknya kemana, ibunyasaya bilang terserah saja kalau pilih si anak. “Kami tidak harus membatasi kemana, tapi mereka sudah pahamekonomi. Padahal dulu dia saat SMA pergaulan anak-anak tapi kalau pekerjaan kami. Jadi nggak masalahjurusan IPA, tapi pengennya masuk mereka ngumpul-ngumpul harus lagi bagi anak-anak”, ucapnya.ke jurusan ekonomi, ya sudah”, kata tahu batas-batasnya seperti apa,Priyadi. harus tahu kelakuannya seperti apa. Anggap Anak-Anak sebagai Teman Jadi intinya komunikasi itu yang Satu hal lagi yang patut dicontoh Menurut pria kelahiran paling penting”, katanya.Yogyakarta ini, salah satu kunci dari sosok Priyadi Kardono adalahmenjaga keharmonisan keluarga Hal lain yang ia tanamkan kepada kekompakannya dengan anak-anak.adalah dengan menjaga komunikasi. anak-anak adalah kemandirian, baik Priyadi mengaku sangat dekatItu yang selalu ia perhatikan selama dalam kehidupan sehari-hari maupun dengan anak-anak. Bahkan terkadangini. Begitu juga dengan istri. Kendati pekerjaan. Walaupun saat ini Priyadi status mereka bukan lagi antara ayahmemiliki kesibukan yang sama di menjabat Kepala BIG yang notabone Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 27

FamilyKeluarga Priyadi Kardono. (bawah Priyadi Kardono - Trini Hastuti, atas dari kanan ujian itu bulan Desember tapiPrita ­Lasaliesanti, Andhika Prima Setyadi dan Istri). masih ada kegiatan pertandingan basket antar fakultas. Jadi seminggudan anaknya, tetapi sudah seperti kalau diem kan nggak seru, jadi sebelum ujian itu saya masih ikutteman. sama-sama teriak kalau lagi goal”, pertandingan”, kenangnya. ujar Priyadi sedikit berbagai rahasia Maklum, Priyadi ternyata seorang mengisi waktu luangnya bersama Tapi itu dulu ia lakoni semasasosok yang sulit marah kepada anak- anak di rumah. remaja. Kini, Priyadi mengakuanaknya. Tak heran apabila kedua nyaris tidak pernah lagi bermainanaknya merasa nyaman dan ingin Priyadi remaja memang seorang basket. Olahraga yang ia lakukanselalu dekat di sampingnya. “Saya penggila olahraga basket. Dulu kemungkinan adalah senam, ataudi rumah, apalagi kalau sama Prita semasa sekolah di SMA Negeri 3 sesekali kalau di rumah lagi ada(anak kedua), itu ya biasa, kayak Yogyakarta, Priyadi tergabung dalam waktu lowong ia berolahraga denganbukan bapaknya”, ujarnya. tim basket sekolah. Tapi sebenarnya, treadmil. “Dulu di rumah masih Priyadi waktu itu bisa bergabung suka jalan-jalan pagi sama Bu Trini Lantas siapa figur yang ia jadikan dalam tim basket sekolah boleh keliling komplek. Sekarang karenapanutan selama ini dalam mendidik dibilang karena sedikit beruntung kesibukan, paling Jumat kalau sempetanak-anak. “Figur yang saya jadikan dari nama besar sang kakak di saya sempatin olahraga. Kalau nggak,panutan sebetulnya baliknya ke sekolah itu. Ceritanya, sang kakak ya cuma istirahat”, tuturnya.bapak saya. Bapak saya juga kepada di sekolah itu termasuk salah satusaya nggak pernah marah. Saya paling jago bermain basket. Nah, Sejak menjadi Kepala BIG, Priyadinggak tahu kenapa. Tapi dengan ketika sang kakak lulus dan ia masuk mengaku kesibukannya memangkedua kakak saya itu kalau mau ke sekolah itu, banyak yang mengira lumayan padat. Karena itu, ia selalumarah, marah langsung. Cuma ia juga memiliki bakat serupa dengan memaksimalkan waktu kosongdengan saya nggak pernah marah”, sang kakak. Apalagi dari postur untuk beristirahat memulihkantuturnya. tubuh yang tinggi, memang sangat stamina. Karena jika kurang istirahat mendukung Priyadi menjadi pemain ia cepat kecapean dan akibatnya Jika dengan Prita jarang marah, basket. “Mereka kira saya juga pinter terkadang kehilangan konsentrasi.beda lagi dengan anaknya yang basket, padahal biasa-biasa saja. Ya Jadi, kalau hari libur ia lebih banyakpertama. Ia selama ini sering akhirnya saya belajar”, tuturnya. menggunakan waktunya untukteriak-teriak berdua. Tapi mereka istirahat. Sesekali ia membawa anakteriak-teriak bukan karena sedang Ketertarikannya bermain basket jalan-jalan keluar untuk sekadarberdebat tapi lagi asyik menonton masih berlanjut hingga kuliah. Begitu makan. “Anak pertama saya kan disepakbola. “Kalau dengan anak saya masuk UGM, ia langsung bergabung Bandung, kadang-kadang kalau Jumatyang laki-laki, kan sama-sama hobi dengan tim basket kampus. ”Sejak atau Sabtu mereka ke rumah di Bogor.basket dan seneng sepakbola, jadi awal tahun 1975 saya sudah masuk Ya paling jalan keluar, makan bareng,kalau saya ngumpul dengan dia, ya tim basket UGM sampai saya mau ngobrol karena komunikasi tadinonton basket dan sepakbola bareng, lulus. Kalau nggak salah, saya mau yang saya bilang paling penting. Danteriak-teriak bareng. Nonton bola kadang-kadang kalau di rumah suka bantuin ibunya anak-anak. Ibu Trini kan punya hidroponik, ya kadang- kadang suka ikut-ikutan bikin, suka nanam segala macem”, katanya. Bicara kuliner, Priyadi mengaku tidak ada makanan kesukaan yang khusus. Cuma ia lebih senang dengan makanan yang berbau sayur- sayuran, seperti pecel gado-gado, atau kalau di restoran Sunda seperti karedok. “Kalau ke tempat makanan Sunda biasanya saya makannya karedok. Tidak ada makanan yang khusus buat saya. Apa saja pasti saya makan. Saya pemakan segala, nggak milih-milih, tergantung temen-temen milihnya yang mana kalau jalan”, pungkasnya. (*)28 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Sosok Kepala Pusat PPIG-BIG, Dr. Ing. KhafidAhli Geodesi yang SuksesMengurus Batas WilayahRamah, kritis, dan suka hilang begitu bertatap muka langsung ia mencoba melamar di Bakosurtanal berbicara blak-blakan. dengan pria berusia 49 tahun itu. untuk mendapatkan program Itulah sekilas gambaran Dengan ramah ia menceritakan beasiswa UMP3 dan akhirnya dari sosok Dr-Ing Khafid, secara gamblang mengenai suka-duka diterima setelah melalui berbagai yang kini menjabat selama berkiprah di BIG. tes; mulai dari tes akademik, tes sebagai Kepala Pusat Pengelolaan dan kesehatan, hingga tes psikologi. Penyebarluasan Informasi Geospasial Pria kelahiran Demak, Jawa Tetapi, walaupun diterima pada (PPIG) Badan Informasi Geospasial Tengah, 4 Maret 1967 tersebut bulan Oktober, dia tidak langsung (BIG). Ketika Majalah Geospasial menceritakan, bahwa ia mulai menyandang status Calon Pegawai Indonesia (MGI) akan mewawancarai bergabung dengan BIG atau Negeri Sipil (CPNS). Ia masih beliau, sempat muncul kekhawatiran yang dulunya bernama Badan diharuskan mengikuti tugas belajar akan sedikit informasi yang didapat Koordinasi Survei dan Pemetaan terlebih dahulu. Karena program dari pria penyuka tempe penyet Nasional  (Bakosurtanal) setelah UMP3 adalah tugas belajar ke tersebut. Tapi keraguan itu langsung lulus SMA pada tahun 1986. Waktu Belanda, maka sebelum berangkat ke itu, begitu lulus SMA pada bulan Juni, Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 29

SosokNegeri Kincir Angin, Khafid terlebih tidak boleh langsung nerusin (kuliah terlalu mengkhawatirkan, karenadahulu mempersiapkan diri dengan lagi), harus pulang dulu, dua tahun yang namanya PNS tidak mungkinmengikuti kursus Bahasa Belanda di kerja baru boleh berangkat sekolah ada kebijakan PHK. Tapi entahKedutaan Belanda, yang bertempat di lagi. Tapi karena ini hal khusus kenapa sebagian rekannya malahJakarta. ada tawaran yang mungkin tidak memilih keluar. “Krisis ekonomi akan datang dua kali, akhirnya boleh dikatakan suatu penyesuaian Saat melamar di Bakosurtanal, diizinkan (oleh atasan) dengan yang tidak mudah. Di saat pulang keKhafid sebenarnya memilih Bidang syarat selama sekolah meskipun Indonesia pas ada krisis, huru-hara,Informatik. Tapi takdir berkata lain, bukan biaya Pemerintah Indonesia, dan suasana politik yang nggak stabil.dia malah diterima di Bidang Geodesi ikatan dinas tetap jalan. Saya tidak Akhirnya buat beberapa temen-atau Pemetaan Bumi yang saat itu mempermasalahkan (syarat) itu”, temen yang tidak begitu betah terusmemang jarang sekali peminatnya. ucapnya. pindah, keluar dari pegawai negeri”,“Saat itu banyak yang memilih ungkap Khafid.Informatik, sementara Geodesi Khafid berangkat ke Jermansedikit. Saya dapatnya (diterima) di pada Desember 1993. Tapi sepekan Di saat kondisi IndonesiaGeodesi ke Belanda sehingga saya sebelum berangkat, atau tepatnya mengalami krisis ekonomi tersebut,diberi tugas persiapan sekolah, 11 Desember, Khafid memutuskan Khafid ditempatkan di Pusat Surveidan saya belajar bahasa Belanda menikah terlebih dahulu dengan sang Geodesi. Boleh dibilang sebenarnyadi Kedutaan Belanda”, ujar Khafid gadis pujaan hati. “Seminggu setelah disinilah titik awal doktor lulusanmengingat masa sekolahnya dulu. menikah saya berangkat ke Jerman. Jerman ini meniti karier. Sebuah awal Istri saya menyusul kemudian'', yang tidak begitu baik karena badai Setelah menjalani kursus dan kenangnya. kriris ekonomi sedang melanda.pra jabatan pada Desember 1986, Alhasil, peran Pusat Survei Geodesiimpian Khafid untuk memiliki Nomor Di Jerman, Khafid kuliah S-3 saat itu kurang maksimal, dan iaInduk Pegawai (NIP) akhirnya di Techinal University Munich lebih banyak kerja sendiri denganterwujud. Pada Februari 1987, ia (Technische Universiteit Munchen). fasilitas seadanya. Bandingkanresmi menyandang status CPNS. Dia menyelesaikan gelar doktor di dengan sekarang yang fasilitasDua bulan kemudian, atau tepatnya Bidang Geodesi itu hampir empat mungkin serba ada. “Saya dulu cumapada 21 April 1987, ia berangkat tahun. Sebetulnya bisa selesai sekitar dikasi meja di pojokan dan nggakke Belanda untuk kuliah bersama 3,5 tahun, cuma proses untuk dapat pernah diajak rapat, nggak pernah2 CPNS Bakosurtanal yang satu sampai ujian prosesnya cukup diajak pergi, makanya kayak kerjaangkatan dengannya. Di Belanda, panjang. “Kalau di Munchen itu sendiri saja”, ucapnya.Khafid menjalani perkuliahan harus mendapatkan persetujuan dariselama 6,5 tahun atau hingga lima profesor dari universitas atau Selain fasilitas yang terbatas,September 1993. Jika di Indonesia dari universitas lain yang levelnya penghasilan Khafid juga tergolongmungkin waktunya tergolong lama profesor. Ya, saya baru dapatkan itu jauh dari kata cukup. Saat ituuntuk ukuran kuliah S-1. Tapi itu bulan September. Begitu ujian selesai Khafid hanya bergaji Rp300.000,00sebenarnya masih normal, karena saya pulang”, tuturnya. sementara biaya hidup, baik makan,di Belanda untuk mendapatkan titel transportasi, dan untuk membayarsarjana memang butuh waktu 6,5 Pulang ke Indonesia Disambut rumah kontrakan mencapaitahun. “Kalau sistemnya Belanda itu Krisis Ekonomi Rp550.000,00 per bulan. Dengantidak ada (kuliah) S-1 kemudian S-2, kondisi keuangan seperti ini, sempattapi digabung S1 dan S2 jadi satu. Khafid pulang ke Indonesia juga muncul dibenaknya untukJadi langsung 6,5 tahun di situ,” jelas pada September 1997 dan langsung mencari pekerjaan lain. Namuninsinyur lulusan Delft University of aktif bekerja di Bakosurtanal. Saat keinginan itu akhirnya ia abaikanTechnology, Belanda ini. itu, boleh dibilang Khafid kurang karena sudah punya komitmen untuk beruntung karena langsung memenuhi ikatan dinas. Begitu menyelesaikan disambut kondisi yang kurangperkuliahan, pada September 1993 menggembirakan di Tanah Air. Tak Tak lama kemudian, KhafidKhafid pulang ke Tanah Air. Tapi lama menghirup udara Jakarta, mendapat tawaran untuk pindah keseakan sudah suratan tangan, begitu Indonesia dihantam krisis ekonomi Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dantiba di Indonesia Khafid kembali dan terjadi Pemutusan Hubungan Kedirgantaraan. Kebetulan waktumendapat tawaran kuliah dari Kerja (PHK) besar-besaran. kuliah S-3 Khafid mengambil disertasisang atasan di Bakosurtanal. Tak mengenai identifikasi vertikal datumtanggung-tanggung, kali ini tawaran Suasana di Bakosurtanal ataupun yang banyak berkaitan denganbeasiswa datang dari Pemerintah pegawai negeri sipil (PNS) secara kelautan. Khafid mengungkapkan,Bayern (Bavaria) Jerman. “Sebetulnya umum waktu itu sebenarnya tidak “Saya ketika belajar di Belanda dan30 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

SosokJerman banyak belajar proses data Resource Mapping (DMRM) yang fasilitas yang ia dapat masih kalahsatelit artimetri teknologinya. Satelit bekerjasama dengan pihak asing. Dia jauh dengan fasilitas yang diperolehArtimetri itu salah satu teknologi kemudian ditugaskan oleh Kepala pekerja asing di proyek itu. Istilahnya,radar remote sensing untuk mengukur Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan jika mereka makan siang di restoran,permukaan air laut. Makanya saya Kedirgantaraan waktu itu, Suharto Khafid saat itu makan di warung nasibersedia dipindah ke Pusat Pemetaan Widjojo, untuk mendampingi pinggir jalan. Tapi berkat komitmenDasar Kelautan dan Kedirgantaraan”. proyek tersebut dengan tujuan dan keikhlasan, semua bisa ia lalui. agar Bakosurtanal dapat menyerap Di Pusat Pemetaan Dasar teknologi. Tidak Suka Ditunjuk PimproKelautan dan Kedirgantaraan(PDKK) ini Khafid merasa mendapat Tapi bicara fasilitas, dia lagi-lagi Khafid tergolong cukup lamasemangat baru. Apalagi saat itu harus mengelus dada. Walaupun di Pusat PDKK, yakni sejak 1998-kebetulan ada proyek Digital Marine pagi dijemput mobil dinas, tapi 2010. Selama bertugas di Pusat PDKK, banyak hal yang sudah dirasakannya. Tapi, salah satu tugas yang kurang ia nikmati adalah ketika ditunjuk menjadi pimpinan proyek alias pimpro atau sekarang disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Khafid menjadi pimpro selama dua tahun yakni dari 2002 hingga 2003. Dia mengaku sangat tidak nyaman menjadi pimpro. Apalagi banyak cibiran yang ia terima ‘Kok doktor lulusan Jerman cuma jadi pimpro’, demikian banyak disampaikan orang- orang yang ada di sekitarnya. Karena itu, pada tahun pertama menjadi pimpro ia langsung mengusulkan kepada pimpinan agar pada tahun kedua tidak lagi mendapat tugas itu. Tapi sang atasan waktu itu menolak. Alasannya, jika hanya menjabat satu tahun konotasinya jelek dan dianggap gagal dan bermasalah. Karena itu pimpinan menyarankan untuk tetap lanjut minimal dua tahun. “Sebetulnya kalau menurut saya itu hanya tradisi, nggak ada aturannya yang jelas. Tapi akhirnya saya bilang oke, saya terima kembali satu tahun tambahan tapi setelah itu nggak mau lagi”, tandasnya. Setahun setelahnya, Khafid akhirnya mendapatkan pekerjaan yang benar-benar ia sukai. Tepatnya ketika tsunami melanda Aceh pada Oktober 2004. Pada awal 2005 ia bersama Yusuf Surachman Djajadihardja dari Kementerian Riset dan Teknologi (mantan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG) mendapatkan Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 31

Sosokkesempatan berangkat ke Fiji untuk tempatnya di atas, di atas bridge. Pengelolaan dan Penyebarluasanmendalami hukum laut internasional. Nah itu ternyata nggak enak karena Informasi Geospasial (PPIG) BIGDi sana mereka mendapat pelatihan goyangannya paling besar di depan, hingga sekarang. Posisi yangdari United Nation dan Perserikatan ombang-ambingnya paling besar, dipercayakan kepadanya saat iniBangsa-Bangsa (PBB), bagaimana wah mabuk saya. Jadi, meskipun memang tidak sesuai dengan bidangprosedural teknis hukum laut dikasih tempat yang lumayan nyaman keilmuannya, yakni geodesi. Dari sisiinternasional. Dari situ mereka akhirnya saya pindah ke bawah yang latar belakang studi, ia sebenarnyamemutuskan melakukan survei goyangannya lebih ringan, tapi itu lebih pas di bidang Informasilandas kontinen. Inilah survei tetap mabuk juga”, katanya sedikit Geospasial Dasar (IGD). “Tetapi kalaupertama yang ia ikuti dengan berseloroh. secara prinsip bekerja, ketika kitamenggunakan kapal laut buatan mendapatkan kepercayaan ya kitaJerman. “Kami 35 hari di laut. Kami Setelah mencoba sekali naik siap saja ditempatkan dimanapun.berangkat dari Singapura kemudian kapal Jerman, dua kali kapal milik Tapi saya punya prinsip juga, ketikake tengah laut ke arah Barat Aceh, BPPT dan dua kali naik kapal milik kita tidak siap dan nggak sreg, harusitu sampai 200 mil dari pantai atau LIPI untuk survei ke laut Papua berani bilang. Seperti pengalamankira-kira 400 km dari pantai. Ya, hingga Samudra Pasifik, ia akhirnya saya jadi pimpro, saya merasaselama 35 hari terus-terusan di kapal, bisa kembali ke daratan. Pada akhir nggak pas ya saya tulis surat kepadakeliling laut dan mutar-mutar untuk tahun 2010, pria yang juga penyuka pimpinan. Satu hal lagi, saya nggaksurvei”, kenangnya. pecel bumbu kacang dan urap ini dalam posisi untuk ngejar jabatan diberi kepercayaan menerima demi kepentingan pribadi, tapi Pada 2008, mereka kemudian jabatan struktural untuk mengisi mencoba untuk menjalankan tugasdiundang ke markas PBB di New posisi Kepala Bidang Medan Gaya sebaik dan sebisa yang kita lakukan.York, Amerika Serikat, untuk Berat dan Pasang Surut. Di sini Dan tentu saja yang namanya bekerjamempersentasekan hasil survei Khafid lebih banyak bertugas dalam itu kuncinya enjoy”, kata pria yangtersebut. Ia sempat empat kali bolak- pengembangan software untuk juga pernah mengajar di Institutbalik dipanggil PBB karena data hasil pasang surut, membenahi stasiun Teknologi Bandung (ITB) dan UINsurvei mereka dinilai masih kurang dan lainnya. Pada 2012 Khafid Wali Songo ini.lengkap. Pada Januari-Februari 2010 kemudian mendapat tugas barumereka pun harus kembali ke tengah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ia juga mengingatkan pentingnyalaut untuk mencari data tambahan. Pusat Pemetaan Batas Wilayah saling menghargai dalam bekerja“Saya ditunjuk sebagai team leader (PPBW) BIG. dan menjaga kepercayaan. Baikdan balik lagi ke Aceh, tapi tidak dengan sesama atasan, maupunlagi pakai kapal Jerman, kami pakai “Saya di situ merangkap dengan bawahan. Jika tidak percayakapal BPPT. Kami survei 15 hari. disamping sebagai Kepala Bidang, jadi dengan bawahan ujung-ujungnyaSetelah itu kami submit ke PBB, ya Plt Kepala PPBW itu sampai Oktober akan membebani diri sendiri. Diaalhamdulillah kami akhirnya berhasil 2014, hampir tiga tahun”, ucapnya. juga tidak begitu mempermasalahkanmenambah extended landas kontinen. cara belajar dan cara kerja anakItu fenomenal sekali. Fenomenalnya Selama menjabat sebagai Plt muda sekarang, karena beda zamankarena memang keberhasilan Kepala PPWB, banyak prestasi yang pasti beda pendekatan. Tapi yangmenambah wilayah selain ditorehkan Khafid untuk bangsa terpenting dapat memaksimalkanperundingan. Karena kalau yang lain dan negara. Saat itu ia berhasil ilmu yang didapat. Artinya, ilmu yangsekarang kita tetap berunding dengan memperbaharui Professional dimiliki harus bermanfaat buat orangnegara tetangga”, tutur Khafid. Agreement dengan Timor Leste. banyak. Kemudian berhasil membuat Khafid mengaku tidak mudah kesepakatan batas wilayah dengan “Satu kata yang mungkin menjadibertugas di atas kapal laut bagi Filipina. “Kami menyelesaikan jargon saya adalah kata ‘bermanfaat’.seorang pemula. Pada saat awal- batas dengan Filipina yang di laut Apa saja asal akhirnya bermanfaatawal survei, ia sangat merasakan Sulawesi. Kemudian ada pencapaian- itu menjadi hal yang baik. Misalnya,beratnya berada di atas kapal laut. pencapaian lain saya kira cukup saya punya data, ujung-ujungnyaWalaupun fasilitas yang ia dapat di menarik juga”, ujarnya. bermanfaat atau tidak. Kalauatas kapal lumayan bagus mengingat nggak bermanfaat sebagus apapunjabatannya sebagai team leader, tapi Atas prestasi ini, pada April 2014 itu data percuma. Anda pinter,yang namanya terombang-ambing Khafid akhirnya dipercaya menjabat tapi bermanfaat nggak untuktetap tak terhindarkan. “Sebagai team sebagai Kepala Pusat PPBW BIG masyarakat? Jangan kelihatannyaleader saya memang ditempatkan di secara definitif. Tapi jabatan itu wah tapi tidak ada manfaatnya”,samping nahkoda kamarnya. Cuma tak lama ia duduki, karena belum pungkasnya. (*) sampai setahun Khafid dipercaya untuk menjadi Kepala Pusat32 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Informasi KhususMenelisik Peluang Tenaga SurveyorIndonesia di Era Pasar Bebas ASEANKepala BIG Priyadi Kardono menyampaikan sambutan pada acara terkait penguatan SDM dan industri IG dalam rangka menghadapi MEA,di Aula Utama Gedung S Kantor BIG, Cibinong, awal Februari 2016.Pemberlakuan ASEAN mengatakan, dalam ketentuan pasar mensertifikasi badan usaha sesuai Economic Community bebas ASEAN, salah satunya bidang dan kualifikasi jasa usaha”, jelas (AEC), Masyarakat jasa surveying, melalui kerangka kerja Priyadi Kardono. Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah ditandatangani pada tahun pada awal 2016 merupakan 2007 oleh Menteri Perdagangan Kehadiran lembaga atau unit peluang sekaligus tantangan yang selaku wakil dari Indonesia. Dalam yang menangani sertifikasi ini harus disikapi oleh semua pihak, framework on surveying tersebut menjadi sangat penting terutama termasuk sumber daya manusia telah ditetapkan Competent Authority dalam kaitannya untuk menciptakan (SDM) di bidang Informasi Geospasial masing-masing negara, dimana kepastian dalam pengaturan, (IG). untuk Indonesia ditunjuk saat itu membentuk mekanisme dan Pemerintah Indonesia melalui Bakosurtanal, atau sekarang sudah menentukan standar baku yang Undang-Undang (UU) Nomor menjadi BIG. Hal ini sangat sejalan dapat dimanfaatkan oleh industri 13/2003 tentang ketenagakerjaan dengan rencana dibentuknya sebuah secara luas dan terukur. Sehingga telah mengamanatkan adanya Board Government Authority untuk tenaga survei dari luar negeri harus standardisasi kemampuan/ memenuhi SDM IG. Hal ini juga sesuai mengikuti standar dari Indonesia kompetensi untuk kebutuhan amanat UU Nomor 4/2011 tentang yang aturannya telah dituangkan industri. Hal ini tidak saja dalam IG dimana BIG selaku Competent dalam Standar Kompetensi Kerja rangka mendapatkan standar yang Authority harus mempersiapkan Nasional Indonesia (SKKNI) bidang IG. dapat dipakai secara nasional, namun SDM dan Industri IG dalam rangka lebih dari itu sebagai upaya untuk menghadapi MEA. Board Government “Strategi ini penting agar lembaga menghadapi persaingan baik dalam Authority ini merupakan lembaga sertifikasi bidang IG nasional untuk tingkat regional ASEAN maupun yang dibentuk untuk memenuhi memfasilitasi lulusan-lulusan tenaga global. Oleh karena itu, strategi di salah satu amanah UU Nomor 4/2011 terampil Indonesia mulai dari SMK dalam negeri (inward looking) perlu tentang Informasi Geospasial. sampai tingkat doktor”, kata Priyadi. dilakukan untuk mengatur SDM asing Pada pasal 56 UU IG mengamatkan bidang IG yang masuk ke Indonesia. adanya lembaga independen yang Adapun langkah–langkah strategis Kepala BIG Priyadi Kardono diakreditasi oleh badan untuk dalam menghadapi surveyor luar negeri adalah dengan cara: pertama, melakukan harmonisasi SKKNI IG dengan standar kompetensi Kerja Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 33

Informasi Khususbidang IG di dunia. “Dengan cara ini, industri IG dalam negeri agar menjadi komponen penting dalammaka surveyor kita akan memiliki mampu bersaing di tingkat global, mendukung pengambilan keputusan.kualitas yang minimal sama dengan sehingga mampu menarik tenagasurveyor asing, bahkan untuk ASEAN surveyor dalam negeri ke manca BIG sebagai instansi yangkalau bisa lebih tinggi”, ujar Priyadi. negara. bertanggungjawab dalam ketersediaan IG, telah melakukan Kedua, melakukan harmonisasi Priyadi menambahkan bahwa Kajian Roadmap SDM danSKKNI IG dengan kurikulum dengan berlakunya MEA saat Industri IG untuk mengetahuipendidikan dan pelatihan bidang IG. ini, bidang IG baik itu industri, ketersediaan dan kebutuhan SDMHal ini untuk memastikan bahwa tenaga profesional, produk, dan Industri IG nasional yang adalulusan lembaga pendidikan dan instrumentasi, maupun lembaga saat ini serta menentukan strategipelatihan di Indonesia memiliki pelatihan harus mempersiapkan pengembangannya. Dari hasil kajiankompetensi sesuai kebutuhan diri untuk memperkuat posisi didapatkan data jumlah SDM yangpengguna. dalam menghadapi pasar tunggal. bergerak di Bidang IG sejumlah 8.500 Oleh karena itu, diperlukan suatu orang, dimana 7.030 orang berlokasi Ketiga, menambah kapasitas kebijakan yang akurat dan strategis di Jawa. Jumlah ini masih sangat jauhlembaga pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi tantangan dibandingkan dengan kebutuhanagar menghasilkan jumlah tenaga tersebut secara nasional dan global. ideal SDM tahun 2015 yang mencapaisurveyor yang dibutuhkan Indonesia 31.500 orang. Sementara itu,dan mengisi pasar kerja ASEAN dan Ciptakan SDM IG Profesional perusahaan/industri yang bergerakinternasional, baik secara kuantitas melalui KKPK di Bidang IG sejauh ini berjumlah 107maupun kualitas. dan lokasinya terpusat di Jawa. IG merupakan bagian penting Keempat, membuat mekanisme untuk mewujudkan sistem Jumlah SDM dan Industri IGsertifikasi surveyor yang lebih mudah informasi yang dapat dimanfaatkan tersebut masih sangat kurangdijangkau para surveyor, namun tetap dalam mendukung proses dibandingkan dengan bebanmengedepankan jaminan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pekerjaan di Bidang IG yangsertifikat yang dikeluarkan. Jargonnya evaluasi pembangunan, baik pada semakin besar. Untuk itu, diperlukanadalah setiap sertifikat surveyor yang pemerintah pusat maupun daerah, kebijakan yang akurat dan strategisdikeluarkan harus menunjukkan ataupun pada sektor perorangan untuk menghadapi tantanganpemegangnya memiliki kualitas dan kelompok. IG yang akurat dan nasional tersebut disampingtingkat dunia dan diterima oleh dunia dapat dipertanggungjawabkan tantangan globalisasi seperti telahinternasional, terlebih lagi ASEAN. diberlakukannya MEA. Salah satu Kelima, meningkatkan kapasitasKepala BIG Priyadi Kardono menyerahkan Surat Keputusan Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian Bidang IG, di Aula Utama BIG, awal Februari2016.34 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Informasi Khususkebijakan BIG untuk penguatan dan oleh LSK sebagai pedoman untuk jawaban tersebut, bukan berarti LPJIGpengembangan SDM dan Industri melakukan sertifikasi. Kelompok kerja tidak ada, namun statusnya berada diIG adalah dengan menyusun sistem ini juga akan merekomendasikan hasil bawah BIG”, ungkap Yusuf.Akreditasi dan Sertifikasi di Bidang akreditasi kepada Kepala BIG melaluiIG. Dalam hal ini, Standar Akreditasi Deputi Bidang Infrastruktur IG. Yusuf menyebutkan bahwadan Sertifikasi diperlukan agar dapat telah dilakukan serangkaian FGDmenghasilkan dan mengembangkan Dengan adanya KKPK, diharapkan terkait dengan keputusan KemenPANSDM dan Industri IG yang berkualitas dapat menghasilkan tenaga RB tersebut yang hasilnya adalahdan mampu bersaing di era MEA profesional yang mampu bersaing sebanyak 13 anggota terseleksiyang telah berlangsung. Untuk dalam globalisasi karena telah ditetapkan menjadi anggotaitu diperlukan lembaga khusus tersertifikasi sesuai dengan pedoman Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian.untuk memberikan sertifikat atau yang telah ditentukan dalam SKKN Penilaian Kesesuaian Bidang IG yangpengakuan terhadap Bidang IG bidang IG. Dengan tersedianya tenaga selanjutnya disebut KKPK.yang meliputi penyedia jasa, tenaga profesional yang telah tersertifikasiprofesional, sekelompok orang, maka akan menghasilkan industri IG Kepala BIG, Priyadi Kardono,lembaga pelatihan, instrumentasi dan yang berkualitas dan produk IG yang mengatakan, sejak 2014 BIGproduk IG. dapat dipertanggungjawabkan. Maka sebenarnya sudah berkeinginan dengan langkah-langkah tersebut mendirikan LPJIG, namun tugas Sertifikasi bidang IG diatur dalam Indonesia telah siap menghadapi dan fungsinya dikembalikan ke BIGUU Nomor 4/2011 tentang Informasi pasar bebas negara-negara Asia melalui KKPK ini. “Wadah KKPKGeospasial. Dengan demikian, BIG Tenggara. ini masih dapat berkembang lagi,sebagai lembaga yang dibentuk harapannya dengan adanya 13berdasarkan UU Nomor 4/2011 Sebagai tindak lanjut dari anggota KKPK dan dibantu olehtersebut berkewajiban melakukan pembentukan kelompok ini, BIG Sekretariat BIG dapat membantu danpenyelenggaraan Sistem Sertifikasi mengadakan serah terima Surat memperlancar proses akreditasi. IniBidang IG, yang selanjutnya disebut Keputusan Kelompok Kerja Penilaian sudah ditunggu-tunggu oleh banyaksebagai sistem penilaian kesesuaian Kesesuaian Bidang IG pada 1 Februari pihak”, ujarnya.bidang IG. Sistem penilaian 2016, di Aula Utama Gedung S lantaikesesuaian bidang IG ini diatur melaui 2 BIG. Dalam kesempatan yang sama,Peraturan Kepala (Perka) BIG Nomor Sekjen Komite Akreditasi Nasional,1/2016 tentang Sistem Penilaian Acara serah terima SK tersebut Dede Erawan, menyampaikan terkaitKesesuaian di Bidang Informasi diawali dengan pembacaan laporan UU Standardisasi dan PenilaianGeospasial, yang di dalamnya pembentukan KKPK Penilaian Kesesuaian. Dia menjelaskan,membahas mengenai sistem Kesesuaian oleh Deputi Infrastruktur standarisasi dan penilaian kesesuaianakreditasi dan sertifikasi bidang IG, Yusuf Surachman. Menurut baik ketentuan internasional maupunIG. Dalam melakukan akreditasi di Yusuf, sebelumnya telah dilakukan ketentuan nasional melalui UU NomorBidang IG, BIG bekerjasama dengan rekruitmen calon anggota Lembaga 20/2014 mengenai implementasiKomite Akreditasi Nasional (KAN). Pengembangan Jasa Informasi standar yang telah disusun dan Geospasial (LPJIG) pada 10 digunakan memerlukan penilaian Untuk menjalankan fungsi September 2015. Dari hasil seleksi kesesuaian. Penilaian kesesuaianakreditasinya, BIG membentuk suatu telah terpilih 13 anggota yang adalah kegiatan untuk menilai apabilakelompok kerja yaitu Kelompok Kerja mewakili empat unsur tersebut di SDM atau instrumen telah memenuhiPenilaian Kesesuaian (KKPK) Bidang atas yang direkomendasikan oleh standar. Selain itu juga untuk menilaiIG. Anggota kelompok kerja ini terdiri tim seleksi. Dengan terpilihnya 13 bahwa barang, jasa, sistem, maupunatas perwakilan unsur pemerintah, anggota tersebut diharapkan LPJIG proses telah memenuhi persyaratanasosiasi profesi, asosiasi penyedia ke depannya mampu berjalan dengan acuan. Standardisasi, metrologi danjasa/perusahaan dan perguruan baik dan sesuai dengan jadwal-jadwal penilaian kesesuaian merupakantinggi yang bergerak di Bidang IG. yang telah dibuat. tiga pilar dalam pembangunanKKPK akan mengakreditasi Lembaga berkelanjutan, terutama dalamSertifikasi Kompetensi (LSK) di Namun, terkait usulan industri, perdagangan dan penguatanBidang IG, meliputi badan usaha, pembentukan lembaga non-struktural daya saing dalam negeri.tenaga profesional, kelompok orang, LPJIG, sesuai dengan jawaban dariinstrumentasi, produk dan lembaga Kementerian Pemberdayaan Aparatur “Seluruh pemangku kepentinganpelatihan. KKPK akan membuat Negara dan Reformasi Birokrasi perlu bekerjasama dalamstandar/skema tata cara akreditasi (Kemenpan RB), bahwa pembentukan pengembangan dan pemberlakukandan sertifikasi yang akan digunakan LPJIG masih belum perlu dilakukan Standardisasi dan penilaian sehingga tugas dan fungsinya kesesuaian. Tidak bisa hanya dilakukan langsung diserahkan ke BIG. “Dari 1 institusi saja”, tandasnya. (*) Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 35

Galeri FotoBefore Sunset, Pantai Tanjung Layar, Sawarna, Banten Sapphire Blue Ocean, Pantai Tanjung Layar, Sawarna, BantenCamera : Canon EOS 7D, F-stop : f/22, Exposure time : 0.6 sec, ISO speed: ISO-100 Camera : Nikon D800, F-stop : f/25 , Exposure time: 3.1 sec , ISO speed: ISO-3200, Focal Length: 36mmFocal Length : 17mm, Dimension: 5184 x 3456 pixels Dimension: 3680 x 2456 pixelsFotografer : Anindita Diah ­Kusumawardhani (Staff Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial) Fotografer : Romanio Bahama Lazuardi (Staff Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama) Kepiting Tak Lupa Kulitnya, Pantai Tanjung Layar, Sawarna, Banten Nature Breakwater, Pantai Tanjung Layar, Sawarna, BantenCamera : Nikon D800, F-stop: f/13, Exposure time: 1/640 sec, ISO speed: ISO-4000 Camera : Canon EOS 600D, F-stop: f/5, Exposure time: 1/250 secFocal Length : 250mm, Dimension: 3680 x 2456 pixels ISO speed : ISO-100, Focal Length : 43mm, Dimension: 3456 X 2304 pixelsFotografer : Romanio Bahama Lazuardi (Staff Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama) Fotografer : Robi’ah Qurrotu A’yun Riverside, Pantai Tanjung Layar, Sawarna, Banten Pagi di Karang Beureum, Pantai Tanjung Layar, Sawarna, BantenCamera : Nikon 1 J2, F-stop: f/3.5, Exposure time: 1/80 sec, ISO speed: ISO-100 Camera : Canon EOS 7D, F-stop : f/4, Exposure time: 1/2000 secFocal Length : 11mm, Dimension: 3872 x 2592 pixels ISO speed : ISO-800, Focal Length : 19mm, Dimension: 5184 x 3456 pixelsFotografer : Luciana Retno (Staff Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama) Fotografer : Anindita Diah Kusumawardhani (Staff Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial) 36 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Galeri FotoPeserta Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat melakukan foto bersama pada upacara pemberangkatan.Talkshow Indonesia Peat Prize dalam Festival Iklim di Jakarta. Pemukulan gong dalam pembukaan acara Workshop Geospasial di Provinsi Lampung.Senyum bahagia PNS angkatan 2015 setelah pengambilan sumpah di Aula BIG. Keceriaan siswa-siswi SDN 15 Tangerang ketika berkunjung ke BIG.Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM mengunjungi BIG dan diambil Siswa SLB Bina Insani Bandar Lampung sedang ­membaca Atlas­gambarnya menggunakan UAV. Taktual produksi BIG.Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 37

Event ‘‘Indonesia Peat Prize’’BIG Luncurkan Kompetisi Metode Pemetaan Gambut Berhadiah Total Rp 13,5 Miliar Menteri LHK, Siti Nurbaya UN DReosuigdleanstBCrooodredriinckator,Kepala BIG, Priyadi KardonoLahan gambut berperan penting dalam menjaga keanekaragaman Menurut Priyadi, peta gambuthayati dan pengaturan iklim dunia. Namun, jenis lahan ini juga diperlukan untuk inventarisasibanyak diminati oleh para pemangku kepentingan, sehingga karakterisitik gambut danberakibat pada terjadinya percepatan kerusakan dan lepasnya stok karbon. Agar dapatkarbon dioksida dalam jumlah besar ke udara. dikomunikasikan, klasifikasi data untuk pemetaan gambut harusBerdasarkan Rencana Peat Prize, pada awal Februari sesuai standar. Adapun standar peta Aksi Nasional Penurunan 2016. Peluncuran Indonesia Peat yang digunakan untuk pemetaan Gas Rumah Kaca (RAN- Prize tersebut bertepatan dengan gambut adalah skala 1 : 50.000, GRK) yang disusun Hari Lahan Basah Sedunia, serta sedangkan saat ini Indonesia baru oleh Kementerian Perencanaan bersamaan dengan pelaksanaan memiliki skala 1 : 250.000. Pembangunan Nasional (PPN)/ Festival Iklim Indonesia yang Badan Perencanaan Pembangunan berlangsung di Jakarta Convention “Dengan kebijakan one map Nasional (Bappenas), emisi karbon Center (JCC), Jakarta pada tanggal ini, kami terus mendorong lahan gambut dari pembusukan 1-4 Februari 2016. Peluncuran pengembangan standar pemetaan gambut dan kebakaran gambut Indonesian Peat Prize dihadiri gambut terkait dengan penerapan menyumbang 42% dari seluruh oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono, data baseline, untuk merespon emisi Indonesia. Maka dari itu, mewakili penyelenggara kompetisi, dampak perubahan iklim. Jadi, untuk menjawab tantangan ini dan Direktur World Resources kami akan terus mengembangkan diperlukan transformasi dalam Institute Indonesia (WRI), Tjokorda metode-metode pemetaan gambut mengelola lahan gambut. Langkah Nirarta Samadhi, sebagai pelaksana ke depannya”, kata Priyadi. pertama yang dapat diambil adalah kompetisi. dengan memetakan lahan gambut Penerapan Kebijakan Satu secara cepat dan akurat. Indonesian Peat Prize merupakan Peta (KSP) atau One Map Policy ajang kompetisi yang ambisius dan untuk moratorium perizinan pada Pemetaan lahan gambut akan kolaboratif untuk mendapatkan hutan alam primer dan lahan memberikan informasi yang metode pemetaan lahan gambut gambut merupakan salah satu diperlukan untuk mengelola yang lebih akurat dan cepat, dalam upaya untuk pengurangan emisi lahan gambut secara efisien dan rangka untuk mengetahui luas Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar efektif, termasuk dalam melakukan dan ketebalan lahan gambut di 26%. KSP juga dapat menjamin berbagai kegiatan restorasi yang Indonesia. “Kompetisi ini akan ketersediaan informasi tata ruang dibutuhkan. Atas dasar itu, Badan menggabungkan keterampilan, kota yang akurat, mudah diakses, Informasi Geospasial (BIG) dengan kerjasama, dan kreativitas dan dapat dipertanggungjawabkan. dukungan David dan Lucile masyarakat Indonesia dan dunia Hasilnya, diharapkan pada 2018, Packard Foundation meluncurkan dalam menjawab tantangan besar data yang sudah dibangun oleh Kompetisi Metode Pemetaan zaman ini”, ujar Kepala BIG, Priyadi Kementerian/Lembaga (K/L), dapat Gambut Indonesia atau Indonesia Kardono. dibagipakaikan melalui portal yang ada di BIG.38 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Event Untuk diketahui, Indonesia finalis, dan pemenangnya kepada dokumen saja, tapi ayo kita kerjakanbersama negara-negara di seluruh BIG dan Packard Foundation. Untuk bersama-sama”, ujar Siti Nurbaya.dunia telah berkomitmen dalam mekanisme penilaian dan seleksiIntended Nationally Determined akan melibatkan dewan penilaian UN Resident CoordinatorContribution (INDC) untuk ilmiah yang terdiri atas pakar Douglas Broderick menyampaikan,mengatasi emisi gas rumah kaca. gambut berbagai universitas, seperti dunia ke depan tergantung padaSebagai bagian dari upaya tersebut, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan keseriusan bersama menjalankanpada 9 Desember 2015 yang Universitas Gadjah Mada (UGM). Paris Ageement. Indonesia sekaranglalu, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mencegah agarmengumumkan Indonesian Peat Menteri Lingkungan Hidup dan tidak terjadi kebakaran hutanPrize di United Nations Climate Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya lagi. Selain itu digalakkan jugaConference (COP 21) di Paris. berharap peraih penghargaan pengurangan emisi dari industri Indonesia Peat Prize dapat dan transportasi agar lingkungan Direktur WRI Tjokorda Nirarta berkontribusi untuk menyelesaikan tetap terjaga. Hal terpentingSamadhi mengatakan, Indonesia beberapa tantangan metodologis lainnya juga adalah upaya bersamaPeat Prize akan berlangsung selama dalam memberikan kepastian untuk merestorasi gambut didua tahun. Kompetisi ini akan informasi data yang diperlukan, Indonesia sebagai bagian dari upayamemberikan penghargaan sebesar untuk mengelola ekosistem lahan mencegah kebakaran lahan dan1 juta USD atau sekitar Rp13,5 miliar gambut secara ekonomi, sosial dan hutan yang menimbulkan emisi gaskepada tim yang berhasil membuat lingkungan yang berkelanjutan rumah kaca.dan mendemonstrasikan metodologi termasuk di dalamnya konteksyang transparan, kredibel, serta perubahan iklim. Sebagai negara kepulauanbisa direplikasi di lokasi manapun, terbesar di dunia denganguna memetakan luas dan ketebalan Adapun terkait Festival Iklim, 13.466 pulau yang bernama danlahan gambut di Indonesia. Metode Siti Nurbaya menyampaikan berkoordinat, Indonesia adalahyang dianggap berhasil nantinya terdapat tiga hal pokok yang ingin wilayah yang paling potensial untukakan diumumkan pada akhir tahun dicapai dalam kegiatan ini. Pertama, berkontribusi menjaga kestabilan2017. Diharapkan metode baru yang terbangunnya komitmen bersama iklim dalam rangka menyelamatkandihasilkan nantinya dapat merevisi untuk menerjemahkan hasil COP. dunia. Namun di sisi lain, Indonesiastandar nasional pemetaan lahan Kedua, mengkomunikasikan hasil juga merupakan wilayah yanggambut di Indonesia. COP lintas pihak. Ketiga, melakukan sangat rentan terhadap dampak sinergi aksi untuk merealisasikan perubahan iklim. Melalui Festival “Untuk menghasilkan pemetaan rencana menyongsong perjuangan Iklim dan Indonesia Peat Prize ini,gambut yang akurat, saat ini ada dalam mencegah kenaikan suhu 2 Pemerintah ingin mempublikasikansponsor Packard Foundation dalam derajat celsius untuk kesejahteraan kepada masyarakat luas dalamkompetisi pemetaan gambut dengan rakyat dan generasi mendatang. bahasa yang lebih sederhana danhadiah 1 juta USD untuk satu “Dalam rangkaian agenda Festival mudah dimengerti oleh berbagaipemenang. Hasil dari pemenang Iklim ini diharapkan bahwa konteks kalangan sehingga akan mendorongnanti akan dimanfaatkan sebagai dan konten perubahan iklim meluasnya peran serta masyarakatStandar Nasional Indonesia (SNI) dapat dipahami oleh masyarakat, dalam mengantisipasi perubahangambut”, kata Nirarta. bukan hanya omongan politik dan iklim. (*) Para mahasiswa, konsultan, Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi Kepala BIG Priyadi Kardono menyapa pengunjungpimpinan lembaga, ilmuwan, ­Pestival Iklim Indonesia, di JCC Jakarta, awal Februari 2016.lembaga penelitian, perusahaan,universitas, CSO, lembaga swadayamasyarakat (LSM) atau siapapun yang memiliki ide bagus danmemenuhi kriteria diundanguntuk mendaftar. Pendaftaran dankualifikasi dimulai 2 Februari hingga11 Mei 2016. Dewan PenasehatIlmiah yang dibentuk untukkompetisi ini akan mengkaji semuaaplikasi yang masuk dan melakukankualifikasi serta memberikanrekomendasi mengenai peserta, Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 39

EventBIG Terus Perluas Kerja Sama pengetahuan dan teknologi terkaitdengan Lembaga Pendidikan Informasi Geospasial (IG). NKB tersebut ditandatangani oleh Kepala BIG, PriyadiTandatangani MoU dengan Tiga Perguruan Tinggi Nasional Kardono bersama dengan Ketua STMIK AKAKOM, Cuk Subiyantoro.Kepala BIG Priyadi Kardono (kanan) bersama Wakil Rektor III UPN “Veteran” Yogyakarta Ruang lingkup NKB meliputi :Nurcholis, memperlihatkan naskah kerja sama yang ditandatangani kedua belah pihak penyediaan data dan informasidi Gedung Jenderal Sudirman, Kampus Gondongcatur, Yogyakarta, akhir Januari 2016. geospasial; pemanfaatan bersama dan berbagi pakai data dan informasiKeberadaan lembaga bertajuk “Sarasehan Pemanfaatan geospasial; serta penyebarluasan pendidikan dan perguruan Sumberdaya BIG dan LIPI untuk data dan informasi geospasial; tinggi dianggap memiliki Riset Perguruan Tinggi” ini dihadiri penelitian dan pengembangan ilmu peranan penting dan oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono, pengetahuan serta teknologi di bidang strategis bagi instansi beserta jajaran pejabat BIG lainnya, informasi geospasial. Selanjutnya, pemerintah untuk memberikan seperti Kepala Pusat Penelitian, penyelenggaraan kegiatan peningkatan masukan terhadap program kerja Promosi dan Kerja Sama (PPPKS) dan pengembangan ilmu pengetahuan yang akan dipersiapkan, maupun Wiwin Ambarwulan; Kepala Pusat serta teknologi di bidang informasi dalam rangka mencetak kebutuhan Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) geospasial; penyelenggaraan kegiatan sumber daya manusia (SDM). Tidak Mulyanto Darmawan; dan Kepala peningkatan dan pengembangan terkecuali juga bagi Badan Informasi Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan kompetensi sumber daya manusia Geospasial (BIG) yang kini memiliki Informasi Geospasial (PPIG) Khafid. terkait informasi geospasial; posisi strategis dalam Pemerintahan Penandatanganan NKB dilaksanakan pembangunan infrastruktur terkait Jokowi-Jusuf Kalla. di Ruang Seminar STMIK AKAKOM informasi geospasial; pemanfaatan Selama ini, BIG sudah aktif Yogyakarta pada 28 Januari 2016. Di bersama sarana dan prasarana untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah luar BIG, penandatanganan NKB itu mendukung kegiatan, diseminasi perguruan tinggi ternama di Tanah turut dihadiri pihak dari Lembaga Ilmu informasi terkait bidang IG untuk Air. Memasuki tahun 2016, BIG terus Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan mendukung kegiatan pengabdian pada memperluas kerja sama dengan beberapa universitas swasta lainnya masyarakat serta kegiatan lain yang perguruan tinggi nasional, tidak yang juga melakukan penandatanganan dipandang perlu. hanya terbatas pada perguruan tinggi NKB pada hari yang sama. negeri, tetapi juga dengan perguruan Acara penandatanganan NKB tinggi swasta. Penandatanganan NKB ini ini juga bertepatan dengan rencana Pada akhir Januari lalu, BIG merupakan kelanjutan dari pertemuan STMIK AKAKOM membuka program bersama Sekolah Tinggi Manajemen inisiasi yang telah dilakukan BIG studi master di bidang pemetaan. Informatika dan Komputer (STMIK) dengan STMIK AKAKOM pada tanggal Dengan adanya rencana tersebut, Akademi Aplikasi Komputer 17 Desember 2015 lalu, dalam rangka maka STMIK AKAKOM sangat (AKAKOM) Yogyakarta menginisiasi membahas pelaksanaan kegiatan membutuhkan berbagai dukungan penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama antar kedua belah pihak. penuh dari BIG, demi terciptanya suatu Bersama (NKB) atau Memorandum NKB antara BIG dengan STMIK pengajaran yang memenuhi standar of Understanding (MoU). Acara yang AKAKOM tersebut membahas tentang dan kualifikasi untuk SDM bidang IG. pemanfaatan, pengembangan ilmu Dengan terjalinnya hubungan kerja sama tersebut, diharapkan terjadi perkembangan teknologi, khususnya di bidang IG agar semakin berkembang, demi terciptanya pembangunan Indonesia yang semakin baik. Kepala BIG, Priyadi Kardono mengungkapkan, penandatanganan NKB dengan pihak universitas swasta seperti ini sangat jarang dilakukan, bahkan baru yang pertama kalinya di 2016, terutama kerja sama pada bidang pengembangan teknologi. Priyadi menjelaskan, dulu jabatan fungsional surveyor pemetaan40 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Event(surta) dalam melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi Informasi Geospasial (PPIIG) dengantugasnya selalu dilakukan secara tentang informasi geospasial  dalam nama Unit Pengembangan danmanual, namun kini dengan semakin rangka meningkatkan peran serta Pemanfaatan Informasi Geospasialberkembangnya teknologi membuat di dunia  pendidikan. Selain itu, juga di Unila dan Pelayanan Produktugas seorang surta menjadi semakin dalam rangka meningkatkan sinergi Informasi Geospasial Badanmudah. “Dahulu pada awal-awal antara kedua belah pihak demi Informasi Geospasial (Sentra Peta).berdirinya BIG (sebelumnya bernama mewujudkan  peningkatkan kualitas  Penandatanganan PKS dilaksanakanBakosurtanal), semua pekerjaan sumber daya manusia, khususnya di oleh Kepala Pusat Penelitian,pemetaan dilakukan dengan manual. bidang informasi geospasial. Promosi, dan Kerja Sama (PPPKS)Kini semua hal tersebut sudah BIG, Wiwin Ambarwulan, bersamasemakin mudah dikerjakan dengan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta  Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmuadanya perkembangan teknologi yang yang diwakili Wakil Rektor III Pendidikan UNILA, Muhammad Fuad.semakin pesat”, tandasnya. Nurcholis  mengharapkan  dengan adanya kerja sama ini dapat Dengan dibentuknya PPIIG di Namun Priyadi mengingatkan meningkatkan  peran serta  BIG, Unila diharapkan dapat menjadibahwa hubungan kerja sama seperti terutama terkait informasi  kebumian, perpanjangan tangan BIG, terutamaini perlu untuk terus dikaji, apakah sehingga  dapat memudahkan para dalam pengembangan SDM, karenakerja sama berjalan efektif atau tidak. dosen UPN “Veteran” Yogyakarta  BIG tidak akan mampu menanganiJika memang tidak berjalan sesuai dalam meningkatkan Tri Dharma sendiri untuk seluruh wilayah didengan rencana, maka perlu dilakukan Perguruan Tinggi  dan bermanfaat di Indonesia. Ke depannya, Unila jugaanalisis bersama mengenai apa yang masa depannya. Sementara Priyadi diharapkan mampu memberikanmenjadi kendala. Sebab akan sangat Kardono berharap untuk ke depannya training atau pelatihan terkait Sistemdisayangkan apabila penandatanganan kedua belah pihak dapat saling Informasi Geografis (SIG). Sebab, diNKB hanya menjadi seremonial menguntungkan melalui kolaborasi daerah/tingkat kabupaten masihbelaka. Evaluasi memang sangat dan pertukaran pengetahuan dan sangat kurang SDM yang memahamipenting agar kegiatan kerja sama informasi di bidang geospasial, tentang SIG. Terkait RDTR juga,dapat benar-benar mengakomodir serta program lain yang menjadi nantinya sebelum ke BIG, pemerintahkebutuhan lembaga atau institusi kepentingan bersama. Menurut daerah bisa ke PPIIG dulu untukpendidikan tentang IG. Selain itu, Priyadi, BIG ingin berperan aktif melakukan konsultasi, sehinggapenting juga untuk meningkatkan dalam pembangunan nasional melalui apabila sudah 90% selesai barulahkegiatan serupa ke depannya. pemanfaatan data dan informasi  diberikan ke BIG. Hal ini dilakukan geospasial serta penggunaan Iptek dalam rangka untuk menghemat biayaMoU dengan UPN Yogyakarta terkait informasi geospasial. Karena dan waktu. Tak hanya dengan STMIK itu, kerja sama dengan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam upaya “Tentang masalah sertifikasi jugaAKAKOM, sehari setelahnya BIG mencetak SDM-SDM IG yang berdaya penting terkait  SDM, terutama dalamjuga menandatangani MoU dengan saing tinggi. rangka menghadapi Masyarakatperguruan tinggi lainnya. Masih Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh karenadi kota yang sama, BIG menjalin Kerja Sama dengan UNILA itu BIG saat ini sedang menyusunkerja sama dengan Universitas Dari Kota Pelajar, BIG terus akreditasinya”, ujar Priyadi Kardono.Pembangunan Nasional (UPN)“Veteran” Yogyakarta. MoU antara memperluas jaringan kerja samanya Rektor Unila, Hasriadi Mat AkinBIG dan UPN “Veteran” Yogyakarta dengan kampus-kampus lain di menyebutkan di Unila terdapatditandatangani pada tanggal 29 Indonesia. Kali ini sasaran berlokasi di beberapa Program Studi (Prodi) yangJanuari 2016 di Ruang Rapat Lantai I  luar Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi memang terkait langsung denganGedung Jenderal Sudirman  Kampus Lampung, yakni Universitas Lampung IG, seperti Prodi D-3 Survei danCondongcatur, Yogyakarta. Nota (Unila). Penandatanganan NKB antara Pemetaan, S-1 Teknik Geodesi, sertakesepahaman ini berisi  kerja sama BIG dan Unila dilaksanakan di Hotel S-1 Pendidikan Geografi.di bidang pendidikan, penelitian dan Novotel, Bandar Lampung padapengabdian kepada masyarakat. Nota tanggal 18 Februari lalu. Naskah NKB “Nantinya diharapkan Unilakesepahaman ini berlaku selama lima tersebut ditandatangani oleh Kepala dapat menghasilkan lulusan SDMtahun dan dapat diperpanjang sesuai BIG, Priyadi Kardono bersama Rektor yang berkualitas, yang mampudengan kesepakatan  bersama kedua Unila, Hasriadi Mat Akin. Pada hari itu melaksanakan berbagai risetbelah pihak. juga ditandatangani Perjanjian Kerja yang mendukung, bermutu, dan Sama (PKS) terkait pembangunan memperbesar peran Unila dalam Kerja sama ini bertujuan untuk Pusat Pengembangan Infrastruktur pengembangan masyarakat danmenambah pengetahuan dan dunia internasional bidang IG pada khususnya”, ungkapnya. (*) Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 41

Informasi Wilayah Data dan Informasi Geospasial Percepat Pembangunan Daerah Badan Geospasial Indonesia (BIG) kini memiliki peranan strategis dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di seluruh Indonesia. Atas dasar itu, BIG sebagai pembina danpenyelenggara Informasi Geospasial (IG) terus berupaya mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah. Terlebih pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah menjadikan pembangunan daerah pinggiran sebagai salah satu program prioritas.Kepala BIG Priyadi Kardono (kanan) bersama Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nuryanto (kiri) memperlihatkan naskah MoU yangditandatangani kedua belah pihak di Kantor BIG, Cibinong, awal Februari 2016.Selama ini, upaya Kepulauan Riau, Nuryanto, di Gedung dalam menunjang pembangunan di yang dilakukan BIG GSCC BIG Cibinong, awal Februari Provinsi Kepulauan Riau. adalah membina dan 2016. Acara penandatanganan menyelenggarakan IG pada NKB disaksikan sejumlah pejabat Kepala BIG Priyadi Kardono Kementerian/Lembaga (K/L) Pemprov Kepulauan Riau dan DPRD mengatakan bahwa IG sangat dan Pemda. Terkait dukungan IG pada Kepulauan Riau, Sekretaris Utama BIG dibutuhkan dalam perencanaan perencanaan pembangunan di daerah, Titiek Suparwati, para Deputi serta pembangunan. Sesuai dengan point BIG sudah menjalin kerja sama dengan pejabat Eselon II, III di lingkungan ketiga Nawacita, pembangunan dimulai sejumlah Pemda. Salah satunya kerja BIG. Penandatanganan NKB antara dari desa. Untuk itu dibutuhkan sama dengan Pemerintah Provinsi BIG dan Pemprov Kepulauan informasi luasan desa dan peta desa. (Pemprov) Kepulauan Riau. Riau terkait Penyelenggaraan, Desa di berbagai wilayah di Indonesia Pengembangan, Pemanfaatan Data tergolong unik, karena setiap desa Penandatanganan Nota dan Informasi Geospasial di Provinsi mempunyai karakteristik tersendiri Kesepakatan Bersama (NKB) antara Kepulauan Riau. Tujuan utama dan berbeda-beda antara satu dan BIG dan Pemprov Kepulauan Riau penandatanganan NKB ini adalah lainnya. Untuk itu diperlukan pemetaan dilakukan Kepala BIG Priyadi untuk mengoptimalkan data dan IG dan kajian desa melalui informasi Kardono, dan Pejabat Gubernur geospasial. Ini dilakukan mendukung42 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016

Informasi Wilayahpercepatan pemetaan batas desa dan data dan IG yang krusial untuk di Lampung, maka penting untukpenataan ruang wilayah. mengambil keputusan akan lebih menjadi perhatian para bupati dan terkoordinasi dan terintegrasi dengan walikota se-Provinsi Lampung guna BIG bekerjasama dengan Lembaga baik. Terutama dengan adanya mendukung terbangunnya simpulPenerbangan dan Antariksa Nasional satu referensi, satu standar, satu jaringan IG di daerah masing-masing”,(Lapan) telah mengadakan Citra geodatabase, dan satu geoportal. ungkapnya.Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). Sebagaimana pernah diungkapkanSelanjutnya untuk pengembangan oleh Presiden Joko Widodo dan Terkait kegiatan workshopdan pemanfaatan IG pada Pemda, BIG Presiden RI ke-6 Susilo Bambang geospasial, Kepala Bappeda Lampung,melakukan pembinaan dan membantu Yudhoyono, Kebijakan Satu Peta Taufik Hidayat mengungkapkandaerah dengan menyediakan Standard dapat memberi kemudahan dalam bahwa maksud dan tujuan acaraOperational Procedure (SOP) kegiatan berbagi pakai dan penyebarluasan IG, ini adalah untuk mensosialisasikanpenyelenggaraan IG. Selain itu, dengan cara mengoptimalkan jaringan peraturan, regulasi, kebijakan danmendukung pemerintah daerah untuk Informasi Geospasial Nasional (JIGN) pemaanfaatan IG. Hal ini pentingturut berpartisipasi menjadi simpul dan melibatkan seluruh pemangku untuk menyamakan persepsi gunaJaringan Infrastruktur Informasi kepentingan bidang IG. mendukung Kebijakan Satu PetaGeospasial Nasional. dalam pemanfaatan IG di Indonesia. IG sangat diperlukan oleh institusi Pada kesempatan itu, juga pemerintah dan masyarakat pada Peserta kegiatan ini berkisardilakukan presentasi tentang aplikasi semua tingkatan untuk meningkatkan 150 orang yang berasal dari unsurIna-Geoportal sebagai portal untuk kualitas pengambilan keputusan Bappeda, Satuan Kerja Perangkatberbagai pakai IG. Aplikasi ini dalam seluruh aspek pembangunan Daerah (SKPD), serta paramerupakan pengejawantahan dari nasional. Peningkatan JIGN tersebut akademisi. Rektor UNILA, Hasriadikebijakan satu peta (one map policy). dapat dilakukan melalui pembentukan Mat Akin, sangat mengapresiasi acaraNantinya, Provinsi Kepulauan Riau simpul-simpul jaringan di daerah tersebut mengingat di UNILA terdapatakan menjadi unit kliring/simpul seluruh Indonesia. Dengan adanya beberapa prodi yang memang terkaitjaringan IG di daerah. Harapannya, simpul jaringan, maka koordinasi langsung dengan IG, di antaranyaNKB ini akan menjadi payung hukum antara daerah maupun dengan instansi Prodi D3 Survei dan Pemetaan, S1kerja sama BIG dengan Provinsi pusat dapat terhubung dengan baik. Teknik Geodesi, serta S1 PendidikanKepulauan Riau untuk perencanaan Salah satu inisiasi awal untuk menuju Geografi. “Ke depan diharapkanpembangunan yang efektif dan efisien. ke sana adalah melalui kegiatan kerja UNILA bisa menghasilkan lulusan sama yang dilakukan antar instansi SDM yang berkualitas, yang nantinyaWorkshop Geospasial di Provinsi atau Pemda dengan BIG. akan mampu melaksanakan berbagaiLampung riset yang mendukung, bermutu, dan Gubernur Lampung yang memperbesar peran UNILA dalam Selain dengan Pemprov Kepulauan diwakilkan Staf Ahli Gubernur pengembangan masyarakat danRiau, BIG telah menjalin kerja Bidang Hukum dan Politik, Harun Al dunia internasional bidang IG padasama dengan Pemprov Lampung. Rasyid, menyatakan bahwa untuk khususnya”, ujarnya.Penandatanganan NKB antara BIG penyediaan data geospasial yangdengan Pemprov Lampung di BIG berkualitas, mudah diakses, dan Pada kesempata itu juga17 Oktober 2015 lalu. Workshop diintegrasikan. Pemprov Lampung dilakukan penyerahan peta RBI skalaGeospasial yang bertajuk ‘Pemetaan sedang membangunan JIGN, 1: 25.000 untuk wilayah ProvinsiDesa untuk Mendukung Kebijakan antara lain dengan menjadi salah Lampung sebanyak 178 NLP, skala 1:Satu Peta’, yang terselenggara satu simpul jaringan yang telah 10.000 untuk wilayah Kota Bandaratas kerja sama antara BIG, Badan terkoneksi dengan Ina-Geoportal Lampung sebanyak 35 NLP, dan petaPerencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu sarana Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)(Bappeda) Provinsi Lampung, serta pengolahan data geospasial yang skala 1: 250.000 sebanyak 4 NLP.Universitas Lampung (UNILA). Ada terintegrasi dan dikelola oleh BIG. Peta RBI ini bisa digunakan untuktiga agenda utama yang dilaksanakan Harun menyampaikan terima kasih pembangunan skala menengah diyaitu Workshop Geospasial, kepada BIG yang telah mendukung wilayah Lampung. Untuk skala 1 :Penyerahan Peta Rupabumi Indonesia pembangunan pengembangan data 5.000 nantinya akan disiapkan BIG(RBI), dan Penandatanganan Nota geospasial di Provinsi Lampung dari data Citra Satelit Resolusi TinggiKesepahaman antara BIG dengan berupa hardware dan software. (CSRT) yang dapat digunakan untukUNILA. menyusun Rencana Detail Tata Ruang “Mengingat pentingnya IG (RDTR), pemetaan desa, pemetaan Dewasa ini, Kebijakan Satu Peta dalam mendukung perencanaan lahan baku sawah, pemetaan kawasanmemang mutlak harus diterapkan. pembangunan di daerah, khususnya hutan, dan lain-lain. (*)Melalui Kebijakan Satu Peta, setiap Vol 3. No. 1, Januari - April 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 43

BADAN INFORMASI GEOSPASIALSUKSESKANPENYELENGGARAANRAPAT KOORDINASINASIONAL INFORMASIGEOSPASIAL 2016(RAKORNAS 2016)27 APRIL 2016 DI JAKARTASumb4er4Fo|to:Mwaaljlaalrathhd.Gcoemospasial Indonesia - Vol 3. No. 1, Januari - April 2016