MGI Edisi 5, Mei-Agt 2015

6 Informasi Utama 16 Informasi 31 Infromasi Khusus Geospasial Dasar Pererat NKRI, Tim Bhakesra 2015IG, Jaga Keadulatan NKRI Urgensi Penegasan Sapa Pulau Terluar Batas AdministrasiGeospasialSatuPetaMenyatukanNegeri INDONESIA Menata Batas Wilayah, Menjaga Keutuhan NKRI 1 Edisi 5, Mei-Agustus 2015

Luasnya wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, bagaimana pun harus dapat dijaga dengan mudah. Beberapa kasus pencaplokan pulau-pulau oleh negara tetangga cukup menjadi pelajaran berharga. Karena itu, keberadaan peta merupakan salah satu senjata ampuh dalam melakukan diplomasi demi mempertahankan NKRI.2

Dari Redaksi 16 31IGnefoorsmpaassiial Dasar PSearpearaPItnuNflraoKumRTIae,sTriliuKmahruBshuaskesra 2015 Urgensi Batas Wilayah dalam6 GeospasialIG,JIangfaoKrmeaadsuilaUtatnaNmKaRIUBragteasnsAidPmenineigstarsaasni Menjaga Keutuhan NKRI Satu Peta Menyatukan Negeri INDONESIA WilaKMyeauehtnu,ahMtaaenBnNajatKagRsaI1 Tanpa terasa kita sudah Geospasial (IG) bagi TNI yang Edisi 5, Mei-Agustus 2015 memasuki pertengahan selalu berada di garda terdepan tahun 2015 dan kami dalam mengawal NKRI. DalamPriyadi Kardono hadir kembali untuk laporan utama lainnya, kami menyapa pembaca Majalah mengulas tentang urgensiWiwin Ambarwulan Geospasial Indonesia. Majalah ini penegasan batas administrasi. merupakan edisi kelima tahun Kami juga mengangkatAgung Teguh Mandira, Luciana Retno 2015. Dari sisi rubrikasi, tidak bagaimana peran BIG dalamYudi Irwanto, Nuruli Khotimah, banyak mengalami perubahan. menuntaskan Peta Desa danRomanio Bahama L, Tommy Nautico, Dalam edisi kali ini sehubungan beberapa tema lain yang cukupArief Donie Prasetya, dengan pelaksanaan Undang- bermanfaat untuk kita baca.Guridno Bintar Saputro Undang Nomor 6/2014 tentang Desa baru mulai dijalankan Selain itu, mungkin pembacaFollow: @infogeospasial tahun ini, maka kami sengaja ada yang penasaran dengan infogeospasial mengulas bagaimana urgensi sosok Sekretaris Utama BIG, batas wilayah desa dalam rangka Titiek Suparwati. Pada edisi kali menjaga keutuhan NKRI. Karena ini, kami sengaja mengangkat tanpa disadari, UU Desa tentang kiprah Beliau di Rubrik Sosok. berpotensi menimbulkan konflik Bagaimana Beliau berjuang jika batas wilayah antar desa meniti karier, hingga makanan tidak dikelola dengan jelas. kesukaannya, kami ulas secara Tentu, BIG sebagai lembaga ringan. yang diberi kewenangan dalam membuat peta batas Seperti edisi kami wilayah, memiliki peran penting sebelumnya, Majalah untuk menghindari konflik Geospasial Indonesia akan itu demi tetap terjaganya selalu menghadirkan rubrikasi NKRI. Keberadaan Peraturan Famili. Untuk edisi kali ini, Pemerintah (PP) 47/2015 yang kami mengangkat kisah Yusuf merupakan perubahan dari PP Surachman Djajadihardja. 43/2014 tentang Peraturan Pembaca mungkin ingin tahu Pelaksanaan Undang-Undang bagaimana perjuangan pria Nomor 6/2014 tentang Desa, yang menjabat Deputi Bidang serta PP 22/2015 tentang Dana Infrastruktur Informasi Desa, membuktikan posisi desa Geospasial ini menjaga anak- saat ini menjadi salah satu anaknya? Silakan dibaca di fokus utama penyelenggaraan rubrik Famili. pemerintahan di era Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla Secara keseluruhan, kami (Jokowi-JK). menyajikan semua informasi dengan tulisan mendalam tetapi Dalam laporan utama, kami dengan gaya bahasa yang ringan menyajikan ulasan tentang dan lugas. Pada akhirnya kami kondisi batas negara dan ucapkan selamat membaca. bagaimana pentingnya informasi Semoga informasi yang kami sajikan memberikan manfaat dan inspirasi. (*) 3

6 6 10 13 IG, Jaga Kedaulatan NKRI 16 25 31 36 10 40 42 Peta, Telinga, dan Mata dalam Menjaga NKRI 22 BIG Tuntaskan Peta Desa pada 2017 24 Menata Ruang Indonesia dari Desa 27 Sekretaris Utama BIG, Dra. Titiek Suparwati Motor Mewujudkan One Map Policy 36 Dr. Ir. Yusuf Surachman Djajadihardja, M.Sc. Selalu Berupaya Dekat dengan Anak-anak 40 Pentingnya UU IG untuk Penyelenggaraan Tata Ruang dan Batas Wilayah 42 Lima Gunung Terunik di Indonesia4

Dari Sesma BIGDra. Titiek Suparwati, Sekretaris Utama BIG Kita Harus Bertanggung Jawab denganPekerjaan dan Terus Menciptakan InovasiInformasi geospasial (IG) Sebagaimana kita ketahui tidak bisa kerja sendiri. Untuk itu, dewasa ini memiliki peran bersama, sekarang eranya kita bekerja harus terintegrasi, dan manfaat yang sangat reformasi birokrasi, yang harus bermanfaat, saling strategis bagi bangsa dan menuntut peningkatan kinerja. mengingatkan. Kalau ada rekan negara. Salah satunya, untuk Bagaimana seseorang itu tahu kerja yang bertindak salah ya menjaga keutuhan Negara bahwa dia sudah melakukan diingatkan. Kesatuan Republik Indonesia reformasi birokrasi? Itu dia (NKRI) melalui ketersediaan data tadi, kita punya tugas dan Satu hal lain yang perlu kita wilayah yang akurat dan up to tanggung jawab. Jadi, tugas kita ketahui bersama, harus seimbang date. sebagai PNS apa sih? Ya harus antara kantor dan rumah. Jangan bekerja dengan maksimal, malah terbalik. Kalau waktunya Kita menyadari, tugas ini tidak dengan optimal, dan harus di kantor ya kerjakan pekerjaan mudah jika kita semua di lembaga bisa bermanfaat untuk semua. kantor, kalau di rumah ya baru ini tidak punya komitmen dan Tapi jangan lupa, semua itu kerjakan tugas rumah, mau itu tanggung jawab terhadap tugas- harus ada catatannya, kenapa? masak, nyetrika, ataupun jalan- tugas sehari-hari. Karena itu, saya Supaya hasil kerja kita dapat jalan. Kita juga sesama pegawai ingin mengajak kepada semua ditelusuri, dimonitor, dan harus saling menghormati, pegawai, marilah bekerja dengan dievaluasi. Inovasi-inovasi harus jangan ada saling mencurigai. sungguh-sungguh. selalu digali sehingga kita bisa Kalau ada yang saling curiga pasti mengembangkan diri. ujung-ujungnya bikin kerja jadi Sebagai seorang PNS, kita tidak nyaman. tentu punya hak dan kewajiban. Hal yang tidak kalah penting, Ketika hak sudah kita terima, diri kita harus bermanfaat Sekali lagi saya berpesan, jangan lupa kita juga punya untuk semua. Karena reformasi marilah meningkatkan tanggung jawab terhadap birokrasi itu tidak bisa berdiri kemampuan kita masing-masing pekerjaan. Jadi, dua-duanya harus sendiri, harus ada dukungan dan menularkan kemampuan itu seimbang biar kita juga merasa satu sama lain. Jadi harus saling kepada orang lain. Supaya ilmu enak dan nyaman bekerja. mendukung antara satu unit kita bisa dipakai oleh orang lain Apalagi tuntutan atas informasi kerja dengan unit lain. Kita dan bermanfaat buat orang lain, geospasial kini semakin tinggi. bekerja jangan hanya ketika ada sehingga amalan kita dicatat Oleh karena itu, kita harus punya uangnya saja. Selama ini banyak sama Allah SWT. inovasi yang lebih banyak. Untuk orang menuntut tunjangan menciptakan inovasi tentu butuh kinerjanya naik, tapi tidak mau Intinya, jika kita kerja kerja cepat. Kalau kita semakin kerja. Kalau mau tunjangan sunggung-sungguh, dan cepat kerjanya, maka semakin kinerjanya naik, ya harus bertanggung jawab, pasti menuai mudah kita melakukan proses itu kerjasama dengan yang lain. manfaat, bukan hanya untuk dan kita bisa melakukan inovasi Semua harus sama persepsinya, lembaga tempat kita bekerja, tapi yang berikutnya. juga sebagai bekal kita nanti di akhirat. (*) 5

Informasi Utama IG, Jaga Kedaulatan NKRI Keberadaan Informasi Geospasial (IG) memiliki peran strategis bagi sebuah negara. Di Indonesia, IG memiliki peran penting dalam mendukung program-program pembangunan nasional. Namun yang tak kalah penting, IG diperlukan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia merupakan dalam melakukan diplomasi Perbandingan luas daratan salah satu negara terluas demi mempertahankan NKRI dan perairan yaitu 1:3, dengan di dunia setelah Rusia, mempertahankan NKRI. jumlah pulau yang banyak, Kanada, Amerika Serikat, ternyata dapat menimbulkan Tiongkok, Brasil dan Australia. Letak strategis wilayah berbagai permasalahan salah Jika dibandingkan dengan luas NKRI yang berada di antara dua satunya adalah kaburnya batas- negara-negara yang ada di Asia, benua, yaitu Benua Australia batas wilayah negara. Indonesia berada di posisi kedua dan Benua Asia serta diapit setelah Tiongkok. dua samudera yaitu Samudera Sejatinya, setiap wilayah Hindia dan Samudera Pasifik pasti ada batasnya. Wilayah Luasnya wilayah NKRI merupakan kawasan potensial seperti desa, kecamatan, yang terbentang dari Sabang bagi jalur lalu-lintas antarnegara. kabupaten/kota, provinsi hingga sampai Merauke, bagaimana Di samping itu, Indonesia negara, pasti memiliki batas pun harus dapat dijaga dengan merupakan negara kepulauan kewilayahan. Batas wilayah mudah. Beberapa kasus (archipelagic states) yang terdiri penting untuk menunjukkan pencaplokan pulau-pulau oleh atas sekumpulan pulau-pulau. atau menandai luas yang dimiliki negara tetangga cukup menjadi Sebagai negara kepulauan, oleh wilayah tersebut. Bentuk pelajaran berharga. Karena itu, Indonesia memiliki 13.466 pulau dari batas wilayah bermacam- keberadaan peta merupakan bernama dan berkoordinat macam, ada yang dibatasi oleh salah satu senjata ampuh di seluruh wilayah NKRI. sungai, laut, hutan, atau hanya66

Informasi Utama Nama pulau harus disesuaikan dengan hasil verifikasi dan pembakuan. Karena itu, data dan informasi yang terkandung di dalamnya harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Priyadi Kardono, Kepala BIG terletak di titik-titik tertentu di Berdasarkan Konvensi Chicago sekitar Samudera Hindia dan tahun 1944 tentang penerbanganberupa sebuah tugu. Laut Andaman. Dua pulau yang sipil internasional, setiap negara Wilayah NKRI memiliki menandai perbatasan Indonesia mempunyai kedaulatan yang dan India adalah Pulau Benggala utuh dan eksklusif di ruangbatas-batas tertentu dengan di Aceh dan Pulau Nicobar di udara yang ada di atas wilayahnegara tetangga. Tapi yang India. negaranya. Dengan demikianpaling dominan adalah wilayah NKRI mempunyai kekuasaanlautan. Sebagaimana diketahui, Sedangkan wilayah timur utuh atas seluruh wilayah udaraIndonesia merupakan negara Indonesia berbatasan langsung yang berada di atas wilayahmaritim dimana dua pertiga dengan daratan Papua Nugini daratan dan lautan.wilayahnya adalah lautan. dan perairan Samudera Pasifik.Wilayah laut Indonesia Indonesia dan Papua Nugini telah Melihat pentingnya batasberhubungan dengan 10 negara, menyepakati hubungan bilateral wilayah ini, tentu sebuah negarasedangkan dengan wilayah darat antar kedua negara tentang sangat membutuhkan IG atauberbatasan dengan 3 negara. batas-batas wilayah. Kesepakatan peta. Untuk kepentingan itu, tidak hanya wilayah darat tapi Badan Geospasial Indonesia Wilayah Indonesia sebelah juga wilayah laut. Wilayah (BIG) sebagaimana telahutara berbatasan langsung Indonesia sebelah timur, yaitu diamanatkan Undang-dengan Malaysia, tepatnya di Provinsi Papua berbatasan Undang Nomor 4/2011sebelah utara Pulau Kalimantan. dengan wilayah Papua Nugini tentang IG untuk secara rutinMalaysia merupakan negara yang sebelah barat, yaitu Provinsi memperbaharui Peta NKRIberbatasan langsung dengan Barat (Fly) dan Provinsi Sepik setiap tahunnya. Penerbitanwilayah darat Indonesia. Wilayah Barat (Sandaun). Peta NKRI merupakan saranalaut Indonesia sebelah utara untuk mengimplementasikanberbatasan langsung dengan Adapun Indonesia sebelah kebijakan satu peta (one maplaut lima negara, yaitu Malaysia, selatan berbatasan langsung policy). Dengan kebijakanSingapura, Thailand, Vietnam, dengan wilayah darat Timor tersebut diharapkan tidak akandan Filipina. Pulau terluar paling Leste, perairan Australia dan ada lagi permasalahan dalamutara adalah Pulau Rondo, Aceh. Samudera Hindia. Timor Leste integrasi IG karena sumber adalah bekas wilayah Indonesia data yang berbeda. Selain itu, Sebelah barat wilayah yang telah memisahkan diri timbulnya kerugian waktu danIndonesia berbatasan langsung sejak 1999. Indonesia juga finansial karena proses integrasidengan Samudera Hindia dan berbatasan dengan perairan data yang tidak terstruktur jugaperairan negara India. Tidak Australia. Pada 1997, Indonesia bisa diminimalisir.ada negara yang berbatasan dan Australia telah menyepakatilangsung dengan wilayah batas-batas wilayah negara Kebijakan satu peta tersebutdarat Indonesia di sebelah keduanya yang meliputi Zona mengarah pada tersedianyabarat. Walaupun secara Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan satu referensi, satu standar, satugeografis daratan Indonesia batas landas kontinen. basis data, dan satu geoportal.terpisah jauh dengan daratan Peta NKRI ini menjadi standarIndia, tetapi keduanya memiliki Selain wilayah lautan yang bisa dipakai oleh setiapbatas-batas wilayah yang dan daratan, Indonesia juga orang dan setiap instansi mempunyai kekuasaan atas yang ada di Indonesia dalam wilayah udara. Wilayah udara memahami wilayah yurisdiksi Indonesia adalah ruang udara NKRI. Tiap tahun BIG selalu yang terletak di atas permukaan menerbitkan Peta NKRI edisi wilayah daratan dan lautan NKRI.  77

Informasi Utama terbaru karena menyesuaikan Sejumlah anggota TNI turut mendukung melakukan pemetaan batas wilayah yang diselenggarakan BIG. dengan perkembangan yang ada di Indonesia, seperti munculnya Sejumlah Kementerian/ Priyadi. Daerah Otonomi Baru (DOB), Lembaga (K/L) terkait ikut Untuk menerbitkan Peta perkembangan dalam hal batas mengidentifikasi perubahan wilayah, dan lain sebagainya. peta tersebut. Menurut NKRI ini, BIG sebelumnya sudah Hal ini sebagai salah satu Priyadi Kardono, proses revisi melakukan koordinasi dengan wujud kesungguhan BIG dalam peta NKRI perlu dilakukan, K/L yang terkait. Hal itu terlihat menyajikan IG yang andal dan mengingat bumi yang terus dari Rapat Koordinasi Finalisasi dapat dipertanggungjawabkan. mengalami pergerakan pada Peta NKRI Edisi 2015 berlangsung keraknya, serta perkembangan di Kantor BIG, Cibinong, pada Peta NKRI 2015 diterbitkan wilayah administrasi Indonesia, 10 April 2015. Rapat tersebut pada 20 Mei 2015. Peta NKRI baik secara nasional maupun dihadiri perwakilan dari Dinas 2015 merupakan revisi peta internasional. Misalnya, Topografi TNI-AD; Dispotrud dari tahun sebelumnya yang terkait batas wilayah yang TNI-AU; Dishidros TNI-AL; menggambarkan wilayah setiap tahunnya mengalami Kementerian Pertahanan; KKP; kedaulatan NKRI, meliputi perkembangan, terutama bila Kementerian Dalam Negeri wilayah darat dan laut, baik ada daerah yang baru terbentuk, (Kemendagri); dan Kementerian berupa laut teritorial, perairan otomatis akan ada perubahan Luar Neger (Kemenlu). kepulauan dan perairan pada batas administrasinya. pedalaman, serta hak berdaulat Adapun untuk lingkup Rapat koordinasi hari itu Indonesia di Zona Tambahan, internasional, misalnya terkait membahas dua agenda utama, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), perbatasan dengan negara yaitu koreksi perbatasan dengan dan Landas Kontinen. tetangga Indonesia yang telah negara lain, dan perubahan/ disahkan melalui perundingan- penambahan toponim dan batas Peta NKRI 2015 perundingan. Oleh sebab itu, administrasi. Untuk koreksi mencantumkan antara lain proses revisi perubahan nama perbatasan dengan negara lain perubahan batas wilayah negara daerah atau penambahan kata meliputi tambahan batas laut berdasarkan pada beberapa dan huruf dalam peta perlu teritorial yang telah disepakati peraturan/kesepakatan/ melalui kesepakatan bersama. pada September 2014 antara persetujuan yang berlaku, Indonesia, Singapura dan perubahan pada legenda dalam “Nama-nama pulau harus Malaysia, serta perubahan batas bentuk teks penjelasan mengenai disesuaikan dengan hasil landas kontinen di sebelah perjanjian batas wilayah verifikasi dan pembakuan. timur Provinsi Kalimantan darat NKRI dengan Timor Karena itu, data dan informasi Utara dan di sebelah selatan Leste, perubahan kesepakatan yang terkandung di dalamnya dari Laut Filipina. Karena itulah peletakan nama Laut Natuna, harus akurat dan dapat diperlukan perwakilan dari penambahan mengenai sumber dipertanggungjawabkan,” kata Kemenlu untuk memberikan data pada legenda, penambahan informasi terkait kesepakatan informasi mengenai dasar hukum perairan NKRI, serta beberapa koreksi mengenai penulisan nama rupabumi (toponim). Misalnya Negeriparitmalintang diubah menjadi Nagari Parit Malintang pada Peta NKRI. Selain itu terdapat pemekaran wilayah dan perubahan nama kabupaten yang digunakan sebagai perbaikan informasi toponim. Kepala BIG Priyadi Kardono mengatakan, proses revisi peta NKRI sudah dilakukan beberapa kali, termasuk untuk hal-hal yang awalnya belum terpikirkan, dan kini mulai diperbaiki.88

Informasi Utama atau provinsi hingga kini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini akibat aksi saling klaim Sumber Daya Alam (SDA) di suatu daerah karena sangat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika masalah tapal batas ini tidak segera diselesaikan, tentu berpotensi mengganggu keamanan dalam negeri. Tidak bisa dipungkiiri, konflik tapal batas terjadi karena masing-masing daerah bersengketa menggunakan peta Tjahjo Kumolo, yang berbeda. Dengan adanya Menteri Dalam Negeri (Mendagri).BIG. peta yang disusun oleh BIG, konflik tapal batas diharapkan hingga lima tahun. Permasalahanantar kedua negara dalam tidak akan terjadi lagi karena lain juga didapat saat mendatakaitannya dengan batas negara. menjadi satu-satunya referensi wilayah yang luas.Tema kedua terkait peta dalam menentukan batas Demikian juga denganperubahan atau penambahan wilayah. Papua, dimensi daerah dengantoponim dan batas administrasi Untuk memperjelas batas jangkauan yang luas menjadijuga memerlukan diskusi wilayah antar daerah, selain kendala. Ditambah lagi kondisiantar semua pihak, terutama BIG, Kemendagri juga terus medan batas-batas wilayahdalam hal kaitannya dengan menginput data perbatasan. berupa hutan belantara sehinggaKemendagri. Perubahan nama Menteri Dalam Negeri membutuhkan kerja ekstra.daerah atau penambahan kata/ (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Terlebih jika suatu daerahhuruf dalam Peta NKRI perlu mengatakan, Kemendagri terus memiliki sumber daya alammelalui kesepakatan bersama berupaya memperjelas tapal yang berpotensi meningkatkankarena peta NKRI 2015 ini batas daerah agar tidak terjadi perekonomian, pasti terjadidipergunakan oleh semua orang konflik. Masalah tapal batas ini tarik menarik yang alot saatdi seluruh Indonesia. Nama-nama harus segera dibereskan dengan penegasan tapal batas. Sebab, halpulau harus disesuaikan dengan dukungan peta yang lengkap. ini terkait dengan pendapatanhasil verifikasi dan pembakuan Menurut Mendagri, selama daerah.oleh Tim Nasional Pembakuan ini banyak permasalahan kecil Tahun ini, KemendagriNama Rupabumi (Timnas yang menghambat penetapan setidaknya sudah memperjelasPNR). Oleh karena itu, data dan batas wilayah. Misalnya, 310 tapal batas. Jumlah tersebutinformasi yang terkandung di kemauan kepala daerah untuk hampir sepertiga dari totaldalamnya harus akurat dan dapat memberikan data terkait 966 segmen batas daerah yangdipertanggungjawabkan. Tidak batasan yang mau ditegaskan. terdaftar. Sisanya sebanyakhanya itu, legenda peta juga wajib Sebab, apabila diperjelas, 656 segmen ditargetkan harusdiperhatikan. Terutama terkait ternyata banyak masyarakat selesai akhir tahun 2016.sumber data berupa undang- pendukungnya justru berada di Kemendagri sendiri optimis bisaundang atau peraturan, harus daerah lain. Hasilnya, rincian menuntaskan 656 segmen batasdilihat apakah sudah update dan data tak kunjung dikirim ke daerah tersebut mengingatsesuai dengan aturan terbaru. Kemendagri dan menghambat dalam mengerjakan batas-batas proses penetapan tapal batas. wilayah ini, ada DirektoratSatu Peta untuk Mencegah Tjahjo mencontohkan tapal Topografi Angkatan Darat yangKonflik Tapal Batas batas di Kabupaten Agam membantu pengukuran di Sumatera Barat. Permasalahan daerah hutan. Termasuk BIGKonflik akibat ketidakjelasan mengenai kejelasan perbatasan dan Pemda setempat juga turuttapal batas antar kabupaten di kabupaten itu berlarut-larut ambil peran. (*) 99

Informasi Utama Peta, Mata dan Telinga \"Kaki rapat! Kaki rapat! dalam Menjaga NKRI Konsentrasi, lihat ke bawah,\" teriak jump master yang berdiri dekat pintu pesawat C-130 Hercules. Foto bersama tim pemetaan batas wilayah yang terdiri dari BIG dan TNI dengan warga perbatasan. Sebanyak 213 penerjun menuturkan, badannya menerabas berlangsung kacau balau karena gabungan dari Pasukan cabang pohon dan tergantung 10 mengacu pada peta lama. Baret Merah (Resimen Para meter dari tanah. Tidak semua Komando Angkatan Darat) bernasib baik, beberapa tewas Deskripsi di atas menunjukkan dan Pasukan Baret Hijau Raiders tergantung dan terjebak di betapa pentingnya peran 530 bersiaga sebelum melompat rawa. Ketiga pesawat Hercules Informasi Geospasial (IG) berupa dari tiga pesawat Hercules milik yang membawa pasukan keliru peta bagi TNI, terutama dalam TNI. Ketika bel tanda melompat menentukan sasaran penerjunan. menggelar operasi guna menjaga berbunyi, satu persatu prajurit kedaulatan Negara Kesatuan melompat. Pasukan diterjunkan 30 Republik Indonesia (NKRI). kilometer utara dropping zone. “Peta itu mata dan telinga bagi Sayangnya, penerjunan Sungai yang semula disangka kita,” tegas Kepala Staf Angkatan menggunakan parasut statis Merauke ternyata Sungai Kumbai. Darat (KSAD) Jenderal TNI jenis D1 buatan Rusia tersebut “Petanya masih peta lama, buatan Moeldoko saat ditemui pada akhir berlangsung kacau. Bagaimana 1937,” kenang Ben sebagaimana September 2015. tidak, penerjunan yang dilakukan dikutip dari buku “Benny saat subuh itu, suasana di Papua Moerdani Yang Belum Terungkap”.  Kepala Dinas Penerangan masih gelap gulita, bahkan bulan Angkatan Darat (Kadispenad) pun masih ada. Mereka meloncat Itulah sedikit gambaran Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dari pesawat ke bumi Merauke mengenai operasi perebutan juga menyatakan hal yang tanpa tahu kondisi hutan di bawah.  Papua yang diberi nama sandi, sama, bahwa peta memiliki Pasukan Naga pimpinan Kapten peran strategis bagi TNI. Sebab, Letnan Satu Ben Mboi yang Benny Moerdani pada 23 memberikan informasi mengenai ikut dalam operasi tersebut Juni 1962 silam. Pendaratan berbagai hal seperti, kontur10

Informasi Utamabumi dan sebagainya. Dari situ dan fungsi TNI. “Jelaslah, bukan bumi, pasang surut air laut danbisa terbaca kalau berbatasan darat saja, laut juga, ke atas sebagainya. Selama ini kitadengan wilayah Indonesia maka (udara) juga pasti, kita wilayah padukan dengan peta yangberbatasan dengan wilayah yang udaranya. Harapan, pemerintah dimiliki TNI AU,” kata Dwi. mana saja. Presiden Jokowi jelas untuk menyiapkan fasilitas, sarana, Kepala Dinas Penerangan “Tentu sangat penting, penting Sumber Daya Manusia (SDM) Angkatan Laut (Kadispenal)sekali. Dari data itu akan ada untuk dapat ambil alih operasia Laksamana Pertama M. Zainuddinpemetaan tidak hanya geografi FIR (Flight Identification Region),” mengaku, selama ini TNI ALtapi juga isi yang terkandung di ucapnya. menggunakan beberapa petadalamnya untuk kepentingan diantaranya, peta navigasi untuktaktis, baik oleh TNI Angkatan Kepala Dinas Penerangan pelayaran, peta navigasi elektronik,Darat, Laut maupun Udara,” Angkatan Udara (Kadispenau) dan sebagainya. Sedangkan, petaujarnya.  Marsekal Pertama Dwi yang dibuat Badan Informasi Badarmanto mengaku, Geospasial (BIG) tidak hanya yang Bahkan, TNI AD sudah keberadaan peta pasti memiliki ada di atas daratan atau mukabeberapa kali menggelar manfaat terutama untuk check bumi, namun juga untuk pantaiEkspedisi NKRI di wilayah point. “TNI AU juga memerlukan dan laut. Tentu hal ini sangatSumatera, Kalimantan, Sulawesi peta darat untuk penerjunan bermanfaat bagi TNI .dan Nusa Tenggara Timur pasukan, dan pengeboman. Kalau(NTT) yang mengacu pada peta salah petanya bisa tidak sesuai Informasi Geospasial jugabaik yang dimiliki TNI AD dari sasaran, peta sangat membantu,” memiliki arti penting bagi TNIDinas Topografi maupun Badan ucapnya. dalam mendukung tugas-tugasInformasi Geospasial (BIG). teknis untuk membaca daratan,“Ekspedisi tadi untuk mengetahui Dwi menyadari, bila peta yang misalnya ingin melakukandaerah-daerah mana yang bisa ada tidak sepenuhnya sempurna, pendaratan, melakukan operasimenjadi basis pertahanan, killing karenanya dalam pembaruan peta gabungan, melakukan tembakanground, untuk kepentingan taktis, atau updating peta semua instansi dari laut ke darat.kekayaan alam atau SDA apa yang perlu dilibatkan seperti, Dishidrosbisa dimanfaatkan,” ujarnya. TNI AL, Dinas Topografi dan Dinas “Jadi dipergunakan khusus Survei dan Pemotretan Udara TNI untuk perang dan bisa dijadikan Fadhilah menyadari AU. pembanding informasi. Menjagakemungkinan adanya perubahan pulau-pulau terluar. Perlu up datekontur bumi yang bisa berdampak “Harus ada pembaruan, harus karena bisa jadi, ada perubahan,pada pembuatan peta, namun ada updating karena setiap saat misalnya muka bumi, pasang surut,biasanya pergeseran itu memakan bisa berubah, ada pergeseran ataupun garis pantai” ucapnya. (*)waktu yang cukup lama. Diamencontohkan, bagaimana Satgas Yonif 408 SBH Korem 074, Solo, Jawa Tengah, saat bertugas di wilayah perbatasan.gempa bumi yang terjadi di Niasdan Aceh, dimana daratan yangsemula terdapat rumah pendudukberubah menjadi lautan. “Secara umum tidak berubah,tapi memang harus ada revisi.Peta sangat penting terutamauntuk memantau wilayah-wilayahperbatasan, seperti Kalimantan,Papua dan Timor Leste. Di TNI ADjuga ada Dinas Topografi sebabTNI AD titik berat pada daratan”ucapnya. Kepala Staf Angkatan Udara(KSAU) Marsekal Agus Supriatnajuga mengatakan hal yang sama.Peta memiliki peran penting bagiTNI AU. Karenanya, peta yangdibuat harus membantu tugas 11

Informasi Utama Komitmen BIG Sediakan Peta Batas Wilayah yang Akurat Pemerintahan Joko kelola pemerintahan desa serta Indonesia : Widodo-Jusuf Kalla meningkatkan daya saing desa. Seperti apa peran BIG dalam (Jokowi-JK) telah Hal tersebut diamanahkan dalam menentukan pemetaan berkomitmen Undang Undang Nomor 4/2011 sebagai implementasi Undang- membangun tentang Informasi Geospasial Undang Informasi Geospasial Indonesia dari pinggiran dengan (UU IG), yang salah satu dan Undang-Undang Desa? memperkuat daerah-daerah pasalnya menyebutkan bahwa dan desa dalam kerangka BIG sebagai lembaga pembina BIG sebagaimana negara kesatuan. Komitmen ini dan penyelenggara Informasi diamanahkan UU IG diantaranya merupakan bagian dari agenda Geospasial menyediakan harus menyediakan Informasi pembangunan nasional sebagai data dan IG untuk menunjang Geospasial Dasar (IGD) penjabaran dari Nawa Cita atau pembangunan di seluruh multiskala, termasuk skala sembilan program prioritas Indonesia. Termasuk di dalamnya besar. Peta desa yang digunakan agenda pembangunan Jokowi- menyediakan data dan IG untuk tentu tidak lagi skala menengah, JK. Membangun Indonesia dari percepatan pemetaan tata ruang misalnya 1:50.000 atau 1:25.000, pinggiran dengan memperkuat dan percepatan pembangunan tetapi pada skala 1:5.000. desa dianggap tepat karena desa. Sementara dengan adanya UU banyak penduduk Indonesia yang Desa, maka kebutuhan akan tinggal di wilayah perdesaan Selain UU IG, landasan peta skala besar yang dapat dengan jumlah mencapai hukum penetapan dan menampilkan wilayah desa, 74.754 desa. Untuk menunjang penegasan batas wilayah termasuk di dalamnya batas percepatan keberhasilan administrasi desa/kelurahan desa semakin mendesak untuk program ini dibutuhkan data lainnya adalah UU Nomor disediakan. Ketersediaan peta dan informasi berupa data dan 23/2014 tentang Pemerintahan skala besar akan mendukung informasi geospasial. Dengan Daerah, UU Nomor 6/2014 banyak hal yang diamanahkan gambaran tersebut, peran tentang Desa serta Permendagri oleh UU Desa. Badan Informasi Geospasial 76/2012 tentang Pedoman (BIG) menjadi sangat penting Penegasan Batas Daerah. Bagaimana gambaran segmen dalam pembangunan desa. BIG batas dan permasalahan saat sebagai instansi yang memetakan Seperti apa manfaat hingga ini? batas wilayah, setiap tahunnya gambaran Penetapan dan memperbaharui peta Negara Penegasan Batas Administrasi Segmen batas daerah yang Kesatuan Repubilik Imdonesia Desa/Kelurahan yang sudah definitif mencapai 31,7% (NKRI) dengan menampilkan dilakukan BIG dalam rangka dari 979 total segmen batas batas negara dan batas wilayah mendukung tertib administrasi daerah yang ada di Indonesia. administrasi, baik yang sudah dan tata pemerintahan Sementara permasalahan definitif maupun indikatif. pada seluruh wilayah di batas administrasi desa/ Penataan batas desa itu menjadi Indonesia? Bagaimana strategi kelurahan di Indonesia adalah sangat penting karena bertujuan yang dilakukan BIG dalam kondisi peta yang beredar untuk mewujudkan efektifitas percepatan pembangunan tidak akurat dan tidak dapat penyelenggaraan pemerintahan garis segmen batas desa yang dipertanggungjawabkan. desa, mempercepat peningkatan definitif seluruh Indonesia? Dan Dampak dari kondisi peta kesejahteraan masyarakat desa, apa saja langkah-langkah yang tersebut adalah peta tidak dapat mempercepat peningkatan dilakukan? digunakan sebagai analisis kualitas pelayanan publik, perhitungan luas, jarak, posisi meningkatkan kualitas tata Berikut petikan wawancara relatif terhadap wilayah yang dengan Tim dari Pusat Pemetaan lain serta peta tidak dapat Batas Wilayah (PPBW) BIG digunakan untuk membantu dengan Majalah Geospasial12

Informasi UtamaAnggota TNI melintas di dekat salah satu tugu Tapal Batas (foto atas). Anggota TNI lagi dapat mengakomodasimelakukan pemetaan batas wilayah di kawasan pedalaman Kalimantan (foto bawah). volume pekerjaan yang sangat besar. Di satu sisi, BIG dalampenyelesaian sengketa batas. Data Wilayah Administrasi hal ini PPBW saat ini sedangSolusinya adalah percepatan Pemerintahan, jumlah desa melaksanakan kegiatanpenataan batas wilayah seluruh Indonesia mencapai pelacakan batas desa di beberapaadministrasi desa/kelurahan 74.754 dan 8.430 kelurahan. kabupaten/kota di Pulau Jawadengan menggunakan Citra Jumlah tersebut tentunya dengan menerapkan metodeSatelit Resolusi Tinggi (CSRT) memberi tantangan dalam kartometrik memanfaatkandan batas desa/kelurahan proses penegasan batas desa. data Citra Tegak Satelit Resolusidengan peta Rupabumi Kemudian Permendagri Nomor Tinggi dan berbasis pemetaanIndonesia (RBI) sebagai batas 27/2006 tentang Penetapan partisipatif dengan melibatkanindikatif/data awal.  Output dan Penegasan Batas Desa kepala desa, lurah, dan instansisegmen batas desa yang menyebutkan pekerjaan terkait di daerah dalam tahapandisepakati melalui delineasi penetapan dan penegasan batas kerja. Pekerjaan yang dilakukangaris batas dan disajikan di atas desa merupakan tanggung PPBW BIG ini yang direncanakanpeta citra secara kartometris. jawab kabupaten/kota. Dalam akan menjadi masukan Permendagri tersebut juga perubahan metode pelaksanaanApa strategi dan langkah diatur tata cara penetapan dan penetapan dan penegasan batasBIG dalam percepatan penegasan batas desa. Namun desa ke depannya. Gabunganpembangunan garis segmen dengan kondisi Indonesia yang dari penggunaan teknologibatas desa yang definitif memiliki puluhan ribu desa/ terbaru, namun tetap denganseluruh Indonesia? kelurahan, proses tahapan melibatkan masyakarat di kerja yang dituangkan di daerah, diharapkan dapat Sesuai Permendagri Nomor Permendagri 27/2006 tidak menjawab tantangan besarnya56/2015 tentang Kode dan volume pekerjaan yang harus dilakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Penting juga untuk dicatat, pada pekerjaan pelacakan batas desa yang dilakukan saat ini, ketika sudah masuk pada segmen batas desa yang merupakan batas antar kabupaten/kota, maka tidak dilakukan pelacakan. Karena data batas yang digunakan adalah data batas daerah baik yang sudah definitif maupun masih indikatif. Hal ini karena proses penegasan batas daerah tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota seperti penegasan batas desa. Sejauh ini, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penentuan pembangunan Indonesia terkait Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa/ Kelurahan? Proses penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan sesuai Permendagri Nomor 27/2006 yang ada saat ini 13

Informasi Utama meliputi beberapa tahapan. proses revisi Permendagri yang Tertinggal dan Transmigrasi. Secara umum membutuhkan sedang dilakukan. Terkait dengan Aturan turunan dari UU banyak sumber daya manusia proses penyediaan CTSRT skala Desa juga sudah lahir untuk dan pembiayaan yang besar, saat ini sudah dibagi mengejawantahkan amanat UU dibebankan pada pemerintah/ tanggung jawab pekerjaan antar Desa dalam aturan-aturan yang kabupaten/kota masing-masing. kementerian lembaga yang diatur lebih detail. Jadi tata ruang desa Kondisi ini tentu menjadi dalam Instruksi Presiden Nomor dapat berjalan dengan dukungan pertimbangan daerah yang 6/2012 tentang Penyediaan, informasi geospasial skala besar bersangkutan, apakah pekerjaan Penggunaan, Pengendalian seperti yang sudah kami jelaskan penetapan dan penegasan batas Kualitas, Pengolahan dan sebelumnya. desa menjadi prioritas pekerjaan Distribusi Data Satelit yang harus dilakukan. Jika tidak Penginderaan Jauh Resolusi Apa saja yang sudah dilakukan menjadi prioritas, kondisinya Tinggi. LAPAN bertanggung BIG dalam peranannya pada akan seperti yang terjadi saat jawab dalam akuisisi CSRT, penetapan dan penegasan ini dimana kebanyakan daerah sedangkan BIG bertanggung batas? belum melaksanakan proses jawab melakukan orthorektifikasi pekerjaan penetapan dan CSRT menjadi CTSRT.  Percepatan penegasan penegasan batas desa.  batas daerah dapat terjadi Bagaimana rencana aksi karena adanya Permendagri Dalam penentuan batas BIG dalam mendukung Nomor 76/2012 tentang wilayah, bagaimana bentuk pembangunan untuk desa Penegasan Batas Daerah koordinasi yang dilakukan dengan adanya UU Desa? dimana diperkenalkan metode agar kebijakan itu tidak kartometrik. Metode ini dapat tumpang tindih?  Untuk dapat menampilkan digunakan untuk penegasan yang informasi level desa, maka tentunya akan lebih menghemat BIG dalam hal ini PPBW harus dibuat peta desa skala waktu dan pembiayaan proses sudah menjadi bagian dari tim besar, yaitu 1:5.000 yang dapat penegasan karena dilakukan di Penegasan Batas Daerah (PBD) digunakan untuk mendukung atas peta. Berbeda dari aturan Pusat untuk urusan penegasan pembangunan desa dalam kaitan lama yang harus melakukan batas daerah. Sedangkan inplementasi UU Desa. Informasi pemasangan tanda pasti untuk batas wilayah desa, saat yang ditampilkan dalam peta di lapangan. Proses revisi ini memang menurut aturan desa skala besar akan dapat Permendagri Penetapan dan hukum Permendagri Nomor menjadi dasar berbagai kebijakan Penegasan Batas Daerah yang 27/2006 proses penetapan dan nasional maupun daerah untuk lama hingga lahirnya Permedagri penegasan batas desa adalah melaksanakan pembangunan Nomor 76/2012, BIG terlibat urusan kabupaten/kota. Namun di desa seluruh Indonesia. aktif dalam revisi yang dilakukan demikian dengan berjalannya Oleh karena itu, BIG sedang dengan memberikan banyak proses revisi Permendagri mengusahakan penyediaan masukan, diantaranya metode tersebut, BIG sudah memberikan CTSRT yang akan menjadi bahan kartometrik tersebut. Pencapaian masukan teknis terutama dengan dalam pembuatan peta desa skala segmen batas definitif tidak mengakomodasi perkembangan besar. Tentu butuh waktu dan lepas dari kegiatan tim PBD teknologi yang ada, pengalaman pembiayaan yang besar untuk pusat yang secara terus menerus yang sudah, dan yang sedang menyediakan CTSRT seluruh melaksanakan kerjasama untuk dilakukan oleh PPBW BIG dalam Indonesia.   pekerjaan batas daerah tiap pelacakan batas desa. Dengan tahunnya.  proses revisi Permendagri Seperti apa kaitan diharapkan ke depan, walaupun BIG dengan UU Desa, dan Apa saja langkah BIG dalam proses penetapan dan penegasan bagaimana implikasinya menentukan percepatan batas desa tetap menjadi terhadap pembangunan desa? ajudikasi batas kecamatan, tanggung jawab kabupaten/ desa/kelurahan dengan kota, namun peran serta instansi Hadirnya UU Desa menggunakan citra resolusi pusat, baik Kementerian Dalam akan berdampak langsung tinggi dan batas desa/ Negeri, BIG dan instansi lain, dan signifikan terhadap kelurahan dari RBI sebagai dapat diakomodir. Memang perlu pembangunan desa, itu juga batas indikatif sebagai data diatur mekanisme tersebut dalam mengapa hadir Kementerian awal?  Desa, Pembangunan Daerah1144

Informasi UtamaTim pemetaan batas wilayah bersiap meninggalkan pos pengamanan di daerah Lantas apa dampaknya bagiperbatasan. masyarakat dengan belum adanya satu peta utuh? Data batas desa yang dimiliki batas desa ini dapat jugaBIG dimutakhirkan dengan dikatakan berbasis pemetaan Pembangunan desa dalamproses pelacakan batas desa partisipatif. kaitannya dengan UU Desayang tahun ini pekerjaannya membutuhkan informasidilakukan untuk beberapa Apa manfaat yang dirasakan desa, termasuk batas desakabupaten/kota di Jawa Barat, setiap desa atas output yang jelas. Maka dengan tidakJawa Tengah, dan Jawa Timur. yang dihasilkan BIG terkait tersedianya peta desa yangMetode yang digunakan BIG penetapan batas desa yang melingkupi wilayah desa secaraadalah mengadopsi metode disepakati berikut titik keseluruhan, dapat menghambatkartometrik yang sudah koordinat batas kartometris kegiatan dan pembangunanberjalan di penegasan batas dan delineasi garis batas yang membutuhkan informasidaerah untuk pelacakan batas yang disajikan dalam peta tersebut. Karena itu, BIG sebagaidesa ini. Secara sederhana, citra?  instansi yang berwenang dalamCSRT digunakan sebagai dasar menyediakan IGD harus dapatpekerjaan dimana proses Banyak manfaat yang dapat menyediakan IGD skala besar,pelacakan batas dilakukan oleh diperoleh, yang utama tentu terutama peta desa skala 1:5.000.para kades dan lurah dengan dengan proses penegasan batas Dengan penyediaan peta skalapendampingan oleh mitra kerja desa, status batas menjadi jelas. besar tersebut, maka diharapkankonsultan dan proses supervisi Ini akan berdampak positif menjadi sumbangsih nyatapekerjaan oleh BIG. Sehingga baik untuk pembangunan desa, bagi pembangunan desa danbisa dikatakan proses pelacakan maupun untuk para pihak akhirnya berdampak positif padaselain menggunakan teknologi yang membutuhkan informasi masyarakat.terbaru juga tidak meninggalkan kejelasan batas desa. Sementarainformasi dari daerah, yang dengan adanya UU Desa dan Apakah masyarakatjustru menjadi informasi utama, beberapa aturan turunan, dibolehkan membuat petayaitu tarikan batas dari kepala disebutkan bahwa batas desa sendiri dan bagaimana poladesa dan lurah. Proses pelacakan merupakan komponen penting atau sistem kerja pada peta dari desa itu sendiri.  partisipatif? Jika yang dimaksud adalah peta desa, sesuai dengan Permendagri Nomor 27/2006, yang dapat membuat peta desa adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota melalu tim penetapan dan penegasan desa yang dibentuk, dimana di dalamnya memungkinkan masyarakat berkontribusi sebagai bagian dari tim. Masyarakat yang dimaksud tentunya bisa Lurah, Kades, dan pihak lain yang tahu dan mengerti informasi terkait desa. Pemetaan partisipatif pada prinsipnya adalah pembuatan peta dengan melibatkan banyak pihak. Saat ini BIG sudah menyediakan tools pemetaan partisipatif melalui ''peta kita'', yang masyarakat dapat gunakan untuk melakukan pemetaan partisipatif, termasuk di dalamnya  menambahkan informasi batas wilayah. (*) 1155

InformasiGeospasial Dasar Urgensi Penegasan Batas Administrasi Penegasan atau penetapan titik-titik batas Di sisi lain, terbitnya Undang di wilayah administrasi daerah, memiliki peranan Undang (UU) Nomor 22/1999 penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena yang kemudian direvisi menjadi dampaknya berpengaruh terhadap pengambilan UU Nomor 32/2004 dan terbaru kebijakan. Di samping itu, batas menentukan faktor UU Nomor 23/2014 tentang lain, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan tertib Pemerintahan Daerah (Pemda), administrasi. Sebaliknya, batas yang simpang siur dapat berdampak lahirnya kebijakan memunculkan masalah terkait berbagai aspek tersebut. otonomi daerah. Sedangkan diberlakukannya UU Nomor Patok batas di salah satu kawasan perbatasan. 25/1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 33/2004 tentang Belakangan ini sudah batas maritim, maupun batas Perimbangan Keuangan antara banyak contoh kasus- darat antar negara. Pemerintah Pusat dan Daerah, kasus sengketa batas menyebabkan daerah memiliki wilayah di Indonesia Namun sejauh ini, batas- peluang lebih mandiri dalam sehingga penegasan batas yang ada di Indonesia mengelola daerah sesuai batas wilayah harus jelas ketika masih banyak yang masih kewenangan yang diberikan di lapangan. Badan Informasi belum definitif. Sementara pemerintah pusat. Geospasial (BIG), khususnya proses untuk menjadikan batas Pusat Pemetaan Batas Wilayah indikatif menjadi definitif butuh Satu sisi, otonomi daerah (PPBW) memiliki tugas untuk waktu panjang. Ada tahap sebagai momen perubahan dari memetakan batas-batas wilayah alokasi, delineasi, demarkasi era sentralistik ke desentralistik baik batas administrasi daerah, dan tahap administrasi yang memberikan kewenangan yang harus dilalui. banyak kepada daerah, kecuali bidang politik luar negeri, fiskal dan moneter, pertahanan, hukum dan keagamaan. Dengan demikian, semenjak era otonomi daerah yang luas, daerah mempunyai porsi kewenangan yang sangat besar dibandingkan dengan era sebelumnya. Adanya pelimpahan wewenang yang luas kepada daerah untuk mengelola wilayahnya menciptakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah. Dalam implementasinya ditanggapi secara beragam oleh daerah. Salah satu permasalahan yang muncul adalah sentimen yang menganggap otonomi daerah berarti kewenangan dalam teritorial tertentu. Akibatnya, sengketa memperebutkan1166

Informasi Geospasial Dasardaerah perbatasan tidak dapat Berkaitan dengan luas daerah,dielakkan. maka batas wilayahpun menjadi sangat penting dalam menentukan Hal lain yang cukup luasan wilayah suatu daerahmenonjol adalah maraknyausulan pemekaran wilayah yang perhitungan fiskal daerah, pengalokasian sejumlah danaditandai dengan munculnya penyusunan dan penerapan yang diberikan kepada daerahdaerah-daerah otonom baru rencana tata ruang, memberi otonom (provinsi/kabupaten/(DOB) hasil pemekaran sejak keyakinan (nilai tambah) kepada kota) setiap tahunnya sebagaitahun 2000. Dengan berbagai investor, serta mendukung dana pembangunan.alasan memanfaatkan peluang implementasi good and cleanotonomi daerah yang luas governance. DAU yang dialokasikanmemicu terjadinya pemekaran dengan tujuan pemerataan inidi berbagai wilayah di Indonesia, Persoalannya, sampai dengan sangat memperhatikan potensisehingga fenomena yang April 2015 status batas untuk daerah, luas daerah, keadaanmenyertai pelaksanaan otonomi kabupaten/kota di Indonesia geografi, jumlah penduduk, dandaerah sejak tahun 1999 adalah masih sangat jauh dari lengkap. tingkat pendapatan masyarakatmunculnya daerah-daerah baru Baru ada sebanyak 272 segmen di daerah tersebut. Sebagaihasil pemekaran. batas yang definitif atau baru suatu hal yang berdampak sekitar 29% dari keseluruhan langsung pada besarnya luas Berdasarkan data segmen batas kabupaten/ suatu daerah, batas memegangperkembangan pembentukan kota yang mencapai 1.200 peranan penting akan hal ini.DOB tahun 1999- 2013, jumlah segmen, dan 928 sisanya masihtotal keseluruhan Daerah indikatif. Artinya, masih banyak Urgensi dalam hal ini adalahOtonom di Indonesia adalah 539, pekerjaan rumah yang harus untuk perhitungan DAU dandimana terdapat 34 provinsi, diselesaikan terkait masalah DAK bagi masing-masing daerah,412 kabupaten, dan 93 kota. batas kabupaten/kota. perizinan dan pajak. Terlebih jika letak sumber daya ekonomi Pemekaran wilayah sekaligus Hal ini tentunya menuntut tersebut menjadi sengketaberarti penambahan segmen kesiapan BIG sebagai perbatasan bagi masing-masingbatas daerah. Pentingnya batas pengemban amanah UU daerah yang bersangkutan. Jikawilayah daerah otonom yang Informasi Geospasial, baik itu hal itu terjadi, maka hak daritegas adalah demi kejelasan dari segi sumber daya manusia masyarakat dan pemerintahcakupan wilayah dalam maupun teknologinya. daerah setempat akan menjadipengelolaan kewenangan masalah.administrasi pemerintahan Permasalahan yangdaerah; menghindari  tumpang  muncul kemudian, apakah Berkaitan dengan luastindih tata ruang daerah; efisiensi dengan keterbatasan jumlah daerah, maka batas wilayahpundan efektivitas pelayanan publik; sumber daya manusia yang menjadi sangat penting dalamkejelasan luas wilayah; kejelasan ada saat ini, BIG mampu menentukan luasan wilayahadministrasi kependudukan; menjawab tantangan besar suatu daerah.kejelasan daftar pemilih ini. Permasalahan yangpemilu dan pilkada kejelasan besar, kompleks dan banyak Pentingnya batas daerah ituadministrasi pertanahan; dan itu tentunya tidak dapat tentu harus didukung aspek legalkejelasan perizinan pengelolaan diselesaikan setahun dua pemetaan batas administrasisumber daya alam. tahun, diperlukan perencanaan, seperti yang diatur UU Nomor analisis permasalahan yang baik 4/2011 tentang Informasi Seiring berlakunya otonomi terkait prioritas dan efektivitas Geospasial (IG). Disebutkan,daerah, penegasan batas pelaksanaan pekerjaan itu seluruh peta yang digunakan didaerah menjadi sangat penting sendiri. Indonesia harus mengacu padakarena dapat memberikan sistem referensi sama yangkepastian hukum terhadap Fakta ini kemudian berimbas ditetapkan secara nasional.posisi garis batas, sehingga pada Dana Alokasi Umumdapat memberikan kepastian (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Salah satu jenis informasiterhadap batas kewenangan (DAK). DAU sendiri merupakan geospasial adalah Informasipemerintah daerah. Kemudian Geospasial Dasar (IGD).mendukung tertib administrasipemerintahan, proses 1177

InformasiGeospasial Dasar UU IG juga menjelaskan darat adalah pembatas wilayah batas, penentuan peta dasar dan bahwa lembaga atau administrasi pemerintahan pembuatan peta desa secara instansi pemerintahan antar daerah yang merupakan kartometrik. yang berkewajiban rangkaian titik-titik koordinat menyelenggarakan IGD adalah yang berada pada permukaan Penelitian dokumen batas Badan Informasi Geospasial bumi dapat berupa tanda- bertujuan untuk mengetahui (BIG). Salah satu contoh IGD tanda alam seperti igir/ sumber-sumber hukum yang yaitu peta dasar. Di dalam punggung gunung/pegunungan berkaitan dengan batas daerah peta dasar, terdapat tujuh (watershed), median sungai dan/ di darat. Seperti peraturan unsur pokok yang wajib ada, atau unsur buatan di lapangan perundang-undangan tentang diantaranya adalah batas yang dituangkan dalam bentuk pembentukan daerah, peta wilayah. peta. dasar, atau dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah Selain itu, untuk mendukung Tujuan dilakukannya administrasi. penyelenggaraan percepatan penetapan dan penegasan batas batas administrasi, saat ini daerah di darat adalah agar Dokumen-dokumen batas telah ada berbagai peraturan tercipta tertib administrasi tersebut antara lain berupa perundang-undangan. Untuk pemerintahan, memberikan perundang-undangan dan batas wilayah provinsi/ kejelasan dan kepastian hukum peraturan baik yang tertulis kabupaten/kota, antara lain terhadap batas wilayah suatu maupun yang tidak tertulis didukung UU Nomor 4/2011 daerah yang memenuhi aspek tentang pembentukan batas desa tentang IG; UU Nomor 23/2014 teknis dan yuridis. yang bersangkutan. Kemudian tentang Pemda; UU Nomor peta administrasi desa, peta 33/2004 tentang Perimbangan Terdapat perbedaan desa, peta lainnya, seperti peta Keuangan Antara Pemerintah mendasar antara penetapan rupa bumi, peta topografi, peta Pusat dan Pemerintah Daerah. dan penegasan batas. Istilah pajak bumi dan bangunan, peta “penentuan” dan “penegasan” pendaftaran tanah, peta laut dan Kemudian Peraturan memiliki pengertian yang citra satelit. Termasuk data lain Pemerintah (PP) Nomor berbeda. Penentuan mengacu dan dokumen sejarah. 78/2007 tentang Tata Cara kepada penetapan batas di atas Pembentukan, Penghapusan peta, sedangkan penegasan Berikutnya, adalah pelacakan dan Penggabungan Daerah; adalah penetapan titik-titik batas. Pelacakan batas bertujuan Permendagri Nomor 76/2012 batas di lapangan. Dengan kata untuk menentukan letak batas tentang Penegasan Batas lain, penegasan adalah tindak daerah secara nyata di lapangan Daerah. Sedangkan untuk lanjut dari penentuan batas. berdasarkan garis batas batas wilayah administrasi sementara pada peta melalui desa/kelurahan, diatur oleh Disebutkan juga penegasan kesepakatan bersama. Terdapat UU Nomor 4/2011 tentang batas daerah merupakan dua metode untuk melakukan Informasi Geospasial; UU Nomor kegiatan penentuan batas pelacakan batas, yaitu metode 6/ 2014 tentang Desa; PP Nomor secara pasti di lapangan. kartometrik dan metode survei 60/2014 tentang Dana Desa Proses penegasan batas daerah lapangan. yang Bersumber dari APBN. menitikberatkan pada upaya Berikutnya PP Nomor 43/2014 mewujudkan batas daerah yang Tahap berikutnya tentang Peraturan Pelaksanaan jelas dan pasti baik dari aspek pengukuran dan penentuan Undang Undang Nomor 6 /2014 yuridis maupun fisik di lapangan posisi batas serta pembuatan Tentang Desa; Permendagri dan dilakukan dalam rangka peta batas, seperti pembuatan Nomor 27/2006 tentang menentukan letak dan posisi kerangka peta batas, melakukan Penetapan dan Penegasan Batas batas secara pasti di lapangan generalisasi dari peta RBI, atau Desa. sampai dengan penentuan titik hasil survei lapangan, atau koordinat batas di atas peta. citra dalam format digital. Hasil Merujuk pada Permendagri dari peta batas ini nantinya Nomor 76/2012 tentang Pelaksanaan penetapan akan disahkan dan ditetapkan Pedoman Penegasan Batas dan penegasan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri Daerah, batas daerah dibagi desa harus mengacu pada (Mendagri). ke dalam dua definisi, yaitu Permendagri Nomor 76/2012. batas daerah di darat dan batas Proses penetapan ini terdiri Melalui peraturan yang daerah di laut. Batas daerah di atas tiga tahapan kegiatan, dirubah beberapa kali menjadi yakni penelitian dokumen Permendagri Nomor 76/2012 tentang Pedoman Penegasan1188

Informasi Geospasial DasarKegiatan diseminasi pemetaan batas wilayah administrasi dan pemetaan tata ruang daerah.Batas Daerah ini, penegasan aktual, mempunyai ketelitian penyelenggaraan perencanaanbatas daerah dapat dilakukan yang memadai dan dilengkapi tataruang daerah, pengadaandengan cara kartometrik, dengan citra satelit/foto udara Kartu Tanda Penduduk (KTP),sehingga untuk wilayah–wilayah resolusi tinggi serta data perhitungan luas wilayahperbatasan yang sulit dijangkau digital elevation model (DEM). administrasi (baik darat maupuntidak diharuskan untuk Penegasan batas administrasi itu laut) sebagai dasar perhitunganmemasang pilar batas. pada akhirnya jelas memberikan DAU dan DAK, serta yang paling dampak luar biasa. penting juga masalah perijinan Penegasan batas daerah dan perpajakan.dengan cara kartometrik ini Arti Penting Penegasan Batassendiri adalah penelusuran Ada beberapa aspek Tata batas ini juga terkaitatau penarikan garis batas pada dengan adanya pemekaranpeta kerja dan pengukuran/ yang membuat pentingnya daerah otonom baru (DOB).penghitungan posisi titik, jarak penegasan batas wilayah. Dapat dibayangkan jikaserta luas cakupan wilayah Pertama, aspek hukum dan tata batas wilayah administrasidengan menggunakan peta kelola pemerintahan. Cakupan ini belum jelas, maka akandasar dan peta-peta lain wilayah dan batas wilayah menimbulkan berbagai masalahsebagai pelengkap. Sementara administrasi suatu daerah dan menghambat dalamdengan survei lapangan adalah merupakan salah satu hal krusial proses hukum dan tata kelolakegiatan penentuan titik- dalam aspek hukum dan tata pemerintahan.titik koordinat batas daerah kelola pemerintahan. Cakupanmelalui pengecekan di lapangan wilayah dan batas wilayah Aspek kedua adalah ekonomi.berdasarkan peta dasar dan peta administrasi juga menunjukkan Masing-masing daerah sudahlain sebagai pelengkap. kejelasan dan kepastian hukum tentu memiliki sumber daya terhadap wilayah dan sumber ekonomi bagi daerah tersebut. Penegasan batas wilayah daya manusia di dalamnya. Sumber daya ekonomi inidaerah itu dapat dilakukan Contohnya, ketika batas wilayah terkait pula dengan cakupandengan menggunakan unsur- telah jelas, maka pemerintah wilayah suatu daerah. Sumberunsur alam atau buatan manusia. akan lebih mudah dalam daya ekonomi sebagai sumberPenggunaan sungai atau danau melakukan penyelenggaraan pemasukan daerah memilikisebagai batas daerah juga harus pemerintahannya, sampai peran vital.jelas apakah pinggir sungai, wilayah mana saja pemerintahatau tengah sungai. Proses harus bertanggungjawab. Sebagai suatu hal yangkartometrik ini didukung oleh Hal ini dapat terkait dengan berdampak langsung padatersedianya peta dasar yang besarnya luas suatu daerah, batas memegang peranan 1199

InformasiGeospasial Dasar penting akan hal ini. Urgensi akibat konflik batas wilayah. Madiun dengan Ponorogo. dalam hal ini adalah untuk Permasalahan batas daerah Berikutnya Kabupaten perhitungan DAU dan DAK bagi masing-masing daerah, perijinan antara lain muncul karena Madiun dengan Nganjuk; dan pajak. Terlebih jika letak disebabkan oleh pemekaran Jombang dengan Nganjuk; sumber daya ekonomi tersebut DOB, perebutan sumber daya Probolinggo dengan Jember; menjadi sengketa perbatasan alam (SDA) terkait dengan Probolinggo dengan Situbondo; bagi masing-masing daerah yang pendapatan asli daerah (PAD), Ngawi dengan Madiun; bersangkutan. Jika hal itu terjadi dan kurangnya pemahaman Lamongan dengan Tuban; maka hak dari masyarakat dan terhadap garis batas pada peta Lamongan dengan Jombang; dan pemerintah daerah setempat dasar. Magetan dengan Ngawi. akan menjadi masalah. Dalam melaksanakan Dari perwakilan daerah pada Ketiga, aspek politik. penegasan batas wilayah, 16 segmen yang mengikuti FGD Ketidakjelasan tata batas PPBW BIG beberapa waktu lalu ini, dua di antaranya belum wilayah administrasi dapat menyelenggarakan “Focus Group mendapatkan kesepakatan batas memicu beberapa hal, misalnya Discusion (FGD) Adjudikasi Batas wilayah lantaran ada pihak yang dapat mengganggu hubungan dan Pembuatan Peta Koridor tidak hadir dalam perundingan. bilateral antardaerah yang Batas Kabupaten/Kota” di Karena itu, proses penetapan dilanda konflik, benturan Provinsi Jawa Timur. batas secara kartometriknya kebijakan elit politik di diserahkan kepada pemerintah masing-masing daerah. Selain Disebutkan, terdapat 16 Provinsi Jawa Timur. itu, juga dapat berpengaruh segmen batas di Provinsi Jawa pada partisipasi politik pada Timur yang belum definitif. Contoh pelaksanaan masyarakat. Diantaranya, Akan tetapi ada sebagian daerah adjudikasi yang dilakukan di pada saat pemilihan kepala yang melakukan kesepakatan Jawa Timur adalah segmen batas daerah atau pemilihan umum, sebelumnya, sehingga dapat Kabupaten Situbondo dengan ketidakjelasan dapat memicu memperlancar proses adjudikasi Bondowoso yang dihadiri oleh kerancuan data peserta pemilih. batas. Terdapat 16 segmen perwakilan pemerintah daerah batas yang masih indikatif yaitu masing-masing kabupaten. Keempat, aspek sosial dan adalah Segmen Kabupaten Pembahasan dimulai dari budaya. Tata batas administrasi Trenggalek dan Tulungagung; peta yang digunakan untuk yang baik akan menghidupkan Sidoarjo dengan Mojokerto; penetapan batas secara suasana sosial dan budaya Situbondo dengan Bondowoso; kartometrik. di masyarakat menjadi lebih Magetan dengan Ponorogo; harmonis dan tanpa ada Jember dengan Bondowoso; Peta yang digunakan dalam persengketaan yang timbul Banyuwangi dengan Jember; perundingan adalah peta hasil Banyuwangi dengan Situbondo; kesepakatan dua belah pihak yang telah dilakukan sebelum Tim Pemetaan Batas Wilayah BIG memperlihatkan patok batas yang baru dipasang.2200

Informasi Geospasial Dasaradanya perundingan ini. Ada Proses adjudikasi hanya verifikasi secarajuga peta dalam bentuk cetak bersama-sama dan setelah itu langsungyang dibawa oleh kabupaten direkomendasikan untuk segera diajukanyang bersangkutan. Sementara kepada Ditjen Bina Administrasi KewilayahanTim adjudikasi BIG memimpin Kemendagri RI guna ditetapkan menjadiverifikasi batas wilayah. Permendagri tentang batas daerah Setelah diverifikasi, ternyata Selain masalah istilah PBU karena peta batas wilayahterdapat perbedaan letak dan PABU, ada juga masalah yang disepakati sebelumnyabeberapa pilar. Contohnya yang timbul karena adanya oleh pihak yang berbatasan,adalah Pilar Batas Utama perbedaan penggunaan berbeda dengan data terbaru(PBU) 64 dan PBU 69 yang peta yang digunakan untuk (contoh citra satelit). Batas yangada di peta. Pihak Direktorat perundingan. Contohnya, pihak dulunya adalah sungai, sekarangPemerintahan Umum (PUM) kabupaten yang berbatasan sungainya mengering, dan batasKemendagri menyatakan bahwa masing-masing memiliki batas alam yang ada di areadalam berita acara yang sudah referensi peta dasar yang garis batas sudah tidak terlaluada di PUM Kemendagri, titik berbeda untuk perundingan jelas, hal itu dapat menimbulkan64 dan 69 tersebut merupakan batas wilayah. Ketika dilakukan masalah.Pilar Acuan Batas Utama verifikasi, titik pilar dan garis(PABU), bukan PBU. batasnya berbeda. Menghadapi Dengan adanya perundingan kondisi ini, perlu disepakati akan diperoleh suatu Karena itu, jika letaknya terlebih dahulu peta dasar kesepakatan sehingga tidak adaberada di luar garis batas, mana yang akan digunakan pihak yang dirugikan nantinya.maka benar bahwa titik untuk adjudikasi batas wilayah. Misalnya, kesepakatan untuktersebut merupakan PABU. Disinilah peran BIG untuk membagi area sungai yangTitik PABU 64 dan PABU mengarahkan secara teknis agar mengering menjadi sama besar.69 yang ada di peta digital diperoleh kesepakatan antaratersebut nantinya akan diganti kabupaten yang berbatasan. Selain masalah-masalahdengan titik kartometrik yang timbul, ada pula kegiatan-yang tepat berada di garis Terdapat juga permasalahan kegiatan yang membantubatas. Akhirnya diperoleh karena ketidakhadiran salah kelancaran proses adjudikasikesepakatan bahwa segmen satu pihak dalam adjudikasi batas wilayah. Contohnya,batas Kabupaten Situbondo batas. Jika salah satu pihak kesepakatan yang dilakukandengan Kabupaten Bondowoso tidak hadir, maka kesepakatan pihak yang berbatasan secaramenggunakan peta kerja Badan tidak dapat dicapai. Hanya mandiri sebelum adanyaInformasi Geospasial (BIG) dan pembahasan secara sepihak adjudikasi batas.ditambahkan titik kartometrik saja dengan pihak kabupatenpada garis batas. yang datang mengenai Hal ini sangat membantu potensi masalah yang ada proses kelancaran adjudikasi, Meski demikian, ada pada batas-batas wilayah karena pihak kabupaten yangbeberapa masalah yang timbul indikatif dan pembahasan berbatasan telah memiliki datasaat adjudikasi batas wilayah. mengenai kartografis layout pilar batas yang disepakatiPermasalahan kadang timbul peta yang pernah disepakati bersama. Proses adjudikasikarena kurang pahamnya pihak- sebelumnya. Untuk kasus ini, hanya verifikasi secara bersama-pihak perundingan mengenai data peta koridor batas akan sama dan setelah itu langsungistilah PBU dan PABU. Masih ada diserahkan kepada provinsi direkomendasikan untuk segerabeberapa perwakilan daerah untuk ditindaklanjuti sebagai diajukan kepada Ditjen Binayang sulit membedakan PABU data pendukung dalam proses Administrasi Kewilayahandan PBU. Dalam istilah batas penegasan batas. Kemendagri RI guna ditetapkanwilayah, yang dimaksud dengan menjadi Permendagri tentangPBU adalah letaknya berada di Saat proses adjudikasi, ada batas daerah.garis batas wilayah, sedangkan pula permasalahan yang timbulPABU letaknya berada di area (Tim dari Pusat Pemetaandekat garis batas wilayah. Batas Wilayah BIG)Sehingga jelas bahwa PBU danPABU merupakan titik pilar yangberbeda jenisnya. 2211

InformasiGeospasial Tematik BIG Tuntaskan Peta Desa pada 2017 Tidak bisa dipungkiri fungsi batas wilayah administrasi hingga tingkat desa sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan, dan mendukung implementasi good and clean governance. Karena itu, Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja lebih keras agar amanat Kepala BIG Priyadi Kardono, bisa tercapai, yaitu tersedianya peta desa pada 2017. Keberadaan Peraturan sudah ditegaskan sebagaimana Semakin cepat selesai maka Pemerintah (PP) diatur Permendagri Nomor konflik dapat diminimalkan. Nomor 47/2015 atas 39/2015. Salah satu metode yang perubahan PP Nomor dimaksud adalah terkait survei- 43/2014 tentang Permasalahan lain yang pemetaan, diantaranya metode Peraturan Pelaksanaan Undang menyebabkan lambatnya kartometrik. Undang Nomor 6/2014 tentang penanganan batas desa adalah Desa, serta PP 22/2015 tentang pola pikir masyarakat yang belum Merujuk pada Permendagri Dana Desa Bersumber dari APBN, seragam mengenai definisi batas Nomor 27/2006, penegasan membuktikan posisi desa saat ini wilayah administrasi. Misalnya, batas wilayah harus dilakukan menjadi salah satu fokus utama masih banyak ditemui persepsi pemasangan pilar di lapangan. penyelenggaraan pemerintahan masyarakat bahwa kepemilikan Selanjutnya metode kartometrik di era Kabinet Kerja Joko Widodo- suatu lahan berpengaruh pada saat ini menjadi bagian dari aspek Jusuf Kalla (Jokowi-JK). administrasi suatu wilayah. Hal survei-pemetaan yang mulai ini tentu menjadi tantangan lain aktif dilaksanakan sebagai upaya Karena itu, penegasan batas terkait peningkatan kapasitas percepatan. daerah yang merupakan kegiatan sumber daya manusia dalam hal penentuan batas secara pasti di batas wilayah administrasi. Metode kartometrik adalah lapangan, mutlak harus segera ekstraksi data atau IG melalui direalisasikan. Sementara Upaya penetapan dan pengukuran dan penghitungan proses penegasan batas daerah penegasan batas desa/kelurahan nilai-nilai numerik dari peta. menitikberatkan pada upaya itu harus lebih ditingkatkan Dalam konteks penetapan mewujudkan batas daerah yang karena menjadi cikal bakal bagi dan penegasan batas wilayah jelas dan pasti, baik dari aspek penetapan dan penegasan batas administrasi, metode kartometrik yuridis maupun fisik. Hal ini pada level di atasnya, bahkan berguna untuk proses delineasi perlu dilakukan dalam rangka merupakan awal pembangunan dan dapat dilakukan oleh pihak menentukan letak dan posisi Indonesia. yang berbatasan. batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik Atas dasar itu, Badan Pada praktiknya, kegiatan koordinat batas di atas peta. Informasi Geospasial (BIG), yang dilakukan oleh BIG maupun khususnya unit PPBW Kemendagri sudah menerapkan Pelaksanaan penetapan dan mengedepankan pendekatan metode tersebut di beberapa penegasan batas wilayah desa teknologi dalam melakukan segmen. Beberapa unsur mengacu pada Peraturan Menteri prototipe pemetaan batas desa/ pemerintahan dan masyarakat Dalam Negeri (Permendagri) kelurahan dan kecamatan dilibatkan dalam proses delineasi Nomor 27/2006 tentang melalui pengembangan metode. secara kartometrik tersebut Penetapan dan Penegasan Batas Pengembangan metode ini sehingga penentuan batas di atas Daerah. Persoalannya, hingga saat merupakan salah satu hal utama peta bisa sesuai dengan kondisi di ini baru sekitar 3% dari jumlah untuk mendukung percepatan lapangan. desa yang mencapai 74.093 yang penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah. Pada intinya, metode tersebut diterapkan untuk proses delineasi2222

Informasi Geospasial TematikTugu perbatasan desa sebagai penanda batas wilayah antara dua desa.batas di atas peta sebelum batas Monitoring perlu dilakukan desa mana saja yang diprioritaskantersebut disepakati. Namun, karena saat ini beberapa oleh kementerian/lembaga (K/L).penerapan metode kartometrik instansi mengalami perubahan Lokasi prioritas ini akan dijadikantersebut sangat bergantung pada nomenklatur. Perubahan ini sebagai pertimbangan pengadaankesiapan peta dasar, yakni peta jelas berpengaruh terhadap citra satelit tegak resolusi tinggiRupa Bumi Indonesia (RBI). Peta perubahan beberapa kebijakan. serta peyelenggaraan informasiRBI yang dapat menampilkan Misalnya, perubahan geospasial batas wilayahhingga batas desa (indikatif) nomenklatur di lingkungan administrasi pada 2015-2016.adalah skala 1:25,000 ke atas, Kemendagri, sinergi dilakukan Dengan demikian, sinkroniasasisementara belum seluruh wilayah dengan mengoptimalkan potensi antar K/L dan khususnyadi Negara Kesatuan Repubilik keberadaan unit-unit teknis tiap berkaitan dengan penangananIndonesia (NKRI) terpetakan pada instansi yang ada di daerah. batas wilayah administrasi,skala ini. diharapkan dapat meningkatkan Demikian juga di BPS yang persentase penetapan dan Kebutuhan peta desa yang memiliki wali data statistik di penegasan batas desa di wilayahsangat mendesak memerlukan tingkat kecamatan. Jika BIG NKRI.alternatif lain, seperti mengoptimalkan potensi tersebutmenggunakan data citra tegak maka penyelenggaraan IG batas Sementara itu, denganresolusi tinggi. Upaya penyediaan wilayah administrasi dapat ditetapkan UU Nomor 23/2014citra tegak resolusi tinggi hingga dipercepat. Data yang diperoleh tentang Pemerintah Daerah,awal semester II 2015 sudah kemudian dapat digunakan oleh maka BIG sebagai lembagasampai pada tahap finalisasi. masing-masing instansi. Namun yang berwenang dalamMisalnya, pemetaan Area Of disadari, keberhasilan itu bisa penyelenggaraan informasiInterest (AOI) antara BIG dengan terwujud dengan mendahulukan geospasial harus segeraLAPAN direncanakan mencakup penyiapan kapasitas sumber daya menyiapkan NSPK. Beriringanluasan sekitar 400 km persegi. manusia untuk mendukung upaya dengan upaya sinergi dan sinergi tersebut. Selanjutnya, sinkronisasi dengan K/L lain, Di internal BIG sendiri, PPBW BIG dituntut untuk menentukan PPBW saat ini juga sedangtengah bekerja lebih keras agar prioritas penyelenggaraan IG guna memproses penyusunan RSNIamanat Kepala BIG Priyadi mendukung program-program terkait batas wilayah administrasiKardono bisa tercapai, yakni instansi lain. Seperti program (daerah maupun desa). Termasuktersedianya peta desa pada 2017. Kementerian Desa, Pembangunan Peraturan Kepala BIG terkaitDi antaranya dengan membangun Daerah Tertinggal dan dengan daerah persiapandan memperkuat sinergi dengan Transmigrasi; serta Kementerian dan mendukung dalam halinstansi lain, seperti Kementerian Koordinator Pemberdayaan teknis survei-pemetaan dalamPPN/Bappenas, Kemendagri, Manusia dan Kebudayaan. perbaikan Permendagri yangKementerian ATR/BPN, BPS, dan berkaitan dengan batas wilayahpemda yang dibarengi dengan Dalam hal ini, BIG melalui administrasi). (*)monitoring. PPBW melakukan inventarisasi 2233

InfrastrukturInformasi Geospasial Desa Batujajar Barat, Kecamatan Batujajar Menata Ruang Pemerintahan Indonesia dari Desa saat ini mengusung visi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi pemerataan pembangunan Tipologi desa menjadi salah besar itu, pemerintah wilayah. Salah satu sasaran guna satu hal yang perlu diperhatikan sudah menyusun mencapai tujuan tersebut untuk dalam menyusun perencanaan sejumlah agenda pembangunan desa dan kawasan desa. Perencanaan desa dengan perioritas pembangunan periode perdesaan adalah mengurangi potensi ekonomi dari sektor 2014-2019. Salah satu poin dari jumlah desa tertinggal sampai pariwisata tentunya akan berbeda agenda prioritas pembangunan 5.000 desa dan meningkatkan jika dibandingkan dengan nasional itu adalah membangun jumlah desa mandiri sedikitnya perencanaan desa dengan potensi Indonesia dari pinggiran dengan 2.000 desa. Oleh karena itu, unit ekonomi dari sektor perkebunan. memperkuat daerah-daerah dan pemerintahan terkecil yang akan Di samping tipologi desa, batas desa dalam kerangka negara berperan aktif guna mencapai wilayah menjadi bagian yang kesatuan. sasaran tersebut adalah desa. penting untuk pengelolaan. Batas Undang-Undang Nomor 6/2014 wilayah desa yang dinyatakan Mengacu pada Rencana tentang Desa telah menguatkan dalam Peta Desa yang telah Pembangunan Jangka Panjang posisi desa dalam keberhasilan ditetapkan dalam peraturan Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan pembangunan nasional. Bupati/Walikota menjadi salah Visi-Misi serta Agenda Prioritas satu syarat pembentukan desa. Pembangunan (Nawacita), Perencanaan desa merupakan tujuan pengembangan wilayah salah satu hal yang bersifat Desa dalam Tata Ruang pada periode 2015-2019 strategis dalam penyelenggaraan dan Pembangunan adalah mengurangi kesenjangan pemerintahan desa. Oleh pembangunan wilayah antara karena itu, perlu perencanaan Rencana umum tata ruang Kawasan Barat Indonesia (KBI) komprehensif guna mendukung di Indonesia memiliki hirarki dan Kawasan Timur Indonesia agenda prioritas pembangunan yang berjenjang terdiri atas (KTI) melalui percepatan dan yang telah direncanakan itu. Rencana Tata Ruang Wilayah24

Infrastruktur Informasi Geospasial(RTRW) Nasional untuk tingkat Untuk mendukung Desa Semesta (Gerakan Desa).nasional, RTRW Provinsi untuk pembangunan desa, pemerintah Program ini merupakan suatutingkat provinsi, serta RTRW selama ini sudah mengucurkan pola mengkoordinasikan,Kabupaten/Kota untuk tingkat anggaran lewat program Alokasi mensinkronisasikan,kabupaten/kota. Sementara Dana Desa (ADD). Beberapa mensinergikan danuntuk rencana rinci tata ruang, pertimbangan dalam pembagian mengintegrasikan berbagaiterdapat Rencana Tata Ruang ADD adalah jumlah penduduk program dan kegiatanPulau/Kepulauan dan Rencana desa, angka kemiskinan, luas kementerian/lembaga, pemerintahTata Ruang Kawasan Strategis wilayah, dan tingkat kesulitan daerah, swasta dan masyarakat,Nasional di tingkat nasional, serta geografis. Karena luas wilayah yang berbasis desa dan kawasanRencana Tata Ruang Kawasan menjadi salah satu pertimbangan, perdesaan untuk meningkatkanStrategis Provinsi di tingkat maka perlu ditegaskan kembali kualitas manusia dan kebudayaan.provinsi. Di tingkat kabupaten/ bahwa penetapan batas wilayah Program ini memberikan prioritaskota, terdapat Rencana Detail desa menjadi hal yang mutlak pada wilayah tertinggal, terdepanTata Ruang (RDTR) serta untuk diperhatikan. Penetapan dan terpencil (3T). “ProgramRencana Tata Ruang Kawasan batas wilayah desa harus sesuai tersebut selaras dengan sasaranStrategis Kabupaten/Kota. dengan kaidah kartografis dalam pembangunan desa dalam penetapan dan penegasan batas RPJMN 2015-2019, yaitu secara Peraturan Pemerintah wilayah. Tahapan penetapan bertahap mengurangi jumlah(PP) Nomor 15/2010 tentang tersebut meliputi penelitian desa tertinggal sampai 5.000 desaPenyelenggaraan Penataan Ruang, dokumen, pemilihan peta dasar, dan meningkatkan jumlah desamengatur juga terkait Rencana dan pembuatan garis batas di atas mandiri sedikitnya 2.000 desa,”Tata Ruang Kawasan Perdesaan. peta dan tahapan penegasan yang katanya.Kawasan perdesaan merupakan meliputi penelitian dokumen,kawasan strategis nasional, pelacakan, penentuan posisi batas, Mengenal Tipologi Desakawasan strategis provinsi, dan/ pemasangan pilar batas, dan Dalam Pasal 361 Undang-atau kawasan strategis kabupaten. pembuatan peta batas. Undang Nomor 23/2014 Dalam menyusun rencana tata Dari segi nominal anggaran, tentang Pemerintahan Daerahruang, rumusan konsepsi rencana ADD yang besar tentu akan menyebutkan bahwa untuktata ruang harus memperhatikan menjadi tantangan bagi kawasan perbatasan negara, yaituRencana Pembangunan Jangka pemerintah di tingkat desa. Perlu kecamatan-kecamatan terluarPanjang (RPJP) dan/atau Rencana skill yang baik dari berbagai yang berbatasan langsung denganPembangunan Jangka Menengah stakeholder terkait agar dana negara lain, salah satu kewenangan(RPJM) di masing-masing yang ada dapat terserap melalui dari pemerintah pusat adalahtingkatan perencanaan. Peraturan kegiatan yang mendukung menetapkan rencana detail tataDesa tentang RPJM Desa dan program-program pembangunan ruang. Di Indonesia, terdapatRencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam dokumen perencanaan desa. berbagai macam karakteristikDesa merupakan satu-satunya atau tipologi desa. Apabila kitadokumen perencanaan di desa. “Prioritas penggunaan mengklasifikasikan berdasarkanPemerintah desa menyusun dana desa untuk pembangunan aspek lingkungan fisik, maka bisaperencanaan pembangunan desa desa antara lain adalah untuk ditemukan desa yang berada disesuai dengan kewenangannya pemenuhan kebutuhan dasar, pegunungan, perbukitan, dataran,mengacu pada perencanaan pembangunan sarana dan pesisir/pantai maupun desa yangpembangunan kabupaten/kota. prasarana desa, pengembangan berada di pulau-pulau kecil.Salah satu rancangan peraturan potensi ekonomi lokal, dandesa yang harus mendapatkan pemanfaatan sumber daya Sementara apabilaevaluasi dari bupati/walikota alam dan lingkungan secara diklasifikasikan berdasarkansebelum dijadikan peraturan desa berkelanjutan,” jelas Guridno potensi ekonominya, mengacuadalah Rancangan Peraturan Desa Bintar Saputro Kepala Bidang pada Peraturan Menteri Dalamtentang Rencana Tata Ruang Desa. Pemetaan Batas Wilayah Negeri Nomor 2/2007, makaEvaluasi ini perlu dilakukan agar Administrasi, BIG. terdapat 11 tipologi desa. Ke-11rencana tata ruang yang dibuat tipologi itu yakni desa yang basislinear atau tidak bertentangan Kementerian Koordinator sektor ekonominya bersumberdengan rencana tata ruang pada Bidang Pembangunan Manusia dari persawahan, perladangan,tingkatan yang lebih tinggi. dan Kebudayaan sendiri memiliki perkebunan, peternakan, program Gerakan Pembangunan 25

InfrastrukturInformasi Geospasial perikanan (desa nelayan), Proses verifikasi pemetaan batas administrasi desa. pertambangan, kerajinan dan industri kecil, industri sedang dan Dukungan Geospasial Fokus pengadaan citra tersebut besar, pariwisata, serta desa yang untuk Desa tentu saja harus menyesuaikan basis sektor ekonomi basisnya dengan sasaran pembangunan. bersumber dari kegiatan jasa Untuk dapat merencanakan Sebagai contoh, kawasan dan perdagangan. “Berdasarkan pembangunan di desa-desa yang perbatasan negara, sehingga dapat potensi ekonominya juga, kita akan akan dikembangkan tersebut, dilakukan penegasan batas desa di menemukan desa yang berada di memang dibutuhkan peta dasar kecamatan yang berada di dalam hutan atau di tepi hutan, dimana yang memuat informasi hingga kawasan tersebut. sektor perekonomian dominannya nama desa. Peta Rupabumi skala bersumber dari hutan,” tuturnya. 1:25.000 sudah dapat memberikan Selain peta dasar skala besar informasi tidak hanya untuk yang digunakan sebagai sumber Sasaran pembangunan nama dan batas desa namun juga peta untuk membuat perencanaan, desa dalam RPJMN 2015-2019 nama dusun/kampung, namun diperlukan juga peta-peta tematik merupakan desa-desa yang ketegasan batas desa pada skala skala besar untuk melakukan diklasifikasikan berdasarkan tersebut masih belum sesuai. analisis perencanaannya. Pada perkembangannya. Tipologi Berdasarkan Peraturan Menteri tahun 2015, Pusat Pemetaan dan desa tersebut antara lain desa Pekerjaan Umum Nomor 20/2011 Integrasi Tematik (PPIT BIG) akan tertinggal, desa berkembang tentang Rencana Detail Tata melakukan kegiatan penyusunan dan desa mandiri. Jumlah Ruang dan Peraturan Zonasi, Peta Tematik Terpadu Berbasis desa tertinggal yang menjadi rencana detail dibuat pada Perdesaan. Tujuan kegiatan ini sasaran pembangunan jauh peta dasar skala 1:5.000. Oleh adalah menyusun prototipe lebih banyak ketimbang desa karena itu, setidaknya batas desa berbagai Informasi Geospasial mandiri, hal ini dikarenakan digambarkan pada peta skala Tematik (IGT) dengan berbasis desa-desa tersebut setidaknya tersebut pula. Apabila mengacu pada wilayah perdesaan, dimana dapat diklasifikasikan sebagai pada Peraturan Kepala BIG Nomor salah satu output-nya adalah desa berkembang, atau lebih 15/2014 tentang Pedoman Teknis informasi terkait karakteristik baik lagi apabila dapat menjadi Ketelitian Peta Dasar, besaran wilayah dan sosial perdesaan. desa yang mandiri. Sehingga, bisa ketelitian horizontal maupun Lokasi kegiatan dilakukan saja desa yang pada tahun awal vertikal untuk skala 1:25.000 di beberapa desa di wilayah rencana pembangunan masuk ke berbeda dengan skala 1:5.000. Indonesia dengan pertimbangan dalam target pengentasan desa mewakili region Kalimantan, tertinggal, ditargetkan menjadi Saat ini, batas desa menjadi Sulawesi, dan Jawa. Kemudian, desa mandiri di tahun akhir salah satu agenda penting dari mewakili perdesaan pesisir rencana pembangunan. Pusat Pemetaan Batas Wilayah atau perdesaan daratan, serta bekerjasama dengan Pusat menyesuaikan ketersediaan citra Menurut Bintar, agar Pemetaan Rupabumi dan Toponim satelit resolusi tinggi yang telah pembangunan desa berhasil, tentu yang akan melakukan pengadaan ter-orthorektifikasi. (*) perlu sinergitas di dalam internal Citra Satelit Resolusi Tinggi. BIG. Begitupula sinergitas eksternal BIG dengan K/L terkait, pemerintah daerah dibantu oleh perguruan tinggi, maupun masyarakat. “Kegiatan mendesak yang perlu dilakukan adalah percepatan penyediaan peta dasar skala besar, khususnya skala 1:5.000. Selain itu, diperlukan juga pedoman penyusunan peta dasar serta peta-peta tematik yang diperlukan dalam melakukan analisis guna menghasilkan rencana tata ruang desa yang aman, nyaman dan berkelanjutan sesuai tujuan dari tata ruang,” tandasnya.26

Sosok Sekretaris Utama BIG, Dra. Titiek Suparwati Motor Mewujudkan One Map PolicyHarapan agar Badan Informasi Geospasial (BIG) jauh semakin baik mengiringi pelantikanDra. Titiek Suparwati sebagai Sekretaris BIG di Gedung S Lantai 2, Aula Utama BIG padapada Selasa 22 Juli 2014. Sejak itu, Titiek Suparwati menjadi motor dalam mewujudkan one map policy atau kebijakan satu peta demi Indonesia yang terintegrasi dan maju. 27

Sosok Harapan itu tentu sangat utama itu sangat disadari Titiek kualitas rupabumi,” jelas Titiek beralasan karena Suparwati yang sebelumnya Suparwati. posisi sekretaris menjabat sebagai Kepala Pusat utama merupakan Pemetaan Tata Ruang dan Atlas.  Beberapa tahun kemudian, salah satu jabatan strategis pada Sehingga optimisme mengiringi Titiek bergabung dengan suatu lembaga pemerintah non Titiek Suparwati karena ia Kelompok Peneliti (Poklit). kementerian ini. Sesuai yang bukan orang baru di lingkungan Lagi-lagi Kelompok Peneliti tertera dalam Peraturan Kepala BIG. Jauh sebelum berubah ini masuk di dalam Toponimi. Badan Informasi Geospasial nama menjadi BIG, Titiek Bidang ini, lanjutnya, ada di Nomor 3/2012 tentang Suparwati sudah mengabdikan Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi Organisasi dan Tata Kerja BIG dirinya di Badan Koordinasi dan Tata Ruang (PDRTR) yang bahwa tugas Sekretariat Utama Survei dan Pemetaan Nasional saat ini berganti nama menjadi adalah mengkoordinasikan (Bakosurtanal) sejak Oktober Pusat Pemetaan Rupabumi perencanaan, pembinaan, dan 1986. dan Toponim (PPRT). Saat itu pengendalian terhadap program, kepala bidangnya dijabat oleh administrasi, dan sumber daya di  “Sebelum berganti nama Agus Santoso (sudah pensiun). lingkungan BIG. menjadi BIG, sejak awal saya Keberadaan PPRT hanya sudah di Bakosurtanal di bertahan satu tahun karena  Dalam melaksanakan tugas bidang proyek, yang pimpinan dilebur dengan Bidang Toponimi tersebut Sekretariat Utama proyeknya Pak Matindas (Rudolf hingga akhirnya menjadi PDRTR. menyelenggarakan fungsi W. Matindas, Kepala Badan Peleburan ini memunculkan tiga pelaksanaan koordinasi, integrasi Koordinasi Survei dan Pemetaan bidang, yakni Bidang Basis Data, dan koordinasi; pelaksanaan Nasional periode tahun 2002- Bidang Pemetaan Dasar Skala koordinasi di bidang hukum, 2010),” tutur Titiek Suparwati Menengah, dan Bidang Pemetaan dan tugas-tugas lainnya. Dimana kepada Majalah Geospasial. Dasar Skala Besar. Sekretariat Utama ini terdiri dari Biro Perencanaan, Kepegawaian,  Di bidang proyek itu, Titiek  “Di sana itu saya ikut proses dan Hukum; Inspektorat, Biro Suparwati diikutsertakan di pembuatan peta rupabumi, nah Umum dan Keuangan dan Pusat antaranya membuat laporan supervisinya lagi antara lain Penelitian, Promosi dan Kerja untuk diserahkan kepada Badan Toponimi. Jadi kita memang Sama. Perencanaan Pembangunan ditugaskan khusus di Toponimi,” Nasional (Bappenas) dan Bank ungkapnya.  Mengulang kembali Indonesia (BI). Selanjutnya Titiek sambutan Kepala BIG Suparwati dipindahkan ke bagian  Beberapa tahun berjalan, terdahulu, Asep Karsidi quality control (pengendalian Bidang Toponimi dilebur berpesan agar dilantiknya mutu) atau dilibatkan dalam menjadi dengan mengangkat dua Titiek Suparwati menggantikan pengembangan sistem untuk Kepala Bidang (Kabid). Keduanya Budhy Andono Soenhadi yang memastikan produk dan jasa adalah Kabid Basis Data dan telah memasuki masa purna dirancang, diproduksi memenuhi Kabid Tata Ruang. Dan di saat bhakti, program-program dan atau melampaui persyaratan dari itulah Titiek Suparwati diangkat rencana kerja sebelumnya pelanggan maupun produsen menjadi Kabid Tata Ruang. yang belum dirampungkan sendiri. dapat diselesaikan. Asep Setelah masuk di Bidang mengungkapkan, beberapa Seiring berjalannya waktu, Tata Ruang, Titiek selanjutnya hal yang lain yang masih perlu kariernya terus berkembang mengkhususkan diri di Bidang dibenahi segera, diantaranya hingga dipindahkan ke Bidang Tata Ruang selama tiga tahun. terkait masalah kelembagaan Kartografi. Secara sederhana Saat menjadi Kabid Tata dan Sumber Daya Manusia (SDM) kartografi atau pembuatan Ruang ini, Titiek Suparwati Informasi Geospasial (IG) yang peta adalah studi dan praktik yang mengusulkan perubahan dirasa masih belum maksimal. membuat peta. Di sana, Titiek peraturannya. Salah satu kesan Dengan kebutuhan SDM IG kemudian bergabung di bagian yang tidak bisa dilupakan yang semakin meningkat, maka Toponimi pada 1989. “Lagi-lagi Titiek saat menjabat Kabid standardisasi untuk jabatan di Toponimi saya ikut supervisi Tata Ruang adalah sempat surveyor pemetaan pun harus untuk pembuatan rupabumi pesimis dan merasakan “jatuh- segera diselenggarakan pula. yang saat itu masih dilakukan bangun”menjalankan tugasnya. secara manual dan sederhana. Salah satu penyebabnya,  Strategisnya posisi sekretaris Salah satu yang dikontrol adalah setengah dari anggaran yang diterima Bidang Tata Ruang28

Sosokhabis dipergunakan untuk peraturan pemerintah (PP) itu, datang tujuh orang daripenyusunan Undang Undang sebagai aturan turunan Undang pemda setempat mencariInformasi Geospasial. Undang (UU) Nomor 26/2007 dirinya. Didatangi seperti itu, tentang Tata Ruang. Titiek langsung melayaninya  Dalam setahun itu, Bidang tanpa memperkenalkan diriTata Ruang hampir-hampir Dalam menjalankan tugas- bahwa yang mereka cari itutidak bisa mengerjakan tugas Bidang Tata Ruang itu, adalah dirinya sendiri. Merekatugasnya. Namun karena rasa Titiek bersama stafnya, praktis marah-marah minta petanyatanggung jawab akan tugasnya, hanya hari Jumat berada di dirubah karena lokasi proyekTitiek berupaya mencari jalan kantor. Sisanya “blusukan” perkantoran yang merekakeluar. Salah satunya dengan ke daerah-daerah melakukan rencanakan berada di kawasancara mengajukan proposal ke validasi RTRW. Untungnya, hutan lindung.Kementerian Pekerjaan Umum cara seperti ini, menurut(PU). Hasilnya Kementerian PU Titiek Suparwati, mendapat  “Saya sarankan agarmenggelontorkan dana Rp1,5 animo yang tinggi dari mereka berkonsultasi kepadamiliar, hampir tiga kali lipat pemerintah daerah setempat. Kementerian Kehutananlebih besar dari yang diperoleh Cara ini dilakukannya untuk sekaligus memastikan petaBidang Tata Ruang dari BIG. Pada memudahkan pemerintah hutannya seperti apa,” katanya. akhirnya, program-program daerah sehingga tidak perlukerja Bidang Tata Ruang bisa datang ke pusat untuk Di hari yang sama adaberjalan. melakukan validasi. juga yang datang dari salah satu kabupaten di Jawa Barat. “Lima bulan saya keliling  “Sedihnya karena teman- Utusan Bappeda kabupatenIndonesia dan yang membiayai teman dari daerah itu semua ini meminta tolong agaradalah Kementerian PU,” mengandalkan konsultannya,” urusannya dipercepat karenakenangnya.   ungkapnya. utusan itu tidak boleh  pulang sebelum tugasnya selesai. Saat itu juga, Titiek tercatat  Bahkan ia juga sempat Sementara peta daerahnyasebagai salah satu sosok yang dimarahi oleh pejabat itu masih banyak yang salah.turut memberikan sumbangsih pemerintah daerah dari Setelah menanyakan kepadabanyak terhadap penyusunan salah satu kabupaten. Saat semua stafnya dan menyatakan bersedia “lembur”, akirnya peta daerah itu dituntaskan hari itu juga. Hal-hal seperti itu, menurut Titiek, adalah bentuk komitmen melaksanakan tugas.  Selain jatuh-bangun, kata Titiek Suparwati, banyak juga kisah haru yang mengiringi perjalanan pengabdiannya. Suatu waktu, ia dan stafnya diberikan oleh-oleh berupa mangga sekotak. Mangga ini adalah hadiah dari seseorang yang merasa banyak dibantu oleh orang-orang di Bidang Tata Ruang.  Setelah menjabat Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati kini terus melakukan berbagai gebrakan untuk mewujudkan one map policy. Salah satunya melalui penetapan ekoregion, khususnya dalam penyediaan Informasi Gespasial Tematik (IGT). (*) 29

Sosok Menyenangkan Keluarga Tanpa Abaikan Tugas Memasak adalah salah PPTRA. Pasca diangkat menjadi Bagi Titiek, tugas PNS adalah salah satu kegemaran Sekretaris Utama BIG, mau tidak bekerja dengan maksimal, dari Sekretaris Utama mau, ia harus pindah ke ruangan optimal, dan hasilnya harus bisa Badan Informasi Sestama, sendiri. “Saya tidak bermanfaat bagi semua orang. Geospasial (BIG), Dra. Titiek bisa seperti itu, saya tidak bisa Tunjangan atau setiap balas Suparwati. Mulai dari gado-gado, sendiri,” tegasnya. jasa yang mengiringi pekarjaan oseng-oseng, tempe, sambal itu, menurut Titiek Suparwati, goreng, perkedel jagung hingga  Ia mengaku, sempat menangis sebagai hal yang wajar yang harus berbagai jenis kueh. Soalnya karena merasa kehilangan ditindaklanjuti setiap PNS di BIG bukan apa-apa, tetapi lebih pada semuanya dan merasa sepi dengan menciptakan inovasi- ingin menyenangkan suami, anak- duduk disini di ruangan Sestama. inovasi. ''Harus mengembangkan anak dan keluarganya yang gemar “Dulu orang takut masuk kesini, diri apalagi di tengah-tengah makan. sekarang sudah tidak. Saya komitmen pemerintah melakukan welcome kalau ada yang mau reformasi birokrasi,” ujar Titiek. “Karena suami hobi makan, ketemu saya, atau saya mau anak-anak juga suka makan, jadi ketemu siapa saya panggil kesini,” Reformasi birokrasi tidak bisa senang bikinnya,” kata Titiek tutur Titiek Suparwati. Tak berdiri sendiri, harus mendapat Suparwati. sampai disitu, sudah kebiasannya dukungan banyak pihak. Para menyapa semua stafnya. Bahkan staf juga harus memiliki persepsi  Jalan-jalan dan merawat termasuk office boy (OB) yang ia yang sama terhadap tugas yang tanaman adalah kesenangan temui saat membersihkan rumput diberikan kepada BIG. “Nggak lain Titiek Suparwati di luar di taman kantornya. bisa kerja sendiri, sebaliknya menjalankan rutinitasnya di harus terintegrasi, dan saling Kantor BIG. “Kalau lagi ada waktu Tindak-tanduknya itu, mengingatkan,” katanya. ya saya merapikan tanaman, diakuinya, sekaligus sebagai kalau tidak ada waktu seperti bentuk komitmennya Hal yang tidak kalah saat ini ya sudah, nggak apa-apa,” mengabdikan diri sebagai pentingnya adalah ungkapnya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BIG. menyeimbangkan pekerjaan “Sebagai pegawai negeri di BIG, kantor dengan rumah. “Jika  Meski kini menduduki jabatan kita mempunyai tanggung jawab waktunya di kantor jalankan Sekretaris Utama BIG, bukan dan juga hak. Hak kita terima, tapi pekerjaan kantor, sedangkan berarti mendorongnya pulang juga harus tanggung jawab dan ketika di rumah ya baru kita bisa lebih cepat untuk melakukan tugas, sehingga dua-duanya harus masak, nyetrika ataupun jalan- kesenangan pribadinya. Meski seimbang,” ujar Titiek Suparwati. jalan,” jelas Titiek Suparwati. (*) pulang lebih cepat dari stafnya bisa ia lakukan, pilihan ini tidak diambil Titiek Suparwati karena didorong rasa tanggung jawab terhadap tugas, sekaligus memberikan contoh kepada semua stafnya di BIG. Prinsipnya, ia tidak ingin membangun jarak hanya karena alasan atasan dan bawahan.  Hal serupa juga dilakukannya saat masih menjabat Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA). Bedanya, Titiek Suparwati sempat merasa “kesepian” di awal-awal masa jabatannya sebagai Sekretaris Utama BIG.  Apa penyebabnya? Di Pusat PPTRA, ia merasa sudah seperti keluarga dengan semua staf3300

Informasi KhususPererat NKRI, Tim Bhakesra 2015 Sapa Pulau TerluarUntuk menjaga keutuhan Kepulauan) - Pulau Banggai Pelaksanaan kegiatan tersebut Negara Kesatuan (Kabupaten Banggai Laut) - juga dalam rangka mendukung Republik Indonesia Pulau Togean (Kabupaten Tojo “Sail Tomini 2015” sebagai (NKRI), bukan hanya Una Una) - Parigi (Kabupaten bentuk implementasi programtugas Badan Informasi Geospasil Parigi Moutong) - Makassar- nyata dalam upaya mempererat(BIG) dalam menata batas Jakarta. Indonesia dengan negara lain.wilayah maupun tanggungjawab TNI dari sisi keamanan Kegiatan Ekspedisi Bhakesra Deputi Bidang Koordinasiwilayah. Semua elemen bangsa didukung oleh kementerian/ Penanggulangan Kemiskinantentu harus turut aktif menjaga lembaga, perguruan tinggi, dan Pemberdayaan Masyarakatkedaulatan NKRI dengan cara perbankan, corporate social Kemenko PMK, Wahnarnoyang berbeda. Salah satunya responsibility (CSR) dari dunia Hadi, mengatakan, kegiatanmelalui Ekspedisi Bhakti usaha, organisasi masyarakat/ tersebut diikuti oleh berbagaiKesra Nusantara (Bhakesra). keagamaan dalam rangka kementerian/lembaga,Ekspedisi Bhakesra merupakan meningkatkan kesejahteraan perguruan tinggi, kelompokrangkaian kegiatan yang masyarakat di pulau-pulau masyarakat, BUMN, hinggadilaksanakan Kementerian terpencil, terluar dan tertinggal. kelompok pensiunan. MenurutBidang Pembangunan Manusia Kegiatan dilakukan secara dia, Ekspedisi Bhakesra dapatdan Kebudayaan (PMK) bersama terpadu, mulai dari peningkatan dilihat sebagai kehadiranTNI Angkatan Laut (AL). akses masyarakat terhadap negara dalam membangun pelayanan kebutuhan bahan wilayah terpencil di Tanah Air, Ekspedisi Bhakesra 2015 pokok sehari-hari melalui pasar khususnya masyarakat yang kiniatau yang kelima, digelar pada murah, fasilitas kesehatan, mendiami pulau-pulau kecil.pertengahan September 2015 fasilitas pendidikan, sarana Kegiatan ini juga sebagai bagiandengan menggunakan kapal dan prasarana, penyuluhan, dari program membangunmilik TNI AL, KRI Banda Aceh hiburan, penukaran uang serta Indonesia dari pinggiran dalam593 yang diawaki 135 prajurit penelitian potensi daerah. kerangka negara kesatuandan peserta Bhakesra berjumlah sebagaimana diamanatkan Nawa200 orang. Tim Ekspedisi Cita butir ke-1 dan ke-32.Bhakesra menyasar empatkabupaten di dua provinsi. Bentuk kegiatan yangPerjalanan dimulai dari Jakarta dilaksanakan dalam Ekspedisi- Makassar (Bekul) - Pulau Bhakesra berupa pemberianMuna (Kabupaten Muna) - Pulau bantuan sosial dari instansiWawoni (Kabupaten KonowaeKRI Banda Aceh 593 yang membawa tim Ekspedisi Bhakesra. 31

Informasi Khusus Peserta Ekspedisi Bhakesra 2015. rupiah; serta pemberian bantuan kelayakan uang rupiah dengan program sosial BI. Keempat jenis mendatangi para pedagang pemerintah, ormas, dan dunia kegiatan itu digelar BI secara secara langsung. Di lokasi ini, usaha. Bentuk bantuan berupa bersamaan di Pulau Banggai Tim BI juga memberi penjelasan buku pelajaran, buku agama, dengan lokasi yang berbeda, kepada masyarakat bahwa ada peralatan kesehatan, peralatan yakni Pasar Lama, Pasar Baru, uang rupiah yang tidak layak keterampilan, alat berat, mobil dan Pelabuhan Laut Banggai edar. Rupiah tidak layak edar tanki, dump truck, dan sembako. pada Minggu (13/9/2015). itu berupa uang rupiah asli yang Kemudian digelar juga pasar tidak memenuhi persyaratan murah, disediakan kebutuhan Di Pasar Lama, Tim BI untuk diedarkan berdasarkan sehari-hari dengan harga melakukan survei tentang standar kualitas yang ditetapkan murah yang dilakukan oleh oleh BI. Misalnya, uang rupiah para pedagang keliling. Ada lusuh, cacat, rusak, dan juga pelatihan keterampilan rupiah yang telah ditarik dari dan hiburan. Ini merupakan peredaran. kegiatan penyebarluasan informasi tentang pendidikan, Ketua Tim BI Bhakesra 2015 kesehatan, pertanian,  serta dari Departemen Pengedaran memberikan hiburan kepada Uang (DPU) Bank Indonesia (BI), masyarakat. Antol Mulyadi, mengungkapkan, masyarakat dapat menukarkan Selanjutnya ada pengobatan rupiah tidak layak edar dengan dan penyuluhan kesehatan, rupiah layak edar di Kantor BI, serta penelitian potensi daerah maupun di bank yang beroperasi tujuan oleh para ilmuwan dari di Indonesia atau pihak lain yang LPPM-UNPAD Bandung. Tidak ditunjuk BI. ketinggalan pula penukaran uang yang tidak layak edar Khusus di Pulau Banggai, BI dengan uang baru oleh Bank menyiapkan uang penukaran Indonesia (BI). sebanyak Rp1 miliar, sementara penukaran mencapai Rp800 juta Tim BI sendiri melakukan lebih. (*) kegiatan survei tentang kelayakan uang rupiah; layanan Peserta Ekspedisi Bhakesra saat berada di atas KRI Banda Aceh 593. kas dalam bentuk kas keliling; kegiatan edukasi publik mengenai sosialisasi keaslian dan cara memperlakukan uang32

EventPentingnya Wawasan InformasiGeospasial bagi Generasi MudaPentingnya Informasi Geospasial (IG) tidak hanya dari Pusat Penelitian, Promosi,perlu diketahui oleh pemerintah ataupun stakeholder dan Kerja Sama (PPPKS) BIG.pembangunan di Tanah Air, tapi juga oleh masyarakat luas, Dalam paparannya, Sri Hartinitermasuk para generasi muda seperti pelajar. menjelaskan tentang visi, misi, dan tugas yang dilaksanakan olehSelama ini sudah menjadi (IPB), setelah tahun lalu telah BIG sebagai salah satu lembaga kegiatan rutin bagi Badan mengunjungi lembaga penyusun pemerintah. Ia juga menjelaskan Geospasial Indonesia (BIG) peta ini. Kali ini BIG dikunjungi tugas pokok BIG yang sudah menerima kunjungan, sebanyak 114 siswa-siswi kelas berkembang dari tugas sebelumnya baik dari instansi pemerintahan, 10, yang merupakan gabungan ketika BIG masih bernama Badan swasta, maupun lembaga-lembaga beberapa kelas beserta wali kelas Koordinasi dan Survei Pemetaan pendidikan. Hal ini merupakan masing-masing. Dalam kunjungan Nasional (Bakosurtanal). “BIG salah satu tujuan dari BIG dalam ini para peserta mendapatkan tidak hanya menjadi koordinator mewujudkan penyelenggaraan pengetahuan seputar pemanfaatan untuk survei dan pemetaan IG yang berdaya guna dan IG dan peran BIG itu sendiri. nasional saja namun kini BIG berhasil guna melalui kerja juga menyelenggarakan IG dasar, sama, koordinasi, integrasi, dan Irma, perwakilan guru menjadi pembina penyelenggaraan sinkronisasi, seperti diamanatkan dari Labschool SMA Kornita IG tematik, dan membangun dalam Undang-Undang Nomor menyebutkan, salah satu program Infrastruktur Informasi Geospasial 4/2011 tentang Informasi sekolah adalah memberikan (IIG),” jelas Hartini. Geospasial. Dengan mengadakan wawasan lebih kepada siswa sosialisasi, yang salah satunya dengan mengunjungi beberapa Setelah itu, presentasi berbentuk kunjungan ini, lembaga pemerintahan, salah dilanjutkan dengan penjelasan diharapkan IG mampu menjangkau satunya BIG. Menurut dia, tujuan seputar Peta dan Atlas Indonesia dan dirasakan manfaatnya oleh kunjungan mereka ini adalah serta pemanfaatannya yang masyarakat luas. Untuk itu, BIG untuk memperkenalkan lebih awal disampaikan Fachruddin Mustofa secara aktif menyosialisasikan informasi terkait geografi kepada dan Erma Kusumawati dari peran BIG kepada masyarakat, para siswa. “BIG merupakan Pusat Pemetaan Tata Ruang dan termasuk pelajar. Selain badan yang paling tepat untuk Atlas (PTRA) BIG. Fachruddin mendatangi langsung sekolah memberi penjelasan terhadap para mengatakan pentingnya untuk sekolah, BIG juga kerap didatangi siswa mengenai topik tersebut”, mulai mempelajari tentang Peta siswa. Awal September 2015, BIG ungkapnya. dan Atlas untuk meningkatkan kembali menerima kunjungan kecerdasan spasial dan wawasan dari siswa-siswi Labschool SMA Setelah sambutan singkat, acara para siswa terutama wawasan Kornita Institut Pertanian Bogor kemudian dilanjutkan dengan seputar kewilayahan Indonesia. presentasi mengenai pengenalan BIG yang disampaikan Sri Hartini Kemudian, Febriani Ayuningsih, perwakilan dari Pusat 33

Event Penyebaran dan Pengelolaan Suasana penerimaan kunjungan pelajar di BIG. Informasi Geospasial (PPPIG) dalam presentasinya menyebutkan rupabumi dan sistem informasi Jurusan Ilmu Sosial dan kelas lintas bahwa Ina-Geoportal dibentuk geografis yang disampaikan minat Jurusan Geografi. Sedangkan setelah munculnya Kebijakan Satu Intan, dari Pusat Pemetaan kegiatan outdoor diadakan di Peta atau One Map Policy pada Rupabumi Toponim (PPRT). Intan halaman lantai satu SMAN 1 Bogor tahun 2010. Portal Ina-Geoportal menjelaskan cara pembuatan peta dengan format seperti pameran. dibangun dengan partisipasi rupabumi Indonesia dan berbagai berbagai K/L, serta pemerintah macam bentuk peta rupabumi Di sini disediakan stan untuk daerah di Indonesia. Para siswa dengan berbagai skala. Contoh- penjelasan tentang peralatan pun diajak untuk melihat langsung contoh gambar potongan peta selam untuk survei, demo pengoperasian dari Ina-Geoportal rupabumi dari skala kecil hingga drone dengan UAV (Unmanned tersebut dan diharapkan mereka besar ditunjukkannya kepada Aerial Vehicle) yang digunakan mampu mencari informasi lebih siswa SMAN 1 Cianjur. Para untuk melakukan pemotretan dalam tentang peta Rupa Bumi siswa terlihat antusias dan aktif udara, dan juga demo peta skala Indonesia lewat Ina-Geoportal. mengikuti presentasi ini. besar 3 dimensi. Selain itu, dipamerkan pula Wall of Fame Kunjungan Siswa SMAN 1 Cianjur Setelah Intan, giliran untuk photobooth dengan gambar Di penghujung bulan Fachruddin Mustofa dari Pusat berlatar belakang Peta NKRI Pemetaan Tata Ruang dan Atlas terbaru. Siswa diberi kebebasan September lalu, BIG juga (PTRA) yang memberi pelajaran untuk mengekspresikan diri kedatangan tamu dari SMAN 1 singkat tentang pentingnya mereka dengan berfoto bersama Cianjur sebanyak 54 siswa dan mengetahui ilmu tentang peta atau berfoto selfie di depan gambar lima guru pendamping. Kunjungan dan atlas untuk lebih mengenal Peta NKRI tersebut. para pelajar ini kembali diterima wilayah di Indonesia. Sri Hartini dari Pusat Penelitian, Para siswa yang hadir tampak Promosi, dan Kersa Sama (PPPKS) BIG Goes to School sangat bersemangat mengikuti BIG. Dalam rangka lebih serangkaian kegiatan. Nurhayati, Guru Geografi SMAN 1 Bogor, Guru geografi SMAN 1 Cianjur memperkenalkan fungsi geospasial menilai acara roadshow ini sangat sekaligus guru pendamping, Elly kepada pelajar, BIG tidak hanya bermanfaat dan penting bagi T, menyebutkan, tujuan mereka membuka pintu untuk dikunjungi, anak didiknya. ''Dengan adanya berkunjung ke BIG adalah untuk tapi aktif turun langsung atau roadshow ini, dapat menambah mendalami ilmu serta menggali roadshow ke sekolah-sekolah. informasi serta ilmu seputar lebih dalam tentang BIG dan ilmu Seperti yang dilakukan BIG di geospasial yang berhubungan geografi. “Kami berkunjung ke BIG SMAN 1 Bogor akhir Agustur 2015. dengan mata pelajaran geografi karena ingin melihat bagaimana BIG Goes to School ini mengusung yang diajarkannya,” ujar Nurhayati. aplikasinya terutama tentang tema tema “Be Spatial to be pengindraan jauh, sistem geografi, Special”. Roadshow ini bertujuan Selain itu, acara roadshow dan peta. Karena siswa-siswi untuk lebih memperkenalkan ini memotivasi dan membantu kami penasaran dan ingin melihat bidang geospasial sekaligus siswanya untuk mengenal langsung bagaimana sistem kelembagaan BIG kepada pelajar. jurusan di dunia perkuliahan penginderaan jauh dan peta-peta yang berhubungan dengan yang baik itu seperti apa,” ujar Elly. Kegiatan roadshow dikemas geospasial, seperti geografi, berbentuk indoor dan outdoor. geodesi, atau geomatika. Dia Sementara Sri Hartini kepada Kegiatan indoor dipusatkan di berharap acara seperti ini dapat rombongan SMAN 1 Cianjur Gedung Auditorium SMAN 1 Bogor sering dilaksanakan di SMA N 1 menyampaikan harapannya dengan format seminar yang Bogor, serta terus berlanjut dan agar ilmu geografi bisa menjadi dihadiri oleh siswa kelas dua belas berkembang ke sekolah lain. (*) mata pelajaran dasar di sekolah layaknya pelajaran Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Hal ini mengingat pentingnya ilmu geografi untuk dipelajari. Dalam kunjungan itu para siswa juga mendapat pelajaran tentang proses pembuatan peta34

Event BIG Dukung Samarinda MembangunGeospatial Data Center dan Penataan Batas WilayahSamarinda merupakan salah Penandatanganan MoU antara BIG dan Pemkot Samarinda oleh Sekretaris Utama BIG, satu kota sekaligus Ibu ­dengan Walikota Samarinda, yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kota Samarinda. Kota Provinsi Kalimantan Timur. Dengan segala sama ini kedua belah pihak dapat BIG untuk pembangunan data potensi yang dimiliki dan pesatnya melakukan tertib administrasi center tersebut. Selain itu, perkembangan ekonominya, tentu sesuai dengan SOP yang ada. permasalahan batas administrasi diperlukan pengelolaan sumber Hal ini dilakukan untuk menjaga hingga kelurahan juga menjadi dayanya secara optimal. Untuk kelancaran kegiatan sehingga hal yang krusial. Karenanya mengelola sumber data tersebut, tidak menimbulkan masalah perlu dilakukan kajian awal perlu didukung Informasi di kemudian hari. Terkait untuk memberikan dasar dalam Geospasial (IG). pembangunan data center, Titiek pelaksanaan pemetaan batasnya. meminta agar diperhatikan Selama ini, IG yang dimiliki segala hal yang mendukung Untuk menindaklanjuti Pemkot Samarinda mempunyai keberlangsungan operasinya, baik sekaligus implementasi dari ragam yang banyak dan kuotanya itu dari perangkat-perangkatnya MoU yang telah disepakati, besar. Karena itu, Pemkot maupun sumber daya manusianya. ditandatangani juga Perjanjian Samarinda menganggap perlu Kerja Sama antara kedua belah diwadahi dalam suatu pusat data Sementara itu, Kepala Bappeda pihak yang dilakukan oleh Kepala yang andal agar dapat digunakan Kota Samarinda Sugeng Chairuddin Bappeda Kota Samarinda Sugeng dalam pembangunan wilayah mewakili Walikota Samarinda Chairuddin dengan Kepala Pusat secara cepat dan bijaksana. menambahkan bahwa kerja sama Penelitian, Promosi dan Kerja Sama ini penting bagi daerahnya untuk BIG Wiwin Ambarwulan. Kerja Atas dasar itu, Pemkot meningkatkan pelayanan kepada sama ini terkait Penyusunan Kajian Samarinda menggandeng Badan masyarakat. Karena semakin di Bidang IG Kota Samarinda, Informasi Geospasial (BIG) banyak yang dapat diberikan dengan cakupan kajian tentang untuk mewujudkan suatu Pusat kepada masyarakat, maka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Data dan IG. Pusat Data ini akan semakin baik dalam mendukung (One Map Policy) Kota Samarinda mendukung berbagai perencanaan pembangunan nasional. dan Penataan Batas Wilayah Kota pembangunan yang dilaksanakan Samarinda. Pelaksanaan One Map di Kota Samarinda. Ia menjelaskan, Kota Policy ini adalah kajian untuk Samarinda telah mengalami pembangunan data center di Kota Sebagai bentuk awal kerja perkembangan ekonomi yang Samarinda. Dengan dilakukannya sama, telah ditandatangani Nota sangat luar biasa, namun masih kerja sama ini, diharapkan Kota Kesepakatan Bersama (NKB/ dikategorikan ”tidak berdaya” Samarinda menjadi kota yang MoU) antara BIG dengan Pemkot dalam pengelolaan data. Oleh terdepan dalam pembangunan Samarinda pada akhir Juni 2015, karena itu, pembangunan data yang terarah dan terlaksana di Ruang Rapat Gedung Utama center sangat dibutuhkan Kota dengan baik karena melakukan BIG, Cibinong, Bogor. Samarinda sebagai ibukota perencanaan pembangunan yang provinsi. Karena itu pihaknya berbasis informasi geospasial. (*) MoU itu ditandatangani oleh sengaja bekerja sama dengan Walikota Samarinda Syaharie Ja’ang dan Sekretaris Utama BIG Titiek Suparwati. MoU ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran informasi geospasial dalam pembangunan di Kota Samarinda. Dengan MoU ini, maka terjalin kerja sama penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data serta informasi geospasial untuk pembangunan di Kota Samarinda. Sekretaris Utama BIG Titiek Suparwati berharap melalui kerja 35

Family Dr. Ir. Yusuf Surachman Djajadihardja, M.Sc. Selalu Berupaya Dekat dengan Anak-anak Pekerjaan dan keluarga menyita waktu untuk keluarga, di kawasan Cibubur, Jakarta merupakan dua sisi terutama bagi tiga buah hatinya. Timur, pria yang hobi jalan- kehidupan yang tidak bisa Karena itu, selama ini boleh jalan ini tinggal di kawasan dipisahkan pada zaman dibilang sang istri yang lebih Menteng, Jakarta Pusat. Otomatis sekarang. Apalagi bagi seorang berperan dalam mendidik waktu itu ketiga anak-anaknya abdi negara, keduanya ibarat anak-anaknya. Tapi sebelum di sekolah di kawasan Menteng. dua sisi mata uang. Tapi buat posisi sekarang, perhatian Yusuf Pada 2001, Yusuf dan keluarga sebagian orang, terkadang salah Surachman terhadap keluarga pindah ke kawasan Cibubur satunya menjadi terkorbankan. tidak perlu diragukan. Perlu yang merupakan tempat Bagaimana dengan Dr. Ir. Yusuf diketahui, sebelum di BIG sejak tinggalnya hingga sekarang. Surachman Djajadihardja, M.Sc 2010 lalu, Yusuf bertugas di Badan Sejak pindah rumah itulah, Yusuf yang memiliki kesibukan di Pengkajian Penerapan Teknologi menjalankan peran ganda tadi. Badan Informasi Geospasial (BPPT). Semasa bertugas di Mengingat jarak rumah dan (BIG)? Posisinya sebagai Deputi BPPT Yusuf Surachman harus sekolah lumayan jauh, anak- Bidang Infrastruktur Informasi menjalankan profesi ganda, yakni anak terpaksa berangkat lebih Geospasial (IIG), tentu menguras sebagai abdi negara dan “sopir” pagi, tepatnya pukul 05.00 banyak waktu dan pikiran. untuk anak-anaknya. WIB. Otomatis, pria yang hobi ngeband semasa muda ini harus Yusuf Surachman mengakui Yusuf Surachman mengikuti jadwal anak-anak pekerjaannya sedikit banyak menceritakan, sebelum tinggal36

Familyberangkat lebih pagi. “Itulah seorang abdi negara, tentu kedua orang tua, yakni soalkehidupan saya dulu, tiap hari saja sering tugas ke luar kota kejujuran, tanggung jawab,nganter-nganterin anak sekolah dan bahkan ke luar negeri. dan kesederhanaan. “Jadi sayasewaktu saya masih di BPPT. “Anak-anak itu kalau saya sangat-sangat mengagumiKalau sekarang tidak lagi, karena tugas ke mana-mana sudah mereka berdua. Apalagi doa-doasudah ada sopir yang nganter,” nggak ngelarang-ngelarang, mereka untuk saya hingga bisaujar Yusuf. silakan-silakan saja. Tapi jadi seperti ini. Ini bukan karena oleh-oleh itu yang pasti selalu usaha saya saja tapi karena doa Kini, pertemuan dengan mereka tanyakan,” kata Yusuf orang tua yang terpenting,”anak-anak boleh dibilang tidak berseloroh. tutur pria yang punya prinsipserutin dulu yang hampir tiap atau motto hidup jangan sampaihari. Selain kesibukan Yusuf Dalam mendidik anak, punya musuh tersebut.dalam pekerjaan, anak-anaknya Yusuf Surachman tidak terlalujuga sudah punya kesibukan mengekang dan memaksakan Yusuf menghabiskan masamasing-masing. Anaknya kehendak. Anak-anak diberi kecil di daerah Dago, Bandung,yang pertama sekarang sudah kebebasan menentukan pilihan, Jawa Barat, hingga lulus kuliah.lulus kuliah, sementara yang dengan syarat masih bisa Kampung tempat tinggal Yusufkedua sedang kuliah di Institut terjangkau dengan kemampuan boleh dibilang penuh dinamika,Teknologi Bandung (ITB) si anak. Tapi satu hal yang karena di sana berkumpulJurusan Planologi. Sedangkan tidak ada kompromi bagi bermacam-macam tipikal orang.si bungsu kini duduk di bangku Yusuf Surachman, yakni soal Dalam keluarga, kebetulanKelas 2 SMA 8 Tebet. menjalankan ibadah shalat. semuanya suka musik. Karena “Yang saya tanamkan itu ke itu, Yusuf remaja juga sempat “Jadi di keluarga, pertemuan mereka adalah soal sembahyang. ikut-ikutan “nge-band” bersamadengan anak-anak itu sekarang Saya selalu ingatkan jangan lupa saudara-saudaranya. Tapi “nge-pas weekend. Kalau sehari- shalat karena itu tiang agama. band” hanyalah hobi bagi Yusuf,hari ya paling malam ketemu Saya terus perhatikan itu, shalat, karena dia sudah punya cita-citasebentar. Mereka juga pulang shalat, shalat,” katanya. dan berkeinginan bisa kuliahmalam, karena lama di jalan. di ITB. Memang tidak mudahTerkadang weekend juga belum Hal kedua yang sangat mewujudkan keinginannya untuktentu ketemu karena anak-anak diwanti-wanti Yusuf Surachman kuliah di ITB. Sebab, tempatada kegiatan ekstrakurikuler ,” adalah pergaulan anak-anak. dia sekolah di SMA 1 waktu itukatanya. Yusuf patut bersyukur punya jarang yang bisa lolos ke ITB. istri yang begitu perhatian dalam Tapi ia tak mau patah arang Walaupun jarang bertemu, mendidik anak. Sang istri tidak begitu saja. Tekadnya sudah bulatnamun kedekatannya dengan hanya sukses mendidik anak- dan berusaha sekeras mungkin.anak-anak tetap terjaga. Karena anak sampai selesai sekolah, tapi Usahanya ternyata tidak sia-sia,Yusuf Surachman terus menjaga juga mengawal dan mendidik karena ia akhirnya lulus tes di ITBkomunikasi melalui ponsel. anak-anak agar tidak terjerumus pada 1979.Bahkan, ketika anaknya yang dalam pergaulan yang salah.kuliah di ITB ada perlu, Yusuf Saat masuk ITB, YusufSurachman langsung berangkat Bicara figur, Yusuf mengaku awalnya ingin mengambilke Bandung. dalam menjalani hidup yang jurusan fisika karena sejak SMA selalu dikagumi adalah kedua sudah menyukai ilmu fisika “Ya namanya anak, orang tua. Yusuf sangat kagum dan geografi. Tapi dia akhirnyawalaupun sudah gede tapi kan dengan kesabaran orang tuanya mengurungkan niat mengambiltetap saja butuh orang tua. dalam mendidik anak. Walaupun jurusan fisika karena adaTapi alhamdulillah tidak ada orang tua hanya pegawai biasa mata kuliah yang mengganjal,yang namanya kendala besar, dan tinggal di rumah yang yakni mata kuliah teori medan.kita harmonis terus. Mungkin sangat sederhana, tapi selalu Pemahaman Yusuf waktu ituanak-anak juga bangga melihat memperhatikan kebutuhan ke yang namanya medan pastibapaknya, mungkin ngeliat 11 orang Yusuf bersaudara. berat. Karena itu, ia akhirnyaada yang jadi panutan tentang Bahkan semua bisa mengenyam memilih jurusan geologi. Pilihanbekerja,” kata lulusan doktor pendidik dengan baik. kedua ini ternyata tidak sia-sia,geologi dari Tokyo University ini. karena berkat ilmu geologi lah Ada beberapa nilai yang Yusuf bisa seperti sekarang. (*) Selama ini, keluarga juga dipelajari anak ketujuhsangat mendukung karier Yusuf dan 11 bersaudara itu dariSurachman. Karena sebagai 37

Galeri Foto Launching Peta NKRI 2015 pada NSDI Project Closing Ceremony.Sambutan Kepala BIG, Priyadi Kardono pada NSDI Project Closing Ceremony. Audiensi Kepala BIG, Priyadi Kardono dengan Menristekdikti, M. Nasir. Kepala BATAN, Djarot S. Wisnubroto (kiri) diterima oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono dalam kunjunganya ke Kantor BIG, Cibinong.38

Galeri FotoPartisipasi Kepala BIG, Priyadi Kardono dan Menristek & Dikti, M. Nasir Kunjungan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo ke stand Pamerandalam acara Talkshow di Kompas TV. BIG dalam HAKTEKNAS 2015.Penyerahan Peta NKRI dalam Roadshow Geospasial di SMAN 1 Bogor. Roadshow Geospasial di SMAN 1 Bogor dengan tema ‘‘Be Spatial to Be’ Special’.Penandatanganan MoU antara BIG dengan Pemkot Bogor oleh Kepala BIG, Priyadi Kardono dengan Walikota Bogor, Bima Arya. 39

Informasi wilayah Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Pentingnya UU IG untuk Penyelenggaraan Tata Ruang dan Batas Wilayah Pemukulan gong oleh Kepala PSKIG BIG Suprajaka, mewakili Kepala BIG sebagai tanda dimulainya acara diseminasi Peraturan Perundang-Undangan IG. Penyelenggaraan tata ruang yang berlaku. Timur. Kegiatan diseminasi maupun batas wilayah Dengan telah disahkannya yang berlangsung di Makassar sangat terkait dengan pada 14-15 September 2015, Informasi Geospasial berbagai peraturan dan ketentuan, dilaksanakan sebagai salah satu (IG). Kedua hal ini menjadi yang merupakan turunan dari implementasi kebijakan satu peta dua isu strategis di bidang IG. UU Nomor 4/ 2011, maka pada penyelenggaraan IGT Daerah Dengan disahkannya Undang- perlu disosialisasikan kepada untuk mendukung percepatan tata Undang Nomor 4/2011 tentang masyarakat agar semakin banyak ruang daerah. IG, Badan Informasi Geospasial orang yang paham akan IG, sebagai (BIG) penyelenggara sehingga nantinya tidak terjadi Kepala Pusat Standardisasi utama Informasi Geospasial Dasar pelanggaran atau masalah karena dan Kelembagaan Informasi (IGD) di Indonesia. Selain itu, BIG ketidaktahuan. Dalam rangka Geospasial (PSKIG) BIG, Suprajaka, memiliki tugas melaksanakan menyosialisasikan undang- mengungkapkan bahwa kegiatan integrasi dan pemetaan undang tersebut, BIG secara diseminasi ini merupakan salah tematik di Indonesia, kemudian berkala menyelenggarakan satu perwujudan tanggung jawab sebagai hilirnya BIG juga diseminasi ke daerah-daerah di BIG untuk menyampaikan dan menyelenggarakan dan mengelola Indonesia. Diseminasi tersebut menyosialisasikan IG, salah Infrastruktur Informasi Geospasial dilakukan dalam tiga tahap, satunya dalam konteks ini (IIG) di Indonesia. Dengan tugas sesuai pembagian wilayah terkait bidang tata ruang wilayah besar tersebut, sangat dibutuhkan Indonesia, yaitu Indonesia bagian administrasi. Di era otonomi adanya suatu payung hukum agar barat, tengah, dan timur. Pada daerah ini, tentunya pengaturan dalam setiap pelaksanaan kegiatan kesempatan kali ini diseminasi tata ruang yang tepat akan mampu mendapatkan perlindungan dan peraturan perundang-undangan menghasilkan pembangunan pengakuan dari negara dan hukum kembali dilaksanakan untuk yang terstruktur dan tepat sesuai wilayah Indonesia Bagian sasaran. Sementara penetapan40

Informasi wilayahbatas wilayah yang tepat tentang penyediaan, penggunaan, batas, batas pengelolaan laut, danmerupakan langkah awal dalam pengendalian kualitas, pengolahan penanganan batas desa. Selamamerencanakan pembangunan, dan distribusi data satelit kurang lebih dua jam, pesertasehingga tidak terjadi konflik penginderaan jauh resolusi memperhatikan dengan seksamaterkait kepemilikan atau tinggi sebagaimana tertuang materi-materi yang disampaikanperbatasan. dalam Instruksi Presiden oleh para narasumber. Sesi (Inpres) Nomor 6/2012. Selain tanya jawab berlangsung seru. Kegiatan deseminasi pada memberikan paparan terkait tema Peserta terutama memanfaatkanhari pertama dibagi ke dalam dua di atas, disampaikan pula indeks kesempatan diseminasi ini untuksesi. Sesi pertama disampaikan ketersediaan data citra tegak SPOT menyampaikan permasalahanpaparan terkait sosialisasi UU hingga bulan Juni 2015. Kemudian yang ada di daerahnya masing-Nomor 4/2011 tentang IG oleh dilaksanakan sesi tanya jawab masing. Sehingga kemudian bisaIsmail Sugardo dari Bagian dengan seluruh peserta. didapatkan bagaimana solusiHukum BIG, dengan tayangan untuk mengatasi permasalahanvideo. Kemudian dilanjutkan Pada siang harinya IG. Acara hari pertama ini ditutupdengan paparan tentang Jabatan dilaksanakan sesi diskusi yang pada sore hari, dan dilajutkanFungsional Surveyor Pemetaan kedua, dengan menghadirkan keesokan harinya untuk(Jabfung Surta) oleh Sigit Murjati, narasumber yang tidak kalah ahli. pembahasan terkait pemetaan tataKepala Bagian Kepegawaian dan Diawali dengan paparan tentang ruang yang lebih detail.Organisasi BIG. Sigit memaparkan peran Pusat Pengembanganterkait apa itu Jabfung Surta Infrastuktur Data Spasial (PPIDS) Kepala Biro Perencanaan,serta regulasi yang mengatur dalam pembangunan simpul Kepegawaian dan Hukum BIG,di dalamnya. Dijelaskan pula jaringan daerah oleh Suprajaka, yang diwakili Kepala Bagianbagaimana pengangkatan dalam Kepala PSKIG BIG. Suprajaka Hukum BIG Gindo SahatJabfung Surta, serta penilaian menyampaikan bagaimana menyampaikan bahwa acaraangka kredit dan penyusunan kedudukan simpul jaringan dan ini bisa menjadi sarana bagiDaftar Usul Penetapan Angka penghubung simpul jaringan daerah-daerah yang ada diKredit (DUPAK). Menyusul dalam Jaringan Informasi wilayah timur Indonesia untukkemudian penjelasan terkait Geospasial Nasional (JIGN), berkonsultasi terkait IG. Hadirpendidikan dan pelatihan tahapan pembangunan simpul dalam kesempatan itu sebagai(diklat) IG yang dipresentasikan jaringan, serta kemitraan bersama perwakilan dari Bappedaoleh Yovita Ani Istiati, Kepala PPIDS dalam penyelenggaraan Sulawesi Selatan, adalah MansurBalai Pendidikan dan Pelatihan IG di daerah, dan status simpul Mass. Dalam sambutannya iaGeospasial. Yovita menyampaikan jaringan terkini. Menyusul menyampaikan apresiasinyabagaimana pelaksanaan diklat kemudian adalah presentasi dari atas terselenggaranya acara iniIG di BIG, beserta jenis-jenisnya. Khafid, Kepala Pusat Pengelolaan yang tentunya sangat bergunaDipaparkan pula bagaimana dan Penyebarluasan Informasi bagi daerah di wilayah Indonesiasarana prasarana, serta Geospasial (PPPIG) BIG mengenai timur, yang selama ini jarangberbagai macam peralatan yang pengelolaan Ina-Geoportal melalui tersentuh.mendukung diklat IG. JIGN. Pada kesempatan itu, BIG juga Menyambung paparan tersebut Menutup sesi kedua adalah menyediakan stand konsultasidijelaskan tentang Pemetaan paparan mengenai pemetaan terkait peta rencana tata ruangRupa Bumi berbasis CSTRT. batas wilayah administrasi untuk dan pemetaan batas wilayah diMaundri Prihanggo dari Pusat pembangunan berbasis IG oleh tempat berlangsungnya kegiatanPemetaan Rupabumi dan Toponim Guridno Bintar Saputro, Kepala diseminasi. Adapun stand(PPRT) BIG, mempresentasikan Bidang Pemetaan Batas Wilayah konsultasi yang dibuka padabagaimana spesifikasi peta dasar, Administrasi, Pusat Pemetaan hari itu terkait pemetaan tatametode penyelenggaraan peta Batas Wilayah (PPBW) BIG. ruang, pemetaan batas wilayahdasar, CSTRT sebagai alternatif Materi yang disampaikan terkait administrasi, penyediaan data/penyelenggaraan peta dasar, bagaimana perkembangan batas peta dasar, serta penyediaanmekanisme penyelenggaraan wilayah, teori boundary making data Citra Satelit Tegak ResolusiCSTRT, serta pengendalian kontrol dalam penanganan batas wilayah, Tinggi (CSTRT). Beberapa staf darikualitas penyelenggaraan CSTRT. pembuatan Peta Daerah Otonomi berbagai pusat-pusat yang ada diMenutup sesi pertama adalah Baru (DOB), penegasan batas BIG memberikan masukan ataupaparan dari Murdaningsih daerah, penyelesaian sengketa konsultasi kepada para peserta. (*) 41

Informasi wilayah Lima Gunung Terunik di Indonesia Gunung adalah bagian pendakian. Oksigen yang tipis Gunung Cartenz, Papua dari permukaan bumi membuat semua pendaki mudah yang menjulang lebih lelah, serta mudah mengalami Terkadang Anda harus tinggi dibandingkan halusinasi dan pusing kepala. melewati derasnya sungai hanya dengan daerah sekitarnya. Ada Tapi jika mencapai puncak dengan berjalan di atas kayu banyak gunung di Indonesia Cartenz, berarti Anda berhasil tipis di atasnya. Di beberapa yang memiliki keunikan dan menaklukkan satu dari Seven titik, para pendaki juga harus panorama indah, sehingga banyak Summits. Ya, puncak Cartenz meniti pinggiran jurang dan dikunjungi orang. Berikut lima adalah salah satu dari tujuh titik berpegangan erat pada akar-akar gunung terunik di Indonesia tertinggi di dunia! pohon. Mencapai puncaknya yang patut Anda kunjungi, butuh perjuangan ekstra keras. sebagaimana dilansir duniaunik. 2. Gunung Latimojong, Setelah melewati beberapa bukit com: Sulawesi Selatan dan hutan lebat, Anda masih dihadapkan dengan tebing yang 1. Gunung Cartenz, Papua Sebagai gunung tertinggi punya kemiringan ekstrim. di Provinsi Sulawesi Selatan, Beberapa di antaranya mencapai Dengan ketinggian 4.884 Latimojong adalah gunung dengan 70 derajat! Oleh karena itu mdpl, Puncak Cartenz adalah kemegahan yang tak terelakkan. dibutuhkan beberapa peralatan satu-satunya tempat di Indonesia Gunung ini punya tujuh puncak, separti tali-temali untuk bisa yang diselimuti salju abadi. Udara yang tertinggi bernama Rante memanjatnya. dingin tentunya menjadi kendala Mario di ketinggian 3.680 mdpl. utama. Di lerengnya saja, suhu bisa Medan yang dilewati cukup berat. 3. Gunung Leuser, Aceh mencapai 10 derajat celcius. Makin Treknya curam, dan melewati dekat dengan puncak, suhu bisa hutan hujan nan lebat yang sampai 0 derajat Celcius! membuat kabut semakin pekat. Semakin mendaki, semakin udara Tak heran hipotermia dan dingin menusuk kulit. AMS (Acute Mountain Sickness) menjadi kendala utama dalam Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan Empat jalur yang ada di Gunung Leuser dibuka langsung oleh tim Wanadri. Satu di antara mereka meninggal ketika menyeberangi sungai yang luar biasa deras. Sepertinya hal ini cukup membuat banyak orang merasa Gunung Leuser punya kesulitan tingkat tinggi untuk didaki. Sebagai bagian Taman Nasional Gunung Leuser, puncak tertinggi gunung ini ada di ketinggian 3.404 mdpl. Untuk menuju puncaknya, dibutuhkan42

Informasi wilayah Gunung Leuser, Nanggroe Aceh Darussalam Gunung Kerinci, Jambi Gunung Raung, Jawa Timurwaktu 9-10 hari tergantung cuaca lonjong dengan kedalaman sekitar Gunung Kerinci adalah gunungdan kondisi fisik pendaki. Dikali 500 meter. Di awal pendakian, tertinggi di Sumatera, 3.805dua jika dihitung perjalanan jalanan berkelok dengan kontur mdpl. Gunung ini masuk ke dalampulang. Pun sebelum mencapai naik-turun hingga ketinggian kawasan Taman Nasional Kerincipuncak, Anda harus melewati sekitar 1.600 mdpl. Seblat (TNKS). Trek awalnyatujuh gunung lagi! Di hari ke-8 cukup mudah, melewati ladangAnda akan tiba di Bipak Kaleng. Setelah itu, pendakian mulai dan perkebunan punya pendudukDinamakan begitu karena sulit. Trek semakin terjal, dan setempat. Semakin mendaki,terdapat banyak kaleng bekas, jalur semakin sulit terlihat. trek akan semakin terjal hinggasisa makanan yang didrop oleh Semak-semak pun tumbuh sangat akhirnya sangat curam. Yanghelikopter bagi pendaki yang lebat. juga menjadi kesulitan, yaitukehabisan perbekalan. Tapi tenang larangan bagi pendaki untuksaja, dari sini, perjalanan ‘hanya’ Puncak Raung disebut ‘Puncak bermalam di ketinggian kurang7-8 jam lagi menuju puncak. Sejati’. Untuk mencapainya, para dari 1.500 mdpl. Hal ini karena pendaki harus melakukan panjat banyaknya binatang buas yang4. Gunung Raung, tebing dengan tali-temali. Treknya masih berkeliaran, seperti harimau Jawa Timur sangat sulit, dengan jurang Sumatera. Binatang-binatang ini di sebelah kiri dan kanannya. akan menghindari udara dingin Gunung Raung menduduki tiga Terlepas dari itu, Gunung Raung di malam hari, dan beristirahat diwilayah yakni Jember, Bondowoso, juga terkenal angker. Hal ini bisa bawah ketinggian tersebut. Dengandan Banyuwangi. Puncaknya dilihat dari nama-nama posnya, trek yang terjal itu, hal ini tentunyaberada di ketinggian 3.332 mdpl, yaitu Pondok Sumur, Pondok menyulitkan para pendaki yangdilengkapi kaldera berbentuk Demit, Pondok Mayit dan Pondok keletihan. (*) Angin. 5. Gunung Kerinci, Jambi 43

44