buletin geotangkas edisi november 2017

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas - BIG ISSN: 2540-9042 G E O Volume 3 - November 2017tangkasBuletin Informasi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan AtlasMenguatkan Peran Aktif BIGdalam PenyelenggaraanInformasi Geospasial TematikATLASGerbang Depan Informasi GeospasialKKaojrieaknsTi GinegokmateAtrkikurasi dInetneggaransiPTearttaanRauhaanng TPenageRKOmnanekbemoaMjarnjtaugeupaaknnPIGonIKlmTiac:wypgMlaesemanlenankEetakarossinomui Knhusgus

tGaEnO g k a s dari redaksiBuletin Informasi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas Pembaca yang Budiman..... Nuansa warna hijau alam dan biru lautDiterbitkan Oleh: dibeberapa tampilan Geotangkas edisi ke 3 ini kamiPusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas sajikan untuk pembaca. Hal ini tak lain karena tema utamaDeputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang kami angkat adalah peran IGT dalam pembangunanBadan Informasi Geospasial (BIG) nasional dan mengangkat isu sumberdaya dan dinamikanya, baik sumberdaya dalam sebuah kawasanPelindung ekonomi serta sumberdaya di daerah aliran sungai yang Kepala BIG terus menyusut. Kami menganggap warna hijau dan biru Deputi Bidang IGT laut adalah cermin warna kesuburan wilayah darat atau cermin dari luasnya laut kita sekaligus mencerminkanDewan Redaksi sumberdaya didalamnya. Mulyanto Darmawan Edisi kali juga bertepatan dengan Hari Informasi Niendyawati Geospasial (IG) ke 48. Segenap redaksi mengucapkan Habib Subagio Selamat Hari IG, “Darma dan Karyamu dinantikan Ryan Pribadi oleh seluruh elemen di berbagai penjuru negeri”. Kami sebagai bagian dari BIG akan terus berusahaPemimpin Redaksi menghadirkan informasi geospasial di tengah-tengah Fakhruddin M masyarakat terutama terkait dengan tata ruang, dinamika sumberdaya, dan atlas untuk publik.Staf Redaksi Kami berharap edisi ke tiga ini dapat Sri Eka Wati menggugah kesadaran bersama akan pentingnya Roswidyatmoko Dwihatmojo menjaga sumberdaya alam yang terus tergerus. Ingat, Fuad Hasyim bahwa sebenarnya sumberdaya alam merupakan warisan Randhi Atiqi untuk anak cucu kelak. Amanah Anggun Prabandari Rochmad Budi Santoso Salam PPTRA ~ Senang Berbagi Setia Melayani Rakyan Paksi Nagara I Made Dipta Sudana Geotangkas Chintia Dewi Erna Kusumawati Tim Redaksi Buletin Geotangkas menerima tulisan terkait Informasi GeospasialDesain & Tata Letak Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas. Tulisan yang masuk ke Mustofa redaksi menjadi bagian penting penyebarluasan IG terkait tata ruang, Ellen Suryanegara dinamika Sumberdaya, dan Atlas untuk kepentingan pemba-ngunan dan publik. Tulisan dikirim ke:Keuangan dan Distribusi [email protected] Daru Sri Nurkasih Wahyu Tri Handayani Suyitno Alamat RedaksiGedung Prof Kardono Darmoyuwono/Gd. F Lantai 2,Pusat Pemetaan Tata Ruang dan AtlasBIG, Jl. Jakarta - Bogor Km. 46, Cibinong,Jawa BaratTelp/Faks: (021) 8764613www.big.go.id, https://twitter.com/pptra_bigISSN: 2540-9042Cover depan: Panorama Sungai Oyo di Mangunan, BantulCover belakang: Panen rumput laut di Jeneponto

edisiI s iD a f t a rSajian Utama 10 Menguatkan Peran Aktif BIG dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial TematikArtikel 20 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Geoteknologi TanjunglesungBedah Wilayah 26 Kembali Bangkit Sebagai Poros Maritim DuniaSorot NawacitaFenomena Alam 30 15 DAS PrioritasSerba serbi GeospasialGeofoto 33 Geliat Kota Hijau di Indonesia 36 Integrasi Informasi Geospasial RTRW untuk Implementasi Program Nawacita 40 Jelajah Indonesia melalui Laman e-Atlas Nasional 43 Basis Data Geospasial untuk Monitoring Asistensi dan Supervisi Tata Ruang 46 Pulau Bedil dan Keramat, Eksotis dan Mempesona 48 Pulau Batukolotok, Bukan Pulau Biasa 52 Api Tak Kunjung Padam di Bumi Pamekasan 58 Mempelajari Spasial Secara Mudah lewat Mental Map 4,6,8,28,54,56,60 GEOtangkas Vol. 3 - 2017 1

Catatan Tangkas Alhamdulillahirobbil ‘alamin, akhirnya buletin geotangkas kembali terbit di penghujung tahun 2017. Terbit di akhir tahun tentunya tidak mudah karena selain sulitnya mencari bahan yang siap tayang, juga aktivitas literasi dan menulis belum menjadi budaya bagi sebagian besar kita. Belum lagi kami harus meningkatkan aktivitas dengan percepatan penyelesaian akhir kegiatan, dan tentu persiapan rencana kegiatan tahun anggaran 2018. Jadi bisa terbayang betapa proses dan tantangan yang melatarbelakangi penerbitan buletin ini luar biasa yang hampir membuat tim redaksi menyerah. Walau demikian, kami tetap akan memenuhi komitmen sejak awal untuk mempublikasi dan menyampaikan kegiatan, ide, dan produk seputar Pemetaan Tata Ruang, Pemetaan Dinamika Sumbedaya, serta Atlas dan Pemetaa Sosial kepada publik dan komunitas geospasial di republik ini yang baru saja merayakan Hari Informasi Geospasial (HIG) ke 48 pada 17 Oktober 2017 lalu. Isu percepatan pemberian rekomendasi peta tata ruang oleh BIG sesuai PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Tata Ruang masih menjadi hot topik dan pertanyan baik di internal pimpinan BIG ataupun diskusi-diskusi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait pemetaan tata ruang. Merespon berbagai pertanyaan tersebut, BIG khususnya Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) melakukan empat tahapan program yaitu review status peta tata ruang daerah, asistensi dan bantuan teknis percepatan pemetaan tata ruang, pemantauan dan evaluasi proses percepatan, serta pleno dan supervisi. Selain percepatan tata ruang, isu penguatan peran pemetaan tematik oleh BIG juga kami angkat seiring dengan makin kompleksnya masalah pembangunan yang berujung pada persoalan data tematik. Persoalan penyelenggaran tematik di BIG inilah yang masih perlu dikuatkan perannya agar cita cita menunju kemandirian geospasial untuk pembangunan nasional dapat dikawal. Salah satu temuan kebijakan satu peta adalah adanya ketidakseragaman peta tematik untuk mendukung pembangunan pada skala peta 1:50.000. Temuan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk membenahi berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemetaan tematik. Akhirnya selamat Hari Informasi Geospasial ke 48, selamat bekerja dan selamat membaca. Salam Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Mulyanto Darmawan2 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

Mars BIG Negara Kesatuan Republik Indonesia Jajaran kepulauan pada Khatulistiwa Tanah air yang kaya sumber daya Semua disajikan pada peta Mari bersama-sama bekerja dan berkarya Informasi Geospasial tugas utama kita Sediakan informasi nusantara Menata pembangunan Indonesia Dengan semangat mencerdaskan bangsa Dan persatuan kesatuan kita Menuju masyarakat sejahtera Bersama BIG Indonesia jaya Lagu & Arr.: M.A. Any Purwanti, Bc. Hk. Formasi angka ‘48’ pegawai BIG di Danau LIPI Cibinong (Foto: BIG)Keluarga Besar Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlasmengucapkan Selamat Hari Informasi Geospasial ke 48Darma dan Karyamu dinantikan oleh seluruh elemen diberbagai penjuru negeri GEOtangkas Vol. 3 - 2017 3

TEBING BREKSI Kabupaten Sleman44 GEGOEtOantagnkgaksaVsoVl.o3l.-32-0210717

Tebing Breksi merupakan sebuah situs bekas penambangan batu kapur Tebing Breksi bekas galian tambangyang menjelma menjadi tempat geowisata baru di utara Yogyakarta, batu kapur breksitepatnya di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Foto: PPTRA-BIGJenis batu breksi ini diperkirakan berasal dari endapan abu vulkanikgunung api purba di Nglanggeran, Gunungkidul, sehingga tergolongkawasan cagar alam yang perlu dilestarikan. Dinding tebing semakinmenarik karena diukir oleh tangan-tangan terampil yang mengangkatbudaya lokal. Ukiran berbentuk naga dan tokoh pewayangan. Lokasitebing mudah diakses karena terletak dekat dengan kompleks kawasanpercandian Ratuboko dan Candi Ijo. GGEEOOtatnagnkgaksaVs oVlo. l3. 3- 2- 0210717 5

Pulau Bedil Kabupaten Sumbawa Diantara 16.056 pulau bernama dan berkoordinat yang terserak di tanah air, Pulau Bedil seluas 1,9 ha merupakan satu diantaranya. Sebuah pulau kecil yang hanya berjarak kurang lebih 1,41 mil laut dari wisata pantai Labu Pade di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pesona pasir nan putih dan nyiur melambai pohon kelapa di Pulau Bedil seakan mengingatkan kita pada lagu perjuangan ‘Rayuan Pulau Kelapa’ mahakarya komponis Ismail Marzuki. Ayo berkunjung ke Kabupaten Sumbawa, jangan lupa singgah ke Pulau Bedil!. Foto Udara Pulau Bedil Kabupaten Sumbawa. Foto diambil melalui kamera drone DJI Phantom 4 oleh Tim PPTRA dalam rangka survei uji akurasi RDTR di Kabupaten Sumbawa, NTB6 GEOGEtaOngtaknagskVaosl.V3ol-.230-127017

GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. l3. 3- 2-0210717 77

Terumbu karang dan fauna ikan di BunakenFoto: PPTRA-BIG8 GGEEOOtatnangkgaksasVVool.l3. 3- -22001177

Bunaken Sulawesi UtaraSiapa tak kenal Bunaken?, sebuah kawasan laut nan menawan karena pesona terumbu karang dan ikan. Hanya membutuhkan waktu 30menit kapal kecil dari Pelabuhan Manado, kita sudah sampai di Pulau Bunaken. Arungi setiap sudut-sudut laut dangkalnya, ceburkan diri memakai peralatan selam yang tersedia, dan nikmati warna warni terumbu karang. Buang jauh-jauh keinginan sesaat yang bersifat merusak. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai sarana yang tepat untuk melindungi kekayaan sumberdaya alam laut kita. GGEEOOttaannggkkaassVVooll..33--22001177 99

Sajian UtamaMenguatkan Peran Aktif BIGdalam PenyelenggaraanInformasi Geospasial Tematik:Tinjauan dan analisis hukum serta perundang-undanganOleh: Mulyanto Darmawan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Namun, karena pembangunan tidak boleh berhenti hanyaInformasi Geospasial, sudah menjelaskan peran dan wewenang karena tidak tersedia peta dasar, maka diperlukan langkah yangpemerintah dalam hal ini Badan Informasi Geospasial (BIG) tepat berupa kebijakan dan program agar kebutuhan nasionaldalam menyelenggarakan informasi geospasial, khususnya tersebut terdukung. Apalagi hasil analisis menunjukkan bahwapenyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD). Namun permasalahan kebutuhan nasional adalah lebih besar padamasih menyisakan pertanyaan dimana dan bagaimana peran persoalan tematis daripada persoalan ketersedian peta dasar.BIG dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lahirnya UU IG sebenarnya memberi peluang BIG untuk(IGT). Dua kata kunci yang menjadi perdebatan yang berperan aktif dalam dalam penyelenggaraan IGT. Tulisancukup hangat dalam undang-undang IG yaitu “dapat dan ini mencoba memberikan ulasan terkait permasalahan diatas,belum”. Sementara persoalan mendesak yang perlu direspon pandangan penyelenggaraan informasi geospasial (IG) yangkarena terkesan menyudutkan BIG adalah BIG belum dapat sebaiknya dilakukan oleh BIG dalam menyikapi kondisimenyediakan peta dasar (RBI) skala besar untuk mendukung kekinian berdasar analisis dan evaluasi peraturan hukum yangprogram prioritas nasional, pembangunan wilayah dan berlaku, koordinasi teknis dengan sektoral, catatan beberapasektoral, termasuk program global seperti perubahan iklim, FGD dan realitas penyelenggaraan informasi geospasial tematikpemetaan global, kebencanaan dan pemetaan partisipatif. yang ada.Latar Belakang tentu memerlukan data dan informasi baik data statistik maupun data geospasial yang baik dan Menyorot peran penting Informasi benar pada proses perencanaan, pemantauan, danGeospasial (IG) dalam mendukung pembangunan evaluasi. Kebutuhan data dan informasi geospasial inidapat dilihat dari peraturan perundangan yang ada. pula yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem PerencanaanTahun 1945 sebagai landasan konstitusional Pembangunan Nasional (SPPN) (Gambar 1). Olehmengamanatkan tujuan pembangunan jangka karena itu, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi apapanjang yaitu membangun masyarakat yang mandiri, peran penting IG dalam mendukung pembangunanadil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut nasional dan berbagai isu strategis lainnya baikmaka bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung sektoral maupun kewilayahan. Contohnya peran IGdi dalamnya harus dikuasai dan dikelola oleh negara dalam penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR),secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna pemetaan lahan baku sawah, kepemilikan tanah,dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan untuk pemetaan batas desa yang memerlukan peta dasarsebesar-besarnya kemakmuran rakyat. skala 1:1000-1:5000. Termasuk dukungan untuk Pencapaian tujuan pembangunan program global seperti perubahan iklim, globalnasional tersebut di atas ditempuh pemerintah mapping, kebencanaan dan pemetaan partisipatif.melalui pendekatan pembangunan sektoral danpembangunan kewilayahan. Pendekatan tersebut10 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

Sajian UtamaGambar 1. Peran Informasi Geospasial dalam perencanaanpembangunan nasional berbasis informasi yang baik dan benar Program pembangunan telah disusun tentang IG, sebenarnya peran dan wewenangdalam berbagai dokumen perencanaan oleh sektoral negara/BIG dalam penyelenggaraan IG, khususnyadan daerah. Masalah yang sering dijumpai adalah dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasarumumnya tidak disertai rencana pelaksanaan (IGD) sudah jelas (pasal 22). Undang-undang iniprogramnya sehingga sulit untuk mengevaluasi membagi IG atas IGD dan IGT, dan mengatur bahwaapakah program tersebut telah mencapai “ultimate penyelenggaraan IGD hanya dilakukan oleh pemerintahgoal pembangunan sektoral dan wilayah”, terutama dalam hal ini BIG. Sementara IGT, diselenggarakandari sisi aspek pemanfaatan Informasi Geospasial oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/yang baik dan benar (akurat, terbaru dan dapat atau setiap orang (pasal 23, UU No 4 Tahun 2011)dipertanggungjawabkan). Berkaca dari hal itu, seperti dapat dilihat pada Gambar 2 jenis IG.kejadian program pemetaan lahan baku sawah yang Meski peran BIG dalam penyelenggaraanmemerlukan dukungan IG dasar tetapi justru diarahkan IGD menurut undang-undang sudah jelas, namunke pemakaian google seharusnya tidak terjadi lagi. masih menyisakan berbagai pertanyaan, dimanaSebaliknya, permasalahan kebutuhan IG untuk dan bagaimana peran BIG dalam penyelenggaraanmendukung perencanaan tersebut jangan ditangkap IGT. Padahal lahirnya UU No 4 Tahun 2011 tentanghanya sampai indikasi ketersediaan peta dasar (RBI), IG mestinya menjadi kendaraan dalam mengokohkantanpa mau melihat kepentingan penyelenggaraan IG dan memperkuat peran BIG dalam penyelenggaraanlebih luas. IGT. Apalagi permasalahan pembangunan nasional Oleh karena itu tujuan penulisan makalah ini sebenarnya lebih pada persoalan tematik daripadaadalah mencoba memahami bisnis proses IGT sesuai persoalan ketersediaan IGD khususnya peta dasar. BilaUU Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG sekaligus sebagai BIG melupakan atau membatasi diri atas perannyamasukan dalam menetapkan bisnis proses IG secara dalam penyelenggaraan IGT karena terkendala dengankeseluruhan. Harapannya adalah meningkatnya aturan yang ada dalam UU IG, dan hanya disibukkanpemahaman arti penting IG dalam mendukung dengan pemenuhan target penyediaan IGD, makapembangunan nasional, optimalnya koordinasi itu hanya baik buat BIG tapi kebutuhan IG nasionalpenyelenggaraan IG di BIG melalui sinergi antara IGD tidak terpenuhi sehingga berbagai persoalan nasionaldan IGT, selarasnya kebijakan penyelenggaraan IGD juga tidak terdukung. Dampaknya, meski IG semakindan IGT di BIG, terumuskannya bisnis proses IGT dalam penting tetapi BIG bakal kesulitan mencari peran danmenjawab kebutuhan IGT nasional, memfasilitasi dan akan semakin terlupakan.memberi dukungan industri IGT tematik dan sertifikasikompetensi tematik Indonesia.Undang-undang IG dan keterkaitan denganUndang-undang lainnya Sejak penetapan UU Nomor 4 tahun 2011 GEOtangkas Vol. 3 - 2017 11

Sajian Utama Gambar 2. Jenis IG menurut Undang No 4 tahun 2011 Bila melihat pasal 3 UU No 4 Tahun 2011 4). Sedikitnya terdapat delapan (8) UU yang terkaitini maka tujuan pertama yang ingin dicapai adalah langsung dan sekitar tujuh (7) UU yang terkait secaramenjamin ketersediaan dan akses terhadap IG. Bila tidak langsung dengan UU No 4 Tahun 2011 tentangdipahami, tujuan pertama ini sebenarnya sangat IG. Sebagai contoh UU Nomor 26 Tahun 2007 tentangjelas pada tugas fungsi BIG yaitu menekankan peran Penataan Ruang, peraturan turunan dari UU tersebutpembangunan IGD lebih besar daripada IGT. Peran IGD banyak yang terkait langsung dengan penyelenggaraandan IGT tampak berimbang pada tujuan kedua berupa IGT, khususnya PP No 8 Tahun 2013 tentang Ketelitianmewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna, Peta Rencana Tata Ruang (Gambar 5).berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi Isu inilah sebenarnya yang perlu diangkatdan sinkronisasi. Sebaliknya bila merujuk pada tujuan ke permukaan baik di lingkungan internal maupunketiga berupa mendorong penggunaan IG dalam eksternal BIG, bahwa pembahasan lanjut tentangpenyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai IG juga perlu melihat undang-undang lain. Contohaspek kehidupan masyarakat, maka penekanan program strategis nasional yang telah ditetapkantampak lebih pada pembangunan IGT daripada IGD. pemerintah dan wajib dijalankan BIG adalah KebijakanHal ini karena penggunaan IGT lebih banyak oleh Satu Peta (KSP) yang mewajibkan penyelesaian 85 petakementerian atau lembaga dan pemerintah daerah tematik, moratorium lahan gambut, Rencana Zonasisebagai rujukan pembangunan sektoral dan daerah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) serta(Gambar 3). program strategis nasional lain seperti penyusunan Oleh karena itu dalam usaha memahami rencana detil tata ruang, penetapan Lahan Pangansecara holistik penyelenggaraan IGT oleh BIG perlu Pertanian Berkelanjutan (LP2B), dan sebagainya.dilihat undang-undang lain yang terkait (Gambar Gambar 3. Tujuan UU IG memberi gambaran akan rujukan penyelenggaraan IG1122 GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. 3l. 3- 2-0210717

Sajian UtamaSelain itu dapat dimaklumi adanya karakterisasi yangcukup berbeda dalam pekerjaan penyelenggaraaninformasi geospasial, ringkasnya seperti tabel berikutini:Tabel 1. Karakterisasi pekerjaan penyelenggaraan Informasi Geospasial UU UTAMA UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial UU TERKAIT PP No 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 4 (LANGSUNG) tahun 2011 tentang Informasi GeospasialUU TERKAIT (TIDAK Perpres 94 tahun 2011 tentang BIG LANGSUNG) Perpres 9 tahun 20016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No 27/2007 yang dirubah dengan UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungGambar 4. UU IG dan undang undang yang terkait langsung dan tidak langsung 13 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

Sajian UtamaPotret pemetaan tematik yang dikerjakan sektoral termasuk BIG dan pemerintah daerah dalamsektoral dan daerah mendukung kegiatan pemetaan tematik minimal sampai tahun 2019. Daftar tema peta yang menjadi Sejak keluarnya Peraturan Presiden No 9 target KSP tersaji pada Tabel 2.Tahun 2016 tentang KSP, geliat penyelenggaraan Selain KSP, beberapa program strategisinformasi geospasial tematik di sektoral dan daerah nasional yang turut mempercepat penyelenggaraanmulai terlihat. KSP merupakan arahan langsung IGT dan BIG mendapat peran yang cukup pentingpresiden atas pemanfaatan IG yang mengacu pada antara lain program pemetaan lahan baku sawah,satu referensi, standar, basisdata, dan layanan PIPIB (Peta Indikasi Penundaan Ijin Baru) padageoportal. kawasan hutan dan lahan gambut, percepatan RTRW KSP dimaksudkan untuk mendukung dan RZWP3K, pengembangan Kawasan Ekonomireview dan status peta tematik yang diperlukan bagi dan Industri Khusus (KEK/KIK), Rencana Detil Tatapembangunan nasional pada skala peta 1:50.000 Ruang (RDTR) kawasan perbatasan, percepatan(minimal), seperti peta RTRW kabupaten dan sertifikasi pemilikan tanah, pengembangan tol lautkota dan isu-isu strategis nasional lainnya seperti dan sebagainya. Kesemua program tersebut bukankebakaran hutan dan lahan (karhutla), tumpang- saja memerlukan peta dasar tetapi memerlukan IGTtindih penggunaan lahan, reforma agraria, dan baik tematik dasar, analisis, maupun tematik sintesis.lainnya. Keberhasilan pelaksanaan KSP memerlukan Meskipun pengklasifikasian IGT menjadi IG tematikdukungan dan komitmen Kementerian/Lembaga dasar, analisis, dan sintesis masih bisa diperdebatkan,dan regulasi berbagi pakai data. Implementasi dan namun dalam prakteknya pembagian tersebut telahtarget KSP adalah melakukan kompilasi, integrasi dan dilakukan pada level sektoral. Sebagai contoh adanyasinkronisasi 85 jenis IG tematik seluruh provinsi dengan peta tematik turunan terkait RTRW dan RDTR (petamelibatkan 19 K/L, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/ pola ruang dan struktur ruang) sesuai Permen PU NoKota. Dapat dikatakan KSP adalah kendaraan bagi 20/2007, Permen PU No 20/2011, dan PP No 15/2010 seperti tersaji pada Tabel 3.14 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

Sajian UtamaTabel 2. Jenis peta tematik yang menjadi target KSPTabel 3. Daftar peta tematik turunan untuk penyusunan peta RTRWPenyelenggaraan Informasi Geospasial adalah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BIG. BerbagaiTematik program strategis nasional yang mengaitkan IG dalam pelaksanaannya adalah keberhasilan BIG dalam Dari keterangan yang disajikan di atas mensosialisasi penggunaan IG untuk pembangunandan semakin besar serta banyaknya tantangan dan dalam berbagai sendi kehidupan.dalam pengembangan dan penyelenggaraan Penyelenggaraan IGT menurut UU IGIGT, semakin tampak bila anggapan bahwa UU meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpananIG hanya mengakomodir kepentingan BIG dalam dan pengamanan, sampai penyebarluasan danpenyelenggaraan IGD daripada penyelenggaraan IGT penggunaan berujung pada penjaminan ketersediaansepertinya terlalu menyederhanakan masalah. Bila dan akses IG. Penyelenggaraan IG yang efisienpun benar, sebenarnya tafsir tersebut akan merugikan dan efektif dan keberhasilan dalam mendorongBIG sendiri dan tidak menguntungkan dalam penggunaan IG semua sektor mulai dari hulupenyelenggaraan IG kedepan dan program sektoral (perencanaan), tengah (pelaksanaan) sampai hilirbisa mandek. Terlebih ditengah kenyataan bahwa (penggunaan pada sektor dan industri) dapat dilihatInstansi Pemerintah selain BIG, Pemerintah Daerah pada Gambar 6.(Pemda), entah apa sebabnya terkesan masih enggan membuat peta atau masih mengganggap masalah peta GEOtangkas Vol. 3 - 2017 15

Sajian UtamaGambar 6. Penyelenggaraan IGT menurut UU IG Anggapan tersebut bukan saja keliru tetapi pemetaan geomorfologi, pemetaan liputan lahanmalah bertentangan dengan apa yang di amanahkan dan pemetaan sistem lahan, (2) adanya programUU IG sehingga menjadi kontra produktif. Dua prioritas nasional yang mesti dikerjakan BIG terkaitkata kunci yang ada dalam UU No 4 Tahun 2011 penyediaan IGT seperti KSP, LP2B, batas wilayah dantentang IG yang dianggap sebagai peran BIG dalam pemetaan tata ruang, (3) kecenderungan sektoralpenyelenggaraan IGT yaitu “dapat dan belum” dan daerah enggan melakukan pekerjaan pemetaan(pasal 23 dan 24). Ke dua kata tersebut menjadi karena merasa bukan tupoksinya tetapi tupoksi BIG,frase kata yang multi tafsir dan mengundang diskusi (4) bahwa berbagai persoalan pembangunan nasionalyang cukup hangat, bahkan dikalangan internal BIG sebenarnya adalah persoalan tematis atau persoalanitu sendiri. Implementasi kata “dapat dan belum” peta IGT yang belum tuntas seperti batas wilayah, tatatersebut, sepenuhnya adalah ranah kebijakan BIG. ruang dan penggunaan lahan, bukan pada persoalanKarena “dapat” bisa berarti pelarangan, pembatasan ketersediaan peta dasar, sementara di BIG hanyaatau pembolehan bahkan penguatan dalam terindikasi kebutuhan peta dasar, (5) persoalan IGDmenyelenggarakan pemetaan tematik. harusnya sudah dianggap tuntas dengan selesainya Bercermin pada persoalan di atas, tafsir BIG dalam merumuskan Sistem Referensi Geospasialpembatasan peran BIG dalam penyelenggaraan Indonesia (SRGI) di tahun 2013. Kerja selanjutnyaIGT juga didorong oleh adanya beberapa fakta adalah pengembangan infrastruktur data spasial untukyang mendesak perlu direspon oleh BIG adalah : berbagi pakai dan penguatan pemetaan tematik.(1) lambatnya penyediaan peta dasar (RBI) skala Dalam konteks tersebut, pemahamanbesar yang diperlukan untuk mendukung program informasi geospasial secara holistik dan integratifpembangunan wilayah dan sektoral sehingga perlu diperlukan dalam menjabarkan programpercepatan, (2) bahwa persoalan pembangunan penyelenggaraan IG yang ada di BIG. Keterpaduannasional semata-mata masalah ketersediaan peta penyelenggaraan IGD dan IGT terkait isu strategisdasar, khususnya pada skala besar. Sehingga, tidak ada nasional, global dan regional dalam mendukungpeta dasar maka tidak ada pembangunan, (3) persoalan pembangunan sektoral dan pembangunanketerbatasan resources (SDM dan anggaran) yang ada kewilayahan diharapkan dapat menggambarkandi BIG sehingga memerlukan prioritas program, (4) peran BIG sesungguhnya, yang tidak hanya menjaminsemua persoalan penyelengaraan IGT telah terbagi ketersediaan IGD tetapi dapat berperan pula dalamhabis oleh sektoral dan pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan IGT dan menyediakan IGT yangperan BIG hanya terbatas pada pembinaan. belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Sementara pembolehan bahkan penguatan selain badan atau pemerintah daerah.peran BIG dalam penyelenggaraan IGT didorong juga oleh beberapa fakta yaitu: (1) realitas bahwaterdapat aktivitas pemetaan yang belum dilakukanoleh sektoral dan pemda serta secara historis sudahdilakukan oleh Bakosurtanal (diganti BIG) seperti16 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

Sajian Utama UU IG memberi peluang buat BIG dalam mengelola data tersebut yang menurut UU IG masukpenyelenggaraan IGT bisa dilihat pada pasal 23 kategori IGD.yang berbunyi “ Instansi pemerintah atau pemda Tentu data lebih detil dan akurat bila sektoraldalam mengerjakan IGT dapat bekerja sama dengan yang disebutkan di atas juga mengelola data mereka,BIG”. Kata “dapat” memungkinkan sektoral dan dalam hal ini BIG dapat melakukan “harvesting”pemda melakukan pekerjaan secara bersama data tersebut, validasi dan generalisasi untuk petapenyelenggaraan pemetaan tematik, misalkan rupabumi. Data dan IG lengkap tetap ada disektoral.pemetaan tata ruang pemda dapat mengajak BIG Apakah solusi tersebut jawaban undang-undang?dalam menyusun peta rencana tata ruang berupa Tentu juga bukan tetapi kebijakan. Nah demikianstruktur ruang dan pola ruang atau meminta BIG pula interpretasi BIG dalam menjalankan pemetaanmelakukan review peta rencana menggunakan tematik dapat dan belum dikerjakan masuk ranahpendekatan spasial dinamis. kebijakan. Dalam hal kebolehan pada pasal 24 tertulis, Proses penyusunan bisnis (bisnis proses)Badan Informasi Geospasial dapat: penyelenggaraan IG dapat dilihat pada Gambar 7.1. Mengintegrasikan lebih dari satu IGT yang BIG bertanggung jawab memenuhi kebutuhan IGD, sehingga BIG dapat lebih fokus pada penyediaan diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau data JKV/JKH atau Digital Elevation Model (DEM) dan Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru; dan kontur serta gaya berat yang memang tidak dikerjakan2. Mengintegrasikan IGT yang diselenggarakan oleh sektor lain dan pengembangan tematik kedepan oleh lebih dari satu Instansi Pemerintah dan/atau berbasis teknologi Geographic Information System Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru. (GIS) dan WebGIS. Beberapa program unggulan3. Menyelenggarakan IGT dalam hal IGT yang dalam penyelenggaraan IGD diantaranya berupa belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah penguatan jaring kontrol geodetik (strengtening selain Badan atau Pemerintah daerah. geodetic network), sinkronisasi dan perapatan CORS, dan penyediaan DEM sangat diperlukan, sehingga Adanya pertanyaan dan keraguan kebutuhan peta pada level skala berapapun untukapakah ada satu IGT baru yang dihasilkan BIG dari pembangunan sudah dapat terdukung dengan adanyapengintegrasian lebih dari satu IGT atau integrasi lebih titik ikat jaring kontrol geodetik yang rapat.dari satu instansi, sebenarnya tidak menghilangkan Dengan demikian, persoalan pembangunankebolehan BIG menyelenggarakan pemetaan tematik. tidak lagi dikaitkan dengan keharusan menungguBila digambarkan proses kerja IG secara umum bisa peta dasarnya selesai, karena persoalan peta dasardilihat dari layer-layer yang ada di peta rupabumi RBI sesungguhnya persoalan integrasi data tematikIndonesia (RBI). Menurut pasal 11 UU IG peta dasar seperti halnya persoalan pemetaan kadastral olehRBI dihasilkan dari pengintegrasian 8 layer tematik BPN atau pemetaan kawasan hutan pada levelmenjadi tema baru yaitu peta RBI. Ke delapan layer skala 1:5.000 ditangani oleh kementerian terkait.tersebut yaitu, garis pantai, hipsografi (kontur), Masalahnya apakah jaring kontrol geodetik/CORS yangperairan (hidrologi), batas wilayah, nama rupabumi, dibangun IG sudah cukup rapat dan terkelola dengantransportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum baik dan mudah diakses sehingga dapat mendukungdan penutup lahan. penyelenggaraan IG pada skala berapapun. Bila belum Jadi layer-layer yang ada di RBI pada maka program ini perlu diprioritaskan.dasarnya juga layer tematik walau dalam UU Persoalan selanjutnya adalah tugaspenyebutannya adalah layer IGD dan IGD yang menjamin kebutuhan peta dasar dan peta tematikmenyelenggarakan adalah BIG. Lalu apakah salah untuk mendukung pembangunan nasional. Inilahbila misalnya Kementerian PUPR juga mengelola data peran yang mesti diemban bersama bukan saja olehdan sistem informasi geografi terkait transportasi dan BIG tetapi juga sektoral. IGD (dalam hal ini kerangkautilitas karena menjalankan amanah pasal 31 UU Jalan referensi geodesi) menjadi acuan dalam penyusunantentang pengembangan dan pengelolaan sistem jalan IGT dan termasuk penyusunan RBI (yang kami anggapnasional, atau sistem informasi jaringan sungai. Tentu merupakan pekerjaan integrasi tematis). Sebaliknyajawabannya tidak, bahkan sebenarnya BIG akan sangat produk tematik dapat digunakan oleh BIG melaluidiuntungkan manakala sektoral seperti Kementerian penyediaan infrastruktur data spasial dan service.PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautandan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri juga GEOtangkas Vol. 3 - 2017 17

Sajian UtamaGambar 7. Alur proses penyelenggaraan informasi geospasial yang mengarah pada bisnis proses tematik Penguatan peran BIG dalam penyelenggaraan adalah hasil integrasi dari layer batuan, penggunaanIGT dapat dilakukan melalui identifikasi tema baru lahan, dan iklim. Contoh lain peta landsystem hasilatau tema yang belum dikerjakan sektoral. Untuk integrasi beberapa layer tematik seperti jenis tanah,memahami ini tentu UU IG mempunyai keterbatasan penggunaan lahan, geomorfologi, dan morfometri.mengidentifikasi. Oleh karena itu pemahaman holistik Sementara peta analisis adalah peta turunandan integratif dalam penyelenggaraan IG sangat merupakan hasil analisis dari tematik dasar, misalnyadiperlukan. Dari beberapa peraturan perundangan peta kemampuan lahan dihasilkan dari analisis GISmisalnya tentang tentang kehutanan, tata ruang dan atas beberapa layer jenis tanah, penggunaan lahan,kelautan diketahui bahwa untuk penyusunan tata batuan dan iklim, dan pemetaan bawah tanah lihatruang diperlukan pula peta tematik dasar, tematik Tabel 4. Ada beberapa program integrasi yang dapatsintesis dan tematik analisis. diisi oleh BIG sebagai filling the gap data tematik yaitu Pengertian data dan informasi tematik dasar pemetaan landsystem, integrasi neraca sumberdayamirip IGD, yaitu berisi tentang objek yang dapat alam, penyusunan atlas tematik sumberdaya dandilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan termasuk pemetaan taktual untuk disabilitas.fisik bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama. Contoh peta tematik dasar adalah petageomorfologi, peta bentang lahan, penggunaan lahan, Penutuppemetaan sea bedcover. Data geomorfologi adalahhasil interpretasi langsung dari foto udara atau citra Bisa disimpulkan bahwa sebagai bagiansatelit dan validasi lapangan. Data tersebut diakui dari penataan organisasi yang merupakan salah satusangat diperlukan untuk berbagai keperluan seperti agenda reformasi birokrasi yang telah diluncurkan BIGpenyusunan perencanaan ruang menggunakan sejak terbitnya UU No 4 Tahun 2011, dipahami bahwapendekatan satuan lahan. BIG punya sejarah panjang bisnis proses IG yang diatur dalam UU No 4 tahundalam menghasilkan peta geomorfologi dan tidak ada 2011 meliputi IGD dan IGT. IGD menjadi tanggungsatupun sektor yang mengerjakan. Demikian pula peta jawab pemerintah dalam hal ini BIG, sehingga bisnissistem lahan (landsystem) adalah peta hasil integrasi proses IGD pada dasarnya hanya terbatas pada lingkupbeberapa layer penggunaan lahan, geomorfologi, kerja internal BIG. Sementara bisnis proses IGT, karenaiklim dan jenis tanah. Peran ini yang sebenarnya bisa mencakup jenis data yang banyak dan multi sektor,diambil oleh BIG berupa pemetaan tematik dasar maka perlu dirumuskan secara komprehensif bisnissecara sistematis sama halnya pemetaan dasar. proses IGT yang ada di BIG yang tentunya tidak hanya Petasintesisadalahpetahasilpengintegrasian melihat pada UU IG tetapi juga memperhatikan UUbeberapa layer tematik. Contohnya peta jenis tanah yang ada.18 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

Sajian UtamaTabel 4. Klasifikasi peta tematik yang banyak digunakan sektoral Implementasi kata “dapat dan belum” dikalangan praktisi pemetaan istilah tersebut cukupyang terdapat dalam UU sepenuhnya adalah ranah dikenal dan menjadi best practice perkembangankebijakan BIG. Karena dapat berarti pelarangan, teknologi GIS kedepan. Sehingga bisnis prosespembatasan atau pembolehan bahkan penguatan penyelenggaraan IG pada dasarnya akan bermuaradalam menyelenggarakan pemetaan tematik. Lahirnya pada ketersediaan data dan informasi tematik.UU No 4 Tahun 2011 harusnya memberi peluang Oleh karena itu format organisasi BIG kedepan,besar BIG untuk berperan atau tidak berperan dalam bila ada kemungkinan perubahan maka peranpenyelenggaraan IGT. Akan tetapi pengabaian atas penyelenggaraan tematik harusnya mendapat porsiperan aktif BIG dalam pemetaan tematik justru akan yang cukup besar. Pekerjaan penyusunan RBI tidaksemakin memperkecil peran BIG dalam mendukung lagi fokus pada penyediaan semua layer yang adapembangunan nasional. dalam undang-undang dalam satu kegiatan, tetapi Persoalan pembangunan nasional bukan lebih pada pekerjaan pengintegrasian data dasar yangsemata persoalan ketersediaan peta dasar, tetapi disiapkan BIG (data DEM, titik kontrol geodesi) denganadalah persoalan tematis, bagaimana mendukung beberapa layer tematik hasil harvesting dari internaldan melakukan percepatan atas ketersediaan dan BIG ataupun sektoral terkait.penyelesaian kegiatan pemetaan tematis seperti Belajar dari pengalaman menjalankanpenyelesaian peta tata ruang, penyusunan RZWP3K, kegiatan di pemetaan tematik dan review beberapakebencanaan, dan penyusunan atlas, maka tugas BIG grup diskusi terfokus (FGD), didapatkan bahwakedepan yang perlu dipercepat adalah bagaimana pemahaman IG secara holistik dan integratifperan BIG: diperlukan sebagai pendekatan yang tepat dalam1. Membantu penyelesaian program kebijakan satu menjelaskan bisnis proses IG yang ada di BIG. Keterpaduan penyelenggaraan IGD dan IGT dalam peta. merespon isu strategis, isu nasional, dan isu global2. Bagaimana BIG membantu percepatan tata diharapkan dapat menggambarkan peran BIG sesungguhnya dalam penyelenggaraan IG yang tidak ruang, bukan hanya dari segi peta dasar tapi pada hanya menjamin ketersediaan peta dasar tetapi dapat masalah tematik. berperan aktif dalam penyelenggaraan IGT yang baik3. Bagaimana BIG mendukung kebijakan nasional dan benar, untuk itulah UU IG berusaha memfasilitasi. dan strategis seperti nawacita, RPJMN dan percepatan proyek nasional sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2017.4. Bagaimana BIG mendukung kebijakan global seperti global mapping, pemanasan global, dan perubahan iklim. Pemahaman akan tematik dasar, sintesisdan analisis meski tidak tertulis dalam UU IG, namun Penulis adalah Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIGReferensi:- Tinjauan akademis Undang-undang No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial- Berbagai peraturan perundangan bidang tata ruang, transportasi dan utilitas- Bahan-bahan presentasi . GEOtangkas Vol. 3 - 2017 19

Sajian UtamaPengembangan Kawasan Ekonomi KhususTa njunglesungOleh: Roswidyatmoko Dwihatmojo Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 untuk mendorong pengembangan KEK Tanjunglesung.Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu Ketimpangan Utara dan Selatandalam wilayah hukum Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan Pengembangan KEK Tanjunglesungfungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antaratertentu. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor kawasan utara dan selatan di Provinsi Banten. Badan2 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Pusat Statistik (2014) menyebutkan, Pendapatan AsliKEK menyatakan bahwa KEK terdiri atas satu atau Daerah (PAD) Kabupaten Lebak sebesar Rp 244,44beberapa zona. Zona tersebut antara lain pengolahan miliar dan PAD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 140ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, miliar. Sementara itu, PAD Kabupaten Serang sebesarpariwisata, energi, dan ekonomi lain. KEK merupakan Rp 464 miliar dan Kabupaten Tangerang sebesar Rpkawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan 1,57 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanyageostrategis sehingga bernilai ekonomi tinggi serta ketimpangan kawasan utara dan selatan di Provinsimemiliki daya saing. Banten. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Kawasan utara merupakan kawasan industrisebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor didukung dengan aksesibilitas yang memadai. Kawasan3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan utara memiliki lokasi strategis karena merupakan jalurProyek Strategis Nasional menyebutkan bahwa KEK utama yang menghubungkan distribusi barang danTanjunglesung merupakan salah satu proyek strategis jasa ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak,nasional. Tanjunglesung ditetapkan sebagai salah sedangkan pertumbuhan ekonomi kawasan selatansatu dari 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Banten relatif lambat dibandingkan kawasan utara.Nasional (KSPN). Sepuluh Destinasi Prioritas yangsering disebut sebagai ”Bali Baru” itu yaitu Danau Kawasan Utara dan Selatan BantenToba (Sumatera Utara), Tanjungkelayang (Belitung),Tanjunglesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKIJakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo TenggerSemeru (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuanbajo(NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara,) dan Morotai(Maluku Utara). KEK Tanjunglesung diresmikan oleh PresidenJoko Widodo pada 23 Februari 2015. KEK Tanjunglesungdikembangkan sebagai kawasan pariwisata karenamemiliki potensi alam berupa wisata bahari danhamparan pantai yang indah. Dalam konteks nasional,sektor pariwisata merupakan salah satu prioritasdalam program Nawacita dimana salah satu kebijakandalam sektor ini adalah pembangunan destinasipariwisata untuk meningkatkan daya saing wilayahmelalui daya tarik tujuan wisata. Pembangunan KEKakan dilaksanakan dalam waktu tiga tahun. Untuk itupemerintah menyiapkan pembangunan infrastruktur2200 GEGOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. 3l. -32-0210717

Sajian UtamaPotensi Tanjunglesung Tanjunglesung merupakan kawasan wisata KTaunnjjuunngglaensuWngis)atawan ke Tanjunglesung (Kantor Administratorbahari yang memiliki potensi coastal zone yangalamiah, bentang pantai, hamparan pasir putih dan Pengembangan Tanjunglesunglandai sehingga potensial dikembangkan untuk wisatapantai. Kawasan Tanjunglesung juga memiliki potensiTaman Nasional Bawah Laut dengan biota laut yanglengkap dan lokasinya dekat dengan Taman NasionalUjungkulon, tempat habitat badak bercula satu. KEK Tanjunglesung berada di KecamatanPanimbang, Kabupaten Pandeglang. KEKTanjunglesung dikelola oleh PT. Banten West JavaCorporation (PT. BWJ) dengan status HGB seluas 1.500Ha. Perkiraan investasi pembangunan kawasan Rp. 4,2Triliun dengan investasi pelaku usaha Rp. 92,4 Triliunhingga tahun 2025. Pengembangan KEK Tanjunglesungdiharapkan mampu menyerap 85.000 tenaga kerja. Percepatan pengembangan KEK Tanjunglesung sejalan dengan PP Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sehingga ada payung hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. Proyek infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur pendukung yang diselenggarakan pemerintah, sedangkan infrastruktur utama dalam kawasan merupakan kewenangan pengelola. Sebagian besar proyek infrastruktur akan selesai pada tahun 2019 sehingga diharapkan investasi swasta yang masuk ke KEK Tanjunglesung bisa dioptimalkan dan memenuhi target pemerintah pada tahun 2024. Terdapat beberapa proyek infrastruktur strategis yang dilaksanakan pemerintah untuk mendukung pengembangan KEK Tanjunglesung sesuai pada Tabel 1. Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang sudah dimulai pada tahun 2017. Saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan dan konstruksi. Profil KEK Tanjunglesung (http://kek.go.id/kek-di- Pengadaan lahan tahap I sepanjang 50 km ditargetkan indonesia/tanjung-lesung/) selesai akhir tahun 2017. Jalan tol ini akan melalui Dalam 5 tahun terakhir jumlah kunjunganwisatawan ke Tanjunglesung baik domestik maupun 14 kecamatan dan 50 desa atau kelurahan, panjangmancanegara mengalami kenaikan cukup signifikan.Pada tahun 2012 kunjungan mencapai 186.263 orang 84 km dengan luas kurang lebih 785,27 Ha dengandan mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun2015 kunjungan wisatawan semakin meningkat jumlah bidang tanah sebanyak 4.851 bidang. Jalanseiring mulai beroperasinya KEK Tanjunglesung padatahun yang sama. Kunjungan wisatawan pada tahun bebas hambatan ini akan membuka akses Jakarta2015 sebanyak 403.526 orang dan bertambah menjadi569.430 orang pada tahun 2016. dengan KEK Tanjunglesung secara langsung. Secara rinci, luas perkiraan lahan yang akan terpakai jalan tol di Kota Serang sebanyak 21,17 Ha, Kabupaten Serang 163,35 Ha, Kabupaten Lebak dan Pandeglang masing- masing 369,61 Ha dan 231,17 Ha. GGEEOOtatnangkgaksasVVool.l3. 3- 2-2001177 2211

Sajian Utama Tabel 1. Proyek Infrastruktur Pendukung KEK Tanjunglesung KeberadaanBandaradiBantenSelatanakan mempermudah akses menuju destinasi wisata tidak hanya ke KEK Tanjung lesung tetapijugakeobyek wisatapotensiallainnya sepertiUjungKulon,PantaiCaritadanAnyer.Pengembangan Tol Serang-Panimbang Pengembangan Bandara Banten Selatan Keberadaan Bandara Banten Selatan ini akan Bandara Banten Selatan akan dibangun di mempermudah akses menuju destinasi wisata tidakDesa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. Rencana hanya ke KEK Tanjunglesung tetapi juga ke obyekperluasannya berada di Desa Kutamekar, Bojen dan wisata potensial lainnya seperti Ujungkulon, PantaiPangkalan, Kecamatan Sobang. Kebutuhan lahan Carita dan Anyer. Selain itu keberadaan bandarapembangunan bandara mencapai 540,60 Ha dengan tersebut akan membuka potensi daerah sertarincian pembangunan tahap I 460,45 Ha dan tahap meningkatkan peluang investasi berbagai sektor diII 80,15 Ha. Bandara Banten Selatan berfungsi Kabupaten Pandeglang dan Banten bagian selatan.sebagai bandara umum, komersial, dan bandara Dalam skala yang lebih luas keberadaan bandarapengumpul. Pemerintah Provinsi Banten melengkapi ini dapat meningkatkan keunggulan kompetitifusulan penetapan kembali lokasi bandara dengan (competitive advantage) suatu wilayah.kajian teknis terbaru, melibatkan pihak swasta Pengembangan KEK Tanjunglesung jugadalam pembangunan, dan menyelesaikan masalah dipercepat dengan reaktivasi jalur kereta apipembebasan lahan (Bappenas, 2017). Rangkasbitung-Labuhan. Kondisi eksisting saat ini sudah dilakukan studi trase dan detail engineering2222 GEGOEtOantagnkgaksaVsoVl.o3l.-32-0210717 design (DED) pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 akan dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bappenas (2017) menyatakan bahwa pada tahun 2018 akan dilakukan penertiban dan pengadaan lahan serta proses konstruksi jalan, rel, jembatan, persinyalan dan stasiun sehingga kereta api siap beroperasi pada tahun 2020.

Sajian Utama Jalur kereta api Rangkasbitung-Labuhan Peluang dan Tantanganmenghubungkan Stasiun Rangkasbitung dan StasiunLabuhan, melewati 18 stasiun sepanjang 56 km. Jalur Pengembangan KEK Tanjunglesung akanini dibangun tahun 1908 dan ditutup 1982 karena memberikan dampak sosial dan ekonomi bagiterbatasnya pengguna moda dan kalah bersaing Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang.dengan moda transportasi lainnya. Jalur kereta api Dalam konteks perkembangan ekonomi wilayah akanini diharapkan dapat memberikan multiplier effect memberikan manfaat langsung dan tidak langsung.pada kegiatan masyarakat Kabupaten Pandeglang Pembangunan KEK Tanjunglesung diperkirakankarena akses kereta api selama ini hanya rute Jakarta- mampu menyerap 85.000 tenaga kerja yang bergerakRangkasbitung dan Rangkasbitung-Merak saja. dalam berbagai sektor sehingga mampu meningkatkan Secara umum pengembangan KEK pendapatan masyarakat, mengurangi angkaTanjunglesung diharapkan akan memberikan manfaat pengangguran, dan mengurangi angka kemiskinan.besar bagi pengembangan wilayah Kabupaten Peluang besar dalam pengembanganPandeglang. Pemerataan pembangunan erat KEK Tanjunglesung selain potensinya alamnya,kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, menekan juga terdapat pasar yang potensial khususnya darigini ratio, menurunkan indeks kesenjangan sosial, dan Jabodetabek. Warga Jakarta dan sekitarnya akanmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. memiliki alternatif wisata ke arah barat khususnya Tanjunglesung. Wilayah Banten semakin terjangkauPeran IG dalam Pengembangan Tanjunglesung karena memiliki aksesibilitas jalan darat, tidak seperti sekarang yang hanya mengandalkan wisata Puncak Informasi Geospasial (IG) memiliki peran dan Bandung saja. Jarak Jakarta ke Tanjunglesungpenting dalam proses perencanaan. Menurut UU menjadi dekat dan bisa ditempuh cepat. MenurutNomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial data BPS jumlah penduduk Jakarta tahun 2016disebutkan bahwa IG merupakan alat bantu dalam sebanyak 10.177.924 jiwa belum termasuk hinterlandperumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ Jakarta seperi Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor danatau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan sekitarnya. Aksesibilitas yang semakin baik dan tidakruang kebumian. IG sangat berguna sebagai sistem membuang waktu karena terkena kemacetan yangpendukung pengambilan kebijakan dalam rangka menjadi daya tarik Tanjunglesung semakin kuat kemengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, domestic market Jakarta (Effendi, 2016).sosial, budaya, dan ketahanan nasional. Secara khusus Selama ini salah satu hambatan terbesardapat berguna dalam pengelolaan sumberdaya alam, dalam pengembangan KEK Tanjunglesung adalahpenyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi aksesibilitasnya. Untuk itu dibangunlah beberapainvestasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis infrastruktur pendukung antara lain pembangunanbatas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. jalan tol Serang-Panimbang, reaktivasi rel kereta api Menindaklanjuti pembangunan infrastruktur Rangkasbitung-Labuhan, dan Bandara Banten Selatan.yang belum terakomodir dalam Rencana Tata Ruang Namun sebagian proyek tersebut baru selesai setelahWilayah (RTRW), saat ini Pemerintah Provinsi Banten tahun 2019. Untuk itu pembangunan infrastrukturdan Kabupaten Pandeglang sedang melakukan sangat diperlukan untuk mendorong investasi danpeninjauan kembali RTRW. Penyusunan peta RTRW pengembangan KEK Tanjunglesung.memerlukan dukungan IG, baik IGD maupun IGTsehingga menghasilkan peta rencana yang dapat potensi pasar pendudukdipertanggungjawabkan. Peta rencana tata ruang Jakarta 10merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumentata ruang. Peta tata ruang merupakan model yang jutamenjelaskan isi dokumen perencanaan dan ketentuanpasal dalam Perda Tata Ruang. Peta menjadi bagian Domestic market KEK Tanjunglesungpenting dalam perencanaan tata ruang karena mampumenunjukkan peraturan pemanfaatan ruang secara GGEEOOtatannggkkaassVVool.l.33--22001177 2233spasial, terukur dan pasti (Hadi, 2017). Selain itu dataIG dapat memberikan informasi dimana lokasi dansebaran infrastruktur prioritas yang akan dibangunsehingga memberikan kepastian hukum dan investasikarena terkait dengan alokasi ruang dan perizinan.

Sajian UtamaPantai Tanjunglesung (Foto: PPTRA-BIG)IG dapat memberikan informasi Sisi lain Pantai Tanjunglesung (Foto: PPTRA-BIG)lokasi dan sebaran infrastrukturprioritas yang akan dibangunsehingga memberikan kepastianhukum dan investasi karenaterkait dengan alokasi ruang danperizinan Infrastrukur di Tanjunglesung (Foto: PPTRA-BIG)2244 GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. l3. 3- 2-0210717

Sajian UtamaPeta Rencana Pola Ruang Kabupaten PandeglangReferensi:Administrator KEK Tanjung Lesung (2017). Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Pandeglang.Badan Pusat Statistik . (2014). Provinsi Banten Dalam Angka Tahun 2014.Bappenas. (2017). Perkembangan KEK Tanjung Lesung. Jakarta.Efffendi, Anwar. (2016). KEK Tanjung Lesung Akan Dongkrak Perekonomian Dua Daerah Tertinggal, dikutip dari http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/07/05/ kek-tanjung-lesung-akan-dongkrak-perekonomian-dua-daerah-tertinggal-373898 [30 Mei 2017]Hadi, Marhensa Aditya. (2016). Mekanisme Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang. Buletin Geotangkas Volume I Nomor 2 Tahun 2016: 48-54.Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.PT. Banten West Jawa. (2017). Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung Periode Sampai Bulan Februari 2017. Pandeglang.Sambas (2016). Reaktivasi Rel Keretaapi RangkasbitungLabuan Diharapkan Rampung 2020, dikutip dari http://www.antaranews.com/berita/595524/reaktivasi-rel-kereta- api-rangkasbitung-labuan-diharapkan-rampung-2020[30 Mei 2017]. Penulis adalah Surveyor Pemetaan Muda di BIG GGEEOOtatannggkkaassVVool.l3. 3--22001177 2255

ArtikelKEMBALI BANGKITSEBAGAI POROS MARITIMDUNIAOleh: Randhi AtiqiKapal Lambelu penghubung ke kawasan timur Indonesia (Foto: PPTRA-BIG) Berdasarkan catatan sejarah, setidaknya dua di dunia. Visi poros maritim dunia akan menjadiperadaban besar pernah berada di Nusantara. Pada fokus Indonesia di abad ke-21. Dalam pidatonya diabad ke-7 M, berdiri Kerajaan Sriwijaya yang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9, East Asia Summitmasanya adalah kekuatan maritim dunia. Di puncak (EAS), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Novemberkejayaannya di abad 9-10 M, Kerajaan Sriwijaya 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Joko Widodomemiliki armada laut yang kuat sehingga dapat menegaskan bahwa agenda pembangunan Indonesiamengendalikan jalur pelayaran dan perdagangan di akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama. Lima pilarSelat Malaka dan Selat Sunda. Wilayah kekuasaannya untuk tampil sebagai poros maritim dunia itu adalah:meliputi Sumatera, Jawa, semenanjung Malaya, dan 1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.beberapa wilayah lain di Asia Tenggara. Peninggalan 2. Menjaga sumberdaya laut dan menciptakanpada masa Kerajaan Sriwijaya hingga saat ini masihdapat kita saksikan yaitu Candi Borobudur, yang kedaulatan pangan laut dengan menempatkanmerupakan candi Budha terbesar di dunia. nelayan pada pilar utama. Memasuki pertengahan milenium kedua, 3. Memberi prioritas pada pembangunanperadaban di Nusantara kembali bersinar dengan infrastruktur dan konektivitas maritim denganberdirinya Kerajaan Majapahit. Di masa kejayaannya membangun tol laut, deep seaport, logistik,pada abad ke-14 M, Kerajaan Majapahit adalah industri perkapalan, dan pariwisata maritim.penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Asia 4. Menerapkan diplomasi maritim melalui usulanTenggara. Wilayah kekuasaannya membentang dari peningkatan kerjasama di bidang maritimSumatera, Semenanjung Malaya, hingga sebagian dan upaya menangani sumber konflik denganPapua. Tidak berbeda dengan Kerajaan Sriwijaya, penekanan bahwa laut harus menyatukancapaian Kerajaan Majapahit pada masa itu tidak berbagai bangsa dan negara.terlepas dari armada maritimnya yang kuat. 5. Membangun kekuatan maritim sebagai tanggung Sejarah menunjukkan bahwa bangsa jawab menjaga keselamatan pelayaran danIndonesia di masa lalu adalah masyarakat bahari yang keamanan maritim.memperoleh kejayaannya dengan kekuatan maritim. Berkenaan dengan itu, mampukah peradaban di Bangkit kembali sebagai poros maritim dunia,Nusantara mendapatkan kembali masa keemasannya membutuhkan kesadaran kolektif bangsa Indonesiadalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia agar mampu mencapainya. Tak mengherankan bahwa(NKRI)? Dalam Musyawarah Nasional Maritim pada agenda untuk membangun kembali budaya maritimtanggal 23 September 1963, Presiden Soekarno Indonesia diletakkan di urutan pertama pilar porosmenyerukan bahwa masa depan bangsa Indonesia maritim dunia. Agenda ini kemudian dapat kitaterletak di laut dan samudera. Hal itu beliau kemukakan turunkan lagi pada tataran praktik, yaitu membukadalam pidatonya yang berjudul “Kembalilah Menjadi wawasan bangsa Indonesia terhadap kemaritiman.Bangsa Samudera”. Wawasan kemaritiman diperlukan supaya bangsa Di masa Pemerintahan Presiden Joko Indonesia dapat memandang ruang hidup yangWidodo, Indonesia semakin menunjukkan semangat ditempatinya sebagai sebuah benua maritim yanguntuk kembali menjadi kekuatan yang menentukan luas.2266 GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. 3l. 3- 2-0210717

Artikel Wawasan tentang kemaritiman yang harus yang panjang, akhirnya pada tahun 1982 konsepdimiliki oleh segenap bangsa Indonesia setidaknya Archipelagic State yang diperjuangkan sejak Deklarasiadalah wawasan tentang geografi Indonesia. Seluruh Djuanda tersebut diterima oleh seluruh dunia danmasyarakat Indonesia harus menyadari sepenuhnya ditetapkan dalam United Nations Convention On Thebahwa Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah Law of The Sea/ UNCLOS 1982.benua maritim yang kaya raya dengan sumberdaya. Luas perairan kepulauan Indonesia mencapaiMelalui tulisan ini, saya ingin menggambarkan bahwa 3.092.085 km², sementara luas laut zona ekonomibetapa luar biasa potensi wilayah geografis yang kita eksklusif adalah sekitar 2.936.345 km². Denganmiliki. belasan ribu pulau, panjang garis pantai Indonesia Sering kita dengar, wilayah NKRI terbentang adalah sekitar 99.093 km dan menjadi negara dengandari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.timur. Jika Kota Sabang diibaratkan dengan Kota Luas keseluruhan pulau-pulau itu adalah sekitarLisabon – Portugal di ujung barat Benua Eropa, 1.890.739 km². Meskipun hanya seperempat daripanjang wilayah Indonesia akan melebihi Benua luas keseluruhan wilayah NKRI, tetapi luas daratanEropa sehingga Merauke dan Kota Jayapura akan Indonesia saja lebih luas daripada luas gabunganberada di sebelah timur Pegunungan Ural dan Laut daratan negara-negara maju di Eropa barat, yaituKaspia di bagian barat Benua Asia. Jika Kota Sabang Portugal, Spanyol, Perancis, Belanda, Belgia, Denmark,diibaratkan dengan Kota Sandiego – USA di pantai dan Jerman.barat Benua Amerika Utara, maka Merauke dan Kota Dengan wilayah geografis yang luas danJayapura akan berada di sebelah timur New York City kaya raya sumberdaya, tentu visi menjadi porosdan Washington DC atau melewati pantai timur Benua maritim dunia bukanlah “bagaikan mimpi di siangAmerika Utara dan masuk ke wilayah Samudera bolong”. Lebih-lebih, catatan demografi pendudukAtlantik. Sementara, jika Kota Sabang adalah Kota Indonesia saat ini juga menunjukkan kondisi yangPerth di ujung barat Benua Australia, maka Merauke menggembirakan. Menurut proyeksi BPS, padadan Kota Jayapura akan berada di wilayah Samudera tahun 2020 - 2035 Indonesia akan mengalami bonusPasifik di lepas pantai Melbourne sebelah timur Benua demografi. Pada periode tersebut, 64% dari jumlahAustralia. penduduk Indonesia adalah penduduk usia produktif. Indonesia adalah pemilik predikat negara Rasio penduduk produktif sebesar itu adalah modalkepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau yang kita yang sangat baik untuk melesat menjadi negara maju.miliki diperkirakan lebih dari 17.000 pulau. Akan tetapi, Akhirnya, kita berharap cita-cita besarsejauh ini kita baru berhasil melakukan verifikasi menjadi poros maritim dunia betul-betul dapat kitaterhadap 16.056 pulau. Jumlah tersebut diperoleh wujudkan. Jika kita membaca sejarah peradabansetelah pada bulan Agustus tahun ini Indonesia dunia, bangsa-bangsa yang tampil sebagai pemimpinmendaftarkan sebanyak 2.590 pulau bernama dan peradaban itu seolah punya gilirannya masing-berkoordinat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa masing. Tidak ada satu pun bangsa yang selamanya(PBB) melalui forum United Nations Conference on the berada di puncak piramida peradaban umat manusia.Standarization of Geographical Names (UNCSGN) dan Suatu bangsa pasti akan mengalami masa-masaUnited Nations Groups of Experts on Geographical keemasan, kemudian mengalami kemunduran, lalu terpuruk. Bangsa yang terpuruk pun dapat kembaliNames (UNGEGN). Sebelumnya, Indonesia baru bangkit dan memperoleh masa keemasan berikutnya.memiliki sejumlah 13.466 pulau yang didaftarkan ke Dengan menganggap Kerajaan Sriwijaya adalah masaPBB pada tahun 2012. keemasan peradaban bangsa Indonesia di milenium Sadar akan bentuk wilayah yang terdiri pertama dan Kerajaan Majapahit di milenium kedua,dari beribu-ribu pulau, Indonesia sejak awal maka NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945memperjuangkan konsep Negara Kepulauan harus mampu tampil kembali sebagai pemuncak(Archipelagic State). Melalui deklarasi Djuanda pada peradaban dunia di milenium ketiga.tanggal 13 Desember 1957, Indonesia menyatakankepada dunia bahwa laut yang berada di antara atau di Penulis adalah Surveyor Pemetaan Pertama di BIGdalam kepulauan Indonesia adalah menjadi kesatuanwilayah NKRI. Sebelum adanya konsep ArchipelagicState ini, wilayah laut di antara atau di dalam kepulauanitu adalah wilayah bebas dan bukan milik Indonesia.Wilayah laut Indonesia hanya terbatas pada jarak 3mil laut dari garis pantai. Setelah melalui perjuangan GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. 3l. 3- 2-0210717 2277

GeofotoBekas rel kereta api beralih fungsi di SlemanBekas bangunan Stasiun Tempel, SlemanBekas jembatan jalur KA di atas Sungai Krasak Foto-foto merupakan koleksi PPTRA-BIG saat melaksanakan survei transportasi reaktivasi jalur KA Yogyakarta-Magelang Bekas Stasiun Secang, Magelang28 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

GeofotoJejak Jalur TransportasiKA Yogyakar ta-Magelang Jalur kereta api (KA) Yogyakarta-Magelang menjadi saksi bisu konektivitas antar wilayah tempo dulu. Moda/angkutan rakyat ini menjadi penggerak roda perekonomian wilayah sisi selatan dan barat Gunung Merapi. Kini, sisa-sisa kejayaan tersebut dapat disaksikan walau tidak seluruh jalur terlihat. Di beberapa sudut tertentu, jejak tersebut terabadikan lewat cagar budaya KA dan sisa yang masih terawat. Akankah jalur tersebut aktif kembali? Cagar budaya jembatan rel KA di Pangukan, di atas Sungai Bedog Sleman Pola melengkung bekas jalur rel KA Jembatan rel Pangukan 70 43’ 03” LS, 1100 200 52” BT Citra satelit Jembatan Pangukan dan sekitarnya GEOtangkas Vol. 3 - 2017 29

Artikel 15 DAS PrioritasOleh: I Made Dipta Sudana Siluet senja Sungai Kapuas (Foto: PPTRA-BIG) Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan Aliran Sungai, Undang-Undang Nomor 26 Tahundari air. Manusia pernah hidup tanpa listrik, teknologi, 2007 tentang Penataan Ruang, sedangkan rencanaminyak bumi, dan kebutuhan lainnya, namun belum pengelolaannya tercantum di dalam RPJMN tahunpernah bisa hidup tanpa ada air. Tidak salah bila 2015-2019. Dalam RPJMN disebutkan terdapat 15dikatakan air merupakan sumber kehidupan manusia. DAS prioritas yang harus segera dipulihkan dayaSejarah mencatat manusia hidup dan berkembang di dukungnya meliputi DAS Ciliwung, Citarum, Cisadane,sekitar wilayah perairan. Sejak dahulu perkembangan Kapuas, Siak, Serayu, Bengawan Solo, Brantas, Tobamanusia dan komunitas kehidupannya cenderung Asahan, Musi, Way Sekampung, Way Seputih, Moyo,terjadi di sepanjang aliran sungai, sebagai contoh Jeneberang, dan Saddang.Kerajaan Kutai yang berkembang di sepanjang Sungai Penanganan DAS tersebut diprioritaskanMahakam, Kerajaan Sriwijaya di aliran Sungai Musi, karena mengalami kerusakan yang cukup parah.dan Kerajaan Majapahit menjadikan Sungai Bengawan Kerusakan DAS dilihat dari kondisi sumber dayaSolo sebagai sarana transportasi perdagangannya. Saat alamnya berupa lahan, kualitas air, kuantitas danini, banyak kota di Indonesia yang terletak di daerah kontinuitas air, ataupun dari segi sosial ekonomi,aliran sungai (DAS) sehingga perkembangannya turut infrastruktur air, dan pemanfaatan ruang wilayahmempengaruhi daerah di sekitar sungai tersebut. yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam DAS adalah wilayah daratan yang merupakan mendukung pelaksanaan pengelolaan secarasatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak baik, diperlukan alat yang dapat memantau sertasungainya, berfungsi untuk menampung, menyimpan memberikan informasi tentang kondisi sumberdayadan mengalirkan air hujan ke danau atau ke laut alam yang berada di daerah aliran sungai.secara alami. Batas DAS di darat merupakan pemisah Lahan kritis merupakan permasalahantopografi, biasanya berupa igir igir perbukitan dan utama yang menyebabkan 15 DAS tersebut harusbatas di laut sampai dengan daerah perairan yang segera ditangani. Lahan kritis merupakan lahan yangmasih terpengaruh aktivitas daratan. Indonesia memiliki tingkat kesuburan rendah, walaupun masihmemiliki ribuan DAS yang tersebar di seluruh wilayah. dapat dikelola tetapi produktivitasnya rendah. SalahDitinjau dari kondisi daya dukungnya, terdapat satu faktor penyebab munculnya lahan kritis di sekitarbeberapa DAS yang tergolong dalam kondisi kritis DAS adalah kerusakan sumberdaya hutan karenasehingga memerlukan tindakan cepat untuk segera penebangan pohon di hutan secara liar tanpa disertaidilakukan pemulihan. penanaman kembali dan terjadinya kebakaran hutan. Melihat pentingnya pemulihan kondisi DAS Aktivitas pertambangan, pembukaan lahan, erosi, danuntuk kelestarian lingkungan, maka pemerintah banjir juga menjadi faktor munculnya lahan kritis ini. mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah30 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

Artikel Permasalahan lahan kritis menimpa Pulau Jawa yang jauh lebih banyak dibandingkanhampir seluruh DAS di Pulau Sumatera, Kalimantan, dengan pulau lain di Indonesia turut memberi andildan Sulawesi. Di DAS Kapuas, diperkirakan 20,72 terjadinya alih fungsi lahan.km sepanjang garis sempadan sungai mengalami Konversi lahan di DAS dapat terjadi sepanjangkerusakan yang kritis. Konversi lahan di daerah aliran aliran sungai, baik di hulu sampai hilir. Alih fungsisangat memprihatinkan. Lahan yang sudah dalam lahan di bagian hulu didominasi oleh pembukaantahap kritis mencapai 15%, dan yang berisiko kritis lahan hutan menjadi lahan pertanian/perkebunansekitar 31% (TKPSDA WS Kapuas, 2012). DAS Toba dan pemanfaatan jasa pariwisata. Kesuburan tanahAsahan yang mengalir dari Danau Toba hinga ke Selat bagian hulu sungai, menjadi salah satu penyebabMalaka dan DAS Musi mengalami kerusakan akibat peningkatan aktivitas pertanian wilayah tersebut.penggunaan sumberdaya alam yang meningkat Pariwisata sendiri berkembang di bagian hulu sungaitanpa disertai keterpaduan pengelolaan antar sektor. karena suasana dan udaranya yang masih segar.Pembangunan yang terjadi di sekitar DAS Musi Banyak objek wisata yang berada di daerah hulu sungaiberdampak pada penurunan kemampuan lahan dan seperti area perbukitan, air terjun, dan sumber matameluasnya lahan kritis, diperparah oleh peristiwa air. Potensi wisata tersebut selain bernilai ekonomikebakaran hutan yang terjadi hampir tiap tahun. juga turut membawa efek samping yaitu perubahan Pembukaan hutan menjadi lahan pertanian lahan di sekitarnya. Hal ini terjadi di DAS Ciliwung,dan perkebunan oleh masyarakat turut menyumbang Citarum, Bengawan Solo, dan DAS Brantas.kerusakan lahan yang terjadi di sepanjang aliran Berbeda dengan bagian hulu, di bagiansungai. DAS Way Seputih – Sekampung memiliki hilir kawasan DAS juga terjadi alih fungsi lahanisu lahan kritis yang menyebabkan kekeringan pada dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.musim kemarau yang mengancam ketahanan pangan. Bagian hilir sungai yang merupakan daerah padatDi sisi lain mengalami banjir saat musim hujan akibat penduduk seringkali terjadi kompetisi penggunaanmenumpuknya sedimentasi. Begitu pula yang terjadi lahan. Bertambahnya populasi manusia juga turutdi DAS Moyo, DAS Jeneberang, dan DAS Saddang, menambah luas daerah permukiman di bagian hilir.meluasnya lahan kritis dan erosi terus berlangsung Kebutuhan akan tempat tinggal menyebabkan lahandi DAS tersebut akibat pembukaan lahan hutan oleh pertanian beralih fungsi menjadi permukiman.masyarakat sekitar. Kompetisi lahan menyebabkan alih fungsi lahan yang Alih fungsi lahan yang terjadi di sepanjang dulunya pertanian menjadi permukiman, dan yangDAS turut menambah masalah dan kondisi ini dulunya permukiman dapat menjadi lahan jasa danterjadi di semua DAS prioritas. DAS yang mengalami perdagangan. Munculnya kawasan industri di bagianpeningkatan alih fungsi lahan secara cepat terjadi di hilir sungai juga turut menambah alih fungsi lahanDAS Prioritas di Pulau Jawa. Hal tersebut tidak lepas yang terjadi. Kondisi ini terjadi di semua DAS prioritaskarena alih fungsi lahan masif akibat dari aktivitas di Pulau Jawa.pertambahan penduduk di Jawa. Populasi penduduk Sudut Sungai Ciliwung (Foto: PPTRA-BIG) GEOtangkas Vol. 3 - 2017 31

Artikel Alih fungsi lahan di hulu Sungai Citarum (Foto: PPTRA-BIG) Permasalahan utama lain yang terjadi di DAS diatasi. Hal itu dilakukan untuk menjamin kebutuhanprioritas adalah penurunan kuantitas dan kualitas air baku bagi warga Jakarta.air. Dua hal ini merupakan dampak dari masalah Permasalahan-permasalahan di atas harussebelumnya. Lahan kritis memberi dampak pada segera ditangani. Sebagai langkah awal disusunpenurunan kuantitas air. Lahan kritis menyebabkan informasi berupa data statistik dan spasial yangair hujan tidak meresap ke tanah dan akan langsung memuat gambaran peningkatan lahan kritis, alihmengalir menuju bagian hilir sungai sehingga fungsi lahan, ketersediaan air, serta kebutuhan air dimenyebabkan simpanan air di bagian hulu semakin tiap wilayah DAS. Informasi ini dapat diperoleh denganberkurang. Hal ini awal terjadinya bencana alam melakukan pemetaan neraca sumberdaya alam.longsor, penambahan sedimentasi, kekeringan, dan Pemetaan neraca sumberdaya alam dibuat mengikutibanjir. Standar Nasional Indonesia (SNI) Penyusunan Penurunan kualitas air terjadi akibat Neraca Spasial Sumberdaya Alam tahun 2015. SNIadanya limbah yang dialirkan atau dibuang melalui tersebut terbagi menjadi 4 bagian yaitu sumberdayasungai. Di bagian hulu, limbah yang dihasilkan dari air, sumberdaya hutan, sumberdaya lahan, danpertambangan dan pertanian dialirkan ke sungai. sumberdaya mineral batubara.Limbah tersebut sering mengandung bahan-bahan Pada dasarnya neraca dihitung dari datakimia di dalamnya. Pupuk dan peptisida yang tidak aktiva dan pasiva dari masing-masing sumberdaya.digunakan secara proporsional akan mencemari air, Aktiva dan pasiva berbeda di tiap neraca sumberdayatanah, dan hasil pertanian. Limbah industri dan rumah alam. Pada sumberdaya hutan dan lahan terbagitangga mendominasi DAS di bagian hilir. Limbah kimia menjadi 2 periode waktu, aktiva berupa tahunyang berasal dari industri seringkali langsung dialirkan terdahulu sedangkan pasiva berupa tahun terkini.ke sungai tanpa melalui proses pengolahan terlebih Hasil dari pemetaan neraca sumberdaya hutan dandahulu. Begitu pula dengan limbah rumah tangga lahan berupa informasi spasial yang menggambarkanyang langsung dibuang ke sungai. Hal ini tentu saja alih fungsi lahan yang terjadi pada kurun waktumengurangi kualitas air pada DAS tersebut. tertentu di dalam suatu wilayah DAS. Pada neraca Sebagai contoh kualitas air yang menurun sumberdaya air, aktiva berupa potensi ketersediaanakibat kegiatan industri dan pemukiman di DAS Siak, air sedangkan pasiva berupa kebutuhan air di satumenyebabkan airnya dapat dikatakan tidak layak lagi periode waktu. Pemetaan neraca sumberdaya airuntuk sumber air baku bagi PDAM. Contoh perbaikan menghasilkan informasi terkait neraca sumberdayakualitas air lain adalah di DAS Citarum. Kandungan air dan indeks pemakaian air. Neraca sumberdayakoli tinja, oksigen terlarut, limbah rumah tangga mineral dan batubara terdiri dari jumlah cadangan(BOD), COD dan zat tersuspensi dalam kelas tinggi di (aktiva) dan total produksi (pasiva) untuk tiap mineralseluruh bagian DAS tersebut. Khusus untuk parameter dan batubara pada satu periode waktu yang sama.oksigen terlarut yang merupakan indikator kesegaran Badan Informasi Geospasial melalui Pusatair, pada beberapa lokasi kadarnya sangat rendah Pemetaan Tata Ruang dan Atlas telah melakukanbahkan ada yang mencapai nol, yaitu Sapan, Cijeruk, pemetaan neraca spasial sumberdaya alamDayeuh Kolot dan Burujul (Pemetaan SDA Terpadu terintegrasi di wilayah sungai yang termasuk dalamWS Citarum, 2015). Pengelolaan sumber daya air DAS prioritas. Neraca sumberdaya alam DAS Brantasdibutuhkan segera demi terjaminnya kebutuhan menjadi wilayah yang dipetakan pada tahun 2014,air baku untuk masyarakat di sekitar wilayah Sungai DAS Citarum pada tahun 2015, dan DAS Serayu padaCitarum. Kebutuhan akan air baku yang bersih juga tahun 2017. Pada tahun 2018, kegiatan pemetaanmenjadi masalah di DAS Ciliwung dan DAS Cisadane neraca spasial dilanjutkan di DAS Moyo (NTB) danmenjadikan DAS ini sebagai DAS prioritas untuk segera Ciliwung.32 GEOtangkas Vol. 3 - 2017 Penulis adalah Surveyor Pemetaan Pertama di BIG

ArtikelGeliatKOTA HIJAU DI INDONESIAOleh: Rochmad Budi Santoso Sudut Taman Bungkul, Surabaya (Foto: PPTRA-BIG) Kota adalah habitat kehidupan bagi infrastruktur juga telah merubah wajah kota. Berkacamasyarakat modern yang beraktivitas didalamnya, pada keadaan tersebut, kota memiliki tantangan yangbekerja, menjalin hubungan sosial, membangun besar untuk dapat memelihara kondisi lingkungankomunitas, dan aktivitas-aktivitas lainnya diluar hidupnya, agar mesin kota dapat tetap bekerjaaktivitas yang bersifat pedesaan. Kota menjadi wadah melayani warganya. Para penyelenggara kota perlubagi warganya dalam mengekspresikan berbagai memikirkan berbagai inovasi guna mendukungmacam hal, sehingga sebuah kota harus dapat keberlangsungan kotanya.menyediakan berbagai fasilitas untuk menjawab Seiring dengan meningkatnya perhatiankebutuhan tersebut. Aktivitas masyarakat kota yang terhadap kelestarian lingkungan hidup, para perencanasangat kompleks, membuat kota juga harus mampu kota telah merumuskan gagasan tentang konsepuntuk mendukung dan menjaga kelangsungan hidup green city. Konsep “kota hijau” ini pada prinsipnyadinamika kota tersebut. Berbagai aktivitas kompleks mengedepankan pendekatan pembangunan kotatersebut berimplikasi terhadap penurunan kondisi dengan meminimalkan dampak buruk terhadaplingkungan kota. Sudah jamak didengar masalah yang kelestarian lingkungan. Sehingga sebuah kota dituntutsering dialami oleh kota-kota besar termasuk kota- mampu untuk mewujudkan ruang kota yang sehatkota yang ada di Indonesia, diantaranya masalah secara ekologis. Konsep kota hijau semakin seringkemacetan, permukiman kumuh, polusi, pencemaran, dikampanyekan agar menjadi salah satu paradigmadan lain sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut baru dalam perencanaan dan perancangan kota.terakumulasi menjadi masalah lingkungan yang Implementasi dari konsep kota hijaumenentukan keberlanjutan dari kota tersebut. sangatlah luas. Kota hijau tidak hanya diwujudkan Kota-kota besar yang ada di Indonesia dalam bentuk pembangunan fisik, namun jugamemiliki karakter yang serupa, permasalahan yang melalui berbagai program yang berkontribusidihadapi pun hampir sama. Kota-kota tersebut hampir dalam membentuk karakter kota yang sehat.semua berkembang seiring dengan pertumbuhan Namun demikian perancangan fisik kota yang salahekonomi yang semakin meningkat. Kehidupan urban satunya melalui pembangunan/revitalisasi Ruangsemakin terasa hingga wilayah pinggiran. Urbanisasi Terbuka Hijau (RTH) menjadi pilihan yang logis untuktidak hanya terjadi dengan meningkatnya jumlah direalisasikan.penduduk di wilayah kota. Pembangunan berbagai GEOtangkas Vol. 3 - 2017 33

Artikel RTH memiliki fungsi dasar terhadap aspek berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yangsosial, fisik, dan estetik (Adams dalam Chris. D. berpihak pada prinsip-prinsip keberlanjutan.Prasetijaningsih dan Mufty, 2012). Pada aspek sosial, Penyelenggaraan P2KH dimaksudkan untuksebagai sebuah fasilitas umum RTH memiliki fungsi menjabarkan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentangsebagai sarana rekreasi, pendidikan, dan olahraga, Penataan Ruang dalam hal mewujudkan 30% dariserta menjadi tempat komunikasi antar masyarakat. wilayah kota sebagai RTH dan menindaklanjutiKemudian secara fisik, RTH memiliki fungsi sebagai kesepakatan 10 Prakarsa Bali dalam forum Sustainableparu-paru kota, pelindung sistem tata air, peredam Urban Development (SUD) khususnya butir 7kebisingan, pemenuhan kebutuhan visual, dan yaitu “Mendorong peran pemangku kepentinganperedam pembangunan lahan terbangun. Sedangkan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau”, berupapada aspek estetik, RTH memberikan fungsi sebagai inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kotapengikat antar elemen gedung, pemberi ciri wajah masyarakat dan dunia usaha secara nasional.kota, dan bagian dari unsur penataan arsitektur kota. Salah satu kota di Indonesia yang memiliki Merespon pemikiran tentang konsep kota perhatian khusus pada pemeliharaan lingkunganhijau, pemerintah telah mencanangkan program hidupnya adalah Kota Surabaya. Hal tersebutP2KH (Program Pengembangan Kota Hijau). Dalam diwujudkan melalui aksi masif membangun fasilitasprogram ini kota hijau diartikan sebagai kota yang RTH di berbagai ruang publik. Pembangunan/dibangun dengan tidak mengorbankan aset kota, tapi revitalisasi taman kota dan pedestrian yang layak diterus-menerus memupuk semua aset, yakni manusia, berbagai sudut kota, serta menghidupkan kembalilingkungan, dan sarana prasarana terbangun. Kota fungsi jalur hijau. Selain itu Pemerintah Kota Surabayatersebut mampu memanfaatkan sumberdaya dan juga menerapkan kebijakan green and clean,energi yang dimilikinya secara efektif dan efisien, mengimplementasikan kembali prinsip 3R (reuse,serta menyinergikan lingkungan alami dan buatan reduce, recycle) dalam pengelolaan sampah. Teras Cikapundung di bantaran Sungai Cikapundung, Bandung (Foto: PPTRA-BIG)34 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

ArtikelRPTRA Kalijodo Jakarta saat ini Salah satu sudut hijau di Tomang, Jakarta(Foto: PPTRA-BIG) (Foto: PPTRA-BIG) angin segar terhadap keberlanjutan fungsi ekologis kota. Salah satu aksi yang sudah direalisasikan adalah Konsep “kota hijau” ini pada dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak prinsipnya mengedepankan (RPTRA) yang juga menjadi andalan program nyata pendekatan pembangunan kota pemerintah DKI Jakarta dalam menambah persentasedengan meminimalkan dampak buruk RTH di willayahnya. Selain RPTRA, pembangunan terhadap kelestarian lingkungan berbagai taman dan jalur hijau juga digalakkan oleh pemerintah. RPTRA dan berbagai taman tersebut dapat menjadi wadah baru bagi warga dalam menikmati Berlomba dengan Surabaya, ibukota DKI ruang luar. Selain itu dengan berbagai fasilitas yangJakarta pun gencar melaksanakan program-program ada di dalamnya, RPTRA dan taman-taman tersebutyang pro terhadap kelestarian lingkungan hidup. juga dapat menjadi wadah dalam pengembanganSebagai kota megapolitan yang menampung 10,1 kapasitas sosial dan budaya masyarakat.juta penduduk tentu permasalahan yang dihadapi Semakin banyaknya kota-kota di IndonesiaJakarta sangatlah kompleks terlebih menyangkut yang melaksanakan pembangunan denganpermasalahan lingkungan hidup. Beban Jakarta menerapkan konsep pengembangan kota hijausemakin bertambah ketika urbanisasi semakin menjadi sinyal positif bagi terjaminnya keberlanjutanbertumbuh pada wilayah hinterland-nya. Tren fungsi ekologis kota tersebut. Secara simultan kotameningkatnya populasi penduduk perkotaan yang akan terdorong untuk memiliki kapabilitas mumpunidiperkirakan mencapai 67,5% pada tahun 2025 juga dalam melayani dan menjadi rumah yang nyamanpatut menjadi perhatian serius bagi kota-kota di dihuni oleh warganya.Indonesia termasuk DKI Jakarta (Asia 2050, Realizingthe Asian Century dalam Hayu Parasati, 2012). Penulis adalah Surveyor Pemetaan Pertama di BIG Pembangunan/revitalisasi ruang terbukahijau baik publik maupun privat menjadi pintumasuk bagi pemerintah DKI Jakarta untuk bergerakmelaksanakan program-program yang membawa GEOtangkas Vol. 3 - 2017 35

ArtikelIntegrasi Informasi Geospasial RTRW UntukImplementasi Program NawacitaOleh: Chintia Dewi Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun reformasi sistem dan penegakan hukum yang2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 23 Ayat 2, bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.mengamanatkan perlunya rencana tata ruang wilayah 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesiaprovinsi menjadi pedoman untuk mewujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan danketerpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”;perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta peningkatan kesejahteraan masyarakatserta keserasian antar sektor. Untuk mewujudkan dengan program “Indonesia Kerja” danintegrasi berupa keserasian dan keseimbangan maka “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong landdokumen RTRW cukup penting sebagai pedoman reform dan program kepemilikan tanah seluasbagi perencanaan sektor. Hal ini berarti dokumen 9 hektar, program rumah kampung deret atauperencanaan sektor harus mengacu pada RTRW rumah susun murah yang disubsidi serta jaminanNasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Peraturan sosial untuk rakyat di tahun 2019.perundangan di masing-masing sektor terkait 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saingperencanaan tata ruang pasca UU Nomor 26 tahun di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia2007 umumnya sudah mengikuti amanat tersebut. bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Salah satu indikator rencana tata tuang Asia lainnya.berkualitas adalah terintegrasinya basis data spasial 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengandengan program strategis Nawacita. Dalam konteks menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomiini program-program strategis nasional Nawacita domestik.terakomodir kebutuhan ruangnya. Kebijakan Nawacita 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melaluimerupakan sembilan program serta agenda prioritas kebijakan penataan kembali kurikulumnasional Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden pendidikan nasional dengan mengedepankanJusuf Kalla. Kesembilan program tersebut yaitu : aspek pendidikan kewarganegaraan, yang1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan seluruh warga negara, melalui politik luar negeri cinta tanah air, semangat bela negara dan budi bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan2. Membuat pemerintah tidak absen dengan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi- institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.4. Menolak negara lemah dengan melakukan36 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

ArtikelContoh Penerapan di Sumatera Utara tidak terkoneksi dengan sistem Jaringan Transportasi, diantaranya Bendungan Lausimeme,Isu pembangunan di Sumatera Utara Pembangkit listrik PLTM Raisan Nagatimul, PLTM Rahu 2, PLTM Lae Kombih 3, PLTM Pakkat, PLTMBerikut adalah salah satu contoh terapan integrasi IG Sidikalang-2, PLTM Simbelin-1, PLTM Sei Wampu,RTRW dengan program Nawacita di Sumatera Utara. PLTM.Identifikasi permasalahan setiap Program Nawacita 3. Sebanyak 22,58% atau sebanyak 7 infrastrukturdengan RTRW Provinsi Sumatera Utara dikaitkan tidak terkoneksi dengan sistem jaringan energi,dengan pola ruang, struktur ruang, dan kawasan diantaranya Pembangkit listrik PLTM Raisanstrategis. Nagatimul, PLTM Rahu 2, PLTM Lae Kombih 3, PLTM Pakkat, PLTM Sidikalang-2, PLTM Simbelin-1a. Pola Ruang dan PLTM Sei Wampu. 4. Sebanyak 100% atau sebanyak 31 infrastrukturBerdasarkan jumlah infrastruktur yang teridentifikasi, tidak terkoneksi dengan sistem jaringandapat ditunjukan sebanyak 45,16% atau sebanyak telekomunikasi secara menyeluruh.14 infrastruktur tidak sesuai dengan pola ruang yang 5. Sebanyak 80,64% atau sebanyak 25 infrastrukturada Data tersebut antara lain adalah Bendungan tidak terkoneksi dengan sistem Jaringan SDA,Lausimeme, PLTGU Sumbagut-1 Peaker, PLTM Sei diantaranya Jalan Kereta Api rute RantauprapatWampu, PLTM Huta Padang, PLTM Simbelin-1, PLTM - Duri – Dumai, Pembangkit PLTG Mobile PPSidikalang-2, PLTM Pakkat, PLTM Parluasan, PLTM Nias, PLTM Batang Toru, PLTM Batang Toru 3,Lae Kombih 3, PLTM Rahu 2, PLTM Raisan Hutadolok, PLTA Hasang (FTP2) #1, PLTA Hasang (FTP2) #2,PLTM Raisan Nagatimul, PLTM Aek Tomuan-1, dan PLTM Raisan Nagatimul, PLTM Parmonangan,Pelabuhan Barus. Empat belas infrastruktur tersebut PLTM Raisan Hutadolok, PLTM Rahu 2, PLTM Laetidak sesuai dengan pola ruang karena berada di Kombih 3, PLTM Parluasan, PLTM Pakkat, PLTMkawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Sidikalang-2, PLTA Sidikalang-1, PLTM Simbelin-1,Terbatas. PLTM Huta Padang, PLTA Asahan III (FTP2), PLTM Karai 7, PLTM Sei Wampu, PLTGU Sumbagut-3,b. Struktur Ruang PLTGU Sumbagut-1 Peaker, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan BarusSebagian besar jenis infrastruktur di Sumatera Utara 6. Sebanyak 19,35% atau sebanyak 6 infrastrukturtidak atau belum terkoneksi dengan struktur ruang, terkoneksi dengan sistem jaringan prasaranadiantaranya sebagai berikut : lainnya, diantaranya PLTG Mobile PP Nias, PLTM1. Sebanyak 25,81% atau sebanyak 8 infrastruktur Batang Toru, PLTM Batang Toru 3, PLTA Asahan III (FTP2), PLTM Karai 7 dan Bendungan Lausimeme. tidak terkoneksi dengan sistem perkotaan, Tepatnya terkoneksi dengan TPA (Tempat diantaranya Bendungan Lausimeme, PLTM Raisan Pembuangan Akhir). Nagatimul, PLTM Rahu 2, PLTM Lae Kombih 3, 7. PLTM Pakkat, PLTM Sidikalang-2, PLTM Simbelin-1 8. dan PLTM Sei Wampu. c. Kawasan Strategis2. Sebanyak 29,03% atau sebanyak 9 infrastruktur Berdasarkan jumlah infrastruktur yang teridentifikasi dapat ditunjukan bahwa sebanyak 61,29% atau 15 infrastruktur di Sumatera Utara tidak terkoneksi dengan Kawasan Strategis, diantaranya PLTM Raisan Nagatimul, PLTM Parmonangan, PLTM Raisan Hutadolok, PLTM Rahu 2, PLTM Lae Kombih 3, PLTM Parluasan, PLTM Pakkat, PLTM Sidikalang-2, PLTM Simbelin-1, PLTM Karai 7, PLTGU Sumbagut-1 Peaker. GEOtangkas Vol. 3 - 2017 37

Arikel Selain analisis antara IG RTRW dengan -1#1, Sumbagut -4, Mobile PP Sumut, pembangunanProgram Nawacita, di Sumatera Utara juga terdapat Pelabuhan Hub Kesyahbandaran Utama Belawan,4 rencana pembangunan, yaitu pembangunan di pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai sepanjangWilayah KSPN Danau Toba, Kawasan Industri Kuala 15,8 km dan pembangunan Bendungan LausimemeTanjung dan Industri Medan, Kawasan Ekonomi yang melewati Sungai Deli sebesar 130 ha pada tahunKhusus (KEK ) Seimangkei dan Kawasan Perkotaan 2017.Metropolitan dan Kota Sedang. Penjelasan mengenai keterkaitan Nawacita 2. Rencana Pembangunan Kawasan Strategisterhadap rencana pembangunan lainnya antara lain Pariwisata Nasional-KSPN Danau Tobasebagai berikut : Di sekitar Kawasan Danau Toba terdapat1. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Medan, 5 pembangunan program Nawacita yang sangatKualatanjung dan KEK Seimangkei. berpengaruh terhadap kawasan wisata Danau Toba. Beberapa program tersebut antara lain program Di sekitar Kawasan Industri Medan, Industri pembangunan 1#1, Sumbagut -4, Mobile PP Sumut,Kualatanjung dan KEK Seimangkei terdapat 5 program Pembangunan Pelabuhan HUB Kualatanjung,nawacita yang terkait. Berikut program-program Rencana Jalur KA, Pembangunan Pembangkit PLTMyang terkait yaitu program lokasi pembangkit listrik Parmonangan, dengan Kapasitas 5 MW, dengan targetPLTM Seiwampu dengan kapasitas 9 MW, dengan COD 2018 dan Pembangunan Pelabuhan Subfeedertarget COD 2018, pembangunan Pembangkit Sumut Barus. Keterkaitan Kawasan Industri Medan, Kuala Tanjung, dan KEK Seimangkei dengan Program Nawacita dan Struktur Ruang lainnya Keterkaitan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dengan program Nawacita dan Struktur Ruang lainnya38 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

ArtikelPenutup di Kabupaten Deliserdang tidak sesuai dan tidak terkoneksi dengan baik apabila dilihat dari sisiBerdasarkan hasil analisis, terdapat permasalahan cadangan air. Cakupan Pelayanan air sudahdan potensi dikaitkan dengan keterpaduan program cukup tinggi di Kabupaten Deliserdang mencapaiNawacita antara lain : 91,97% (Sumber Biro Perencanaan Sekretariat1. Pembangunan Pembangkit Listrik lebih condong Jenderal Kementerian PUPR) dan wilayah sekitar Kabupaten Deliserdang dan sekitarnya tidak di berada di wilayah pantai barat. Di sisi lain wilayah arahkan sebagai Kawasan Pertanian. pantai barat cenderung kurang berkembang dan 4. Pembangunan Pembangkit Sumut -1#1, belum memerlukan pasokan listrik yang banyak di Sumbagut -4, Mobile PP Sumut mendukung banding wilayah timur. Wilayah pantai timur akan Kawasan Metropolitan Mebidangro dan KEK dikembangkan menjadi Pengembangan Industri, Seimangkei. tepatnya industri Seimangkei dan Industri KIM 5. Rencana jaringan rel kereta api di Kabupaten (Pengembangan PKN dan PKSN). Pengembangan Simalungun sepanjang 204 km diperkirakan akan tersebut perlu didukung dengan prasarana dan mengeluarkan biaya yang mahal karena melewati pasokan listrik yang cukup. rencana jaringan jalan tol Rantauprapat - Rokan2. Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik PLTM Hilir sepanjang 93,54 Km dan begitu sebaliknya. Huta Padang sudah sesuai karena berada di Kondisi ini dapat menjadi bahan pertimbangan kawasan budidaya. Lokasi PLTM ini berada di dalam ketepatan penentuan lokasi program simpul kawasan perkebunan karet di Sumatera Nawacita. Utara yang menjadi unggulan di Pulau Sumatera.3. Pembangunan Bendungan Lausimeme berlokasiPermasalahan dan Potensi terhadap Keterpaduan Program Nawacitadi Sumatera Utara Penulis adalah Surveyor Pemetaan Pertama di BIG GEOtangkas Vol. 3 - 2017 39

GeoteknologiJelajah Indonesiamelalui laman e-Atlas Nasional Oleh: Ellen Suryanegara Pada era modern saat ini, teknologi cetak maupun atlas digital. Pembuatan atlas secarasemakin berkembang di berbagai lini dengan tujuan digital akan mempermudah dalam hal penyajian datamempermudah kehidupan manusia. Lambat laun, maupun pada saat revisi atau pemutakhiran datakeberadaan teknologi telah menggantikan berbagai sesuai dengan perkembangannya. Selain itu, seiringsisi kehidupan manusia. Hal ini membuat sebagian dengan berkembangnya teknologi informasi, mediabesar aktivitas manusia menjadi semakin bergantung dan interaktivitas atlas juga semakin berkembang.pada teknologi. Teknologi berubah menjadi kebutuhan Atlas yang dapat diakses melalui internet memilikipenting bagi setiap orang. Tak hanya anak muda, potensi menjadi portal/pintu gerbang dalampengguna teknologi pun telah merambah pada orang pencarian informasi yang lebih luas dan lengkap.tua bahkan sampai anak usia dini. Peranan ini dapat untuk mendukung pengembangan Perkembangan teknologi menjadi semakin pariwisata, pendidikan, ekonomi, budaya, dan aspekpesat pada penghujung abad ke-21 ini, tak terkecuali lainnya.teknologi di bidang pemetaan. Rochmadi (1993) Pencarian informasi menggunakan mediamengatakan, pesatnya perkembangan teknologi peta dan atlas merupakan kegiatan yang seringpemetaan terutama pada peralatan yang digunakan. dilakukan oleh sebagian besar orang untuk mencariPerkembangan peralatan ini juga diikuti oleh informasi lebih wilayah tertentu dengan tujuanperkembangan metode, walaupun prinsip-prinsip yang beragam, misalnya tujuan wisata, transportasi,dasarnya masih sama. Kecenderungan umum yang maupun untuk pendidikan. Atlas merupakan produktampak pada perkembangan teknologi pemetaan kartografi yang sudah dikenal secara luas karenaadalah bergesernya peralatan mekanis dan optis ke penggunaan atlas sebagai alat untuk mencari tahuperalatan elektronis. Dari sisi pemakaiannya pun tentang suatu kota/wilayah/negara telah dikenalkanbergeser dari manual ke otomatis. Perkembangan sejak saat menempuh pendidikan dasar, terutamaini ditunjang oleh makin besarnya peranan teknologi atlas berbentuk buku. Saat ini, seiring perkembanganelektronik dan informatika pada pemetaan, mulai teknologi, media atlas digital perlu dimanfaatkandari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan bagi para pengajar dan peserta didik. Proses belajarpenyimpanan datanya. mengajar akan dapat menjadi lebih efektif dan efisien Salah satu perkembangan peralatan dengan adanya fasilitas teknologi. Pembelajaranelektronis tersebut terlihat dari perkembangan melalui media teknologi juga semakin mendorongteknologi komputer. Saat ini, perangkat keras hingga ketertarikan peserta didik untuk lebih mencariperangkat lunak komputer sangat mendukung untuk informasi lebih lanjut.bidang pemetaan, khususnya untuk pembuatan atlas Laman (website) Atlas Nasional40 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

Pembuatan atlas yang memanfaatkan Geoteknologiteknologi digital dapat menyajikan informasi secarafleksibel. Penyajian informasi memungkinkan sampai satu kesatuan sistem yang terpadu dari menu Petapada suatu tingkat kedalaman tertentu sesuai dengan e-Atlas, e-book dalam bentuk flipbook atlas danpeta dasar serta data yang digunakan. Selain itu, multimedia atlas.kecepatan dan kemudahan di dalam pemutakhiran data digital merupakan keunggulan lain dari atlasdigital. Kondisi ini cukup menguntungkan karena pembaharuan informasi terkini dapat dilakukandengan mudah. Salah satu tampilan menu di laman e-atlas Berdasarkan pertimbangan tersebut makaBadan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2016 dan Peta-peta tematik yang ditampilkan padaakan dikembangkan tahun 2017 telah membangun E-Atlas bersumber dari Atlas Nasional Indonesiasebuah purwarupa (prototype) website e-Atlas (ANI) Volume I dan III serta Peta Negara KesatuanNasional. e-Atlas Nasional merupakan laman yang Republik Indonesia (NKRI). ANI merupakan kumpulandibangun oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, peta tematik deskriptif, gambar, foto, dan citra satelitdalam rangka mengenalkan dan menginformasikan yang disusun secara sistematik sehingga membentukprofil wilayah Indonesia secara interaktif kepada informasi tentang fenomena, potensi dan sumberdayapublik. Laman ini berisi informasi geospasial tentang yang ada di suatu wilayah. ANI yang ditampilkan padakewilayahan NKRI dan kumpulan produk atlas tematik menu peta e-Atlas memiliki tema fisik dan lingkunganyang disusun oleh BIG. alam meliputi curah hujan, geologi, geomorfologi, Laman e-Atlas Nasional saat ini dapat diakses kelautan, gunung api, rawan bencana, penutup lahan,melalui alamat www.atlas.big.go.id. Dibangun sebagai dan kawasan konservasi serta tema sejarah, wilayah,upaya untuk menyebarluaskan informasi geospasial penduduk, dan budaya di Indonesia.dalam bentuk atlas interaktif yang mudah dijangkau Pada laman peta e-Atlas, penggunaoleh masyarakat luas. Pencarian informasi terkait dapat melakukan beberapa aktivitas antara lainproduk atlas yang sebelumnya sudah dipublikasikan pemilihan peta tematik, memperbesar (zoom in) danoleh Badan Informasi Geospasial juga akan lebih memperkecil (zoom out) peta, mampu melakukanmudah didapatkan oleh pengguna melalui layanan penelusuran (browsing) dan pencarian berdasarkanini. Kegiatan pemanfaatan IGT Strategis melalui tempat (searching) terhadap informasi geospasial yangpembuatan aplikasi E-Atlas Nasional berbasis web ini terkait. Skala cukup dinamis (multi-skala), memilikimerupakan salah satu usaha yang dapat membantu fungsi/fitur on-off layer dan identifikasi informasipengelolaan dan penyebarluasan data/informasi layer, mampu menampilkan informasi tematik wilayahspasial terkait atlas. pada peta, mampu menampilkan narasi dan legenda, Kegiatan ini dilandasi oleh Undang-undang serta mampu mengganti basemap. Modul petaNo.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, e-Atlas ini mengakomodir penyajian informasi datadi mana pada pasal 41 disebutkan bahwa spasial dalam bentuk map service sesuai tema layerpenyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi yang telah ditentukan.geospasial (IG) merupakan kegiatan pemberian Arsitektur aplikasi yang dikembangkanakses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG dalam purwarupa e-Atlas Nasional ini menggunakanyang dapat dilakukan dengan menggunakan media php native, jQuery dan Javascript untuk softwareelektronik dan media cetak. Selanjutnya pada pasal 45 antarmuka. Untuk server aplikasi menggunakan ArcGISdisebutkan bahwa pemerintah membangun jaringan server sesuai infrastruktur yang ada di BIG. UntukIG untuk penyebarluasan IG secara elektronik, yaitu IG keperluan pembuatan map service yang digunakandisebarluaskan secara digital melalui jaringan internet pada menu Peta e-Atlas. Berdasarkan basisdatanya,atau berupa data pada media penyimpanan elektronik aplikasi e-Atlas menggunakan basisdata PostgreSQL.seperti kaset, disket, dan DVD. Purwarupa e-Atlas Nasional difokuskan untuk mendukung pencarian dan penyebarluasan informasigeospasial yang sudah dipublikasikan dalam produkatlas yang telah disusun dan diterbitkan oleh BIG.Sebagai sebuah produk kartografi yag dapat diaksesmelalui web, desain E-Atlas Nasional merupakanperpaduan dari beberapa modul aplikasi web dalam GEOtangkas Vol. 3 - 2017 41

GeoteknologiContoh contoh tampilan peta tematik dan e-book pada laman e-atlas Modul e-book menyajikan katalog produk- terkait kondisi fisik, lingkungan, sumberdaya, sejarah,produk berupa dokumen digital atlas yang disajikan wilayah, penduduk, dan budaya yang ada di wilayahdalam bentuk flipbook. Flipbook atau flipping book Indonesia, sekaligus menumbuhkan rasa cinta danmemiliki arti buku yang dapat di balik atau membalik. bangga terhadap wilayah Negara Kesatuan RepublikMelalui penyajian dalam bentuk flipbook, sebuah Indonesia. Selain itu, sejalan dengan pernyataanbuku dalam format digital divisualisasikan dapat Aditya, dkk (2006) bahwa Atlas nasional dapatdibuka dan dibolak-balik menyerupai majalah atau dikembangkan sebagai pendukung pengambilanbuku pada umumnya, sehingga dapat memberikan keputusan/kebijakan dalam bentuk tampilan visualkesan kepada pembaca seakan akan sedang membuka yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi,buku sebenarnya. mensintesis, dan menganalisis secara geospasial Katalog e-book dalam e-Atlas Nasional suatu negara.menampilkan produk eksisting atlas BIG yang telah Pembangunan prototype e-Atlas Nasionalberformat digital. Beberapa contoh atlas yang ini mulai dari antarmuka, kegunaan dan interaktivitasdisajikan dalam website ini antara lain Atlas Nasional e-Atlas, telah dibangun dengan mempertimbangkanIndonesia Vol. I, Atlas Nasional Indonesia Vol. II, Atlas kebutuhan pengguna. Namun, pada tahapNasional Indonesia Vol. III, Atlas Bali From Space, Atlas implementasi ke depan masih terdapat beberapaBentang Lahan Edisi Pulau Jawa, Atlas Sosial, Ekonomi hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkandan Budaya DKI Jakarta, Atlas Budaya Candi, Atlas kualitas aplikasi e-Atlas Nasional. Selain itu tuntutanIndonesia From Space, Atlas Junior, Atlas Kebencanaan, perubahan teknologi dan peningkatan kebutuhanAtlas Overview Kabupaten Edisi Pulau Sumatera, Atlas akan sistem aplikasi yang lebih interaktif, efektif, danPenanggulangan Kemiskinan, Atlas Pendidikan, Atlas efisien, menyebabkan aplikasi e-Atlas Nasional iniPulau – Pulau Kecil Terluar, dan atlas-atlas lainnya. perlu dikembangkan lebih lanjut. Untuk itu pada tahunAtlas-atlas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 2017 ini dilakukan pengembangan aplikasi e-Atlasbeberapa kategori diantaranya fisik dan sumberdaya, Nasional. Melalui pengembangan ini diharapkan fiturkebencanaan, kewilayahan, pariwisata, pendidikan, maupun konten/isi aplikasi dapat lebih interaktif,sosial, ekonomi dan budaya, serta publikasi lainnya. efektif dan cepat sesuai dengan perkembangan Peta dan atlas yang ditampilkan dalam kebutuhan pengguna yang semakin meningkat.e-Atlas Nasional ini diharapkan mampu menambahpemahaman dan pengetahuan masyarakat pengguna Penulis adalah Peneliti di BIG42 GEOtangkas Vol. 3 - 2017

GeoteknologiBasis Data Geospasial Untuk Monitoring Asistensi dan Supervisi Pemetaan Tata Ruang Oleh: Ika Rosalika Perkembangan teknologi yang semakin cepat Mekanisme rekap data kegiatan asistensi dandapat memberikan dampak positif bagi masyarakat supervisi yang berjalan saat ini masih menggunakandalam memperoleh informasi. Informasi dapat sistem manual melalui berita acara. Berita Acaradiperoleh dari teknologi berbasis mobile, website, dalam setiap kegiatan asistensi ditelaah sehinggaelektronik, ataupun media cetak. Teknologi informasi menghasilkan data statistik yang berupa :tidak terlepas dari sistem informasi dan basis data • Jenis RTRkarena keduanya saling melengkapi. Apa itu sistem • Nama RTRinformasi dan apa itu sistem basis data?. • Lokasi RTR Basis data (database) merupakan kumpulan • Tanggal Asistensidata yang terorganisir dan terstruktur untuk • Nomor Asistensimendukung sistem informasi yang disimpan dalam • Pelaksana Asistensihardware. Basis data diolah sedemikian rupa sehingga • Capaian Akhirmenghasilkan informasi yang berkualitas. Berbagaiinstansi perusahaan maupun lembaga pemerintah Bagan umum sebagai berikut ini:sudah banyak menggunakan basis data yangdigunakan sebagai media penyimpan data, termasuk Selain itu, dalam berita acara belum memilikidi Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG. standar penamaan sehingga dapat dapat menyulitkan Dalam aktivitas sehari-hari di Pusat Pemetaan pencarian data ketika data asistensi dibutuhkan.Tata Ruang dan Atlas, khususnya Bidang Pemetaan Kekurangan dalam sistem manual berikutnya adalahTata Ruang melakukan pelayananan asistensi dan faktor keamanan dalam pengelolaan data sangatsupervisi pemetaan tata ruang kepada pemerintah diperlukan, terutama untuk menghindari adanyakabupaten/kota/provinsi terkait penyusunan Peta human error yang bisa merusak data. MengingatRencana Tata Ruang. Hal ini merupakan amanat dari pentingnya basis data maka Bidang Pemetaan Tataperaturan perundangan (UU Nomor 4 Tahun 2011 Ruang membuat suatu sistem basis data untuktentang Informasi Geospasial, UU Nomor 26 Tahun merancang kebutuhan informasi dalam kegiatan2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 8 Tahun asistensi dan supervisi.2013 tentang Ketelitian Peta RTR, Perka BIG Nomor 6Tahun 2014 tentang Tata Cara Asistensi dan SupervisiPeta RTR). Untuk mendukung aktivitas tersebut,perlu dilakukan penyusunan basis data rekapitulasidata layanan asistensi agar diketahui frekuensilayanan, sebaran, capaian status kemajuan (progress)pemetaan, dan kendala lainnya yang dapat dipantaudari rekapitulasi berita acara. Layanan asistensi dan supervisi tata ruangmeliputi RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.Selain itu juga melayani area lingkup tertentu yaituRTR Kawasan Strategis Nasional, RTR Pulau Kepulauan,RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP), RTR KawasanStrategis Kabupaten/Kota dan Rencana Detail TataRuang (RDTR). GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. l3. 3- 2-0210717 4433

Geo-TeknologiTujuan dan Manfaat Basis Data Manfaat sistem basis data : • Data dapat terorganisir Keinginan untuk melakukan suatu perubahan • Data dapat digunakan secara bersamabesar didukung perkembangan teknologi dalam • Melindungi data dari kerusakan fisikmemperoleh informasi secara cepat merupakan • Memudahkan user dalam memperoleh datatujuan utama dibangunnya sistem basis data asistensidan supervisi. Melalui adanya sistem tersebut Mekanismediharapkan dapat mengetahui dengan mudah jumlahlayanan dari rentang waktu tertentu, sebaran lokasi Berita acara setiap kegiatan asistensi dandaerah yang melakukan asistensi, visualisasi kemajuan supervisi selesai dilakukan akan diinput secara online.masing-masing daerah, dan informasi lainnya yang Setelah itu, status asistensi akan dipetakan secaradapat memberikan gambaran umum capaian asistensi sistematis dan dipublikasikan dalam bentuk Web Mapdan supervisi yang dilakukan oleh Badan Informasi Service (WMS).Geospasial melalu Bidang Pemetaan Tata Ruang. Otomatisasi Rekap Status Asistensi Publikasi dalam bentukStatistik BA > Rekap Status terpetakan secara web map service sistematis AsitensiDiagram proses sistem basis data Kode capaian penuh terdiri dari 8 kategori: 1. Sumber Data Belum Sesuai 2. Jenis Sumber Data Sesuai 3. Selesai Koreksi Geometris 4. Selesai Peta Dasar 5. Selesai Peta Tematik 6. Selesai Peta Rencana 7. Selesai Album Peta 8. Rekomendasi 9. Rekomendasi Setelah Masukan Persub Tabel Konversi Rekap Asistensi Dalam Bentuk Berita Acara4444 GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. 3l. 3- 2-0210717

Geo-TeknologiGaris Besar Proses Kerja mengolah basis data atau dapat disebut database management system (DBMS). ArcSDE (Spatial Sistem basis data pemetaan asistensi dan Database Engine) sebagai pendukung DMBS yangsupervisi menggunakan perangkat lunak PostgreSQL digunakan untuk penghubung antara PostgreSQLdari Esri (Environmental Systems Research Institute). dengan Geographic Information System (GIS). PadaEsri adalah perusahaan yang mengeluarkan software tahapan terakhir data akan dipublikasikan melaluiGIS, GIS berbasis web, dan manajemen geodatabase. ArcGis For Server agar bisa ditampilkan dalam bentuk Data asistensi dan supervisi diinput dengan website GIS.menggunakan PostgreSQL. PostgreSQL tersebutmerupakan salah satu perangkat lunak untukSistem Database Perantara GIS Olah data spasial Publisher Data IG API untuk mengelola(DBMS) dengan DBMS dan edit klasifikasi kedalam bentuk Web MapServiceOpensource Web mapserviceSpasial + Tabular supaya dapat ditampilkanDiagram garis besar proses kerja dalam Website (Aplikasi WebGIS)Status Asistensi Terkonversi Menjadi Web Service Penulis adalah Staf Teknologi Informasi di BIG GGEOEOtatnagnkgaksaVs oVlo. l3. 3- 2- 0210717 4455

Bedah Wilayah Pulau Bedil dan Keramat Papan Kawasan Konservasi (Foto: PPTRA-BIG)Eksotis dan Mempesona Teks: Diastarini Kab. Sumbawa Fotografer: Danang Setiaji Lokasi pulau Siapa yang tidak kenal dengan pesona terekspose secara luas ke dunia luar.pantai di Nusa Tenggara Barat?. Tidak berlebihan bila Siapkan diri anda menuju ke Pulau Bedil danprovinsi ini mempunyai pantai-pantai indah, eksotis, Keramat yang masuk wilayah Kabupaten Sumbawa.dan terkenal hingga ke mancanegara. Bagi anda para Tidak perlu kawatir terhadap aksesibilitas ke pulaupenikmat pantai, mungkin sudah terbiasa berkunjung ini. Hal ini tak terlepas dari Pemerintah Kabupatenke Pantai Senggigi, Gili Trawangan dan sekitarnya, Sumbawa yang telah mempersiapkan diri untuk tujuanhingga Pantai Mandalika. Tempat molek tersebut destinasi wisata. Salah satunya adalah beroperasinyamerupakan wilayah yang sudah tidak asing lagi dan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin sejakwajib dikunjungi bila berwisata ke Pulau Lombok. tahun 2011. Penerbangan dari Jakarta dapat langsungNamun kali ini, kita mencoba mengupas sebuah pulau menuju Kabupaten Sumbawa dengan terlebih dahulukecil yang memiliki pantai tidak kalah menakjubkan. transit di Lombok. Pesawat yang akan membawa kitaPulau tersebut bernama Pulau Bedil dan Keramat mendarat di landasan SM Kaharuddin adalah pesawatyang berlokasi bagian timur Pulau Lombok, tepatnya jenis ATR-72. Penerbangan dari Lombok ke Sumbawadi sebelah utara Pulau Sumbawa. Bedil dan Keramat membutuhkan waktu 40 menit.tergolong pulau kecil yang jarang atau bahkan belum Pulau Bedil yang diambil dari drone (Foto: PPTRA-BIG)4466 GGEEOOtatannggkkaassVVool.l.33--22001177

Bedah Wilayah Pulau Keramat yang diambil dari drone (Foto: PPTRA-BIG) Setelah sampai di bandara, perjalanan pihak. Pastikan anda membawa bekal makanan dandilanjutkan menggunakan moda transportasi minuman yang cukup selama perjalanan.darat sejauh 40 km menuju kawasan wisata Pantai Rute perjalanan dimulai dari tempat wisataLabu Pade. Pantai ini sekaligus merupakan tempat Labu Pade ke Pulau Keramat dengan waktu tempuhpenyeberangan menuju Pulau Bedil dan Keramat. sekitar 20 menit, kemudian Pulau Keramat ke PulauAnda dapat menggunakan taksi atau mobil yang Bedil sekitar 10 menit, dan rute kembali dari Pulaudisewa. Biaya taksi kurang lebih Rp.200.000,- dan Bedil ke tempat wisata Labu Pade sekitar 20 menit.untuk sewa mobil kurang lebih Rp.350.000,-/hari. Pulau Bedil memiliki luas 1,9 ha dan Pulau KeramatTempat wisata Labu Pade berada di pantai utara seluas 60 ha. Di sini hanya ada satu pasang suamiSumbawa, disini tersedia fasilitas yang cukup lengkap istri yang telah lama menetap dan sekaligus bertugasuntuk rekreasi keluarga seperti gazebo di pinggir menjaga Pulau Bedil.pantai, taman bermain anak-anak, kantin, dan toilet. Perjalanan panjang anda akan terbayarAkomodasi penginapan tidak tersedia di Pulau Bedil setelah menginjakkan kaki di Pulau Bedil dandan Pulau Keramat karena pulau tersebut merupakan Keramat. Setiap sudut pulau mengundang kekagumankawasan konservasi. Tapi jangan kawatir, terdapat para wisatawan yang pada hakekatnya mengagumibeberapa penginapan di Labu Pade dan dapat pula ciptaanNya. Suasana pulau yang sepi dan tenang,mencari penginapan didaerah perkotaan Sumbawa. cukup membawa anda bersantai sejenak. Hamparan Puas menikmati wisata Labu Pade, kini pohon kelapa diselingi rerumputan kecil merupakansaatnya menuju Pulau Bedil dan Keramat. Untuk panorama pulau yang cukup dominan dibandingmencapai kedua pulau ini dapat menyewa speedboat. vegetasi lain. Memandangi tepian pantai yang berpasirBiaya sewa berkisar Rp.350.000,- untuk 1 kali putih bersih menjadi sajian berikutnya, berpadutracking meliputi Pulau Keramat dan Pulau Bedil. dengan gradasi warna air laut yang menakjubkanSpeedboat dapat menampung hingga 15 orang. serta deburan ombak kecil yang menyentuh bibirAnda juga dapat meminta kepada pengemudi kapal pasir. Satu lagi, nikmatilah pemandangan bawah lautuntuk dapat diantar sampai ke Pulau Temudong yang dengan snorkling dibagian utara Pulau Bedil dan Pulauposisinya berada disebelah barat laut Pulau Bedil dan Keramat untuk melihat terumbu karang yang masihsebelah barat Pulau Keramat. Namun tentu melalui terjaga kelestariannya.kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah Penulis adalah Surveyor Pemetaan Pertama, BIG GGEEOOtatannggkkaassVVool.l.33--22001177 4477

Sorot Nawacita BATUKOLOTOK Bukan Pulau Biasa Oleh: Fakhruddin MustofaBerdiri kokoh kurang lebih 230 meter dari ujung tepian tanjung Pantai Pulau BatukolotokKarangtawulan, Pulau Batukolotok menjadi salah satu penanda alam di pesisir (Foto: PPTRA-BIG)selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Pulau berbatu ini semakin penting setelahkeluar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang PenetapanPulau-pulau Kecil Terluar. Pulau Batukolotok merupakan satu dari 111 (seratussebelas) pulau kecil terluar yang penting terkait kedaulatan wilayah Indonesia. Memandang laut selatan nan luas dari batuan berukuran besar. Bongkahan-bongkahanpuncak bukit kecil di Pantai Karangtawulan, tersaji batuan tersebut merupakan hasil runtuhan daripanorama birunya air Samudera Hindia. Hadapkan dinding-dinding karang Pantai Karangtawulan yangwajah lurus ke depan, tampak jelas daratan tak begitu langsung menghadap Samudera Hindia. Nama-namaluas berupa pulau karang. Hanya tebing-tebing curam bongkahan tersebut antara lain Batu Bangkong, Batuberbatu di bagian tepi, dibagian atasnya berupa Ipis, Batu Kasur, Batu Copong, Batu Cadas Bodas, Batusemak belukar nan hijau yang akarnya menyela di Gedogan, dan Batu Benteng.bebatuan. Hampir tak ada pohon berakar tunjang Pulau berukuran kurang lebih 5.625 m2yang dapat hidup karena solum tanah sangat tipis di (0,0056 Km2) ini berbentuk mirip kotak persegi, tidakpulau itu. Dari berbagai sudut titik-titik tempat santai berpenghuni karena kondisi dan keterbatasan yangPantai Karangtawulan, Pulau Batukolotok terlihat ada. Ukuran pulau cukup memenuhi kriteria pulaujelas berdiri tegak, seakan menjadi penyejuk mata kecil yaitu luasnya kurang dari 2.000 Km2. Walaupunbagi setiap orang yang menikmati kesunyian pantai tidak ada penghuni, pulau ini perlu dikelola dandi Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten dipelihara kelestariannya, apalagi setelah keluarTasikmalaya ini. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Dari aspek fisik, Pulau Batukolotok terpisah Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar. Penetapandengan daratan utama yaitu Pulau Jawa, kurang Pulau Batukolotok sebagai bagian dari 111 pulau lainlebih berjarak dua ratus tiga puluh meter dari di seluruh wilayah Indonesia yang berbatasan lauttanjung berukuran kecil yang dikenal dengan nama dengan negara tetangga, merupakan momentumTanjung Tawulan yang merupakan bagian dari Pantai penting untuk mengembangkan dan melestarikanKarangtawulan. Selain Batukolotok, di sekitar bibir pulau ini dan wilayah sekitarnya.pantai Karangtawulan terdapat beberapa bongkahan48 GEOtangkas Vol. 3 - 2017