MGI Edisi 4, Jan-Apr 2015

6 Informasi Utama 18 Informasi 31 Infromasi KhususMengawal Kedaulatan Geospasial Dasar Peta Ekoregion Kunci Pembuatan Peta Skala BesarMaritim Indonesia Terbentur Mahalnya Biaya Wujudkan Kedaulatan PanganGeospasialSatuPetaMenyatukanNegeri INDONESIAMengawal Kedaulatan Maritim Indonesia 1 Edisi 4, Januari-April 2015

Indonesia memiliki potensi luar biasa di sektor kemaritiman. Akan tetapi, selama ini potensi tersebut seakan diabaikan dan dibiarkan dinikmati negara asing. Kini, poros maritim menjadi salah satu perhatian pemerintah yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Data dan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan untuk mengawal agenda negara dan bangsa ini.2

Dari Redaksi Mengawal Agenda Kabinet Kerja Tanpa terasa 2014 18 31IGnefoorsmpaassiial Dasar Infromasi Khusus sudah berlalu dan kami Geospasial Tematik (IGT), PWeutajuEdkkoarnegKieodnaKuulantcain Pangan hadir kembali untuk kami mengangkat liputan6MMeanIrnigtfiamowrImanldaKosenideUasutialaamtaanPTeemrbbueantatunrPeMtaaShkaallna yBaesBariaya menyapa pembaca dari Rakorda IG dan Rakortek Peta Majalah Geospasial Indonesia. Pokja IGT 2015. Sementara ituGeospasialSatu Menyatukan Negeri Majalah ini merupakan edisi rubrikasi Infrastruktur Informasi keempat di awal tahun 2015 Geospasial (IIG) membahas INDONESIA ini, karena majalah tercinta tentang Standar Kompetensi kita ini terbit perdana pada Kerja Nasional IndonesiaMengMaawraitlimKeIdnaduolnaetasina tahun 2014 dan terbit setiap (SKKNI) di bidang Informasi 4 bulan. Berhubung masih di Geospasial. Edisi 4, Januari-April 20115 tahun pertama pemerintahan Kabinet Kerja, kami sengaja Pada rubrik Sosok, kaliPriyadi Kardono mengulas beberapa Program ini kami mengangkat kiprah Pemerintahan Jokowi-JK, Kepala BIG, Priyadi Kardono.Wiwin Ambarwulan khususnya program prioritas Di sini kami mengungkap Nawacita sebagai Laporan sepak terjang Priyadi Kardono,Yudi Irwanto, Nuruli Khotimah, Utama. termasuk masa lalunya sepertiRomanio Bahama L, Tommy Nautico, apa.Arief Donie Prasetya, Guridno Bintar Pada laporan utama, kamiSaputro, Muhtadi Ganda Sutisna menyajikan ulasan tentang peran Dalam edisi kali ini dan Badan Informasi Geospasial edisi selanjutnya, kami jugaFollow: @infogeospasial (BIG) dalam mendukung menghadirkan rubrikasi baru infogeospasial kedaulatan maritim. Di sini kami yang diberi nama Famili. Rubrik menyajikan seperti apa posisi ini mengangkat sisi lain dari BIG saat ini dan ke depan untuk pegawai hingga pimpinan BIG mendukung salah satu program dilihat dari sudut pandang andalan Presiden Jokowi keluarga. Untuk edisi kali ini tersebut. kami mengangkat sosok Prof Dr. Aris Poniman Kertopermono. Dalam laporan utama Kami sengaja mengangkat lainnya, kami mengangkat sosok Prof Dr. Aris Poniman liputan dari pelaksanaan Kertopermono karena beliau Rakornas IG 2015 yang dihadiri sudah memasuki purna tugas langsung tiga menteri Kabinet pada April 2015 dan akan Kerja. Intinya, peran IG dalam banyak berkumpul dengan menunjang pembangunan ke keluarga. depan sangat penting sehingga membuat posisi BIG semakin Edisi kali ini hadir lebih tebal strategis. karena Majalah Geospasial Indonesia menjadi 40 halaman. Untuk edisi kali ini, ada Meski begitu, secara umum sedikit perubahan dari sisi tidak banyak mengalami rubrikasi. Dalam edisi ini, kami perubahan. Kami menyajikan mencoba menampilkan tema- semua informasi dengan tulisan tema sesuai tugas fungsi BIG mendalam tetapi dengan gaya sehingga lebih terarah. bahasa yang ringan dan lugas. Pada akhirnya kami ucapkan Untuk rubrikasi Informasi selamat membaca. Semoga Geospasial Dasar (IGD), kami informasi yang kami sajikan mengangkat tentang pemetaan memberikan manfaat dan RBI skala besar. Sedangkan inspirasi. (*) untuk rubrikasi Informasi 3

6 6 10 13 Mengawal Kedaulatan 22 25 Maritim Indonesia 31 36 39 43 10 BIG akan Sapu Seluruh Yurisdiksi Nasional untuk Memenuhi Kebutuhan IG Kelautan 21 Percepat Penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota 27 Siap Mengawal Penuntasan Batas Administrasi Desa 31 Peta Ekoregion Kunci Wujudkan Kedaulatan Pangan 33 Pentingnya IG dalam Memetakan Batas Wilayah 38 UAV, Solusi Pemetaan Skala Besar yang Cepat dan Efisien4

Pesan PimpinanPriyadi Kardono, Kepala BIG Mari Bekerja Lebih Baik Lagi untukMenghadapi Tantangan yang Semakin LuasBadan Informasi Kemenristek Dikti agar BIG teknologi. Oleh karena itu, Geospasial (BIG) di era berada di bawah koordinasi saya mendorong seluruh Kabinet Kerja sekarang langsung Kementerian PPN/ jajaran di BIG jangan berhenti ini berada dalam posisi Bappenas. Kemenristek Dikti pada teknologi yang ada yang cukup strategis. BIG pun sudah menyetujui. Jadi, sekarang ini, namun bisa juga sekarang sudah menjadi sebuah nanti BIG akan berada di bawah mengembangkannya. Saya ingin lembaga besar dan kuat, karena koordinasi Bappenas. Sekarang BIG dapat mengembangkan bekerja berdasarkan amanat ini, Perpres tentang reposisi BIG teknologi itu untuk undang-undang yaitu UU No.4 sudah diajukan ke Presiden. dimanfaatkan sendiri. Karena Tahun 2011 tentang Informasi BIG nanti akan tambah sibuk Geospasial. Di dalam UU Dari segi kelembagaan dengan semakin banyaknya disebutkan bahwa peta dasar dan fungsi, memang tidak ada kebutuhan Kementerian/ BIG harus menjadi referensi bagi yang berubah dari reposisi BIG Lembaga (K/L) dan Pemerintah instansi/lembaga pemerintah. nanti. Akan tetapi, kita mesti Daerah yang membutuhan IG, Selain itu, sekarang posisi bersiap menghadapi tantangan itu harus kita siapkan. BIG, terutama dari Bappenas, yang semakin luas, mengingat telah mensyaratka bahwa semua orang semakin terbuka Sekarang BIG sudah perencanaan itu tidak bisa dengan yang namanya informasi merencanakan untuk ke arah lepas dari data dan informasi geospasial (IG). Hampir semua sana. Tapi di daerah belum geospasial. Dulu Bappenas kementerian/lembaga kini jalan sepenuhnya, walaupun dalam merencanakan menggunakan IG. Bagi BIG, ini sudah dibantu dengan berbagai pembangunan hanya merupakan sebuah kesempatan, macam alat, sehingga harus berdasarkan data statistik. Tapi karena data BIG akhirnya segera diatasi. Kalau semua sekarang sudah ada dokumen dimanfaatkan, karena dulu belum unit pemerintah sudah punya yang namanya album peta dimanfaatkan secara optimal. jaringan, tentu akan menjadi sebagai sumber data untuk semakin mudah memanfaatkan merencanakan pembangunan Karena tantangan BIG IG. nasional yang dituangkan dalam ke depan semakin luas, BIG RPJMN 2015-2019. harus bisa bekerja lebih baik Sekali lagi saya Atas dasar itu, dalam lagi. Apalagi kita kini harus mengingatkan seluruh waktu tak lama lagi, BIG akan memenuhi semua kebutuhah pimpinan dan pegawai BIG siap mengalami reposisi. Bappenas lembaga. BIG juga harus bersiap menghadapi reposisi ini dengan sudah meminta kepada melakukan perubahan. Karena bekerja lebih baik lagi, demi kegiatan pemetaan ini sangat mewujudkan pembangunan tergantung dari perkembangan nasional yang lebih berkualitas. 5

Informasi Utama Indonesia memiliki Mengawal potensi luar biasa di Kedaulatan sektor kemaritiman. Akan Maritim Indonesia tetapi, selama ini potensitersebut seakan diabaikan, Di era Kabinet Kerja saat memperkuat sistem hukum dibiarkan dinikmati oleh ini, bidang kemaritiman dan perundang-undangan, negara asing. Kini, poros merupakan salah ketahanan maritim, keselamatan maritim menjadi salah satu prioritas yang maritim, pengelolaan perbatasansatu perhatian pemerintah dituangkan dalam Rencana dan percepatan pembangunan yang perlu mendapat Pembangunan Jangka Menengah wilayah maritim untuk perhatian dan dukungan Nasional (RPJMN) 2015-2019. menunjang kedaulatan maritim. dari semua pihak. Data Pemerintahan Joko Widodo- dan informasi geospasial Jusuf Kalla ingin mewujudkan Kedua, Indonesia menjadi yang akurat serta bisa Indonesia menjadi negara negara maritim yang bisa dipertanggungjawabkan maritim yang mandiri, maju, dan menyejahterakan rakyat. sangat diperlukan untuk kuat, serta berbasis kepentingan Di sini, pemerintah harus menyuskseskan agenda nasional. Visi kemaritiman mampu mengelola sumber tersebut diwujudkan dalam daya alam dan lingkungan besar itu. empat hal. Pertama, Indonesia kelautan secara bijaksana menjadi negara maritim untuk sebesar-besarnya yang berdaulat. Di sini perlu kemakmuran rakyat dengan mengedepankan keseimbangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (kiri) dan Kepala BIG, Priyadi Kardono, memperlihatkan dokumen Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara KKP dengan BIG, tentang “Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, di acara Rakornas IG 2015.66

Informasi Utamaantara pertumbuhan ekonomi, Sekarang menterinya (Menteri Kelautanpeningkatan kesejahteraan dan Perikanan) ''care'' sekali terhadapmasyarakat dan kelestarian masalah peta. Kami senang juga Beliaulingkungan. memahami itu, sehingga banyak produk-produk kami yang akhirnya Ketiga, Indonesia menjadinegara maritim yang kuat. dimanfaatkan oleh KKP''Untuk mewujudkannyaperlu membangun dan kemaritiman. Presiden Jokowi NKRI seringkali menjadi isumengembangkan infrastruktur dalam beberapa kali kesempatan penting karena sering kali terjadimaritim yang maju, lengkap dan meminta praktik pencurian gesekan dengan negara tetangga.terintegrasi untuk menunjang ikan diberantas habis. Bahkankemandirian dalam pengelolaan Presiden memerintahkan kapal Untuk itu, diperlukan datasumber daya alam dan asing yang terbukti melakukan dan informasi geospasial yanglingkungan, serta peningkatan pencurian ikan di perairan akurat agar Indonesia bisakonektivitas antar moda dan Indonesia ditenggelamkan. mempertanggungjawabkankemandirian industri maritim. klaim atas sebuah wilayah. Salah Pemerintah sendiri sudah satunya dukungan data dan Keempat, Indonesia menyiapkan sejumlah program informasi geospasial dari Badanmenjadi negara maritim dalam mendukung kedaulatan Informasi Geospasial (BIG). Datayang memiliki karakter kuat. laut Indonesia. Di antaranya dan informasi geospasial jugaUntuk mewujudkannya perlu dengan cara membangun tol diperlukan dalam merencanakanmendorong pembangunan laut. Pembangunan tol laut pembangunan maritim.sumber daya manusia, ilmu dalam lima tahun ke depanpengetahuan dan teknologi direncanakan akan dilaksanakan Kepala BIG, Priyadi Kardono,(Iptek), serta budaya maritim di Sumatera, Jawa, Kalimantan, mengatakan, guna mendukungdalam rangka membangun Nusa Tenggara, Sulawesi, dan visi-misi Presiden di sektorkarakter bangsa. Maritim yang Maluku serta Papua. Presiden kemaritiman, BIG saat inimenguasai Iptek serta berbudaya Jokowi menargetkan akan sedang mempersiapkan petadan bermental bangsa bahari. membangun 24 pelabuhan untuk batimetri (kedalaman laut). mendukung infrastruktur tol Peta batimetri ini nantinya Keputusan Presiden Joko laut. Dengan tol laut ini, Presiden bisa dimanfaatkan untukWidodo (Jokowi) fokus pada Jokowi ingin Indonesia menjadi seluruh stakeholder Indonesia.sektor maritim bukan tanpa poros maritim dunia. Memang, proses pembuatanalasan, mengingat potensi laut peta batimetri cukup mahal.Indonesia yang sangat luar biasa. Sejatinya, konsep poros Untuk melakukan pengukuranSekitar 71% wilayah Indonesia maritim memiliki lima ke tengah laut dibutuhkan kapalmerupakan laut. Akan tetapi, pilar, yaitu budaya maritim, khusus. Sewa kapal ini cukupselama ini kurang mendapat pengelolaan sumber daya laut, mahal, yakni di atas Rp 120perhatian. Justru pihak asing konektivitas maritim, diplomasi juta per hari. Untuk mensiasatiyang banyak mengeruk hasil- maritim, dan pertahanan kendala ini, BIG menjalinhasil laut Indonesia. maritim. Dari kelima pilar kerja sama dengan sejumlah ini, pertahanan maritim lebih pihak yang telah memiliki Data Badan Pangan Dunia menonjol jika diterjemahkan data batimetri, seperti Badan(FAO) menyebutkan, setiap sebagai kedaulatan laut. Nasional Penanggulan Bencanatahun kerugian Indonesia akibat Pertahanan maritim merupakan (BNPB), Badan Pengkajian danpraktik pencurian ikan (illegal syarat mutlak agar Negara Penerapan Teknologi (BPPT),fishing) mencapai USD 50 miliar. Kesatuan Republik Indonesia serta Satuan Kerja KhususMenteri Kelautan dan Perikanan, (NKRI) bisa  menjadi poros Pelaksana Kegiatan Usaha HuluSusi Pudjiastuti, dalam sebuah maritim dunia. Adapun jika Minyak dan Gas (SKK Migas).kesempatan juga menyebutkan, berbicara mengenai kedaulatanhampir 5 juta ton ikan Indonesia laut, ada dua hal penting, yakni “Kami akan bekerja samadibawa keluar negeri setiap penyelesaian batas-batas laut dengan K/L yang punya datatahun dari hasil pencurian. NKRI, dan pertahanan maritim. batimetri, untuk bisa di- Penyelesaian batas-batas laut share. Kami sedang mencari Tak ingin potensi ini link ke sana. Kalau kita bisaterus dinikmati negara asing,pemerintah kini mulai seriusmengembangkan sektor 77

Informasi UtamaAgenda Maritim sedang dijalankan Kemenko Kemaritiman, termasukSumber: Paparan Presiden Joko Widodo saat Musrenbangnas RPJMN 2015-2019, November 2014 Ekspedisi Nusantara yang tengah berlangsung. Dalam menggabungkannya, tentu bisa terkait. Sejak KKP dipimpin oleh program ini, BIG diminta mengatasi masalah mahalnya Susi Pudjiastuti, pemanfaatan membagikan peta NKRI ke desa- pembuatan peta batimetri'', ujar produk-produk BIG semakin desa di kabupaten/kota yang Kepala BIG. optimal. Sebab, Menteri Susi dilalui. ternyata sangat peduli dengan Dalam rangka mendukung manfaat peta untuk menunjang Lebih jauh, Menteri Kelautan program Nawacita di bidang program kerja kementeriannya. dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kemaritiman, BIG juga akan saat menghadiri Rapat membuat Peta Lingkungan “Sekarang ini menterinya Koordinasi (Rakor) Rencana Pantai Indonesia (LPI) untuk (Menteri Kelautan dan Aksi Nasional lnformasi prioritas 24 pelabuhan. Peta Perikanan) care sekali terhadap Geospasial (RAN-IG) 2015 LPI untuk 24 pelabuhan itu masalah peta. Kami senang juga akhir Maret lalu menyatakan, akan dibuat dengan skala besar Beliau memahami itu, sehingga informasi geospasial sangat (1:10.000), karena UU memang banyak produk-produk kami diperlukan untuk pembangunan mengamanatkan menggunakan yang akhirnya dimanfaatkan kepesisiran, kelautan dan skala 1:10.000, walaupun oleh KKP. Walaupun kami perikanan. Informasi geospasial sebenarnya BIG siap dengan sudah lama punya, tapi selama sangat penting mengingat skala lebih besar (1:5.000). “Peta ini kurang dimanfaatkan. dua per tiga bagian Indonesia LPI ini diharapkan akan dapat Dengan adanya Bu Susi, segala adalah laut. Berdasarkan hal itu, diselesaikan dalam dua tahun'', macam data yang ada di BIG penataan ruang laut menjadi ujarnya. sekarang diminta semua. KPP salah satu hal yang harus akan menggunakannya untuk diprioritaskan. Tak hanya itu, BIG sudah perencanaan pengembangan menjalin kerja sama dengan desa pesisir'', kata Kepala BIG. Data geospasial juga Kementerian Kelautan dan dibutuhkan untuk mendukung Perikanan (KKP), khususnya Selain dengan KKP, BIG penegakan kedaulatan di laut, terkait data kelautan dan juga sudah menjalin kerja terutama dalam perundingan kepesisiran. Data ini sebenarnya sama dengan Kementerian batas yurisdiksi negara cukup banyak diproduksi BIG. Koordinator (Kemenko) Indonesia dengan negara Akan tetapi data itu selama ini Kemaritiman. BIG mendukung tetangga. Masalah pencegahan kurang dimanfaatkan oleh K/L sejumlah kegiatan yang dan pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing juga sangat bergantung pada pemanfaatan dan pengembangan basis data informasi geospasial yang baik dan lengkap. “Dengan begitu penanganan illegal fishing juga akan menjadi lebih mudah dilakukan. Itu sebagai bentuk upaya kita untuk menegakkan kedaulatan negara kita di laut'', ujar Menteri Susi. Menteri Susi mengatakan, Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah perairan mancapai 6.315.222 kilomater (km) persegi, panjang garis pantai 99.093 km persegi, serta memiliki 13.466 pulau yang bernama dan berkoordinat.88

Informasi UtamaPETA KELAUTAN YANG SUDAH DISELESAIKAN BIG HINGGA 2014No Jenis Peta Target (NLP) Telah Tersedia (NLP) Belum Tersedia (NLP) )%(1 LPI Skala 10.000 300 0 300 0,02 LPI Skala 25.000 200 12 188 6,03 LPI Skala 50.000 1275 459 816 36,04 LPI Skala 250.000 274 138 65 50,05 LLN Skala 500.000 44 44 0 100,06 LLN Skala 250.000 146 0 146 0,07 LLN Skala 50.000 600 4 596 0,67 Sumber: Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, BIG 2014Untuk itu diperlukan data dan pada 22 Desember 2014. Kepala BIG, Priyadi Kardono,informasi geospasial dalam Tentunya prestasi tersebut di hadapan 300 peserta Rakormerencanakan dan membangun bukan jerih payah bersama RAN-IG 2015.berbagai wilayah di seluruh antara BIG dan KKP saja, tetapiIndonesia. juga kementerian/lembaga Adapun isi NKB yang (K/L) lainnya, perguruan disepakati yakni: pertama, Undang-Undang (UU) Nomor tinggi dan organisasi non- penyelenggaraan informasi32/2014 tentang Kelautan, telah pemerintah, yang bersama- geospasial untuk pengelolaanmengamanatkan pentingnya sama berkomitmen untuk sumber daya kelautan dandata dan informasi dalam membangun Indonesia. perikanan. Kedua, pemanfaatanpengembangan kelautan, antara dan pengembangan basislain melalui riset pengembangan Kerjasama antara BIG dan data informasi geospasialsistem informasi dan data KPP telah terjalin cukup lama, terkait sumber daya kelautankelautan, pengembangan BIG yang dahulunya bernama dan perikanan. Ketiga,sumber daya manusia, dan kerja Bakosurtanal turut membidani peningkatan infrastruktursama kelautan. lahirnya KKP yang pada informasi geospasial nasional awalnya bernama Departemen di bidang kelautan dan Dalam UU Nomor 27/ Eksplorasi Laut. Mulai saat perikanan. Keempat, penelitian,2007 Junto UU Nomor itulah telah terjalin kerja sama pengembangan, dan penerapan1/2014 tentang Pengelolaan yang baik antar keduanya. Di ilmu pengetahuan danWilayah Pesisir dan Pulau- antaranya kerja sama Marine teknologi di bidang informasiPulau Kecil, juga memberikan Resource Evaluation and geospasial terkait sumberlandasan pengelolaan data Planning Project (MREP), dan daya kelautan dan perikanan.dan informasi geospasial, Marine and Coastal Resource Kelima, peningkatan kapasitasmelalui pemutakhiran data Management and Planning sumber daya manusia di bidangdan informasi oleh pemerintah Project (MCRMP). informasi geospasial untukdan pemerintah daerah, pengelolaan sumber dayapendokumentasian, publikasi, Untuk memperkuat kerja kelautan dan perikanan.dan pemanfaatan oleh setiap sama yang telah dilakukanorang dan/atau pemangku maupun yang akan dilakukan, Dari lima hal tersebut,kepentingan utama dengan tetap dan sebagai landasan hukum, akan ditindaklanjuti denganmemperhatikan kepentingan diperlukan adanya Nota berbagai kerja sama yang lebihpemerintah pusat dan Kesepakatan Bersama (NKB) detail sebagai implementasipemerintah daerah. antara KKP dengan BIG. NKB rencana aksi nasional yang akan yang diberi judul disepakati dalam Rakornas IG Sejauh ini, sudah tersedia tersebut. Dengan demikian,satu peta di bidang kelautan “Penyelenggaraan Informasi maka dapat diwujudkandan perikanan yaitu Satu Peta Geospasial untuk Pengelolaan adanya pemanfaatan informasiMangrove Nasional, Satu Peta Sumber Daya Kelautan dan geospasial untuk pengelolaanHabitat Lamun Nasional dan Perikanan” itu ditandatangani sumber daya kelautan danSatu Peta Karakteristik Perairan Menteri Kelautan dan perikanan di lndonesia. (*)Nasional, yang diluncurkan Perikanan, Susi Pudjiastuti; dan 99

Informasi Utama Wawancara Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP), BIG, Muhtadi Ganda Sutrisna BIG akan Sapu Seluruh Wilayah Yurisdiksi Nasional untuk Memenuhi Kebutuhan IG Kelautan Bidang kemaritiman Muhtadi Ganda Sutrisna, Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG. mempunyai peran kunci dalam menyukseskan kebijakan yang diambil wilayah merupakan informasi Pemerintahan Jokowi-JK pemerintah lebih berdayaguna yang sangat vital untuk menjaga dalam lima tahun mendatang. dan berhasilguna. Misalnya, kedaulatan negara dan dasar Karena pembangunan sektor dalam pembangunan tol laut, IG penegakan hukum untuk kasus maritim merupakan salah satu kelautan berupa Peta Lingkungan illegal fishing yang sekarang jargon yang diusung Presiden Pantai Indonesia (LPI) dan baru digalakkan pemerintah Jokowi pada saat kampanye. Kini, Lingkungan Laut Nasional (LLN), melalui Kementerian Kelautan Pembangunan Maritim menjadi yang di dalamnya memuat dan Perikanan. BIG tentu saja salah satu visi-misi Presiden yang informasi kedalaman laut bekerja dan bergerak dalam dituangkan dalam Nawacita. (batimetri) sangat diperlukan, koridor tugas dan fungsi Tentu, semua kementerian/ khususnya bagi keselamatan sebagaimana diatur dalam lembaga (K/L) harus satu barisan lalu lintas kapal dari satu UU Nomor 4/2011 tentang mendukung visi-misi Presiden pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Informasi Geospasial, dan tersebut, termasuk Badan Masih terkait dengan tol laut, amanat dari Perpres Nomor 94/ Informasi Geospasial (BIG). Peta LPI skala 1:10.000 atau 2011 tentang Badan Informasi Lantas seperti apa dukungan yang lebih besar lagi, sangat Geospasial. BIG dalam mengawal kedaulatan mendukung dalam perencanaan maritim, serta bagaimana pembangunan pelabuhan. Di sektor kemaritiman, sebenarnya potensi maritim ketersediaan IG Dasar, Indonesia, berikut petikan Selain itu, IG kelautan khususnya Peta LPI skala wawancara Majalah Geospasial berupa titik-titik dan garis batas 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000, Indonesia dengan Kepala Pusat PKLP, BIG, Muhtadi Ganda Sutrisna. Bagaimana peran BIG dalam mengawal visi- misi Presiden di sektor kemaritiman? Visi dan Misi Presiden selama lima tahun mendatang tercantum dalam Perpres Nomor 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019. Bidang kemaritiman menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional, disamping ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pariwisata. Pembangunan pada bidang kemaritiman sangat membutuhkan informasi geospasial (IG) yang lengkap, akurat, dan mutakhir, sehingga10

Informasi Utamadan 1:10.000, maupun peta sudah ada petanya namun masih pemenuhan Peta LPI dan LLNLLN skala 1:500.000, 1:250.000, dalam bentuk analog atau format sebagaimana diamanahkan UUdan 1:50.000, menjadi prioritas yang belum seragam. Nomor 4/2011, dan Rp 125utama. Kemudian diikuti milyar merupakan bagian dalamprioritas yang sesuai penugasan Untuk mensinergikan seluruh kegiatan mendukung pemetaankhusus. Contohnya, pemetaan potensi nasional di bidang IG, RDTR dan kawasan strategiswilayah kelautan pada skala sebagai salah satu upaya agar nasional.besar pada awalnya belum kegiatan di bidang kemaritimanmerupakan prioritas utama, tidak tumpang tindih, maka BIG Rencana aksi kegiatannamun dengan mendesaknya secara konsisten melakukan yang akan dilakukan telahkebutuhan guna rencana Rapat Koordinasi Nasional disinkronkan dengan konseppembangunan pelabuhan, (Rakornas) Bidang IG. Terakhir penyelenggaraan IG terpadu.rencana tata ruang wilayah kali diselenggarakan di Maknanya adalah, ke depanpesisir dan laut, maka Jakarta pada Maret 2015 lalu. luaran di bidang pemetaanpemenuhan IG kelautan akan Penyelenggaraan Rakornas IG kelautan tidak lagi didasarkandisesuaikan. Rencana Detail tersebut merupakan salah satu pada satuan Nomor Lembar PetaTata Ruang (RDTR) wilayah amanah dari PP Nomor 9/2014. (NLP), tetapi dalam satuan linepesisir dan laut merupakan kilometer guna pemenuhan petagabungan antara tata ruang Di bidang penyelenggaraan LPI dan LLN pada seluruh skala.darat dan laut. Pada matra IG kelautan, dimaksudkandarat, RDTR menggunakan peta untuk mensinergikan berbagai Sedangkan untuk pemenuhanrupabumi skala 1:5.000, maka aspek, antara lain optimalisasi pemetaan kelautan skala besarsedapat mungkin informasi pemanfataan sumber daya 1:10.000 atau 1:5.000, telahkelautan juga disesuaikan pada bersama (kapal survei, peralatan direncanakan penyediaan dataskala yang memadai. Demikian multi/single beam echosounder, garis pantai guna pemetaanjuga untuk mendukung peneliti, software/hardware, skala 1:5.000 untuk penyusunanpemetaan desa. lokasi, anggaran, dll). Hal ini RDTR pada KSN daerah prioritas, sangat penting untuk dilakukan, penyediaan data batimetri untuk Seperti apa kebijakan BIG mengingat jumlah dan kapasitas penyusunan RDTR pada KSNdi sektor kemaritiman dan kapal dan peralatan survei dan daerah prioritas tol laut,bagaimana koordinasi dengan kelautan tidak sebanding dengan dan penyediaan Peta LPI untuklembaga/instansi lain agar luas wilayah lautan yang harus keperluan RTRW Kawasankebijakan itu tidak tumpang dipetakan. Sinergi dalam hal Prioritas. Untuk mendukungtindih? lokasi pemetaan juga sangat kegiatan tersebut di masa yang penting, khususnya untuk akan datang, maka pada 2015 BIG akan konsisten mengoptimalkan peruntukan telah dilakukan uji coba surveimemenuhi tugas yang IG kelautan dalam waktu hidrografi untuk pemetaan skaladiamanahkan UU Nomor dan tempat yang tepat, guna besar di wilayah Cilamaya dan4/2011. Di sektor kelautan kepentingan tertentu. Surabaya (Selat Madura), gunakhususnya, diutamakan dalam menghasilkan prototype petapemenuhan cakupan Peta LPI Bagaimana rencana laut untuk penyusunan petadan LLN secara sistematis, aksi BIG dalam mendukung LPI skala besar. Selain itu jugamengingat sampai 2014 masih pembangunan kemaritiman untuk penyusunan spesifikasisangat minim, khususnya skala untuk lima tahun ke depan? teknis yang dapat dipergunakan1:25.000, dan bahkan skala sebagai acuan di dalam1:10.000 belum tersentuh sama Rencana aksi BIG secara pemetaan skala besar di waktusekali. Penyelesaian cakupan keseluruhan tercantum dalam yang akan datang.secara sistematis akan dilakukan Lampiran Buku II RPJMN 2015-dengan pengisian wilayah yang 2019, Sub Bidang Informasi Bagaimana BIG memetakanbelum terpetakan (gap). Kriteria Geospasial. Jika tidak ada wilayah maritim Indonesia?wilayah gap adalah, pertama, perubahan skema pembiayaan, Setelah pemetaan, bagaimanawilayah yang benar-benar belum maka selama lima tahun yang mengembangkan potensiterpetakan. Kedua, wilayah yang akan datang kegiatan pemetaan tersebut?sudah tersedia petanya namun kelautan dan lingkungan pantaisumber datanya sudah out of tersedia anggaran sebesar Prinsipnya BIG akandate. Ketiga, bagi wilayah yang Rp 265 milyar terbagi menjadi melakukan penyapuan dua bagian, yaitu sebesar (sweeping) seluruh wilayah Rp 140 milyar untuk yurisdiksi nasional dengan 11

Informasi Utama pendekatan pengguna (demand Keterbatasan lain adalah Selama ini sering muncul oriented). Data dan IG kelautan sumber daya manusia, padahal sengketa batas wilayah yang ada secara nasional akan untuk memperoleh hasil laut dengan negara-negara disatukan ke dalam satu konsep peta kelautan yang dapat tetangga, bagaimana peran Marine Data and Geospatial dipertanggungjawabkan BIG untuk menyelesaiakan Information, sehingga dapat kualitasnya sesuai standar dari kasus-kasus semacam itu? memenuhi kebutuhan IG IHO (International Hydrographic kelautan untuk proses, publikasi, Organization), diperlukan Sebagaimana kita ketahui, akses, dan berbagi pakai, secara keahlian khusus. Belum banyak negara Indonesia berbatasan mudah dan pembiayaan yang SDM yang memenuhi kualifikasi dengan 10 negara tetangga. efektif. tersebut. Dari sisi pelaksana, Sesuai tugas dan fungsinya, BIG kapasitas nasional di bidang berperan di dalam penyediaan Kemudian berbagi pakai survei kelautan masih jauh Data dan IG sebagai data dukung antar kementerian/lembaga dan jumlahnya dibandingkan dengan perundingan dalam penetapan global, mendukung integrasi wilayah darat. Kekhawatiran batas maupun penyelesaian multidisiplin ilmu, mendukung pelaku/penyedia jasa di sengketa batas antar negara. pengambilan keputusan dalam bidang survei kelautan masih Peran BIG di dalam perundingan pengelolaan kelautan yang enggan karena prospek dan antar negara yang berbatasan efisien, efektif dan berkelanjutan keberpihakan tidak kunjung adalah keterlibatannya dalam berdasarkan keterpaduan ada. Ini pula dibuktikan dengan Joint Technical Sub Committee Data dan IG, serta menunjang masih minimnya alokasi (JTSC) maupun JBC (Joint Border perencanaan dan pengendalian anggaran untuk pemetaan Committee), dan komite teknis pembangunan nasional di bidang bidang kelautan tersebut. lainnya. kelautan. Kemudian, Data dan IG yang telah terintegrasi tersebut Dengan anggaran rata-rata Dari perspektif BIG, seperti dapat dengan mudah diakses hanya Rp 25 miliar, masih jauh apa sebenarnya potensi laut dan dimanfaatkan seluruh dari cukup untuk memetakan Indonesia? stakeholder sesuai keperluannya. seluruh wilayah Indonesia. Idealnya pemetaan seluruh Wilayah laut Indonesia, Apa tantangan BIG dalam wilayah Indonesia dengan kondisi mulai dari estuaria, pesisir dan melakukan pemetaan wilayah sumber daya yang ada seperti saat pantai, laut dangkal, laut dalam, kelautan? ini diperlukan anggaran kurang landas kontinen mengandung lebih Rp 2,8 triliun, ini pun belum potensi yang luar biasa dalam Sebagaimana kita ketahui termasuk Peta LPI skala besar. meningkatkan kesejahteraan bersama bahwa wilayah laut Adopsi teknologi survei batimetri masyarakat. Potensi laut kita hampir 2/3 dari seluruh dengan teknologi LIDAR mungkin tersebut dapat berguna secara luas wilayah NKRI. Kondisi menjadi salah satu pertimbangan optimal jika dikelola dengan luas wilayah, geografis, dan percepatan tersebut, sebagaimana baik, mulai dari perencanaan, keberpihakan politik (political dilakukan di beberapa negara pemanfaatan, perlindungan dan will) dalam bidang kemaritiman maju. pemulihan, pengawasan, dan yang “masih minim”, waktu penegakan hukum. dulu membuat penanganan Bagaimana strategi dalam pembangunan wilayah kelautan mendukung kemaritiman Potensi sumber daya laut belum optimal, termasuk di dengan memanfaatkan peran tersebut dapat dikelola dengan dalamnya penyelenggaraan BIG? baik melalui pemanfaatan IG. IG kelautan. Selain itu, sarana Misalnya, dalam pemanfaatan dan prasarana survei kelautan Strategi yang akan dilakukan suber daya ikan, penentuan dan masih kurang memadai adalah pemanfaatan semaksimal pencarian lokasi ikan melalui dari sisi jumlah, maupun mungkin Data dan IG kelautan alat fish finder yang merupakan kapasitasnya. Sejumlah kapal untuk dipergunakan sebagai salah satu aplikasi penentuan survei yang dimiliki BPPT, basis pemetaan tematik kelautan. posisi melalui GPS. LIPI, PPGL, Dishidros masih Percepatan pemetaan yang sulit belum mencukupi. Belum lagi dipenuhi BIG sendiri sebagai Pemetaan tematik tentang peralatan survei yang ada juga penyelenggaran IGD, maka arus laut, kandungan garam, masih terbatas kemampuannya, kemitraan dengan pihak pemda kejernihan air, dan sebagainya, khususnya survei laut dalam untuk melaksanakan IGD kelautan yang didasarkan pada IG (deep sea). pula ditingkatkan. kelautan, akan mempermudah di dalam pengelolaan secara terpadu. (*)12

Informasi Utama Peran IG Sukseskan Pembangunan Nasional Pemerintah telah merancang berbagai program pembangunan untuk periode 2015-2019. Salah satu program andalan Pemerintah adalah Nawacita. Peran semua pihakdibutuhkan untuk menyukseskan agenda nasional itu, salah satunya dukungan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG).Dari kiri-kanan : Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menristekdikti Dikti Mohamad Nasir saat menyampaikan arahan di Rakornas IG 2015.Data dan Informasi mengakibatkan kegagalan Pelaksanaan Undang-Undang Geospasial (IG) pemerintah dalam mewujudkan (UU) Nomor 4/2011 tentang berperan penting untuk tujuan pembangunan nasional, Informasi Geospasial. mendukung kesuksesan yaitu untuk menciptakan pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat yang adil Rakornas IG 2015 dihadiri terutama yang terkait dengan dan makmur. langsung Menteri Riset, pembangunan kewilayahan. Teknologi, dan Pendidikan Dalam pembangunan Dalam rangka mewujudkan Tinggi (Menristek Dikti), kewilayahan, penataan ruang IG yang akurat dan Mohamad Nasir; Menteri PPN/ merupakan faktor fundamental dipertanggungjawabkan, Kepala Bappenas, Andrinof untuk menyukseskan tujuan dibutuhkan Rencana Aksi Chaniago; Menteri Kelautan dan pembangunan nasional yang Nasional (RAN) yang disusun Perikanan, Susi Pudjiastuti; para berkelanjutan. Kegagalan oleh seluruh pemangku pejabat Eselon I kementerian/ penataan ruang di suatu wilayah kepentingan. Untuk itu, BIG lembaga (K/L) penyelenggara berpotensi menimbulkan menyelenggarakan Rapat IG; akademisi dan pakar IG; kerusakan lingkungan hidup Koordinasi Nasional (Rakornas) pelaku industri IG; serta sekitar dan konflik sosial. Dampak IG di Jakarta pada 27 Maret 300 peserta rakornas. negatif dari kegagalan 2015. Rakornas ini diatur penetaan ruang ini dapat dalam Peraturan Pemerintah Tema yang diangkat dalam (PP) Nomor 9/ 2014 tentang Rakornas IG 2015 adalah “Optimalisasi Penyelenggaraan 1133

Informasi Utama Informasi Geospasial dalam mendukung prioritas jumlah dan kualitas perguruan Mendukung Agenda Prioritas pembangunan yang dicanangkan tinggi serta tumbuh kembangnya Pembangunan Nasional Presiden Joko Widodo – Jusuf industri di bidang informasi dalam RPJMN 2015-2019”. Kalla. geospasial secara Nasional. Rakornas IG 2015 membahas koordinasi penyelenggaraan IG Kepala BIG, Priyadi Kardono, “Kebijakan satu peta penting nasional yang dibagi menjadi mengatakan, tujuan dari guna menghindari duplikasi empat kelompok. Kelompok 1 Rakornas ini antara lain untuk alokasi sumber daya. Dimana tentang koordinasi produksi/ mengevaluasi implementasi setiap peta yang diproduksi penyediaan data dan informasi RAN IG 2015-2019 yang telah hanya memiliki satu walidata. geospasial dasar; Kelompok 2 dihasilkan pada Rakornas Informasi Geospasial Dasar tentang koordinasi produksi/ Informasi Geospasial 2014, (IGD) dari BIG untuk kemudian penyediaan data dan informasi serta menyelaraskan Rencana bisa dimanfaatkan oleh lembaga geospasial tematik; Kelompok 3 Strategis K/L 2015-2019 dan kementerian lain sesuai tentang koordinasi distribusi/ terhadap Rencana Pembangunan kebutuhannya'', ujar Kepala BIG. penyebarluasan serta Jangka Menengah Nasional pemanfaatan data dan informasi (RPJMN) 2015-2019 Sub Sementara itu, Menristek geospasial; dan Kelompok 4 Bidang Informasi Geospasial Dikti, Mohamad Nasir tentang koordinasi kelembagaan, dan Matriks RPJM K/L 2015- mengungkapkan, BIG merupakan sumber daya manusia (SDM), 2019. Penyelenggaraan salah satu aktor penting litbang, dan industri informasi Rakornas diharapkan  mampu tidak hanya dalam sistem geospasial. merumuskan kebijakan RAN perencanaan nasional, tetapi dan program strategis untuk hampir ke seluruh urat nadi RAN IG Jangka Menengah mempercepat terwujudnya pembangunan nasional. Sebab, (2015-2019) sebenarnya telah informasi geospasial yang setiap perencanaan, bahkan dihasilkan pada saat Rakornas akurat, dapat dipercaya, dan pelaksanaan pembangunan IG 2014. Namun demikian, dapat dipertanggungjawabkan nasional, pasti memerlukan monitoring dan evaluasi dalam berbagai skala dan informasi geospasial. sejauhmana implementasi RAN cakupan wilayah. Ketersediaan dan kualitas IG tersebut oleh masing-masing informasi, baik spasial maupun pemangku kepentingan perlu Menurut Kepala BIG, literal, menjadi kata kunci dilakukan. Hal ini khususnya beberapa kebijakan terkait dalam pengambilan kebijakan. menyangkut perubahan penyelenggaraan IG antara lain Saat ini, kata Menristekdikti, kebijakan pemerintahan yang mengimplementasikan kebijakan siapa pun yang mengendalikan baru, sehingga harus dilakukan satu peta, ketersediaan dan menguasai informasi, penyesuaian-penyesuaian institusi pemetaan di daerah, dapat menjadi lebih powerfull terhadap rencana dan peningkatan jumlah dan mutu dibandingkan dengan yang program penyelenggaraan IG SDM di bidang informasi sekadar menguasai informasi. geospasial dan peningkatan Menristekdikti mencontohkan perusahaan Google yang Suasana pelaksanaan Rakornas IG 2015, di Hotel Bidakara Jakarta, 28 Maret 2015. merupakan pengendali dan sekaligus menguasai informasi geospasial yang sangat atraktif dan up to date. Google sudah diakses dan dimanfaatkan oleh banyak pengguna di seluruh belahan bumi. Oleh karena itu, BIG yang diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mengelola informasi geospasial di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Namun peran yang sangat strategis tersebut tidak dapat terjadi kalau tidak diupayakan1144

Informasi Utamadan dilakukan dengan kerja keras Saya sangat yakin, dengan semakindan kerja cerdas. Kerja cerdas berkembangnya inovasi Iptektersebut mampu menghasilkaninovasi, yang pada gilirannya (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dalamakan mampu membuat dan bidang informasi geospasial, maka BIG akanmenyajikan peta cetak maupunpeta digital, sebagai salah satu mampu memenuhi kebutuhan informasibentuk informasi geospasial secara akurat dan realtime''.yang lebih menarik dan mudahdigunakan. “Saya sangat yakin, kualitas SDM, dan sistem antara lain UU 18/2002 tentangdengan semakin berkembangnya pendukungnya. SINAS, UU 26/2007 tentanginovasi Iptek (ilmu pengetahuan Penataan Ruang, UU 25/2004dan teknologi) dalam bidang Untuk mengejar tentang Sistem Perencanaaninformasi geospasial, maka ketertinggalan tersebut, Pembangunan Nasional, UUBIG akan mampu memenuhi pembangunan Iptek 6/2014 tentang Desa, dankebutuhan informasi dimaksud dilaksanakan dengan beberapa undang-undang dansecara akurat dan realtime'', ujar menggunakan wahana Sistem peraturan terkait. ImplementasiMenristekdikti. lnovasi Nasional melalui dari beberapa UU tersebut penguatan kelembagaan, sumber sangat memerlukan dukungan Hal yang tidak boleh daya dan jaringan Iptek, serta informasi geospasial. Misalnyadilupakan, kata Menristekdikti, secara substansial melalui dalam mengawal implementasipemenuhan kebutuhan penelitian, pengembangan dan UU Desa, BIG harus mampuinformasi geospasial tersebut penerapan Iptek strategis. memberikan informasiharus diorientasikan untuk geospasial skala besar atau skalamendukung perencanaan “Inti dari sistem inovasi perdesaan sampai sekitar skaladan pembangunan nasional adalah interaksi antaraktor 1:1.000 untuk seluruh wilayahdalam mewujudkan Nawacita inovasi (Akademisi, Pemerintah, Indonesia, agar mereka dapatatau 9 Program Prioritas dan Pebisnis) untuk melaksanakan berbagai perintahNasional. Dengan demikian menghasilkan produk inovasi. dalam undang-undang tersebutBIG akan menjadi bagian dari lnteraksi ini digambarkan dengan efektif, efesien daninstitusi negara yang secara dengan istilah triple helix, dimana akurat.bersama-sama mendorong Akademisi menjadi aktor dalamdan berkontribusi dalam pengembangan Iptek. Pemerintah Dalam mendukungpeningkatan daya saing bangsa. sebagai regulator dan fasilitator, penyusunan dan implementasi sedangkan Industri berperan Rencana Tata Ruang Wilayah, Untuk mencapai daya sebagai ujung tombak inovasi BIG harus mampu menyediakansaing bangsa yang lebih dan pembangunan ekonomi informasi geospasial dengantinggi diperlukan kesiapan nasional'', jelasnya. kedalaman skala 1:250.000kapasitas Iptek dan Inovasi sampai skala 1:10.000, untukserta ketersediaan sumber daya Menristekdikti seluruh wilayah Indonesia.pendidikan tinggi yang terampil. menambahkan, dengan telah Tugas dan kewajiban tersebutMenristekdikti mengutip diundangkannya UU 4/2011 tidaklah ringan. Untuk itu, dalamlaporan World Economic Forum tentang Informasi Geospasial, rakornas ini BIG harus mampuyang menyebutkan, kapasitas maka BIG perlu segera berkoordinasi, bersinergi,Iptek dan Inovasi serta kesiapan menyelesaikan produk-produk dan membagi peran denganSDM pendidikan tinggi Indonesia turunannya, baik PP maupun seluruh stakeholder informasimasih rendah dari 144 negara produk turunan lainnya. Setelah geospasial dalam membangunyang disurvei. itu BIG perlu segera menyusun sistem penyediaan, pengolahan, kebijakan, strategi, dan penyajian, dan pengelolaan data Berbagai upaya program (Jakstragram) untuk dan informasi geospasial yangmeningkatkan kualitas Sumber melaksanakan tugas dan fungsi andal.Daya Manusia (SDM), termasuk dalam menjalankan amanahSDM dalam bidang informasi pencapaian target-target RPJMN Tak hanya itu, BIG juga harusgeospasial telah dilakukan, 2015-2019. Beberapa peraturan membangun sistem pembaruannamun masih selalu terhambat perundangan terkait yang harus data dan informasi geospasialoleh substansi yang tekait diperhatikan oleh BIG dalam dengan memanfaatkandengan tata kelola, relevansi, menyusun Jakstragram ke depan 1155

Informasi Utama teknologi dan inovasi yang Menristek Dikti, Mohamad Nasir menyampaikan sambutan saat menghadiri Rakornas IG berkembang; membangun 2015. sistem pemanfaatan, akses, dan distribusi data dan informasi lima tahun ke depan. Namun, ekonomi dan sosial, khususnya geospasial yang lebih aman program yang sudah dirancang informasi geospasial. Informasi dan transparan; membangun tersebut perlu dukungan geospasial saat ini sangat sistem penyediaan sumberdaya, BIG agar terimplementasi penting untuk menjawab baik SDM, peralatan, sesuai rencana. Menteri PPN/ tuntutan atas kualitas produk maupun pendanaan; serta Kepala Bappenas, Andrinof perencanaan pembangunan, membangun sistem penelitian Chaniago, sepakat, di era serta menjawab tantangan yang dan pengembangan untuk teknologi sekarang ini informasi bersifat jangka pendek, jangka mewujudkan inovasi dalam merupakan hal yang vital dalam menengah, maupun jangka mendukung IG yang lebih akurat, kaitannya dengan pembangunan panjang. mudah diakses, dan user friendly. IG Dukung Pembangunan Ekonomi dan Sosial Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun agenda pembangunan nasional untuk RANGKUMAN HASIL KESEPAKATAN RAKORNAS IG 2015 Working Group 1 (Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar) a Percepatan penyelengaraan jaring kontrol geodesi sebagai referensi tunggal untuk penyelengaraan IG. a Percepatan penyelengaraan IG pada skala 1:25.000 dan 1:5.000. a Percepatan penyelengaraan pemetaan kelautan dan lingkungan pantai dalam mendukung kedaulatan maritim. a Percepatan penyelenggaraan pemetaan batas wilayah NKRI dengan kurva tertutup. Working Group 2 (Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik) a Produk data dan IGT yang disediakan K/L belum memenuhi keperluan prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan percepatan penyelenggaraan IGT sektoral, seperti kedaulatan pangan, energi, maritim dan kelautan. a Produk data dan IGT terkait perdesaan perlu dipercepat dan diperluas ruang lingkupnya agar memenuhi kebutuhan program prioritas nasional. a Penyediaan IGT yang diusulkan oleh K/L harus menggunakan IGD (Peta RBI, LLN dan LPI) pada skala menengah (1:50.000 dan 1:25.000) dan skala besar (1:10.000-1:1.000). a Untuk tahun anggaran 2015, akan disusun 12 NSPK untuk percepatan penyediaan IGT yang diperlukan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Working Group 3 (Penyelenggaraan Infrastruktur Informasi Geospasial) 1. Teknologi Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Nasional: a Penyusunan dan pemutakhiran sistem katalog unsur geografi Indonesia. a Pembangunan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan sistem basis data terpadu untuk DG dan IG Dasar terpadu di SJ BIG. a Pembangunan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan sistem basisdata terpadu untuk DG dan IG Tematik sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait di simpul jaringan (SJ). a Pembangunan dan penyelenggaraan sistem basisdata terpadu dan layanan IG strategis nasional untuk pemenuhan RPJMN 2015-2019 di penghubung simpul jaringan (PSJ). 2. Teknologi Penyebarluasan Informasi Geospasial Nasional: a Pembangunan dan penyelenggaraan sistem penyebarluasan IG pada SJ. aPembangunan dan penyelenggaraan sistem penyebarluasan IG pada PSJ. aPenyelenggaraan e-Government berbasis IG pada PSJ. aPenyelenggaraan e-Government berbasis IG pada SJ.16

Informasi Utama “Pemanfaatan informasi untuk meningkatkan koordinasi mencapai tiga sasaran tersebut'',geospasial diharapkan dapat kegiatan survei dan pemetaan ujar Menteri PPN.meningkatkan kualitas nasional. Kedua, diperlukanperencanaan dan pemanfaatan upaya untuk meningkatkan Ketiga sasaran yangsumber daya secara merata kuantitas dan kualitas data, dimaksud Menteri PPN, yaitudi seluruh wilayah, serta serta informasi geospasial. pemerataan pembangunanmeningkatkan interaksi dan Ketiga, meningkatkan akses antarwilayah, penyediaansinergi antarwilayah dan data dan informasi geospasial infrastruktur dan layananantarsektor. Pada akhirnya, mencakup seluruh instansi sosial dasar bagi masyarakat,potensi manfaat ini bermuara pemerintah pusat, provinsi, serta pembangunan ekonomipada potensi meningkatnya kabupaten/kota, instansi swasta, yang fokus pada sektor pangan,pertumbuhan ekonomi lokal serta perguruan tinggi negeri. energi, maritim, kelautan,dan nasional'', tutur Menteri Keempat, membangun kapasitas dan pariwisata. “PenyediaanPPN. kelembagaan dan SDM di bidang berbagai pemetaan sangat survei dan pemetaan. penting di sini, seperti Kepala Bappenas peta rupa bumi, tata ruang,mengatakan, prioritas informasi “Dalam RPJMN 2015-2019 batas wilayah, dan berbagaigeospasial dalam RPJMN bidang informasi geospasial peta tematik. Namun, perlu2015-2019 telah menetapkan menjadi bagian penting ditetapkan wilayah prioritassejumlah langkah strategis dari pencapaian prioritas yang akan dipetakan, terutamayang harus diimplementasikan. pembangunan nasional, dan untuk menjawab programPertama, diperlukan upaya sangat dibutuhkan dalam Nawacita'', pungkasnya. (*) aTeknologi informasi dan komunikasi geospasial nasional: aPembangunan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana sistem pengelolaan dan penyebarluasan IG pada SJ. aPembangunan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana sistem pengelolaan dan penyebarluasan IG pada PSJ.Working Group 4 (Koordinasi Kelembagaan, SDM, Litbang, dan Industri IG)1. Kelembagaan a Melanjutkan program pengembangan simpul jaringan. a Melanjutkan pengembangan PPIDS. a Sepakat agar semua K/L memenuhi amanat RPJMN dan Perpres JIGN dalam bentuk penganggaran dan operasionalisasi simpul jaringan yang menjadi kewajibannya. a Percepatan pembangunan PPIDS di 34 Provinsi dalam rangka mendukung pembangunan Simpul Jaringan di 34 Provinsi dengan prioritas ke Indonesia bagian timur. a Mendorong penerapan peraturan di tingkat pusat yang sudah ada tentang pemanfaatan penyelenggaraan IG.2. SDM a Perlunya melanjutkan kaji materi, kaji ulang, dan harmonisasi SKKNI bidang IG dengan standar kompetensi kerja dunia bidang IG. a Perlu harmonisasi kurikulum Diklat, SMK Surta, perguruan tinggi bidang IG dengan SKKNI. a Mengingat MEA sudah akan diberlakukan mulai akhir 2015, maka perundingan-perundingan MRA harus selalu dikawal agar pengembangan SDM IG dapat diselaraskan dengan perkembangan MEA yang ada. a BIG agar mendorong pendidikan vokasi D1 di perguruan tinggi.3. Industri a Pengembangan Industri IG diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan persebaran IG nasional. a Perlunya segera dibentuk dan dioperasionalisasi lembaga akreditasi dan sertifikasi IG. a Perlu pemberlakuan SKKNI IG secara optimal. a Sertifikasi agar dilakukan secara konsisten, terutama dalam rangka menghadapi MEA. a Memperhatikan ketersediaan assesor dan sebaran assesor untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM IG yang cukup besar hingga 2019.4. Litbang IG a Usulan mengenai Litbang IG dan akan diakomodasi dan akan dikembangkan grand design Litbang IG. a Pelatihan ke daerah oleh BIG terkait toponimi dan tata batas belum dapat dimaksimalkan hasilnya. a Memfasilitasi media publikasi (jurnal) terakreditasi sebagai sarana diseminasi hasil-hasil penelitian. a Mengadakan forum antara K/L dan perguruan tinggi untuk mengoptimalisasi penelitian dan pengembangan IG. 17

InformasiGeospasial Dasar Pembuatan Peta Skala Besar TERBENTUR MAHALNYA BIAYA Alur pekerjaan pembuatan Peta Rupabumi Indonesia. batas, melihat wilayah permukiman, akan lebih mudah Peta tidak hanya diperlukan dalam bidang geografi, tetapi jika menggunakan peta dengan juga di bidang-bidang lain. Segala kegiatan yang terkait skala lebih besar. Idealnya, peta dengan lokasi atau keruangan membutuhkan peta. Bahkan, skala besar yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan besar yang akan membuka lokasi adalah skala 1:1.000. Akan perkebunan harus melihat peta sebelum memulai pekerjaan. tetapi, untuk memenuhi skala Kini, fungsi peta semakin penting ketika Presiden Joko 1:1.000 masih sangat sulit saat Widodo menginstruksikan Kementerian PPN/Bappenas ini mengingat keterbatasan menggunakan basis data peta atau geospasial dalam waktu, tenaga, dan anggaran. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. “Paling tidak nanti akan kami siapkan yang skala 1:5.000 dulu. Hal ini tentu menjadi amanat Undang-Undang Nomor Kalau sudah bisa yang skala tantangan tersendiri 4/2011 tentang Informasi 1:5.000 baru kami buat skala bagi Badan Geospasial yang mewajibkan 1:1.000. Tapi kalau ada yang Geospasial Indonesia BIG menyediakan peta dasar meminta skala 1:1.000, akan (BIG) selaku lembaga yang dari skala terkecil sampai skala kami buatkan asal ada dananya'', diberi kewenangan oleh terbesar atau skala 1:1.000.000 ujar Kepala BIG. undang-undang untuk sampai 1:1.000. menyelenggarakan informasi Untuk proses pembuatan geospasial dasar. Salah satu Kepala BIG, Priyadi Kardono, skala 1: 5.000 ternyata juga tantangan besar yang kini mengatakan tren pemetaan saat tidak mudah. Oleh karena itu, dihadapi oleh BIG adalah ini sudah mengarah ke skala BIG kini tengah mempersiapkan pembuatan peta skala besar, besar, karena datanya lebih peta citra (satelit) resolusi yaitu 1:5.000. Pembuatan detail, dan lebih implementatif tinggi terlebih dahulu. Menurut skala besar itu sebenarnya untuk kebutuhan pembangunan. Kepala BIG, peta citra sudah Misalnya, untuk mengukur dapat digunakan sebagai dasar18

Informasi Geospasial Dasaruntuk melakukan kegiatan 1:50.000. Penyusunan peta PERHITUNGAN JARAKpemetaan tematik. Begitu pula skala besar baru menjadi fokus DI PETA DAN DI LAPANGANdengan peta garis. Akan tetapi, setelah ada perubahan strukturproses pembuatan peta garis organisasi dari Bakosurtanal SKALA JARAK DI LAPANGANjuga sangat tergantung anggaran menjadi BIG. Setelah transformasidan waktu. Oleh karena itu, dari Bakosurtanal ke BIG selesai, atau skala 1:5.000, sementaraBIG mendorong agar daerah muncul satu bidang yakni Bidang untuk RTRW untuk kota bisayang lebih aktif dalam proses Pemetaan RBI Skala Besar. menggunakan skala 1:25.000,pembuatannya, tetapi harus Sebelumnya hanya Bidang dan untuk kabupaten skalatetap mengacu pada petunjuk Pemetaan Rupabumi dengan 1:50.000. Dalam aturan Kementeknis (juknis) dan standar fokus ke skala 1:25.000, 1:50.000. PU-Pera itu juga disebutkan,operasional prosedur (SOP) yang RDTR harus sudah selesai dibuatdibuat BIG. BIG akan melakukan Pada 2012 lalu, BIG dalam jangka waktu tiga tahunsupervisi terhadap pekerjaan sebenarnya sudah mulai sesudah RTRW selesai. Artinya,itu agar peta yang dibuat hasilya membuat peta skala besar, tapi sesudah perda tentang RTRW di-sesuai standar BIG. baru pada skala 1:10.000. Dalam perda-kan, maka wilayah yang program BIG, pemetaan skala memiliki karakteristik perkotaan Menurut Priyadi Kardono, besar awalnya direncanakan wajib membuat RDTR-nya.khusus untuk pemetaan mencakup seluruh ibu kotabatas desa, rencananya provinsi terlebih dahulu. Karena “Kebutuhan daerah itu luarmemang bukan BIG yang akan itu pada 2013 lalu pemetaan ibu biasa. Daerah memerlukan petamenyelesaikan seluruhnya. Tapi kota di Sulawesi diselesaikan dasar 1:5.000. Jadi, sebelum adapaling tidak BIG menyiapkan dengan teknologi pemotretan nawacita, kami (BIG) sejak duaSOP dan juknisnya. BIG sudah udara. Kemudian tahun 2015 di tahun lalu sudah bergerak kemenyampaikan kepada Presiden Kalimantan. Ternyata dari sisi arah sana. Nah, sekarang denganagar meminta seluruh gubenur pengguna, muncul permintaan adanya nawacita, ya semakindan bupati menyelesaikan batas- yang luar biasa terkait besar kebutuhannya'', tuturnya.batas wilayah masing-masing. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Untuk Saat ini, BIG mencoba “Kalau kami yang buat diketahui, tata ruang memiliki mengkombinasikan kebutuhandananya cukup besar, paling beberapa tingkatan, yakni RTRW desa (daerah) itu dengan prograntidak butuh Rp 600 miliar untuk (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nawacita (nasional) yang sudahmengukur batas wilayah desa nasional, RTRW provinsi, dituangkan dalam RPJMN 2015-saja. Satu desa butuh sekitar RTRW kabupaten/kota. Untuk 2015, meskipun di RPJMNRp 7 juta, mahal. Kalau itu bisa wilayah-wilayah yang memiliki tujuan utamanya adalah RDTR.diselesaikan oleh masih-masing karakteristik perkotaan, RTRW Tetapi BIG juga tidak mungkindaerah akan lebih membantu. kapubaten atau kota, harus memenuhi semua kebutuhan danNanti supervisinya dari kami didetailkan lagi dengan nama permintaan itu. Oleh karena itu,dan teman-teman Kemendagri. RDTR. “RDTR ini diharapkan mulai tahun ini BIG menentukanSecara teknis, kewenangan menjadi landasan operasional daerah prioritas yang akanuntuk menentukan batas pengelolaan wilayah di daerah. dibuatkan peta skala 1:5.000.wilayah itu memang BIG, tapi Kalau RTRW kan hanya arahan, Alasannya, karena keterbatasanlegalitas batas administratif di sini zona pendidikan, di anggaran dan sumber dayaitu melalui perda atau sini zona komersil. Sedangkan manusia (SDM). Untuk itu, BIGpermendagri'', ucapnya. RDTR itu harus detail karena diharapkan bisa sampai menjadi Kepala Bidang Pemetaan dasar pengeluaran izin'',RBI Skala Besar, BIG, Ade ucapnya.Komara Mulyana, menyebutkan,penyusunan atau produksi Ade Komara menyebutkan,peta skala 1:5.000 sebenarnya Dirjen Penataan Ruang,baru dimulai secara lebih fokus Kementerian Pekerjaan Umumpada 2013. Sebelumnya, Badan dan Perumahan Rakyat (KemenKoordinasi Survei dan Pemetaan PU-Pera) telah menetapkanNasional (Bakosurtanal) lebih syarat untuk RDTR harusfokus pada pemetaan skala mengacu pada peta skala besarmenengah, yakni skala 1:25.000, 19

InformasiGeospasial Dasar Ade Komara Mulyana, Kepala Bidang Idealnya dengan Bakosurtanal punya pesawat, Pemetaan RBI Skala Besar, BIG. Pemotretan Udara punya kamera, tapi ternyata biaya maintenance lebih tinggi melakukan pembobotan terhadap Kendala yang dihadapi BIG daripada biaya operasional. wilayah-wilayah yang akan dalam pembuatan peta skala Parkir di Bandara Halim dipilih. BIG mendapatkan daftar besar ini sebenarnya bukan Perdanakusumah kan tiap hari itu dari Kemen PU-Pera. Sebelum hanya dari sisi anggaran dan di-charge, padahal dipakai paling bergabung jadi tata ruang, SDM, tapi juga teknologi atau tiga bulan efektif'', katanya. pemerintah kota yang akan alat pendukung. Mengingat alat menyusun RDTR selama lima yang tersedia masih kurang Atas dasar itulah, BIG tahun ke depan. Kemudian BIG memadai, BIG hingga kini belum lebih memilih menyewa atau mengidentifikasi daerah-daerah bisa memastikan kapan proses dikontrakkan ke perusahan yang dekat perbatasan yang pembuatan peta skala besar ini yang punya pesawat dan kamera merupakan perbatasan desa. BIG bisa selesai. untuk melakukan pemotretan lalu mengidentifikasi program udara. Tapi masalahnya, tidak yang ada dalam Nawacita, Menurut Ade Komara, banyak juga perusahaan yang dimana salah satu programnya idealnya pemotretan udara bisa menjalankan tugas itu. adalah pembangunan tol laut dan menggunakan teknologi Lidar. Saat ini di Indonesia hanya ada pembangunan 24 pelabuhan. Dengan demikian bisa langsung tersedia sekitar lima perusahaan. mendapatkan data yang dapat Lima perusahaan itu kemudian Peta dasar itu diharapkan diolah untuk membuat peta mendapat masing-masing satu bisa digunakan oleh semua dasar full, full layer, dan full paket pekerjaan dari BIG. pengguna. Artinya, pengguna feature. Tapi persoalannya, cukup pakai satu peta dasar, biayanya mahal. Lidar atau “SDM dan perusahaan yang tidak lagi menggunakan peta Light Detection and Ranging punya pesawat, punya kamera, dasar yang macam-macam adalah sebuah teknologi sensor punya lidar itu terbatas. Setelah karena bisa bikin kacau di jarak jauh menggunakan diskusi dengan berbagai pihak, lapangan. “Tujuan utama kami properti cahaya yang tersebar kami mencoba sejak tahun lalu sekarang ini adalah menjadikan untuk menemukan jarak dan memberikan alternatif dengan peta dasar untuk RDTR untuk informasi suatu obyek dari citra satelit resolusi tinggi. Itu pemetaan desa dan mendukung target yang dituju. Metode untuk bisa lebih cepat dan lebih murah Nawacita. Mungkin dua tiga menentukan jarak suatu obyek harganya. Cuma kelemahannya tahun ke depan yang akan lebih adalah dengan menggunakan satu, dengan citra satelit itu banyak kami petakan dengan pulsa laser. “Lidar itu teknologi hanya dua dimensi. Kita tidak kriteria kota-kota yang dekat yang relatif baru untuk bisa mendapatkan informasi pelabuhan. Kalau pelabuhan pemetaan. Kami baru mulai ketinggian'', katanya. itu semakin dekat perbatasan, pakai tahun ini. Lidar bisa semakin tinggi prioritasnya. langsung dapat data ketinggian Penggunaan citra satelit Meskipun kami tetap melakukan dan foto udaranya. Tapi itu resolusi tinggi ini ternyata kompromi dari sisi efisiensi mahal dan lambat'', katanya. belum juga menyelesaikan dan efektivitas pemetaannya'', persoalan. Karena sesuai UU tandasnya. Sejauh ini, pemotretan udara Keantariksaan, BIG tidak bisa dengan menggunakan Lidar membeli citra satelit resolusi yang sudah dilakukan BIG sudah tinggi karena kewenangan ada sekitar 10 kota. Jumlah ini tersebut ada di Lapan (Lembaga cukup lumayan jika dibandingkan Penerbangan dan Antariksa perkiraan awal, walaupun Nasional). Sementara Lapan pun sebenarnya masih jauh dari tidak sanggup menyediakannya harapan. Ade Komara tahun lalu karena anggarannya terbatas. hanya berani lima sampai enam Sebagai solusinya, BIG sudah kota selama setahun. menjalin kerja sama dengan Lapan dalam hal pengadaan citra “Pemetaan itu tidak hanya satelit resolusi tinggi. Tahun ini semata-mata masalah anggaran. BIG mengalokasikan anggaran Pesawat di Indonesia ada berapa Rp 67,5 miliar untuk pengadaan sih yang bisa terbang seperti citra satelit resolusi tinggi itu (Lidar), terus kameranya. tersebut. (*) Dulu memang tahun 1980-an20

Informasi Geospasial TematikRakorda dan Rakortek Pokja IGT Percepat Penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota Kebijakan satu peta sebagai inti tujuan penyelenggaraan informasi geospasial (IG) nasional seperti yang diamanatkan Undang- Undang (UU) Nomor 4/2011 tentang InformasiGeospasial merupakan instrumen untuk mengatur agar penyelenggaraan informasi geospasial oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai wali data dapat menghasilkan informasi geospasial yangakurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggung- jawabkan. Melalui kebijakan satu peta, ketersediaan informasi geospasial nasional yangakurat untuk mendukung penataan ruang di suatu wilayah akan dapat diwujudkan.Untuk menggali nasional di daerah dalam Priyadi Kardono, Kepala BIG informasi dari daerah, mendukung percepatan tata Badan Informasi ruang, terutama Rencana BIG berharap agar pemda dapat Geospasial (BIG) Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyampaikan kendala-kendalamenyelenggarakan Pra Rapat kabupaten/kota dan Rencana yang dihadapi untuk dicarikanKoordinasi Nasional Informasi Detail Tata Ruang (RDTR). solusinya saat Rakornas IG.Geospasial dan Rapat Koordinasi Pemda dapat berkonsultasiTeknis Kelompok Kerja dengan K/L terkait yang Kepala BIG, Priyadi Kardono,Informasi Geospasial Tematik ditetapkan sebagai walidata dalam kesempatan itu meminta(Rakorda IG dan Rakortek dalam pemenuhan IGT Sektoral. seluruh perwakilan K/L yangPokja IGT), di Jakarta pada 26 hadir tetap berkomitmenFebruari 2015. Rapat koordinasi Pemda juga diminta memenuhi kebutuhan IGT untukpenyelenggaraan geospasial menyampaikan informasi mempercepat penyelesaiannasional ini merupakan Pra tentang rencana pembangunan Rencana Tata Ruang WilayahRakornas IG untuk membahas simpul jaringan di daerah (RTRW) kabupaten/kota,persiapan Rakornas IG yang dan mengembangkan termasuk RDTR dan RZWP3Kdilaksanakan akhir April 2015. simpul jaringan yang sudah seperti telah tercantum dalam dibangun. Terlebih saat ini dokumen RPJMN 2015-2019. Dalam kesempatan itu, BIG sedang membentuk Pusat Mengingat sasaran/targetwakil-wakil pemerintah daerah Pengembangan Infrastruktur kegiatan penyediaan IGT di setiap(pemda) menyampaikan kepada Data Spasial (PPIDS), yang salah instansi yang tercantum dalamBIG tentang lokasi prioritas satu fungsinya untuk membantu dokumen RPJMN 2015-2019terkait dengan penyediaan peta pemda dalam membangun dan masih bersifat umum, makaCitra Satelit Resolusi Tinggi mengembangkan informasi melalui Rakortek Pokja IGT ini(CSRT) untuk pemenuhan geospasial di daerah. Untukpenyediaan informasi geospasial mengoptimalkan hal tesebut, 2211

InformasiGeospasial Tematik diharapkan setiap K/L dapat Ratusan peserta mengikuti Rakorda IG dan Rakortek Pokja IGT, di Jakarta pada 26 Februari memperbaharui rencana aksi 2015. penyediaan IGT untuk periode 2015-2019 yang difokuskan Sementara itu, Sekretaris Kepedulian pemanfaatan pada skala menengah (1: Utama BIG, Titiek Suparwati, informasi geospasial dalam 50.000/1:25.000) dan skala dalam paparannya mengatakan, setiap penyampaian laporan besar (1: 5.000). Penyediaan dalam perencanaan kedaerahan harus terus IGT untuk penyusunan Rencana pembangunan daerah, didengungkan, karena sangat Tata Ruang Wilayah tersebut keberadaan data dan informasi membantu pimpinan dalam harus diprioritaskan di wilayah- geospasial merupakan hal yang pemahaman, evaluasi, dan wilayah yang RTRW-nya masih sangat penting. Hal ini juga pengambilan langkah tindak bermasalah atau belum tersusun. diamanatkan dalam UU Nomor lanjut terhadap isu-isu yang 32/2004 tentang Pemerintahan terjadi di daerah, baik terkait “Percepatan penyediaan Daerah. Dalam Pasal 152 ayat dengan posisi, arah, dan letak IGT untuk penyusunan tata (1) UU tersebut dinyatakan, objek yang dilaporkan. ruang tidak akan berarti kalau perencanaan pembangunan tidak mendapat dukungan dari daerah didasarkan pada data Selama ini, banyak kasus di Kementerian PPN/Bappenas. dan informasi yang akurat dan daerah yang muncul, seperti Oleh karena itu, BIG berharap dapat dipertanggungjawabkan. sengketa lahan, tumpang tindih Kementerian PPN/Bappenas Sejauh ini, data dan informasi pengelolaan kawasan (konsesi), dapat mengawal implementasi tersebut, baik spasial maupun dan sengketa batas wilayah. rencana aksi penyediaan IGT non-pasial dipergunakan Hal ini salah satunya akibat untuk penyusunan tata ruang di dalam rangka penyelenggaraan peta rujukan yang dipakai tidak setiap K/L terkait'', ujar Kepala pemerintahan, organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan, BIG saat membuka pelaksanaan tata laksana pemerintah daerah dimana masing-masing pihak Pra Rapat Koordinasi Nasional (pemda), penyelenggaraan menggunakan peta rujukan Informasi Geospasial dan Rapat keuangan daerah, penilaian yang berbeda. Padahal, pada Koordinasi Teknis Kelompok potesi sumber daya alam (SDA), 21 April 2011 telah lahir UU Kerja Informasi Geospasial serta dukungan bagi produk Nomor 4/2011 tentang Informasi Tematik itu. hukum, kependudukan, dan Geospasial. Informasi geospasial informasi dasar kewilayahan. yang dalam istilah sehari-hari Dalam UU Nomor lebih dikenal dengan peta 4/2011 tentang Informasi Oleh karena itu, keberadaan merupakan alat bantu perumusan Geospasial telah diatur informasi geospasial sangat kebijakan, pengambilan bahwa penyelenggaraan penting dan menempati keputusan yang berhubungan IGT dilaksanakan oleh K/L prioritas yang tinggi sebagai dengan aspek spasial. yang sesuai dengan tugas alat (tools) dalam mendukung dan fungsinya. Oleh karena pengambilan keputusan Informasi geospasial itu, penyediaan IGT untuk dan evaluasi pelaksanaan terdiri atas Informasi penyusunan tata ruang harus program kedaerahan. Geospasial Dasar (IGD) yang dilakukan oleh K/L yang diselenggarakan oleh BIG, dan telah ditetapkan sebagai walidata. Kebijakan penetapan walidata IGT ini sangat penting untuk menghidari duplikasi penyelenggaraan IGT. “Melalui Rakorda dan Rakortek Pokja IGT, mari kita perkuat sinergitas penyelenggaraan IG agar pembangunan kewilayahan yang terkait dengan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai agenda pembangunan nasional (Nawa Cita)'', pesan Priyadi Kardono.2222

Informasi Geospasial TematikIGT yang diselenggarakan oleh tentang Ketelitian Peta untuk ini telah terbangun 13 simpulpemerintah pusat, pemda, dan Rencana Tata Ruang'', kata jaringan pusat dari 57 K/L yangperseorangan. Dengan demikian, Titiek Suparwati. direncanakan (23%), 13 simpulpada dasarnya keberadaan data jaringan provinsi dari 34 simpuldan IGT yang lengkap dan dapat Hal lain yang perlu yang direncanakan (38%).dipertanggungjawabkan bukan mendapat perhatian pemda Sedangkan simpul jaringan dihanya menjadi tanggung jawab adalah penegasan batas kabupaten/kota belum terbentukpemerintah saja, namun juga wilayah administrasi. Batas karena masih pada tahapmenjadi tugas dari pemda. wilayah yang pasti merupakan sosialisasi dan persiapan. “Jumlah, salah satu prasarat tertibnya kualitas dan kapasitas simpul Untuk itu, Titiek Suparwati administrasi pemerintahan. Saat jaringan tersebut harus terusberharap pemda selalu ini terdapat 34 provinsi dan ditingkatkan secara signifikan,menggunakan IGD sebagai single 514 kabupaten/kota (termasuk dengan terlebih dahulu simpulreference di dalam penyajian IGT 1 kab. administratif dan 5 kota jaringan di daerah yang tidaktertentu. Koordinasi pelaksanaan administratif) dimana belum hanya berfungsi sebagai clearingprogramnya melalui Badan seluruhnya dilakukan penegasan house, namun sebagai unit yangPerencanaan Pembangunan batas wilayah secara tuntas. menyelenggarakan informasiDaerah (Bappeda), sedangkan Sampai saat ini baru 27% segmen geospasial di daerahnya'',sumber pembiayaannya dapat batas daerah yang sudah difinitif ucapnya.berasal pada APBD. (272 dari 966 segmen batas). Padahal dalam Permendagri Untuk membangun informasi Menurut Titiek Suparwati, Nomor 76/2012 disebutkan, geospasial yang begitu besar,ada beberapa hal yang sangat penegasan batas daerah dapat tentu saja tidak lepas daripenting untuk diperhatikan dilakukan dengan kartometris dukungan sumber daya manusiaoleh seluruh pemda agar tidak (untuk remote area tidak perlu yang memadai. Untungnya,muncul kasus-kasus di atas. dipasang pilar batas), maka data saat ini sudah ada jabatanDi antaranya penataan ruang yang diperlukan adalah informasi fungsional surveyor pemetaanwilayah. Penataan ruang wilayah geospasial yang aktual dalam yang dapat dimanfaatkandisajikan dalam RTRW guna skala yang memadai. dalam jenjang karier di daerah.mewujudkan ruang wilayah Semakin banyak pemangkunasional yang aman, nyaman, Data dan informasi di daerah jabatan fungsional surveyorproduktif, dan berkelanjutan memang harus dikelola dalam pemetaan yang ada di daerah,berdasarkan wawasan nusantara sistem informasi daerah yang semakin dapat mendukungdan ketahanan nasional. terintegrasi secara nasional, penyelenggaraan informasiAkan tetapi, penataan ruang sebagaimana diamanatkan geospasial semakin baik.memerlukan peta rencana tata dalam Pasal 152 ayat 3 UU “Harapan kami, jika pemangkuruang yang mengacu pada IGD. Nomor 32/2004. Untuk jabatan fungsional surveyor mengintegrasikan data dan pemetaan tersebut dibina Sebenarnya, RTRW tersebut informasi geospasial tersebut, dengan baik, maka dimanapunmestinya sudah diselesaikan harus ada sarana yang dapat yang bersangkutan melakukanpaling lambat April 2009, namun mengkomunikasikannya yakni rotasi, maka kapasitas sumbersampai saat ini baru 264 dari melalui simpul jaringan. daya manusia di bidang415 kabupaten (64%), dan 70 informasi geospasial masih tetapdari 93 kota (75%) yang telah Simpul jaringan adalah terjaga'', tandasnya.menyelesaikan perda RTRW. institusi yang bertanggungSementara di tingkat provinsi, jawab dalam penyelenggaraan Selain itu, Deputibaru 19 dari 34 provinsi (56%). pengumpulan, pemeliharaan, Pengembangan Regional danArtinya masih ada 15 provinsi pemutakhiran, pertukaran, Otonomi Daerah, Kementerianyang belum memiliki RTRW. serta penyebarluasan informasi PPN/Bappenas, Imron Bulkin, geospasial. Simpul jaringan terdiri yang hadir dalam Rakorda IG “Hal yang harus diperhatikan atas K/L, pemerintah provinsi dan Rakortek Pokja IGT ituadalah peta rencana tata ruang dan kabupaten/kota. Terkait menyampaikan beberapa isutersebut, disamping harus dengan itu, telah terbit Peraturan strategis bidang tata ruangmemperhatikan substansi Presiden Nomor 27/2014 tentang dalam RPJMN 2015-2019.rencana tata ruangnya, juga Jaringan Informasi Geospasial Paling tidak ada tiga isu pentingharus mengindahkan kaidah Nasional (JIGN). Implementasi terkait tata ruang, yakni belumkartografinya sebagaimana Perpres tersebut, yakni saatdiatur dalam PP Nomor 8/2013 2233

InformasiGeospasial Tematik efektifnya pemanfaatan dan Penerbangan dan Antariksa Imron Bulkin sepakat, dari pengendalian ruang, belum Nasional (Lapan) untuk sisi pengembangan wilayah, efektifnya kelembagaan pengadaan citra tegak resolusi kebutuhan IGT mutlak penyelenggaraan penataan tinggi, koordinasi Kementerian dibutuhkan. Keterkaitan antar ruang, serta rencana tata ruang PPN/Bappenas dengan BIG sektor yang diperlihatkan belum digunakan sebagai acuan untuk melengkapi data spasial dalam informasi geospasial pembangunan berbagai sektor. skala besar (1:5.000) di seluruh multitematik/multilayer, Indonesia untuk penyusunan akan mempermudah dalam Imron Bulkin menyebutkan, rancangan rencana tata ruang, menganalisa kebutuhan sasaran yang ingin dicapai mengidentifikasi ketersediaan pengembangan suatu dalam RPJMN 2015-2019 dana di berbagai K/L untuk wilayah (jelas lokasinya, jelas yakni meningkatnya kualitas percepatan penyediaan data konektivitasnya, dan jelas dan kuantitas rencana tata spasial skala besar, termasuk arah tata ruangnya). Karena ruang serta terwujudnya tertib di Kementerian Agraria itu, Bappenas bekerja sama pemanfaatan dan pengendalian dan Tata Ruang (ATR), dan dengan BIG telah menginisiasi pemanfaatan ruang. Arah Kementerian Dalam Negeri. untuk memetakan kegiatan- kebijakan yang disiapkan untuk Selain itu, kesepakatan antara kegiatan strategis RPJMN 2015- itu yakni meningkatkan kualitas Kementerian PPN/Bappenas 2019 ke dalam peta tematik pelaksanaan penataan ruang. dengan Kementerian ATR dalam rangka menghasilkan untuk melakukan koordinasi perencanaan pengembangan Dalam penerapan one map penyediaan peta dengan BIG, wilayah. policy untuk penyusunan rencana serta koordinasi penyediaan tata ruang, Badan Koordinasi peta oleh BIG agar tidak ada Data dan IGT yang harus Penataan Ruang Nasional tumpang tindih lokasi serta disajikan antara lain rencana (BKPRN) yang dikoordinasikan efisiensi penggunaan dana. lokasi pembangunan kawasan oleh Menko Perekonomian telah industri, pembangunan melakukan beberapa kegiatan “Dari Nawacita, paling Kawasan Ekonomi Khusus yang menghasilkan kesepakatan, tidak enam Cita memerlukan (KEK), pembangunan waduk, antara lain pada tahun ini BIG adanya indikasi lokasi. Dalam pembangunan pembangkit akan melakukan updating penjabaran, pengawalan, listrik, pembangunan pelabuhan pemetaan dasar 1:50.000 monitoring dan evaluasi RPJMN dan bandara, pembangunan seluruh Indonesia (kecuali 2015-2019 terutama yang dan pengembangan jalan, Pulau Kalimantan) dengan fokus mempunyai indikasi lokasi, pembangunan rel kereta api, pengisian tematik melalui simpul diperlukan pemetaan lokasi serta pembangunan dan jaringan. kegiatan investasi prioritas'', pengembangan rumah sakit katanya. beserta fasilitas sosial lainnya. (*) Kemudian perlu koordinasi BIG dengan Lembaga Suasana Working Group Discussion Rakorda IG dan Rakortek Pokja IGT, di Jakarta pada 26 Februari 2015.2244

Infrastruktur Informasi Geospasial SKKNI Perkuat Indonesia saat ini sudahKompetensi SDM IG memasuki era standardisasi, dimana seluruh bidangSKKNI adalah rumusan manusia (SDM), serta peningkatan keahlian diharuskan memiliki kemampuan kerja kualifikasi industri IG. standar kompetensi. Artinya, yang mencakup aspek setiap orang kini wajib pengetahuan, keterampilan Dalam konteks memiliki Standar Kompetensi dan/atau keahlian serta sikap kerja penyelenggaraan informasi Kerja Nasional Indonesia yang relevan dengan pelaksanaan geospasial (IG), SKKNI merupakan (SKKNI) yang dibuktikan tugas dan syarat jabatan yang amanat undang-undang, dengan sertifikat. ditetapkan sesuai dengan dimana menyatakan bahwa ketentuan peraturan perundang- penyelenggaraan IG harus persyaratan administratif dan undangan yang berlaku. Dalam dikerjakan oleh orang-orang persyaratan teknis. Persyaratan definisi tersebut ada unsur yang memiliki kompetensi. administratif paling sedikit pengetahuan, sikap, dan keahlian. Berdasarkan hal tersebut, semua meliputi akta pendirian badan Irisan dari ketiganya itulah unit keahlian sedang mengejar hukum Indonesia dan izin yang menghasilkan kompetensi. SKKNI agar mereka memiliki usaha sesuai dengan ketentuan Seseorang tidak disebut kompeten standar kompetensi masing- peraturan perundang-undangan. jika hanya memiliki salah satunya masing. Dengan demikian, SKKNI Sedangkan persyaratan teknis saja secara terpisah-pisah. menjadi sesuatu yang penting, adalah wajib memiliki sertifikat terutama dalam IG. yang memenuhi klasifikasi dan Pada institusi pendidikan dan kualifikasi sebagai penyedia jasa pelatihan, SKKNI dibutuhkan Menurut Kepala Bidang di bidang IG, dan memiliki tenaga untuk memberikan informasi Pengembangan SDM dan profesional yang tersertifikasi di untuk pengembangan program Industri, Pusat Standardisasi bidang IG. dan kurikulum, serta sebagai dan Kelembagaan Informasi acuan dalam penyelenggaraan Geospasial (PSKIG), Badan Kedua, dalam pelatihan penilaian sertifikasi. Informasi Geospasial (BIG), menghadapi Untuk dunia usaha/industri Sumaryono, ada dua hal dan penggunaan tenaga kerja, mengapa SKKNI penting dalam pasar bebas SKKNI dibutuhkan untuk penyelenggaraan IG. Pertama, bidang jasa, membantu dalam rekruitmen, hal ini telah diamanatkan UU baik skala penilaian unjuk kerja, membuat No. 4/2011 Pasal 56 yang global uraian jabatan, serta dalam menyatakan bahwa maupun rangka mengembangkan pelaksanaan IG regional program pelatihan yang spesifik yang dilakukan ASEAN berdasarkan kebutuhan dunia oleh badan atau lebih usaha/industri. usaha wajib dikenal memenuhi Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi, SKKNI Sumaryono, dibutuhkan sebagai acuan dalam Kepala Bidang merumuskan paket-paket program Pengembangan sertifikasi sesuai dengan kualifikasi SDM dan dan levelnya, serta sebagai Industri, BIG acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi. Sementara untuk bidang IG, SKKNI penting untuk menjamin kualitas data dan informasi geospasial, pengembangan sumber daya 25

InfrastrukturInformasi Geospasial dengan istilah Masyarakat kurikulumnya mengacu kepada itu akan jelas angka-angkanya, Ekonomi ASEAN (MEA), sertifikasi SKKNI mahasiswanya akan mudah kurangnya SDM berapa, kebutuhan dan akreditasi bidang IG sudah diserap industri. Sebaliknya, jika kita seperti apa, gap-nya sebelah menjadi keharusan. Di sini ada lembaga pendidikan yang tidak mana, industri kita kuatnya SKKNI akan menjadi back bone mengacu ke SKKNI, lulusannya seperti apa, jika di ASEAN pengembangan SDM, terutama akan sulit diserap di dunia kerja. dipertandingkan industri siap atau untuk profesional swasta. Di Bahkan di tingkat ASEAN mereka tidak. Pertanyaan-pertanyaan itu BIG saat ini sudah ada Jabatan akan sulit bersaing. akan kita selesaikan tahun ini'', Fungsional Survei dan Pemetaan tandasnya. (Jabfung Surta) yang dibina oleh Saat ini semua perguruan Bagian Kepegawaian BIG. Jabfung tinggi terkait, sudah menyesuaikan SKKNI bidang Informasi Surta bisa menyetarakan karena kurikulumnya dengan SKKNI. Geospasial telah mengatur secara baik di lembaga pemerintahan Hanya SMK yang hingga kini rinci kualifikasi seseorang yang maupun swasta, harus ada masih menggunakan SKKNI akan menjalankan tugas dalam keseimbangan kompetensi. model lama. “Dulu saat namanya penyelenggaraan IG. Saat ini, Bahkan ke depan, standar masih Bakosurtanal, ada SKKNI SKKNI ini telah memiliki enam kompetensi keduanya bisa lama yang hanya memiliki unit kompetensi per sub bidang, disetarakan. Jika Pegawai Negeri tiga unit kompetensi. Begitu yaitu, survei terestris, hidrografi, Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil SKKNI yang baru disusun, yang fotogrametri, penginderaan jauh, negara (ASN) memasuki purna lama langsung dicabut. Sampai sistem informasi geografis, dan tugas dari Jabfung Surta, mereka sekarang, saya terus berusaha kartografi. SKKNI IG Sub-bidang bisa masuk ke swasta karena mengkoordinasikan masalah ini Penginderaan Jauh misalnya, sudah kompetensinya sudah seimbang. dengan Kementerian Pendidikan memiliki tiga unit kompetensi dan Kebudayaan supaya 70 SMK yang bertugas melakukan pra- Oleh karena itulah, SKKNI ke Surta menyesuaikan kurikulumnya pemrosesan radiometrik inisial, depan akan dijadikan standar dengan SKKNI baru'', kata melakukan pemrosesan geometrik untuk mengukur kompetensi Sumaryono. citra digital, serta menyusun kerja IG. Standar ini telah selesai mosaik citra digital. disusun dan sudah ditetapkan Dari sisi BIG sendiri, hingga melalui Peraturan Menteri kini memang masih dihadapkan Khusus dalam rangka Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan minimnya SDM yang menyusun mosaik citra digital, (Permenakertrans) Nomor 8/ memenuhi kualifikasi. Sementara kondisi penilaian merupakan 2012 tentang Tata Cara Penetapan pada saat yang sama, Indonesia aspek dalam penilaian yang Standar Kompetensi Kerja akan menghadapi MEA. Jika sangat berpengaruh atas Nasional Indonesia, dan Peraturan kekurangan SDM tidak bisa tercapainya kompetensi. Penilaian Kepala (Perka) Badan Informasi dipenuhi, Indonesia bisa-bisa dapat dilakukan dengan cara Geospasial (BIG) Nomor 9/2014. kebanjiran SDM IG dari luar negeri. demonstrasi/praktik, dan simulasi Dengan demikian SKKNI ini sudah Untuk mengatasi persoalan ini, di workshop atau di tempat legal dan bisa diberlakukan, BIG sedang melakukan pemetaan kerja maupun di Tempat Uji sehingga hukumnya menjadi wajib. jumlah kekurangan SDM di Kompetensi (TUK). Pengetahuan “Ke depan SKKNI ini akan menjadi segala level dan bidang keahlian. dan keterampilan yang diperlukan, standar penyusunan kurikulum Setelah semua terpetakan, BIG yakni pengetahuan mengenai pendidikan, baik perguruan tinggi akan membuat rencana aksi lima penginderaan jauh secara umum maupun sekolah menengah. Jika tahun ke depan dalam rangka dan karakter spektral, kemampuan ada lembaga pendidikan yang menguatkan SDM dan industri. mengoperasikan komputer, tidak mengacu ke SKKNI akan keahlian mengoperasikan software ketinggalan karena SKKNI ini “Tahun ini, kami punya pengolah data, serta mampu merupakan kesepakatan semua kegiatan penyusunan roadmap bekerja dengan baik dan sistematis. stakeholder yang bergerak dalam pengembangan SDM dan industri. Sebelumnya, unit kompetensi bidang pendidikan IG'', ujar Dari situ semua akan jelas yang harus dikuasai baru sebatas Sumaryono. kekuatan angka-angka statistiknya melakukan pemrosesan geometrik akan keluar. Data ini akan kami citra digital. Adapun kualifikasi Selain di bidang pendidikan, selesaikan pada tahun ini sehingga pendidikan yang dibutuhkan adalah SKKNI juga akan menjadi rujukan menjadi sebuah roadmap. Lalu Operator Utama Penginderaan Jauh dalam dunia industri. Lulusan kami mempublikasikan roadmap dengan jenjang kualifikasi III atau lembaga pendidikan yang pengembangan SDM IG dan setara Diploma 1. (*) industri. Dari data dan roadmap26

Sosok Kepala BIG, Priyadi KardonoSiap Mendukung Penuntasan Batas Administrasi Desa Selasa, 2 Desember 2014, Dr. Priyadi Kardono, M. Sc, resmi menjabat sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG). Tanggung jawab Priyadi Kardono boleh dibilang lebih berat mengingat besarnya harapan negara terhadap lembaga ini. BIG kini memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan rencana pembangunan nasional. Karena hampir seluruh perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi geospasial. Tak salah apabila Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir saat melantik Priyadi Kardono mengingatkan bahwa tugas Kepala BIG di masa kini tidaklah mudah. Sebab, Kepala BIG berfungsi sebagai  pelayan. Kepala BIG harus memberikan pelayanan yang baik kepada semua stakeholder maupun jajaran pegawai BIG dalam rangka menciptakan suatu pekerjaan yang kondusif, dimana layanan itu mampu menyediakan informasi yang akurat. Priyadi Kardono menyadari tugas dan tanggung jawabnya sekarang ini cukup berat, mengingat lembaga BIG yang semakin besar, tidak lagi seperti waktu bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Sekarang sudah ada Undang- Undang (UU) tentang Informasi Geospasial (IG) sehingga statusnya semakin kuat. Paling tidak, dalam UU disebutkan 27

Sosok BIODATA NAMA: magang dan mengambil skripsi Dr. Priyadi Kardono, M. Sc. di Bakosurtanal. “Saya sejak lulus dari Fakultas Geografi UGM TEMPAT / TANGGAL LAHIR: langsung masuk ke BIG kala Yogyakarta, 10 Oktober 1956 itu Bakosurtanal'', ujar Priyadi Kardono. PENDIDIKAN: - S3, Universitas of St. Andrews, Skotlandia, Bidang Remote Sensing (1992) Sebagai pegawai baru, - S2, Universitas of St. Andrews, Bidang Land Use and Land Utilization (1989) tentu saja pengetahuan Priyadi - S1, UGM, Bidang Studi Kartografi (1982) Kardono akan pemetaan wilayah masih sangat terbatas. Namun, KARIER: pria kelahiran Yogyakarta, 10 - Kepala BIG (2 Desember 2014-sekarang) Oktober 1956 ini, tidak mau - Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG (April 2012-Januari 2014) pasrah begitu saja. Pada tahun - Deputi Bidang Survei Dasar dan SDA, Bakosurtanal (September 2010-April 2012) pertama menjadi pegawai di - Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas, BNPB (Juni 2008-September 2010) Bakosurtanal, Priyadi Kardono - Kepala Biro Data, Bakornas PB (Januari 2007-Juni 2008) memutuskan mengikuti - Kepala Balai Penelitian Geomatika, Bakosurtanal (Mei 2001-Januari 2007) sejumlah kursus dan pelatihan. - Kepala Bidang Inventarisasi SDA, Bakosurtanal (Januari 1999-Mei 2001) Pelatihan pertama yang ia ikuti - Kepala Bidang Pemetaan Tematik, Bakosurtanal (Mei 1997-Januari 1999) adalah pelatihan tentang digital - Ketua Seksi Pemetaan Navigasi Perairan, Bakosurtanal (Juni 1993-Mei 1997) image processing pada 1983 di Bogor, Jawa Barat. Masih di bahwa peta dasar yang dibuat Kementerian PPN lah yang tahun dan lokasi yang sama, BIG harus diikuti semua akhirnya berhasil menarik BIG. Priyadi Kardono mengikuti instansi/lembaga. workshop tentang land “BIG akan berada di bawah evaluation and computer system. “Jadi pekerjaan kita semakin Bappenas. Bappenas sudah minta Semenjak itu, Priyadi Kardono berat karena semua orang kepada Presiden. Kita tinggal semakin rajin mengikuti semakin terbuka dengan menunggu Perpres-Nya, sudah berbagai macam training dan IG. Hampir semua aktivitas diajukan. Tapi tidak ada yang workshop untuk menambah menggunakan IG. Tapi kalau berubah dari segi kelembagaan wawasan. Hingga pada akhirnya bagi saya ini merupakan dan fungsi, yang diubah cuma memilih melanjutkan kuliah S2 sebuah kesempatan data BIG koordinasi dengan Kementerian pada 1989 dan S3 pada 1992 untuk dimanfaatkan, karena PPN'', ujar Priyadi Kardono. di University of St. Andrews, sebelumnya kurang begitu Skotlandia. “Dulu masih bisa dimanfaatkan. Sekarang minimal Bagi Priyadi Kardono, tugas lanjut (kuliah), masih kuat dari Bappenas, yang namanya berat yang diamanatkan negara karena anak masih satu'', kata perencanaan wilayah itu tidak itu tidak terlalu diambil pusing. Priyadi Kardono berseloroh. bisa lepas lagi dari data dan Maklum, pria asal Yogyakarta informasi geospasial. Dulu dalam ini sudah malang melintang di Selepas menamatkan buku RPJMN, peta itu tidak dunia geografi tanah air. Sebelum pendidikan S3 dari University ada. Bappenas merencanakan menjabat Kepala BIG, Priyadi of St. Andrews, Skotlandia, pria pembangunan hanya berdasarkan Kardono menjabat sebagai Deputi humoris ini kemudian kembali data statistik. Sekarang sudah Bidang Informasi Geospasial ke Bakosurtanal. Saat itu, Priyadi ada satu dokumen yang Tematik dan terakhir menjadi Kardono sempat bingung akan namanya album peta'', kata Peneliti Geomatika di BIG. Boleh ditempatkan di bagian mana. Priyadi Kardono kepada Majalah dibilang, Priyadi Kardono Setelah sempat mencari-cari Geospasial Indonesia. merupakan produk asli BIG. tempat yang pas, Priyadi Kardono akhirnya memilih Pentingnya peran BIG Priyadi Kardono memulai bergabung di bagian Pemetaan kini sudah bak mutiara yang karier di BIG sebagai staf biasa Navigasi Perairan. diperebutkan. Paling tidak, pada 1983 silam. Waktu itu BIG kini “diperebutkan” BIG masih bernama Badan Tak lama kembali ke Tanah dua kementerian, yakni Koordinasi Survei dan Pemetaan Air, Priyadi Kardono kemudian Kementerian PPN/Bappenas Nasional (Bakosurtanal), dipercaya menjabat Kepala Seksi dan Kemenristek Dikti. Tapi Lembaga Pemerintah Non Pemetaan Navigasi Perairan pada mengingat posisi Kementerian Departemen (LPND). Tapi Juni 1993 hingga Mei 1997. Boleh PPN/Bappenas saat ini semakin sebelum masuk Bakosurtanal, kuat setelah berada langsung Priyadi Kardono sebenarnya di bawah koordinasi Presiden, sudah cukup mengenal lembaga ini. Priyadi Kardono pernah28

Sosokdibilang, inilah awal tonggak menyelesaikan batas pemerintah 1 desa Rp 1 miliar.karier seorang Priyadi Kardono. administrasi desa. Jika batas Untuk menyelesaikan batasDari situ, karier Priyadi Kardono desa sudah siap, Priyadi Kardono wilayah desa memang tidaksemakin melejit dan dipercaya optimis persoalan tata ruang semudah membalik telapakmenduduki sejumlah posisi kabupaten hingga batas provinsi tangan. Apalagi BIG belum bisastrategis di Bakosurtanal dan akan selesai secara simultan. menyiapkan peta dasar untukBIG.“Mei 2001 saya jadi Kepala seluruh desa pada saat ini,Balai Penelitian Geomatika Penyelesaian batas wilayah karena skala 1:5.000 itu cukupsampai 2007. Saya kemudian desa ini juga sejalan dengan luas, banyak membutuhkanpindah ke BNPB (menjabat visi-misi Presiden Joko Widodo, waktu, tenaga, dan biaya yangKepala Pusat Data, Informasi dan yang tertuang dalam point 3 tidak sedikit.Humas). Pada 2007-2010 saya Nawacita, yakni membangunkembali ke BIG sebagai deputi. dari pinggiran/desa. “Untuk “Waktunya memang tidakPada 2014 istirahat setelah turun pembangunan dari pinggiran, bisa cepat untuk membuat petadari deputi, hampir setahun yang kami siapkan adalah skala 1:5000 menggunakansebelum jadi kepala'', ucapnya. peta dasarnya, yaitu membuat peta garis. Jadi, untuk program peta dasar skala 1:5.000. Skala yang skala 1:5.000 seperti itu, Kini, setelah hampir 32 tahun 1:5.000 sebetulnya skala paling kami selesaikan dulu dengantergolong sukses berkecimpung ideal untuk memetakan suatu menggunakan peta citra. Kalaudi dunia geospasial Tanah Air, desa. Ini sebetulnya juga sejalan sudah siap silakan digunakan,Priyadi Kardono masih punya dengan kegiatan RDTR (Rencana baik untuk peta desa maupuntugas berat untuk mendukung Detail Tata Ruang) yang harus untuk RDTR'', katanya.program-progam pemerintah disiapkan oleh setiap kabupaten.dalam lima tahun ke depan. Karena pembangunan desa akan Selain ingin menuntaskanTugas paling dinanti banyak menggunakan skala 1:5.000, penyelesaian peta desa, Priyadipihak adalah bagaimana BIG saya kira ini sudah singkron Kardono masih punya satu cita-bisa menyelesaikan peta skala dengan yang di sana (RDTR cita, yakni ingin mengembangkanbesar (1:5.000). Peta ini sangat kabupaten)'', jelasnya. sumber daya manusia di bidangpenting untuk membenahi tata informasi geospasial di daerah.ruang wilayah, baik nasional, Penyelesaian peta desa Priyadi Kardono ingin semakinprovinsi, kabupaten, kecamatan, ini juga mendesak karena banyak orang di daerah yanghingga desa. BIG diminta Kementerian faham tentang pembuatan data Keuangan untuk menyiapkan dan informasi geospasial. “Cita- Menurut Priyadi luas dari setiap desa dalam cita saya, saya ingin peta dasarKardono, pekerjaan paling rangka pembagian dana dikerjakan di sana (daerah)'',mendesak adalah bagaimana desa yang diprogramkan pungkasnya. (*)“Dulu Saya Inginnya Jadi Ekonom”Perjalanan karier Dr. menyenangi dunia geografi. Ia ikut kegiatan kuliah lapangan Priyadi Kardono, M.Sc mulai mengenal dunia geografi mahasiswa. “Saya diajak terus di Badan Informasi setelah diperkenalkan secara ikut sama Bapak, mau kemana Geospasial (BIG) boleh perlahan oleh sang ayah, saja ikut. Saya senang-senang dibilang mulus. Betapa tidak, almarhum Profesor Dr. Kardono saja'', katanya. dari seorang staf biasa, kini Darmoyuwono, yang kebetulan bisa menduduki posisi puncak seorang Dosen Geografi di Waktu itu, meski sering di lembaga pembuat peta ini. Fakultas Geografi, Universitas mengikuti kuliah lapangan Tapi sejatinya, Priyadi Kardono, Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. mahasiswa geografi UGM, tidak pernah menyangka bakal Priyadi Kardono belum juga menduduki jabatan puncak di Priyadi Kardono tertarik dengan ilmu yang BIG seperti sekarang ini. menceritakan, semasa remaja, diajarkan sang ayah. Hingga tepatnya saat duduk di bangku akhirnya ketika lulus SMA, Priyadi Kardono kecil Sekolah Menengah Atas (SMA), ia ikut tes masuk mahasiswa sebenarnya tidak begitu ia sering diajak oleh sang ayah baru UGM. Saat itu, jurusan 29

Sosok utama yang ia pilih adalah mantan Wakil Presiden Pertimbangan lain dari ekonomi. Oleh sang ayah, Priyadi Boediono. Staf khusus sang menteri memilih Priyadi Kardono kemudian disarankan Menristek itu ternyata ingin Kardono adalah ingin laporan mengambil pilihan kedua di menyampaikan kabar gembira keuangan BIG bisa diperbaiki. jurusan geografi. Seakan sudah buat Priyadi Kardono. Karena tahun lalu, laporan menjadi garis tangan, Priyadi keuangan BIG mendapat opini Kardono malah diterima di “Beliau menyampaikan disclaimer dari Badan Pemeriksa jurusan geografi. “Saya juga bahwa saya diusulkan menjadi Keuangan (BPK). “Pak Menteri tidak pernah mikir bakal masuk Kepala BIG oleh Pak Menteri berpandangan bahwa yang bisa geografi'', ujarnya. (Menristek). Berapa lama setelah menyelesaikan desclaimer itu itu saya dipertemukan dengan hanya orang dalam. Jadi bukan Karena memang tidak sesuai Pak Menteri'', katanya. orang luar yang diusulkan. Karena keinginan, pada masa awal-awal nama saya sudah ditunjuk, saya kuliah, Priyadi Kardono sempat Priyadi Kardono kemudian harus sanggup'', katanya. malas-malasan mengikuti dipanggil langsung oleh perkuliahan. Tapi seiring Menristek lalu menceritakan Bagi Priyadi Kardono, sebuah perjalanan waktu, selain itu sang latar belakang munculnya jabatan hanya amanah dan harus ayah juga tidak terlalu memberi nama Priyadi Kardono sebagai siap melepasnya kapan saja. Tapi tekanan, Priyadi Kardono calon kuat Kepala BIG. Secara apapun tugas yang diberikan akhirnya menikmati perkuliahan pribadi, Menristek mengaku sebagai seorang PNS, harus di jurusan geografi. “Pertamanya tidak mengenal baik dan tidak dijalankan dengan sungguh- sih malas mau kuliahnya, karena punya hubungan khusus dengan sungguh. ”Saya itu pinginnya saya kan pengennya (jurusan) Priyadi Kardono. cuma bekerja dengan sebaik- ekonomi, bukan geografi. baiknya. Tidak ada pikiran Apalagi saya sudah kenal semua “Menteri mengangkat saya lain-lain. Kita yang namanya PNS dosen-dosen geografinya'', bukan karena siapa-siapa atau harus siap. Ketika sumpah juga kenangnya. kedekatan, tapi dari daftar urut ditegaskan agar tidak memiliki kepangkatan (DUK). Memang kepentingan pribadi. Jadi Tapi rencana sang ayah kalau dilihat dari DUK, yang ditugaskan kemana saja yang mengenalkan Priyadi Kardono paling senior di BIG ya saya. harus siap. Jadi istilahnya, jalani dunia geografi ternyata berhasil. Pak Menteri juga sampaikan hidup mengalir saja, apa adanya. Priyadi Kardono akhirnya bisa kepada Pak Boediono waktu itu Saya juga tidak punya ambisi menyelesaikan perkuliahan di bahwa saya sudah senior. Pak apapun, hanya bekerja dengan jurusan geografi dengan nilai Menteri bilang penghargaan sebaik-baiknya'', pungkasnya. (*) sangat memuaskan. Karena kepada saya bisa memimpin kebetulan sang ayah bekerja di BIG'', katanya. Bakosurtanal, Priyadi Kardono, memilih berkarier di lembaga ini dan sukses menduduki sejumlah posisi penting, termasuk posisi puncak di BIG saat ini. Asa penyuka makanan bakso ini sebenarnya sempat pudar ketika dia diganti dari jabatan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG pada Januari 2014. Sejak itu, Priyadi Kardono menjadi peneliti bidang geomatika di BIG. Asa itu kembali muncul pada Oktober 2014 ketika staf khusus Menristek, waktu itu masih dijabat Gusti Mohammad Hatta, memanggilnya seusai sebuah acara yang diketuai30

Informasi Khusus Persoalan pangan merupakan Peta Ekoregion tantangan berat yang dihadapi Kunci Wujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia mengingat jumlah penduduknya yang cukup besardan masih akan terus bertambah.Jumlah penduduk Indonesia pada 2020 diperkirakan mencapai 271,1 juta jiwa, sehingga membutuhkan penyediaan pangan yang cukup besar dan berkualitas.Sebagai negara besar Sekretaris Utama BIG Titiek Suparwati (kiri) bersama Deputi Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan yang memiliki sumber Hidup dan Kehutanan, Imam Hendargo melihat-lihat tanaman sayuran sistem hidroponik seusai membuka daya alam (SDA) dan Seminar Nasional“Peranan Geografi dalam Mendukung Kedaulatan Pangan”di BIG, Cibinong, Bogor, Selasa sumber pangan yang (7/4). beragam, Indonesia diyakini mampu memenuhi kebutuhan Imam Hendargo, mengatakan, 1 juta ha, terehabilitasinya pangan untuk rakyatnya peningkatan kedaulatan pangan jaringan irigasi 3 juta ha, secara berdaulat dan mandiri. merupakan salah satu dari terbangunnya dan meningkatnya Apalagi kini kedaulatan pangan komponen Nawacita Kabinet jaringan irigasi tambak 115.000 telah memasuki era baru Kerja. Sasaran kedaulatan ha, serta terbangunnya 50 setelah Presiden Joko Widodo pangan dalam Nawacita terdiri waduk baru. menjadikannya sebagai salah atas, pertama, peningkatan satu sasaran yang harus dicapai ketersediaan pangan bersumber “Presiden Jokowi meyakini dalam Nawacita. Pembangunan produksi dalam negeri untuk bahwa swasembada pangan, Indonesia untuk lima tahun ke komoditas padi, jagung, ketahanan pangan, dan depan telah diprioritaskan pada kedelai, daging sapi dan gula. kedaulatan pangan akan dicapai upaya mencapai kedaulatan Kedua, peningkatan distribusi dalam 4 hingga 5 tahun ke pangan, kecukupan energi dan aksesibilitas pangan. depan'', katanya. dan pengelolaan sumber Ketiga, peningkatan kualitas daya maritim dan kelautan, konsumsi pangan seimbang. Terwujudnya swasembada sebagaimana diamanatkan Keempat, tersedianya sarana pangan, ketahanan pangan, dalam RPJMN 2015-2019. dan prasarana irigasi dengan dan kedaulatan pangan tidak terbangunnya dan meningkatnya hanya dapat terwujud dengan ke Peran Informasi Geospasial layanan jaringan irigasi seluas empat sasaran tersebut, namun (IG) dalam mendukung program harus pula mempertimbangkan kedaulatan pangan di Indonesia wilayah yang tepat dan sesuai tentu sangat menentukan. Oleh karena itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 7 April 2015 menghelat seminar nasional sebagai sarana bertukar pikiran dan mencari masukan dari para ahli atau akademisi di bidang IG dalam rangka mendukung kedaulatan pangan. Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam sambutannya yang dibacakan Deputi Tata Lingkungan, 31

Informasi Khusus dengan pengembangan wilayah dengan karakter dataran berkerja sama dengan Lembaga kawasan strategis untuk pangan organik koral savana monsun. Penerbangan dan Antariksa sebagaimana tercantum dalam Nasional (Lapan). RPJMN 2015-2019. Untuk itu, “Kami bersama BIG dan para dibutuhkan informasi mengenai pakar telah mewujudkan peta Sementara itu, Kepala Badan wilayah-wilayah strategis untuk ekoregion, dimana dalam peta Penelitian dan Pengembangan pengembangan wilayah pangan. ini tergambar karakter wilayah Pertanian, Kementerian Indonesia dengan ciri karakter Pertanian, Haryono, sepakat, Sehubungan dengan itu, bentang alam, iklim, tanah peran informasi geospasial sangat UU Nomor 32/2009 tentang serta flora asli yang berada di vital bagi kedaulatan pangan Perlindungan dan Pengelolaan atasnya untuk menjadi dasar karena menjadi basis informasi Lingkungan Hidup telah dan pertimbangan perencanaan untuk formulasi teknologi mengamanatkan perlunya pembangunan”, tuturnya. pengelolaan tanaman dan lahan, perlindungan dan pengelolaan serta formulasi kebijakan lingkungan hidup yang dimulai Dia berharap dengan geospasial pertanian. dari bagian hulu hingga hilir adanya informasi karakteristik dalam penyelenggaraan ekoregion ini dapat digunakan Informasi geospasial pembangunan melalui sebagai salah satu pertimbangan dibutuhkan paling tidak untuk pertimbangan penerapan dalam menyusun rencana menjawab lima hal. Pertama, ekoregion. pengembangan lahan untuk untuk menjawab penurunan tanaman pangan, sehingga tingkat kesuburan tanah dan Ekoregion adalah wilayah produksi pangan dapat benar- fenomena lahan sakit (soil geografis yang memiliki benar optimal dan pada akhirnya fatique) akibat pengelolaan yang kesamaan ciri iklim, tanah, target kedaulatan pangan dapat kurang tepat. Kedua, menjawab air, flora, dan fauna asli, serta tercapai. “Pemerintah telah ketidakpastian curah hujan/ pola interaksi manusia dengan mengalokasikan 12,7 ha lahan musim akibat perubahan iklim. alam yang menggambarkan untuk pangan yang berasal dari Ketiga, menjawab peningkatan integritas sistem alam dan lahan terlantar, lahan marjinal, intensitas serangan organisme lingkungan hidup. Ekoregion lahan bekas pertambangan, pengganggu tanaman (OPT) mempertimbangkan kesamaan termasuk optimalisasi hutan akibat keragaman dan perubahan karakteristik bentang alam, produksi dan hutan lindung'', iklim. Keempat, menjawab daerah aliran sungai, iklim, tandasnya. peningkatan pencemaran dan flora dan fauna, sosial budaya, emisi GRK akibat pemupukan ekonomi, kelembagaan Sekretaris Utama BIG, dan penggunaan pestisida yang masyarakat, serta hasil Titiek Suparwati, mengatakan tidak rasional. Kelima, menjawab inventarisasi lingkungan hidup. dalam mengelola SDA dan in-efisiensi air akibat prediksi sumber daya lainnya, memang dan pengelolaan air/irigasi yang Indonesia terdiri atas memerlukan informasi geospasial kurang tepat. tujuh ekoregion daratan dan yang terjamin keakuratannya. 18 ekoregion laut dengan Untuk itu, BIG siap mendukung Peta juga penting sebagai karakteristik yang spesifik. ketahanan pangan melalui basis data untuk mengurangi Dalam peta ekoregion, perluasan penyediaan peta ekoregion atau menghindari levelling of lahan dan pengoptimalan yang dapat mengetahui lokasi, productivity melalui pendekatan penggunaan lahan untuk kemiringan, dan ekosistem pengelolaan tanah, air dan hara. pangan disesuaikan dengan sebagai lokasi bercocok tanam Selain itu, perlu diupayakan karakteristik wilayah. Misalnya yang pas. untuk menghindari ancaman Ekoregion Kalimantan, wilayah penurunan produksi akibat yang dapat mendukung Saat ini, sejumlah skala peta ancaman iklim dan OPT melalui swasembada padi adalah ekoregion sebenarnya sudah sistem prediksi yang akurat dan ekoregion dengan karakter tersedia, mulai dari 1:500.000, efektif, mengoptimalkan produksi dataran fluvial. Ekoregion Papua 1:250.000 hingga 1:50.000 melalui peningkatan produktivitas untuk pengembangan sagu untuk wilayah kabupaten/kota dan luas tanam/panen, serta pada wilayah dengan karakter sudah ada. Namun ke depan, sebagai basis data sistem dataran fluvial sagu rawa air diharapkan ada skala yang lebih perencanaan ketahanan dan tawar. Sedangkan Ekoregion besar hingga mencapai 1:5.000. kedaulatan pangan melalui sistem Nusa Tenggara dengan BIG juga akan menyediakannya prediksi hasil secara kuantitif, mengembangkan sorgum pada dengan citra satelit resolusi simulai, dan modeling. (*) tinggi untuk seluruh Indonesia3322

Informasi Wilayah Pentingnya IG DalamPemetaan Batas WilayahSejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22/1999 dan telah direvisi menjadi UUNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, batas wilayah administrasi semakinterasa arti pentingnya. Karena dengan otonomi daerah, maka daerah diberi hak, wewenang,dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentinganmasyarakatnya, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Meski begitu,secara keruangan, daerah otonom tetap dibatasi dengan batas wilayah administrasi.Batas wilayah yang dapat 129/2000. PP ini sudah Pembentukan, Penghapusan, dan tergambarkan dengan mengatur bahwa pembentukan Penggabungan Daerah. Peta- peta semakin penting daerah ditetapkan dengan peta lampiran UU pembentukan sejak diberlakukannya UU, tetapi belum mengatur daerah yang dibuat sebelum PP UU Nomor 25/1999 tentang Dana secara detail diperlukannya Nomor 78/2007 banyak menjadi Perimbangan yang mengatur lampiran yang berupa peta, masalah karena tidak dibuat antara lain adanya Dana Alokasi sehingga lampiran setiap mengikuti kaidah kartografi. Umum (DAU) dan Dana Alokasi UU pembentukan daerah Misalnya luas peta tidak sama Khusus (DAK). DAU dialokasikan hanya berupa peta yang dengan peta yang disebutkan dengan tujuan pemerataan penggambarannya tidak dalam batang tubuh UU dengan memperhatikan potensi mengikuti kaidah kartografi. pembentukannya. daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan UU Nomor 22/1999 Karena batas wilayah yang tingkat pendapatan masyarakat kemudian direvisi menjadi sebagian besar bersifat indikatif di daerah. UU Nomor 32/2004 tentang termasuk batas wilayah pada Pemerintah Daerah. PP Nomor lampiran UU pembentukan dari Kondisi data dan informasi 129/2000 tentang Persyaratan suatu daerah, maka diterbitkanlah geospasial mengenai batas Pembentukan dan Kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri wilayah pada saat UU No. Pemekaran Penghapusan dan (Permendagri) Nomor 1/2006 22/ 1999 dan UU No. Penggabungan Daerah juga tentang Penegasan Batas Daerah 25/1999 diundangkan, dalam direvisi menjadi PP Nomor untuk Batas Kabupaten/Kota pelaksanaannya masih bersifat 78/2007 tentang Tata Cara, dan Provinsi, serta Permendagri indikatif (sementara). Tapi dalam perkembangannya, Survei batas wilayah negara dengan bantuan TNI AD. pemekaran daerah menjadi euforia dengan diberlakukannya kedua UU tersebut. Daerah provinsi serta kabupaten/ kota ramai-ramai mengajukan pemekaran. Pada periode 1999-2008 saja, telah terbentuk 164 daerah baru yang terdiri atas tujuh provinsi baru, 14 kabupaten baru, dan 23 kota baru. Untuk sedikit memperlambat laju pemekaran daerah, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33

Informasi Wilayah Nomor 27/2006 tentang sendiri pemetaan wilayahnya Guridno Bintar Saputro, Kepala Bidang Penetapan dan Penegasan Batas dengan tetap didampingi BIG Pemetaan Batas Wilayah Administrasi, Desa. dalam supervisi. Tahun ini, BIG PPBW, BIG. bersama LAPAN mengantisipasi “Sejak itu, sedikit demi kebutuhan tersebut dengan negara tetangga itu. Gesekan sedikit dilakukan penegasan menyediakan citra tegak resolusi yang muncul biasanya terjadi batas wilayah daerah (batas tinggi mencakup luasan sekitar karena adanya aktivitas nelayan kabupaten/kota dan provinsi) 400.000 km persegi. dan penangkapan ikan di dan batas-batas desa. Akan wilayah perairan Indonesia tetapi, penegasan batas desa Sebenarnya, satu tahun oleh nelayan asing. Gesekan pelaksanaannya lebih lambat sebelum UU Desa terbit, PPBW tersebut biasanya ditangani oleh karena keterbatasan data dasar BIG sudah mengantisipasinya TNI-AL, Kementerian Kelautan yang dapat digunakan berupa dengan melakukan kajian dan Perikanan, serta Badan peta skala besar dan citra delineasi secara kartometrik Keamanan Laut (Bakamla). resolusi tinggi'', ujar Kepala batas desa yang dilakukan Bidang Pemetaan Batas Wilayah di beberapa desa di tiga Untuk memastikan batas Administrasi, Pusat Pemetaan kabupaten dengan melibatkan wilayah NKRI, PPBW BIG Batas Wilayah (PPBW), BIG, perguruan tinggi. Kajian selama beberapa tahun terakhir Guridno Bintar Saputro. tersebut menghasilkan metode melakukan pemetaan pulau delineasi secara kartometrik terluar guna menyediakan Pasca lahirnya UU Desa, desa dan perkiraan anggaran yang informasi terkini. Dengan kini memiliki peran penting diperlukan dalam rangka pemetaan yang dilakukan, dan seakan menjadi rebutan. delineasi secara kartometrik informasi geospasial yang Terlebih di era pemerintahan batas desa. Tahun 2014 lalu, dihasilkan dapat dimanfaatkan Joko Widodo, pembangunan PPBW BIG melaksanakan untuk banyak kepentingan, dari desa merupakan prioritas delineasi secara kartometrik karena peta yang dihasilkan program Nawacita. Oleh karena batas desa di beberapa lokasi, merupakan peta skala besar. itu, kebutuhan Kementerian/ di antaranya seluruh desa di Lembaga (K/L) terkait IG Kabupaten Bandung Barat, Indonesia juga sudah desa semakin besar. Misalnya, beberapa desa di Kabupaten menetapkan batas maritim Kementerian Koordinasi Tasikmalaya, beberapa desa dengan beberapa negara. Pemberdayaan Manusia dan di Kabupaten Gunungkidul, Untuk wilayah laut yang Kebudayaan dalam rangka beberapa desa di Kota sudah ditetapkan batasnya target 5.000 desa semesta, Pekalongan, dan beberapa desa dengan negara tetangga, sementara Kementerian Desa, di Kabupaten Gresik. Tahun ini Indonesia dipastikan tidak akan Pembangunan Daerah Tertinggal delineasi secara kartometrik kehilangan wilayah karena dan Transmigrasi dalam rangka batas desa dan pengukuran garis batasnya sudah jelas. Pada penyediaan lahan pertanian 9 koordinat pilar batas akan wilayah perairan yang belum juta ha untuk petani marjinal. dilakukan di Kabupaten Klaten, disepakati batasnya dengan Namun demikian, pemanfaatan IG Kota Semarang, Kota Salatiga, negara tetangga, Indonesia untuk penetapan dan penegasan Kabupaten Temanggung, dan sudah menggambarkan garis batas desa masih rendah karena Kabupaten Boyolali. Disamping batas yang bersifat unilateral. ketersediaan IG sendiri juga itu pelacakan batas desa di masih belum banyak tersedia. Kabupaten Kerawang, Kota Solo, dan Kabupaten Sragen. Dalam menyusun peta desa, BIG sudah mengantisipasinya Persoalan batas wilayah dengan melakukan kajian tentu saja tidak hanya antar delineasi secara kartometrik daerah, tapi yang paling sensitif batas desa yang dilakukan di justru antar negara. Untuk beberapa batas desa sebagai diketahui, wilayah Negara bahan penyusunan Norma Kesatuan Republik Indonesia Standar Prosedur Kriteria (NKRI) memiliki batas maritim (NSPK). Dengan demikian, dengan 10 negara tetangga. diharapkan daerah dengan tim Selama ini sering kali muncul penetapan dan penegasan batas gesekan dengan beberapa daerah dapat melaksanakan34

Informasi WilayahProses perundingan juga terus Terobos Medan Terjal Demiberlangsung dengan beberapa Petakan Wilayah NKRInegara tentangga untukbeberapa batas. Misalnya dengan Dalam melakukan kolonial. Selain mencariMalaysia, Vietnam, dan Filipina. pemetaan wilayah dokumen-dokumen, TimPada 2014 lalu misalnya, Negara Kesatuan BIG juga menghadiri banyakIndonesia menyepakati batas Republik Indonesia pertemuan yang membahasmaritim dengan Singapura (NKRI), tentu bukan perkara batas antar negara.untuk segmen batas timur di mudah. Guridno BintarSelat Singapura. Dengan Filipina, Saputro, Kepala Bidang “Sukanya, tim BIGIndonesia juga menyepakati Pemetaan Batas Wilayah mendapatkan banyakbatas Zona Ekonomi Ekslusif. Administrasi, Pusat Pemetaan kesempatan untuk melihat Batas Wilayah (PPBW), BIG dunia lebih luas. Dukanya Proses perundingan mengaku, banyak kendala saat menghadiri pertemuan diIndonesia dengan negara yang dihadapi di lapangan luar negeri, kita kadang harustetangga meliputi batas darat saat melakukan pemetaaan melakukan meeting sampaidan maritim. Batas darat atau pengukuran wilayah, larut malam, bahkan sampaidi Malaysia dikenal dengan terutama di wilayah terpencil. pagi hari. Aktivitas ini sangatistilah Outstanding Boundary Misalnya, medan yang sulit menguras energi'', ucapnyaProblem (OPB) dan di Timor untuk dijangkau kerenaLeste dengan istilah Unresolved lokasinya di hutan atau Dalam proses pengukuranSegment. Segmen-segmen gunung-gunung, sehingga pun banyak tantangantersebut belum disepakati tidak tersedia peta dasar yang yang dirasakan Tim BIG.garis batasnya dan sampai memadai. Untuk mengatasi Maklum, Tim BIG bisa surveisaat ini masih dalam proses kendala medan yang sulit, berbulan-bulan sementaraperundingan. Dalam hal ini biasanya cukup dengan kondisi di lapangan tidaktugas PPBW BIG adalah koordinat batas kartometris, cukup kondusif untuk tinggal,melakukan exercise untuk tidak harus dibuat pilar batas. paling tidak bisa menemukanklaim batas maritim, serta Hal ini juga diatur dalam tempat yang kondusif untukdelimitasi yang membutuhkan Permendagri Nomor 76/ basecamp. Akhirnya Tim BIGkecermatan dan kehati-hatian 2012, dimana disebutkan, terpaksa menyewa rumahdalam melakukan hal tersebut, apabila tidak tersedia peta penduduk untuk dijadikankarena menjadi dasar dalam dasar, dapat diganti dengan basecamp.perundingan. citra satelit resolusi tinggi. “Saat survei perbatasan Tak hanya berupaya Suka-duka saat pengukuran di Merauke Provinsi Papua,mempertahankan wilayah batas wilayah, baik batas Tim BIG bahkan harus naikadministratif yang secara negara maupun batas daerah kuda sampai berbulan-bulanyuridis diakui dunia, Indonesia (darat dan maritim) juga hanya untuk menyusur rawa'',juga berusaha memperluas banyak dialami Tim BIG. katanya.wilayah laut atau Landas Dalam kasus pengukuranKontinen Indonesia (LKI) batas maritim antar negara Untuk pengukuran batasdengan mengajukannya ke Sub misalnya, tak jarang tim daerah Tim BIG biasanya tidakKomisi Batas Landas Kontinen BIG melakukan perjalanan terlalu menghadapi kendalaatau Commission on the Limits ke luar negeri, seperti alam yang berat. Persoalanof the Continental Shelf (CLCS) Belanda, Inggris, Portugal, serius biasanya saat TimPBB. Pada 2009, parsial submisi Perancis, dan Amerika BIG menghadapi psikologiIndonesia untuk LKI di bagian Serikat, dengan tujuan untuk masyarakat yang kurangNorth-West Sumatera diterima mencari dokumen-dokumen bersahabat ketika terjadioleh CLCS PBB sehingga luas LKI kesepakatan yang dahulu konflik.bertambah 4.092 km persegi. digunakan oleh pemerintahAdapun saat ini Indonesia “Tapi semua itusedang melakukan persiapan Alhamdulillah bisasubmisi LKI untuk wilayah utara diselesaikan dengan tuntas'',Papua dan untuk wilayah selatan pungkasnya. (*)Nusa Tenggara. (*) 35

Family Profesor Dr. Aris Poniman Kertopermono Keluarga, Sumber Inspirasi Dalam Hidup Nama Profesor Dr. dan BIG. Kini, sang Profesor Mendukung Kedaulatan Pangan) Aris Poniman Riset sudah mempersiapkan di Aula Utama BIG'', ujar Kertopermono di sejumlah rencana untuk mengisi Profesor Aris Poniman. lingkungan Badan waktu di masa pensiun. Tetapi, Informasi Geospasial (BIG) atau meskipun sudah memasuki Tapi apapun kegiatan sebelumnya ketika BIG masih purna tugas, bukan berarti Profesor Aris Poniman nantinya, bernama Bakosurtanal, sudah Profesor Aris Poniman berhenti yang pasti ia akan semakin tak asing lagi. Sejumlah jabatan berkarya dan mengabdi untuk banyak meluangkan waktu strategis di Bakosurtanal hingga negeri. Ia memastikan akan untuk keluarga. Maklum, BIG pernah ia duduki. tetap aktif dalam berbagai keluarga memiliki arti yang kegiatan sosial serta mengajar di sangat penting bagi seorang Ia pernah menjabat sebagai UI dan Pascasarjana Universitas Aris Poniman. Bagi Profesor Deputi Survei Dasar dan Sumber Gadjah Mada (UGM). Aris Poniman keluarga adalah Daya Alam Bakosurtanal. segalanya, karena setiap hari Terakhir ia menjabat sebagai Untuk kegiatan sosial, setelah pulang kantor ia pasti Peneliti Utama di BIG. Tanpa ia sudah mempersiapkan berkumpul bersama keluarga. terasa, pengabdiannya di BIG organisasi sosial berupa yayasan harus berakhir karena Dosen yatim piatu yang berlokasi tepat \"Keluarga, sumber inspirasi Geografi Universitas Indonesia di bagian belakang rumahnya. dalam hidup bagi saya'', demikian (UI) ini sudah memasuki purna diungkapkan Aris Poniman. tugas alias memasuki masa \"Sekarang memang baru ada pensiun pada April 2015. 5-4 orang saja (anak yatimnya), Jika ada waktu luang, pada tetapi akan dibesarkan nantinya. awal-awal masa purna tugas ia Profesor Dr. Aris Poniman Selain itu akan ada kegiatan dan berencana membawa keluarga telah mendarma-baktikan program bersama dengan Kyoto berlibur. Profesor Aris Poniman pikiran, tenaga, dan waktunya University (Jepang) mengenai biasanya menghabiskan selama 38 tahun di Bakosurtanal program-program dasar tentang hari libur bersama keluarga informasi geospasial tematik'', di Yogyakarta. Dia sengaja ungkapnya. \"Saya sudah menulis buku tentang Data Penginderaan Jauh, Informasi Geospasial dan Pengetahuan Geografis: Sinergi Kebijakan dan Kearifan Nasional dan Global, yang di- launching pada saat seminar Nasional (Peran Geografi dalam3366 Aris Poniman, Profesor Riset Badan Informasi Geospasial.

Familymembawa keluarga ke sana Profesor Aris Poniman bersama keluarga besarnya.untuk memperkenalkan anak-anak tentang wisata alam dan \"Lihatlah kebaikan orang dan sewaktu kuliah di Fakultascandi-candi, atau kadang-kadang balaslah dengan kebaikan. Geografi UGM bernama Mustofake sungai untuk bermain pasir. Terkadang dalam hidup ada tiba-tiba menawarkan kepada konflik, namun kita juga pasti Profesor Aris Poniman untuk \"Tapi sekarang bila ada bisa menyelesaikannya dalam menjadi asisten dosen di UGM.cucu yang datang tidak perlu hidup'', katanya. Secara bersamaan ia juga dimintamenghabiskan biaya dan waktu, bergabung dengan Bakosurtanal.karena di belakang rumah ada Profesor Aris Poniman juga Tapi pada akhirnya, ia menikmatipasir bekas lapangan golf. Jadi tidak begitu mempedulikan hasil memuaskan dari pilihancucu bisa main pasir disana, yang namanya materi. Ia yang sulit ini.murah meriah\", jelasnya. berkeyakinan bahwa rezeki akan datang sendirinya Memang awalnya ia sempat Dalam keluarga, Aris sehingga tidak perlu bingung membuat keputusanPoniman tergolong orang memaksakan kemampuan diri. karena di satu sisi ingin tetap diyang penyabar. Walaupun Meski begitu untuk meraih Yogyakarta dan menjadi dosenterkadang keras, ia lebih banyak sukses perlu kerja keras, agar lebih dekat dengan orangmendengar dan tidak terlalu ketekunan, komitmen, dan doa tua, tapi di sisi lain orang tuamemaksakan diri. Sikap itu ia dari orang tua. malah menyarankan berangkatterapkan juga dalam pekerjaan. ke Jakarta untuk bergabungTetapi jika tidak puas ia berani Ia mengisahkan ketika lulus dengan Bakosurtanal. \"Orang tuamenyampaikannya secara kuliah S1 dari UGM, sebagian bilang (peluang) di Bakosurtanalterbuka, termasuk kepada teman-temannya memilih cuma sekali, tetapi kalau jadipimpinan sekalipun. berfoya-foya menikmati masa dosen bisa kapan saja. Akhirnya kelulusannya. Tapi dia justru saya memilih di Bakosurtanal. \"Intinya bahwa kita mau memilih berkeliling Jawa Tetapi benar, akhirnya saya bisamendengar, tetapi tidak Tengah karena sudah nazar jika juga menjadi dosen sekarang,hanya mendengar, saya lulus kuliah. Ia pun menunaikan karena ketekunan saya,juga membantah. Kalau nazarnya itu dengan semangat, bantuan doa darimisalnya belum puas saya menggunakan kendaraan umum orang tua'', tandasnya.menghadap lagi'', tutur pria dan sesekali berjalan kaki.yang memperoleh gelar Doktor Bicara kuliner, seleradari Kyoto University, Jepang, Dari situ ia banyak mendapat sang Profesor ternyata cukuptersebut. wawasan dan pengalaman sederhana dan merakyat. hidup yang belum tentu didapat Makanan favoritnya adalah sayur Gaya Profesor Aris teman-temannya yang memilih lodeh dan tempe. \"Kalau lagiPoniman boleh dibilang berfoya-foya tadi. susah makan, bisa makan petemengkombinasikan model dibakar, bisa mentah. Kalau dulukepemimpinan Presiden Saat mulai meniti karier, apa saja suka, tetapi sekarangPertama RI, Soekarno, dan Profesor Aris Poniman juga ketika ada pantangan, makananPresiden Joko Widodo (Jokowi). langsung dihadapkan dengan harus dijaga'', pungkasnya. (*)\"Masing-masing orang punya dua pilihan yang cukup sulitgayanya masing-masing, diputuskan. Di satu sisi dosennyaseperti gaya (mantan Presiden)Soekarno yang tegas, gaya(mantan Presiden) Soehartoyang lemah lembut, gaya(mantan Presiden) SBY yangdiplomasi, dan gaya (Presiden)Jokowi sebagai pendengar'',kata pria yang pernah menjabatKetua Bakornas PB (kinibernama Badan NasionalPenanggulangan Bencana). Dalam menjalani hidup,prinsip yang dipegang ayah 3anak dan 11 cucu ini cukupsederhana tetapi penuh makna. 37

Teknologi IGPESAWAT UDARA TANPA AWAK (UNMANNED AERIAL VEHICLE/UAV) HasiSolusi Pemetaan Skala Besaryang Cepat dan EfisienIndonesia tergolong negara rawan bencana alam karena sebagian wilayahnya berada diwilayah potensi bencana alam. Hal itu menyebabkan tak jarang Indonesia mengalamiberbagai bencana, baik vulkanis maupun geologis. Tak hanya itu, bencana banjir,kebakaran hutan, dan kekeringan juga kerap melanda sebagian wilayah di Tanah Air.Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan kecepatan dalam melakukan penanggulangan, sertaperencanaan rehabilitasi yang baik sangat diperlukan, mengingat bencana alam seringterjadi secara tiba-tiba.Dalam proses dikendalikan dari darat. Kontrol survei pada bencana banjir penanggulangan dan pesawat ini ada dua variasi dan longsor di Kabupaten rehabilitasi bencana utama, yakni dikontrol melalui Kudus, Jawa Tengah. alam, tentu saja pengendali jarak jauh dan Bencana banjir yang melanda diperlukan data aktual terkait pesawat terbang secara mandiri Kabupaten Kudus waktu itu area yang terkena dampak berdasarkan program yang mengakibatkan ratusan rumah bencana, wilayah yang aman dimasukan ke dalam pesawat dan ribuan hektar sawah rusak. untuk evakuasi, penentuan sebelum UAV diterbangkan. Genangan banjir tersebut titik untuk jalur distribusi juga mengakibatkan jalur logistik, serta area untuk Badan Informasi Geospasial rehabilitasi. Disinilah peran (BIG) sudah sejak tiga tahun Jenis UAV yang diterbangkan secara mandiri berdasarkan informasi geospasial (IG) sangat lalu menggunakan UAV tipe program yang dimasukan ke dalam pesawat sebelum terbang. dibutuhkan. IG yang diperlukan Fixed Wing untuk survei lokasi untuk keperluan tersebut salah bencana alam. Staf Pusat satunya adalah foto udara pasca Pemetaan dan Integrasi Tematik kejadian bencana. (PPIT), BIG, Aris Haryanto, mengatakan, UAV tipe Fixed Foto udara tersebut dapat Wing ini pertama kali digunakan diperoleh melalui pemotretan BIG untuk survei kebencanaan menggunakan pesawat udara pada peristiwa letusan Gunung ataupun satelit. Namun, Sinabung di Kabupaten Karo, penggunaan kedua alat tersebut Sumatera Utara, pada 2013 lalu. memiliki keterbatasan baik dari sisi real time maupun Setelah itu, pesawat tanpa kebutuhan anggaran yang awak ini digunakan untuk cukup besar. Dalam konteks ini, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau pesawat udara tanpa awak bisa menjadi solusi. UAV dapat digunakan untuk memperoleh foto udara pasca bencana secara cepat dan efisien. UAV adalah sebuah pesawat terbang yang dapat dikendalikan dengan kendali jarak jauh tanpa adanya manusia (awak) di dalam pesawat. Pesawat UAV ini38 Tim Lapangan sedang menyiapkan UAV

Teknologi IGHasil foto udara sebagian wilayah kab. Kudus belakangan ini sudah mulai Suseno Wangsit Wijaya, masif karena pemanfaatannya Tim UAV PPIT BIG lainnya utama Pantai Utara Jawa yang yang sangat luas. Belum lama menambahkan, saat ini BIG menghubungkan Kota Semarang ini, sudah terbentuk Asosiasi sudah memiliki UAV tipe dan Kabupaten Kudus, lumpuh. Pilot Drone Indonesia di Sentul, hexacopter dan tipe fixed Akibatnya, pemerintah setempat Bogor. Pembentukan asosiasi wing beserta suku cadangnya. terpaksa membuat jalur darurat ini ditandatangani Menteri Untuk tipe hexacopter durasi berupa peninggian jalan Perencanaan Pembangunan terbangnya bisa mencapai 8,5 sepanjang 1 km. Nasional/Kepala Bappenas, menit. Sedangkan tipe fixed wing Andrinof Chaniago; dan dapat mencapai waktu 22,5 UAV ini juga digunakan untuk Sekretaris Utama BIG, Titiek menit. Daya jangkau keduanya survei bencana longsor Suparwati. bisa mencapai 15 km. Sementara yang terjadi di untuk area yang disurvei, UAV Desa “Dalam momentum tersebut bisa menjangkau luas lahan diinisiasi pembentukan wadah sekitar 50 hektar. Rahtawu untuk pilot UAV. Hal ini tepat Kecamatan Gobog, sekali dilakukan mengingat “Kepala Pusat PPIT BIG Kabupaten pemanfaatan UAV sangat luas'', telah menunjuk Kepala Bidang Kudus, Jawa ujarnya. Kebencanaan BIG untuk menjadi Tengah, yang koordinator tim UAV yang mengakibatkan Sebelum penggunaan UAV, puluhan rumah kebanyakan hancur dan Indonesia akan menelan korban mengandalkan foto udara digunakan jiwa sebanyak 12 orang. “Pada konvensional untuk melakukan untuk aplikasi peristiwa banjir dan longsor pemetaan. Hal ini tidak dapat kebencanaan'', ini, UAV berhasil diterbangkan dilakukan oleh banyak pihak untuk mengambil sejumlah foto karena membutuhkan biaya tuturnya. udara walaupun sebelumnya tinggi. Setelah itu muncul Jika dilihat dari sisi peralatan sempat terhenti karena teknologi satelit yang jauh dan perlengkapan, PPIT BIG dihadapkan pada hujan yang lebih canggih. Tetapi tetap ada sebenarnya sudah memiliki cukup deras'', tutur Aris. keterbatasan baik pada resolusi sejumlah peralatan canggih. temporal maupun resolusi Namun, sejauh ini tim UAV PPIT Selain digunakan untuk spasial. Saat mengambil data, BIG masih menghadapi satu survei kebencanaan, UAV juga terkadang satelit terhalangi kendala, yaitu keterbatasan digunakan untuk keperluan tutupan awan tebal. Berbeda pilot yang memiliki jam terbang survei geospasial tematik dengan UAV yang relatif lebih tinggi. lainnya, seperti: survei data praktis dan murah. “Saat ini kami lebih banyak kelautan, pemetaan mangrove, menggunakan tipe hexacopter pemetaan pesisir dan laut, dan “Keberadaan UAV sangat karena relatif lebih mudah pemetaan tutupan lahan. Saat praktis karena kita bisa dipelajari dibandingkan ini UAV memang semakin luas menerbangkan kapan pun. dengan tipe fixed wing yang penggunaannya mengingat Terbangnya tidak terhalangi membutuhkan landasan luas manfaatnya yang tidak sedikit. oleh awan, posisinya di bawah untuk terbang dan take off serta awan karena ketinggiannya pilot yang andal'', kata Suseno Staf Pusat Pemetaan dan rendah. Selain itu, UAV bisa lebih lanjut. Rencananya, PPIG Integrasi Tematik BIG lainnya, dioperasikan secepatnya sesuai BIG akan menggunakan kedua Yoniar Hufan Ramadhani, kebutuhan'', tutur Hufan. UAV itu untuk membantu mengatakan, penggunaan UAV survei Informasi Geospasial Tematik mengenai pedesaan yang dilaksanakan akhir April 2015 di sejumlah wilayah Indonesia. (*) 39

Galeri FotoFormasi lingkaran yang dibuat siswa-siswi SDN Bunisari dalam kunjungan belajar ke Badan Informasi Geospasial (30/03/2015). Para Dewan Juri Lomba Gambar ‘Peta’ untuk Anak Tahun 2015.Suasana orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi Geospasial Beberapa hasil karya Lomba Gambar ‘Peta’ untuk Anak TahunA­ ngkatan Tahun 2015. 2015 yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial.40

Galeri FotoKegiatan survei uji akurasi yang dilakukan Pusat Pemetaan Tata Ruang Para pegawai Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG sedangdan Atlas BIG di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. ­melakukan koreksi geometris Ground Control Point (GCP) menggunakan Global Positioning System (GPS) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.Foto bersama Tim UAV Badan Informasi Geospasial. Diklat Sistem Informasi Geografis Tingkat Lanjut & Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli, 16-27 Feb 2015 di Balai Diklat Geospasial BIG, Cibinong.Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi Geospasial formasi Tahun 2009-2013. 41

Regional BIG Jadikan UHO Kendari sebagai PPIDS Regional Timur Badan Informasi Geospasial Kepala BIG Priyadi Kardono (kiri) dan Rektor UHO Usman Rianse saat penandatanganan (BIG) telah mencanangkan NKB antara BIG dan UHO Kendari (31-03-2015). pembangunan 34 Pusat Pengembangan BIG Priyadi Kardono dengan Rektor salah satu prodinya Geografi. Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) UHO Usman Rianse. Sedangkan Hal ini merupakan terobosan di Indonesia. PPIDS akan dibangun penandatanganan PKS tentang pembangunan di bidang IG di di universitas yang dipilih mewakili Pembentukan Divisi Penelitian dan regional timur Indonesia. provinsi tersebut. Sejauh ini sudah Pengembangan IG dilakukan oleh ada 12 PPIDS yang terbangun di Kepala Pusat Penelitian, Promosi Sementara Rektor UHO, Usman seluruh Indonesia. Untuk PPIDS dan Kerja Sama (PPPKS) BIG, Rianse, dalam sambutannya ke-12 dipilih Universitas Halu Oleo Wiwin Ambarwulan, dengan Ketua berharap agar hasil dari NKB dan (UHO) Kendari yang tidak hanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian PKS antara UHO dengan BIG dapat akan melayani kawasan timur Masyarakat (LPPM) UHO, Marzuki segera terealisasi dan dapat berjalan Indonesia, namun juga delapan Iswandi. Penandatanganan dengan baik. Dengan adanya kerja penjuru mata angin. NKB dan PKS dihadiri Deputi sama ini, maka tugas besar UHO Bidang Infrastruktur Informasi untuk mencetak SDM yang andal Pembangunan PPIDS di Geospasial (IIG), Yusuf Surachman dan kompeten di kawasan timur UHO tersebut diawali dengan Djajadihardja, dan sejumlah pejabat Indonesia, khususnya Sulawesi penandatanganan Nota BIG. Sementara dari UHO dihadiri Tenggara, bisa terbantu. Kesepahaman Bersama (NKB)/ para pembantu rektor, dekan, serta Memorandum of Understanding para dosen. Usman mengatakan bahwa (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama Universitas Halu Oleo merupakan (PKS) antara BIG dengan Universitas Dalam sambutannya, Kepala universitas delapan penjuru mata Halu Oleo Kendari. Acara tersebut BIG, Priyadi Kardono menjelaskan angin, dimana wilayahnya meliputi dilaksanakan di Gedung Rektorat BIG memang harus bekerja semua mata angin, tidak hanya di UHO Kendari, pada hari Selasa, 31 sama dengan perguruan tinggi wilayah Sulawesi Tenggara. Maret 2015. NKB dan PKS tersebut di seluruh Indonesia, terutama sebagai payung hukum untuk yang mempunyai jurusan atau Selain dengan BIG, UHO juga melegal-formalkan kerja sama antar fakultas ilmu-ilmu kebumian. Hal menandatangani NKB dengan ESRI. kedua pihak. ini penting mengingat Indonesia Dari ESRI, UHO mendapat software masih kesulitan dalam menyiapkan aplikasi IG berupa ArcGIS secara Kerja sama yang dibangun SDM-IG di daerah. Untuk itu, perlu gratis dengan lisensi yang tidak tersebut tentunya sesuai dengan dikembangkan berbagai industri terbatas. Diharapkan fasilitas ini amanat yang terkandung dalam di bidang IG di wilayah regional akan menjadikan mahasiswa UHO, Undang-Undang Nomor 4/2011 timur Indonesia, khususnya di khususnya yang berasal dari banyak tentang Informasi Geospasial UHO Kendari yang ternyata sudah daerah di Indonesia Timur menjadi (IG), dimana BIG selain sebagai memiliki Fakultas Teknologi dan semakin melek IG dan dapat penyelenggara tunggal Informasi Ilmu Kebumian (FTIK) dengan memanfaatkannya melalui berbagai Geospasial Dasar (IGD) di Indonesia, penelitian untuk pengembangan juga memiliki tugas utama Indonesia Timur. (*) lain, yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan IG di Indonesia. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan BIG adalah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian/ lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan swasta. Penandatanganan NKB antara BIG dengan UHO tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Informasi Geospasial tersebut, dilakukan oleh Kepala42

EventSebanyak 1.895 Anak Ikuti Lomba Gambar “Peta” untuk Anak “Bumiku Masa Kini”Untuk lebih DAFTAR PEMENANG LOMBA MENGGAMBAR 2015 memperkenalkan pentingnya peta kepada Pemenang Utama anak-anak di Indonesia, 1. Michelle AbigailBadan Informasi Geospasial 2. Gisela Santosa(BIG) kembali mengadakan 3. Raihan Fernanda AKlomba menggambar untuk anak. 4. Adristi Hita AndaniLomba Gambar \"Peta\" untuk 5. MerryAnak tahun ini mengangkat tema 6. I Gusti Putu Adhitya Gunawan“Bumiku di Masa Kini”. Sepertisebelumnya, pemenang lomba Pemenang Kelompok Aakan berkesempatan untuk (di bawah usia 6 tahun)memperebutkan Barbara Petchenik Juara 1: KhairurabbiAward yang diselenggarakan Juara 2: Charlene Selena Yogioleh Internationl CartographicAssociation (ICA), dimana tahun Pranataini dihelat di Rio de Janeiro, Brazil, Juara 3: Michelle Fionapada Juli 2015. Yudi Irwanto, KetuaPanitia Lomba Gambar \"Peta\" untuk Pemenang Kelompok B Gambar pemenang utama karya Michelle Abigail.Anak Tahun 2015 menjelaskan (usia 6-8 tahun)bahwa, kegiatan ini bertujuan untuk Juara 1: Afifah Zahranilebih memperkenalkan pentingnya Juara 2: Haikal Aflah Abdilahpeta kepada anak-anak sekolah. Juara 3: Azalia Chalula Reisa “Jika kesadaran geospasial Cahyanitelah tertanam pada diri anak-anak,mereka akan mencintai Tanah Pemenang Kelompok CAirnya'', ungkapnya. (usia 9-12 tahun) Juara 1: Cut Azizah Gambar-gambar dari peserta Juara 2: Yusa Cahya PratamaLomba Gambar \"Peta\" untuk Anak Juara 3: Ashka Deva NagaraTahun 2015 tersebut diterimaoleh panitia paling lambat tanggal Pemenang Kelompok D Panitia dan tim juri menyeleksi gambar-gambar yang masuk.20 Februari 2015. Ada beberapa (usia 13-15 tahun)perbedaan mendasar antara Juara 1: Nawan Gilang “Pada usia 13-15 tahun, anak-anakpenyelengaraan lomba tahun ini sudah mulai mengenal teknik, sudahdengan tujuh penyelenggaraan Syamsadhiyak mengenal pesan, dan sudah bisalomba di tahun-tahun sebelumnya. Juara 2: Andrew Januaristy Romero menceritakan secara detail. DenganDari sisi jumlah peserta, tahun ini Juara 3: Prabandari demikian, gambarnya benar-benartercatat terdapat 1.895 orang yang memiliki makna secara utuh darimengikuti perlombaan. Peserta ini banyak sekali gambar yang awal hingga selesai'', tutur Dodi.tahun ini meningkat signifikan baru, dalam arti tidak mengadopsidari 2013 lalu yang hanya tercatat gambar-gambar juara sebelumnya'', Bicara peluang di ajang Kontessekitar 1.300 peserta. kata Yudi. Peta Internasional atau International Map Contest (IMC) 2015, Dodi Dilihat dari sebarannya, kegiatan Dodi Achmad Nawawi, salah satu optimis Indonesia bisa kembalilomba tahun ini juga lebih menyebar, Dewan Juri, juga menegaskan bahwa meraih juara. Sebab, gambar-gambaryakni dari wilayah Sumatera hingga penyelenggaraan Lomba Gambar yang dipilih Tim Juri memiliki nilaiPapua. Sementara pada tahun-tahun \"Peta\" untuk Anak Tahun 2015 ini kebaruan untuk dapat berkompetisisebelumnya sebaran peserta belum lebih baik dari tahun 2013. Secara di Brazil Juli nanti.sampai wilayah Papua. teknis, ia melihat kemampuan anak- anak Indonesia dalam menggambar \"Mudah-mudahan bisa mewakili Begitu juga dari sisi kualitas luar biasa. “Saya sangat kagum anak-anak Indonesia yang berpikirkarya gambar peserta, tahun ini sekali dengan semua hasil karya out of the box. Dewan Juri diharapkanmenunjukkan peningkatan. \"Tahun ini'', katanya. bisa mempertanggungjawabkan enam gambar utama yang akan Saat memilih 10 besar gambar di dikirim ke event Internasional Grup D (usia 13-15 tahun), Tim Juri nanti'', ucapnya. (*) berdebat dengan sangat keras untuk menentukan yang terbaik. Sebab, ke-10 gambar tersebut memiliki kualitas yang nyaris sama bagus. 43

Tema: sinergi peduli menginspirasi''sinergi, peduli, menginspirasi''Nilai Orientasi sejalan dengan slogan BIG: Integritas Visioner Tanggung Jawab Kerja Sama44Badan Informasi Badan Informasi Geospasial Geospasial Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46 Cibinong - Bogor 16911, Indonesia Tep : (062-21) 8752062-63 Fax : (062-21) 8752064 Website: www.big.go.id Follow @infogeospasial infogeospasial