MGI Vol.IV No.2, Mei-Agt 2017

INFORMASI 27 EVENT 30 FAMILY Ali Nor Hidayat, Kepala Biro Umum dan Keuangan (UK) BIG6 UTAMA Tularkan Nilai-nilai KedisiplinanMembangun Kemandirian Dukungan Geospasial untuk dari Sang Ayah untuk AnakTeknologi di Bidang IG Menciptkan Smart CityGeospasialSatuPetaMenyatukanNegeri Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 INDONESIA Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 1

Tahun 2017 yang dilaporkan ke PBB berjumlah 2.509 pulau. Sehingga totalnya sudah 16.056 pulau di Indonesia yang 2 | MabjaelahrGneaospmasiaal Inddoanensiab- Veolr. kIVoNoo. 2r,dMeini -aAgtu,stsues 2r0t1a7 terdaftar ke PBB

Dari Redaksi PENGARAH: HASANUDDIN Z. ABIDIN Beradaptasi dengan TITIEK SUPARWATI, DODI SUKMAYADI, Perkembangan Teknologi NURWADJEDI, ADI RUSMANTOGeospasial merupakan ilmu yang berkembang dengan pesat PENANGGUNG JAWAB: seiring dengan perkembangan teknologi. Karena itu, Indonesia wajib WIWIN AMBARWULAN hukumnya untuk terus meningkatkan kemampuan di bidang teknologi Informasi Geospasial (IG). Artinya, Badan Informasi Geospasial (BIG) PEMIMPIN REDAKSI: dituntut harus selalu melek teknologi dan bisa beradaptasi dengan perkembangan SRI LESTARI MUNAJATI teknologi. EDITOR: Mengingat pentingnya teknologi dalam kegiatan pemetaan, GEOSPASIAL DIAN ARDIANSYAH INDONESIA memilih topik ini sebagai pembahasan di Laporan Utama. Dalam LUCIANA RETNO PRASTIWI laporan ini mengulas komitmen BIG dalam mewujudkan kemandirian bangsa di bidang teknologi geospasial. FOTOGRAFER: ROMANIO BAHAMA LAZUARDY Sebagaimana diketahui, Inpres Nomor 12/2016 tentang Revolusi Mental berisi lima poin penting, yakni Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, AGUNG TEGUH MANDIRA Indonesia Bersatu, dan Indonesia Mandiri. Dikaitkan dengan tugas dan fungsi MEUTIA FAUZIA (tupoksi) BIG, poin Indonesia Mandiri erat hubungannya dengan kemandirian di bidang teknologi IG. KONTRIBUTOR: YUDI IRWANTO, NURULI KHOTIMAH, Untuk Rubrik SDM IG, edisi kali ini mengulas mengenai persiapan pemerintah HERO HOMBAS, KARINA NATALIANI, menyediakan tenaga IG profesional melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional MAYA SCORYNA, HUSWANTORO ANGGIT, Indonesia Bidang IG (SKKNI-IG) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang IG (KKNI-IG). SKKNI dan KKNI menjadi langkah awal untuk menciptakan YOCHI CITRA P., IMAN APRIANA, SDM berkualitas dengan jumlah yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, EKA SEPTIANA, ELLEN SURYANEGARA BIG pada awal Agustus 2017 melaksanakan Konsensus SKKNI di Sari Pan Pasific, Jakarta. Konsensus ini merupakan salah satu dari sekian banyak proses DISTRIBUTOR: penyusunan dokumen SKKNI. ARIK SUKARYANTI, YOSI IMELDA, SUBIONO Dalam Rubrik MITRA IG, kami mengulas mengenai komitmen BIG dalam ALAMAT REDAKSI: mendukung program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan BADAN INFORMASI GEOSPASIAL JL. RAYA Nasional (ATR/BPN). Diketahui, penataan tata ruang dan pertanahan di Indonesia JAKARTA BOGOR KM. 46, CIBINONG-BOGOR hingga saat ini masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tata ruang dan pertanahan 16911, INDONESIA tersebut, Kementerian ATR/BPN memperbaharui Nota Kesepahaman dengan BIG. TELP: (062-21) 8752062-63, Untuk RUBRIK EVENT mengulas mengenai tiga kegiatan strategis yang FAX (062-21) 8752064 digelar BIG. Event pertama mengulas mengenai acara Media Gathering yang WEBSITE: www.big.go.id dihelat BIG dengan mengusung tema “Peran Toponim dan Maknanya dalam Menjaga Kedaulatan Bangsa” pada akhir Mei 2017. Event berikutnya adalah acara EMAIL: [email protected] Media Gathering bertemakan “Pemetaan Tata Ruang untuk Smart City” yang di GEOPORTAL: tanahair.indonesia.go.id Kota Bogor pada akhir Juli 2017. follow: Kemudian event Workshop Geospasial untuk mendukung KSP ke berbagai @infogeospasial infogeospasial wilayah di tanah air. Tahun ini, Workshop Geospasial pertama BIG dilaksanakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada pertengahan Mei 2017 lalu. badaninformasigeospasial Kegiatan Workshop Geospasial ini mengambil tema “Pembangunan Simpul Badan Informasi Geospasial Jaringan untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta. Untuk Rubrik SOSOK, kali ini mengangkat Srikandi BIG Pengawal Kedaulatan NKRI. Selama ini BIG ternyata memiliki seorang srikandi yang terlibat aktif dalam perundingan dengan negara-negara tetangga. Dia adalah Tri Patmasari yang menjabat Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW). Sebagai Kepala PPBW, terdapat dua tujuan penting yang menjadi tanggung jawabnya, yakni terkait penyelesaian batas wilayah administratif dan batas wilayah negara. Untuk LIPUTAN KHUSUS, edisi kali ini mengulas mengenai Forum United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) 2017. (*)Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 3

17 IR. TRI PATMASARI, M.SI, KEPALA PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH6 Membangun Kemandirian Srikandi BIG Pengawal Kedaulatan NKRI Teknologi di Bidang IG Untuk urusan tugas negara ini, BIG memiliki seorang Geospasial merupakan ilmu yang berkembang pesat seiring dengan srikandi yang selama ini terlibat aktif dalam perund- perkembangan teknologi. Karena itu, Indonesia wajib hukumnya ingan dengan negara-negara tetangga. Dia adalah untuk terus meningkatkan kemampuan di bidang teknologi IG. Tri Patmasari yang menjabat Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW).20 Komitmen BIG ­Mendukung 23 Peran Penting Toponim dalam ­Program K­ ementerian ATR/BPN Menjaga ­Kedaulatan Negara Penataan tata ruang dan ­pertanahan di Indonesia hingga saat Nama sebagai jati diri yang melekat pada seluruh ini masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan oleh identitas kependudukan hingga pada batu nisan. pemerintah. Demikian juga bagi sebuah negara, nama sangat penting sebagai identitas bangsa.33 MENJAGA KEABSAHAN DATA PULAU DI INDONESIA BIG Laporkan 16.065 Pulau ­Bernama dan Berkoordinat ke PBB Hal itu dikarenakan informasi jumlah pulau yang ada namanya belum dibakukan. Atas dasar itu, pemerintah terus melakukan verifikasi dan penamaan pulau agar bisa terdaftar di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).4 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

pesan pimpinanKita Harus Lebih Gencar MenyebarluaskanInformasi Geospasial kepada Masyarakat sp­ asial (HIG), menurut saya produk- nya. Daerah-daerah tertentu yang produk IG harus ditonjolkan. Kita ada Peta NKRI, yakni peta dari Sabang namanya belum terkenal seperti sampai Merauke. Kalau itu tidak dimanfaatkan oleh Kementerian/ kota-kota besar mereka belum tahu. Lembaga (K/L), kan sayang. Kita membuatnya menggunakan dana Anak-anak generasi sekarang lebih negara dan susah payah tapi tidak dimanfaatkan kan sia-sia. Peta ini faham negara lain dari pada wilayah manfaatnya banyak. Melalui peta kita jadi tahu batas-batas daerah negaranya sendiri. Sekarang anak- yang masih bermasalah, batas-batas laut kita dengan negara tetangga. anak sekolah itu tahunya Singapura, Jadi, sangat disayangkan kalau kita sudah buat peta susah-susah tapi Australia, Amerika, dan lain-lain. tidak dimanfaatkan. Padahal apapun itu sekarang semua pasti butuh IG. Makanya BIG harus bisa menye­ Selama ini BIG sudah maksimal barkan manfaat dari IG hingga menyebarluaskan IG kepada m­ as­yarakat. Meski demikian, kita mencakup 270 juta penduduk tidak boleh merasa puas dan cukup. Harus makin sering dan terus Indonesia. Karena ini manfaatnya menerus. Sebab Indonesia punya penduduk sekitar 270 juta dan belum bukan untuk hidup hari ini saja tapi semua masyarakat memahami Sekretaris Utama BIG, produk-produk IG. Makanya kita juga untuk sekian puluh tahun yang juga sed­ang gencar melaksanakanPTitiek Suparwati Road­show Geospasial ke beberapa akan datang. embaca Majalah Geos­ daerah di Indonesia, bahkan sampai pasial, khususnya te­ ke sekolah-sekolah. Kenapa ke Sebetulnya kita sudah mela­ man-teman di Badan sekolah? Tujuannya adalah supaya Inform­ asi Geospasial para siswa mulai memahami yang kukan cukup banyak upaya untuk (BIG), dalam edisi kali namanya wilayah. Kalau merekaini saya ingin menyampaikan sudah paham dengan wilayah, menyebarluaskan IG ini kepadabeberapa hal, terutama terkait mereka akan menjadi sangat cintatugas kita dalam menyebarluaskan dengan Indonesia. mas­yarakat, tetapi memangInformasi Geospasial (IG) kepadamas­yarakat. Sebagaimana kita keta­ Selain agar bisa menjaga kedau­ belum sampai kepada 270 jutahui bersama, sekarang masy­ ar­akat latan Negara Kesatuan Republikbutuh pelayanan IG. Sekar­ ang yang Indonesia, mereka juga akan tahu rakyat Indonensia. Bahkan 85 K/L,namanya peta itu sudah digunakan apa saja sumber daya alam (SDA)untuk menunjang akti­vitas yang dimiliki Indonesia, loka­ termasuk badan-badan, belumkehidupan sehari-hari, misaln­ya sinya dimana saja, mana yangmoda transportasi berbasis online. harus diperbarui, mana yang melakukan sosialisasi. Jadi, strategi harus ditambah, mana yang bisa Akan tetapi sekarang moda menjadi aset negara dan sebag­ai­ yang terkait dengan komunikasitrans­portasi berbasis online nya. Sekarang anak-anak sekolahmasih menggunakan Google Map. masih banyak yang belum tahu soal memang harus kita tingkatkan,Ke depan kita berharap mereka wilayah dan potensi SDA negara­masuk ke portal BIG. Kita ingin misalnya melalui media internetIG ini benar-benar memberikannilai tambah kepada masyarakat. dan sosialisasi langsung ke daerah-Nilai tambah lain misalnya untukperencanaan. Untuk menyiapkan daerah tentang manfaat IG.sa­rana transportasi misalnya,Bina Marga pasti membutuhkan Saya juga ingin sosialisasi danpeta untuk jalan. Jadi, BIG harusberupaya mencari cara bagaimana pen­ yebarluasan IG itu perlu diting­agar IG bisa dimanfaatkan dan pu­nya nilai tambah bagi masyarak­ at. katkan melalui kerja sama dengan Melalui Hari Informasi Geo- swasta. Sebenarnya selama ini ­sud­ ah dilakukan, tapi menurut saya belum maksimal. Misalnya, mela­ lui jalur Ina-Geoportal, Youtube, dan sebagainya. Maka dari itu, BIG denga­n adanya Kebijakan Satu Peta (KSP), seharusnya semakin ban­yak melakukan sosialisasi. Kalau BIG tidak mengkomandoi, tidak akan kelihatan manfaat dari IG. Pada­ hal, sekarang semua perlu IG. IG dim­ anfaatkan dalam kehidupan se­ hari-hari, mulai dari siswa SD, SMP, SMA, kuliah hingga kakek-nenek, masih bisa menggunakan IG. Ke­ manfaatan terhadap IG seperti kita makan dan minum sehari-hari. (*) Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 5

Laporan UtamaKepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc, saat menyampaikan arahan pada Rakortek IGT Tahap I di Hotel Bidakara, Jakarta. Membangun Kemandirian Teknologi di Bidang IG Informasi Geospasial (IG) saat ini sangat dibutuhkan untuk mendukungpelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Informasi lokasi, sebaran objek, kualitas objek dan data objek dapat dengan mudah digambarkan dengan IG. Untuk menyelenggarakan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) diperlukan adanya dukungan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) dan kesemuanya ini membutuhkan teknologi tinggi untuk mewujudkannya.6 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

Laporan UtamaSaat ini, IG sudah menjadi dengan teknologi. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi. saat ini Indonesia masih banyakbagian penting untuk bergantung pada teknologi impor. Tak hanya BIG, kalangan Hasanuddin mencontohkan, tek­menentukan kebijakan- nologi Global Positioning System akademisi juga memberi parhatian (GPS) Receiver, pada umumnyakebi­jakan pemerin­ software atau perangkat lunaknya pada program kemandirian masih didatangkan dari luar negeri.tah. Kebijakan tersebut bangsa ini. Saat ini Kelompok Tapi kini Indonesia sudahmampu mendorong efektivitas mencoba menggunakan open source Ilmuwan Geodesi Institut untuk Ina-Geoportal. Hasannudindan efisiensi perenc­anaan dan berharap ke depan Indonesia Teknologi Bandung (ITB) sedang juga bisa mandiri di bidang lain.penye­lenggaraan tata kelola peme­ Paling tidak dalam pengelolaan mengembangkan hardware simpul jaringan sudah saatnyarintahan dan pembangunan di menggunakan open source. “Kalau (perangkat keras) teknologi setiap daerah, simpul jaringannyasegala bidang. Untuk mendukung harus pakai software yang beli, geospasial. Pakar geodesi dari berapa banyak uang yang haruskebutuhkan nasional, Badan Infor­ keluar”, tandasnya. ITB Irwan Gumilar, menyebutkan,masi Geospasial (BIG) selalu Hasanuddin mengingatkan terdapat beberapa ruang untuk bahwa geospasial merupakan ilmuberu­paya untuk menyediakan yang berkembang dengan pesat meningkatkan kemandirian bangsa seiring dengan perkembanganData dan IG terbaik, sebagaimana teknologi. Karena itu, Indonesia terkait dengan pembuatan low cost wajib hukumnya untuk terusdisebutkan dalam Undang-Undang meningkatkan kemampuan di GPS beserta software-nya, serta bidang teknologi IG. Artinya,(UU) Nomor 4/2011 tentang IG, BIG dituntut harus selalu melek pembuatan online data processing teknologi dan bisa beradaptasibaik Data dan IG Dasar, IG Tematik, yang dapat meningkatkan jati dirimaupun Infrastruktur IG. bangsa.Namun, dalam menyel­eng­ “Terkait dengan kemandirianga­rakan IG tersebut, BIG hingga bangsa ini, yang sedang kamikini masih dihadapkan dengan kembangkan adalah hardware.keharusan menggunakan teknologi Kami juga sedang menyusundari luar negeri. Oleh karena itu, low cost GPS, namun tidak untukke depan Indo­nesia diharapkan komersil tapi untuk pemantauanmampu membangun kemandirian hazard, seperti longsor, titik apiteknologi di bidang IG. dan sebagainya. Kemudian yangSebagai bentuk keseriusan sedang kami kembangkan adalahmemperbaharui teknologi geo- pembuatan software untuk low cost”,spasial, BIG pada pertengahan ujar Irwan Gumilar di acara itu saatMei 2017 telah menyelenggarakan menyampaikan materi mengenaiWorkshop Geospasial yang mem­bahas dua materi, yakni Low CostGPS Receiver (LCGPS) Sub MeterAccuracy, dan Peningkatan AkurasiGPS untuk Pengukuran Geodetic.Workshop ini menghadirkansejumlah pembicara berkompetendi bidangnya.Kepala BIG Prof. Hasanud­dinZainal Abidin, mengungkapkan,disel­ enggarakannya workshop inierat kaitannya dengan InstruksiPresiden (Inpres) Nomor 12/2016tentang Revolusi Mental yangberisi lima poin utama, yakniIndo­nesia Melayani, IndonesiaBersih, Indonesia Tertib, IndonesiaBersatu, dan Indonesia Mandiri.Dikaitkan dengan tugas dan fungsiBIG, poin Indonesia Mandiri erathubungannya dengan kemandiriandi bidang teknologi IG.Dalam setiap kegiatan pe­ Kepala BIG Prof. Hasanuddin Zainal Abidin memberikan sambutan di acara Workshop Revolusi Mental.metaan, memang sangat sarat Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 7

Laporan Utama“Peningkatan Akurasi GNSS untuk Dr. Irwan Gumilar memberikan paparan mengenai Peningkatan Akurasi GNSS untuk PengukuranPengukuran Geodetik”. Geodetik. Dalam pemaparannya Irwan memperkenalkan produk dalam banyak dipakai, kita akan semakinmenjelaskan bahwa GPS adalah negeri untuk GPS receiver. Ini kitasistem satelit navigasi yang paling produksi sendiri semua, mulai dari tahu bagaimana dan dimana sajabanyak digunakan, baik di dunia motherboard sampai casing. Ini kitamaupun di Indonesia. Semakin namakan low cost ED2 GPS. ED2 celah untuk mengembangkan Lowlama GPS semakin berkembang dan itu artinya Edi dan Edwin yangmenjadi semakin murah. Teknologi mempelopori produk ini”, katanya. Cost GPS Receiver ini”, sambungGlobal Navigation Satellite System(GNSS) atau GPS sekarang ini GPS module memiliki pe­ Catur.fasilitasnya sudah banyak tersedia. ngaruh untuk mendukung pere­ kaman data UAV dan mobile Adapun Sri Kusno Gularso Irwan bersama sejumlah mapping. Dalam penggunaanKelompok Ilmuwan Geodesi ITB UAV, biaya yang digunakan bisa sering dipanggil Oni, pakar IT,sudah mengembangkan GPS yang menj­adi dominan seiring dengandikombinasikan dengan sistem bertamb­ ahnya jumlah titik kontrol sebagai pembahas berikutnyaSatelit Beidou untuk meningkatkan tanah. “Kami mencoba meng­akurasi GNSS. Hasilnya, faktor- gunakan receiver yang dibeli menjelaskan lebih teknis mengenaifaktor yang mempengaruhi kete­ di toko online dengan hargalitian posisi GNSS, yakni ketel­itian Rp300.000. Kalau kita misalnya produk dalam negeri untuk GPSdata, metode penentuan posisi, mau handphone yang kita gunakanstrategi pemerosesan data, serta bisa akurasi sub-meter, maka yang receiver tersebut. Kata dia, produkhardware dan software yang digu­ dibut­uhkan hanya siaran darinakan. “Keunggulan meng­gunakan CORS, kemudian jaringan GSM. yang memiliki nama ED2GPSsistem Satelit Beidou ada tiga, Maka jadilah handphone yang kitayaitu layanan penentuan posisi gunakan dapat menentukan posisi ini dibuat di Indonesia dariyang andal dan teliti, layanan kita dengan sub meter accuracy”,komun­ikasi pesan singkat, dan jelas Catur. mulai casing hingga motherboard.sistem ini memiliki fasilitas RadioDetermination Satellite Service atau Para peneliti yang saat ini ED2GPS merupakan GPS receiverRDSS”, jelas Irwan. sedang mengembangkan LC-GPS mulai menggunakan handphone dengan tingkat akurasi tinggi. Asumsi awal penggunaan Low pribadi mereka untuk membantuCost GPS Receiver adalah kualitas proses riset. “Maka dari itu semakin “Software-nya pun kami buatrendah, tidak andal, tidak tahanbanting, data kurang bagus, kompatibel. Jadi semua softwaredan sebagainya. Namun setelahdilakukan pengembangan riset, yang mengambil koordinat darihasil yang didapatkan sementaratidak berbeda secara signifikan GPS kami reload di sini. Ini jugadibandingkan dengan High CostGPS Receiver. “Sudah ada beberapa kami desain sebagai black box, jadipengembangan yang kami lakukandan kami juga sudah menciptakan dia hanya bisa menerima sinyalproduk-produk yang memang padatahapan on going”, katanya. dan mengirimkannya”, jelas Oni. Sementara itu, Catur Aries Namun, sejauh ini aplikasiRohmana dari DepartemenTeknik Geodesi, Fakultas Teknik software yang digunakanUniversitas Gadjah Mada (UGM)menyampaikan materi mengenai masih berbasis android.GPS module yang dapat diperolehdari toko hobi dengan harga Pertimbangannya, karena sampaiterjangkau. pada saat produk ini dikembangkan, “Di sini kami ingin pengguna aplikasi android masih lebih banyak dibandingkan dengan pengguna aplikasi software lain. (*)8 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

Laporan UtamaMengenal Teknologi BIGdan Proses Pengolahan Data GeospasialBDr. Ing- Khafid, Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan IG, BIG.icarateknologimuncul, BIG langsung bergerakkemungkinan suatu saat muncul cepat untuk mencari informasi teknologi lain pada peralatangeospasial tidak bisa apakah UAV bisa digunakan untuk kamera. Selama ini BIG masih kegiatan pemetaan. Sebab, banyak menggunakan jenis kamera metricterlepas dari kese­ yang memiliki presisi tinggi. Kamera ini harganya cukup mahal,luruha­ n proses ke­gia­ jauh dibandingkan dengan kamera biasa.ta­n pemetaan. Proses kalangan masyarakat belum Sejauh ini, dalam prosespemetaan di­mulai dari pengum­ merasa puas jika penggunaan UAV pengum­pulan data, BIG masih mengandalkan teknologi satelit.pulan data di lapangan hingga ini belum mendapat pengakuan Misal­nya, ketika BIG ingin me­nge­ tahui lokasi objek tertentu, makamemanfaatkan data tersebut dari BIG. teknologi yang dip­ergunakan ada­lah satelit Global Positioning(disebarluaskan). Hal ini sesuai “Sebetulnya tanpa BIG itu bisa System (GPS). GPS bukan buatan Indonesia tetapi disediakan olehdengan UU tentang IG Pasal 25. mereka lakukan. Masalahnya, jika Amerika Serikat. Sedangkan BIG sejauh ini baru memiliki teknologiLalu bagaimana teknologi dalam mereka sudah lakukan, mereka GPS receiver.pengumpulan data tersebut? seringkali kesulitan menjawab soal Teknologi GPS receiver ini ada yang memiliki sistem absolut danKepala Pusat Pengelolaan garansi kualitas, legalitas, standar,dan Penyebarluasan Informasi dan memenuhi syarat atau tidak.­Geos­pasial (PPIG), Dr. Ing- Khafid, Sekarang BIG sedang di tahapmengu­ngkapkan, BIG memiliki akhir finalisasi untuk membuatposisi yang sangat strategis dalam regulasi mengenai penggunaanmenyediakan Data dan IG. Oleh teknologi UAV”, ujarnya.karena itu, BIG selalu terdepan Menurut dia, teknologiuntuk memperbaharui (updating) goepasial akan terus dan selaluteknologi goespasial. Misalnya, berkembang. Saat ini mungkinbegitu pesawat tanpa awak (UAV) baru ada UAV tetapi tidak menutup Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 9

Laporan Utamasistem geodetic (geodeticreceiver) yang mampu mengetahui banyak hal dari objek tersebut. Misalnya,mengukur posisi berapa tinggi dan di lokasi tersebut terdapat objek apadengan ketelititan saja. Untuk mendapatkanhingga 6 mm. gambar semacam ini dibutuhkanSedangkan teknologi kamerayang absolut yang bisa menghasilkan 3 dimensi dari dua angle yang berbeda.ketelitiannya “Dengan stereo kita bisaantara 5-15 meter. kebutuhan. Intinya, teknologi mendapatkan informasinya, tidak hanya lokasi jalan X dan Y misalnya,“Jadi, seberapa satelit yang digunakan untuk tapi juga Z dan tingginya juga akan didapat. Jadi teknologi (kamera)ketelitian yang diinginkan pemetaan cukup banyak”, untuk pemetaan itu butuh yang 3 dimensi. Kalau umumnya itumaka teknologinya berbeda. ucapnya. masih 2 dimensi”, jelasnya.Sangat tergantung denga­n Untuk mengumpulkan Selain menggunakan satel­it, BIG juga sudah mulai mengem­ketelitian yang diinginkan dan data geospasial, bisa menggunakan bangkan penggunaan UAV untuk pengambilan data dari udara.receiver yang digunakan”, tandas­ satelit dengan berbagai macam UAV merupakan pesawat tanpa awak. UAV berbeda dengan jenisnya. peralatan yang ada. Sedangkan drone yang banyak digunakan oleh masyarakat umum. DalamSistem kerja teknologi satelit wahananya dapat menggunakan kerjanya, UAV bisa bergerak lurus dan tidak berhenti di atas. UAVberbeda-beda. Pada jenis satelit pesawat airbone. Teknologi air­ lebih mirip pesawat sedangkan drone lebih mirip helikopter.tertentu ada yang memiliki sensor bone ini mirip dengan satelit. “Kalau untuk pemetaan lebihseperti kamera. Melalui cara ini Bedan­ya, jika satelit diorbitkan pas pakai UAV karena harus ter­ bang untuk meng-cover wilayahgambar citra satelit di wilayah pada orbit tertentu akan terus secara bolak-balik. Kalau drone lebih kayak pengambilan gambardesa, kota, bahkan seluruh wilayah menerus mengikuti orbitnya, saja, seperti wartawan yang ingin mem­buat reportase. SementaraIndonesia, memungkinkan bisa sedangkan pesawat diterbangkan kalau pemetaan tidak seperti itu. Kita punya kepentingan untukdiambil. Satelit akan berputar sesuai kebutuhan. “Terkadang kita m­ en­ gambil gambar dengan cakupan yang lebih luas”,secara cepat dan akan kembali (pesawat airbone) terbang di saat tukasnya.ke tempatnya semula sehingga cuaca bagus, menyesuaikan. Kalau Secara prinsip BIG tidak ­me­ngembangkan atau memproduksidatanya bisa diambil secara time satelit kan tidak, pokoknya diambilseries. “Misalnya, hari ini kita saja terus. Memang pesawat iniambil, mungkin 15 hari kemudian mirip dengan teknologi satelit tapikita bisa ambil lagi. Tapi kalau dia terbang pada posisi rendah.optic tidak bisa tembus awan, Namun, pada hal-hal tertentu, jikamakanya opsinya pakai radar. Ini kita ingin mendapatkan data secarateknologinya beda lagi”, jelasnya. detail, teknologi pemetaannya adaDari sisi kualitas gambar, yang disebut dengan fotogrametrisatelit juga ada yang memiliki (double kamera)”, ucapnya.resolusi rendah. Biasanya satelit Sebenarnya, secara umumdengan resolusi rendah punya dengan satu kamera saja sudahkeuntungan dari sisi coverage yang cukup untuk mengambil data.semakin banyak dan luas. Tapi Namun untuk beberapa titikjika menggunakan resolusi tinggi, tertentu memang dibutuhkanbisa diambil gambar yang lebih fotogrametri agar dapatjelas. Jika volumenya lebih jelas menjangkau lebih banyak sisi.tentu lebih banyak lagi data yang Dalam pemetaan, BIG tidak hanyadiperoleh. “Teknologinya mau melihat dari sisi citra atau gambaryang rendah atau tinggi tergantung yang akan dibuat peta, tetapi perlu10 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

Laporan Utama untuk pemetaan kedalaman laut ditetapkan BIG. BIG sudah membuat regulasi terkait dengan ini adalah echo sounder, yakni alat norma-norma dan standardisasi dalam kegiatan pemetaan. BIG semacan suara yang dikirimkan bisa melakukan supervisi untuk memastikan para operator sudah ke dasar laut lalu memantulkan memehuhi standar atau tidak. suara. Sensor echo sounder akan Selain SDM, sejauh ini BIG belum memiliki semua jenis dipantulkan oleh air laut sehingga peralatan survei yang dibutuhkan. Masih ada sebagian yang disewa bisa diketahui berapa kedalaman dari pihak ketiga. Dengan kata lain, teknologi yang dimiliki BIG saat dari air laut tersebut. ini memang belum ideal. ”Idealnya memang, Indonesia punya satelit “Kalau orang awam biasanya sendiri sehingga orbitnya bisa kita atur sendiri, bisa kita ulang- men­ gukur kedalaman (air) pakai ulang sesering mungkin. Kalau sekarang ini kita dalam posisi ikut tongkat, dicolok, baru diukur saja, tinggal menunggu dia lewat Indonesia. Untungnya kita ada di berapa tingginya. Kita tidak mung­ (wilayah) khatulistiwa, mau tidak mau satelitnya pasti melewati kin menggunakan metode seperti khatulistiwa, meskipun kita bukan pemiliknya”, katanya. itu, karena kedalaman air laut BIG memang tidak memung­ itu bisa mencapai 5.000 meter. kinkan memiliki satelit sendiri. Sebab, berdasadarkan UU NomorDr. Ing Khafid Jadi teknologi yang kita gunakan 21/2013 tentang Keantariksaan,Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebar- penyediaan citra satelit merupakanluasan Informasi Geosp­ asial (PPIG). namanya echo sounder”, jelasnya. domainnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). ''Teknologinya mau Dalam pemetaan laut, BIG juga Selama ini kebutuhan citra satelit yang rendah atau tinggi BIG masih diperoleh dari LAPAN. tergantung kebutuhan. memiliki teknologi untuk me­ Tetapi BIG memiliki teknologi Intinya, teknologi satelit send­iri untuk memproses dan yang digunakan untuk mantau air laut pasang dan surut. mengolah data citra satelit tersebut pemetaan cukup banyak.'' sehingga akurasinya lebih baik. Selama ini terdapat beberapaUAV ataupun drone, tapi bagaimana “BIG punya kesulitan jugamengimplementasikan teknologi- tek­nologi yang digunakan BIG, untuk memutakhirkan data di petateknologi yang ada agar kegiatan karena (biayanya) mahal. Kadangpemetaan lebih cepat dan hasilnya antara lain radar dan satelit. kita sudah petakan sekitar 10-15akurat. Ia menegaskan, BIG tidak tahun lalu, tapi kami belum updatememiliki laboratorium untuk Objek yang diukur adalah jarak karena harus menyelesaikan dulupengembangan teknologi. Sejauh ini yang lain. Anggarannya digunakanBIG hanya menggunakan tek­nologi dari satelit ke permukaan air dulu untuk yang lain. Kalau kitasatelit dan UAV untuk keg­iatan update terus, nanti yang lain tidakpemetaan di darat dan udara. “Alat- laut. Berbeda dengan satelit dan kebagian. Maka dari itu kita pakaialat survei umumnya itu produk skala prioritas, mana yang harusdari luar negeri. Dari mulai echo UAV, untuk teknologi pengukuran kita dahulukan dilaksanakan”,sounder, radar, kamera, itu beli dari ucapnya.luar. Kita lebih ke user (pengguna), air laut pasang dan surut ini,bagaimana mener­ ap­kan teknologi Secara spesifik, memang tidakyang ada untuk kepentingan BIG sangat memungkinkan ada instansi yang diberi tanggungpemetaan”, katanya. jawab dalam penyediaan teknologi untuk m­ en­ gembangkan sendiri Selain di darat dan udara, BIGjuga melakukan pemetaan di peralatann­ ya. Sebab, teknologinyabawah laut. Model teknologinyauntuk di laut jelas berbeda. Untuk relatif lebih sederhana. Misalnya,laut terdapat satelit yang namanyaaltimetry. Diketahui, BIG memiliki bisa mengg­unakan pelampungkewenangan atau tugas untukmemetakan seberapa kedalaman yang sudah dilengkapi alat katrol.laut atau disebut dengan batimetri.Teknologi yang digunakan BIG “Teknologi-teknologi seperti itu dulu pernah kami kembangkan. Tapi dengan perkembangan tek­ nologi seperti sekarang, maka pemetaan itu lebih mudah. Bahkan orang awam pun bisa memetakan tanahnya sendiri dengan meng­ gunakan ponsel. Cuman yang perlu diperhatikan adalah seberapa akurat data yang dihasilkan”, tuturnya. Untuk mengoperasikan tekno­ logi-teknologi geospasial, BIG memang terkendala operator atau sumber daya manusia (SDM). Sejauh ini BIG belum memiliki SDM yang memadai. Karena itu, pihak di luar BIG juga bisa menggunakan teknologi tersebut selama mengikuti standar yang Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 11

Laporan Utamageos­pasial. BIG sendiri tidak lam menciptakan teknologi untuk dengan teknologi kamera, pesawatsepenuhnya bertanggung jawab kebutuhan pemetaan. (UAV), radar dan sebagainya,dalam mengembangkan atau mela­ umumnya hampir sama. Hal yangkukan riset. Lembaga yang punya Teknologi IG Indonesia Sama paling membedakan hanya padakew­enangan cukup luas untuk dengan Negara Maju teknologi GPS.pengembangan teknologi adalahBadan Pengkajian dan Penerapan Bicara kualitas, teknologi Hal inilah yang sedikit bisaTeknologi (BPPT), LAPAN, dan ­geos­pasial yang digunakan berbahaya buat Indonesia jika suatuLem­baga Ilmu Pengetahuan Indo­ Indonesia sebenarnya hampir sama saat terjadi konflik antark­eduanesia (LIPI). BIG sifatnya hanya dengan negara-negara maju. Bicara negara. “Itu (GPS) tekno­loginyabekerja sama dengan lembaga- satelit misalnya, yang dipakai punya Amerika. Kalau suatulem­b­aga pemerintah tersebut da­ oleh Indon­esia dengan negara saat mereka memerlukan untuk maju umumnya sama. Begitu juga kepen­tingan Negara, lalu merekaHasil pemotretan dengan UAV.12 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

Laporan Utamakacaukan sinyal GPS, kita yang melalui Ina-Geoportal. Portal ini juga mengelola simpul jaringanselama ini punya keterg­antungan dibuat agar jika ada orang mencaripasti collapse. Lokasi yang harusnya data geospasial, bisa lebih cepat dari K/L atau Pemda”, ujar Kepalakita tepat dengan ketelitian antara dan mudah”, paparnya.5-15 meter, bisa salah hingga 200- Bidang Teknologi Informasi dan300 meter atau mungkin lebih jelek Ina-Geoportal mirip sepertidari itu”, tandasnya. toko online. Bedanya portal ini Komunikasi Geospasial Pusat sifatnya tidak komersial, tapi Selain dari sisi alat, BIG juga gratis untuk mengakses Data dan PPIG, Gatot Haryo Pramono.masih dihadapkan dengan kendala IG. Dengan sistem semacam ini,dalam pengolahan data. Idealnya, BIG berharap masyarakat lebih Untuk menyebarluaskansemua hasil survei di lapangan mudah mengakses Data dan IG.diolah di Pusat Data (Data Center). Sebab, IG bukan hanya dibutuhkan Informasi Geospasial, BIGKarena itu, diperlukan sistem basis pemerintah, tapi juga masyarakatdata dan pengamanan data yang umum. Misalnya, bagi masyarakat telah memiliki Ina-Geoportal.canggih. dari akademisi, mahasiswa yang butuh untuk bahan penelitian, Dengan kehadiran portal ini, Hingga kini, BIG masih terbatas tesis, skripsi, dan sebagainya.dalam pengolahan data akibat Melalui Ina-Geoportal, mereka masyarakat bisa dengan mudahketerb­atasan anggaran. Akibatnya, akan terbantu karena banyak data-belum semua jenis peta bisa data yang disediakan di portal ini. mencari Informasi Geospasialdisediakan oleh BIG. Contohnya,peta untuk wilayah Indonesia Untuk masyarakat umum data yang diinginkan. Portal ini jugaskala 1 : 5.000 baru tersedia untuk IG juga bermanfaat, misalnyawilayah-wilayah tertentu saja. jika ingin mendapatkan informasi sebagai penghubung untukPadahal di negara maju sudah bisa men­genai batas wilayah. “Tapimencakup keseluruhan wilayahnya. memang, kalau kita lihat software-software lain yang ada di statistik pengunjungnya, ”Data mentah perlu diproses umumnya memang lebih banyak di Indonesia. Dengan demikiandan diolah. Ini juga butuh banyak dimanfaatkan berk­aitan denganteknologi pengolahan data dari penelitian, studi, dan perencanaan pihak dari luar BIG juga bisasisi software dan hardware. Kita pemerintahan”, jelas Khafid.juga banyak ketergantungan dari sharing peta di portal ini. Jadi, katapro­duk-produk luar. Makanya Dalam struktur organisasi BIG,kita sekarang sedang coba untuk terdapat Bidang Teknologi Infor­ Gatot, dalam menyebarluaskan IGterjun di open source. Ini jadi opsi masi dan Komunikasi Geospasialbagaimana kita secara perlahan di bawah Pusat PPIG. Bidang ini BIG melakukannya melalui duamengembangkan teknologi sen­ bertugas mengelola infrastrukturdiri”, kata Khafid. untuk keperluan pengelolaan pendekatan, yakni Ina-Geoportal dan penyebarluasan Informasi Tidak cukup dengan pengolahan Geospasial. Informasi Geospasial dan software khusus untuk simpuldata. Proses selanjutnya, data ter­ yang ada di beberapa unit terkaitsebut harus bisa diakses sehingga di BIG maupun di K/L, diolah di jaringan di daerah.butuh teknologi lagi untuk menye­ unit ini. Tapi data yang menjadibarl­uaskannya. Pada fase ini prioritas unit ini adalah data dari Untuk Ina-Geoportal BIG masihdiperlukan sistem basis data. Akan internal BIG, seperti Peta Dasar,tetapi, produk-produk basis data ini Peta RBI, dan Peta Tematik. Data menggunakan software berbayar.juga masih ada yang bergantung ini diolah terlebih dahulu untukdari luar. kemudian disebarluaskan. Anggaran software berbayar ini “Hasil akuisisi tadi diolah, “Untuk keperluan penye­ cukup besar, hingga miliarandikelola, lalu disebarluaskan. Kita barluasan itu kami membanguntidak lagi seperti dulu, orang datang Data Center. Data Center itu rupiah, sehingga BIG menyiasatinyake sini bisa copy data. Sekarang bertujuan untuk mengolah datakita harus pakai teknologi, karena yang ada di sini (BIG) kemudian dengan mengem­bangkan softwaresemua orang kini terkoneksi lewat disebarluaskan. Tapi sebenarnyainternet. Jadi beli sesuatu itu tidak tidak hanya terkait dengan Data khusus untuk simpul jaringan diperlu datang ke lokasinya. Untuk Center yang di BIG saja, tapi kitaitu, kami sudah menyiapkan portal daerah. “Untuk di daerah-daerah software-nya berupa open source, gratis. Mereka tinggal install lalu siap untuk digunakan. Jadi, dari sisi aplikasi kita punya Ina-Geoportal dan software khusus untuk portal- portal di daerah tadi. Itu gratis supaya mereka (daerah) juga bisa lebih leluasa menggunakannya”, kata Gatot. Untuk menggunakan Ina- Geoportal, pengguna harus terle­bih dahulu log in atau daftar. Namun jika hanya sebatas ingin melihat- lihat peta, tidak perlu log in. Akan tetapi, begitu ingin men-download, harus daftar karena sistemnya ter- register. “Data Center ini bukan hanya untuk masalah geospasial. Data Center juga mengelola aplikasi lainnya yaitu e-Government, seperti untuk absensi, pembuatan surat tugas, perhitungan kinerja, proses lelang, dan sebagainya,” pungkas Gatot. (*) Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 13

sdm ig Persiapkan Tenaga IG Profesional melalui SKKNI dan KKNIKepala BIG Prof. Hasanuddin Zainal Abidin menyampaikan sambutan pada acara Konsensus KKNI yang berlangsung di Sari Pan Pasific, Jakarta, 1Agustus 2017. Indonesia merupakan negaraPenerapan sertifikasi profesi saat ini sudah menjadi dengan wilayah maritimsuatu keharusan, baik untuk memenuhi kebutuhan yang sangat luas. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan penyelenggaraan IG nasional maupun dalam Informasi Geospasial (IG) yang lengkap, akurat dan dapatmenghadapi persaingan internasional. Saat ini,kewajiban surveyor memiliki sertifikasi kompetensi dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan itu tentutingkat regional ASEAN melalui kesepakatan para memerlukan sumber daya manusiapimpinan negara-negara ASEAN yang disebut dengan (SDM) bidang IG yang mencukupiMutual Recognition Arrangement (MRA) on Surveying. baik secara kuantitas maupun kualitas. Undang-Undang (UU) Nomor 4/2011 tentang Informasi Geos­ pasial telah menjamin keter­ sediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawab­ kan. Kemudian mewujudkan pe­14 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

sdm ignyelenggaraan IG yang berdaya petensi Kerja Nasional Indonesia saat ini sudah belajar Bahasaguna dan berhasil guna melalui Bidang IG (SKKNI-IG) dankerja sama, koordinasi, integrasi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, karena mereka tahudan sinkronisasi. UU IG juga Indonesia Bidang IG (KKNI-IG).mendorong penggunaan IG SKKNI dan KKNI menjadi langkah Indonesia akan membutuhkandalam penyelenggaraan peme­ awal untuk menciptakan SDMrintahan dan dalam berbgai aspek berkualitas dengan jumlah yang banyak tenaga geospasial”, sebutkehidupan masyarakat. Namun memadai.hal itu diyakini tidak akan tercapai Hasanuddin.tanpa dukungan SDM dan industri Berkaitan dengan hal tersebut,IG yang andal. BIG pada 1 Agustus 2017 Jumlah tenaga kerja Indonesia melaksanakan Konsensus KKNI Sekarang ini, kebutuhan IG di Sari Pan Pasific, Jakarta. Kon­ di bidang IG tergolong masihuntuk kegiatan seperti peme­ sensus ini merupakan salahtaan desa, penyusunan Rencana satu dari sekian banyak proses sangat minim. HasanuddinDetail Tata Ruang (RDTR), serti­ penyusunan dokumen SKKNI.fikasi Reforma Agraria, sudah “Dengan adanya SKKNI dan KKNI, menyebutkan, saat ini Indonesiaber­gerak pada skala besar. kegiatan pemetaan tidak hanyaUntuk memperoleh IG tersebut bisa dilakukan oleh BIG, tetapi baru memiliki 8.500 tenaga kerjadibu­tuhkan SDM berkualitas bisa juga dilaksanakan oleh pihakdengan jumlah yang memadai. lain, baik Kementerian/Lembaga di bidang IG, dimana dari jumlahUU IG mengamanatkan bahwa (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda)pelaksanaan IG yang dilakukan maupun swasta”, ujar Kepala BIG tersebut sebanyak 7.030 orangoleh orang perorangan, kelompok Prof. Hasanuddin Zainal Abidinorang maupun oleh badan usaha, dalam sambutannya di acara itu. terfokus di Pulau Jawa. Sedangkanharus memenuhi kualifikasitertentu melalui proses sertifikasi. Hasanuddin mengatakan, se­ jumlah perusahaan atau industriKualifikasi yang dimaksud bagai negara dengan wilayah yangdituangkan dalam sebuah standar luas, pasar geospasial di Indonesia yang bergerak di bidang IGtertentu yang telah ditetapkan. sangat besar. Oleh karena itu, banyak tenaga kerja asing yang hanya berjumlah 107 perusahaan Standar kompetensi profesi IG mengincar peluang tersebut.dituangkan dalam dokumen yang “Tenaga Informasi Geospasial dari dan semuanya terpusat di Jawa.disebut dengan Standar Kom­ Vietnam dan Filipina misalnya, Idealnya, Indonesia memiliki 31.500 tenaga kerja di bidang IG. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang IG tersebut, BIG telah berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Intinya bagaimana mem­ perbanyak program studi geospasial di perguruan tinggi, baik diploma maupun sarjana. Pada tahun 2018 mendatang, pemerintah juga merencanakan meluncurkan One Certificate Policy agar SDM geospasial memiliki standarBIG melaksanakan Konsensus KKNI Bidang Informasi Geospasial di Sari Pan Pasific, Jakarta, 1 Agustus 2017. Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 15

sdm igyang sama (homogen). Jika SDM BSN, Badan Nasional Sertif­ikasi IEC 17024 (Penilaian Kesesuaiangeospasial sudah memiliki standar Prof­esi (BNSP), dan Kemen­terianyang sama, penyelenggaraan IG Ketenagakerjaan (Kemenaker). dan Persyaratan Umum Lembagadiyakini akan lebih cepat, karena “Semua harus duduk bersamabisa dilaksanakan banyak pihak. untuk menghilangkan ego sekt­oral, Sertifikasi Personil). karena standar profesi IG sudahKeharusan dalam Menghadapi sangat mendesak dan penting Skema Akreditasi Lembaga Pe­Persaingan Global segera diterapkan”, tegas Bambang.  nilaian Kesesuaian Bidang Infor­ Kepala Badan Standardisasi Lebih lanjut Bambang menga­Nasional (BSN), Bambang Prasetya, takan, kompetensi tenaga kerja masi Geospasial ini merupakanmengatakan, Konsensus KKNI di sudah menjadi isu yang menarik,Bidang IG merupakan langkah mengingat Indonesia merupakan per­contohan sinergi antara duapenting dari sekian banyak langkah negara yang kaya akan sumber dayadalam rangka meningkatkan alam, sehingga banyak tenaga kerja lembaga negara dalam bidangkualitas profesional di bidang IG. asing yang tertarik untuk datangJika sudah menjadi konsensus dan bekerja di Indonesia. Untuk itu, akreditasi. Skema ini diharapkannasional, maka dokumen KKNI IG pemastian kompetensi terhadapakan menjadi milik masyarakat IG seseorang yang melakukan suatu mampu memberikan nilai tam­nasional. “Kualitas standar bagi pekerjaan merupakan hal yang tidakkompetensi profesional IG baik bisa ditawar-tawar lagi, termasuk bah kepada seseorang yangberupa SKKNI IG maupun KKNI IG SDM di bidang IG.sangat menentukan dalam rangka t­ erse­rtifikasi maupun kepadapeningkatan kualitas profesional Seperti diketahui, PemerintahIG”, kata Bambang Prasetya. telah menerbitkan UU Nomor industri IG yang menggunakan 13/2003 tentang Ketenag­ a­kerjaan, Menurut Bambang, penerapan UU Nomor 4/2011 tentang IG, tenaga profesional yangsertifikasi profesi IG saat ini dan UU Nomor 20/2014 tentangsudah menjadi suatu keharusan, Standardisasi dan Penilaian Kese­ tersertifikasi.baik untuk memenuhi kebutuhan suaian. Melalui payung hukumpe­nyelenggaraan IG nasional ini pemerintah berupaya untuk Diketahui, pada Juni 2016maupun dalam rangka menghadapi meningkatkan kualitas kompetensipersaingan global. Produktivitas tenaga kerja dan peran sertanya lalu, KAN telah menandatanganidan kompetensi tenaga kerja me­ dalam pembangunan.megang peranan penting dalam saling pengakuan di tingkat Asiadinamika ekonomi dan industri Pembuktian kualitas kom­dewasa ini. Apalagi saat ini petensi personil dilakukan melalui Pasifik untuk skema akreditasisudah memasuki era Masyarakat ke­giatan penilaian kesesuaianEkonomi ASEAN (MEA). yaitu akreditasi dan sertifikasi. per­sonil berdasarkan ISO/IEC Ke­giatan penilaian kesesuaian Saat ini, kata Bambang, tenaga tersebut harus dilakukan tanpa 17024 di Pacific Accreditaionsurveyor sudah dimulai pada ting­ pem­bedaan latar belakang se­kat regional ASEAN melalui kese­ seorang yang akan membuktikan Cooperation (PAC). Dengan adanyapakatan para pemimpin negara kom­petensinya.ASEAN yang disebut MRA (Mutual saling pengakuan di Forum AsiaRecognition Arrangement) on Surve­ Dalam upaya menjalankanying. Dalam MRA on Surveying aman­­ at yang telah diberikan oleh Pasifik, dapat meningkatkan nilaihanya surveyor yang memiliki Negara Kesatuan Republik Indo­sertifikasi kompetensi yang dapat nesia (NKRI), BSN melalui Komite tawar SDM yang telah diakuiditerima di negara-negara ASEAN. Akreditasi Nasional (KAN) dan BIG juga telah memfasilitasi pelaks­a­ kompetensinya oleh Lembaga Atas dasar itu, Konsensus naan pembuktian kompetensi se­KKNI IG ini dapat diharapkan seorang dengan melakukan akre­ Penilaian Kesesuaian Tenagameng­hasilkan standar kualifikasi ditasi kepada lembaga independenprofesional IG yang berkualitas yang kredibel dan memiliki Profesional (LPK TP) Bidang IGtinggi. Penyusunan standar profe­ komp­etensi. Hal ini dibuktikansional IG ini tentu harus meli­ dengan diberikannya status yang terakreditasi KAN dan BIG.batkan pihak terkait, seperti BIG, akreditasi berdasarkan SNI ISO/ “Indonesia perlu energi positif dan contoh yang baik untuk bisa bersaing, dan diharapkan BIG bisa menjadi salah satu contoh dengan tersedianya SKKNI dan KKNI”, pungkas Bambang. Direktur Bina Standardisasi dan Tenaga Kerja, Kemenaker, Sukijo, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa SDM yang berkualitas sangat penting. Salah satu filter untuk menghasilkan SDM yang berkualitas adalah deng­an sertifikasi. “Konsensus ini dilakukan untuk memastikan ­bah­wa KKNI yang sudah disusun oleh tim perumus dan apakah sudah bisa diterima atau belum”, jelas Sukijo. KKNI berisi unit-unit kom­ petensi yang terkait dengan kemampuan seseorang pada level tertentu yang harus dikuasai. KKNI tidak hanya dibutuhkan oleh BIG tetapi juga instansi terkait lainnya yang tujuannya untuk16 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

sosokIr. Tri Patmasari, M.Si, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIGSrikandi BIG PengawalKedaulatan NKRIIndonesia yang berbatasan wilayah administrasi dan batas BIODATA langs­ung dengan 10 negara wilayah negara. Batas wilayah te­tangga masih dihadapkan administrasi adalah salah satu Nama : Ir. Tri Patmasari Msi dengan persoalan batas wila­ komponen pembagian kewenangan Lahir : Magelang ,5 Juni 1958 yah, baik darat maupun laut. dan urusan untuk mewujudkan Golongan : IV D, Pembina Utama Madya Persoalan batas Negara ini tentu tertib administrasi daerah otonom menjadi pekerjaan rumah yang dan desa. Sedangkan batas wilayah (1 April 2015) harus segera diselesaikan oleh negara terkait dengan delineasi Jabatan : Kepala Pusat Pemetaan pemerintah, termasuk Badan Infor­ dan demarkasi batas darat dan masi Geospasial (BIG). Untuk urusan delimitasi laut (maritim). Sari Batas Wilayah tugas negara ini, BIG memiliki mengaku, perundingan batas Pendidikan: seorang srikandi yang selama ini wilayah negara sampai saat ini â S1 Universiatas Gajah Mada Teknik terlibat aktif dalam perundingan masih terus berjalan. Perundingan dengan negara-negara tetangga. Dia dilakukan setiap tahun sejak Geodesi Tahun 1983 adalah Tri Patmasari yang menjabat PPBW dibentuk tahun 2001 silam, â S2 Universiatas Indonesia Geofisika Kepala Pusat Pemetaan Batas dimana waktu itu posisi Sari Wilayah (PPBW) BIG. masih menjabat Kepala Bidang Tahun 1998. (Kabid) Pemetaan Batas Wilayah. Sebagai Kepala PPBW, terdapat “Sebetulnya saya sudah involved juga dimutasi ke dua Pusat lainnya dua tujuan penting yang menjadi (terlibat) sejak 2001, meskipun di BIG, yaitu PKLP dan PJKGG tanggung jawabnya, yakni terkait di dalam masa tugas saya pernah meskipun hanya 4 bulan” ujarnya penyelesaian pemetaan batas kepada majalah GEOSPASIAL. Selama ini, galam perundingan batas wilayah negara, perwakilan BIG dari PPBW sering terlibat, termasuk seorang kapus dan kabid yang masuk sebagai Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 17

sosokanggota delegasi Indonesia. Tak Tidak lama bertugas di Unit Batas Wilayah berubah menjadijarang Sari memimpin delegasi geodei, Sari kemudian diangkat Pusat Pemetaan Batas WilayahIndonesia dalam bidang-bidang menjadi Kepala Seksi (Kasi) Gaya (PPBW).perundingan tertentu, misalnya Berat dan Datar. Seakan sebuahberkaitan dengan batas negara keberuntungan, saat itu ada dana “Saya masih tetap jadi kabiddi darat dengan Malaysia, Timor bantuan dari luar negeri untuk pada waktu itu. Tapi waktu itu sudahLeste, dan Papua Nugini. Menjadi pekerjaan pengukuran gaya berat mulai tugas ke luar negeri terkaitseorang pimpinan delegasi di seluruh Indonesia, khususnya di dengan batas negara, sehinggatentunya diperlukan kemampuan bandara-bandara. Sari pun terlibat saya banyak berteman, banyaktidak hanya dari sisi teknis aspek langsung dalam pekerjaan itu. training, dan seminar terkait dengangeospasial, tetapi juga harus beberapa substansi terkait denganmengetahui dan menguasai aspek “Saya terlibat dengan tim batas negara atau lainnya untukhukum dan aspek teritorial. konsultan dari Jerman. Kami menambah wawasan”, ucapnya. ­me­ngamati seluruh bandara yang “Batas negara sifatnya sangat ada di Indonesia. Itu bagi saya sangat Setelah malang melintangstrategis karena merupakan batas berkesan. Jadi, saya sudah men­ dalam urusan batas wilayah terse­wilayah kedaulatan NKRI. Presiden jelajah sebagian wilayah Indonesia, but, pada 2010 Sari akhirnya diper­juga sangat konsen dengan hal meskipun baru di bandaranya saja. caya menjabat Kepala PPBW. Sariini. PPBW cukup bangga terlibat Itu suatu kebanggaan tersendiri juga sempat merasakan jabat­ankarena pekerjaan ini hingga level bagi saya”, ucapnya. Kepala Pusat Kelautan dan Ling­Presiden”, ungkapnya. kungan Pantai (PKLP) karena masih Tak puas dengan ilmu yang berkaitan dengan batas wilayah. Begitu juga dengan urusan dimiliki, Sari kemudian melan­batas wilayah maritim, Sari jutkan pendidikan magister di Bagi dia, tugas negara ini tidakjuga aktif terlibat. Pembahasan Universitas Indonesia (IU) Jurusan pernah diambil pusing. Malah iabatas maritim dengan 10 negara Geofisika. Setelah lulus S-2 bersyukur karena banyak hal-haltetangga sebenarnya sudah dimulai tahun 1998 dengan tesis terkait menarik yang ia dapat. “Saya jugasejak 1970 dan banyak agreement geodinamika, Sari kemudian diper­ senang travelling, jadi walaupun(perjanjian) yang telah disepakati. caya menjabat Kabid Pemetaan harus bepergian ke daerah maupunSejauh ini sudah ada 19 perjanjain Batas Wilayah. luar negeri, bagi saya itu satuyang disepakati, namun tetap saja kenikmatan tersendiri. Satu sisi adapersoalan batas wilayah maritim Lagi-lagi, Sari seakan kembali tanggung jawab yang harus sayasering terjadi gesekan. “Terkait men­dapat “keberuntungan” se­ jalani, tapi di sisi lain ada hal-halbatas wilayah laut tentu saja ada tel­ ah naik golongan menjadi indah yang saya dapat dan haruskendala di dalam perundingan. Eselon 3. Pada waktu itu, desak­an disyukuri”, kata peremuan yangItu alasannya kenapa sampai saat daerah otonom mulai ber­gulir. terinspirasi dengan kehidupanini tidak selesai, karena tentu saja Banyak daerah mulai men­yua­ pasangan Presiden ketiga RI, BJsetiap negara bertahan dengan rakan pemekaran. Hal ini tentu Habibie dan Ainun Habibie.klaim masing-masing”, katanya. berhubungan dengan batas wilayah. “Saya terinspirasi seperti Beliau Tak hanya urusan perundingan “Saya mulai terjun pada bidang (BJ Habibie). Meskipun saya punyabatas wilayah dengan negara tetang­ batas wilayah. Bidang ini boleh tugas dan tanggung jawab sebagaiga, perempuan kelahiran Magelang dibilang menjadi primadona pada pemimpin sesuai dengan kapasitasini juga sering menginjakkan kaki waktu itu, sehingga kegiatan- saya, tentunya saya juga tidakdi sejumlah daerah di Indonesia. kegiatan saya saat itu luar biasa mengabaikan tugas saya sebagaiYa, saat bergabung dengan Bako­ padat”, katanya. istri, sebagai ibu dari kedua anaksurtanal (1984), lulusan Fakultas saya. Kita namanya hidup juga kanTeknik Geodesi UGM tahun 1983 Selain terjun ke lapangan, harus bersosialisasi”, paparnya.ini awalny­a ditempatkan di Unit BIG yang saat itu masih bernamaGeodesi. Saat itu, kebetulan sedang Bakosurtanal juga terlibat untuk Sari bisa menduduki posisiada pembelian alat baru berupa menyiapkan payung hukum berupa saat ini tentu tak lepas dari perangravimeter, sebuah alat untuk undang-undang tentang otonomi seseorang. Lantas siapa yang­me­ngukur nilai gaya berat relatif. daerah. Mengingat tugas berat paling berperan dalam kariernyaGaya berat adalah gaya tarik bumi tersebut, pimpinan Bakosurtanal tersebut? Sari mengaku peran ibuyang bekerja pada suatu benda. merasa pekerjaan tersebut tidak sangat besar. Sang almarhumahOleh pimp­ inan saat itu Sari diminta cukup jika hanya dipimpin oleh ibu sering berpesan agar diauntuk mempelajari alat itu. seorang kepala bidang. Atas mengimlementasikan ilmu yang kebutuhan tersebut, pada tahun didapat untuk bangsa dan negara. 2001 struktur organisasi Bidang “Almarhum ibu saya sering18 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

sosokmemotivasi bahwa meskipun diperlukan karena saat itu jumlah kesampingkan. Tanpa izin danseorang wanita tidak ada salahnya dokter masih terbatas dan jarang dorongan suami serta anak-anak,tetap bekerja membantu suami dan tersedia untuk sekelas puskesmas. Sari tidak mungkin bisa sepertikarena sudah sekolah tinggi, harus “Saya kagum dengan ketegaran sekarang. “Banyak sekali kegiatandiimplementasikan ilmu yang beliau, anaknya cukup banyak tapi yang harus saya lakukan di luardidapat”, tandasnya. tetap tegar”, kata perempuan yang rumah. Saya harus pergi ke daerah, hobi berenang dan bernyanyi ini. luar negeri, kalau suami tidak Sari mengaku sangat kagum mendukung karier saya, tidakdengan sosok sang ibu yang bekerja Selain peran ibu, tentunya memberikan izin, mana mungkinsebagai bidan. Maklum, zaman dulu dorongan suami dan dukungan saya bisa seperti ini,” tukasnya. (*)keberadaan seorang bidan sangat dari anak-anak tidak bisa iaJalani Kehidupan seperti Air MengalirSEBAGAI seorang perempuan, belajar Sari tidak akankarier Tri Patmasari di posisisekarang sebagai Kepala PPWB pernah berhenti. Apalagiboleh dibilang sudah lebih daricukup. Karenanya Sari kini tidak ia kini diusulkan men­­punya ambisi jabatan yang ingindicapai. ”Seperti air mengalir saja. jadi widyaiswara.Kehidupan itu saya jalani sepertiair mengalir. Kalau karier rasanya ­Wid­yaiswara adalahsudah tidak ada keinginan yanglain-lain”, ucapnya. Pegawai Negeri Sipil Ya, sejak dulu Sari memang (PNS) yang diangkattidak terlalu berambisi akan satuhal. Dia percaya takdir Tuhan se­bagai peja­bat fung­yang menentukan. Saat remaja,Sari punya cita-cita menjadi sional oleh pejabatseorang dokter. Maklum, saatitu orang-orang di lingkungan yang berw­ enangkeluarga kebanyakan bekerja dirumah sakit. Bahkan beberapa dengan tugas, tang­saudara kandungnya ada yangmenjadi dokter. gung jawab, wew­ena­ Tapi apa boleh buat. Pilihannya ng untuk men­didik,di Fakultas Kedokteran tidak lolosdan malah diterima di Fakultas mengajar, atau mel­ at­ ihTeknik. “Ternyata semua itusudah garis tangan dan takdir. PNS pada lem­baga pendidikanPunya cita-cita jadi dokter, tapiter­nyata obsesi itu tidak bisa dan pelat­ihan (diklat) di instansitercapai. Jadi saya prinsipny se­perti air mengalir saja,” kata Sari pemer­intah. Untuk itu, Sari ditun­yang kini hanya punya keinginanbisa punya waktu lebih banyak tut untuk tetap banyak belajar. tanggung jawabuntuk beribadah dan keluarga, tersebut, Sari ingin ­mew­ ariskanterutama waktu untuk si anak “Terus menerus belajar. Bagi nilai-nilai kerja di lingk­unganbungsu yang baru lulus kuliah. PPBW.Teru­tamater­kaitkomitmen saya tidak ada kata untuk ber­ dan tang­gung jawab. Ia ingin Meski tak punya obsesi di setiap orang di PPBW memilikikarier, tapi yang namanya henti menuntut ilmu”, katanya. komit­men dan bertanggung jawab dengan pekerajaan. Ia pun Sari juga mengingatkan bahwa selalu memberikan contoh ketela­ danan kepada staf bagaimana tantanga­n PPBW ke depan tidak ber­tanggung jawab terhadap pekerjaan. mudah. Meskipun PPBW dalam “Kita harus memb­erikan penyediaan data garis batas hanya p­ e­nga­rahan yang baik dalam melak­s­anakan tugas. Karena pe­ seolah-olah melengkapi data di Peta kerjaan dan tugas-tugas itu tidak mungkin saya kerjakan sendiri, RBI, tapi garis batas ini sifatnya tetap harus dilakukan dalam tim, perlu kolektif. Ber­koordinasi sangat strategis dalam penentuan tidak hanya di internal tapi juga eksternal”, pungkasnya. (*) batas desa maupun kabupaten/ kota. Data PPBW dipergunakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk perhitungan luas terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun ADD. “Intinya kini ada hal-hal strategis lain yang harus disiapkan oleh PPBW, termasuk data untuk Peta NKRI,” paparnya. Dengan adanya tugas dan Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 19

mitra igDari kiri-kanan: Kepala BIG Prof. Hasanuddin Zainal Abidin, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Direktur Utama Jiwasrayamemperlihatkan dokumem MoU yang disepakati bersama, pada Acara Penandatanganan MoU antara BIG dengan Kementerian ATR/BPN,Jakarta 2 Agustus 2017.Komitmen BIG MendukungProgram Kementerian ATR/BPN Pembaharuan Penataan tata ruang dan pertanahan di Indonesia Memo­ hingga saat ini masih menjadi tantangan besar randum of Understanding yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Untuk mempercepat penyelasaian persoalan tata ruang (MoU) ditandatanganidan pertanahan tersebut, Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kedua pihak pada 2memperbaharui nota kesepahaman dengan Badan Agustus 2017 di Kantor Geospasial Indonesia (BIG). Kementerian ATR/BPN, Jakarta. MoU yang ditandatangani terkait penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data, informasi dan infrastruktur geospasial untuk pembangunan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang. Adapun ruang lingkupnya meliputi kerja sama penyelenggaraan Global Navigation Satellite System (GNSS) Continuosly Operating Reference Stations (CORS); pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan peta skala besar;20 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

mitra igpertukaran dan berbagi pakai Kepala BIG Prof. Hasanuddin Zainal Abidin memberikan sambutan di acara penandatanganan(sharing) data dan informasi dasar Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR-BPN dengan BIG dan PT Jiwasraya.dan tematik; sosialisasi geospasialbersama ke Kantor Wilayah BPN terus-menerus dan dapat diakses Detection Ranging (LiDAR). Masya­Provinsi dan Kantor Pertanahan rakat sebagai pengguna dapatKabupaten/Kota di seluruh secara real time. Sistem titik kontrol menyesuaikan instrumen atau alatIndonesia; serta pemanfaatan yang digunakan untuk penentuanbersama sarana dan prasarana modern tersebut adalah CORS. posisi sesuai dengan keperluannya.untuk mendukung kegiatan keduapihak dan kegiatan lain yang Di berbagai negara, CORS telah Terdapat berbagai jenis alatdipandang perlu. yang dapat digunakan untuk berkembang pesat, selain untuk penga­matan GNSS-CORS, antara Kepala BIG Prof. Hasanuddin lain geodetik dan hand-held. AlatZainal Abidin mengungkapkan, titik kontrol/referensi yang bersifat jenis geodetik digunakan untukkerj­a sama ini sangat penting keperluan yang mensyaratkantidak hanya karena banyaknya aktif dalam survei pemetaan, CORS akurasi tinggi sampai dengan fraksiaktiv­ itas Kementerian ATR/BPN milimeter bahkan sub-milimeter.yang membutuhkan bantuan BIG, juga dapat dimanfaatkan untuk Sedangkan alat jenis hand-heldnamun juga sebaliknya, banyak digunakan untuk keperluan yangaktiv­ itas dan kegiatan BIG yang berbagai aplikasi. mensyaratkan akurasi lebih rendahmem­butuhkan dukungan dari Ke­ daripada alat jenis geodetik. Contohmen­terian ATR/BPN. “Tentunya Penentuan posisi dengan penggunaan alat jenis geodetikdari BIG, dengan kerja sama ini adalah untuk keperluan rekayasaakan banyak sekali manfaatnya. GNSS-CORS memberikan ber­ atau engineering, sedangkan jenisSaya yakin kalau kita membantu hand-held adalah untuk penentuanorang, sejatinya kita membantu bagai keuntungan, antara lain posisi yang sifatnya pendekatandiri sendiri. Dengan kita membantu (bukan posisi yang pasti atau fixed).orang maka juga akan memperluas efi­siensi waktu akuisisi data danja­ring­an silaturahmi”, ujar Hasa­ Di Indonesia CORS telah di­nudd­ in. akurasi posisi yang tinggi. Selain kembangkan oleh sejumlah insti­ tusi, seperti BIG, Kementerian Hasanuddin menyebutkan, kerja itu, penentuan posisi dengan ATR/BPN dengan Jaringan Refe­sama antara BIG dan Kementerian rensi Satelit Pertanahan (JRSP),ATR/BPN sudah berlangsung sejak mengg­ unakan GNSS-CORS Jurusan Teknik Geodesi dan Geo­lama, tepatnya saat BIG masih matika Fakultas Teknik Universitasbernama Bakosurtanal. MoU pun mengh­ asilkan informasi posisi Gadjah Mada (UGM), dan Jurusanterus diperbaharui untuk meng­ Teknik Geodesi dan Geomatikaakomodir perkembangan zaman 3 dimensi yang terdiri dari duadan kebutuhan kedua instansipemerintah. ”BIG berterima kasih komponen posisi horizontal, yaitudengan peremajaan kerja samaini. Karena kerja sama antara dua absis (X) dan ordinat (Y), serta satuinstansi ini memang penting”,tukasnya. komponen posisi vertikal (Z) yang Khusus pada penyelenggaraan disebut tinggi.GNNS CORS, menurut Hasanuddin,hal ini penting tidak hanya Tinggi yang dihasilkan denganuntuk survei pemetaan tapi jugamembantu Kementerian ATR/BPN. pengamatan GNSS-CORS disebutUntuk diketahui, perkembanganteknologi penentuan posisi dengan tinggi geometrik yang bereferensisatelit GNSS memunculkan sis­tem pengadaan titik kontrol dasar terhadap model bumi elipsoid.modern sebagai referensi penen­tuan posisi untuk pengukuran Lantaran berbagai keuntungan yangdan pemetaan yang bersifat aktif, diberikan tersebut, GNSS-CORS banyak digunakan untuk berbagai pekerjaan, khususnya survei dan pemetaan, seperti pemetaan skala besar, foto udara, dan Light and Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 21

mitra igInstitut Teknologi Bandung juga sering mengingatkan kepada membantu program pemerintah di jajaran BIG bahwa tugas tersebut bidang pertanahan dan tata ruang.(ITB). Teknologi sistem CORS merupakan program pemerintah, “BIG punya 134 stasiun CORS, bukan hanya Kementerian ATR/ sedangkan Kementerian ATR/ini sebenarnya sudah lama ada di BPN. “BIG sebagai lembaga BPN saat ini punya 277 stasiun. Ini Pemerintah wajib hukumnya mana yang akan diganti dan manaIndon­ esia, namun belum banyak untuk membantu. Maka dari itu, yang bisa dikombinasikan, bisa kita kami akan usahakan semaksimal koordinasikan nanti”, ujarnya.dikenal oleh masyarakat luas. mungkin membantu program Kementerian ATR/BPN. Kami akan Sofyan juga setuju dengan pen­Hasanuddin menyebutkan, membantu juga sosialisasi bersama dapat Hasanuddin bahwa Indonesia dan kerja sama lainnya yang bisa seharusnya memiliki minimal 2.000sistem CORS sudah digunakan dikerjasamakan. Insya Allah kami stasiun CORS. Sebab, jika Indonesia akan membantu banyak program memiliki data spasial yang autenik,pada zaman penjajahan Jepang Kementerian ATR/B­ PN, karena tentu bisa mempercepat seluruh sejatinya kita sama-sama instansi program pembangunan nasional.untuk keperluan studi-studi pemerintah”, pung­kasnya. Terlebih saat ini banyak program pengembangan pembangunanmeter­ eol­ ogi, seperti untuk pre­ Sementara itu, Menteri ATR/ yang sudah direncanakan oleh Kepala BPN Sofyan Djalil menga­ Kementerian ATR/BPN. Semuadiksi cuaca, penentuan arah takan, MoU dengan BIG bertujuan program ini membutuhkan bantuan untuk memanfaatkan kemampuan dari banyak pihak, termasuk BIG.kiblat, dan transportasi laut. Di dan sumber daya yang dimiliki oleh kedua pihak dalam pemanfaatan, “Menurut saya, suatu tugas,era moderninasi saat ini, CORS pengembangan, optimalisasi pekerjaan itu akan terasa lebih Data dan IG untuk meningkatkan ringan jika mendapat bantuan darimenjadi multiuser system. Saat ini, ketersediaan IG di bidang agraria/ banyak pihak. Ke depannya dengan pertanahan dan tata ruang. kerja sama dari banyak pihak,BIG memiliki 134 stasiun CORS, maka kita juga tentu akan mampu Kerja sama dengan BIG, kata ­me­ngerjakan pekerjaan dengantetapi jumlah itu masih jauh dari Sofyan, memiliki nilai penting, skala besar. Dan apapun bentuk terlebih setelah Direktorat Jen­ kerja samanya, saya harapkan akankebutuhan. deral Tata Ruang dilebur dalam memberikan manfaat”, tuturnya. Kementerian ATR/BPN, sehinggaIdealnya Indonesia minimal dibutuhkan peta besar untuk men­ Kerja sama antara BIG dan sinkronkan persoalan tata ruang Kementerian ATR/BPN dalammemiliki 2.000 stasiun CORS se­ dengan pertanahan. pem­ anfaatan CORS sebenarnya sudah diinisiasi pada 2015 lalu.hingga dapat mendukung seluruh Sofyan menilai kerja sama Sebelumnya BIG dan Kementerian dengan BIG dapat mempermudah ATR/BPN sama-sama membangunaspek pembangunan. Dari mulai dalam menghasilkan peta CORS dan JRSP. Untuk keman- besar, terutama dalam proses faatan nasional dan efisiensi kerjasurvei pemetaan, pertanian, pembebasan lahan. Hal ini juga dan anggaran, maka diinisiasi akan menghemat anggaran. pemanfaatan bersama CORS dantata ruang, transportasi laut, “Pembuatan Jalan Tol Depok- JRSP tersebut untuk keperluan Antasari menghabiskan bia­ya Rp3 survei dan pemetaan nasional.udara, studi-studi perencanaan, miliar, padahal untuk tiga bidang saja. Jika kita punya peta besar, Untuk pemanfaatan bersamadan seba­gainya. “Hingga saat dana yang dikeluarkan akan lebih CORS tersebut, maka dilakukan sedikit”, jelasnya. kesepakatan yang diinisiasi olehini pemanfaatan CORS di BIG Kementerian ATR/BPN dan BIG. Sofyan Djalil yang sebelumnya Kesepakatan yang dibicarakanmemang sudah multisektor dan menjabat Menteri PPN/Kepala adalah bagaimana CORS BIG dan Bap­penas juga mengaku JRSP milik Kementerian ATR/BPNtentunya nanti kami sangat senang senang dengan dilakukannya dapat saling terhubung dan dapat pembaharuan MoU dengan BIG, dimanfaatkan secara bersama,apabila bisa membantu di sektor terutama terkait sistem CORS. sehingga pembangunan yang baru Menurut dia, MoU ini sangat tidak tumpang tindih. (*)agraria dan tata ruang. Saya pikirteman-teman di KementerianATR/BPN saat ini memilik targetuntuk percepatan sertifikasi”, ujarHasanuddin.Diketahui, Presiden JokoWidodo tahun ini menargetkanprogram sertifikasi tanah diIndonesia sebanyak 5 juta sertifikatsebagai bagian dari upaya ReformaAgraria. Kepemilikan sertifikattanah merupakan bukti sebagaipemilik sah suatu lahan di NKRI.Presiden memberikan target 5juta sertifikat tanah tersebutkepada Kementerian ATR/BPN.Bahkan tahun depan targetnya naikmenjadi 7 juta sertifikat. Jumlahitu jauh meningkat dari biasanyahanya 500.000-700.000 sertifikatper tahun.Menurut Hasanuddin, programpercepatan sertifikasi bukan hanyatanggung jawab KementerianATR/BPN. Karena itu, Hasanuddin22 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

event Media GatheringPeran Penting Toponim dalamMenjaga Kedaulatan Negara Nama adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari buktikan bahwa nama mem­i­ kehidupan manusia. Manusia dapat kehilangan liki peran yang penting dalam segalanya, namun yang tetap melekat pada dirinya, sekalipun telah tiada, yaitu nama. Nama sebagai ke­hidupan manusia, baik nama jati diri yang melekat pada seluruh identitas diri maupun nama tempat. Namakependudukan hingga pada batu nisan. Demikian juga bagi sebuah negara, nama sangat penting sebagai juga sangat diperlukan untuk identitas bangsa. berkoordinasi, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangda (PBB) juga me­ naruh perhatian serius pada nama ini. Mengingat pentingnya nama tempat sebagai salah satuPakar Toponim dari unsur utama untuk berkoordinasi Depar­temen Linguistik, Fakult­as Ilmu Penge­ dan berkomunikasi pada bangsa, tahua­n Budaya Uni­ vers­itas Indonesia (UI), mengu­ngkapkan, berdasarkan ha­ PBB secara khusus membentukProf. Multamia RMT Lauder, sil riset Computational Linguis­ tics, frekuensi kemunculan nama organisasi yang menangani topo­ diri (antroponimi) dan nama tem­­ pat (toponim) dalam surat kabar nim, yakni UN Group of Experts on mencapai 33,92%. Hal ini mem­ Geographical Names (UNGEGN). Setiap negara diharuskan mengirimkan delegasi ke sanaDari kiri- Gabriel Titiyoga, Ida Herliningsih, Multamia RMT Lauder, dan Tumpak H. Simanjuntak pada acara Media Gathering dengan tema\"Peran Toponim dan Maknanya dalam Menjaga Kedaulatan Bangsa\" di Bekaresto, Jakarta, 26 Mei 2017 Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 23

eventDirektur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Tumpak H Simanjuntak, memaparkan Multamia lebih lanjut mema­sejumlah payung hukum terkait toponim. parkan, untuk melakukan pela­ cak­an penamaan terdapat unsuruntuk melaporkan nama-nama di acara Media Gathering yang generik dan spesifik yang harus dihelat Badan Informasi Geospasial diperh­ atikan. Unsur generik padatempat yang ada di negara masing- (BIG) bekerjasama dengan Tempo, umumnya terkait dengan unsur- dengan mengusung tema “Peran unsur yang harus dilihat darimasing. Toponim dan Maknanya dalam bahasa daerah masing-masing. Menjaga Kedaulatan Bangsa” pada Bicara Gunung Salak misalnya,Di UNGEGN terdapat pakar akhir Mei 2017. Gunung itu unsur generik dan Salak itu unsur spesifik.toponim dari setiap negara yang Adapun peta adalah visualisasi unsur-unsur alam dan/atau buatan Selain penamaan nama gunung,tergabung dalam divisi berda­ manusia beserta batas-batas pulau, dan lainnya, masih terd­apat administrasi yang berada di atas masalah exoname, yaitu pro­sessarkan pembagian geografis atau maupun di bawah permukaan pemberian nama pada semua negara tanah atau laut. Dengan demikian, di dunia ini. Hal ini pada umumnyabahasannya. Indonesia berada nama-nama yang termuat di sudah selesai, tapi masih ada peta merupakan sumber kedua beberapa nama negara yang belumdi Asia South East Division. setelah gasetir dan dapat dijadikan beres, sehingga perlu diselesaikan sebagai referensi atau acuan dalam dan dirapikan oleh PBB.UNGEGN juga memerintahkan pembuatan peta-peta turunan lain. Exoname secara spesifik adalahsetiap negara membuat Dalam pembuatan gasetir na­ nama yang diberikan untuk unsur sional dan peta, UNGEGN sudah geografis yang berada di luar satuga­set­ir nasional dan peta. Gasetir membuat rambu-rambu yang negara. Misalnya, orang Jepang harus dipatuhi oleh semua negara. menyebut negaranya Nipponadal­ah daftar nama resmi dan Proses penempatan dan penge­ sementara Indonesia menyebutnya sahan nama diwajibkan meng­ Jepang. Contoh lain, dalam Bahasabaku yang berfungsi sebagai acuan gunakan bahasa daerah/ bahasa Indonesia disebut Inggris dan be­­ lokal. Bukan seperti sekarang, berapa negara menyebutnya Uni­tedtunggal untuk semua dokumen terdapat sejumlah wilayah yang Kingdom. Indonesia juga me­n­ yebut menggunakan nama berbahasa Yunani tetapi dunia Intern­­asionalresmi, baik cara penulisannya asing. menyebutnya Greece.maup­ un pelafalannya, oleh semua “Jadi exoname ini harus ada supaya tertib. Setiap negara itupihak, seperti pemerintah, masya­ harus membuat gasetir nasional dalam peta. Gasetir itu adalahrakat, media massa, buku-buku daftar nama resmi dan baku yang berfungsi sebagai acuan tunggalsekolah, dan semua peta resmi. untuk semua dokumen resmi, baik oleh lembaga pemerintah,“Nama unsur geografi sangat masyarakat, media massa, maupun buku-buku sekolah”, tandasnya.sentral dalam gasetir nasional Pada prinsipnya ruang lingkupkarena berfungsi sebagai acuan kajian toponim mencakup peng­ inventarisasian dan kajian namatunggal, terutama ketepatan pe­ tempat dan tidak hanya terbatas pada unsur-unsur yang berada dinulisan nama yang sangat ber­ permukaan tanah dan laut. Kajian toponim juga mencakup namakaitan dengan pengetahuan kita unsur bawah tanah yaitu bangunan atau fasilitas bawah tanah, sepertimengenai nama yang berupa stasiun kereta api bawah tanah; serta unsur bawah laut, yaituunsur generik dari bahasa daerah”, unsur alami di dalam laut sepertiujar Multamia dalam paparananya24 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

eventpalung laut . Kemudian unsur luar dengan istilah nama geografis atau Indon­ esia dan/atau bahasa daerahangkasa, seperti gugusan bintang toponim. sebagai­mana dimaksud untukatau planet, bahkan satelit buatan mengh­ ormati keanekaragamanmanusia Kemudian unsur rupabumi, buday­a serta persatuan dan kesa­ yakni bagian dari permukaan bumi tuan nasional”, ucapnya. Multamia menyebutkan, di yang dapat dikenal identitasnyamancanegara sekurang-kurangnya sebagai unsur alami dan unsur Pada intinya, kata Ida, pen­a­terdapat American Name Society buatan manusia. Lalu, Pembakuan, maan rupabumi ini sangat pen­dan the International Council of yaitu proses penetapan nama ting. Sebab, potensi suatu daerahOnomastic Sciences. Sementara rupabumi yang baku oleh lembaga akan dikenali melalui nama loka­di Indonesia, toponim masih yang berwenang baik secara sinya. Nama rupabumi adalahbelum dikenal secara luas, se­ nasional maupun internasional. aset daerah yang harus dipe­hingga perlu dibentuk sebuah Selain itu, Gasetir Nasional adalah lihara dan dibakukan. Peran sertaorgan­isasi toponim bagi para daftar nama rupabumi yang telah aparat daerah dalam proses pem­pakar dan masyarakat. Karena itu, dibakukan secara nasional yang bakuan nama rupabumi perludibentuklah Komunitas Toponim dilengkapi dengan informasi terus dilaksanakan secara berke­­Indonesia (Kotisia) pada 15 Januari tentang jenis unsur, posisi, lokasi sinambungan. “Manfaat top­ on­ im2015 untuk mewadahi peminat dalam wilayah administratif, dan d­ alam aktivitas pemban­ gunan akankajian toponim serta membantu informasi lain yang diperlukan. diperoleh apabila terd­apat suatumengembangkan kajian toponim basis data nama-nama geografisdi Indonesia. Selain itu, komunitas Menurut Ida, tujuan pem­ yang standar dan authorizedini membantu pemberdayaan bakuan nama rupabumi adalah (Gasetir)”, tandasnya.peles­tarian budaya Indonesia mew­ujudkan tertib administrasimel­alui preservasi nama lokal. di bidang pembakuan nama Hingga saat ini banyak pem­Komu­nitas ini digagas oleh seke­ rupabumi di Indonesia; menjamin bakuan rupabumi yang belumlompok dosen UI yang berasal tertib administrasi wilayah dilak­ukan. Pemerintah sudahdari berbagai disiplin ilmu, antara dalam kerangka Negara Kesatuan membuat timeline terkait namalain Linguistik, Sastra, Filologi, Republik Indonesia (NKRI); mewu­ rupa­bumi yang akan dilakukan,Sejarah, Arkeologi, Psikologi, dan judkan adanya gasetir nasional yakni Nama Pulau (2005-2009),Geografi. sehingga ada kesamaan pengertian Nama Wilayah Administrasi mengenai nama rupabumi di (2009-2011), Nama Rupabumi Sebenarnya, kajian toponim Indonesia; serta mewujudkan data Unsur Alami (2012-2014), Namasudah dilakukan sejak sebelum ke­ dan informasi akurat mengenai Rupabumi Unsur Buatan (2015-merdekaan. Kajian toponim tertua nama rupabumi di seluruh wilayah 2017), Nama Rupabumi Warisanmengenai nama rupabumi atau NKRI, baik untuk kepentingan Budaya (2018- 2020).nama unsur geografi di Indonesia pembangunan nasional maupundilakukan oleh Schnitger pada internasional. Sementara itu, Direktur Topo­tahun 1936 mengenai kawasan nimi dan Batas Daerah Kemend­ agri,Muaraj­ambi dalam karyanya Sesuai Pasal 6 Peraturan Tumpak H. Simanjuntak, meng­“Hindu-Oudheden aan de Batang Menteri Dalam Negeri (Permen­ ungkapkan, terdapat tiga urgensiHari”. dagri) Nomor 39/2008 tentang pemb­ akuan nama rupabumi. Pedoman Umum Pembakuan Nama Urgensi lokal yakni tertib admi­Toponim Bagian dari Unsur Rupa­bumi, penamaan rupabumi nistrasi pemerintahan daerah,Peta Dasar harus menggunakan abjad romawi; khu­susnya administrasi wilayah. satu unsur rupabumi satu nama; Lalu urgensi nasional, yakni Kepala Pusat Pemetaan Rupa­ menghormati keberadaan suku, tertib administrasi pemerintahan,bumi dan Toponim (PPRT) BIG, agama, ras dan golongan; meng­ khus­ usn­ ya administrasi wilayahIda Herliningsih, menyebutkan, hindari penggunaan nama diri atau dalam kerangka NKRI. Sementaratopo­nim merupakan bagian unsur nama orang yang masih hidup; urgensi internasional merupakanPeta Dasar sebagaimana diatur serta maksimal tiga kata. mandat PBB kepada setiapdalam Undang-Undang (UU) negara untuk membakukan namaNomor 4/ 2011 tentang Informasi Penamaan rupabumi juga rupabumi.Geospasial. Terdapat beberapa diharuskan menggunakan namaistilah dalam toponim. Antara lain lokal. Penggunaan nama lokal pada Di Indonesia, landasan hukumNama rupabumi, yakni nama yang intinya merupakan upaya untuk pembakuan nama rupabumi, yaknidiberikan pada unsur rupabumi. melestarikan budaya bangsa dan UU Nomor 23/2014 tentang Peme­Nama rupabumi juga dikenal menghormati sejarah masyarakat rintahan Daerah Pasal 48 yang setempat. “Penggunaan bahasa menyebutkan bahwa perubahan Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 25

eventbatas wilayah daerah, perubahan nas pembakuan Rupabumi yang dap Kebijakan Satu Peta (KSP),nama daerah, pemberian nama Kemendagri mengundang peme­­dan perubahan nama bagian dilaporkan ke PBB, serta potensi rintah daerah untuk ikut mem­rupabumi, pemindahan ibukota bantu memberikan informasi ter­dan perubahan nama ibukota multiinterp­ restasi/tafsir. kait kepada masyarakat daerahditetapkan dengan Peraturan agar dapat mempercepat prosesPemerintah (PP). Oleh karena itu, peran serta pemb­ akuan nama rupabumi serta meningkatkan kesadaran Lalu, UU Nomor 4/2011 tentang aparat daerah setempat sangat m­ asy­ ar­ akat atas pentingnya peranInformasi Geospasial Pasal 12 yang topo­nim dalam menjaga kedaulatanmenyebutkan bahwa Peta Dasar diperlukan dalam proses pemba­ NKRI”, pungkas Tumpak. (*)meliputi garis pantai, hipsografi,perairan, nama rupabumi, dan kuan nama rupabumi dan harusbatas wilayah. Selanjutnya, UUNomor 24/2009 tentang Bendera, dilaksanakan secara berke­sinam­Bahasa, dan Lambang Negaraserta Lagu Kebangsaan Pasal 36 bungan. “Dalam usaha untukyang menyebutkan bahwa BahasaIndonesia wajib digunakan dalam men­sos­ ialisasikan pentingnyanama geografi di Indonesia. top­ on­ im serta urgensinya terha­ Selain itu, Permendagri Nomor39/2008 tentang Pedoman Umum Para pemateri acara Media Gathering yang dihelat Badan Informasi Geospasial (BIG), dariPembakuan Nama Rupabumi, kiri-kekanan kepala PPRT BIG Ida Herliningtias, pakar Toponim UI Multamia RMT Lauder,yang pada prinsipnya mengatur Direktur Topo­nimi dan Batas Daerah Kemen­dagri, Tumpak H Simanjuntak.Prinsip, Prosedur dan PenetapanPembakuan Nama Rupabumi.Terakhir, Permendagri Nomor35/2009 tentang Panitia Pemba­kuan Nama Rupabumi, yang padaprinsipnya mengatur PanitiaPembakuan Nama Rupabumi. Khusus pembakuan namarupabumi di daerah diatur melaluiPermendagri Nomor 35/2009tentang Pedoman PembentukanPanitia Pembakuan Nama Rupa­bumi. Tim yang bertugas dalampembakuan nama Rupabumi didaerah yakni panitia pembakuannama rupabumi tingkat provinsidan panitia pembakuan namarupabumi tingkat kabupaten/kota.Penetapan tim ini dilakukan olehGubernur dan Bupati/Walikotadengan tupoksi melekat pada Biro/Bagian Pemerintahan. Menurut Tumpak, perma­salahan pada aspek kelembagaandan teknis terkait dengan pemba­kuan toponim di Indonesia adalahrupabumi yang sudah bernamanamun belum dibakukan, baikdalam ejaan, tulisan, maupunucapan. Dampaknya dapat berpe­ngaruh pada hasil verifikasi Tim­26 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

eventDari kiri- Andri Hari Rochayanto, Agus Iwan Setiawan, Mulyanto Darmawan dan Akbar Hiznu Mawanda pada acara Media Gathering yangdilaksanakan di Bogor pada 21 Juli 2017. Dukungan Geospasial untuk MENCIPTAKAN SMART CITYRencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagi daerah “Pemetaan Tata Ruang untuk Smartyang telah menerapkan konsep Smart City sangat City” di Cafe Teras Dara pada 21 Julipenting sebagai operasionalisasi Rencana Tata Ruang 2017. Acara ini dipandu Kasubbid Bantuan Hukum BIG Akbar HiznuWilayah (RTRW). Tanpa RDTR maka RTRW masih bisa Mawanda dengan menghadirkan beberapa pembicara kompeten,disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. yakni Kepala Pusat Pemetaan TataOleh karena itu, bagi Ruang dan Atlas BIG, Mulyantodaerah yang tel­ah serta pertambahan pop­ulasi, Darmawan; Kepala Sub Direktorat secara konstan berdampak bagi Pembinaan Wilayah II, Direktoratmemiliki RTRW, pe­ perekonomian bangsa. Ber­dasarkan Jenderal Tata Ruang, Kementerian data Badan Pusat Statistik (BPS) Agraria dan Tata Ruang/Badanmer­ intah mend­ o­ Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Andri Hari Rochayanto; sertarong untuk segera Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW)menyusun RDTR, dimana proses pada tahun 2016 tercatat kepadatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembanganpenyusunannya melibatkan peran penduduk Indonesia berada di Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Agus Iwan Setiawan.publik. Hal ini penting agar bisa angka 134 jiwa/km2. Jumlah ini Kepala Pusat Pemetaan Tatamengontrol RTRW yang sudah ada. bakal terus bertambah setiap Ruang dan Atlas BIG, Mulyanto Darmawan, mengatakan, RTRWSaat ini, Indonesia masih di­ tahunnya sehingga perlu penataanha­dapkan dengan tantangan pem­ ruang yang lebih komprehensif.bangunan dan tata ruang. Feno­ Atas dasar itu, Badan Informasimena urbanisasi yang sa­ngat pesat Geospasial (BIG) mengadakandan cenderung tidak terk­endali, Media Gathering bertemakan Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 27

eventdan RDTR merupakan komponen hingga pada akhirnya barulah diketahui publik manakala datanyapenting untuk menunjang konsep sebuah peta rencana tata ruang sudah tersedia.Smart City yang saat ini banyak dapat diimplementasikan untukdikembangkan oleh pemerintah pembangunan suatu wilayah. Intinya, konsep Smart Citykabupaten/kota. Smart City meru- membutuhkan satu data dasar.pakan konsep kota cerdas yang dapat Darmawan menjelaskan, Smart Hal ini adalah contoh keterbukaanmembantu masyarakat mengelola City merupakan sebuah kon­sep informasi kepada publik. Apabilasumber daya. Termasuk informasi manajemen kota yang meng­ sebuah daerah telah mengusungyang tepat untuk mengantisipasi integrasikan teknologi informasi konsep smart city maka informasikejadian yang tidak diinginkan. dan internet di berbagai bidang tata ruangnya sudah bisa diaksesKarena itu, konsep Smart City harus untuk kemudahan dan percepatan publik. Dengan hal ini pemerintahdidukung dengan perencanaan tata pelayanan. Sedangkan rencana pusat bisa mengevaluasi hinggaruang yang akurat. tata ruang adalah salah satu dasar melihat tentang zonasi penggunaan acuan dalam penerbitan izin-izin lahan di wilayah tersebut. Sampai saat ini masih banyak pemanfaatan ruang. Untuk itu, perlupemerintah daerah yang masih edukasi dan pemahaman kepada Sementara itu, Kepala Submelakukan pemetaan tata ruang masyarakat, bahwa kepemilikan Direktorat Pembinaan Wilayah II,tanpa asistensi dan supervisi dari lahan dan pemanfaatan ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang,BIG. Dampaknya, peta rencana adalah dua hal yang berbeda. Kementerian ATR/BPN, Andri Haritata ruang yang telah dibuat saling Rochayanto, sebagai p­ emb­ icaratumpang tindih pada pola ruang Rencana tata ruang yang kedua memberikan paparansehingga dalam satu area bisa jelas akan memberikan kepastian mengenai “Penyebarluasan Infor­­terdapat dua atau lebih fungsi hukum bagi masyarakat dan masi Rencana Detail Tata Ruangkawasan. investor. Dengan hal ini investasi seba­gai Bentuk Pembi­naan Pen­ a­ bisa berjalan dengan mudah. taan Ruang’. Andri menje­laskan, Selain itu, batas antarwilayah Masyarakat juga paham akan dalam Undang-Undang (UU) Nomortidak sesuai, dikarenakan tidak arah pengembangan wilayah dan 26/2007 tentang Pen­ a­ta­an Ruangmengacu pada batas-batas yang dapat ikut menjaga area-area yang disebutkan, pem­ er­ int­ ah daerahtelah didefinitifkan atau penegasan perlu dilestarikan atau dilindungi. kabupaten/kota berw­enang dalambatas wilayah dari Kementerian Intinya, rencana tata ruang tanpa melaksanakan penataan ruangDalam Negeri (Kemendagri) dan IG yang valid, dapat menimbulkan wilayah, meliputi pe­rencanaan tataPusat Pemetaan Batas Wilayah permasalahan ke depannya. ruang wilayah, pe­manfaatan ruang(PPBW) BIG. Berdasarkan data wilayah, pen­ gendalian pemanf­ aatanPusat Pemetaan Tata Ruang dan Dalam hal ini, dukungan yang ruang wilayah. Untuk itu, diper­Atlas (PTRA) BIG, per Desember dapat diberikan BIG adalah berupa lukan rencana tata ruang sebagai2016 jumlah kabupaten/kota yang penyediaan peta dasar, citra satelit, acuan pembangunan daerah.mendapatkan rekomendasi terkait dan verifikasi peta rencana tataRDTR dari BIG baru sebanyak 42 ruang. “Pemetaan tata ruang yang Dalam Peraturan Pemerintahkabupaten/kota. Sedangkan 314 didukung oleh informasi geospasial (PP) Nomor 15/2010 tentangkabupaten/kota sedang asistensi, yang akurat, sistem informasi geo­ Penye­lenggaraan Penataan Ruangdan 159 kota belum melakukan grafis dan infrastruktur teknologi Pasal 59 ayat (1) juga disebutkan,asistensi informasi yang tepat, dapat mem­ setiap rencana tata ruang wilayah berikan informasi perencanaan kabupaten/kota harus menetapkan Dalam penetapan peta tata ­pen­gembangan wilayah yang ber­ bagian dari wilayah kabupaten/kotaruang suatu wilayah, semestinya manfaat bagi masyarakat banyak”, yang perlu disusun rencana detailwajib melalui beberapa tahapan. ujarnya. tata ruangnya. Terdapat beberapaTahap awal adalah peta tata ruang fungsi RDTR, yakni sebagai acuanyang dimiliki harus dikonsultasikan Hal terpenting dari konsep bagi pengendalian pemanfaatanterlebih dahulu kepada BIG, sebagai Smart City adalah keterbukaan ruang, acuan bagi penerbitan IMB,penyelenggara utama Informasi inform­ asi publik. Artinya pada serta acuan dalam penyusunanGeospasial Dasar (IGD) di Indonesia. saat RDTR sudah dibuat maka Rencana Tata Bangunan danIGD inilah yang dijadikan dasar harus mempublikasikan data ter­ Lingkungan (RTBL).dalam pembuatan peta tematik atau sebut sehingga masyarakat dapatpeta tata ruang suatu wilayah. Dari mengetahui bagaimana struktur Sedangkan manfaat RDTR,hasil konsultasi tersebut, peta harus dan tata ruang kota dimana mereka yaitu menentukan lokasi ber­dibuat sesuai dengan spesifikasi tinggal. Termasuk izin pemanfaatan bagai kegiatan yang mempunyaiteknis dan peraturan perundangan, ruang dan Izin Mendirikan kesamaan fungsi dan lingkungan Bangunan (IMB), harus mudah permukiman dengan karakteristik28 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

eventtertentu, sebagai alat operasio­ berarti masyarakat dapat meng­ Akibatnya, perizinan dan tata ruangnalisasi dalam sistem pengendalian artik­ulasikan nilai sosial budaya masih bisa disalahgunakan untukdan pengawasan pelaksanaan pem­ dan fungsinya sebagai manusia kepentingan tertentu.bangunan fisik kabupaten/kota. dalam suasana yang tenang danManfaat selanjutnya, ketentuan damai. Produktif berarti proses Andri menyebutkan, RDTRinten­sitas pemanfaatan ruang untuk produksi dan distribusi berjalan memiliki detail perencanaansetiap bagian wilayah sesuai deng­ secara efisien sehingga mampu wilayah, tidak sekadar pembagianan fungsi di dalam struktur ruang memberikan nilai tambah ekonomi area peruntukan tetapi jugakabupaten/kota secara keseluruhan, untuk kesejahteraan masyarakat menyangkut zonasi suatu wilayah.serta ketentuan bagi penetapan sekaligus meningkatkan daya Di Pulau Jawa dan Bali, dari 122kawasan yang diprioritaskan untuk saing. Sedangkan berkelanjutan, kabupaten/kota yang ada, saat inidisusun program pengembangan artinya kualitas lingkungan fisik baru 20 RDTR yang tersusun darikawasan dan pengendalian dapat dipertahankan bahkan dapat 432 RDTR yang semestinya ada.pemanfaatan ruangnya. ditingkatkan, tidak hanya untuk Dari jumlah tersebut 42 RDTR kepentingan generasi saat ini belum disusun dan 200 lainnya Selama ini, kata Andri, masih namun juga generasi akan datang. sedang disusun.terdapat beberapa tantangan da­lampenyusunan dan pembuatan peta “Ada satu kata yang meru­ Kabid IPW BappelitbangdaRDTR. Tantangan tersebut antara pakan tujuan inti dari konsep Kota Tasikmalaya, Agus Iwanlain, peta dasar skala 1:5.000 belum ­pe­ngembangan kota lainnya, yaitu Setiawan, mengakui RDTR sangatsepenuhnya tersedia sehingga sustainable atau berkelanjutan. berfungsi untuk membantu prosesdaerah yang menyusun RDTR harus Sebenarnya maksud dari adanya pengembangan kota. Sebab, apabilamenyiapkan sendiri peta dasarnya. konsep pengembangan kota itu data dari RDTR tersebut jelas danKemudian, proses pembuatan peta untuk membuat hidup kita nyaman, akurat maka akan mempercepatdasar, baik dari foto udara maupun tapi jangan sampai generasi kita penataan ruang di suatu wilayahdari citra satelit, tidak mudah, karena hidup nyaman sedangkan generasi tersebut serta dapat membantubanyak ketentuan geodetik yang anak cucu kita tidak. Maka dari itu keefektifan proses pengembanganharus dipenuhi dan dilaksanakan. konsep pengembangan kota harus kota menjadi Smart City.”Penggunaan peta dasar yang keliru sustainable atau berkelanjutan”,akan membawa konsekuensi hukum tukas Andri. Tasikmalaya kini sedangyang besar, mengingat RDTR akan mengimplementasikan konsepmenjadi dasar bagi penerbitan Terkait Smart City, Andri Smart City, namun ada tahapan-IMB”, katanya. men­ yebutkan bahwa kons­ ep tahapan yang dijalani,dari mulai ini adalah bagaimana mewu­ pengembangan konsep Smart City, Kendala lain, koreksi geometrik judk­ an pemb­ angunan perkota­ perumusan konsep Smart City,membutuhkan biaya mahal dan an yang berkelanjutan. Smart penyusunan Masterplan Teknologiwaktu yang lama. Anggaran City merupakan sebuah kons­ ep Informasi dan Komunikasi,untuk survei dan pengukuran manajemen kota yang meng­ Enterpreneurship Architecht SmartGround Control Point (GCP) integr­ asikan teknologi informasi City, Smart System Platform hinggadengan GPS Geodetik biasanya dan internet di berbagai bidang akhirnya Implementasi tahap I danbelum dimasukkan ke dalam untuk kemudahan dan percepatan II. Semua tahapan itu dimulai sejakpenganggaran penyusunan RDTR. pelayanan. Salah satu bidang 2011 hingga tahun ini.Kendala berikutnya masih terdapat Smart City yang bisa dikembangkankesulitan untuk memperoleh peta adalah bidang perenc­ anaan Awal perumusan konsep Smartbidang tanah sebagai salah satu p­ emban­ gunan wilayah, termasuk di City di Kota Tasikmalaya adalahdasar pertimbangan perencanaan dalam­nya perencanaan tata ruang. tentang bagaimana menjadikantata ruang. Kota Tasikmalaya Smart Economy Beberapa kota di Indonesia telah atau kota yang cerdas dalam hal Andri lebih lanjut menjelaskan, menerapkan konsep p­ emba­ngunan ekonomi, Smart Mobility atau kotater­dapat beberapa tujuan utama Smart City, diantaranya DKI Jakarta, yang cerdas dalam hal aktivitaspenataan ruang, yakni mewu­ Bandung, Balikpapan, Makassar masyarakat, Smart Environmentjudkan ruang wilayah yang aman, dan Surabaya. Meski sudah banyak atau kota yang cerdas dalam halanyaman, produktif, dan berke­ kabupaten/kota yang mengusung pengelolaan lingkungan hidup,lanjutan. Aman, berarti masyarakat konsep pembangunan Smart Smart Goverment atau kota yangdapat menjalankan aktivitas kehi­ City dalam menyusun RTRW, cerdas dalam hal tata keloladupan dengan terlindungi dari tetapi sayangnya RTRW tersebut pemerintahan, dan Smart Livingberbagai ancaman. Nyaman, tidak dilengkapi dengan RDTR. atau kota yang cerdas dalam hal hunian. (*) Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 29

event Workshop Geospasial Wilayah KalimantanPentingnya Simpul Jaringan IG untuk Mendukung KSPKepala BIG Prof. Hasanuddin Zainal Abidin membuka Workshop Geospasial yang dilaksanakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada 26DMei 2017. ata dan Informasi dasar itu, pe­mer­intah membuat dasar pembangunan belum sesuai Geos­pasial (IG) kini program KSP dan menjadi salah standar dan sama. menjadi komponen satu prioritas nasio­nal yang pent­ing dalam meren­ tertuang dalam agenda Nawacita Karena itu, BIG terus menga­ dakan Workshop Geospasial untuk canakan pemba­ Kepala Badan Informasi mendukung KSP ke berbagaingunan nasional, tak terkecuali Geospasial (BIG) Prof. Hasanuddin wilayah di tanah air. Tahunbagi Pemerintah Daerah (Pemda). Zainal Abidin, mengungkapkan, 2017 ini, Workshop GeospasialDalam penggunaan Data dan melalui KSP maka data dan pertama BIG dilaksanakan BIG diIG tersebut, pemerintah sudah IG berupa peta akan mengacu Kota Tarakan, Kalimantan Utaramewajibkan satu sumber referensi pada Satu Georeferensi, Satu (Kaltara) pada pertengahan Meimelalui Kebijakan Satu Peta (KSP). Geostandar, Satu Geodatabase 2017 lalu. “Alhamdulillah, iniDengan kondisi wilayah Indo­ dan Satu Geocust­ odian (Satu pertama sekali saya menjajakkannesia yang begitu luas ter­bentang Geoportal) pada tingkat akurasi kaki di Tarakan. Saya sebetulnyadari Sabang sampai Merauke, skala peta 1:50.000. Selama ini, dari Aceh, tapi Tarakan ini mirip-sangat penting bagi pen­gambil masalah dalam pembangunan dan mirip sedikit. Saya lihat Tarakankeputusan untuk memiliki data penataan wilayah nasional adalah ini kaya dengan sejarah dan Insyayang akurat dan dapat diper­tang­ munculnya tumpang tindih Allah nanti diridhai Allah SWT,gungjawabkan sebag­ ai dasar dalam perizinan. Hal ini disebabkan serta pengembangannya lebih baikmenentukan arah kebijakan. Atas peta yang digunakan sebagai di masa depan”, ujar Hasanuddin30 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

eventdalam sambutannya di acara itu.Kegiatan Workshop Geos­pasial ini mengambil tema“Pembangunan Simpul Jaringanuntuk Mendukung KSP”. MenurutKepala BIG, tema ini sengajadiangkat karena pentingnyasimpul jaringan IG untukmendukung kebijakan KSP secaranasional. Terlebih pemer­ intah akanmenerbitkan Peraturan Presiden(Perpres) tentang Kebijakan SatuData. Jadi, nantinya pemerintahbukan lagi sekadar mengacu padaSatu Peta tapi Satu Data. Simpuljaringan ini juga mendukungKebijakan Satu Data.KSP telah dilaksanakantahun 2016 untuk wilayah PulauKalimantan dan dihasilkan 78 Kepala BIG Prof. Hasanuddin Zainal Abidin (tiga dari kiri) menyerahkan Peta Indonesia kepada Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Udin Hianggio (dua dari kiri).peta tematik. Dari jumlah itu telahterintegrasi sebanyak 63 petatematik, dan dalam proses 15 petatematik. Untuk tahun ini, target KSP masalah perubahan pada Peta Pola Hasanuddin memberikan apreasi Ruang RTRW berikut Perda RTRW- kepada Pemerintah Provinsiadalah Pulau Sumatera, Sulawesi, nya. Kemudian menyelesaikan (Pempr­ov) Kaltara, walaupun pro­ masalah tumpang tindih perizinan vinsi baru tetapi dengan cepat telahBali, dan Nusa Tenggara. Terdapat (izin lokasi, HGU, HGB, Izin bisa membuat sistem informasi Usaha Perkebunan, dan lainnya) tata ruang dengan baik. Tak salahtiga tahapan dalam mewujudkan terhadap batas wilayah, wilayah jika BIG memberikan anugrah kehutanan, dan Perda RTRW, serta Bumandala Award kepada ProvinsiKSP, yaitu tahap Kompilasi, menyelesaikan Peta Batas Desa Kal­tara untuk kategori simpul dan Tanah Ulayat, sekaligus untuk jar­ inga­ n berkembang tingkatIntegrasi, dan Sinkronisasi. mendukung pelaksanaan kebijakan provinsi. Reforma Agraria di Kalimantan.Pada tahap Kompilasi, dilakukan “Saya pikir sebagai provinsi Selanjutnya, menyelesaikan baru, pencapaian ini, Pak Wagub,pengumpulan peta tematik oleh proses kompilasi dan integrasi terus terang bagus sekali, bisa untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, cepat. Award akan diserahkanKementerian/Lembaga (K/L). Bali dan Nusa Tenggara. Fokus pada peringatan Hari Geospasial pelaksanaan KSP berikutnya Nas­ional di BIG bulan OktoberLalu tahap Integrasi, yakni adalah menyelesaikan Peta Batas 2017. Nanti bapak akan diundang Desa dan Tanah Ulayat, sekaligus ke sana”, ungkap Kepala BIG dioverlay peta tematik ke atas untuk mendukung pelaksanaan hadapan Wakil Gubernur (Wagub) kebijakan Reforma Agraria di Kaltara, Udin Hianggio, yangpeta Rupabumi Indonesia (RBI) wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali hadir dalam Workshop Geospasial dan Nusa Tenggara. Terakhir, tersebut.skala 1:50.000 dan memastikan pengembangan jaringan berbagi- pakai (sharing) IG terhadap seluruh Indonesia Butuh 600 Simpulkesesuaian antara peta tematik peta tematik hasil integrasi dan Jaringan sinkronisasi.dan peta dasar. Overlay merupakan Hingga saat ini simpul jaringan Menurut Hasanuddin, dukungan baru terhubung sebanyak 70,prosedur penting dalam analisis pemerintah provinsi sangat penting dengan rincian pada K/L sebanyak dalam rangka menyukseskan KSP 28 simpul jaringan, serta provinsiSistem Informasi Geografis (SIG). maupun Kebijakan Satu Data. dan kabupaten/kota masing-Overlay adalah kemampuan untukmenempatkan grafis satu petadi atas grafis peta yang lain danmenampilkan hasilnya di layarkomputer. Sementara pada tahapSinkronisasi adalah superimpose,analisa tumpang tindih antarpetatematik yang telah terintegrasi danpenyelesaian isu terkait tumpangtindih peta.Fokus utama pelaksanaan KSPtahun ini adalah penyelesaianproses sinkronisasi peta di wilayahKalimantan, yaitu menyelesaikan Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 31

eventmasing 21. Menjadi tantangan wakilan dari Bappeda dan Litbang denga­n Januari 2017, terdapatbersama bagaimana agar simpul kabupaten/kota se-Provinsi Kaltara, 39.92% atau sekitar 390 batasjaringan terhubung di seluruh Dinas Pekerjaan Umum, serta wilayah administrasi kabupaten/Indonesia, setidaknya 600 simpul Dinas Tata Ruang, Perumahan dan kota dan provinsi definitif. Untukjaringan. Kawasan Permukiman provinsi batas antarprovinsi di Provinsi maupun kabupaten/kota se-Kaltara. Kaltara, terdapat dua batas definitif, Untuk mewujudkannya, tentu Kemudian Organisasi Perangkat yakni batas Kabupaten Kutai Timurbutuh kerja keras dan peran Daerah (OPD) provinsi dan kabu­ dengan Kabupatem Malinau,semua pihak. Karena itu, BIG paten/kota yang terkait dengan dan Kabupaten Berau denganterus mendorong agar Pemda pengembangan Data Geospasial Kabupaten Malinau. Sedangkandan Perguruan Tinggi Negeri serta para akademisi dan Lembaga untuk batas antarkabupaten/(PTN) terus bekerja sama dalam Swadaya Masyarakat (LSM). kota di Provinsi Kaltara saat inimenghasilkan sumber daya masih dalam proses penegasanmanusia (SDM) di bidang IG. “Di Dalam rangkaian kegiatan batas, sehingga statusnya masihdaerah kami memang berusaha Workshop Geospasial tersebut juga indikatif.agar Pemprov dan universitas dilaksanakan diskusi panel dengansaling bekerja sama, karena SDM pemberian materi mengenai BIG Untuk sesi kedua, Kepala Bidangitu tentunya banyak (dihasilkan) serta IG. Paparan tersebut sangat Prasarana dan Pengembangandari universitas. Kami (BIG) tidak ber­manfaat karena sekaligus Wilay­ah, Bappeda dan Litbangmempunyai perwakilan di daerah, m­ en­je­laskan proses kerja yang Provinsi Kaltara, Panji Agungoleh sebab itu kami menginginkan ada di BIG, sehingga para peserta bertindak sebagai moderator.di setiap PTN di provinsi ada Pusat ­work­shop bisa lebih mengenal Beberapa paparan materi yangPengembangan Infrastruktur Data tugas dan fungsi yang dijalankan disampaikan antara lain KebijakanSpasial (PPIDS) yang seolah-olah BIG. Teknis Penyelenggaraan Informasimenjadi perpanjangan tangan BIG Geospasial Tematik untukdi daerah”, kata Hasanuddin. Sesi pertama diskusi panel Mendukung Kebijakan Satu Peta dimoderatori oleh Kepala Bidang oleh Kepala Bidang Pemetaan Pada prinsipnya, sebut Hasa­ Prom­ osi dan Kerja Sama BIG, Sri Kebencanaan dan Perubahan Iklim,nuddin, BIG siap melayani Lestari Munajati. Diskusi panel Pusat Pemetaan dan Integrasikebutuhan Data dan IG bagi dibuka dengan paparan materi Tematik (PPIT) BIG Ferrari Pinem.daerah. Hasanuddin menegaskan, pertama yang disampaikan Kepa­BIG memiliki banyak Data dan la Pusat Pemetaan Rupabumi Kemudian dilanjutkan paparanIG, serta SDM yang siap melayani dan Toponim (PPRT) BIG, Ida materi tentang Mekanisme Berbagikeperluan daerah di Indonesia. Herlin­ingsih. Dalam paparannya Pakai Data dengan Ina-Geoportal“Saya lihat teman-teman di BIG berjudul “Penyelenggaraan Peme­ oleh Bayu Purwanto, staf Pusatpunya s­ema­ngat yang besar taan Rupabumi Skala Besar”, Ida Pe­ngelolaan dan Penyebarluasanuntuk melayani daerah. Motto menjel­askan mengenai proses Informasi Geospasial (PPIG) BIG;kami sekarang ini adalah ‘BIG bisnis penyelenggaran pemetaan serta Penyelenggaraan Infor­masiuntuk Negeri’. Jadi, jangan sampai rupa­bumi skala besar yang Geospasial dalam Jaringan Infor­nantinya BIG punya banyak Data dilaksanakan di BIG. masi Geospasial Nasional yangtapi daerah tidak mer­asakan disampaikan staf Pusat Stan­manfaatnya”, tandas­nya. Ida juga memberikan informasi dardisasi Kelembagaan Informasi peta rupabumi Provinsi Kalimantan Geospasial (PSKIG) BIG, oleh Andi Sementara itu, Kepala Badan Utara yang tersedia. “Untuk skala Rinaldi.Peren­canaan Pembangunan Dae­ 1:50.000, terdapat 123 nomorrah dan Penelitian dan Pengem­ lembar peta (NLP) yang sudah dipe­ Andi menyebutkan, Databangan (Bappeda-Litbang) Kalt­ara, takan di Kalimantan Utara. Sedang­ G­ eosp­ asial sangat penting bagi pe­Frederick Elia Gukkang, meng­ kan untuk skala 1:5.000, terdapat ren­ca­naan pembangunan nasion­ al.ungkapkan, kegiatan Workshop 67 NLP untuk Kota Tarakan dan Na­mun mem­produksi Data Geos­Geospasial ini merupakan rang­ 32 NLP untuk Tanjung Selor. pasial tersebut tidak sedik­ it biayakaian dari kegiatan pembangunan Seluruhnya dilaksanakan di tahun yang dibutuhkan. Dengan adanyasimpul jaringan di Provinsi 2016”, ujar Ida. sistem berbagi pakai, akan mem­Kaltara dan merupakan bagian dari permudah akses perolehan data dijaringan infrastruktur geospasial Paparan selanjutnya disam­ antara K/L dan Pemda. “Du­kungannasional untuk mendukung KSP. paikan oleh Kepala Pusat Pemetaan K/L dan Pemda sangat dihar­ap­ Batas Wilayah (PPBW) BIG, Tri Pat­ kan untuk mewujudkan suksesn­ ya Dalam Workshop Geospasial masari, mengenai Pemetaan Batas Kebijakan Satu Peta”, kata Andi. (*)ini pihaknya mengundang per­ Desa. Tri menjelaskan, sampai32 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

laporan kheuvseunstMenjaga Keabsahan Data Pulau di IndonesiaBIG Laporkan 16.065 PulauB­ ernama dan Berkoordinat ke PBBIPeta Kepulauan Indonesia. Tanda bulat merah menunjukkan pulau yang telah disurvei.ndonesia merupakan negara 2012, Indonesia sudah melaporkan aktif berpartisipasi pada keduakepulauan yang terdiri sebanyak 13.466 pulau yang telah forum tersebut terutama terkaitatas beribu-ribu pulau. bernama dan berkoordinat. pembakuan nama rupabumi. PadaAkan tetapi, jumlah pulau Forum UNCSGN dan pertemuan Sebagai negara yang ber­ UNGEGN yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikatdi Indonesia selama ini daulat, Indonesia melalui Badan itu, Kepala BIG, Prof. Hasanuddin Zainal Abidin terpilih sebagaimemiliki data yang berbeda dari Informasi Geospasial (BIG), pimpinan delegasi dengan  anggota delegasi dari lintas Kementerian/beberapa sumber yang berbeda. telah melaporkan pulau-pulau Lembaga (K/L) dan akademisi.Hal itu dikarenakan informasi yang telah memiliki nama pada Sebenarnya, dalam proses verifikasi nama pulau ini meli­jumlah pulau yang ada namanya koord­inat tersebut kepada PBB batkan lintas K/L, di antaranya BIG, Kementerian Kelautan danbelum dibakukan. Atas dasar itu, melalui Forum United Nations Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),pemerintah terus melakukan Conferences on the Standardization Kemen­terian Luar Negeri (Ke­ menlu), Kementerian Koordinatorverifikasi dan penamaan pulau of Geographical Names (UNCSGN) Bidang Kemaritiman, serta Kemen­ terian Bidang Politik Hukum danagar bisa terdaftar di Perserikatan dan United Nations Group of Experts Keamanan (Kemenkopolhukam). BIG ditunjuk sebagai pimpinan dele­Bangsa Bangsa (PBB). on Geographical Names (UNGEGN),Sejak tahun 2015 hingga Juli pada 7-18 Agustus 2017 lalu.2017 telah dilakukan verifikasi UNCSGN adalah forum yangjumlah pulau yang ada di diselenggarakan PBB setiap limaIndonesia dan hasilnya didapat tahun, sementara pertemuan2.509 pulau. Dengan demikian, dari UNGEGN diselenggarakan diantara17.504 pulau yang mengelilingi UNCSGN sebagai wadah untukIndonesia, kini sebanyak 16.065 menindaklanjuti implementasipulau sudah memiliki nama dan dari resolusi yang telah disepakatititik koordinat. Sebelumnya pada pada UNCSGN. Indonesia secara Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 33

laporan khususgasi yang melaporkan ke PBB karena barkan. Kepala BIG juga mela­ (SDM) untuk survei toponim danlembaga ini merupakan National porkan kegiatan pembakuan namaNames Authority dari Indonesia rupabumi di Indonesia, seminar pengumpulan data terkait pulau-yang menggantikan Tim Nasional dan bimbingan teknis terkait to­Pembakuan Nama Rupabumi. ponimi serta penelitian dan pulau di Indonesia. publikasi terkait toponimi. Berdasarkan Peraturan Presiden Dengan mendaftarkan jumlah(Per­pres) Nomor 116/2016, di­ Dalam rombongan delegasitetap­kan bahwa pembakuan Indon­esia, selain BIG sebagai pulau yang telah memiliki namanama rupabumi nasional dilak­sa­ ketua delegasi, pejabat terkait darinakan oleh Lembaga Pemer­intah Kemenko Kemaritiman, Kemenko dan berkoordinat ke forumNon Kementerian yang menye­ Polhukam, Kemendagri, KKP,lenggarakan urusan pemerintahan akademisi juga turut berpartisipasi Intern­asional PBB, maka akandi bidang geospasial, dalam hal aktif. Mereka mempresentasikanini BIG. BIG bertugas menye­ enam paparan teknis, menjadi pa­ meningk­ atkan keabsahan ter­kaitlenggarakan survei toponim yang nelis dalam diskusi panel bertajukmemegang peran penting dalam “Making Geographical Names Data data jumlah pulau di Indo­nesia,pembakuan nama rupabumi, Accessible and Available” dan Vicebaik secara nasional maupun Chair dalam Technical Committee terutama dalam rangka untukinternasional. II terkait Toponymic Data Files and Gazetteers. menjaga wilayah dan ked­aulatan Dalam Permendagri Nomor39/2008 tentang Pedoman Umum Kepala BIG mengatakan, pem­­ bangsa. ”Sebagai negara yangPembakuan Nama Rupabumi, bakuan nama rupabumi mem­ ilikijuga disebutkan bahwa Gasetir peran yang penting teru­ta­ma terkait ber­daulat, Indonesia menyam­adalah daftar nama rupabumi wilayah dan ked­aul­atan negara,yang dilengkapi dengan informasi mengingat Indo­nesia merupakan paikan data resmi terkait jumlahtentang jenis unsur, posisi, lokasi negara kepu­l­auan dengan jumlahdalam wilayah administratif, dan pulau yang tidak sedikit. Banyaknya pulau dan melaporkannya kepadainformasi lain yang diperlukan. pulau itu memiliki potensi yangGasetir Nasional adalah daftar bisa mengganggu kedaulatan UNGEGN melalui gasetir nasionalnama rupabumi yang telah dila­ bang­sa terutama untuk pulaukukan secara nasional. Prinsip yang terletak di area perbatasan yang disimpan dalam geodatabase”,penamaan rupabumi sendiri meli­ dan belum memiliki kesepakatanputi penggunaan abjad romawi; dengan Indonesia. ujar Hasanuddin.satu unsur rupabumi satu nama;penggunaan nama lokal; berda­ Permasalahan tersebut bisa Hasanuddin mengatakan,sarkan peraturan perundang- diatasi dengan melaku­kan pendaf­undangan; menghormati kebera­ taran dan pengadminist­rasian jumlah pulau Indonesia yangdaan suku, agama, ras dan golongan; pulau-pulau yang ada di Indonesiamenghindari penggunaan nama secara detail, valid, dan terstandar berkoord­inat dan bernama jugadiri atau nama orang yang masih secara spasial, serta memilikihidup; menggunakan bahasa dokum­ en resmi sebagai bukti dari masih bisa bertambah dari  yanglndonesia atau bahasa daerah; dan kepemilikan pulau yang menjadipaling banyak tiga kata. bagian dari kedaulatan Indonesia, telah dilaporkan ke PBB melalui sesuai pedoman dari PBB. Selain mendaftarkan gasetir UNGEGN.  Sebab, nantinyayang berisi informasi tentang Hasanuddin menyebutkan, jum­jenis, unsur, posisi, lokasi dan lah pulau di Indonesia selama ini setelah dilakukan survei dannama pulau, delegasi Indonesia memiliki jumlah yang berbeda dariyang dipimpin oleh Kepala BIG beberapa sumber data yang berbeda. verifikasi pulau-pulau olehjuga menyampaikan laporan lain Hal itu dikarenakan pengumpulanberisi informasi, antara lain BIG data pulau belum dilaksanakan beberapa instansi terkait. Jumlahsebagai otoritas penamaan geo­ sesuai prosedur yang standar,grafis nasional yang baru meng­ koordinasi antar lem­baga masih pulau yang banyak itu memanggantikan Tim Nasional Pembakuan belum optimal, geod­atabase yangNama Rupabumi yang telah dibu­ terstandar belum diaplikasikan, dan penting, namun yang lebih penting kurangnya sumber daya manusia sebenarnya bagaimana menjaga pulau-pulau terdepan Indonesia yang berjumlah 111 pulau.  BIG juga sebenarnya menginginkan pulau-pulau yang ada tidak sekadar bernama dan berkoordinat. Hal terpenting, nantinya ribuan pulau tersebut memiliki peta-peta beragam potensi yang ada di sana, seperti potensi sumber daya alam (SDA), potensi pariwisata, dan potensi perikanannya. “Jadi bukan sekadar mengkoor­ dinatkan dan memberi nama, harus ada pemberdayaan masyarakatnya dan macam-macam, karena pulau ini penting bagi kita. Jadi jangan hanya sekadar euphoria jumlah dan nama. Kita harus melihat lebih dalam potensi SDA-nya, potensi pariwisatanya, maritimnya, perhu­ bungannya, geopolitiknya, dan lain-lain. Pulau-pulau itukan bisa jadi Pangkalan AL, perikanan dan sebagainya”, kata Hasanuddin.34 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

laporan khusus Deputi Kedaulatan Maritim pengakuan apa pun tentang status data dan gazetteers, sistem roma­­Kemenko Bidang Kemaritiman hukum suatu pulau”, ujar pakar ni­sas­ i, nama negara, termin­ o­Arif Havas Oegroseno dalam hukum laut internasional tersebut. logi, publisitas dan pendanaan,kesempatan yang berbeda, menye­ serta pedoman toponimi. Tu­butkan, Indonesia telah mencatat Sementara itu, Direktur juan UNGEGN bagi setiap negarasebanyak 17.504 pulau yang masuk Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah memutuskan pemb­ a­kuandalam wilayah kedaulatan Negara (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti nama geografis bers­tandar nasionalKesat­uan Republik Indonesia Poerwadi menjelaskan, saat ini KKP me­lalui proses admi­nistrasi yang(NKRI). Dengan demikian masih bertugas dan berperan aktif dalam diakui oleh National Names Autorithyterdapat 1.448 pulau yang kegiatan toponimi, validasi dan dari masing-masing negara danmemerlukan proses validasi dan verifikasi pembakuan nama pulau- didist­ribusikan secara luas dalamverifikasi. Dengan perubahan pulau kecil yang telah dimulai dari bentuk standar nasional sepert­igacuaca dan berbagai anomali alam tahun 2005 hingga 2017. “Sejak gazeheers, atlas, basis data berbasistelah terjadi munculnya sejumlah 2015 hingga Juli 2017, Indonesia web, pedoman toponimi ataupulau dan hilangnya pulau karena telah memverifikasi sebanyak nama, dan lain-lain. Sebagai dasarabrasi. Oleh karena itu verifikasi 2.590 pulau bernama untuk dapat perlunya standardisasi global namapulau dan nama pulau terus dilaporkan ke PBB pada konferensi geografis, UNGEGN mengutamakandilakukan guna kepastian geografi ke-11 sidang UNCSGN, sehingga pen­catatan nama lokal yang di­Indonesia. total pulau bernama bertambah gunakan dan mencerminkan bahasa dan menjadi 16.056 pulau”, ungkap dan tradisi suatu negara. Havas menilai pendaftaran Brahmantya.nama rupa bumi di PBB sebagai Selain berpartisipasi aktif dalamsuatu kegiatan administratif Menurut dia, jumlah pulau melaporkan jumlah pulau bernama,sangat penting dilakukan bagi yang dilaporkan tahun ini pada sesi sidang UNGEGN tersebut,negara anggota PBB. Tujuannya merupakan penambahan dari Indon­ esia melalui anggota delegasiadalah untuk menjaga standar 13.466 pulau yang telah didaf­ Indonesia juga berperan aktifpenamaan pulau agar satu pulau tar­kan pada konferensi ke-10 dengan mengikuti sebanyak tujuhtidak memiliki nama yang berbeda- sidang UNCSGN di tahun 2012. working group tematis dan menjadibeda. Namun ada hal yang perlu Ke depannya, jumlah pulau Indo­ pemateri di dalam keg­iatan ter­diingat bahwa pendaftaran nama nesia yang sudah bernama masih sebut, yakni  Features Beyond abukan berarti suatu pengakuan bisa bertambah dikarenakan Single Sovereignty and Internationalkedaulatan PBB terhadap suatu belum seluruh pulau-pulau kecil Cooperation, Toponymic Datapulau. yang telah divalidasi, dilakukan Files and Gazetteers, Terminology verifikasi pembakuan nama in the Standardization of Geo­ “Posisi PBB, khususnya pulaunya. grap­hi­cal Names, Country Na­UNGEGN sudah jelas, yaitu mes, Exonyms, Toponymic Edu­ca­hanya menetapkan standardisasi UNGEGN melalui 24 divisi tion, Geographical Names as Culture,penamaan dan tidak memberikan geografis/linguistik dan kelompok dan Heritage and Identity. (*)suatu pengakuan kedaulatan atau kerja saat ini menangani masa­ lah pelatihan, digital fileDari kiri-kanan: Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG Ida Herliningsih, Kepala BIG Prof. Hasanuddin Zainal Abidin,Kepala Bidang Toponim BIG Moh Fifik Syafiudin, dan Kepala Pusat PPKS BIG Wiwin Ambarwulan, pada konferensi pers terkait jum-lah pulau yang dilaporkan Indonesia ke PBB. Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 35

familyAli Nor Hidayat, Kepala Biro Umum dan Keuangan (UK) BIGTularkan Nilai-nilaiKedisiplinan dariSang Ayah untuk AnakKELUARGA meru­ Pekerjaan dan keluarga bagi yang memiliki banyak tugas pakan unit terkecil masyarakat perkotaan memang negara. Namun bagaimanapun, ibarat dua sisi mata uang yang waktu untuk ke­luarga dalam masyarakat. memiliki nilai sama. Terlebih tidak bisa diabaikan. bagi aparatur sipil negara Keluarga adalah tempat tumbuhdan berkembangnya anak-anakgenerasi penerus bangsa. Darikeluarga­pula yang menentukanbaik tidaknya sebuah masyarakat,bahkan hingga level negara.Bagi sebagian orang, keluargamerupakan permata dalam kehi­dupannya. Tak jarang seseorangharus banting tulang demi bisamenghidupi keluarga. Disadariatau tidak, kerja keras seseorangpada hakikatnya bermuara demikebahagiaan keluarga. Namunterkadang, banyaknya waktu yangtersita untuk pekerjaan membuatkeluarga terabaikan, terutamapada perkembangan anak-anak.Tak jarang anak-anak mengarahpada kegiatan-kegiatan negatifakibat kurangnya perhatian dariorang tua yang sibuk bekerja.BIODATANama : Ir. Ali Nor HidayatLahir : Sleman, 20 Desember 1965Jabatan : Kepala Biro Umum dan KeuanganIstri : Dra. Siti RahmiyatiAnak : Hasnatika MaziyyahPendidikan:â SD Muhammadiyah Sangonan II Jowah Godeanâ SMP Negeri I Godeanâ SMA Muhammadiyah I Yogyakartaâ S 1 UGM Teknik Geodesi.36 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

family Hal ini dirasakan betul Ali pengalaman berkeliling daerah di betul bagaimana sang ayah selaluNor Hidayat yang kini menjabat Indonesia untuk tugas survei.­Kep­ ala Biro Umum dan Keuangan disiplin soal waktu. “Saya selalu(UK) Badan Informasi Geospasial “Saya bersyukur masuk BIG,(BIG). Maklum, pekerjaannya karena bisa kemana-mana,” tukas mengamati ketika beliau berangkatdulu sebagai tim survei sebelum anak pertama dari lima bersaudaram­ en­jabat Kepala Biro UK, cukup ini. kerja, itu pasti datangnya lebihmen­ yita banyak waktu. Bagi Ali, keluarga memiliki awal dibandingkan yang lain. “Kalau enggak kerja itu (libur) arti yang sangat penting. Keluargaya banyak habisin waktu bersama merupakan unsur masyarakat yang Kemudian kalau sampai di kantorkeluarga saat Sabtu dan Minggu. paling mendasar. Dari keluargalahKarena kalau hari biasa, waktu keberhasilan masyarakat dimulai, ya kerja saja. Jadi saya melihatsaya lebih banyak di kantor, dari bahkan keberhasilan sebuahpagi sampai sore, terkadang juga bangsa.­ Jika sebuah keluarga bapak saya itu termasuk orangsampai malam di kantor. Jadi, baik, anggota keluarga berhasil,kalau ketemu keluarga itu ya Sabtu maka nantinya masyarakat juga yang disiplin, dan saya mencobaMinggu”, ujarnya kepada Majalah akan baik. Jadi kuncinya adalah­GEOSPASIAL. bagaimana orang tua bisa mem­ untuk mencontoh itu”, ucapnya. bina anak-anaknya dengan baik Ali memang tergolong jarang dan berhasil. Jika pendidikan di Ali sadar bicara kedisiplinanberkumpul dengan keluarga, keluarga sudah berjalan denganterutama dengan sang anak. Si baik nantinya masyarakat akan masih jauh dari kata sempurna.anak semata wayang saat ini secara otomatis mengikuti.sedang sekolah di Yogyakarta, Tapi Ali akan terus mencobasehingga jarang sekali bertemu “Keluarga menjadi dasarjika sang anak tidak sedang libur pembangunan masyarakat yang menerapkan nilai-nilaisekolah. Karena itu, ia selalu besar. Seperti kebijakan pemerintahmemaksimalkan waktu untuk si yang sekarang, membangun dari ­kedisipl­inan dari sang ayah, baikanak jika kebetulan berkumpul. desa, kenapa? karena masyarakat desa itu yang paling kecil. untuk diri sendiri maupun kepada Ali membeberkan, bertugas Kalau semua desa itu baik makadi bidang survei cukup banyak otomatis kecamatan akan baik, sang anak. Selaku pimpinan, iamenyita waktu karena harus terus ke kabupaten, provinsi danpergi keluar kota, Saat pergi tugas seterusnya. Jadi keluarga itu juga ingin nilai-nilai disiplin dapatmelakukan survei, tentu waktu manjadi basis, dasar yang palinguntuk keluarga dikorbankan. pokok dalam pembangunan diterapkan di unit kerjanya. Sebab,Apalagi terkadang ia harus masyarakat”, tukasnya.melaksanakan survei dalam waktu disiplin sangat penting untukyang cukup lama. Awalnya, Ali Atas dasar itu, walaupun jarangmemang merasa berat. Tetapi lama berkumpul dengan anak, Ali semua hal.kelamaan Ali semakin menikmati mengaku sangat memperhatikanpekerjaan itu karena banyak betul perkembangan si buah “Saya kira nilai yang diajarkanpengalaman dan hal-hal berkesan hati. Ali tidak ingin pendidikanyang didapat saat di lapangan. anak gagal. Karena itu, walaupun oleh bapak saya sangat baik dan sedang tugas di luar, Ali selalu “Pernah saya ikut kapal survei menyempatkan waktu untuk saya berusaha untuk menerapkanuntuk kegiatan survei kelautan, menyapa si anak yang kini tinggalhampir 3 bulan saya ikut walaupun di Yogyakarta bersama sang itu di tempat kerja supayatidak terus menerus. Itu sangat nenek.berkesan bagi saya. Itu sesuatu jadi pedoman bagi yang lain”,yang tidak bisa saya lupakan, Dalam mendidik anak, Aliproses perjalanan seperti itu menekankan tentang kedisiplinan. tandasnya.sangat menarik”, katanya. Kedua hal itu pula yang selama ini ia terapkan dalam bekerja. Ali Ali bergabung dengan BIG pada Walaupun jarang berkumpul memang terlahir dari keluargadengan keluarga, Ali mengaku sederhana. Sang ayah seorang Maret 1993 saat masih bernamasangat bersyukur bekerja di BIG, guru biasa. Tapi soal disiplin, tidakkarena bisa merasakan banyak bisa ditawar-tawar. Ali masih ingat Bakosurtanal. Jadi, Ali sudah lebih dari 24 tahun mengabdikan diri untuk negara. Awalnya, Ali ditempatkan di bagian teknis pada Kelompok Penelitian Batas Wilayah (Poklit Taswil) yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW). Di Poklit Taswil dan PPBW, Ali bertugas sekitar tujuh tahun lamanya. Setelah itu ia dipindah ke bagian perencanaan dan pada 2009 ditugaskan di bagian keuangan. Kemudian pada akhir tahun 2015 hingga sekarang, Ali dipercaya menjabat sebagai Kepala Biro UK BIG. Dalam bekerja Ali mengaku tidak terlalu memiliki ambisi tinggi. Prinsipnya, apa yang di­ amah­kan­oleh pimpinan dijalan­kan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tapi ia punya keinginan agar kelak sang anak lebih baik dan lebih sukses dari dirinya. (*) Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 37

opini Rencana Aksi Sebagai Instrumen PengendaliPembangunan Infrastruktur Informasi GeospasialOleh : Akbar Hiznu Mawanda, S.H., M.H. “Perancang Peraturan Perundang-undangan merangkap Pengamat Informasi Geospasial” Salah satu program pembangunan di era spasial (IG), infrastruktur juga men­ Presiden Joko Widodo jadi dasar utama untuk men­jamin adalah pembangunan kelancaran dalam pe­nyel­ eng­garaan informasi geos­pasial di Indonesia. infrastruktur. Beliau Statement ini muncul di dalam bahkan menjadikan pembangunan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang infrastruktur sebagai prioritas Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG. utama dalam penyelenggaraan Masuknya pe­ngaturan infrastruktur pemerintahannya. Pembangunan seba­gai salah satu materi muatan bandar udara, jalan, pelabuhan, dalam undang-undang tersebut kawasan perbatasan, jalur kereta merepresentasikan urgensi peran api, dan pembangkit listrik secara infrastruktur dalam penyeleng­ masif adalah beberapa contoh garaan IG, mulai dari pengumpulan implementasi perwujudan dari sampai dengan penggunaan data program prioritas tersebut. geospasial dan IG.Akbar Hiznu Mawanda, S.H., M.H Presiden Joko Widodo sangat Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- sadar bahwa infrastruktur yang Undang Nomor 4 Tahun 2011 mapan merupakan “senjata utama” tentang Informasi Geospasial, bagi Negara Indonesia untuk infrastruktur di bidang IG terdiri mewujudkan keadilan sosial bagi atas lima unsur yaitu: seluruh rakyat Indonesia dan a. Kebijakan; bersaing dengan negara lain. b. Kelembagaan; Berdasarkan data Badan Pusat c. Teknologi; Statistik, pertumbuhan ekonomi d. Standar; dan Indonesia pada kuartal II Tahun e. Sumber daya manusia. 2017 pada posisi 5,01 persen. Posisi Lima unsur inilah yang harus ini menempatkan Indonesia pada dibuat semapan mungkin untuk tiga besar pertumbuhan negara- menjamin kelancaran penye­ negara anggota G-20. Indonesia lenggaraan IG di Indonesia. berhasil mengalahkan Singapura, Jepang, bahkan Amerika Serikat. Pentingnya Rencana Aksi Indonesia hanya kalah dari India Meski setara dengan empat dan Tiongkok. Keren kan? uns­ur yang lain, kebijakan sebe­ Ilustrasi di atas menggam­ narn­ya sedikit memiliki posisi barkan ke kita semua bahwa yang lebih “tinggi” dibanding infras­truktur menjadi hal yang empat unsur infrastruktur infor­ sangat urgen dalam pembangunan masi geospasial yang lain. Kebi­ nasional. Demikian juga dalam jakan sendiri menurut Kamus pembangunan Informasi Geo­ Besar Bahasa Indonesia memiliki38 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

Opinimakn­­a rangkaian konsep dan asas kepent­ingan terkait kebijakan, tersebut mengatur tentang target kelembagaan, teknologi, standar, IG yang harus dihasilkan olehyang menjadi garis besar dan dasar sumber daya manusia, dan harmo­ masing-masing K/L dan LPNK nisasi penyelenggaraan informasi dalam jangka waktu tertentu.rencana dalam pelaksanaan suatu geospasial yang diselenggarakan oleh masing-masing pemangku Meski demikian, masih banyakpek­erjaan, kepemimpinan, dan cara kepentingan. Mudahnya, Renaksi pekerjaan rumah di bidang infor­ IG ini adalah “kitab suci” bagi masi geospasial yang mash belumbertindak. Dari pengertian ter­sebut seluruh pemangku kepentingan masuk dalam Renaksi IG ini. di bidang IG seh­ingga barang Minimnya pemanfaatan sertifikatdapat dipahami kebijakan me­rup­a­ siapa tidak menaati Renaksi kompetensi dalam penyel­eng­ IG ini idealnya akan mendapat garaan IG dan disparitas untukkan landasan utama dalam pem­ “sanksi”. Kitab suci ini adalah teknologi IG yang digun­akan solusi yang diciptakan untuk oleh para pemangku kepent­inganbangunan empat unsur infras­ truktur mengeliminasi tumpang tind­ ihnya merupakan beberapa pek­erjaan penyelenggaraan IG sehingga rumah yang harus diselesaikan.informasi geospasial yang lain. tercipta penye­lenggaraan IG yang harm­ onis namun tetap efisien. Layaknya rencana aksi yangMenurut Pasal 63 Peraturan lain, tanpa adanya reward dan Renaksi IG ini sendiri disusun, punishment, seringkali rencana aksiPemerintah Nomor 9 Tahun 2014 dis­epakati, dan dievaluasi oleh tersebut hanya “panas” di awal lalu seluruh pemangku kepentingan menguap begitu saja tanpa hasil ditentang Pelaksanaan Undang- mel­a­lui sebuah rapat koordinasi akhir. Oleh sebab itu, pengaturan dengan lingkup nasional yang dise­ terkait pemberian reward danUndang Nomor 4 Tahun 2011 lenggarakan setiap tahun. Menurut punishment termasuk juga siapa Pasal 65 Peraturan Pemerintah yang memberikannya perlu jugatentang Informasi Geospasial, kebi­ Nomor 9 Tahun 2014, rapat ini diatur dalam Renaksi IG ini. dina­makan Rapat Koordinasi Nasio­­jakan terbagi menjadi tiga yaitu: nal Informasi Geospasial. Rapat Selain ketiadaan pengaturan ini diselenggarakan oleh BIG dan tentang reward dan punishment,a. Kebijakan IG Nasional yang Kementerian Perencanaan Pemba­­ pelak­sanaan evaluasi implementasi ngunan Nasional. Untuk mem­­ dari Renaksi IG harus konsistendituangkan dalam rencana perkuat posisi dari Renaksi IG ini, dilak­sanakan. Evaluasi harus Kepala BIG diamanahkan oleh men­ja­ di agenda utama dan tetappembangunan jangka peraturan pemerintah tersebut dalam setiap pelaksanaan Rapat untuk menet­apkan Renaksi IG. Koor­dinasi Nasional Informasimenengah nasional; Dengan menjadi suatu produk Geosp­­asial. Melalui evaluasi, ken­ hukum, Renaksi IG ini dapat men­ dala dalam implementasi dari Re­b. Kebijakan Informasi Geospasial jadi alat paksa bagi seluruh pe­ naksi IG dapat terlihat dan deng­an mangku pentingan dan instrumen cepat dicarikan solusinya se­caraInstansi Pemerintah yang untuk memberikan reward dan bersama sehingga tidak mun­cul punishment kepada pemangku di kemudian hari. Dengan adanyadisusun berdasarkan kebijakan kepen­tingan yang memenuhi atau reward dan punishment serta tidak memenuhi tugasnya di dalam pelaksanaan evaluasi secara konsis­nasional dan Rencana Aksi Renaksi IG tersebut. ten, Renaksi IG akan semakin kuat dalam memposisikan dirinyaPenyelenggaraan Informasi Minim Implementasi, Tanpa sebagai pengendali pembangunan Evaluasi infrastruktur informasi geospasialGeospasial Nasional; dan sehingga penyelenggaraan infor­ Salah satu hasil dari penerapan masi geospasialnya menjadi lancarc. Kebjakan Informasi Geos­ Renaksi IG ini adalah disahkannya dan informasi geospasial yang Peraturan Presiden Nomor 9 diha­silkannya berkualitas danpasial Pemerintah Daerah yang Tahun 2016 tentang Percepatan tepat guna. Renaksi IG pun nis­caya Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tidak akan bernasib sama dengandisusun berdasarkan kebi­ pada Tingkat Ketelitian Peta Skala beberapa rencana aksi yang telah 1:50.000. Peraturan Presiden ada sebelumnya. Minim imple­men­jakan pemb­ angunan jang­ka tasi, tanpa evaluasi. (ahm)menengah daerah dan Renc­ anaAksi Penyelenggaraan Infor­masi Geospasial Nasional.Satu hal yang menarik daripemb­agian kebajikan di atasadalah adanya istilah Rencana AksiPenyelenggaraan Informasi Geos­pasial Nasional sebagai salah satuacuan dalam penyusunan kebijakanbaik instansi pemerintah maupunpemerintah daerah. RencanaAksi Penyelenggaraan InformasiGeospasial Nasional, selanjutnyadisebut Renaksi IG, sendiri mer­upakan instrumen untuk menge­ja­wantahkan dalam tataranimplementasi dari kebijakannasional informasi geospasial seba­gaimana dituangkan dalam Ren­canaPembangunan Jangka Me­nen­ gahNasional. Adanya kata “Aksi” dalamRenaksi IG semakin menegaskansifat implementatifnya.Renaksi IG ini berisi tentangkese­pakatan para pemangku Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 39

serba serbi PULAU-PULAU UNIK DI INDONESIA Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dariSabang sampai Merauke. Tentunya, dari ribuan pulau itu terdapat beberapa pulau yang unik, baik dari bentuknya maupun namanya. Berikut pulau-pulau unik di Indonesia sebagaimana dikutip dari laman kebudayaan Indonesia (www.kebudayaanindonesia.com):1| PULAU LUMBA-LUMBA, FLORES. Pulau yang2| berlokasi di Flores, Nusa Tenggara Timur ini memiliki3| bentuk yang khas yaitu mirip dengan lumba-lumba. Bentuk pulau yang sangat indah ini mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara sehingga pulau ini menduduki peringkat sepuluh besar pulau terunik di dunia. Jika dilihat dari atas langit, bentuk pulau ini memang sangat mirip dengan bentuk lumba-lumba yang muncul dari atas permukaan. Uniknya lagi, di sekitar pulau ini juga dihuni oleh beberapa lumba- lumba. Wah, kebenaran nama Pulau Lumba-Lumba ini semakin lengkap ya! Mungkin karena itulah pulau ini dinamakan dengan Pulau Lumba-Lumba. PULAU MARATUA (KAKABAN). Salah satu hal yang unik dalam Pulau Maratua adalah memiliki pantai dalam dan pantai luar yang menjadi satu dalam area pulau. Pulau ini merupakan pulau yang ada di wilayah terluar Indonesia dan menjadi titik tumpu area Zona Ekonomi Eksklusif laut Indonesia. Apabila dilihat dari satelit, bentuk pulau ini mirip dengan tapal kuda. Untuk mencapai pulau ini, dibutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar tujuh jam. Tiga jam perjalanan di daratan dan empat jam perjalanan di laut dari Kota Berau Kalimantan Timur menuju ke Pulau Maratua. PULAU KUMALA. Pulau yang ada di Tenggarong, Kali- mantan Timur ini dijuluki dengan pulau yang memiliki aneka wahana permainan seru. Keunikan tempat ini adalah adanya wahana permainan layaknya di Ancol yang terdapat di tengah- tengah Sungai Mahakam. Jarang sekali ditemukan di pulau- pulau yang lain ya? Tempat wisata ini juga sering disebut se- bagai Pantai Kumala. Awalnya, pulau ini merupakan sebuah delta sungai yang permukaannya sering terendam air sungai apabila kondisi air sungai meluap. Wahana permainan yang bisa kita ikuti sangat banyak seperti jet coaster, bombom car, komidi putar, gokart, kereta mini dan kereta gantung. Jarang ada ya wahana di tengah pulau seperti ini? Kita dapat meli- hat landscape Kota Tenggarong dengan menaiki Sky Tower s­ etinggi 75 meter.40 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

4| serba serbi5|6| PULAU DEA-DEA. Pulau Dea-Dea ternyata tidak7| hanya di Pulau Tashiro saja yang disebut dengan Pulau Kucing. Di pulau yang berlokasi di Sulawesi Barat ini juga dihuni oleh ratusan spesies jenis kucing. Pulau yang ada di Kabupaten Polewali ini memang benar- benar dihuni oleh populasi kucing dan tidak ada satu manusia pun yang hidup di pulau ini. Para kucing ini memang sudah berkembang biak sejak puluhan t­ahun yang lalu sehingga setiap tahun populasi k­ucing ini meningkat. Semua kucing yang ada di pulau ini me- mang hidup dan berkembang biak tanpa campur t­angan m­ anusia sehingga karakter kucing ini liar. PULAU JEMUR. Jika dalam kehidupan sehari-hari, jemur adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengeringkan pakaian atau apapun yang telah selesai dicuci. Namun, di Riau, Jemur adalah nama sebuah gugusan pulau yang terdiri dari beberapa pulau kecil seperti Pulau Tekong Emas, Pulau Tekong Simbang, Pulau Labuhan Bilik dan masih banyak pulau kecil lainnya. PULAU PISANG. Pulau Pisang bukanlah sebuah pulau yang memproduksi pisang, namun memang pulau ini berbentuk seperti pisang. Pulau Pisang adalah sebuah pulau di Lampung yang juga masih jarang dijamah oleh manusia. Di pulau ini, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan yang sangat jarang dan tidak di semua tempat dapat kita temui, yaitu dengan melihat lumba- lumba bebas berenang di pantainya. Tidak akan menye- sal jika kita berlibur kesini, karena untuk menuju ke Pu- lau Pisang ini tidaklah sulit untuk ditempuh. PULAU BABI. Babi yang kita tahu adalah sebuah bina- tang seperti halnya ayam, sapi, dan lain-lain. Namun kali ini yang bagi muslim haram dimakan, mempunyai ben- tuk hidung yang khas, Babi adalah nama sebuah pulau di Aceh. Pulau Babi ini juga salah satu pulau yang masih jarang dijamah oleh manusia. Pantainya masih sangat bersih, bagus dan tidak banyak sampah. Ikan di pulau ini pun masih sangat terjaga dengan baik. Destinasi liburan ke pulau ini tidak akan pernah bisa dilupakan. Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 41

Galeri FotoKonsensus Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Informasi Geospasial, 01 Agustus 2017 di Sari Pan Pacific, Jakarta.Prof. Hasanuddin memberikan arahan di Soft Launching Peta Mudik Soft Launching Peta Mudik 2017 dihadiri dan diliput oleh beberapa awak2017 di Kantor BIG pada 7 Agustus 2017. media, Bogor, 7 agustus 2017.Para narasumber acara Media Gathering yang dihelat Badan Para awak media yg hadir untuk meliput media gathering mengenaiInformasi Geospasial (BIG), Jakarta 26 mei 2017. Dari kiri-kekanan \"Pentingnya Toponim untuk Kedaulatan Bangsa\".kepala PPRT BIG Ida Herliningtias, pakar Toponim UI Multamia RMTLauder, Direktur Topo­nimi dan Batas Daerah Kemen­dagri, TumpakH Simanjuntak.42 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017

Galeri FotoMulyanto Darmawan selaku Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang Sesi foto bersama para pembicara ahli dengan BIG pada acara Mediadan Atlas BIG menyampaikan arahan mengenai keterkaitan Gathering di Cafe Teras Dara 21 Juli 2017.p­ erencanaan tata ruang untuk mendukung smart city.Prof. Hasanuddin sedang memberikan arahan kepada para peserta mengenai Particippative Mapping Workshop pada 19 Mei 2017.Para peserta Particippative Mapping Workshop yang diselenggarakan di Irwan gumilar memberikan presentasi tentang Peningkatan AkurasiAula Utama BIG. GNSS untuk Pengukuran Geodetik. Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017 - Majalah Geospasial Indonesia | 43

MARI KITA SONGSONGHARI INFORMASI GEOSPASIALwebsite: www.big.go.id infogeospasial badaninformasigeospasial Badan Informasi Geospasialfollow: @infogeospasial44 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. IV No. 2, Mei - Agustus 2017