Cerita di Tanah Jawara

CERITA DITANAH JAWARA

KATA PENGANTAR i

PRAKATA ii

Sambutan iii

TESTIMONI iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................................... i PRAKATA................................................................................................................ ii Sambutan ................................................................................................................. iii TESTIMONI ........................................................................................................... iv DAFTAR ISI............................................................................................................. v BAB I TITIK PENGABDIAN ................................................................................ 1 A. Titik Balik............................................................................................. 1 B. Mengemban Amanah dan Tanggung jawab ......................................... 2 C. Mengawal Reforma Agraria ................................................................. 4 BAB II MENJAWAB PERBAIKAN KINERJA................................................. 21 A. Suksesi Kebijakan & Program ........................................................... 21 B. Sinergi Sumber Daya Manusia........................................................... 28 C. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ........................ 33 BAB III PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .......................................... 37 A. Inovasi Untuk Solusi .......................................................................... 37 B. Menjalin Kemitraan Strategis............................................................. 44 C. Kerja Nyata Untuk Rakyat ................................................................. 56 BAB IV PROGRAM DAN CAPAIAN................................................................. 64 A. Pembangunan Zona Integritas ............................................................ 64 B. Redistribusi Tanah dengan Penataan Akses ....................................... 71 C. Kampung Reforma Agraria ................................................................ 74 D. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ............................................. 76 E. PPAT Award....................................................................................... 81 F. Pengadaan Tanah Melalui Mekanisme Optimalisasi ......................... 83 G. Penyelesaian Sengketa dan Pemberantasan Mafia Tanah .................. 89 BAB V EVALUASI DAN RENCANA STRATEGIS ......................................... 94 A. Evaluasi Kinerja ................................................................................. 94 B. Rencana Strategis ............................................................................. 102 BAB VI CERITA DITANAH JAWARA ........................................................... 107 A. Kilasan Setahun Dalam Angka......................................................... 107 B. Kilasan Setahun Dalam Gambar ...................................................... 118 v

vi

BAB I TITIK PENGABDIAN A. Titik Balik Meraih capaian yang tinggi memang bukan hal yang mudah. Namun menurut seorang ibu yang pernah menjabat Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian ATR/BPN ini, tidak ada yang tidak mungkin selama mau bekerja keras dan bekerja secara Team Work dengan satu visi dan tujuan. Serta yang tak kalah penting adalah selalu berfikir melakukan yang terbaik. Dipercaya menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten sejak bulan Agustus 2018, Andi Tenri Abeng memulai karirnya di Badan Pertanahan Nasional sebagai Sekretaris Pribadi (Sespri) pada tahun 1989. Perempuan yang mempunyai latar belakang pendidikan pada strata satu di bidang Perpetaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, banyak memiliki pengalaman baik secara jenjang jabatan struktural maupun dari daerah tempat dia berdinas. Dengan modal pengalamannya, ia akan berusaha memimpin Kanwil BPN Banten dengan baik. Dengan kerja tim yang solid, capaian demi capaian berusaha diraihnya. Dalam kurun waktu 1 tahun kepemimpinannya, ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga Banten. 1

B. Mengemban Amanah dan Tanggung jawab Memulai dedikasinya bagi warga Banten, sosok yang akrab disapa Bu Abeng ini, mengunjungi Kanwil BPN Banten. Pada kunjungan pertama tersebut bertujuan untuk meninjau dan menjalin komunikasi dengan jajaran yang kelak akan ia pimpin. Selain melakukan kunjungan perdana ke Kanwil, pada hari yang sama juga melaksankan laporan serah terima jabatan (sertijab) Kepala Kanwil BPN Banten kepada jajaran Pemerintah Provinsi Banten yang kelak akan menjadi mitra kerjanya. Laporan sertijab tersebut dalam rangka menjalin koordinasi, sinergi dan kerjasama antar lembaga untuk pelaksanaan progam kerja. Kerjasama ini penting dalam rangka mensukseskan program yang akan dijalankan. Dengan dukungan Pemprov Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta stakeholder lainnya, Kanwil BPN Banten berharap dapat mendorong akselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria (RA). Dalam kurun waktu satu tahun memimpin Kanwil BPN Banten, ia berharap banyak program kerja dan inovasi yang dilahirkan, salah satu inovasi yang diwujudkan adalah program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMA PATAS). 2

Dilantiknya sebagai Kepala Kanwil BPN Banten, memacunya untuk menghadirkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Banten yang lebih baik. Maka tidak heran, selepas dilantik, perempuan kelahiran Ujung Pandang ini langsung mengawal kegiatan pelatihan bidang survei dan pemetaan dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di Provinsi Banten, ini memberikan pesan bahwa ia akan berpacu untuk memberikan dedikasi bagi masyarakat Banten dimulai sejak hari pertama ia dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten. Keberhasilan implementasi kebijakan dan pelaksanaan program ditentukan oleh proses yang tepat dari tahap perencanaan, pelakanaan, implementasi dan tahap monitoring serta evaluasi. Sebagai pemimpin, ia akan mengawal tahapan-tahapan tersebut dalam mensukseskan kebijakan dan program. Penyelenggaraan kinerja sebagai wujud pelaksanaan program Kementerian ATR/BPN dan tanggung jawab kepada masyarakat. Kala pertama kali diberi amanah menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Banten, perempuan lulusan Magister di bidang Manajemen dan 3

Bisnis Institut Pertanian Bogor ini, berfikir keras bagaimana mewujudkan birokrasi yang melayani masyarakat secara prima, sehingga warga Banten merasa mudah dalam mendapatkan pelayanan pertanahan. Tugas Pimpinan sebagai top managerial adalah mengarahkan, membimbing dan memberikan contoh untuk bekerja secara efektif dan berpikir out of the box terhadap tugas dan target- target yang telah ditetapkan. Pegawai dijadikan sebagai partner kerja dan menjadi satu kesatuan sistem dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan bersama. C. Mengawal Reforma Agraria Dalam mengawal reforma agraria di Provinsi Banten, yang terlebih dulu ia lakukan adalah menciptakan kerja tim yang solid yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk menjadi pelayan yang ramah bagi warga Banten. Untuk membangun tim seperti yang ia harapkan, Perempuan yang memiliki dua titel magister ini, selain memberikan sentuhan kedinasan, ia juga melakukan sentuhan yang bersifat kekeluargaan. Dengan membangun kedekatan emosional yang bersifat kekeluargaan, itu dilakukannya agar setiap masalah yang ada bisa segera diselesaikan secara bersama dan solid. Selain itu, ia terus mengingatkan tentang etos kerja yang tinggi dan mendorong agar para jajarannya terus bekerja dengan semangat untuk mensukseskan program kerjadan target yang sudah ditetapkan. Spirit saling mengenal bagi seluruh pegawai terus di gelorakan. Pasalnya pelayanan pertanahan merupakan kerja tim yang harus saling menopang demi kelancaran dan kenyamanan pelayanan bagi warga. 4

Dengan kerja sama tim yang solid, pelayanan pada masyarakat akan kondusif. Sosok pemimpin murah senyum tersebut mengingatkan untuk menciptakan lingkungan kantor yang saling menghargai, menghormati, membangun silaturahmi serta membangun kebersamaan. Dengan memupuk rasa tersebut, maka segala permasalahan yang ada akan hilang dengan sendirinya. Yang muncul adalah rasa saling mencintai dan menolong antar sesama pegawai. Untuk menunjang kinerja, ungkapan apresiasi atasan kepada bawahan juga ia tanamkan. Meskipun hal di atas merupakan hal yang sederhana, menurutnya ini adalah cara yang efektif membangun kedekatan antar atasan dan bawahan dalam menujang kinerja. Perempuan yang pada tahun 2011 menamatkan pendidikan Magisternya di bidang Ilmu Hukum Universitas Jaya Baya, selalu mengayomi dan memotivasi jajaranya di Kanwil dan Kantor Pertanahan untuk bekerja keras dan selalu bersemangat mencapai target-target yang telah dicanangkan. Dalam kunjungan ke Kantor Pertanahan, ia menggelar diskusi dan berbicara dari hati ke hati dengan Kepala Kantor Pertanahan. Selain itu ia juga memberikan waktu kepada para Kepala Kantor untuk berdiskusi 5

seputar kinerja program dan layanan. “Langkah ini bertujuan untuk koordinasi, sinergi dan evaluasi apa yang telah dikerjakan dan bagaimana menyempurnakan kekurangan program kerja yang telah dilakukan,” jelasnya. Setiap kunjungannya dimaksudkan dalam rangka Pembinaan. pembinaan terhadap Pegawai ditekankan pada soal komitmen. Komitmen pada setiap pekerjaan sangat penting karena dengan suatu komitmen, seorang pegawai dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dibanding dengan pegawai yang tidak mempunyai komitmen. Biasanya pegawai yang memiliki suatu komitmen, akan bekerja secara optimal sehingga dapat mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan waktunya untuk pekerjaanya, sehingga apa yang sudah dikerjakannya sesuai dengan yang diharapkan. Setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi harus mempunyai komitmen dalam bekerja. Karena apabila seseorang dalam sebuah organisasi tidak mempunyai suatu komitmen dalam bekerja, maka tujuan dari organisasi tersebut tidak akan tercapai. Namun terkadang suatu organisasi kurang memperhatikan komitmen yang ada pada pegawainya sehingga berdampak pada penurunan kinerja terhadap pegawai ataupun loyalitas pegawai menjadi berkurang. 6

Dalam kunjungannya, bagian Tata Usaha (TU) menjadi perhatiannya karena sebuah kantor akan berjalan dengan baik jika ditopang oleh TU yang profesional. Baginya, TU merupakan cerminan atau tampilan dari sebuah kantor yang menata semua administrasi kantor karena perencanaan dan Output layanan berupa laporan diolah dari Tata Usaha. “TU itu Supporting kepada manajemen, TU melayani internal Kantor, baik itu masalah keuangan, kepegawaian dan semuanya. Peranan TU sangat penting dalam mendukung kinerja semua bidang dalam pelayanan masyarakat”. Tuturnya. Maka itu, TU harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas untuk menunjung keberhasilan kinerja sebuah kantor. Karena sukses dan tidaknya sebuah organisasi atau bagus dan rapi sebuah kantor, TU memegang peranan yang sangat penting. Selain TU, ia juga memberi perhatian pada loket pelayanan supaya dipercantik dan terlihat menarik. Menurutnya etalase sebuah kantor Pertanahan itu terdapat pada loket pelayanan. Maka itu, Ia ingin mengubah citra masyarakat yang berfikir bahwa Kantor Pertanahan merupakan kantor yang “seram” karena pelayanannya 7

yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Di masa kepemimpinannya, ia ingin mengubah citra tersebut dengan memberikan pelayanan yang nyaman, layaknya kantor bank yang memberikan pelayanan yang ramah kepada para nasabahnya. “Berikan layanan One Stop Service dengan menghadirkan Bank dan ODC dari beberapa Bank yang merupakan tindak lanjut dari MoU Menteri ATR/BPN. Itu adalah salah satu upaya kita memberikan kemudahan kepada masyarakat,” tuturnya. Wanita berkaca mata tersebut sering mengingatkan pentingnya mentalitas pegawai Kantor Pertanahan terutama bagian pelayanan masyarakat supaya menikmati pekerjaannya. “Kalau kita menggerutu yang ada dosa. Jika kerja Happy rasa cape hilang dan kita akan dihargai pimpinan, dan mendapat pahala pula karena sudah membuat orang lain senang,” katanya. Ia juga mengingatkan kepada para Kepala Kantor terkait tantangan dalam pelaksanaan Program Pertanahan di Kantor Pertanahan adalah terkendala karena minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai ASN dan Petugas Ukur di tiap Kantor Pertanahan, Pelaksanaan 8

program strategis khususnya PTSL sangat tergantung sinergi dengan pihak kelurahan karena berhubungan dengan warkah yang harus disiapkan dan perlu ditingkatkan sosialisasi program pertanahan kepada masyarakat. Selain itu, ia meminta kepada para Kepala Kantor Pertanahan untuk bersinergi dengan Pemda dan lembaga lainnya yang dapat mendukung kinerja pelayanan publik. Sinergi antara Kanwil BPN Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten dilakukan dengan adanya MoU dan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se - wilayah Banten di lakukan juga dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pendaftaran tanah aset Pemerintah Daerah. Dalam pengarahannya sebagai pimpinan, ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi. Pada era ini, penggunaan teknologi informasi dalam seperti aplikasi Kegiatan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) wajib/harus digunakan oleh Kantor Pertanahan untuk semua layanan pertanahan dan pelaksanaan program-program strategis Pertanahan (PTSL, Redistribusi, IP4T, Pengadaan Tanah dan Program lainnya) dan untuk mengembangkan inovasi-inovasi layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Layanan Online atau daring ditujukan dalam rangka mempercepat layanan dengan memangkas biaya tambahan baik bagi pihak penyelenggara (pemerintah) maupun masyarakat. Pelayanan yang cepat akan sangat efektif dalam merespon dan menanggapi suatu keadaan atau persoalan agar segera disikapi dan ditangani. Selain itu layanan elektronik juga akan meningkatkan peringkat kemudahan memberikan layanan. Dampak hal tersebut akan dapat meningkatan layanan. \"Proses pelayanan bersifat elektronik, online, real 9

time dan akurat amat memudahkan masyarakat dan berkaitan dengan layanan pertanahan. Setiap kunjungan ke kantor pertanahan dimaksudkan dalam rangka memperkuat internal di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se – provinsi Banten. Dengan internal yang kuat semua program akan dapat dilaksanakan dan semua target akan bisa dicapai. Apa yang ditandaskan bukan sekedar retorika atau penghias bibir. Internal yang kuat terbukti ampuh dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun banyak capaian dan inovasi yang telah lahir. Kerja keras yang telah dilakukan semua tim membuahkan prestasi yang gemilang. Baginya, Apa yang ia dan tim perbuat ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa Kanwil BPN Provinsi Banten ingin menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab. Ia juga meminta kepada seluruh tim di Kanwil BPN Banten dan tiap Kantor Pertanahan untuk melakukan tugasnya dengan hati yang senang, sehingga seberat apapun masalah yang mereka hadapi akan terasa ringan. 10

Selain mengayomi jajarannya, sebagai Kepala Kanwil BPN Prov. Banten, Ia melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap para PPAT. Pembinaan dilakukan untuk menjalin komunikasi dan menyampaikan pesan ke arah yang lebih baik terutama soal komitmen dalam bekerja. Kepemimpinan adalah berkomunikasi sehingga dapat berpengaruh dan menjadi motivasi untuk melakukan tindakan mencapai tujuan bersama dan mengarah pada hasil yang ditargetkan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, pengertian dan pemahaman antara pengirim dan penerima, proses menyampaikan dan memahami ide dan pendapat dari pemberi dan penerima pesan. Komunikasi dapat dilakukan melalui media sosial seperti Whatshapp, Facebook dan lain sebagainya. Ia ingin dalam kepemimpinannya komunikasi dengan para PPAT terjalin dengan baik, karena dengan komunikasi yang baik, pesan-pesannya dapat diterima dan dijalankan. Hal tersebut dilakukan agar terbina situasi dan atmosfir kondusif dalam jalannya tugas dan tanggung jawab layanan pertanahan. Kegiatan 15

pembinaan juga dimaksudkan meningkatkan kesepahaman antara Kanwil BPN Prov. Banten dan para PPAT dalam pelayanan masyarakat. Para PPAT dapat membantu meningkatkan kinerja pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kegiatan pembinaan ini sangat penting dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam rangka pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Pembinaan diperlukan untuk mengembangkan kemampuan para PPAT terkait pekerjaan dan tantangan sekarang dan dimasa mendatang. Selain itu, Pembinaan mendorong PPAT mau dan mampu bekerja melayani masyarakat tanpa memilih-milih atau membeda-bedakan. Berhasilnya suatu proses pencapaian tujuan yang ditetapkan terkait pelayanan masyarakat di pengaruhi para PPAT dalam melaksanakan tugasnya. Dengan melihat besarnya peranan PPAT dalam pelayanan terhadap masyarakat, maka PPAT dituntut memiliki kecakapan dan keterampilan serta motivasi. Pembinaan ditujukan mendukung iklim kerja yang serasi antara BPN dan PPAT dan terjalin kerjasama dalam meningkatkan pelayanan masyarakat supaya lebih optimal. 16

Pembinaan dilakukan sebagai sebuah upaya perbaikan terhadap apa yang dikerjakan. Pembinaan memegang peranan penting demi tercapainya pelaksanaan pekerjaan. Pembinaan terhadap PPAT dilakukan mengingat sebagian masyarakat mewakilkan pengurusan layanan pertanahan melalui PPAT. Karena itu kerjasama antara BPN dan PPAT sangat penting. Pembinaan merupakan segenap aktifitas yang bersangkut paut dengan sumber daya manusia dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan. Pembinaan PPAT sebagai upaya memperkuat kerjasama dalam pelayanan masyarakat. Pembinaan dilakukan selain sebagai tanggung jawab kerja, tetapi juga upaya pengembangan dan pemberdayaan para PPAT. 17

Selain melakukan pembinaan, seorang pemimpin juga harus pro aktif terjun ke lapangan mencari tau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten kerap kali langsung terjun meninjau ke lapangan, untuk mengecek secara langsung permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pertanahan. Dengan terjun langsung seorang pemimpin akan mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Lapangan merupakan kondisi riil yang berisi paparan permasalahan yang tidak hanya berbentuk data dan angka. Tinjau lapangan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten terhadap permasalahan pertanahan di masyarakat sebagai upaya mengetahui langsung permasalahannya, dengan begitu juga dapat mendiskusikan cara mengatasinya termasuk opsi penyelesaian terhadap pihak-pihak yang terlibat. Tinjau lapang memperkuat data yang sudah ada sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Tinjau lokasi Kanwil BPN Provinsi Banten terhadap permasalahan kasus pertanahan bisa memberi input dalam pengambilan keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan pengambilan 18

keputusan yang tepat, penyelesaian permasalahan tanah bisa diterima dan win-win solution bagi semua pihak. Selain itu, cek lokasi tanah terlantar penting untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan tanah oleh pihak tertentu termasuk peruntukannya. Pemantauan fakta dan keadaan di lapangan akan sangat berguna bagi upaya-upaya penyelesaiannya. Perihal tanah terlantar, terdapat celah-celah bahkan lubang untuk dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Persoalan mafia tanah menjadi persoalan serius yang ditangani oleh Kanwil BPN Banten bersama tim satgas mafia tanah. Terkait kejadian gempa dan tsunami Serang - Pandeglang, peninjauan langsung Kepala Kanwil BPN Banten terhadap korban gempa dan tsunami di Serang dan Pandeglang adalah sebuah wujud kesigapan dalam mengetahui permasalahan terkait pertanahan pasca gempa dan tsunami. Dalam hal ini, BPN berkoordinasi dengan Pemda setempat bagaimana membuat opsi untuk solusi bagi korban gempa dan tsunami tersebut. Output dari peninjauan langsung adalah meningkatkan pelayanan publik. Disamping menunggu laporan masyarakat, sudah selayaknya seorang pemimpin menyambut permasalahan-permasalahan yang hadir terkait pertanahan dimasyarakat dan dapat menyelesaikan dengan tepat. 19





BAB II MENJAWAB PERBAIKAN KINERJA A. Suksesi Kebijakan & Program Membuka kegiatan di tahun 2019, Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (6/2/2019) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas). Pada kesempatan ini, Rakernas dibuka langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Rakernas ini merupakan agenda rutin tahunan yang biasa digelar oleh Kementerian ATR/BPN. Rakernas diikuti oleh ratusan peserta terdiri dari Pejabat Tinggi Madya, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan ATR/BPN. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN provinsi se-Indonesia, para Kepala Bidang Infrastruktur Keagrariaan, Kepala Bidang Hubungan Hukum 21

Keaagrariaan, hingga Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi. Sofyan Djalil menuturkan tujuan pelaksanaan Rakernas yakni untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. Transformasi Kementerian ATR/ BPN Menuju Era Digital menjadi tema besar dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2019 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6-8 Februari 2019. \"Saat ini banyak negara sedang bergerak cepat menuju transformasi era digital. Jika kita tidak bergerak cepat, maka Indonesia akan ketinggalan. Untuk itu, kita harus bekerja keras,\" ujarnya di pembukaan Rakernas Tahun 2019, Rabu (6/2/2019). Pada kesempatan tersebut, Menteri Sofyan menjabarkan bahwa visi Kementerian ATR/BPN tahun 2025 adalah Terwujudnya Kementerian ATR/BPN Menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang yang berstandar dunia. \"Untuk menuju ke sana, kita akan menerapkan tujuh pilar,\" ujarnya. Ketujuh pilar tersebut, yaitu :  Seluruh tanah di Indonesia harus didaftarkan;  Memaksimalkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);  Peningkatan Sumber daya manusia menuju birokrasi berstandar dunia;  Kementerian ATR/BPN harus menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang;  Mewujudkan Kantor Pertanahan modern dengan memberikan produk pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik; 22

 Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10 kali dengan layanan informasi pertanahan sebagai basis penerimaan negara;  Memberlakukan stelsel positif atau asuransi pertananahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan. \"Kementerian ATR/BPN makin hari makin baik. Banyak masyarakat yang memuji kinerja kita. Maka dari itu, tahun 2019 ini Kementerian ATR/BPN akan melakukan banyak perbaikan,\" kata Menteri Sofyan A. Djalil. Dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Menteri Sofyan mengakui bahwa setelah tahun 2017, Kementerian ATR/BPN terus melakukan banyak terobosan sehingga dapat mendaftarkan sekitar 9,3 juta bidang tanah pada tahun 2018. Terkait pelaksanaan Reforma Agraria di tahun 2018, jika dibanding dengan tahun 2017, pencapaiannya meningkat signifikan. Terkait itu, Menteri Sofyan meminta redistribusi tanah agar dilaksanakan secara akuntabel, sehingga mudah diaudit dan transparan pelaksanaannya. \"Untuk manajemen organisasi, Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan sistem penilaian berbasis kinerja. Sistem penilaian ini akan menjadi dasar mutasi, promosi, serta rotasi pegawai,\" imbuhnya. Selain itu, Menteri Sofyan juga telah menginstruksikan untuk melakukan perbaikan finish procces serta struktur organisasi. \"Contohnya struktur organisasi Kantor Pertanahan di Jakarta Timur sama dengan Kantor Pertanahan di Papua, padahal memiliki beban kerja yang berbeda. Ini akan kita kaji serta perbaiki strukturnya,\" jelasnya. Sementara dalam pelayanan pertanahan, juga dilakukan beberapa terobosan, yakni akan melakukan digitalisasi warkah, meluncurkan 23

layanan online terkait hak tanggungan dan roya, serta penyiapan sertifikat tanah 1 lembar. \"Kementerian ATR/BPN akan mengutamakan kepuasan masyarakat serta menerapkan Zona Integritas di seluruh Kantor Pertanahan,\" tutur Menteri Sofyan. Saat membuka Rakernas, Presiden Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk melakukan digitalisasi sistem pelayanan pertanahan. Sistem pelayanan berbasis digital dinilai akan mempercepat pelayanan bagi masyarakat dan mempermudah masuknya investasi. Ia menegaskan sistem pelayanan pertanahan berbasis digital harus dimulai tahun ini. “Saya minta agar Kementerian ATR/ BPN mulai mentransformasikan seluruh bisnis proses secara digital, semua berkas, semua dokumen harus ditransformasikan dalam format digital,” kata Jokowi seperti dikutip dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Rabu (6/2). Menurut Jokowi, membangun sistem pelayanan digital tidak sulit. Tujuannya supaya proses pelayanan administrasi pertanahan dapat dilakukan secara elektronik, online, real time, akurat, aman, dan memudahkan masyarakat atau sesuatu yang berkaitan dengan investasi. Dia juga meminta supaya sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) Kementerian ATR/BPN juga diubah mulai dari tahap rekrutmen, tahap peningkatan jenjang karir, sistem penilaian yang berbasis kinerja, berbasis kompetensi, serta pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment). Persoalan sertifikat tanah sudah menjadi masalah yang 24

dihadapi masyarakat selama bertahun-tahun. Padahal, rakyat membutuhkan sertifikat sebagai pengakuan hak atas tanah yang mereka miliki. Dengan sistem pelayanan yang diproses secara digital, masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus sehingga tidak ada biaya perantara lewat calo. “Saya kira enggak musim lah sekarang seperti ini,\" ujar Jokowi. Sofyan Djalil pun mengamini permintaan Jokowi. Dia berjanji bakal memulai digitalisasi sejak tahun ini. Namun, Kementerian ATR/BPN mengaku masih banyak kesulitan dalam transformasi digitalisasi data analog. Sejak 2015, Kementerian ATR/BPN melakukan pengukuran untuk menyelesaikan 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Sampai 2018, penyelesaiannya baru mencapai 60 juta bidang tanah dari keseluruhan. Tahun 2016, pemerintah mencatat sertifikasi tanah mencapai 5 juta sertifikat kemudian meningkat menjadi 7 juta sertifikat pada 2017. Pada 2018, sertifikasi tanah mencapai 9 juta sertifikat. Tahun ini, setidaknya ada 9 juta sertifikat lagi yang akan diselesaikan. \"Tinggalkan pola-pola linier dan rutinitas. Ini penting mengingat Bapak itu mengerjakan pekerjaan yang penting bagi rakyat Indonesia, yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" ujar Jokowi kepada Sofyan. Presiden menargetkan pada 2025 seluruh tanah di Indonesia harus selesai disertifikasi. \"Saya yakin akan selesai dengan cara kerja seperti 2- 3 tahun ini,\" lanjutnya. Jika seluruh tanah telah disertifikasi, tidak ada lagi konflik pertanahan dan sengketa lahan. Masyarakat pun bisa lebih 25

sejahtera karena sertifikatnya bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan modal kerja di bank. Pemerintah Jokowi-JK, melalui Nawa Cita telah menjadikan program penyertipikatan tanah milik masyarakat menjadi prioritas. Target yang diberikan terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017, pemerintah menargetkan menerbitkan 5 juta sertipikat tanah, tahun 2018, pemerintah menargetkan 7 juta sertipikat tanah, serta untuk tahun ini ditargetkan 9 juta sertipikat tanah terbit. Merespon target yang sedemikian besar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. \"Presiden telah meminta percepatan, karena jika dikerjakan dengan metode yang lama butuh 100 tahun untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia,\" ujar Sunraizal, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN saat membuka Rapat Kerja Kanwil BPN Provinsi Banten Tahun 2019 dan Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Kanwil BPN Provinsi Banten, Polda Banten dan Polda Metro Jaya di Hotel Novotel, Tangerang, Banten, Selasa (26/2). Menurut Sunraizal, pelaksanaan PTSL tahun 2018 kemarin jauh lebih baik dari tahun 2017, hal ini dikarenakan Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan berbagai strategi guna merespon permintaan Presiden untuk mempercepat program penyertipikatan tanah tersebut. \"Presiden meminta agar mempercepat penyertipikatan tanah ini. Karena jika kita 26

menggunakan proses seperti biasa maka butuh 100 tahun untuk mendaftarkan tanah-tanah diseluruh Indonesia,\" kata Inspektur Jenderal. Sunraizal mengungkapkan juga bahwa perubahan yang dilakukan tidak hanya melalui PTSL. Namun, kini Kementerian ATR/BPN juga telah merencanakan melibatkan teknologi dan digitalisasi dalam kegiatan pelayanan pertanahan. \"Untuk mendukung Online Single Submission (OSS), kita harus melaksanakan validasi dan digitalisasi terhadap data - data pertanahan,\" ujar Sunraizal. Di Wilayah Provinsi Banten, baru Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan yang melakukan pelayanan online pertanahan, untuk itu Inspektorat Jenderal menantang setiap Kantor Pertanahan melakukan perubahan. \"Yang lain saya tantang harus seperti Tangsel karena tidak ada yang tidak bisa,\" kata Sunraizal. Dalam manajemen kepegawaian, Kementerian ATR/BPN juga segera menerapkan penilaian kepegawaian 27

berbasis kinerja. \"Terkait Sumber daya manusia, kita akan menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja. Nanti nilai kinerja menjadi kunci prestasi. Maka dari itu saya imbau, agar saudara sekalian meningkatkan kinerja,\" ujar Sunraizal. Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng melaporkan bahwa target pelaksanaan PTSL di Provinsi Banten turun dari 400.000 bidang menjadi 250.000 bidang. Namun, target redistribusi tanah meningkat menjadi 35.000 bidang. \"Tetapi kami bertekad untuk menyukseskan seperti tahun lalu. Kami sudah menyiapkan strategi,\" kata Andi Tenri Abeng. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Deklarasi Menuju Digitalisasi yang dibacakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang serta pembacaan deklarasi menuju Zona Integritas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. B. Sinergi Sumber Daya Manusia Setelah dilakukannya serah terima jabatan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Provinsi Banten, kini diemban oleh Andi Tenri Abeng menggantikan Yusuf Purnama yang ditunjuk sebagai Kepala kanwil BPN Jawa Barat. Acara serah terima jabatan di Kantor Kanwil BPN Banten yang dihadiri oleh hampir seluruh pejabat kantor Petanahan di Provinsi Banten tersebut diselenggrakan di Kanwil BPN Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provisi Banten (KP3B) dan dilanjutkan ramah tamah di salah satu hotel di Kota Serang, Jumat (10/8/2018). 28

“Saya mohon maaf kepada masyarakat Banten, kalau ada salah dalam memimpin BPN Banten selama dua tahun lebih. Namun demikian, sejumah tugas besar yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN berhasil kami rampungkan, seperti pembebasan lahan untuk runway 3 bandara Soetta, pengadaan lahan tol Serang-Panimbang yang sekarang masih berjalan,terrmasuk sukses dalam program PTSL,” tutur Yusuf. Yusuf mengaku bangga atas kerja keras para kepala kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten yang ada di Banten, sehingga reforma agraria berjalan sebagaimana mestinya,termasuk berhasil menyumbang PNBP sebesar Rp 4 triliun melalui BPHTB kepada Provinsi Banten. “Kerjasama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sebagai TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) juga berjalan harmonis,sehingga membantu tugas tugas kami dilapangan,” cetusnya. Sementara Kepala kanwil BPN Provinsi Banten yang baru, Andi Tanri Abeng mengatakan, dalam tugasnya yang baru ada beberapa PR yang perlu dituntaskan. Terutama masalah sertifikasi tanah masyarakat yang 29

saat ini masih belum banyak terdata secara baik. Selain itu, pembebasan lahan untuk tol Serang - Panimbang dan tol Cinene - Serpong Balaraja sebagai Proyek Strategis Nasional juga akan menjadi perhatiannya, termasuk penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Saya akan meneruskan kebijakan yang sudah diambil oleh pak Yusuf, untuk Banten yang lebih baik lagi,” ujarnya Untuk Banten yang lebih baik, perlu sinergi sumber daya manusia di semua tingkatan. Dengan sinergi sumber daya manusia dapat di kelola tugas dan fungsi masing-masing sehingga bisa saling memperkuat dan melengkapi. Sinergi sumber daya manusia memerlukan manajemen sumber daya manusia, manajemen Sumber daya Manusia adalah proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Dalam ruang lingkup Kanwil BPN Banten, sinergi sumber daya manusia di terapkan salah satunya melalui pelantikan pejabat struktural. Pelantikan pejabat struktural sebagai kebutuhan atas sinergi sumber daya manusia untuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Pelantikan pejabat struktural sebagai penanda adanya rotasi dan promosi dalam tubuh Kanwil BPN Provinsi Banten. Rotasi dan promosi ini penting dalam rangka sinergi sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan kompetensi pejabat. 30

Salah satu tujuan dari sinergi sumber daya manusia yang paling penting adalah memberikan dukungan terhadap lembaga. Dengan begitu, sinergi sumber daya menuntut kompetensi dari pejabat atau pegawai. Sumpah janji jabatan adalah wujud dari kesanggupan dan kesungguhan pejabat atau pegawai dalam menjalankan tugas yang di emban. Sumpah janji jabatan juga terkait dengan pakta integritas pejabat tersebut merupakan komitmen terhadap lembaga dan tugas. Dalam implementasi sumpah janji jabatan harus di iringi evaluasi dan penilaian terhadap kinerja dan memastikan masing-masing pejabat atau pegawai melakukan tanggung jawab pekerjaannya. Di samping itu perlu adanya analisis terhadap pejabat atau pegawai terkait sumpah janji jabatan untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan. Karena hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kinerja lembaga Sinergi sumber daya manusia di lingkungan Kanwil BPN Banten juga diupayakan melalui kegiatan uji kompetensi pejabat dan calon pejabat pelaksana, kegiatan ini penting terkait kapasitas pejabat dan calon pejabat. Kegiatan uji kompetensi sebagai cara mengetahui kapasitas pejabat sesuai bidang yang dibutuhkan. Kegiatan ini berperan untuk menyaring tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian dan komposisi yang dibutuhkan. 31

Disamping memaksimalkan pejabat yang ada, Kanwil BPN Banten melakukan seleksi penerimaan pegawai non pegawai negeri (PPNPN) untuk memenuhi kebutuhan, kekosongan dan penambahan pegawai sebagai bagian dalam proses manajemen sumber daya manusia. Secara umum manajemen sumber daya manusia meliputi desain dan implementasi perencanaan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir, pengembangan karyawan, evaluasi kinerja dan hubungan ketenagakerjaan. Disamping itu, Tujuan dari seleksi penerimaan PPNPN untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan pegawai. Sinergi sumber daya manusia menuntut adanya manajemen sumber daya manusia. Dengan begitu, maka akan terbentuk perencanaan yang baik terkait sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Terkait sinergi sumber daya manusia, perlu di perhatikan efektifitas pejabat atau pegawai. Misalnya saja yang berkaitan dengan keterlambatan kerja, ketidakhadiran secara berulang dan permasalahan lainnya yang bisa saja timbul karena ketidaknyamanan pekerja 32

C. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan di era globalisasi seperti sekarang ini. Pengembangan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja kepada suatu lembaga atau organisasi. Kualitas pelayanan di pengaruhi oleh kualitas SDM. Karena itu, Kanwil BPN Banten melakukan kegiatan peningkatan kualitas SDM dalam rangka service excellent bagi masyarakat. Kanwil BPN Prov. Banten menyadari urgensi sercive excellent bagi masyarakat terlebih di era globalisasi. Era globalisasi dengan arus teknologi dan informasi serta mobilitas sumber daya masyarakat. salah satu pengembangan SDM dilakukan adalah melalui pendidikan. Secara umum, peningkatan kualitas SDM dapat di tempuh melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan. Kegiatan peningkatan kualitas SDM Kanwil BPN Banten dalam rangka pelatihan bagi pegawai yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja guna memperkuat lembaga dalam pelayanan masyarakat. 33

Diantara kemampuan dan keterampilan kerja pegawai adalah bagaimana menjalin hubungan masyarakat. karena itu, perlu ditingkatkan pemahaman tentang kehumasan bagi pegawai. Mengingat pentingnya soal ini, Kanwil BPN Banten melakukan pelatihan kehumasan bagi jajaran bersama tim Humas Kementrian ATR/BPN. Pada era modern seperti saat ini, persoalan kehumasan sebuah institusi telah menjadi kebutuhan vital karena dengan kehumasan yang baik maka dapat memberikan citra yang baik bagi organisasi atau institusi dimata publik. Pelatihan kehumasan telah menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah perusahaan atau institusi, karena saat ini peran kehumasan sungguh sangat sentral. Dikenal atau tidaknya sebuah organisasi atau institusi sangat tergantung kepada berperan atau tidaknya humas. Secara internal, Humas terkait dengan bagaimana menguatkan identitas dan rasa memiliki terhadap lembaga, membangun kesadaran dan dedikasi tentang pentingnya lembaga bagi para pegawai. Sedangkan humas secara eksternal berfungsi untuk menjalin relasi dengan lembaga lain dan juga masyarakat luas. Humas secara eksternal berfungsi untuk mengekspose berbagai hal yang terkait dengan eksistensi, fungsi dan produk lembaga bagi masyarakat secara luas. Salah satu fokus dari kehumasan sebuah institusi adalah bagaimana Penanganan pengaduan 34

masyarakat. pengaduan dalam pelayanan publik merupakan kata atau tindakan yang bersifat positif bahkan membangun. Masyarakat sebagai penguna layanan berhak mengkoreksi terhadap penyelenggara layanan. Dalam hal ini, sebuah institusi harus mengetahui apa keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan. Pengaduan adalah saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan koreksi terhadap pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Menyikapi penanganan pengaduan, Kanwil BPN Prov. Banten melakukan langkah - langkah baik substansi maupun teknis dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat salah satunya rapat koordinasi dengan Kemenpan. Pengelolaan Pengaduan merupakan persoalan serius, dalam hal ini Kanwil BPN Banten melakukan upaya termasuk rapat kordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan pengelolaan pengaduan diantaranya rakor bersama Kementerian Reformasi Birokrasi. 35

Koordinasi Penanganan pengaduan dalam rangka untuk mendiskusikan terkait persoalan pengaduan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Perubahan masyarakat di era digital menjadi tantangan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. tantangan dalam pengaduan masyarakat harus diimbangi kemampuan sumber daya manusia. Selain berkoordinasi dengan Kemenpan, Kantor wilayah BPN Provinsi Banten juga melakukan studi banding dalam rangka peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat. Studi banding dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. di era digital ini, masyarakat mempunyai banyak cara dalam menyampaikan pengaduan. Disamping secara formal, pengaduan juga dilakukan melalui media sosial. 36

Kanwil BPN Provinsi Banten berkomitmen melakukan Tata Kelola Pelayanan Publik dengan baik. Untuk itu, diperlukan komitmen dan pemahaman seluruh stakeholder pelayanan publik dari mulai pimpinan penyelenggara layanan, pelaksana layanan sampai dengan kepada masyarakat sebagai penggunan pelayanan publik. Kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat harus terus dilakukan. Pengelolaan pengaduan ini menuntut pemahaman SDM yang baik. Pengelolaan pengaduan masyarakat akan berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Kanwil BPN Provinsi Banten berkomitmen terhadap Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Ini sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas. 37



BAB III PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK A. Inovasi Untuk Solusi Seiring semakin berkembangnya teknologi saat ini disertai dengan tuntutan yang besar terhadap layanan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan transformasi menuju era digital. Untuk itu pengembangan digitalisasi menjadi hal yang penting dan harus segera dilaksanakan. Kementerian ATR/BPN terus melakukan inovasi dan mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang datang. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus melakukan transformasi salah satunya dengan pelatihan, sosialisasi dan Workshop. Pada tanggal 18 September 2018, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan pelatihan Aplikasi SKP oleh Pusdatin yang diikuti peserta dari bidang PMPP se – Kantor Wilayah BPN Prov. Banten 37

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah sesuai dengan isi peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011, penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil terdiri dari unsur SKP (sasaran kinerja pegawai) dan perilaku kerja. Sistem Informasi Sasaran Kerja Pegawai di rancang khusus untuk mengelola manajemen penilaian sasaran kerja pegawai yang disusun secara hierarki dari atas ke bawah yang bertujuan untuk membagi habis beban kerja pegawai dimana setiap pegawai akan diberi akun untuk login dan mengisi sendiri formulir SKP nya, dan untuk atasannya yang berwenang menilai kinerja pegawai tersebut dapat memeriksa dan memberikan penilaian langsung dari aplikasi tersebut. Penilaian SKP ini bertujuan sebagai petunjuk bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai dalam menyusun SKP sesuai dengan bidang tugas jabatannya, dan Agar setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penilai dapat menyusun SKP sesuai dengan bidang tugas jabatan masing-masing, serta dapat mengetahui capaian SKP-nya. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Prov. Banten, Andi Tenri Abeng. Kedua, pelatihan Aplikasi SANTRI di STPN Yogyakarta yang diselenggarakan pada hari Rabu, 28 November 2018. 38

Aplikasi SANTRI (Sistem Entri Data Terintegrasi) PTSL merupakan suatu aplikasi berbasis Android yang digunakan untuk mempercepat pembuatan peta kerja PTSL yang terintegrasi dengan data yuridis kerjasama antara Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dengan Kanwil BPN Banten di STPN Yogyakarta. Aplikasi SANTRI PTSL ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu strategi percepatan pelaksanaan PTSL. Kanwil BPN Banten juga menyelenggarakan pelatihan lanjutan aplikasi SMART PTSL yang diikuti oleh petugas ukur, petugas desa, masyarakat di Kab. Lebak. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan PTSL di Provinsi Banten Tahun 2019. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Prov. Banten Andi Tanri Abeng, serta jajaran BPN Lebak yang berlokasi di balai Desa Sekarwangi, Kecamatan Curug bitung. Pelatihan ini merupakan pelatihan lanjutan agar para petugas ini bisa memahami lebih lanjut tentang tata cara dalam melaksanakan tugas sebagai petugas pengumpul data yuridis di desa yang berbasis IT. Petugas ini akan mendatangi pemilik tanah sekaligus menanyakan bagi masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah. Aplikasi Smart PTSL adalah aplikasi pengumpulan data fisik dan yuridis yang berbasis GIS (Geografic Information System) yang dioperasikan dengan smartphone dan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan PTSL. 39

Sigap terhadap era digital, Kanwil BPN Banten mengembangkan beberapa inovasi dan pengembangan aplikasi, diantaranya E-Warkah. Agar pengembangan aplikasi menyeluruh, Kanwil BPN Banten melakukan sosialisasi E-Warkah. Adanya E-Warkah diharapkan akan mempercepat terwujudnya digital data pertanahan sehingga pelayanan pertanahan semakin cepat, tepat dan tentunya semakin mempermudah masyarakat dalam pengurusan sertipikat. Selain itu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten mengadakan Sosialisasi dan Pelatihan PPAT dan PPATS online di Kabupaten Pandeglang. Sosialisasi dan Pelatihan tersebut diberikan kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS). Pelatihan ini mengenalkan aplikasi baru pelayanan pertanahan online sehingga ke depan dapat lebih memudahkan para PPAT/PPATS dalam 40

pembuatan akta. Diharapkan dengan adanya Aplikasi PPAT Online lebih memudahkan dalam pelayanan Pertanahan. Pemerintah saat ini ingin memastikan bahwa fungsi penataan ruang sesuai dengan perencanaan yang dibuat dalam Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan Undang-Undang. Karena itu, pengawasan atas regulasinya perlu dipertegas agar ada sanksi bagi yang melanggar demi memperkuat peran negara secara keberlanjutan. Maka dari itu, Kanwil BPN Prov. Banten menyelenggarakan workshop Wastek Ditjen Pengendalian Kementerian ATR/BPN. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Sejalan dengan tema Rakernas pada bulan Februari 2019 yang lalu, yaitu Transformasi Kementerian ATR/BPN Menuju Era Digital. Untuk itu 41

pengembangan digitalisasi menjadi hal yang penting dan harus segera dilaksanakan. Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus melakukan transformasi salah satunya dengan sistem pelayanan yang berbasis Online. \"Kita akan melakukan sampai tahun 2025 yaitu mengubah sistem arsip secara digital,\" ungkap Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam sambutannya pada Launching Sistem Informasi Pertanahan Masyarakat Broadcast (SIMASBRO), Jumat (10/9) di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Untuk diketahui, Sistem Informasi Pertanahan Broadcast (SIMASBRO) merupakan sistem informasi pertanahan masyarakat broadcast melalui SMS atau aplikasi WhatsApp yang berguna memberikan informasi terkait berkas yang didaftarkan. Informasi tersebut berupa informasi pendaftaran berkas, informasi berkas yang tertunda karena kekurangan kelengkapan dokumen berkas, dan informasi produk berkas yang sudah selesai. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng mengatakan bahwa SIMASBRO merupakan langkah yang inovatif. “Ini merupakan suatu langkah yang cukup inovatif yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, mengingat Tangerang Selatan juga mencanangkan Zona Integritas secara eksternal di awal tahun ini. Untuk mewujudkan capaian prestasi di Zona Integritas itu yang paling 42