Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung Semester I Tahun 2020

LAPORAN KINERJA (LKj) KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG SEMESTER I TAHUN 2020 1

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 KATA PENGANTAR Laporan Kinerja ( LKj ) atau dulu dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja sejatinya merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Bandung kurun waktu Semester I Tahun 2020 kepada pemangku kepentingan ( stakeholder ) yaitu Masyarakat di wilayah Kota Bandung dengan semangat dan etos kerja #Senang Memudahkan. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam Peraturan ini penyusunan laporan kinerja tampak lebih sederhana, padat dan komunikatif dibandingkan penyusunan laporan akuntabilitas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini nampak dari struktur pelaporan yang secara tepat telah mampu merangkum semua capaian kinerja. Tentu saja capaian kinerja sangat berbeda dengan capaian hasil. Dalam capaian kinerja, penekanannya pada sasaran dan indikator program. Seluruh sasaran dan indikator kegiatan tentu mengarah pada capaian sasaran dan indikator program. Dalam laporan kinerja ini menggunakan seluruh bahan-bahan yang ada dalam setiap sasaran dan indikator kegiatan. Besar harapan, kiranya Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung Semester I Tahun 2020 dapat bermanfaat dan sebagai feedback untuk peningkatan kinerja. Bandung, Juli 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, ANDI KADANDIO ALEPUDDIN, A.Ptnh.,M.Si. NIP. 19680503 198903 1 003 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 2

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 RINGKASAN EKSEKUTIF K antor Pertanahan Kota Bandung hingga saat ini telah melakukan peningkatan kinerja melalui penataan di berbagai hal dengan mengacu pada program - program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Disadari sudah ada sejumlah kemajuan dan capaian - capaian penting dari tahun ke tahun sehingga hal ini perlu di lanjutkan dan dikembangkan, mesti diakui masih banyak yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan untuk kebaikan di masa depan sejalan dengansemangat Reformasi Birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Misi Organisasi Periode Semester I Tahun 2020 dalam penanganan tugas pemerintah dibidang pertanahan di Daerah, disusunlah Laporan Kinerja ( LKj ) Semester I Tahun 2020. Yang berisi informasi tentang pembangunan sistem yang lebih baik bagi pelayanan publik dengan pendekatan secara sistematik terhadap sistem pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mencapai hal tersebut diatas Kantor Pertanahan Kota Bandung telah menetapkan Sasaran Strategis yang dicapai pada Tahun 2019 yaitu antara lain : a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan telah selesainya pembangunan gedung yang direncanakan untuk dapat menambah daya tampung arsip buku tanah, surat ukur dan warkah serta meningkatnya persentase pemenuhan pengadaan perangkat pengolah Data dan Komunikasi serta pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan mengoptimalkan anggaran yang berasal dari sisa lelang kegiatan pembangunan gedung berupa pengadaan laptop 1 unit, pengadaan AC sebanyak 7unit, meja dan kursi kerja sebanyak 4 unit. b. Terwujudnya suatu kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi pembangunan pelayanan pertanahan secara sektoral melalui KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 3

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui Launching kegiatan Pemetaan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Rancabolang dan sosialisasi di seluruh RW sekota Bandung, adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendataan dan pensertipikatan masyarakat dan untuk kegiatan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung telah menyediakan ruang Mapping Centre yang digunakan untuk mengolah seluruh data dan sertipikat tanah se kota Bandung secara Digital hal tersebut berawal dari penerapan digitalisasi dokumen dan buku tanah secara keseluruhan dan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan sampai dengan bulan April tahun 2020. c. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu system pelayanan yang cepat, efisien dan efektif berupa Layanan Unggulan Untuk Masyarakat (Lagu Umat), bahwa mekanisme dalam penerapannya tidak bertentangan dengan ketentuan dan mempertimbangkan kearifan lokal namun tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang menjadi bagian dari Layanan Unggulan Untuk Masyarakat (Lagu Umat) terdiri dari : 1. Pengecekan (proses 60 menit), 2. Roya (proses 120 menit), 3. Peningkatan Hak (proses 120 menit). d. Terlaksananya kegiatan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT Elektronik) dan Roya Elektronik, adapun dari segi manfaatnya untuk perbankan yang telah bekerjasama dengan Kementerian ATR/ BPN adalah dari segi kecepatan, di mana biasanya mengurus sertifikat HT memakan waktu 100-200 hari, dengan layanan pertanahan berbasis elektronik hanya tujuh hari saja. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 4

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kota Bandung pada Tahun 2020 mempunyai alokasi anggaran seluruhnya sebesar Rp. 19.676.569.000,- yang terdiri dari : Rupiah Murni sebesar : Rp. 16.252.727.000,- PNBP sebesar : Rp. 3.423.842.000,- Alokasi Anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 3 ( tiga ) Program, yaitu : • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian ATR/BPN. • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. • Program Pengelolaan Pertanahan Daerah. Adapun Realisasi Anggaran yang telah dicapai sampai dengan periode 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp.9.307.365.713,- atau 47,30 %. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 5

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………. 2 RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………………………. 3 DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………… 6 BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………………….. 7 BAB II A. Latar Belakang 8 BAB III B. Tugas dan Fungsi 11 BAB IV : RENCANA KINERJA …………………………………………………... 13 A. Visi dan Misi 14 B. Indikator Kinerja Utama 15 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 18 : AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………. 21 A. Capaian Kinerja Tahun 2019 22 B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 30 C. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019-2020 31 D. Akuntabilitas Keuangan Semester I Tahun 37 2020 E. Capaian Kinerja Lainnya 40 : PENUTUP ………………………………………………………………… 46 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 6

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 BAB I PENDAHULUAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 7

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Luas Wilayah Kota Bandung + 16.730 Hektar ( 0,95% ) dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat, terletak antara 107040’02.163” Bujur Timur, 06056’32.532” Lintang Selatan dan Ketinggian 693.7473 dpl dengan luas wilayah daratan 3.717.397 hektar, dengan Batas Wilayah sebagai berikut : a. Utara : Kabupaten Bandung Barat dan KabupatenBandung b. Timur : Kabupaten Bandung c. Selatan : Kabupaten Bandung d. Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten BandungBarat PETA ADMINISTRASI KOTA BANDUNG Gambar 1. Peta Administrasi Kota Bandung Secara administrasi Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan dengan Jumlah Penduduk kurang lebih sebanyak 2.404.589 jiwa (5,67% ) dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 8

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Jumlah Persil Bidang Tanah di Kota Bandung sampai dengan Tahun 2019 sebanyak + 780.854 Bidang, yang terdiri dari Bidang Tanah yang Sudah Terdaftar sebanyak + 628.623 Bidang atau 80,50 % dan Bidang Tanah yang Belum Terdaftar sebesar + 152.231 Bidang atau 19,50 %. Gambar 2. Jumlah Bidang Tanah di Kota Bandung sd Akhir Tahun 2019 JU M L A H B I D A N G TA N A H BIDANGTANAH BELUMTERDAFTAR B ID A N G TA N A H 80,50 % Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, selama ini mempunyai fungsi sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi. Dengan posisi ini memberikan dampak positif dan negatif antara lain adanya kemudahan infrastruktur, komunikasi dan telekomunikasi sehingga Kota Bandung menjadi salah satu Kota dengan investasi terbesar dibanding dengan kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat. Namun dampak yang tidak dapat dihindari sebagai penyangga Ibu Kota povinsi, telah terjadi alih fungsi lahan pertanian dan kawasan lindung menjadi lahan untuk kegiatan perekonomian, industri, jasa dan pemukiman. Hal ini membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi kelestarian lingkungan fisik, kondisi infrastruktur, kondisi ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa Barat pada umumnya, apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Selain posisi yang strategis, faktor lainnya yang merupakan daya tarik bagi masuknya investasi ke Kota Bandung adalah potensi besar sumber daya alam. Disisi lain, pembangunan ekonomi yang intensif telah menimbulkan degradasi lingkungan KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 9

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 yang semakin parah seperti bertambah luasnya lahan kritis, persediaan air tanah maupun air permukaan yang terus menurun, serta bertambahnya konversi pemanfaatan lahan yang berfungsi lindung menjadi kegiatan yang bersifat budidaya. Dilihat dari penyebaran jenis penggunaan tanahnya dapat diketahui bahwa penggunaan tanah untuk pemukiman, perumahan, industri dan jasa sebagian besar berkembang didaerah-daerah yang relatif datar dan di pusat-pusat pemerintahan baik yang tingkat kecamatan, maupun desa serta di sekitar jaringan jalan yang ada, demikian juga perkembangan infrastruktur perkotaan cenderung lebih cepat di daerah yang relatif datar. Jika pengaturan kawasan dapat dipaduserasikan dengan baik, tanahnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan sehingga diperlukannya pengaturan tanah yang komprehensif di Kota Bandung. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 10

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut : KEDUDUKAN Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah Instansi Vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. TUGAS Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota Provinsi. FUNGSI Sedangkan Kantor Pertanahan Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pelaporan ; b. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan; c. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat ; d. Pelaksanaan penataan pertanahan ; e. Pelaksanaan pengadaan tanah ; f. Pelaksanaan Pengendalian Pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan ; dan KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 11

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 g. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandung Tahun 2019 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 12

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 BAB II Visi dan Misi B. Indikator Kinerja Utama (IKU) C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 13

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 VISI “Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.”. MISI Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk : 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaa dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 14

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 15

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 16

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 17

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Mencipatakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung Tahun 2020 telah disusun. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung Tahun 2020 selengkapnya terdapat pada tabel dibawah ini. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 18

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 PERJANJIAN KINERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Terciptanya organisasi yang Tingkat Capaian Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 100% adaptif dan akuntabel 1 Layanan a. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1 Layanan b. Jumlah Layanan Perkantoran c. Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana 2 Meningkatnya Kepastian Letak, Tingkat capaian Program Pertanahan 100% Batas dan Luas Bidang Tanah Bidang Infrastruktur Pertanahan yang mendukung Penegakan Hukum a. Jumlah Pembinaan /Sosialisasi 1 Satker /Evaluasi /Konsultasi b. Jumlah Layanan Pertanahan 8.050 Bidang Bidang Infrastruktur Keagrariaan c. Jumlah Peta Bidang k4 1.000 Bidang 3 Terwujudnya Kepastian Hukum Tingkat capaian Program Pertanahan 100% Hak Atas Tanah dan Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan legalisasi Aset a. Jumlah Pembinaan /Sosialisasi 1 Satker /Evaluasi /Konsultasi b. Jumlah Layanan Pertanahan 109.200 Bidang Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan 4 Meningkatnya Kesejahteraan Tingkat capaian Program Pertanahan 100% Masyarakat melalui Pengaturan Bidang Penataan Agraria dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta a. Jumlah Bidang Tanah yang 1.000 Bidang diinventarisasi Kategori V Pemanfaatan, Penggunaan Tanah b. Jumlah Layanan Pertanahan 10 Bidang secara Optimal Bidang Penataan Agraria c. Jumlah Pembinaan /Sosialisasi 1 Satker /Evaluasi /Konsultasi 5 Terwujudya Pelaksanaan Tingkat capaian Program Pengadaan 100% Pengadaan Tanah Bagi Tanah di Daerah 1 Satker Pembangunan untuk 4.000 Bidang Kepentingan Umum a. Jumlah Pembinaan /Sosialisasi 400 Bidang /Evaluasi/Konsultasi b. Jumlah Layanan Pertanahan bidang Pengadaan Tanah c. Jumlah Layanan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah 6 Pemanfaatan ruang yang sesuai Tingkat capaian Program dengan rencana tata ruang, tertib Penyelenggaraan Pengendalian 100% pemanfaatan hak atas tanah dan Pemanfaatan Ruang dan Penguasan pendayagunaan tanah Negara Tanah di Daerah KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 19

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 bekas tanah terlantar a. Jumlah Data Pengendalian Hak 4 Bidang Atas Tanah/DPAT 7 Berkurangnya Sengketa , Konflik Tingkat capaian Program 100% dan Perkara Pertanahan Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi 1 Satker /Evaluasi/Konsultasi b. Jumlah Penanganan dan 5 Kasus Penyelesaian Kasus Pertanahan Kegiatan Anggaran 1. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 16.624.378.000,- Tugas Teknis Lainnya di Daerah 321.655.000,- 2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah) Rp. 3. Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Rp. 1.021.969.000,- Daerah 1.423.684.000,- 4. Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Rp. Daerah 8.840.000,- 5. Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Rp. 109.599.000,- 6. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah Rp. 7. Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Rp. 12.920.000,- 153.524.000,- Penguasaan Tanah Daerah 19.676.569.000,- 8. Penyelenggaraan Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang Rp. di Daerah Jumlah Rp. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 20

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Tahun 2019 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020 Capaian Kinerja Lainnya KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 21

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mempertangungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja empat tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun2015-2019. Pada bagian ini juga akan diuraikan tentang Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta Capaian Kinerja lainnya yang dicapai Kantor Pertanahan Kota Bandung. A. Capaian Kinerja Tahun2019 Capaian kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung Tahun 2019, adalah mencapai 93,45 % dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut : Sasaran Program 1 Terciptanya Organisasi Yang Adaptif Dan Akuntabel Tabel 2. Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Sasaran Program Indikator Kinerja Tahun 2019 Capaian Program/Kegiatan Target Kinerja Realisasi Kinerja (%) 1. Terciptanya Pelaksanaan Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Operasional dan Pelayanan 2 Dokumen 2Dokumen 100 Organisasi yang Kementrian ATR / BPN : Adaptif dan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 a. Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Akuntabel Penyusunan Rencana Program (Dokumen) b. Jumlah Dokumen Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran (Dokumen) c. Jumlah Dokumen Penyusunan TRPNBP (Dokumen) d. Jumlah Dokumen Revisi (Dokumen) KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 22

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 e. Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Pengelolaan Kendali Mutu Program Pertanahan 4 Dokumen 4 Dokumen 100 ATR/BPN Kab/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 100 (Dokumen) 2 Dokumen 2 Dokumen 100 5 Dokumen 5 Dokumen 100 f. JumlahDokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Penyusunan SAKIP 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 2 Dokumen 100 (Dokumen) 100 g. Jumlah Dokumen 100 100 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 100 (Dokumen) 100 h. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Verifikasi (Dokumen) i. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Keuangan (Dokumen) j. Jumlah Dokumen Penyusunan/Sinkronisasi Laporan Keuangan (Dokumen) k. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SIMAK BMN (Dokumen) l. Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian (Dokumen) m. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Kepegawaian (Dokumen) n. Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Peningkatan Kapasitas 1 Dokumen SDM (Dokumen) o. Jumlah Dokumen Penguatan 1 Dokumen Zona Integritas (Dokumen) p. Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengadaan Toga/Pakaian 1 DOkumen 1 Dokumen Kerja/sopir/pesuruh/pera 1Dokumen 1 Dokumen wat/Dokter/satpam (Dokumen) q. Jumlah Dokumen Sosialisasi Survey Pengaduan Masyarakat (Dokumen) r. Jumlah Dokumen Sosialisasi Layanan Pengaduan Masyarakat (Dokumen) KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 23

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 s. Jumlah Dokumen Tim 12Dokumen 3 Dokumen 26 Sinergi Media Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen Aparatur Negara (SIMAN) 1 Dokumen 1 Dokumen 100 di Daerah (Dokumen) 100 t. Jumlah Dokumen 100 Lokakarya Analisis Pengaduan Masyarakat 100 (Dokumen) 100 u. Jumlah Dokumen 100 Monitoring dan Evaluasi 100 Survei Pengaduan 100 Masyarakat (Dokumen) 100 100 v. Jumlah Pembayaran Gaji 14 Bulan 14 Bulan 100 dan Tunjangan (Bulan) 100 100 w. Jumlah Pengadaan Toga/ 12 Stel 12 Stel 100 Pakaian Kerja/sopir/ 100 Pesuruh/Perawat/Dokter/ 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Satpam/Tenaga Teknis lainnya (Stel) x. Jumlah Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/ Dokumentasi (Dokumen) y. Jumlah Pemeliharaan 6405 M2 6405 M2 Bangunan Gedung dan Halaman Kantor (M2) 189 Unit 189 Unit z. Jumlah Pemeliharaan Sarana Inventaris Kantor (Unit) aa. Jumlah Pemeliharaan dan 16 Unit 16 Unit Operasional Kendaraan Dinas (Unit) bb. Jumlah Pelaksanaan 155 OH 155 OH Konsultasi dan Koordinasi Kepala satuan Kerja (OH) cc. Jumlah Langganan Daya dan 12 Bulan 12 Bulan Jasa (Bulan) 12 Bulan 12 Bulan dd. Jumlah Operasional 13 Bulan 13 Bulan Perkantoran dan Pimpinan 126 Pegawai 126 Pegawai (Bulan) ee. Jumlah Honorarium PPNPN (Bulan) ff. Jumlah Keperluan sehari hari Perkantoran (Pegawai) gg. Jumlah Pengadaan Perangkat 1 Unit 1 Unit Pengolah Data dan Komunikasi (Unit) 16 Unit 16 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen hh. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor (Unit) ii. Jumlah Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan (Dokumen) KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 24

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Sasaran Program 2 Meningkatnya Kepastian Letak, Batas dan Luas Bidang Tanah Yang Mendukung Penegakan Hukum Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Program 2 Sasaran Program Indikator Kinerja Tahun 2019 Capaian Program/Kegiatan Target Kinerja Realisasi Kinerja (%) 2. Meningkatnya Terlaksananya 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Kepastian Letak, Batas dan Luas Penyelenggaraan Bidang Tanah yang Mendukung Pengembangan Infrastruktur Penegakan Hukum Keagrariaan a. Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Bimbingan Teknis Pengukuran dan 7.000 7.656 Pemetaan (Dokumen) Bidang Bidang 109,37 b. Jumlah Dokumen 250 280 112 Pembinaan/Monitoring/ Bidang Bidang Konsultasi/Evaluasi Konsultasi Teknis Infrastruktur Keagrariaan (Dokumen) c. Jumlah Bidang Pelayanan Pengukuran Batas Bidang Tanah (Bidang) d. Jumlah Bidang Pelayanan Pengembalian Batas (Bidang) Keterangan : Terdapat Kegiatan layanan pengukuran Batas Bidang Tanah yang realisasi fisiknya melebihi target, hal ini disebabkan animo masyarakat/pemohon untuk mendaftarkan bidang tanahnya sebagai tindak lanjut dari sosialisasi Pemetaan Partisipasif Masyarakat di Kota Bandung menjadi kota Lengkap yang dilaksanakan kantor Pertanahan Kota Bandung bersama Pemerintahan Kota Bandung dengan dibantu oleh partisipasi masyarakat. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 25

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Sasaran Program 3 Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Asset. Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Sasaran Program Indikator Kinerja Tahun 2019 Capaian Program/Kegiatan Target Kinerja Realisasi Kinerja (%) 3. . Terwujudnya Terlaksananya Penataan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Hubungan Hukum 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Kepastian KeagrariaandiDaerah : Hukum Hak a. Jumlah Dokumen Atas Tanah dan Sosialisasi Pelayanan HT Elektronik (Dokumen) Pemberdayaan b. Jumlah Dokumen Masyarakat Pembinaan/Sosialisasi/E valuasi Konsultasi Penerima (Dokumen) Legalisasi Aset c. Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Pembinaan PPAT/PPATS (Dokumen) 1.500 1.500 100 Bidang Bidang 60,13 d. Jumlah Bidang Pelayanan Pendaftaran Pertama Kali 62.125 37.355 (Bidang) Bidang Bidang e. Jumlah Bidang Pelayanan 50.000 33.575 Pemeliharaan Data Bidang Bidang 66,57 Pendaftaran Tanah (Bidang) 1.200 1.761 146,75 Bidang Bidang f. Jumlah Bidang Pelayanan Informasi Pengecekan 450 399 88,74 Sertipikat (Bidang) Bidang Bidang 56,13 g. Jumlah Bidang Pelayanan 450 253 Penerbitan Surat Bidang Bidang Keterangan Pendaftaran Tanah/SKPT (Bidang) 301 301 100 Bidang Bidang h. Jumlah Bidang Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A (Bidang) i. Jumlah Bidang Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi (Bidang) j. Jumlah Bidang Sertipikat HAT (Bidang) Keterangan : Terdapat beberapa Kegiatan layanan yang realisasi nya tidak tercapai, hal ini disebabkan ada kegiatan yang pada saat usulan perencanaan nya terlalu tinggi targetnya sehingga beberapa kegiatan realisasinya tidak tercapai. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 26

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Sasaran Program 4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Program 4 Sasaran Program Indikator Kinerja Tahun 2019 Capaian Program/Kegiatan Target Kinerja Realisasi Kinerja 4. Meningkatnya Terlaksananya Penataan 2 2 (%) Agraria di Daerah : dokumen dokumen Kesejahteraan 100 a. Jumlah dokumen 68 17 Masyarakat Pertimbangan Teknis Data Data 25,43 Pertanahan dalam rangka Melalui ijin lokasi Pengaturan dan b. Jumlah Data dan Informasi Penataan, Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penguasaan, rangka ijin perubahan Pemilikan Tanah penggunaan tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal a. Jumlah Dokumen 1 1 100 Pembinaan, Sosialisasi, dokumen dokumen Konsultasi dan Supervisi (Dokumen) Keterangan : Terdapat Kegiatan layanan Data dan Informasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin perubahan lokasi yang tidak dapat mencapai target dikarenakan pertumbuhan perekonomian yang sedikit melemah dikota bandung dalam hal pengembangan industri menengah keatas. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 27

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Sasaran Program 5 Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Program 5 Sasaran Program Indikator Kinerja Target Tahun 2019 Capaian Program/Kegiatan Kinerja Realisasi Kinerja (%) 5. Terwujudnya Terlaksananya Pengadaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Pelaksanaan Tanah di Daerah: Pengadaan Tanah bagi a. Jumlah Dokumen Pembangunan Pembinaan Bidang untuk PengadaanTanah Kepentingan (Dokumen) Umum b. Jumlah Bidang Layanan Informasi Nilai Tanah 7.500 9.500 126 atau Kawasan Nilai Bidang Bidang Tanah atau Nilai Aset Properti (Bidang) Keterangan : Terdapat Kegiatan layanan Informasi Nilai Tanah dan Kawasan yang melebihi target dikarenakan banyaknya layanan Zona Nilai Tanah sehubungan dengan layanan yang dimohon masyarakat sehubungan dengan belum ada kegiatan pembaruan ZNT di Kota Bandung. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 28

Laporan Kinerja (LKj) Semester I Tahun 2020 Sasaran Program 6 Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah diDaerah Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Program 6 Sasaran Program Indikator Kinerja Tahun 2019 Capaian Program/Kegiatan Target Kinerja Realisasi Kinerja 6. Penyelenggaraan Terlaksananya Pengendalian 4 Bidang 4 Bidang (%) Pengendalian Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang dan 100 Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah: Penguasaan Tanah di Daerah a. Jumlah Bidang Data Pengendalian Hak Atas Tanah DPAT di Kantah (Bidang) Sasaran Program 7 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah serta Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Secara Optimal Sasaran Program Indikator Kinerja Tahun 2019 Capaian Program/Kegiatan Target Kinerja Realisasi Kinerja 7. Berkurangnya Sengketa, Terlaksananya Penanganan (%) Konflik dan Masalah Agraria dan Tata Perkara Ruang di Daerah: 1 Kasus 1 Kasus 100 Pertanahan a. Jumlah Dokumen Konsultasi Teknis 5 Kasus 5 Kasus 100 Penyelenggaraan Penanganan Masalah 1 Kasus 1 Kasus 100 Agraria dan Tata Ruang di Daerah (Kasus) b. Jumlah Kasus Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang (Kasus) c. Jumlah Layanan Pengaduan Kasus (Kasus) KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 29

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 B. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 1. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana kantor menjadi perhatian yang sangat serius, baik penyediaanya maupun efisiensi dalam pemanfaatanya. Oleh karena volume pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung cukup tinggi, sehingga untuk menunjang kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai diantaranya ruang loket, ruang arsip serta alat ukur. Kondisi Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kota Bandung yang terus dibenahi dengan telah selesainya pembangunan gedung yang direncanakan untuk dapat menyimpan Arsip yang setiap tahun terus bertambah sehingga menjadikan kendala tersendiri dengan ketertiban pengarsipan akan tetapi tidak membuat Kantor Pertanahan Kota Bandung menjadi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang efektif dan efisien adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang tinggi serta profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia digunakan pendekatan membandingkan output dengan sumberdaya manusia yang digunakan dalam mendukung kinerja. Karena masalah yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah keterbatasan jumlah petugas ukur, maka untuk analisa efisiensinya digunakan persamaan sebagai berikut : Efisiensi Petugas Ukur : = ∑ Bidang Beban Kerja selama tahun 2019 X 100 % ∑ Kemampuan Normal Petugas Ukur tahun 2019 Pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ukur adalah melakukan Pengukuran Bidang Tanah dari berbagai kegiatan ( Legalisasi Aset, Pemetaan Aset Pemprov. dan PNBP ) KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 30

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 Hasil Perhitungan Efisiensi, sebagai berikut : • Jumlah Total Beban Pekerjaan/Tahun = 7.656 Bidang • Jumlah Total Petugas Ukur = 21 Orang • Asumsi Hari Kerja = 24 Hari/Bulan • Jumlah Bulan Efektif/Tahun = 8 Bulan • Pekerjaan lain selain Pengukuran bidang = 0 Bidang • Beban kerja/hari = 4 Bidang/Orang/Hari • Kemampuan Normal Petugas Ukur/Hari = 2 Bidang Efisiensi = 4 Bidang / 2 Bidang x 100% = 200 % Untukmengatasipermasalahankekurangan petugasukurmakaKantor Pertanahan Kota Bandung mengusulkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk dapat menambah ASN (petugas Ukur) atau melaui pengangkatan asisten surveyor pertanahan yang ditugaskan / ditempatkan di Kantor Pertanahan Kota Bandung. C. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 - 2020 Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat untuk menjadikan suatu instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien efektif serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan maka harus membuat terobosan - terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertipikasi tanah secara menyeluruh di Wilayah Kota Bandung Permasalahan-permasalahan selama ini yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan atau tanah adalah pengurusan sertipikat tanah yang merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan atas tanah masih dirasakan lama dan berbelit - belit dengan biaya yang mahal. Menjawab hal - hal tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kota Bandung telah melakukan terobosan - terobosan yang dapat mempercepat pelayanan pertanahan kepada masyarakat dengan beberapa program, yaitu : a. Layanan Tanpa kuasa perorangan (TKP) Layanan Tanpa kuasa perorangan (TKP) merupakan program layanan untuk memudahkan masyarakat yang permohonannya tanpa dikuasakan kepada orang lain atau dilakukan oleh sendiri dan atas nama sendiri, Layanan KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 31

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 Tanpa Kuasa Perorangan (TKP) ini memberikan layanan berupa Peralihan Hak (Jual Beli), Pengecekan Sertifikat, Peningkatan Hak dan Roya, kemudian seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan kepemimpinan di Kantor Pertanahan Kota Bandung kegiatan ini berubah nama menjadi Lagu Umat (Layanan Unggulan Untuk Masyarakat) adapun mekanisme dalam penerapannya tidak bertentangan dengan ketentuan dan mempertimbangkan kearifan lokal namun tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang menjadi bagian dari Layanan Unggulan Untuk Masyarakat (Lagu Umat) terdiri dari : 1. P engecekan (proses 60 menit), 2. R oya (proses 120 menit), 3. P eningkatan Hak (proses 120 menit). Dokumentasi Foto Peresmian LAGU UMAT KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 32

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 b. Command Center Command Center memiliki tugas untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi dengan cepat, ini merupakan salah satu inovasi terbaru yang didirikan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tahun 2018. Tujuan didirikannya Command Center yaitu untuk menyempurnakan pelayanan publik dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Command Center terbagi menjadi dua yaitu Media Center dan Pengelola Pengaduan. ● Media center adalah pusat atau sarana pengelola komunikasi dan informasi berbasis teknologi atau berbasis internet (online) yang digunakan untuk menghimpun, mengolah, menyediakan, dan menyeberluaskan informasi layanan, kegiatan kantor, serta prestasi kantor. Sarana yang digunakan untuk KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 33

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 menginformasikan kepada publik khususnya masyarakat Kota Bandung melalui sarana Media sosial, diantaranya: - Instagram : @atrbpn.kotabandung - Twitter : @atr_bpnkotabdg - Facebook : atrbpn.kotabandung - Youtube : atrbpn.kotabandung - Website : http://kot-bandung.atrbpn.go.id/ - Email : [email protected] ● Pengelolaaan Pengaduan Masyarakat merupakan kegiatan penanganan pengaduan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan melalui lisan,tertulis/melalui surat, media cetak/ media online, telepon/call center atau sms center, Media Sosial, serta melalui aplikasi web “Curhat_BPN”. Secara garis besar Tahapan Pengelolaan Pengaduan yaitu Pengelolaan Pengaduan, Pelaporan dan pengarsipan Pengelolaan Pengaduan dan Pemantauan penanganan Pengaduan. Dengan adanya program tersebut diharapkan adanya tingkat kepercayaan serta animo masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan pertanahan, dengan kesungguhan Kantor Pertanahan Kota Bandung terus meningkatkan inovasi - inovasi kemudahan dalam memberikan pelayanan pertanahan. c. Terlaksananya kegiatan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT Elektronik) dan Roya Elektronik, adapun dari segi manfaatnya untuk perbankan yang telah bekerjasama dengan Kementerian ATR/ BPN adalah dari segi kecepatan, di mana biasanya mengurus sertifikat HT memakan waktu 100-200 hari, dengan layanan pertanahan berbasis elektronik hanya tujuh hari saja. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 34

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 Dokumentasi Foto Kegiatan Hak Tanggungan Elektronik d. Pemetaan Partisipasif Masyarakat Terwujudnya suatu kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan memfasilitasi pembangunan pelayanan pertanahan secara sektoral melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui Launching kegiatan Pemetaan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Rancabolang dan sosialisasi di seluruh RW sekota Bandung, adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendataan dan pensertipikatan masyarakat dan untuk kegiatan tersebut Kantor Pertanahan Kota Bandung telah menyediakan ruang Mapping Centre yang digunakan untuk mengolah seluruh data dan sertipikat tanah se kota Bandung secara Digital hal tersebut berawal dari penerapan digitalisasi dokumen dan buku tanah secara keseluruhan dan kegiatan tersebut telah selesai bulan April tahun 2020. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 35

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 e. Dalam rangka untuk mengetahui seberapa besar tingkat indek kepuasan masyarakat, maka Kantor Pertanahan Kota Bandung pada Tahun 2019 telah melakukan survey dengan cara wawancara dan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat pemohon tentang Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung dan dari Lembaga Eksternal dalam hal ini BPS (Badan Pusat Statistik) telah melaksanakan survey kepada pengguna layanan di Loket Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bandung yang mana dari hasil survey tersebut didapatkan untuk menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terhadap Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bandung dan berdasarkan data yang terbaru dan telah dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah sebesar 99,99 % dan dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat atas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bandung dapatdikategorikansangat baik dari nilai 99,99 % terhadap 100 %. f. Kegiatan – Kegiatan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Gambar 1.1. Kunjungan Menteri Agraria dan Tata Gambar 1.2. Kunjungan Wakil Menteri Agraria dan Ruang di Kantor Pertanahan Kota Bandung Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kota Bandung KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 36

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 Gambar 1.3. Perolehan Penghargaan Kantor Pertanahan Kota Bandung D. AkunKtAabNilTitOasRKPeuEaRnTgaAnNSAemHeAstNerKIOTaThAunB2A0N2D0 UNG 37

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 1. Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Kota Bandung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 9.307.365.598,- atau 47,30 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.676.569.000,- Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Kota Bandung sd Semester I Tahun 2020 Sedangkan rincian Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan Program / Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut : REALISASI PENERIMAAN PNBP TERHADAP MAKSIMAL PENCAIRAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PERIODE 01 JANUARI 2020 S.D 30 JUNI 2020 NO NAMA SATUAN KERJA TARGET PENERIMAAN REALISASI PENERIMAAN BOBOT KET. PNBP PNBP % 1 KANTAH KOTA BANDUNG 40,742,987,000 11,369,641,487 27.91 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 38

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 REALISASI ANGGARAN PER BELANJA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PERIODE 01 JANUARI 2020 s.d 30 JUNI 2020 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PER-PROGRAM/KEGIATAN SEMESTER I TAHUN 2020 NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI % (Rp) (Rp) 51,21 Penyelenggaraan 16.624.378.000 8.514.099.012 71,75 Dukungan Manajemen 17,81 1 Dan Pelaksanaan Tugas 21,00 Teknis Lainnya di 0,00 Daerah 53,99 0,00 Pengelolaan Sarana 321.655.000 230.805.000 2 dan Prasarana 14,45 47,30 (Daerah) Penyelenggaraan 3 Pengembangan 1.021.969.000 182.046.702 Infrastruktur Keagrariaan di Daerah Penyelenggaraan 4 Penataan Hubungan 1.423.684.000 299.052.999 Hukum Keagrariaan di Daerah Penyelenggaraan 8.840.000 0 5 Penataan Agraria di 109.599.000 59.176.000 Daerah Penyelenggaraan 6 Pengadaan Tanah di daerah Penyelenggaraan 7 Pengendalian 12.920.000 0 Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Daerah Penyelenggaraan 8 Penanganan Masalah 153.524.000 22.186.000 Agraria dan Tata Ruang di Daerah JUMLAH 19.676.569.000 9.307.365.598 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 39

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 Dari Data tersebut diatas Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Kota Bandung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 9.307.365.598,- atau 47.30 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.676.569.000,-. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat kendala / hambatan dalam Penyerapan Anggaran Tahun 2020, sebagai berikut : 1) Adanya perubahan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya beberapa kali revisi anggaran, baik revisi yang harus melalui ijin Eselon I Kementerian ATR / BPN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) maupun revisi oleh Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ). 2) Adanya Penghematan Anggaran dan optimalisasi anggaran sehubungan dengan kondisi Bangsa Indonesia yang sebagian besar sedang terlanda musibah Pandemi COVID 19 sehingga beberapa kegiatan dilakukan Saving/Penghematan yang dananya dialokasikan untuk Penanggulangan dan penanganan Pandemi COVID 19. Adapun solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi antara lain : 1) Mereschedule jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran dengan merubah prioritas pengadaan barang sesuai kebutuhan. 2) Melakukan revisi anggaran dan menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK ) yang riil (sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan). 3) Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran setiap bulan. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 40

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 E. Capaian Kinerja Lainnya a. Peran Produk Pertanahan dalam memberikan EVA ( economic value added ) Pembangunan. Periode Semester I tahun 2020 Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung memiliki nilai yang besar walaupun terdapat penurunan yang sangat drastis apabila dibanding dengan pendapatan pada tahun sebelumnya, demikian juga dengan perolehan BPHTB. Nilai Hak Tanggungan yang diperoleh ini secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan gambaran belanja investasi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Semakin besar nilai Hak Tanggungan cenderung akan berbanding lurus dengan besarnya investasi. Besarnya investasi akan berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang merupakan stimulan meningkatnya daya beli atau konsumsi masyarakat yang dalam bahasa sosialnya disebut kesejahteraan ( welfare ). Maka dapat dikatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung Kantor Pertanahan Kota Bandung telah berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Bandung melalui produk pertanahan yang memberikan economic value added ( EVA ) bagi sosial ekonomi masyarakat Kota Bandung. b. Rekapitulasi Kinerja Layanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bandung di masa Pandemi COVID 19 terus berupaya meningkatkan seluruh pelayanan kepada masyarakat walau dengan kondisi yang tetap melaksanakan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID 19, berikut rekapitulasi layanan yang telah masuk dalam KKP. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 41

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 REKAPITULASI KINERJA BERKAS PERMOHONAN LAYANAN PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PERIODE 02 JANUARI 2020 s.d 30 JUNI 2020 No Jenis Layanan Status Status Jumlah Proses Selesai Berkas 1 Blokir - 30 30 2 Cassie 2 20 22 3 Ganti Nadzir -5 5 4 Ganti Nama - 20 20 5 Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan - 99 99 6 Hapusnya Hak 39 174 213 7 Informasi Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti - 1,930 1,930 8 Informasi Zonasi Nilai Tanah -2 2 9 Izin Perubahan Penggunaan Tanah 37 10 10 Merger Hak Tanggungan - 100 100 11 Pelayanan Pencatatan Pembatalan Peralihan Hak -1 1 12 Pelepasan Sebagian Hak 29 10 39 13 Pemberian Cuti/Pemberhentian Sementara 1- 1 14 Pemecahan Bidang 106 105 211 15 Pemisahan Bidang 17 34 51 16 Pencabutan Blokir - 19 19 17 Pencatatan Perpanjangan Hak Bersama Pada Hak Milik Atas Satuan - 144 144 Rumah Susun 47 85 132 18 Pendaftaran SK Hak 1 75 76 19 Pendaftaran SK Perpanjangan/Pembaruan Hak 35 - 35 20 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak 1- 1 21 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Wakaf untuk Tanah Yang Belum 8 23 31 Sertipikat (Tanah Adat) 12 8,755 8,767 22 Pengangkatan Sita 15 7 23 Pengecekan Sertipikat 8 33 22 24 Pengembalian Batas 76 307 41 25 Penggabungan Bidang 91 383 26 Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral 5 17 10 27 Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral - 249 22 28 Pengukuran Untuk Mengetahui Luas 43 2,977 249 29 Peralihan Hak - Hibah 3,020 30 Peralihan Hak - Jual Beli 42 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 31 Peralihan Hak - Jual Beli HGB Badan Hukum -7 7 32 Peralihan Hak - Lelang 33 Peralihan Hak - Pemasukan Ke Dalam Perusahaan 2 25 27 34 Peralihan Hak - Pembagian Hak Bersama 35 Peralihan Hak - Penetapan atau Putusan Pengadilan -4 4 36 Peralihan Hak - Pewarisan 37 Permohonan SK Konfirmasi 3 194 197 38 Permohonan SK Pembaruan Hak Guna Bangunan Badan Hukum 39 Permohonan SK Pembaruan Hak Guna Bangunan Perorangan -2 2 40 Permohonan SK Pemberian Hak Dengan Konstatasi 41 Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum 5 585 590 42 Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Instansi/Badan Usaha 27 9 Pemerintah 43 Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan 16 7 44 Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah 45 Permohonan SK Pemberian Hak Pengelolaan Instansi/Badan Usaha - 13 13 Pemerintah 3 42 45 46 Permohonan SK Pemberian HGB/HP di atas HPL 47 Permohonan SK Perpanjangan Hak Guna Bangunan Badan Hukum 14 5 48 Permohonan SK Perpanjangan Hak Guna Bangunan Perorangan 49 Perubahan Hak Atas Tanah 1- 1 50 Roya 51 Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama 5 12 17 52 Sertipikat Pengganti Karena Hilang 53 Sertipikat Pengganti Karena Putusan Pengadilan 1 27 28 54 Sertipikat Pengganti Karena Rusak 55 Sita 1- 1 56 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 57 Verifikasi User Sentuh Tanahku -9 9 58 Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat 2 10 12 Grand Total 6 42 48 3 479 482 23 2,225 2,248 38 46 84 29 8 37 1- 1 21 3 - 19 19 1 501 502 -7 7 7 13 20 594 19,517 20,111 Kegiatan percepatan pelayanan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui layanan Tanpa Kuasa Perorangan (TKP) mampu meningkatkan jumlah penyelesaian permohonan yang masuk dari masyarakat. Sedangkan untuk jumlah permohonan masuk lebih tinggi dari jumlah penyelesaian sesuai SOP, ini dikarenakan adanya : - Persyaratan permohonan masih belum lengkap KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 43

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 - Permohonan yang dimohon oleh pemohon, masih terikat dengan permohonan yang lain sehingga salah satu permohonan dibatalkan, misalnya permohonan Peralihan Hak dengan permohonan Zona Nilai Tanah. - Berkas permohonan masih harus menyelesaikan tahapan sebelumnya, misalnya harus menyelesaikan prosespemekaran. REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN MAK DI305 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PERIODE 02 JANUARI 2020 s.d 30 JUNI 2020 NO NAMA PROSEDUR JUMLAH JUMLAH BIAYA 1 Blokir 30 1,500,000 1,150,000 2 Cassie 22 3 Ganti Nadzir 5 - 4 Ganti Nama 20 1,000,000 5,800,000 5 Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan 100 3,905,250,000 6 Hak Tanggungan 3,379 10,500,000 7 Hapusnya Hak 210 97,100,000 100,000 8 Informasi Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti 1,942 5,204,800 5,800,000 9 Informasi Zonasi Nilai Tanah 2 10 Izin Perubahan Penggunaan Tanah 10 50,000 11 Merger Hak Tanggungan 100 1,600,000 12 Pelayanan Pencatatan Pembatalan Peralihan Hak 1 50,000 13 Pelepasan Sebagian Hak 32 106,564,200 123,128,600 14 Pemberian Cuti/Pemberhentian Sementara 1 950,000 15 Pemecahan Bidang 218 7,200,000 16 Pemisahan Bidang 56 4,250,000 17 Pencabutan Blokir 19 1,180,018,860 18 Pencatatan Perpanjangan Hak Bersama Pada Hak 144 - Milik Atas Satuan Rumah Susun 132 15,422,960 19 Pendaftaran SK Hak - 20 Pendaftaran SK Perpanjangan/Pembaruan Hak 76 21 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak 20 1,550,000 22 Pendaftaran Tanah Pertama Kali 33 474,050,000 34,671,900 Pengakuan/Penegasan Hak 1 23 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Wakaf untuk Tanah Yang Belum Sertipikat (Tanah Adat) 24 Pengangkatan Sita 31 25 Pengecekan Sertipikat 9,481 26 Pengembalian Batas 22 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 44

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 27 Penggabungan Bidang 42 17,556,400 28 Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral 389 224,998,000 29 Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral 10 1,603,600 30 Pengukuran Untuk Mengetahui Luas 24 7,569,200 31 Peralihan Hak - Hibah 250 850,454,794 32 Peralihan Hak - Jual Beli 3,020 2,814,157,574 33 Peralihan Hak - Jual Beli HGB Badan Hukum 7 36,815,132 34 Peralihan Hak - Lelang 27 90,292,802 4 53,851,590 35 Peralihan Hak - Pemasukan Ke Dalam Perusahaan 36 Peralihan Hak - Pembagian Hak Bersama 198 9,900,000 37 Peralihan Hak - Penetapan atau Putusan Pengadilan 2 100,000 38 Peralihan Hak - Pewarisan 594 991,618,435 39 Permohonan SK Konfirmasi 10 - 6 1,151,400 40 Permohonan SK Pembaruan Hak Guna Bangunan Badan Hukum 13 2,308,500 41 Permohonan SK Pembaruan Hak Guna Bangunan Perorangan 42 Permohonan SK Pemberian HGB/HP di atas HPL 9 1,593,020 43 Permohonan SK Pemberian Hak Dengan Konstatasi 49 9,618,360 44 Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan 4 1,825,480 Badan Hukum 45 Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan 1 558,720 Instansi/Badan Usaha Pemerintah 1 541,200 46 Permohonan SK Pemberian Hak Milik Badan Hukum 47 Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan 17 6,121,640 48 Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan 28 12,358,080 Usaha Pemerintah 49 Permohonan SK Pemberian Hak Pengelolaan 1 18,406,800 Instansi/Badan Usaha Pemerintah 12 2,314,860 50 Permohonan SK Perpanjangan Hak Guna Bangunan Badan Hukum 51 Permohonan SK Perpanjangan Hak Guna Bangunan 47 8,464,580 Perorangan 52 Perubahan Data Hak Tanggungan Online 15 850,000 53 Perubahan Hak Atas Tanah 482 24,100,000 54 Roya 2,282 143,700,000 55 Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama 84 12,600,000 56 Sertipikat Pengganti Karena Hilang 37 12,950,000 57 Sertipikat Pengganti Karena Putusan Pengadilan 1 150,000 58 Sertipikat Pengganti Karena Rusak 3 450,000 59 Sita 19 950,000 60 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 536 26,800,000 61 Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat 20 - JUMLAH 24,331 11,369,641,487 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 45

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 c. Realisasi Penanganan Kinerja Pengkajian Kasus dan Penangan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Faktor - faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Pengkajian Kasus dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan antara lain : 1. Petugas Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan penanganan kasus pertanahan belum sepenuhnya mengikuti mekanisme kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, yang menyebabkan pengelolaan penanganan kasus pertanahan belum menghasilkan evidence sebagaimana yang ditentukan. 2. Kegiatan Penanganan kasus - kasus pertanahan telah dialokasikan pembiayaannya dalam DIPA Kantor Pertanahan Kota Bandung ( melalui kegiatan penegakan hukum pertanahan ) tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Adapun solusi yang telah dilaksanakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah : 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi antara Jajaran Seksi Sengketa Konflik Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bidang Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kompetensi petugas pelaksana kegiatan. 2. Mengikutsertakan pegawai pada Seksi Sengketa Konlik Perkara Pertanahan kedalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah maupun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 46

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 BAB IV KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 47

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 Dari uraian Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung Semester I Tahun Anggaran 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Capaian Realisasi Anggaran sebesar 47,30 %. 2. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kantor Pertanahan Kota Bandung Tahun 2020 telah berhasil diidentifikasi, diatasi dan diupayakan solusi penyelesaiannya namun beberapa solusi bukan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bandung. 3. Hasil laporan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam meningkatkan dan mempertahankan kinerja periode semester II yang akan datang. Dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang,kami menyarankan hal - hal sebagai berikut : 1. Untuk mendukung dan memperlancar Kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung, petunjuk teknis untuk program kegiatan diharapkan bisa diterima pada awal tahun anggaran sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal; 2. Diperlukan adanya Tata Cara Kerja atau petunjuk teknis khususnya Seksi Sengketa Konflik Perkara mengenai rincian jenis pekerjaan dan rincian besarnya pendanaan pekerjaan dan apa bentuk / jenis yang merupakan evidence terhadap kegiatan atau sub kegiatan yang anggarannya dialokasikan dalam DIPA, sehingga ada kepastian pedoman untuk pelaksanaan kegiatan; 3. Perlu diselenggarakannya diklat teknis mengenai penanganan kegiatan yang merupakan tupoksi Seksi Sengketa Konflik Perkara Kantor Pertanahan Kota Bandung, sehingga petugas pelaksanakan tidak ragu dalam melaksanakan kegiatan tupoksinya; KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 48

Laporan Kinerja (LKj) SemesLtaeprorIaTn ahun 2020 4. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam hal pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah; 5. Dukunganaplikasipelayananagardapatlebihditingkatkansehinggapelayanan pertanahan kepada masyarakat bisa semakin ditingkatkan. Bandung, Juli 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, ANDI KADANDIO ALEPUDDIN, A.Ptnh.,M.Si. NIP. 19680503 198903 1 003 KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG 49