Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore PENELITIAN PARKIR

PENELITIAN PARKIR

Published by Paşa N, 2020-11-25 13:21:31

Description: PENELITIAN PARKIR

Search

Read the Text Version

Profil PLEADS PLEADS (Padjadjaran Law Research and Kegiatan inti organisasi yang kedua adalah Debate Society) secara de jure berdiri pada 1 Juni penelitian hukum. Sebagai salah satu tri dharma 2012 melalui Kongres Mahasiswa FH Unpad, namun perguruan tinggi, penelitian merupakan suatu secara de facto telah bergerak sejak tahun 2008. keharusan untuk dilakukan. Pada dasarnya, setiap mahasiswa pasti akan melakukan penelitian hukum Sebagai unit kemahasiswaan, Pleads membidangi setidaknya pada saat menuntaskan Tugas Akhir beberapa kompetisi dan penelitian hukum. Bidang- baik berupa skripsi, legal memorandum, maupun bidang tersebut adalah lomba debat hukum studi kasus. Dengan urgensi tersebut, menjadi nasional, perancangan kontrak (Contract Drafting), penting untuk menyediakan ranah latihan bagi perancangan peraturan perundang-undangan mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian (Legislative Drafting), dan penulisan karya tulis hukum yang baik dan PLEADS menempatkan diri ilmiah. Setiap tahun, di berbagai Fakultas Hukum sebagai sarana tersebut. PLEADS sebagai bentuk dan Lembaga Negara diselenggarakan berbagai nyata juga mewujudkan penelitian tersebut ke kompetesi tersebut, seperti Business Law dalam sebuah jurnal tahunan yaitu Padjadjaran Law Competion di Universitas Indonesia, Lomba Debat Review. Padjadjaran Law Review dapat diakses pada Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, Mochtar Riady http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr. Law Fair di Universitas Pelita Harapan dan sebagainya. Kompetesi tersebut secara kontiniu Berbagai kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan diikuti oleh PLEADS mewakili nama baik Fakultas substansial dalam mempersiapkan diri sebagai Hukum Unpad. sarjana hukum dengan kemampuan yang mumpuni di tengah kuantitas lulusan fakultas hukum yang Berbagai prestasi telah diukir sejak tahun 2008. sangat banyak di Indonesia. Dengan kualitas yang Setelah resmi berdiri sebagai UKMF dengan baik tersebut, dapat menjadi modal untuk kegiatan yang lebih terorganisir, prestasi yang memenangkan “kompetisi” di dunia kerja. PLEADS dicapai menunjukkan peningkatan. Berbagai berusaha secara persisten menjadi wadah untuk prestasi tersebut tentu tidak diperoleh secara menyiapkan kualitas tersebut. instan. Ada proses yang harus secara tekun dijalani yaitu mulai dari memberikan pelatihan dengan Sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa yang inklusif, mengundang dosen dan former delegates, PLEADS terbuka bagi siapapun. Setiap mahasiswa melakukan seleksi secara terbuka, pendampingan FH Unpad yang ingin sama-sama belajar dan delegasi selama latihan, sampai pada hari mengembangkan potensi diri dapat bergabung. pertandingan. Proses tersebutlah yang menjadi perhatian PLEADS. For God, People Whom We Love, and The Almamater s [50]

Kebijakan negara memiliki aspek yang sangat luas Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas dalam penyelenggaraan Negara, baik pada level Hukum Universitas Padjadjaran didirikan untuk pusat maupun daerah. Segala upaya yang dilakukan menjawab masalah-masalah yang terjadi perihal pemerintah untuk merencanakan, mengarahkan dan perumusan kebijakan negara, baik pada level pusat mengatur dan menyelenggarakan negara adalah maupun daerah. domain dari kebijakan negara. Kebijakan negara sendiri dibuat oleh lembaga-lembaga yang Lembaga ini didirikan pada tahun 2005 (S.K. Dekan merupakan representasi negara, baik pada cabang FH Unpad No. 028c/JO.6.FH/Kep/KP/2005), atas kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. inisiasi sejumlah staf pengajar dan guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Indonesia pasca reformasi dihadapkan pada yang prihatin terhadap masalah-masalah tersebut. tantangan untuk menyempurnakan tatanan Dalam perkembangannya PSKN tidak hanya kehidupan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik melibatkan staf pengajar hukum tata negara Fakultas dan hukum. Para penyelenggara negara diharapkan Hukum Unpad, namun juga melibatkan para peneliti mampu memperbaiki segala kekurangan pada rezim dari bidang ilmu hukum lainnya yang terkait. terdahulu. Di bidang hukum, gagasan reformasi menjelma menjadi upaya untuk menyempurnakan PSKN merupakan salah satu pusat studi yang berada segala peraturan negara, dari mulai UUD 1945, UU di lingkungan Fakultas Hukum Universitas hingga peraturan pelaksananya. Tidak berlebihan Padadjaran. Lembaga ini diharapkan dapat pula jika dikatakan bahwa perubahan di segala memberikan sumbangsih pada penyelenggara bidang selalu terkait dengan reformasi hukum untuk negara dan masyarakat untuk merumuskan, dapat mewujudkan segala kebijakan negara dapat mengevaluasi kebijakan negara demi menciptakan dilaksanakan secara konkret dan teratur. tatanan negara hukum yang demokratis dan melindungi hak asasi manusia. Berbagai pengaturan telah berkembang demikian pesatnya, baik yang menyangkut materi bentuk formal kebijakan negara, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi negara maupun putusan pengadilan. Seringkali, kebijakan-kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk produk hukum tidak memiliki perencanaan yang jelas. Sebagai contoh, perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak 4 kali, bersifat tambal sulam tanpa memilikin suatu grand design yang jelas. Sejumlah UU yang telah dihasilkan DPR dan Presiden pun bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana terlihat dalam putusan MK tentang sejumlah perkara pengujian UU. Di tingkat daerah, banyak pula dijumpai Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran didirikan untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi perihal perumusan kebijakan negara, baik pada level pusat maupun daerah. Profil PSKNLembaga ini didirikan pada tahun 2005 (S.K. Dekan FH Unpad No. 028c/JO.6.FH/Kep/KP/2005), atas inisiasi sejumlah staf pengajar dan guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang prihatin terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam perkembangannya PSKN tidak hanya melibatkan staf pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Unpad, namun juga melibatkan para pene[l5it1i ] dari bidang ilmu hukum lainnya yang terkait. PSKN merupakan salah satu pusat studi yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padadjaran. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook