RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MARITIM Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputi SD Maritim Tahun 2020-2024 Perspective Sasaran Strategis Indikator Baseline Target 2024 Kinerja 2019 Unit Pelaksana 2020 2021 2020 2023 2024 SS Terwujudnya Indeks Nilai 65 65 65 66 66 67 Asdep 1.1 Kesehatan Laut Kesehatan Pengelolaan Indonesia Laut Ruang Laut dan untuk Indonesia Pesisir Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Stakeholder Maritim Perspective SS Tercapainya Persentase % 60 60 70 80 90 100 Asdep 1.2 Produksi Capaian Pengelolaan Sumber Daya Produksi Perikanan Maritim secara Sumber Daya Tangkap dan Berkelanjutan Maritim yang Asdep Berkelanjutan Pengembangan Perikanan Budidaya SS Terwujudnya Persentase % 60 60 70 80 90 100 Asdep 2.1 Percepatan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Ruang Laut Ruang Laut dan Penataan dan Pesisir Pesisir Ruang Laut dan yang Terpadu Pesisir yang Terpadu SS Terwujudnya Persentase % 60 60 70 80 90 100 Asdep 2.2 Pengelolaan Capaian Pengelolaan Produksi dan Produksi dan Perikanan Nilai Tukar Nilai Tukar Tangkap Perikanan Perikanan Tangkap yang Tangkap yang Berkelanjutan Berkelanjutan SS Terwujudnya Persentase % 60 60 70 80 90 100 Asdep 2.3 Pengembangan Capaian Pengembangan Produksi Produksi Perikanan Customer Perikanan Perikanan Budidaya Perspective Budidaya yang Budidaya Optimal yang Optimal SS Terwujudnya Persentase % 60 60 70 80 90 100 Asdep 2.4 Pengembangan Capaian Daya Peningkatan Daya Saing Saing Produk Daya Saing Produk Kelautan Kelautan dan Perikanan Perikanan yang yang Berkelanjutan Berkelanjutan SS Tercapainya Presentase % 60 60 70 80 90 100 Asdep Hilirisasi 2.5 hilirisasi Capaian Sumber Daya industri Hilirisasi Maritim kelautan, Industri perikanan dan Kelautan, penunjangnya Perikanan yang dan berkelanjutan Penunjangnya yang Berkelanjutan 45
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MARITIM Perspective Sasaran Strategis Indikator Baseline Target 2024 Kinerja 2019 Unit Pelaksana 2020 2021 2020 2023 2024 Persentase % 50 60 70 80 90 100 Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang menjadi Efektifitas Kebijakan di Internal SS Rancangan Bidang Seluruh Asdep Business 3.1 Kebijakan di Kemaritiman Processes Bidang Sumber dan Investasi Daya Maritim Persentase % 50 60 70 80 90 100 Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Dilaksanakan Learning SS Tersedianya Persentase % 80 80 85 90 95 100 Sekretariat and Growth 4.1 SDM yang Pejabat Deputi Perspective Kompeten di Deputi Bidang Deputi Bidang Sumber Daya Koordinasi Maritim yang Sumber Daya Sesuai Maritim Kompetensi Nilai Evaluasi Nilai 65 67 70 75 80 85 Sekretariat Internal Deputi Sistem Terwujudnya Akuntabilitas Reformasi Kinerja Instansi Birokrasi yang Pemerintah SS efektif di Deputi 4.2 Deputi Bidang Nilai Evaluasi Nilai 75 75 78 80 85 90 Sekretariat Koordinasi Sumber Daya Internal Deputi Maritim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi SS Terlaksananya Nilai Indikator Nilai 90 93 95 96 97 99 Sekretariat 4.3 Administrasi Kinerja Deputi Keuangan yang Pelaksanaan Akuntabel di Anggaran Deputi Bidang Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim 46
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MARITIM 1.2 Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Dalam rangka mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 dan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar program pada Kementerian/Lembaga dibuat lebih fokus untuk mencapai target pembangunan nasional. Sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah disepakati nomenklatur program yang akan digunakan oleh seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kedeputian adalah Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi. Program ini bersifat teknis yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi Kemenko Marves yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tabel 5 Indikator Kinerja Program (IKP) No Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Target Program Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Terwujudnya Persentase 100 100 100 100 100 Seluruh Deputi sinergi antar penyelesaian sektor, permasalahan tersedianya kebijakan Bidang Program rekomendasi Kemaritiman dan Koordinasi solusi atas Investasi 1. Pengembangan permasalahan Jumlah rancangan 27 30 45 45 45 Deputi Bidang sektoral serta Kebijakan dan/atau Koordinasi termonitornya Kemaritiman rekomendasi Sumber Daya dan Investasi implementasi kebijakan di kebijakan bidang Maritim Bidang Sumber Daya Kemaritiman dan Maritim yang Investasi dihasilkan dan ditindaklanjuti 1.3 Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. IKK telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan target yang sudah ditetapkan. IKK Deputi 47
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MARITIM SD Maritim merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Deputi SD Maritim. Terdapat 6 (enam) unit kerja, dimana 5 (lima) unit kerja teknis (Asdep) dan 1 (satu) unit kerja pendukung (Sekretariat). IKK dari masing- masing Asdep adalah jumlah rumusan dan rekomendasi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Asdep. Tabel 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) No Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Target Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi 1. Koordinasi Terlaksananya Jumlah 6 6 9 9 9 Asdep Pengelolaan koordinasi, rumusan Pengelolaan Ruang Laut dan sinkronisasi dan kebijakan dan Ruang Laut dan Pesisir pengendalian rumusan Pesisir kebijakan bidang tindaklanjut pengelolaan ruang kebijakan laut dan pesisir bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir 2. Koordinasi Terlaksananya Jumlah 6 6 9 9 9 Asdep Pengelolaan Perikanan koordinasi, rumusan Pengelolaan Tangkap sinkronisasi dan kebijakan dan Perikanan pengendalian rumusan Tangkap kebijakan bidang tindaklanjut pengelolaan kebijakan perikanan tangkap bidang pengelolaan perikanan tangkap 3. Koordinasi Terlaksananya Jumlah 6 6 9 9 9 Asdep Pengembangan koordinasi, rumusan Pengembangan Perikanan sinkronisasi dan kebijakan dan Perikanan Budidaya pengendalian rumusan Budidaya kebijakan tindaklanjut pengembangan kebijakan perikanan pengembangan budidaya perikanan budidaya 4. Koordinasi Terlaksananya Jumlah 3 6 9 9 9 Asdep Peningkatan Daya koordinasi, rumusan Peningkatan Daya Saing sinkronisasi dan kebijakan dan Saing pengendalian rumusan kebijakan bidang tindaklanjut peningkatan daya kebijakan saing peningkatan daya saing 48
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MARITIM 5. Koordinasi Terlaksananya Jumlah 6 6 9 9 9 Asdep Hilirisasi Hilirisasi Sumber koordinasi, rumusan Sumber Daya Daya Maritim sinkronisasi dan kebijakan dan Maritim pengendalian rumusan kebijakan bidang tindaklanjut hilirisasi sumber kebijakan daya maritim hilirisasi sumber daya maritim 6. Penyelenggaraan Terselenggaranya Jumlah layanan 2 2 2 2 2 Sekretariat Deputi Pelayanan Pelayanan kesekretariatan Kesekretariatan Kesekretariatan Deputi Bidang Deputi Bidang Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Koordinasi Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Maritim Maritim Maritim 2 Kerangka Pendanaan Agenda pembangunan Sumber Daya Maritim dilaksanakan dengan berbagai skema pendanaan, yaitu: 1. Pendanaan melalui skema APBN dan APBD, diutamakan untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dasar kemaritiman, tata kelola kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kapasitas SDM, bantuan langsung kepada nelayan dan pembudidaya, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan, serta peningkatan keselamatan maritime. 2. Pendanaan melalui skema Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), diutamakan untuk kegiatan pengembangan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan untuk mendukung penurunan emisi karbon, restorasi terumbu karang, riset dan peningkatan kapasitas SDM yang anggarannya belum terakomodir melalui skema APBN dan APBD. 3. Pendanaan melalui skema investasi dalam negeri, diutamakan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, pengelolaan dan pengembangan cold storage serta pengembangan logistik produk kelautan dan perikanan. 4. Pendanaan melalui skema investasi luar negeri, diutamakan untuk kegiatan pengembangan kawasan industri kelautan dan perikanan yang teritegrasi khususnya di Kawasan Timur Indonesia. 5. Pendanaan melalui skema Blended Finance. 49
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MARITIM 5BAB PENUTUP Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputi SD MaritimPeriode Tahun 2020 – 2024 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun untuk waktu berkala (5 tahun) yang telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra Deputi SD Maritim telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada dokumen renstra ini juga telah dijelaskan terkait arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan. Dokumen Renstra Deputi SD Maritim Periode Tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat menjadi dokumen acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh jajaran pegawai (ASN dan non ASN) pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, sehingga dapat memaksimalkan peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam substansi bidang sumber daya maritim. Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Dokumen Renstra Periode 2020 – 2024 ini, sangat penting untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan jika pada waktu berjalan terdapat perubahan, maka dokumen renstra akan disesuaikan kembali. 50
MATRIKS KINERJA DA DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER D TAHUN 2020-2024 PROGRAM/ SASARAN PROGRAM LOKASI TARGET KEGIATAN (OUTCOME)/ SASARAN 2021 2022 KEGIATAN (OUTPUT) 2020 INDIKATOR 65 66 65 70 80 DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM 60 SS 1.1 Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim Indeks Kesehatan Laut Indonesia SS 1.2 Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan (%)
Rencana Strategis Deputi Bidang Sumber Daya Maritim AN PENDANAAN DAYA MARITIM T ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) UNIT PELAKSANA 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir 66 67 Asdep Pengelolaan 90 100 Perikanan Tangkap dan Asdep Pengelolaan Perikanan Budidaya 51
SS 2.1 Terwujudnya Percepatan 60 70 80 SS 2.2 Pengelolaan Penataan 60 70 80 SS 2.3 Ruang Laut dan Pesisir 60 70 80 SS 2.4 yang Terpadu 60 70 80 Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu (%) Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan (%) Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal (%) Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan
90 100 Rencana Strategis Deputi Bidang Sumber Daya Maritim 90 100 90 100 Asdep Pengelolaan 90 100 Ruang Laut dan Pesisir Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap Asdep Pengelolaan Perikanan Budidaya Asdep Peningkatan Daya Saing 52
SS 2.5 Perikanan yang 60 70 80 SS 3.1 Berkelanjutan (%) 60 70 80 SS 4.1 60 70 80 Tercapainya hilirisasi 80 85 90 industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan () Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (%) Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Dilaksanakan (%) Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Persentase Pejabat Deputi Bidang Sumber
Rencana Strategis Deputi Bidang Sumber Daya Maritim 90 100 Asdep Hilirisasi Sumber 90 100 Daya Maritim 90 100 95 100 Sekretariat Deputi Sekretariat Deputi 53
Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi (%) SS 4.2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Nilai Evaluasi Internal 67 70 75 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Nilai Evaluasi Internal 75 78 80 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi SS 4.3 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Nilai Indikator Kinerja 93 95 96 Pelaksanaan Anggaran Deputi PROGRAM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN BIDANG KEMARITIMAN Kegiatan 1: Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir
Rencana Strategis Deputi Bidang Sumber Daya Maritim 80 85 Sekretariat Deputi 85 90 Sekretariat Deputi 97 99 DAN INVESTASI Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir 54
Jumlah rumusan 669 kebijakan dan rumusan rekomendasi tindaklanjut kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir Kegiatan 2: Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan perikanan tangkap Jumlah rumusan 669 kebijakan dan rumusan rekomendasi tindaklanjut kebijakan bidang pengelolaan perikanan tangkap Kegiatan 3: Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pengembangan perikanan budidaya Jumlah rumusan 669 kebijakan dan rumusan rekomendasi tindaklanjut kebijakan bidang pengembangan perikanan budidaya Kegiatan 4: Koordinasi Peningkatan Daya Saing
Rencana Strategis Deputi Bidang Sumber Daya Maritim 9 9 600 800 1.000 1.200 1.400 Asdep Pengelolaan 9 9 600 800 1.000 1.200 1.400 Perikanan Tangkap 9 9 600 800 Asdep Pengembangan 1.000 1.200 1.400 Perikanan Budidaya 55
Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang peningkatan daya saing Jumlah rumusan 369 kebijakan dan rumusan rekomendasi tindaklanjut kebijakan bidang peningkatan daya saing Kegiatan 5: Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang hilirisasi sumber daya maritim Jumlah rumusan 669 kebijakan dan rumusan rekomendasi tindaklanjut kebijakan bidang hilirisasi sumber daya maritim Kegiatan 6: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordin Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Jumlah layanan 222 kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Rencana Strategis Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Asdep Peningkatan Daya Saing 9 9 400 800 1.000 1.200 1.400 Asdep Hilirisasi Sumber 9 9 600 800 1.000 1.200 1.400 Daya Maritim nasi Sumber Daya Maritim Sekretariat Deputi 2 2 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 56
Rencana Strategis Deputi Bidang Sumber Daya Maritim 57
Search
