ZI WBK PPDDP

2018 Anda Memasuki Zona IntegritasPusat Pengolahan Data dan Dokumen PerpajakanJl Budhi I No 1 Kebon JerukJakarta Barat 11530Telp : 021-53654025 Fax : 021-53654026

DESKRIPSI INSTANSIPusat Pengolahan Data danDokumen Perpajakan (PPDDP) adalah unitpelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajakdibidang pengolahan data dan dokumenperpajakan, yang berada di bawah danbertanggung jawab langsung kepadaDirektur Jenderal Pajak dan mempunyaitugas melaksanakan penerimaan,pemindaian, perekaman dan penyimpanandokumen perpajakan denganmemanfaatkan teknologi informasiberdasarkan peraturan perundang-undangan. Sejak berdiri pada tahun 2007, PPDDP telah mendukung pelaksanaan tugas Direktorat JenderalPajak di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan melalui teknologi digitalisasi dokumen.Dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, PPDDP siap menjadi gardaterdepan penyedia informasi guna mendukung penerimaan pajak yang optimal.URGENSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harusdilakukan oleh instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukanpenataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayanimasyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi,diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Pada tahun 2007 Kementerian Keuangan melakukan reformasi melalui tiga pilar utama yaitupenataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan pengembangan SDM. Di tingkat nasional,reformasi birokrasi mulai digulirkan dengan diterbitkannya Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi BirokrasiTahun 2010-2014. Melalui peraturan-peraturan tersebut, Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangandiintegrasikan sesuai dengan Reformasi Birokrasi Nasional. Dalam mengakselerasi percepatan pencapaian sasaran hasil tersebut maka instansi pemerintahperlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi unit percontohanpenerapan pada unit-unit lainnya. Guna melaksanakan hal tersebut, terbitlah Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang PedomanPembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih danMelayani (WBK/WBBM) dilingkungan Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai pedomanpembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di lingkungan Pusat Pengolahan Data danDokumen Perpajakan, Pencanangan pembangunan ZonaIntegritas Menuju WBK/WBBM telah dideklarasikanpada awal Maret tahun 2018. Pendeklarasian inidilaksanakan bersama seluruh pegawai mulai daripelaksana hingga pejabat eselon II Pusat PengolahanData dan Dokumen Perpajakan. (Foto : Kepala Pusat,Bapak Farid Bachtiar menandatangani Pakta IntegritasPembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Dalam rangka pembangunan zona integritas ini, Kepala Pusat Pengolahan Data dan DokumenPerpajakan telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor KEP-36/DDP/2018 tanggal 26 Juni2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZImenuju WBK) di Lingkungan PPDDP dengan susunan tim sebagai berikut :Ketua : Farid BachtiarSekretariat : 1 Neni Destiana 2 Rettha ValensiscaSub Tim Manajemen Perubahan dan Penataan TatalaksanaKetua Sub Tim : Mohammad FikriSekretaris : Heribertus MaryadiAnggota : 1 Heru Santoso

2 Amiruddin Maula 3 Dimas Dwi PutraSub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM dan Peningkatan Kualitas Layanan PublikKetua Sub Tim : Arvin KrissandiSekretaris : Sri AgnesAnggota : 1 Achmad Rafiq 2 Eko Pujo Waskito 3 Yoga PrianggaraSub Tim Penguatan Akuntabilitas dan PengawasanKetua Sub Tim : Februar AditiawanSekretaris : Endang SulistyoriniAnggota : 1 Pri Budiarti Rini Sejati 2 Ana Wahyuningsih 3 Muchammad Fauzi AkbarAdapun Tugas Tim Pembangunan ZI menuju WBK sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :1. Ketua mempunyai tugas untuk : a. menyusun Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ; b. menyusun jadwal penyelesaian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas ; c. melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ; d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ; e. menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.2. Sekretariat mempunyai tugas untuk : a. menyusun agenda rapat Tim Pembangunan ZI menuju WBK ; b. mempersiapkan bahan perencanaan terkait dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ; c. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, penyelenggaraan pertemuan/rapat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ; d. melakukan koordinasi dengan semua Koordinator Sub Komponen Pembangunan Zona Integritas dalam rangka dokumentasi seluruh kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ;

e. mengadministrasikan berkas dan tata persuratan Tim Pembangunan Zona Integritas ; f. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ; g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembangunan ZI menuju WBK.3. Sub Tim Manajemen Perubahan dan Penataan tatalaksana mempunyai tugas untuk : a. membantu Ketua dalam penyusunan rencana pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ; b. melakukan sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan lainnya ; c. melaksanakan internalisasi perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai pada unit kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran Zona Integritas ; d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur ; e. mengembangkan inovasi untuk meningkatkan operasionalisasi menajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan efisiensi pemberian pelayanan kepada publik ; f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi manajemen SDM, dan pemberian layanan kepada publik ; g. melakukan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembangunan ZI menuju WBK.4. Sub Tim Sistem Manajemen SDM mempunyai tugas untuk : a. Mendorong terwujudnya pegawai pada unit kerja yang berintegritas, bekerja secara profesional dan akuntabel melalui kegiatan perencaaan, alokasi SDM, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan dan pengukuran kinerja individu, penegakan aturan kode etik dan disiplin pegawai, serta pemutakhiran data kepegawaian ; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan, alokasi SDM, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan dan pengukuran kinerja individu, penegakan aturan kode etik dan disiplin pegawai, serta pemutakhiran data kepegawaian ;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembangunan ZI menuju WBK.5. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan mempunyai tugas untuk : a. melaksanakan penguatan akuntabilitas unit kerja melalui peningkatan keterlibatan pimpinan unit kerja, penetapan, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta peningkatan kapasitas SDM yang manangani akuntabilitas kinerja ; b. melaksanakan penguatan pengawasan kepatuhan pegawai melalui kegiatan pengandalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan ; c. mendorong terwujudnya pegawai yang berintegritas tinggi di unit kerja dalam rangka terwujudnya wilayah kerja yang bebas dari korupsi ; d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlibatan pimpinan unit kerja, penetapan, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntablitas kinerja ; e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System (WBS), penanganan benturan kepentingan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembangunan ZI menuju WBK.6. Sub Tim Peningkatan Kualitas Layanan Publik mempunyai tugas untuk : a. membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas dan inovasi standar pelayanan dan internalisasi budaya pelayanan prima ; b. melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survey secara berkala dan ditindaklanjuti ; c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan dan internalisasi budaya pelayanan prima ; d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Ketua Tim Pembangunan ZI menuju WBK.

ASPEK PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN I. MANAJEMEN PERUBAHAN Demi mendorong terciptanya ZonaIntegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi,tim pembentukan ZI menuju WBK memajangposter, brosur di lingkungan gedung PPDDPagar seluruh pegawai maupun pihak ketigayang bekerja sama dengan PPDDP dapat terustermotivasi demi terciptanya zona integritasini. Selain itu, Kepala Pusat selaku pimpinantertinggi di Pusat Pengolahan Data danDokumen Perpajakan selalu menjadi role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK yang dibuktikandengan kehadirannya yang selalu tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam setiap acara kantor seperti InHouse Training (IHT), pisah sambut pegawai, rapat pembinaan dan selalu memberikan motivasi kepadapegawai tentang kerja keras, integritas dan profesionalisme dalam dunia kerja. Kepala Pusat juga telahmenetapkan agen perubahan di lingkungan PPDDP dengan salah satu misi utama adalah terciptanya ZImenuju WBK ini. (foto : Kepala Pusat memberikan motivasi kepada para pegawai pada acara perpisahanpegawai mutasi fungsional tahun 2018) II. PENATAAN TATALAKSANA Dalam menjalankan proses bisnis, seluruh kegiatan/alur kerja PPDDP berpedoman padaStandard Operating Procedure (SOP). SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulisyang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi caramelakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalamkegiatan (Insani (2010:1)). SOP PPDDP dapat dilihat pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP-333/PJ/2011, KEP-175/PJ/2012 dan lain sebagainya.

PPDDP telah memanfaatkan teknologiinformasi baik pada sistem pengukuran kinerja,operasionalisasi manajemen SDM, maupun padapemberian pelayanan. Teknologi yang digunakan padasistem pengukuran kinerja, operasionalisasimanajemen SDM adalah aplikasi SIKKA (SistemInformasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva),sedangkan salah satu teknologi dalam pemberianlayanan kepada unit kerja di wilayah kerja ppddp menggunakan aplikasi pengambilan dokumen, dimanaunit kerja maupun PPDDP dapat memantau jadwal pengambilan maupun pengiriman dokumen. III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM Kebutuhan pegawai yang disusun unit kerja telah mengacu kepada peta jabatan dan hasilanalisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Dalam hal pengembangan karir pegawai, PPDDPmelakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikutipola mutasi yang telah ditetapkan. Demi mengembangkan kompetensi, unit kerja melakukan TrainingNeed Analysis (TNA) seperti : Pelatihan Microsoft Excel Macro VBA, PHP Fundamental, Java WebProgramming with Glass Fish dan lain-lain. Pengembangan kompetensi ini mempertimbangkan hasilpengelolaan kinerja pegawai. Semua pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama dalampengembangan kompetensi. PPDDP telah menerapkan sistem nilai kinerja individu yang dilakukan secara periodik. Hasilpenilaian kinerja individu ini dijadikan dasar untuk pemberian reward pegawai yang bersangkutanseperti pengembangan karir dan pemberian penghargaan. Sosialisasi tentang kode etik maupun disiplin pegawai selalu menjadi agenda rutin PPDDP. Inimerupakan salah satu cara untuk kembali menyegarkan ingatan seluruh pegawai tentang pentingnyaimpelentasi kode etik dan disiplin pegawai baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS Kepala pusat senantiasa berperan aktif dan terlibat langsung pada kegiatan kantor, sepertipenyusunan perencanaan, penetapan kinerja dan melakukan pemantauan kinerja secara berkala.

Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) di PPDDP. Laporan kinerja yang telah disusun tepat waktu,memberikan informasi tentang kinerja, namun pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakanoleh SDM yang kompeten. Oleh karena itu, unit kerja diharapkan dapat mendaftarkan SDM dimaksuduntuk ikut serta pada diklat terkait pengelolaan kinerja.V. PENGUATAN PENGAWASANSosialisasi pengendaliangratifikasi juga merupakan salah satuagenda rutin tahunan PPDDP yangdiselenggarakan oleh SubbagianRumah Tangga, Kepegawaian danKepatuhan Internal. PPDDP dalambeberapa kali kesempatanmengundang narasumber dari KomisiPemberantasa Korupsi (KPK) untukmengisi acara Internalisasi CorporateValue (ICV) tentang pengendalian gratifikasi. Selain itu, PPDDP dalam setiap kesempatan memberikanperingatan kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme. Bila adatindakan pegawai yang melanggar kode etik, dapat langsung melakukan pengaduan melalui WhistleBlowing System Kementerian Keuangan.Dalam rangka meminimalisir dan mencegah munculnya risiko, PPDDP telah melakukanidentifikasi dan penilaian risiko. Adapun tim manajemen risiko tertuang pada Keputusan Kepala PusatNomor KEP-40/DDP/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Pusat NomorKEP-91/DDP/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Unit PemilikRisiko Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Tahun 2018.VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PPDDP merupakan unit kerja yang tidak memberikan layanan langsung kepada wajib pajak,sehingga tidak akan ditemukan tempat pelayanan terpadu layaknya di Kantor Pelayanan Pajak. PPDDPhanya memberikan layanan berupa pengolahan data dan dokumen perpajakan kepada unit kerja

diwilayah kerja PPDDP. PPDDP senantiasa berpedoman pada SOP dalam menjalankan proses bisnisnyaterlebih dalam hal pemberian pelayanan kepada unit kerja di wilayah PPDDP. Ini merupakan bentukpelayanan prima PPDDP dalam mendukung percepatan proses pengolahan data dan dokumenperpajakan yang berperan dalam penyediaan informasi demi menggali penerimaan pajak secaraoptimal. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, PPDDP mengadakan survey kepuasan layanan kepadaunit kerja diwilayah kerja PPDDP. PPDDP juga memberikan apresiasi kepada unit kerja terbaik dengankriteria penilaian antara lain : a. Jumlah pengemasan dokumen b. Pengemasan Tepat Waktu c. Jumlah Pengembalian d. Tindak Lanjut Pengembalian e. Jangka Waktu Tindak Lanjut Pengembalian f. Jumlah SPT elektronik Pada Januari 2018, Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan telahmengumumkan hasil penilaian KPP Mitra UPDDP terbaik tahun 2017, yang tertuang pada Surat NomorS-64/DDP/2018 tanggal 31 Januari 2018. Hasil Penilaian ini dapat diakses secara terbuka pada aplikasiSIKKA semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak. PPDDP senantiasa mendukung terciptanya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Predikat WBK/WBBM ini akan terwujud apabila semuapihak terutama Aparatur Sipil Negara memiliki sikap mental terpuji, bersih, dan melayani, yangditunjukan dengan perilaku yang menunjang

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITANilai Kuesioner :a. Nilai Survei Persepsi Korupsi: - (Persyaratan untuk WBK/WBBM adalah 13,5)b. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan: -Nilai Akhir Penilaian : (Persyaratan untuk WBK adalah 75 dan persyaratan untuk WBBM 85) PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai Jawaban Nilai Jawaban 1+2+3+4 2.23A. PROSES (60) 5.00 [(a+b) : 2] x 1 0.50 I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 1 1 Tim Kerja (1) Ya 1a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan Ya 0 1 0.00 pembangunan Zona Integritas? 1 Tidak 0.5 0b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih C A [(a+b+c) : 3] x 1 0 0.00 melalui prosedur/mekanisme yang jelas? 1 B 1 0.33 C2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) Tidak 0 0 0.00 Ya 1a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona 0.5 Integritas menuju WBK? Tidak 0 A 1b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target C B 0 0 0.00 prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK? C [(a+b+c) : 3] x 2 Ya 1,0 1 0.00c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk Ya 0.67 0.40 mensosialisasikan pembangunan WBK? 2 Tidak 0.333 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK (2) A 0 B 1,0a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan B 0.67 0.00 sesuai dengan rencana? C 0.67 D 0.33b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan D A 0 0.00 Zona Integritas B 0 C D

Lampiran Surat Pengantar Kepala Pusat Nomor : SP - /DDP/2018 Tanggal : 13 Juli 2018AS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI % Keterangan Kelengkapan Catatan Dokumen45%50% Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja Tidak, apabila Tim tidak dibentuk di dalam unit kerja33% a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja b. Sebagian menggunakan prosedur Lengkap Evaluasi c. Tidak di seleksi Lengkap Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Lengkap Evaluasi Tidak, apabila tidak memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Integritas Evaluasi a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi20% b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Evaluasi WBK Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi Tidak, apabila tidak ada media sosialisasi pembangunan WBK a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK dilakukan bulanan b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK dilakukan triwulan c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK dilakukan semesteran d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK dilakukan tahunan

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai -2 Jawaban 1,0 Jawaban Nilai A 0.67 0 0.00c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? D B C 0.33 1.00 1 0.004 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (1) D 0 1 0.00 1 [(a+b+c+d) : 4] x 1 1 0.00a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK? Ya 1 1 0.00 0b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? Tidak 1 3.17 Ya Ya 0 1.17c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di 1 1 0.00 lingkungan organisasi? Tidak 0 Ya 1 Tidak 0.67 A 0.33d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan A B Zona Integritas menuju WBK? 0 5.00 C 1+2+3II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 1.5 D [(a+b+c) : 3] x 1,5 1 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (1,5) A A 1 a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi B B 0.67 C 0.33b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan D 0.67 0.00 A 0 B 1 C D 0.67 0.33 0

2-% Keterangan Kelengkapan Catatan Dokumen Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit WBK telah ditindaklanjuti Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas Lengkap Evaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK telah ditindaklanjuti Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK telah ditindaklanjuti Evaluasi100% d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja pelaksanaan kegiatan Unit WBK belum ditindaklanjuti Evaluasi Lengkap Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata, misalnya mengisi/mencatat kehadiran Penjelasan rinci terlampir pada Kertas setiap hari seperti pegawai lain Kerja Evaluasi Tidak, jika pimpinan tidak memberi teladan nyata Penjelasan rinci terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi, khusunya dokumen Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan Lengkap terkait LHPPU dan PEIKR Tidak, jika agen perubahan tidak ditetapkan Lengkap Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir Tidak, jika tidak dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas Lengkap menuju WBK c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK63%78% a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan Lengkap inovasi yang selaras b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi Lengkap c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai -3c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi Jawaban 1 Jawaban Nilai 0.67 A 0.33 B 0 0.67 0.00 [(a+b+c+d) : 4] x 2 B C 1 0.52 E-Office (2) 2.00 D 0 1.25 1 1 0.00a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan A A 0.5 teknologi informasi? B C 0b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah B A 0.5 0.00 menggunakan teknologi informasi? B Cc. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah A 1 menggunakan teknologi informasi? AB 0.5 1 0.00 0 C Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi A 1 0.67d terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam B 0.33 0 0.00 pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan D 0 pemberian layanan kepada publik? C D

3- Kelengkapan Catatan Dokumen % Keterangan Penjelasan rinci terlampir pada Kertas Lengkap Kerja Evaluasi a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi63% a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi Lengkap unit telah memiliki sistem pengukuran informasi dan juga melakukan inovasi Lengkap kinerja yang dilakukan secara periodik melalui aplikasi e-performance dan b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan Pengelolaan Kinerja via SIKKA DJP. teknologi informasi Penjelasan rinci terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM, unit kerja menggunakan aplikasi a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan SIKKA dan melakukan inovasi dalam teknologi informasi dan juga melakukan inovasi memberikan layanan kepada pegawai. Penjelasan rinci terlampir pada Kertas b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan Kerja Evaluasi teknologi informasi secara terpusat unit kerja telah memberikan pelayanan c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan publik dengan menggunakan teknologi teknologi informasi informasi dan melakukan inovasi yang memudahkan WP untuk memahami a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan Lengkap peraturan. Penjelasan rinci terlampir teknologi informasi dan juga melakukan inovasi pada Kertas Kerja Evaluasi. b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan monitoring dan evaluasi dilakukan teknologi informasi secara terpusat secara Trivulanan untuk pengukuran kinerja melalui aplikasi e-performance c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi dan saat dilakukan Dialog Kinerja informasi Organisasi. Penjelasan rinci terlampir pada Kertas a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi Lengkap Kerja Evaluasi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai -43 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) Jawaban [(a+b) : 2] x 1,5 Jawaban Nilai 1.5 1 0.75 0 a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah Ya 1 1 0.00 diterapkan Ya 0 1+2+3+4+5+6 0 0.00 Tidak [(a+b+c) : 3] x 2 10.16 1 1.30 b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Tidak Ya keterbukaan informasi publik Tidak 0 1 0.00 1III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15 Ya 0.67 1 0.00 2 Tidak 0.331 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 0 0 0.00 organisasi (2) 1.11 1 Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja Ya 1 0.00 a. mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja 0 [(a+b+c) : 3] x 2 untuk masing-masing jabatan? 1 Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni A A 0 b. mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per B 1 C jabatan? D 0.67 Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Ya 0.33 Tidak c. penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi Tidak kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan Ya 2 Tidak perbaikan terhadap kinerja unit kerja? Ya2 Pola Mutasi Internal (2) a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan B B 0.67 0.00 b. telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola C mutasi yang telah ditetapkan? D0

4- Kelengkapan Catatan Dokumen % Keterangan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja 50% Lengkap Evaluasi Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan Evaluasi Tidak, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik tidak diterapkan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Lengkap Evaluasi keterbukaan informasi publik Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Tidak, jika tidak dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Evaluasi keterbukaan informasi publik Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja68% Evaluasi65% Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta Lengkap Evaluasi jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Tidak, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja tidak mengacu Evaluasi kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada Lengkap kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan Lengkap pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja Tidak, jika tidak dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja56% Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari Lengkap pengembangan karier pegawai Tidak, jika tidak dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi Lengkap jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai -5 Jawaban 1 Jawaban Nilai Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tidak Ya 0 0.00c. kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya Tidak 0 3.00 [(a+b+c+d+e) : 5 1 0.00 dengan perbaikan kinerja? 1 0.00 x33 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) 3 1 1 0.00 0a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk Ya Ya 1 1 0.00 pengembangan kompetensi ? Tidak 0.67 0.33 1 0.00 Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi A A 0b. pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan B 1 0 0.00 C 0.67 kinerja pegawai? 0.33 0 D 1 Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada A Ac. dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing- B 0.67 C masing jabatan D 0.33 0 A 1 Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak A B 0.67d. untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi 0.33 C lainnya. D 0 A 1 Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit A B kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada C 0.67e. pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga D pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau A 0.33 mentoring, dll) ? B C 0 Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Df. hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan D perbaikan kinerja?

5-% Keterangan Kelengkapan Catatan Dokumen Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang Lengkap Evaluasi telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Tidak, jika tidak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi Evaluasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja100% Lengkap Evaluasi Lengkap Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja kompetensi Evaluasi Tidak, jika tidak dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75% d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100% a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak Lengkap untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk Lengkap mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan Lengkap kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai -64 Penetapan kinerja individu (4) 4 Jawaban [(a+b+c+d) : 4] x 4 Jawaban Nilai A 1 3.75 0.67 a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan B 0.33 1 0.00 kinerja organisasi A 0 1 0.00 C 1 D 0.67 A 0.33 b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan A B 0 indikator kinerja individu level diatasnya C 1 0.75 D 0.5 0.25 c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik A 0 0.75 0.00 B 1 BC 0.67 D 0.33 E 0 A ax3 Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk A B 1 0.00 d. pemberian reward (pengembangan karir individu, C 3.00 penghargaan dll). D5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 3 (3) A 1 a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah AB 0.67 0.00 dilaksanakan/diimplementasikan C 0.33 D 0

6- % Keterangan Kelengkapan Catatan94% Dokumen Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi Evaluasi b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja organisasi Evaluasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja organisasi Evaluasi d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan Lengkap indikator kinerja individu level diatasnya c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran Lengkap d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan a. Hasil penilaian kinerja individu seluruhnya telah dijadikan dasar pemberian reward b. Hasil penilaian kinerja individu sebagian besar telah dijadikan dasar pemberian reward c. Hasil penilaian kinerja individu sebagian kecil telah dijadikan dasar pemberian Lengkap reward d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dijadikan dasar pemberian reward a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi Evaluasi c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai -76. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1 Jawaban ax1 Jawaban Nilai A 1 1.00a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan A B 0.67 0.00 secara berkala. C 0.33 9.37IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.00 D 5.00 1 Keterlibatan pimpinan (5) 5.00 0 1 0.00 Ya 1+2 1 0.00a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat A Tidak [(a+b+c) : 3] x 5 1 0.00 penyusunan Perencanaan 4.37 1b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat Ya 1 0.00 penyusunan Penetapan Kinerja A 0 1 0.00 Tidak 1 1 0.00 Ya 0c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala A Tidak 1 1 0.00 02 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5 [(a+b+c+d+e +f+g+h) : 8] x 5 A 1a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? AB 0.5b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil? C 0c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) ? 1d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A 0.67 B 0.33 AC 0 D 1 A 0.5 AB 0 1 C 0.67 A 0.33 0 AB C D

7- Keterangan Kelengkapan Catatan Dokumen % a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja bulanan Evaluasi Lengkap b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja triwulan Lengkap Evaluasi c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja semesteran Evaluasi Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara Evaluasi tahunan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja94% Evaluasi100% Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan Evaluasi Tidak, jika pimpinan tidak terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Perencanaan Evaluasi Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Kinerja Evaluasi Tidak, jika pimpinan tidak terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Tidak, jika pimpinan tidak memantau pencapaian kinerja secara berkala87% a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil Lengkap b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja Lengkap b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum memiliki IKU a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART Lengkap c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai -8e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A Jawaban 1 0 Jawaban Nilai Ya 1 1 0.00 Tidak 0.67 1 0.00 A 0.33 1 0.00f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi B 0 tentang kinerja? A 1 0 0.00 6.47 C 0.67 1.25 D 0.33 1 0.00 0 A 1 0.5 0.00 0.5 2.37g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang A B 0 menangani akuntabilitas kinerja? C C D 1+2+3+4+5+6h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM 15.00 A [(a+b) : 2] x 3 yang kompeten B 3 C 1V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) A 0.5 1 Pengendalian Gratifikasi (3) A 0 Ba. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian C 1 gratifikasi 0.5 b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A 02 Penerapan SPIP (3) B [(a+b+c+d) : 4] x 3 B 1 C 3 Aa. Telah dibangun lingkungan pengendalian B 0.67 0.67 0.00 B 0.33 C 0 D

8- % Keterangan Kelengkapan Catatan Dokumen43% Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja42% Tidak, jika unit kerja tidak menyusun laporan kinerja tepat waktu Lengkap Evaluasi79% Lengkap a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Lengkap Evaluasi b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang Evaluasi kinerja Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja Evaluasi a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja menangani akuntabilitas kinerja Evaluasi b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja menangani akuntabilitas kinerja Evaluasi c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja menangani akuntabilitas kinerja Evaluasi d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten a. Public campaign telah dilakukan secara berkala Lengkap b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala Lengkap c. Belum dilakukan public campaign a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan Lengkap yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai -9 Jawaban Jawaban Nilaib. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan A A 1 1 0.00 B 0.67 C 0.33 D 0c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir B A 1 0.5 0.00 risiko yang telah diidentifikasi B 0.5d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada A C 0 1 0.00 seluruh pihak terkait 3 A 1 1.00 B 0.53 Pengaduan Masyarakat (3) C 0 [(a+b+c+d) : 4] x 3a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan B A 1 0.67 0.00 Bb. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah B C 0.67 0.67 0.00 ditindaklanjuti D 0.33 A B 0 C 1 D 0.67 0.33 0

9- Keterangan Kelengkapan Catatan Dokumen % Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja Evaluasi b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja sesuai dengan yang ditetapkan organisasi Evaluasi c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja sesuai dengan yang ditetapkan organisasi Evaluasi d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja sesuai dengan yang ditetapkan organisasi Evaluasi a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko Lengkap sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait Lengkap c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI33% a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan Lengkap masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh Lengkap unit kerja b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai - 10 Jawaban 1 Jawaban Nilai A 0.67 0.33 0 0.00c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan D B pengaduan masyarakat C 0 0 0.00 1 1.25 D 0.5 0 1 0.00d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah C A [(a+b+c+d) : 4] x 3 ditindaklanjuti B 1 C 04 Whistle-Blowing System (3) 3 a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? YA Ya 1 Tidak Ab. Whistle Blowing System telah diterapkan B B 0.67 0.67 0.00 C 0.33c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing D D 0 0.00 System A 0 B 1d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah D C 0.67 0 0.00 ditindaklanjuti D 0.33 A 0 1 B 0.67 C 0.33 D 0

0- % Keterangan Kelengkapan Catatan42% Dokumen a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja dilakukan bulanan Lengkap Evaluasi b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Evaluasi dilakukan semesteran d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja dilakukan tahunan Evaluasi a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Kebijakan Whistleblowing System b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah (WBS) di lingkungan DJP ditangani ditindaklanjuti oleh unit kerja secara terpusat di Direktorat KITSDA c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang KPDJP. ditindaklanjuti unit kerja Penjelasan rinci terkait hal ini terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja Lengkap Tidak, jika Whistle Blowing System tidak di internalisasi di unit kerja Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai Lengkap dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan Lengkap c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Lengkap c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja

- 11 PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai Jawaban Nilai 3 Jawaban [(a+b+c+d+e) : 5] x 3 0.605 Penanganan Benturan Kepentingan (3) Tidak Ya 1 0 0.00a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan Tidak 0 dalam tugas fungsi utama A 1b. Penanganan Benturan Kepentingan telah B 0.67 1 0.00 disosialisasikan/internalisasi A 0.33 Cc. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan D D 0 0 0.00 Ad. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan C B 1 0 0.00 Kepentingan C 0.67 D 0.33 0 0.00e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah D A 6.92 ditindaklanjuti B 0 1.75 C 1VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00 A 0.5 0.5 0.00 1 Standar Pelayanan (3) 3 B 0 C 1 a. Terdapat kebijakan standar pelayanan B D 0.67 0.33 A 0 B 1+2+3 C [(a+b+c+d) : 4] x 3 1 0.5 0

1- % Keterangan Kelengkapan Catatan20% Dokumen Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan Lengkap Evaluasi dalam tugas fungsi utama Tidak, Jika unit kerja tidak mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja dalam tugas fungsi utama Evaluasi a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja seluruh unit kerja Evaluasi b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja sebagian besar unit kerja Evaluasi c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja sebagian kecil unit kerja Evaluasi d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja Evaluasi a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit Lengkap kerja Lengkap b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Lengkap c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja69%58% a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan Lengkap organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai - 12b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan Jawaban 1 Jawaban Nilai 0.67 A 0.33 B 0.67 0.00 B Cc. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan D 0 0.67 0.00 1 A 0.67 0.33 B 0 B C Dd. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan B A 1 SOP B 0.5 0.5 0.002 Budaya Pelayanan Prima (3) C0 1.87 3 [(a+b+c+d+e) : 4] x 3 A1a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya B 0.67 1 0.00 penerapan Budaya Pelayanan Prima A 0.33 C D0b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai B A 1 media B 0.5 0.5 0.00 C 0

2-% Keterangan Kelengkapan Catatan Dokumen Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan Evaluasi yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan Lengkap yang ditetapkan organisasi Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan Lengkap organisasi c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan Lengkap SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi62% c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan Lengkap budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan Lengkap pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai - 13 Jawaban Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi 1 Jawaban Nilaic. pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada A 1 0.00 0.5 penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar AB 0 0.00 0 C 0 0.00 1 3.30d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi D A 0.67 B 0.33 1 0.00e. Terdapat inovasi pelayanan D C 0.5 0.00 D 0 1 0.003 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 4 A 1 B 0.67 38.32a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan A C 0.33 D 0b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara B [(a+b+c) : 3] x 4 terbuka A 1 B 0.5c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan A C 0 masyarakat 60 A 1 B 0.5 C 0 A 1 B 0.67 C 0.33 D 0 I+II+III+IV+V+VI TOTAL PENGUNGKIT

3-% Keterangan Kelengkapan Catatan Dokumen Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian Lengkap Evaluasi kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu Evaluasi d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu Lengkap Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja Evaluasi a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama Evaluasi dengan unit kerja lain Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain Evaluasi83% d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan Penjelasan terlampir pada Kertas Kerja a. survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala Evaluasi b. survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala Lengkap c. Belum ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media Lengkap (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat Lengkap c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat64%

PENILAIAN Bobot Pilihan Komposisi Nilai - 14 Jawaban Jawaban NilaiB. HASIL (40)I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20 Jawaban x Bobot 20 Nilai Maks1. Nilai survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) 15 0-4 15 0-100% I+II 52. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) 5 20 yang ditindaklanjuti (5) 0-4 20 20 40II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20 40 78.321. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) TOTAL HASIL NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

4- Keterangan Kelengkapan Catatan Dokumen % Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi Diisi dengan persentase temuan hasil pemeriksan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan