ATR BPN Edisi 56 Februari 2020

Edisi 56 Februari 2020 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 Inspektorat Jenderal 5 inspiratif 6 reformasi birokrasi 7 informasi Editorial Inovasi Menuju Data Pertanahan Mengusung tema “TECHNOLOGY DRIVEN dan Tata Ruang QUALITY - Inovasi Menuju Lengkap, Terpercaya Data Pertanahan dan Tata Ruang Lengkap, Tepercaya”, Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 21-23 Januari 2020. Kementerian ATR/BPN fokus pada pengembangan teknologi melalui layanan elektronik dan digitalisasi dokumen. Dalam pembukaan juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan A. Djalil dengan Jaksa Agung RI, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama lainnya. Dalam sambutannya, Menteri ATR/ Kepala BPN menyadari, kreatifitas setiap jajaran sangat diperlukan, apalagi Kementerian ATR/BPN memiliki target besar, yakni menjadi organisasi berstandar dunia tahun 2024. Tugas Kementerian ATR/BPN adalah memastikan setiap orang dapat menunjukan kreatifitasnya. Saya sangat menghargai kreatifitas. Orang-orang yang kreatif akan diberikan tanggungjawab yang besar serta menjadi calon pemimpin di masa mendatang. Lebih lanjut, Menteri ATR/ Kepala BPN mengingatkan agar setiap orang yg bekerja, baik di Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi ataupun Kantor Pertanahan dapat mengutamakan kualitas kerja. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Harison Mocodompis, S.E., M.M.i, Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Mochamad Sauki, S.H., M.H.; Nur Adhani, S.Sos., Fotografer: Rinaldi, S.E., Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Yanti Kusumadewi; Nabilah, S.I.Kom.; Nervilia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A.Md.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama Inovasi Menuju Data Pertanahan dan Tata Ruang Lengkap, Terpercaya Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Jokowi yang menargetkan pada tahun Nasional (ATR/BPN), melaksanakan Rapat Kerja 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia Nasional (Rakernas) Tahun 2020 di Hotel Shangri-La, sudah terdaftar. Disamping itu, Reforma Jakarta. Dengan mengusung tema “TECHNOLOGY Agraria, Percepatan Rencana Tata Ruang, DRIVEN QUALITY - Inovasi Menuju Data Pertanahan Pengadaan Tanah, Pengendalian Ruang dan Tata Ruang Lengkap, Tepercaya”, Rakernas digelar dan Penanganan Sengketa Pertanahan selama 3 hari, 21—23 Januari 2020. mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk meningkatkan pelayanan Inovasi kepada masyarakat secara cepat dan transparan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Mengawali tahun 2020, Kementerian ATR/BPN perlu Sofyan A. Djalil pada saat Rakernas 2020. melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan program, kegiatan maupun anggaran pada periode Rencana Saat ini, ada tiga layanan elektronik yang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun sudah dicanangkan oleh Kementerian 2015—2019 sebagai baseline dalam memantapkan seluruh ATR/BPN sesuai Peraturan Menteri ATR/ program, sehingga kegiatan maupun anggaran tahun 2020 Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2017. Ketiga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. layanan tersebut terdiri dari Layanan Elektronik Hak Tanggungan; Layanan Selain itu, Kementerian ATR/BPN perlu menyiapkan arah Elektronik Informasi Pertanahan; serta kebijakan dan langkah-langkah strategis yang tepat untuk Modernisasi Layanan Permohonan Surat merespon isu strategis “Digital Melayani”. Dalam hal ini, Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. peningkatan kualitas dan digitalisasi data pertanahan menjadi kuncinya, yang akan mendisrupsi banyak aktivitas pelayanan Penandatanganan MoU pertanahan yang ada saat ini. Dalam Rakernas 2020, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Dengan berbekal success story dan lesson learned, diharapkan antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan melalui Rakernas tahun 2020, dapat mencapai visi besar, yaitu Jaksa Agung RI, yang dilanjutkan dengan menjadi lembaga yang mengelola penataan ruang dan pertanahan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, yang terpercaya dan berstandar dunia pada tahun 2024. antara: Sebagai ujung tombak Pemerintah dalam memberikan Sekjen dengan Jaksa Agung Muda Bidang layanan pertanahan, agraria, dan tata ruang bagi masyarakat, Perdata dan Tata Usaha Negara; Dirjen Kementerian ATR BPN bersama dengan Kanwil BPN Provinsi Hubungan Hukum Keagrariaan dengan dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak hanya mengawal Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; dan memastikan program strategis nasional di bidang dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, pertanahan dan tata ruang telah terlaksana. Melainkan, juga Pemanfaatan Ruang dan Tanah dengan menjamin agar manfaat dan hasilnya dapat dirasakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. masyarakat secara nyata. Dengan demikian, program strategis nasional bukan sekadar sending, tapi juga making delivered Penandatanganan ini dilakukan dalam bagi kesejahteraan masyarakat. rangka sinergisitas pelaksanaan program strategis yang dijalankan oleh Kementerian “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ATR/BPN. Dengan kewenangan yang (PTSL), masih mendapat perhatian khusus dari Presiden dimiliki oleh Kejaksaan Agung RI, diharapkan dapat memberikan kajian dari aspek hukum berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan. Scan di sini untuk melihat Tayangan Beritanya 2 Edisi 56 Februari 2020 Newsletter

Agenda ATR-BPN Menteri ATR/Kepala BPN Melantik 75 Pejabat Menteri ATR/Kepala BPN Tinjau Layanan Maju Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melantik 75 dan Modern di Kota Tangerang Pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada Senin 13 Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil yang Januari 2020. Para pejabat yang dilantik terdiri dari 4 Staf didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Khusus Menteri, 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 4 Pejabat Fungsional Widyaiswara, dan 54 Pejabat Pengawas Provinsi Banten dan Kepala Kantor Pertanahan Kota yang berhasil diseleksi melalui sistem talent pool. Tangerang, berkesempatan untuk meninjau langsung loket pelayanan maju dan modern, Kamis 16 Januari 2020. “Loket dan sistem pelayanan di Kantah Kota Tangerang ini bisa dijadikan salah satu model jenis loket untuk kantor pertanahan di Banten lainnya. Loketnya sudah terlihat rapi, nyaman, dan sudah menggunakan layanan digital,” ujar Sofyan A. Djalil. Sinergi Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung RI Masyarakat Manggarai Barat Terima Sertipikat Tanah Dalam rangka mewujudkan sinergi serta mewujudkan Penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat menjadi salah tugas negara mensejahterakan rakyatnya, Menteri satu agenda prioritas Presiden RI Joko Widodo bersama Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin. Hal ini dikarenakan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil dengan Jaksa Agung Presiden menyadari bahwa masih banyak tanah-tanah RI ST Burhanuddin, lakukan penandatanganan Nota yang berada di wilayah NKRI yang belum didaftarkan. Kesepahaman di Jakarta, Selasa 21 Januari 2020. Kedua Penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat kali ini institusi masing-masing mempunyai fungsi vital dalam diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Manggarai pembangunan nasional. Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa 21 Januari 2020. Pada kegiatan ini diserahkan 2.500 sertipikat tanah kepada masyarakat yang diserahkan langsung oleh Presiden kepada 12 orang perwakilan masyarakat. Momentum Rakernas 2020, Apresiasi bagi Kantah Berprestasi Untuk menghargai kerja keras Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kementerian ATR/BPN memberikan penghargaan bagi Kantor Pertanahan yang kinerjanya memuaskan pada saat Rakernas 2020. Sebelas Nominasi untuk 44 kategori penghargaan, didasarkan pada pelaksanaan kegiatan program nasional dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada Kantor Pertanahan lainnya untuk menjalankan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Edisi 56 Februari 2020 Newsletter 3

Inspektorat Jenderal Peningkatan Kapasitas SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengadakan kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Hotel Sari Pasific, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Terdapat dua hal yang dibahas dalam kegiatan ini, yaitu penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahun 2020 dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Activities, (4) Informasi dan Komunikasi, serta (5) Pemantauan Pengendalian Intern. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan/ efisiensi, dan efektivitas pencapaian, membangun Early Warning System dengan manajemen risiko. Peran Strategis 3 Lines of Defense Dalam kegiatan tersebut, dihadirkan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal, narasumber yang memaparkan memberikan arahan terkait harapan lima tahun ke depan materi terkait strategi peninngkatan di mana kompetensi SDM Pengawasan menjadi prioritas, kapabilitas Aparat Pengawasan karena dengan SDM yang memiliki banyak keahlian, akan Intern Pemerintah (APIP). Hadir meningkatkan penilaian diri menjadi lebih baik serta dapat sebagai narasumber, Binsar H. dihargai. Simanjuntak selaku Staf Khusus “Anggaran peningkatan kompetensi telah disiapkan untuk Menteri Pembangungan Umum dan mendukung jumlah auditor, paling tidak sudah memiliki Perumahan Rakyat yang berbagi 80 auditor pada tahun 2024. Kepada Inspektur Wilayah strategi untuk mencapai Level diharapkan agar berlomba-lomba untuk memiliki entitas yang Kapabilitas APIP. Ia mengatakan memperoleh zona integritas pada wilayah binaan. Untuk tahun perlu membangun sistem 2020, telah ada 161 unit kerja yang telah diusulkan untuk manajemen risiko yang berjenjang dibangun menjadi unit kerja berpredikat WBK/WBBM,” ujarnya. dan selaras dengan prinsip Three Kemudian, Sunraizal menambahkan dalam mendukung Lines of Defense. program strategis Kementerian ATR/BPN, seperti Dalam hal ini, First Line berada pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah menuju manajemen kantor wilayah hingga Kabupaten/Kota lengkap, Inspektorat Jenderal akan kantor pertanahan dengan SDM mengawal dan mendampingi proses pelaksanaan kegiatan yang berkompeten, berintegritas, tersebut. Sedangkan untuk pengadaan tanah, adanya MOU dan memiliki mindset melayani. dengan Kejaksaan Agung dapat memberikan solusi atas Kemudian, Second Line perlu kendala-kendala dalam pengadaannya. dibangunnya unit kepatuhan internal Dalam program reforma agraria, peran Inspektorat Jenderal di masing-masing unit kerja dan, akan diperkuat dengan memastikan proses perencanaan yang terakhir, Inspektorat Jenderal anggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. membentuk Inspektorat Bidang Hal tersebut selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh Investigasi (IBI). Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, dalam penyusunan Sekretaris Inspektorat Jenderal Made Ngurah Pariatna program kerja pengawasan, kegiatan usai membuka kegiatan PKPT mengatakan, di tahun 2019 dititikberatkan untuk mendampingi seharusnya level kapabilitas APIP sudah mencapai level 3 pelaksanaan program Kementerian. sesuai amanat Presiden kepada BPKP. Namun, Inspektorat Walaupun untuk post-audit, tetap Jenderal Kementerian ATR/BPN masih berada di level 3 harus dilaksanakan guna menyiapkan dengan catatan. pemeriksaan Laporan keuangan oleh “Terdapat beberapa komponen yang perlu diperbaiki, yaitu BPK-RI. dalam audit kinerja yang mengedepankan prinsip ekonomis, Pada kesempatan tersebut, Binsar efisiensi, dan efektivitas (3E), perlunya mencanangkan komite H. Simanjuntak juga menyampaikan audit, dan telaah sejawat yang belum terlaksana,” ujarnya. mengenai Internal Audit Capability Untuk diketahui, terdapat 5 unsur dalam SPIP yaitu (1) Models (IACM) yang diadopsi dari Environment Control, (2) Penilaian Risiko, (3) Control praktisi di luar negeri. IACM adalah sebuah model untuk membuat suatu peta tentang kapasitas performa APIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. 4 Edisi 56 Februari 2020 Newsletter

Inspiratif Sertipikat Redistribusi Tanah bagi Desa Poco Rutang Di hadapan sekitar 1.500 masyarakat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat Desa Poco Rutang, Manggarai Barat. Penyerahan sertipikat berlangsung di Kantor Kabupaten Manggarai Barat, 21 Januari 2020. kata Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Yefta A. Haning, selaku pelaksana kegiatan redistribusi tanah di dua desa tersebut. Alokasi Antusias Menurut Yefta A. Haning, kegiatan Di tahun 2019 lalu, Desa Poco Rutang mendapatkan redistribusi tanah ini disambut gembira alokasi 1.000 bidang untuk kegiatan redistribusi tanah dan antusias oleh masyarakat di desa yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten tersebut, terutama Desa Poco Rutang. Manggarai Barat. Desa Poco Rutang adalah sebuah desa di \"Ketika kami sosialisasikan, mereka Manggarai Barat yang mayoritas penduduknya hidup sebagai langsung antusias. Kegiatan pengukuran petani. Desa seluas 60 km2 ini terkenal dengan ledok, yakni sawah hingga penerbitan sertipikat pun yang berbentuk seperti jaring laba-laba jika dilihat dengan drone. berjalan lancar. Apalagi masyarakat tahu, program ini merupakan program Dalam kegiatan redistribusi tanah tersebut, kehadiran pemuka Presiden Joko Widodo,\" tambah Yefta. adat yang disebut tua ulayat memiliki peran penting. Mengapa? Karena status tanah, yang merupakan objek redistribusi tanah, Hal senada diungkapkan Kepala Desa adalah tanah negara lainnya. Untuk meredistribusi tanah-tanah Poco Rutang Wilfridus F. Seldy, bahwa ini, memerlukan persetujuan dari tua ulayat dan, nantinya keluar masyarakat di desa tersebut amat senang Surat Keputusan dari Bupati Manggarai Barat. karena memperoleh sertipikat tanah hasil program redistribusi tanah. \"Masyarakat Tua ulayat Desa Poco Rutang Yosep Seha mengatakan sangat senang karena sertipikat tanah bahwa, redistribusi tanah ini perlu terus dilakukan di desanya. ini merupakan pengakuan dari negara. Menurutnya, Desa Poco Rutang merupakan desa yang Sertipikat ini memiliki arti banyak bagi dianugerahi banyak tanah yang digarap langsung oleh masyarakat kami sehingga harus dijaga, jangan sehingga bermunculan sawah-sawah milik masyarakat. sampai hilang,\" kata Wilfridus. \"Kini, sawah-sawah tersebut perlu diberikan kepastian Sementara, seorang anggota masyarakat dari pemerintah. Banyak tanah-tanah di sini belum punya penerima sertipikat redistribusi tanah sertipikat tanah, sehingga butuh peran pemerintah untuk Martinus Golo, mengungkapkan bahwa ia menyertipikatkannya. Masyarakat siap membantu,\" ujar sangat bahagia menerima hasil program Yoseph Seha. redistribusi tanah. \"Masyarakat senang, mayoritas dari kami memang menggarap tanah yang belum jelas haknya. Namun, kini dengan adanya sertipikat tanah ini, saya jadi tenang. Ke depan, saya berpesan agar semua masyarakat di desa ini bisa mempunyai sertipikat tanah karena masih banyak juga masyarakat di sini yang belum punya sertipikat tanah,\" ujar Martinus. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat menargetkan 1.500 sertipikat tanah program redistribusi tanah di dua desa, yakni Desa Poco Rutang dan Desa Momol. \"Melalui program redistribusi tanah ini, Desa Poco Rutang mendapat alokasi 1.000 bidang untuk disertipikatkan. Sedangkan Desa Momol mendapat alokasi 500 bidang untuk disertipikatkan,\" Edisi 56 Februari 2020 Newsletter 5

Reformasi Birokrasi Kepri Siap Laksanakan Layanan Pertanahan Elektronik Terintegrasi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el) pada Mei 2019 lalu. Atas dasar hal tersebut, Kementerian ATR/BPN menunjuk 42 Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota sebagai pilot project kegiatan HT-el. Menindaklanjuti peraturan dimaksud, Kanwil BPN Rp1,8 triliun. Selain layanan tersebut, Provinsi Kepulauan Riau meresmikan pelayanan Kantor Pertanahan Kota Batam juga HT-el dan Integrated Technology (IT) Penguasaan, melayani layanan elektronik lainnya Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) seperti Zona Nilai Tanah (ZNT) Mobile. “Kami menyadari ini merupakan sesuatu yang dan pembuatan Surat Keterangan ditunggu masyarakat saat ini. Hadirnya layanan ini akan Pendaftaran Tanah (SKPT),\" memudahkan masyarakat karena kebutuhan mereka ungkapnya. akan layanan yang efektif dan efisien,\" kata Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Asnawati di \"Mungkin banyak dari kita yang Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri, Tanjung Pinang, bertanya-tanya apa mungkin bisa? Jumat 17 Januari 2020. Atau hanya sekedar keren-kerenan mengikuti tren? Tapi ada hal yang Aplikasi IT P4T Mobile merupakan layanan aplikasi paling mendasar bahwa kita tidak yang digunakan untuk mempermudah kegiatan P4T boleh menunda-nunda untuk dan berbasis GIS atau Geographic Information System. membuat suatu terobosan dalam Sedangkan layanan HT-el merupakan Layanan Hak layanan pertanahan. Ini karena Tanggungan melalui sistem elektronik yang terintegrasi masyarakat kita masih banyak dengan kreditur serta PPAT. yang tidak punya akses pertanahan yang terjangkau, sehingga dengan Asnawati mengungkapkan bahwa Kantor Pertanahan Kota layanan elektronik, dapat memberikan Batam sudah melakukan layanan HT-el terlebih dahulu kemudahan karena bisa diakses di karena Kantor Pertanahan tersebut termasuk dalam mana saja,\" ujar Asnawati. pilot project pada 2019 lalu. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri menyebutkan Kantor Pertanahan Kota Batam Saat ini layanan HT-el di Kepulauan memiliki prestasi yang memuaskan sejak ditunjuk menjadi Riau dapat diakses di Kantor pilot project kegiatan ini. Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Kantor Pertanahan Kabupaten \"Alhamdulillah, tidak mengecewakan. Perlu disampaikan Bintan, Kantor Pertanahan bahwa dalam pelaksanaan HT-el di Batam sudah Kabupaten Karimun, dan Kantor menghasilkan 1.773 sertipikat, dengan total nilai sebesar Pertanahan Kota Batam. 6 Edisi 56 Februari 2020 Newsletter

Informasi Manajemen Tips Cegah Diabetes dengan Berjalan Kaki Gaya hidup yang buruk dan kurang berolahraga dapat meningkatkan risiko diabetes tipe dua. Namun, ada solusi mudah dan sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah terkena diabetes, yakni dengan berjalan kaki. Mengikat Olahraga Sederhana Kesetiaan Pelanggan Berjalan kaki merupakan cara berolahraga paling sederhana dan dapat dilakukan bersamaan dengan Sebagai seorang pebisnis, sukses merupakan rutinitas Anda. Misalnya saja, berjalan kaki ke tujuan utama. Tentunya, segala bentuk cara dan tempat kerja. Berjalan kaki setiap hari ke tempat strategi harus terus dilakukan agar pelanggan kerja, dapat menurunkan risiko terkena diabetes tipe puas dengan produk/jasa kita, sehingga mereka akan dua hingga 40 persen dibandingkan dengan mereka memutuskan menjadi pelanggan setia kita. yang berkendaraan pribadi ataupun taksi. Pengalaman Kebiasaan berjalan kaki bisa dimulai dengan Pelanggan adalah raja. Tanpa adanya pelanggan, mengganti transportasi Anda saat pergi ke bisnis yang kita bangun tidaklah ada artinya. Menarik kantor. Alih-alih kendaraan pribadi atau taksi, minat pelanggan baru memang cukup sulit. Namun, manfaatkanlah layanan transportasi umum. mempertahankan pelanggan untuk datang lagi Dengan menggunakan transportasi umum, dan lagi, itulah yang lebih sulit. Kita bisa memiliki memungkinkan Anda untuk berjalan lebih banyak. produk yang berkualitas. Namun, pada akhirnya, Misalnya, berjalan dari stasiun ke halte ataupun pelangganlah yang memilih dan memutuskan. dari halte menuju ke kantor. Berjalan kaki menuju dan dari kantor merupakan gagasan yang baik untuk menjaga agar tubuh sehat. Khususnya, bagi Anda dengan rutinitas yang padat, berjalan kaki bisa menjadi waktu Anda berolahraga di sela-sela aktivitas kerja. Hubungan dengan pelanggan tidaklah sekadar transaksi jual beli aja. Yang terpenting adalah, saat pelanggan bisa menikmati proses ketika berbelanja di tempat kita, atau saat mencoba produk maupun merasa dilayani dengan baik saat berbelanja. Proses pengalaman pembelian tersebut menjadi bagian dari produk kita juga. Selain itu, kita perlu menyadari bagaimana kita tetap relevan pada bisnis yang kita jalani. Salah satunya mengetahui siapa dan di mana saja basis pelanggan kita. Kita perlu belajar memahami karakter pelanggan, kebutuhannya serta bagaimana mereka ingin diperlakukan. Kemudian perlu diketahui, meskipun kita tidak bisa membuat senang semua pelanggan, bukanlah masalah. Namun, kita harus tetap melayani sepenuh hati terhadap seluruh pelanggan yang menghargai pekerjaan dan kualitas dari produk dan kenyamanan yang dapat kita berikan. Edisi 56 Februari 2020 Newsletter 7

Tantangan Mewujudkan ATR/BPN Maju dan MoDERN 2020-2024 Rp Terdaftarnya Optimalisasi Akselerasi dan seluruh bidang dan penajaman Optimalisasi PNBP 10x dengan Penyusunan RDTR basis penerimaan tanah pelaksanaan hingga mencakup dan stelsel positif dan manfaat seluruh wilayah negara dari Reformasi Agraria layanan informasi pertanahan/ruang ARAHAN MENTERI ATR/BPN Tahun 2020-2024 Terwujudnya Kantor SDM unggul dan Menjadi pusat Layanan Modern kompetitif, memenuhi informasi pertanahan standar World Class dengan produk dan dan tata ruang layanan elektornik Bureaucracy berbasis teknologi informasi AKUNTABILITAS INTEGRITAS KUALITAS INOVASI nredom nad ujam www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN