ATR BPN Edisi 65 NOVEMBER 2020

ATR/BPN Edisi 65 November 2020 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 Inspektorat Jenderal 5 reformasi birokrasi 6 Sosok Inspiratif 7 ATR/BPN Diskusi Online Editorial Rapimnas dan Rakerda: K ementerian Agraria dan Tata Maksimalkan Penyerapan Ruang/Badan Pertanahan Anggaran Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang berlangsung pada tanggal 6 sampai dengan 9 Oktober 2020 di Hotel Shangri-La serta diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kegiatan Rapimnas dan Rakerda ini juga diikuti oleh para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta beberapa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa dalam rapat ini akan dibahas capaian setiap Kantor Wilayah BPN Provinsi hingga 4 Oktober 2020. Dalam pembukaannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh setiap jajaran Kementerian ATR/BPN sudah sangat baik. Kendati demikian, ia mengutarakan bahwa hendaknya selalu menyadari setiap permasalahan. Usai dibuka oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, Rapimnas dan Rakerda Kementerian ATR/BPN juga diisi dengan pemaparan materi oleh masing-masing Direktur Jenderal (Dirjen). Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Mochamad Sauki, S.H., M.H.; Nur Adhani, S.Sos., Fotografer: Rinaldi, S.E., Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Yanti Kusumadewi; Nabilah, S.I.Kom.; Nervilia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A.Md.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama Rapimnas dan Rakerda: Maksimalkan Penyerapan Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada 6—9 Oktober 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, rapat diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. negara lain. Target pemerintah, pada kuartal ketiga nanti agar dapat tumbuh, mengurangi minus 5 pada kuartal kedua. Selain itu, Kementerian ATR/BPN memang tidak memiliki anggaran besar, tetapi agar bisa dimaksimalkan penyerapan anggarannya karena serapan anggaran ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat,\" tambah Sofyan A. Djalil. Arahan Menteri ATR/Kepala BPN Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN menargetkan 90 persen anggaran D alam sambutan pembukanya, Menteri ATR/ dapat terserap pada akhir tahun Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan 2020 nanti. \"Ini target penyerapan bahwa memasuki kuartal ketiga tahun 2020, di akhir tahun nanti. Saya minta pertumbuhan ekonomi di Indonesia di ambang resesi. anggaran yang ada saat ini dapat Hal ini merupakan efek dari pandemi Covid-19 sehingga dimanfaatkan untuk pelaksanaan sangat mengganggu daya beli masyarakat. \"Presiden program-program yang sudah telah meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja ditargetkan dan disepakati kita Negara (APBN) dapat diserap secara maksimal,\" ungkap semua di awal tahun,\" kata Menteri Sofyan A. Djalil, Selasa (06 Oktober 2020). ATR/Kepala BPN. Serapan APBN menjadi salah satu alternatif dalam Rapimnas dan Rakerda juga diikuti merangsang daya beli masyarakat. Menteri ATR/ oleh para Kepala Kantor Wilayah Kepala BPN mengungkapkan bahwa injeksi APBN juga BPN Provinsi serta beberapa Kepala dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. serta dapat menjadi stimulus ekonomi. \"Kementerian Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mendapat alokasi anggaran APBN sebesar ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto 8 triliun Rupiah, setelah dipotong penanganan mengatakan bahwa dalam rapat pandemi virus Covid-19, yang harus dimaksimalkan ini akan dibahas capaian setiap penyerapannya oleh setiap unit kerja,\" ujar Menteri Kantor Wilayah BPN Provinsi hingga ATR/Kepala BPN. tanggal 4 Oktober 2020. \"Presiden mengatakan, agar jika terjadi resesi nanti \"Kita juga akan mencari solusi dan pertumbuhan kita tidak negatif sekali, seperti negara- strategi ke depan untuk mencapai target akhir tahun nanti,\" kata Sekretaris Jenderal. Click di sini untuk melihat Tayangan Beritanya 2 Edisi 65 November 2020 Newsletter

Agenda ATR-BPN Redistribusi Tanah Negeri di Atas Awan UU CK Pelopori Pembentukan Bank Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Guna Mendukung Penyediaan Tanah Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, sukses menjalankan program Redistribusi Tanah Pada Senin (5 Oktober 2020), DPR RI mengesahkan Undang- di Kabupaten Lebak, Banten. Hal itu dibuktikan dengan Undang Cipta Kerja (UU CK). Menteri Agraria dan Tata Ruang/ dibagikannya 2.475 sertipikat tanah di Kantor Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak yang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. juga dikenal dengan julukan Negeri di Atas Awan, Rabu Djalil mengatakan bahwa pembentukan bank tanah bertujuan (30 September 2020). untuk menyediakan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. \"Bank Tanah juga mendukung program kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria. Dalam praktiknya, jika Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar, yang habis masa berlakunya, akan dihimpun dalam Bank Tanah untuk kemudian dilakukan redistribusi kepada masyarakat,\" kata Sofyan A. Djalil. Kunjungan Kerja ke Jalur Kereta Api Makassar—Parepare Penyusunan RKA-KL TA 2021 Pembangunan jalur kereta api Makassar—Parepare Menjelang akhir tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kepentingan umum. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memulai penyusunan Sulawesi Selatan, Rabu (13 Oktober 2020), Wakil Menteri Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berkesempatan Tahun Anggaran 2021. Kegiatan penyusunan tersebut dilaksanakan meninjau tempat pengadaan tanah untuk jalur kereta di Hotel Veranda, Jakarta, Rabu (14 Oktober 2020) dan juga secara api Makassar—Parepare, sekaligus mencoba langsung daring. Kegiatan diikuti oleh Kepala Bagian Program dan Hukum naik kereta api dari Stasiun Tanete Rilau menuju ke arah pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian ATR/BPN, Kepala perbatasan Kabupaten Barru—Pangkep. Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Presiden RI Serahkan 22.007 Sertipikat Tanah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penyerahan 22.007 sertipikat tanah sebagai pengakuan atas tanah yang dimiliki masyarakat. Penyerahan dilaksanakan di Stadion Simangaronsang, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara, Selasa (27 Oktober 2020). Edisi 65 November 2020 Newsletter 3

Inspektorat Jenderal Lokakarya Strategi dan Penerapan Teknik Investigasi: Tingkatkan Kapasitas APIP Dalam merumuskan visi 5 tahun ke depan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020—2024, Kementerian ATR/BPN menetapkan strategic vision dan strategic objective. Salah satunya, dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menuju birokrasi berstandar dunia. pelaksanaan kegiatan Kementerian ATR/BPN. \"Kita sebagai APIP harus bersikap netral di dalam lingkungan internal Kementerian ATR/BPN dalam melakukan pengawasan internal,\" ungkap Sunraizal. Lokakarya Inspektorat Jenderal Setiap jajaran Itjen dan para auditor harus memahami tugas-tugas setiap Dilandasi hal tersebut, Inspektorat Jenderal (Itjen) unit kerja di Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Lokakarya Hal ini diperlukan guna memelihara Strategi dan Penerapan Teknik Investigasi untuk kualitas tata kelola di Kementerian Meningkatkan Kapasitas Aparat Pengawas Internal ATR/BPN. \"Pada dasarnya, Itjen Pemerintah (APIP) pada Itjen Kementerian ATR/BPN di harus bisa memberi keyakinan dalam Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (27 Oktober 2020). pelaksanaan tugas-tugas di setiap unit kerja Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini diikuti juga oleh pegawai dari Biro Organisasi dan Selain itu, juga dapat mendeteksi Kepegawaian serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan risiko dengan memberikan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Kegiatan dilaksanakan dengan peringatan dini terhadap hal-hal yang memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. akan terjadi,\" kata Irjen. Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Bidang Investigasi ATR/BPN, Sunraizal mengatakan bahwa selain adanya visi Lebih lanjut, Sunraizal mengatakan Kementerian ATR/BPN, Kementerian ATR/BPN juga sudah bahwa merujuk kepada Peraturan menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Menteri ATR/Kepala BPN Nomor Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 16 Tahun 2020 tentang Organisasi ATR/BPN serta merupakan tindak lanjut restrukturisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/ Kementerian ATR/BPN. \"Kami juga sudah menerapkan land BPN, Itjen memiliki unit kerja baru, paradigm management,\" ungkap Sunraizal. yakni Inspektorat Bidang Investigasi. Inspektorat ini dibentuk guna Land Paradigm Management bertujuan untuk menciptakan menindaklanjuti aduan masyarakat pembangunan yang berkelanjutan, yang didukung oleh Land yang masuk ke Itjen. Tenure, Land Value, Land Use, serta Land Development. Keempat unsur ini didukung oleh penyediaan informasi pertanahan. \"Semua aduan yang masuk dapat diklasifikasi menjadi 4 tipologi, yakni Irjen mengatakan bahwa sudah menjadi tugas utama aduan mengenai sengketa batas bagi jajaran Itjen dan para auditor untuk mengawal tanah, sengketa yuridis/alas hak, penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas, serta aduan terkait profesionalisme ASN. Unit kerja yang baru ini berfokus pada aduan-aduan tersebut, melakukan investigasi guna melakukan tindak lanjut,\" kata Sunraizal. 4 Edisi 65 November 2020 Newsletter

Reformasi Birokrasi Menuju Institusi Berkelas Dunia dan Berdaya Saing Pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dan bebas korupsi sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi menuju kelas dunia. Berkenaan dengan komitmen tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Webinar Hubungan Masyarakat bertema \"Kementerian ATR/BPN Menuju Birokrasi Kelas Dunia\" pada Senin, (26 Oktober 2020). menyandang birokrasi berkelas dunia,\" kata Gunawan Muhammad. Berdaya Saing Zona Integritas Sebagai pembicara kedua pada Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi webinar tersebut, Tenaga Ahli Menteri Birokrasi, Gunawan Muhammad mengatakan bahwa ATR/Kepala BPN Bidang Pengawasan untuk meningkatkan birokrasi dibutuhkan Reformasi dan Pengembangan Zona Integritas, Birokrasi yang kuat. \"Reformasi Birokrasi merupakan Ninik Maryanti menuturkan latar keniscayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas belakang pembangunan Zona birokrasi pemerintahan sehingga mempunyai daya saing. Integritas (ZI) dituangkan dalam Untuk itu, kita wajib menjadikan birokrasi pemerintahan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang menjadi birokrasi kelas dunia, khususnya Kementerian Percepatan Pemberantasan Korupsi. ATR/BPN,\" ucapnya. \"Pakta integritas tidak cukup formalitas perlu diimplementasikan Gunawan Muhammad menjelaskan setidaknya terdapat dan dilaksanakan tidak hanya delapan area penunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi, statement saja. Maka, pemerintah yaitu 1) Manajemen Perubahan; 2) Deregulasi Kebijakan; pun membuat pedoman tentang 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan pembangunan ZI,\" tuturnya. Tata Laksana; 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; 6) Penguatan Akuntabilitas; 7) Penguatan Pengawasan; dan Ninik Maryanti mengatakan, perlu 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. menciptakan aura ZI, yaitu dengan studi banding, Amati, Tiru, dan Modifikasi Transformasi digital juga sebagai indikator dalam (ATM) dan replikasi. \"Sebagai contoh Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan satuan kerja (satker) di daerah kantor modern dengan layanan elektronik, Kementerian melakukan beberapa cara untuk meraih ATR/BPN harus melakukan transformasi digital. Wilayah Bebas Korupsi (WBK), seperti \"Transformasi digital penting. Zaman sudah berubah zero tunggakan, pengaduan langsung yang juga membuat perubahan perilaku di masyarakat. ditindaklanjuti, mengubah wajah front Jangkauan layanan lebih luas karena sekarang di era digital office, media massa secara masif dan memberi kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat lain-lain,\" ujarnya. dan cita-cita kita semua tahun 2024 sudah berhasil Kepala Subbagian Pemberitaan, Publikasi dan Media Center Biro Hubungan Masyarakat, Rizki Agung Nugroho yang juga sebagai moderator pada webinar kali ini mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN membutuhkan ASN yang luar biasa dan terpercaya, sehingga dapat menyokong terwujudnya cita- cita. \"Harapannya, kita bekerja tidak hanya untuk sendiri tetapi untuk visi Kementerian ATR/BPN dan untuk menjadi organisasi kelas dunia,\" pungkasnya. Edisi 65 November 2020 Newsletter 5

Sosok Inspiratif Beroleh Bantuan Bibit Berkat Sertipikat Tanah Pada 2019 lalu, para petani penggarap di Perkebunan Hardjasari Selecta mendapat sertipikat tanah melalui program redistribusi tanah. Tanah yang diredistribusi merupakan tanah bekas Hak Guna Usaha PT Hardjasari (HGU Habis) yang kini dikenal dengan nama Perkebunan Selecta. Tanah seluas 107 ha yang terdiri atas 543 bidang, untuk ±408 Kepala Keluarga tersebut kini sudah bersertipikat. Warga pun mendapat sertipikat hak milik (SHM) yang sebelumnya berstatus HGU garapan warga. sampai kapan pun. \"Ketika mendapat sertipikat tanah, perasaan saya serta warga lain sangat senang karena ini menjadi bukti bahwa tanah ini sudah ada kepemilikan yang sah diakui hukum sehingga tidak ada yang mengganggu lagi. Sertipikat tanah itu kami anggap sebagai jimat, yang tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Saya berharap sertipikat tanah ini bisa diwariskan turun temurun dari saya hingga ke anak cucu,\" ujar Parman. Kisah Parman Sembari tersenyum lebar, Parman mengucapkan terima kasih kepada Warga Kampung Penyekiran, Desa Sukawargi, Kementerian Agraria dan Tata Kabupaten Garut, Parman mengatakan bahwa, mereka Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat sertipikat tanah tersebut melalui proses (ATR/BPN) berkat sertipikat tanah yang panjang dan tidak mudah. Namun, kini ia bersyukur karena yang ia peroleh tersebut. \"Terima melalui sertipikat tanah yang ia pegang, ia mendapat bantuan kasih kepada Kementerian ATR/BPN prasarana dan sarana pengembangan perbenihan kentang, karena telah meredistribusi tanah yang merupakan program upland dari Kementerian Pertanian. Perkebunan Selecta. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi petani sehingga \"Alhamdullilah, berkat sertipikat tanah, kini saya mendapat petani jadi makmur dan menambah bantuan bibit kentang dari Kementerian Pertanian. Tidak penghasilan,\" kata Parman. hanya saya saja, banyak juga masyarakat yang memperoleh sertipikat tanah pada tahun 2019 lalu, mengajukan MoU Kementerian permohonan bantuan kepada dinas terkait,\" ujar Parman, usai Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN menerima bantuan tersebut pada kegiatan Sinergitas Program bersama empat kementerian lain, Pemberdayaan Sertipikat Hak Atas Tanah di Taman Teknologi yakni Kementerian Dalam Negeri, Pertanian, Kabupaten Garut, Senin (12 Oktober 2020). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Parman mengungkapkan bahwa ia menerima 3 kilogram Pertanian, serta Kementerian bibit kentang. Dari bibit tersebut, ia pun berharap bisa Kelautan dan Perikanan telah menghasilkan panen seberat 1 kuintal atau 100 kilogram. menandatangani Nota Kesepahaman \"Saya berharap agar bisa panen dua kali, sehingga pada 27 November 2017. Nota memperoleh hasil yang diharapkan,\" ungkap Parman. Kesepahaman berisi tentang kerja sama dan dukungan atas Lebih lanjut, Parman mengatakan bahwa sertipikat pemberdayaan hak atas tanah tanah itu seperti jimat, yang tidak bisa dihilangkan masyarakat serta peningkatan kerja sama dan koordinasi guna mendukung kegiatan tersebut. 6 Edisi 65 November 2020 Newsletter

ATR/BPN Diskusi Online Diskusi Online Rancangan UU Cipta Kerja Pada berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo meminta agar lapangan kerja dapat tercipta seluas-luasnya bagi semua masyarakat, sehingga akan tercipta kondisi full employment dan masyarakat Indonesia bisa bekerja di negerinya sendiri. Sofyan A. Djalil juga mengklarifikasi bahwa tidak benar jika RUU ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan sawah. Menurutnya, setiap tanah pertanian yang telah ditentukan menjadi sawah abadi harus ada peta digitalnya sehingga nanti jika ingin dikonversi akan ada alert sehingga bisa dicegah. Regulasi \"Untuk isu rileksasi tata ruang akan dibuat apabila Rencana Tata Ruang \"Kondisi sekarang banyak orang yang mencari kerja ke Wilayah (RTRW) tidak memenuhi syarat. luar negeri. Karena saat ini jumlah yang menganggur Dalam RUU ini, kami juga menggagas mencapai 7 juta orang lebih. Ini data sebelum Covid-19, bank tanah. Bank tanah didasari karena mungkin sekarang sudah bertambah,\" demikian ujar Sofyan A. negara tidak punya tanah, padahal kita Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan perlu membangun infrastruktur dan Nasional (ATR/BPN) saat menjadi narasumber dalam Diskusi menciptakan kota-kota yang friendly Online mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bagi masyarakat kita. Selain itu, dalam (RUU CK) dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia HPL 90 tahun, ini dasarnya tanah negara. (GAMKI), Selasa (18 Agustus 2020). Yang pengelolaannya diberikan kepada instansi pemerintah dan di atasnya dapat Pada diskusi yang dipandu dengan apik oleh Junaidi S. Hutasoit, diberikan hak lain,\" ujarnya. Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Kep. Riau ini, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa saat Kepala Biro Hukum, Yagus Suyadi pada ini Indonesia merupakan negara yang mempunyai terlalu banyak kesempatan yang sama menjelaskan regulasi sehingga menghambat terciptanya lapangan kerja. bahwa RUU Cipta Kerja ini dibentuk Tercatat ada 79 Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan metode omnibus law, yaitu penciptaan lapangan kerja. metode mencabut dan mengganti peraturan perundang-undangan yang \"Tidak semuanya, pasal per pasal. Jika ini kita perbaiki, menghambat penciptaan lapangan kerja, maka akan membuka lapangan kerja serta menciptakan di mana saat ini jumlahnya 79 peraturan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha,\" ujar perundang-undangan dan 1.203 pasal. Sofyan A. Djalil. Dalam kesempatan ini, ia juga Respon Pemerintah mengklarifikasi bahwa sudah RUU CK merupakan bentuk respon pemerintah terhadap tidak ada lagi pertentangan antar problematika yang ada di masyarakat. Namun, ada Kementerian/Lembaga, terkait UU yang beberapa golongan masyarakat yang belum memahami bersifat sektoral. \"Semuanya dapat betul maksud dari RUU ini. \"Ada miskomunikasi dari diharmonisasikan dan disikronisasikan pemerintah kepada masyarakat. RUU ini merupakan dalam RUU ini,\" kata Kepala Biro Hukum. niat yang sangat mulia dalam mengatasi kurangnya lapangan kerja serta mendorong usaha kecil agar Selain diikuti dengan antusias oleh mendapat kesempatan untuk berkembang. Salah anggota GAMKI yang tersebar di seluruh besar, jika RUU ini pro ke pengusaha besar. Intinya Indonesia, diskusi juga diikuti oleh Kepala memberikan kemudahan bagi mereka yang mau Biro Hubungan Masyarakat, Kepala berusaha,\" ungkap Sofyan A. Djalil. Pusat Penelitian dan Pengembangan, beberapa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Edisi 65 November 2020 Newsletter 7

4 Poin Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja 1 2 Hoaks : Hoaks : Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk UU Cipta Kerja Kepentingan Umum Jauh di bawah Harga Pasar Mempermudah Alih Fungsi Lahan Sawah FAKTANYA : TIDAK BENAR Tidak ada yang diubah dari ketentuan Pasal 33 UU Faktanya : Pasal 124 No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk - Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Kepentingan Umum Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dan dilarang dialihfungsikan independen dilakukan bidang per bidang yang meliputi : - Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan a.Tanah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan b.Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah untuk kepentingan umum hanya dapat c.Bangunan dilakukan dengan syarat : d.Tanaman • Dilakukan Kajian Kelayakan Strategis, e. Benda yang Berkaitan dengan Tanah; dan/atau • Disusun Rencana Alih Fungsi Lahan, Kerugian lain yang dapat di nilai • Dibebaskan Kepemilikan haknya dari Pemilik; dan Jadi, penilaian ganti kerugian tidak hanya tanah • Disediakan Lahan Pengganti terhadap dan bangunan, namun juga benda di atas tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang juga ikut diganti, bahkan kerugian lain yang dapat dialihfungsikan dinilai juga diberikan ganti kerugian. 3 4 HOAKS : HOAKS : UU Cipta Kerja melalui Badan UU Cipta Kerja mencabut kewenangan Bank Tanah Menerapkan Sistem daerah dalam menyusun dan mengatur Pertanahan Domein Verklaring tata ruang di daerahnya seperti Zaman Belanda FAKTANYA : TIDAK BENAR FAKTANYA : Pasal 126 Substansi UU CK tetap mempertahankan Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah kewenangan Tata Ruang di Daerah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk : seperti yang diatur pada UU 26/2007 a. Kepentingan umum; tentang Penataan Ruang, hanya b. Kepentingan sosial; penetapan Rencana Daerah dibatasi c. Kepentingan pembangunan nasional; (kurang dari setahun), agar tidak seperti d. Pemerataan ekonomi; sekarang di mana waktu penyusunan e. Konsolidasi lahan; dan sampai penetapan Perda memakan f. Reforma agraria waktu selama 3 tahun bahkan lebih. Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari tanah negara yang diperuntukkan untuk Badan Bank Tanah. kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id