Edisi 81 Maret 2022 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial BPJS KESEHATAN JADI SYARAT JUAL Kartu BPJS Kesehatan akan BELI TANAH, menjadi syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan MENTERI ATR/KEPALA BPN hak atas tanah. Hal ini tertuang BERI PENJELASAN dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun dalam Inpres tersebut diinstruksikan kepada berbagai kementerian untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil pun angkat bicara mengenai kebijakan penggunaan Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. Sebagai informasi, permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli tanah dengan persyaratan melampirkan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2022. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Suci Aulia Aditia, S.I.Kom.; Rifki Ahmad Nurfauzi, S.I.Kom.; Fahmi Majid, S.I.Kom.; Yesika Dinta, S.I.Kom.; Arina Widya Kurniawati, S.I.Kom.; Muchammad Amin Rais, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id
BERITA UTAMA Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPJS KESEHATAN JADI Kepala Badan Pertanahan Nasional SYARAT JUAL BELI TANAH, (Menteri ATR/Kepala BPN) MENTERI ATR/KEPALA BPN BERI PENJELASAN Sofyan A. Djalil Program ini adalah program yang harus kita dukung bersama seluruh rakyat Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan “Dalam hal ini, jika orang ingin jual tanah atau rumah atau Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), beli rumah, dia ingat kalau belum bayar BPJS Kesehatannya. Sofyan A. Djalil angkat bicara mengenai kebijakan Begitu juga nanti ada pelayanan-pelayanan lain, misalnya penggunaan Kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli Online Single Submission (OSS), itu perlu diingatkan tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. tentang status keaktifan BPJS Kesehatannya.” Menurut Sofyan A. Djalil, aturan ini sesuai dengan diberlakukannya \"Mungkin Inpres ini mengingatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor kepada saudara-saudara yang 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi lebih beruntung bahwa Anda Pelaksanaan Program Jaminan punya kewajiban chip in dalam Kesehatan Nasional (JKN). Inpres rangka membantu saudara kita tersebut ditujukan terhadap lainnya, dengan gotong royong 30 kementerian atau lembaga kesehatan rakyat Indonesia ini termasuk Kementerian ATR/BPN. bisa terjamin,” terang pria yang pernah menjabat Menteri BUMN. “Program BPJS Kesehatan ini adalah program yang paling Aturan BPJS Kesehatan baik, serta merupakan tanggung sebagai syarat jual beli jawab negara sebagai amanat tanah memicu kontroversi di konstitusi untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat kalangan masyarakat. Mereka Indonesia. Sehingga, harus didukung oleh semua pihak,” kebanyakan beranggapan aturan tersebut justru makin ucapnya, Senin, 21 Februari 2022. menghambat pelayanan pertanahan. Sofyan A. Djalil menyanggah anggapan tersebut, dia memastikan saat ini “Program ini adalah program yang harus kita dukung BPJS Kesehatan sudah memiliki sistem untuk cek status bersama seluruh rakyat Indonesia. Kedua, program ini adalah kepesertaan dengan cepat. sistem gotong royong, semua rakyat Indonesia harus chip in, berpartisipasi supaya program ini berjalan,” ia menambahkan. Bila ditemukan pelayanan di kantor pertanahan terkesan lama, kata dia, karena pegawai BPN harus memastikan Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan Inpres tersebut bahwa status BPJS Kesehatan orang yang mengajukan menginstruksikan kepada 30 kementerian atau lembaga layanan masih aktif. untuk menjamin bahwa pelayanan-pelayanan publik yang ada dapat membantu memeriksa soal status keaktifan Kartu “Nomor Induk Kependudukan (NIK) itu kan sudah terkoneksi, BPJS Kesehatan masyarakat. selama ada kartu penduduk, maka orang akan bisa langsung diketahui apakah kartu BPJS-nya aktif atau tidak,\" tegasnya. Oleh sebab itu, dia mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan. Sebagai informasi, permohonan pelayanan pendaftaran Adapun partisipasi ini sifatnya mandatori atau wajib kepada peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan seluruh masyarakat Indonesia, terutama kalangan orang Rumah Susun karena jual beli tanah dengan persyaratan yang mampu secara finansial. melampirkan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2022. 2 Newsletter Edisi 81 Maret 2022
AGENDA ATR-BPN Masyarakat Kabupaten Kapuas Matangkan Renja Terima Sertipikat Tanah Pembangunan IKN Wakil Menteri Agraria dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Diskusi Persiapan Surya Tjandra menyerahkan Pembangunan Ibu Kota Negara, Rabu, 23 Februari 2022. Diskusi yang sebanyak 11.780 Sertipikat digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini membahas terkait tanah kepada 105 perwakilan penyusunan rencana kerja untuk memastikan status kawasan inti dan masyarakat Kabupaten Kapuas, pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) berstatus clean and clear. Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa, 8 Februari 2022. Kesempatan Wamen ATR/Waka BPN menyoroti sedikitnya tiga hal; (1) Kanalisasi ini merupakan hasil dari program strategis unggulan untuk memitigasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, (2) Kementerian ATR/BPN yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Sinkronisasi kerja antar kementerian/lembaga maupun secara internal, Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah. (3) Pergerakan ekonomi melalui jual beli tanah yang terjadi di kawasan IKN, sementara perlu dilakukan land freezing. Semakin Dekat Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat dengan Sentuh Implementasikan Inpres 1/2022 Tanahku Kementerian Agraria Pemerintah terus berupaya dan Tata Ruang/ memanfaatkan perkembangan Badan Pertanahan teknologi untuk meningkatkan kualitas Nasional (ATR/BPN) pelayanan bagi masyarakat. mengambil langkah solutif sebagai tindak Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, lanjut Instruksi Presiden Yulia Jaya Nirmawati menyatakan digitalisasi di era 4.0 (Inpres) Nomor 1 Tahun bukan sekadar kebutuhan, tetapi sebuah keniscayaan. 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku, Layanan Pertanahan akan semakin dekat kepada masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, instansi yang dipimpinnya terus berusaha mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam “Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden program nasional tersebut. Menurut Sofyan A. Djalil, Prorgam Jaminan mengarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan Kesehatan Nasional merupakan bentuk kesungguhan pemerintah dalam di kementerian atau pemerintahan. Kita kenal dengan menjamin hak warga negara dalam memperoleh jaminan kesehatan. Dilan, Digital Melayani. Dari sisi masyarakat pun, tentunya mereka menginginkan kemudahan dalam layanan \"Bagi orang yang tidak mampu, pemerintah yang akan bayar, 96 juta pemerintahan, termasuk seputar pertanahan,” ujar Yulia orang yang kurang mampu dibayar iurannya oleh pemerintah. Tapi Jaya Nirmawati dalam dialog interaktif program Prime program ini harus didukung oleh seluruh rakyat,\" kata Menteri ATR/ Time News, Metro TV, Jumat, 18 Februari 2022. Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam program HotRoom Bersama Hotman Paris dengan tajuk Kartu Sakti BPJS, Rabu, 23 Februari 2022. Berkontribusi dalam Pembangunan Infrastruktur Pemerintah selalu berupaya untuk menyejahterakan rakyatnya. Berbagai rencana pembangunan dan pengembangan diusung dalam berbagai bermacam sektor, termasuk sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dengan faktor pertanahan. Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara maksimal mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan berupaya agar pengadaan tanah berjalan tanpa kendala. “Tugas kami mengupayakan ketersediaan tanah yang clean dan clear,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam paparannya di Infrastructure Outlook 2022 CNBC Indonesia, Kamis, 24 Februari 2022. 3 Newsletter Edisi 81 Maret 2022
INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN) PEMBANGUNAN ZI SEBAGAI UPAYA AKSELARASI RB Dengan adanya berbagai hambatan, kendala dan masalah dalam pelaksanaan RB, kita harus melakukan upaya perbaikan. Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Inspektur Jenderal antaranya, menyiapkan Renaksi secara rinci, melaksanakan Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN rapat TIM RB Kementerian dan Unit Eselon I secara berkala, menyiapkan aplikasi untuk membantu pelaksanaan Gunawan Muhammad Sunraizal monitoring dan evaluasi kegiatan RB serta melaksanakan pembinaan ZI bagi satker yang kurang maksimal,\" ujarnya. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Tahun 2022 Kementerian Agraria dan RB merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan memasuki hari terakhirnya, Jumat, 21 Januari 2022. Fokus yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani pembahasan kali ini adalah Permasalahan Pelaksanaan Tata masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sesuai Ruang, Pengendalian, Penertiban Tanah dan Ruang serta dengan prinsip good governance. Renaksi Pengawasan Internal Tahun 2022 dan Evaluasi dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Menurut Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pembangunan Zona Integritas (ZI). Pengembangan dan Pengawasan ZI, Ninik Maryanti, terdapat beberapa sasaran dari perbaikan Reformasi Birokrasi. \"Yaitu, Hadir sebagai narasumber pada pemaparan terkait agar terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, bersih Evaluasi dan Strategi Pelaksanaan RB dan Pembangunan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan peningkatan ZI, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi kapasitas serta akuntabilitas kinerja,\" tutur Ninik Maryanti. Birokrasi, Gunawan Muhammad. Ia mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN serta seluruh Satuan \"Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil Kerja (Satker) di daerah perlu tersebut, perlu strategi serta langkah konkret melalui upaya menyadari adanya tantangan dan pembangunan ZI. Salah satunya dengan pemberian reward hambatan yang dihadapi dalam kepada satker peraih WBK/WBBM, pembimbingan teknis, pelaksanaan RB, sehingga koordinasi mekanisme mutasi bagi satker yang memasuki dapat merumuskan strategi tahapan evaluasi oleh TPN, koordinasi standarisasi sarana dan upaya perbaikan serta dan prasana, pendampingan satker dalam berinovasi serta penanggulangannya. penambahan tim pendamping pembangunan ZI,\" jelasnya. \"Dengan adanya Menutup kegiatan Rakorwas, diadakan penyerahan berbagai hambatan, penghargaan kepada Satker peraih predikat kendala dan masalah WBK/WBBM Tahun 2021. Turut hadir sebagai dalam pelaksanaan RB, narasumber, Sekretaris Ditjen Tata Ruang, kita harus melakukan Hardian; Kepala Bagian Program dan upaya perbaikan. Di Hukum Ditjen Pengendalian, Lisa Soraya; Inspektur Wilayah I, Munasim; Inspektur Wilayah II, Niken Wulandari; Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sri Puspita Dewi; Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawas Wilayah II, Andi Rahadian. 4 Newsletter Edisi 81 Maret 2022
REFORMASI BIROKRASI MENCAPAI SASARAN STRATEGIS INDEKS REFORMASI BIROKRASI Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kita mewajibkan seluruh Kantah (Kantor Pertanahan) dan Kementerian ATR/BPN Kanwil (Kantor Wilayah) BPN Provinsi membuat akun media sosial dan menunjuk admin mengelolanya. Yulia Jaya Nirmawati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan “Respons ideal juga dilakukan secara bijak terbuka kepada publik Nasional (ATR/BPN) memiliki sasaran strategis dengan untuk hal-hal yang bersifat publik, menjalin komunikasi dan Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu terwujudnya tata koordinasi yang baik antar organisasi pemerintah maupun antar kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar level satuan kerja dalam Kementerian ATR/BPN, dan meningkatkan kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen dan peran serta partisipasi masyarakat dalam feedback kebijakan dan pengawasan. informasi.” Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat “Kementerian ATR/BPN juga harus melakukan penguatan strategi (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, dalam komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun strategis kementerian, peningkatan pelayanan informasi publik 2022 yang diselenggarakan secara daring, Jumat, 25 Februari dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan 2022. Yulia Jaya Nirmawati mengatakan untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan pengaduan dan penerangan masyarakat Indeks Reformsi Birokrasi yang diharapkan perlu strategi terkait pelayanan pertanahan dan tata ruang. Goals-nya adalah komunikasi publik ideal. menjadikan ATR/BPN sebagai sumber referensi, sumber klarifikasi, serta sumber edukasi utama dalam bidang pertanahan dan tata “Masyarakat banyak mendapatkan informasi dari media, kita ruang,” pungkasnya. tidak dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat apalagi di masa pandemi saat ini. Informasi dapat diberikan salah Sebagai informasi, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) satunya dengan media, baik cetak, online maupun sosial. Kita dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun mewajibkan seluruh Kantah (Kantor Pertanahan) dan Kanwil 2022 ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya (Kantor Wilayah) BPN Provinsi membuat akun media sosial dan Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN. Pelatihan ini dimulai menunjuk admin mengelolanya,” jelas Yulia Jaya Nirmawati. pada 9 Februari-10 Juni 2022 dan diikuti oleh 40 orang peserta, masing-masing pelatihan dengan Metode Blended Learning. Implementasinya, lanjut Yulia, Kementerian ATR/BPN gencar menggunakan media sosial untuk mempublikasi berita dan konten Strategi komunikasi publik terkait pertanahan. Selain itu, media sosial yang dimiliki Kanwil Kementerian ATR/BPN di era BPN Provinsi dan kantor pertanahan (kantah) juga diwajibkan me- digital dan era industri 4.0 repost konten media sosial Kementerian ATR/BPN. l Pengaktifan portal website; “Kantah juga selain me-repost, mereka juga kita wajibkan untuk mengunggah informasi-informasi internal yang dapat diketahui l Pembinaan dan kerja sama media massa; masyarakat sekitar. Jadi misalnya seperti pengumuman atau kegiatan yang memang harus diketahui masyarakat sekitar,” ia l Pengelolaan media sosial; pendokumentasian, menambahkan. peliputan, dan kehumasan; Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa strategi komunikasi publik l Media monitoring berita pertanahan dan tata ruang; lainnya yang harus dijalankan yaitu aktif merespons segala pertanyaan ataupun kekhawatiran masyarakat. Menurutnya, l Pameran, penerbitan newsletter, dan brosur (Hal ini publik mengharapkan respons ideal dalam bentuk cepat harus dimasifkan agar masyarakat dapat menerima memberikan jawaban berbasis data valid dan terbaru, tidak informasi dengan baik, cepat, dan akurat). reaktif, serta keteraturan dalam pengelolaan informasi publik. Dia juga memandang perlu adanya agenda setting yang jelas, narasi tunggal di setiap level unit organisasi dan mampu melakukan framing isu positif. 5 Newsletter Edisi 81 Maret 2022
ATR/BPN INSPIRATIF RDTR CEPAT, IZIN USAHA MUDAH Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang RDTR ini masuk OSS secara otomatis, sehingga kami Kementerian ATR/BPN mengharapkan Kepala Daerah agar tahu jika produk ini tak main-main. Abdul Kamarzuki Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang nyaman Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan di Kabupaten Jeneponto. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia. RDTR disusun sebagai salah satu “Dalam rancangan ini, kami bertujuan agar dapat upaya memudahkan proses perizinan usaha. mewujudkan ekonomi baru Mallasoro dan sekitarnya untuk pengembangan Agro-Mina Industri dan pariwisata yang Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata produktif dan berkelanjutan,” terangnya. Ruang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor secara daring dan luring di Sheraton Grand Jakarta Hotel, Hal serupa disampaikan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Selasa, 15 Februari 2022. Agenda rapat membahas Hasan Ali Bassam Kasuba. Ia menyebut bahwa Kabupaten Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Jeneponto Halmahera Selatan bukan hanya memiliki potensi pariwisata, tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mallasoro dan Ranperbup tetapi juga potensi sektor perikanan. Halmahera Selatan tentang RDTR Kawasan Wayaua Bibinoi. “Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki dikenal sebagai lumbung ikan nasional. Namun kami belum menjelaskan bahwa rancangan RDTR ini penting untuk mempunyai industri khusus untuk pengembangan sektor diketahui semua pihak, khususnya terkait rekomendasi perikanan,” kata Hasan Ali. masing-masing Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasan Ali menyebut Kawasan Wayaua Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai kawasan pengembangan “Terkait RDTR, langsung masuk dalam ketetapan Peraturan wilayah dengan sektor unggulan perikanan dan perkebunan. Bupati, bukan Peraturan Daerah (Perda) lagi, sehingga Namun demikian, pengembangan wilayah tersebut perlu semua pihak, baik Pemprov dan DPRD diharapkan tetap ikut perencanaan matang, khususnya dalam hal kebencanaan. mengawal substansi yang dimuat dalam RDTR ini,” jelas Abdul Kamarzuki. “Selain untuk pertumbuhan ekonomi, wilayah Wayaua Bibinoi terletak di daerah rawan bencana sehingga pembangunan Menurut Abdul Kamarzuki, RDTR yang terkoneksi secara juga dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan otomatis pada Online Single Submission (OSS) akan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana,” pungkasnya. mempercepat penerbitan izin usaha. “RDTR ini masuk OSS secara otomatis, sehingga kami mengharapkan Kepala Daerah agar tahu jika produk ini tak main-main,” katanya menambahkan. Sementara itu, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar mengatakan Kabupaten Jeneponto telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sehingga Kawasan Perkotaan Mallasoro diharapkan akan berkembang menjadi kawasan pengembangan industri dan pariwisata. Iksan juga berharap program RDTR berbasis OSS ini dapat memfasilitasi perizinan secara aman, cepat dan tepat 6 Newsletter Edisi 81 Maret 2022
KOLOM INFORMASI PUBLIK FORUM BAKOHUMAS, menjabarkan sejak 2021, alih media sudah dimulai dari SOSIALISASIKAN Kementerian ATR/BPN itu sendiri. SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK Kemudian berikutnya baru masuk ke tiga langkah untuk alih media sertipikat elektronik. “Step pertama sementara untuk Forum ini bertujuan sebagai media komunikasi tanah-tanah pemerintah. Nanti sertipikat kertasnya berikan para penyelenggara kehumasan K/L. ke kami, lalu bila dibutuhkan akan dikembalikan sertipikat lamanya dalam keadaan sudah tidak berlaku. Step kedua Direktur Jenderal (Dirjen) Staf Ahli Menteri ATR/BPN lanjut ke perbankan, perusahaan BUMN. Baru kemudian step Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Teknologi Informasi ketiga masuk ke individual masyarakat. Untuk saat ini selain kementerian, perubahan sertipikat menjadi elektronik sifatnya Kementerian Komunikasi dan Virgo Eresta Jaya masih voluntarily atau suka rela,” kata Virgo Eresta Jaya. Informatika (IKP Kominfo) Sejatinya sertipikat tanah elektronik akan mendatangkan Usman Kansong banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun kesimpangsiuran informasi bisa mempengaruhi reaksi Digitalisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) masyarakat utamanya dalam masa-masa transisi. mendorong terciptanya berbagai layanan dan produk Keterbukaan informasi dan komunikasi yang proaktif menjadi berbentuk elektronik. Sejak awal 2021, Kementerian salah satu pilar keberhasilan dalam mendukung kebijakan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ di lapangan. “Sertipikat elektronik masih hal baru untuk BPN) telah mengeluarkan kebijakan terkait transformasi pada masyarakat. Mereka merasa sudah bertahun-tahun sertipikat sertipikat tanah, yaitu dari analog menjadi sertipikat tanah berbentuk kertas, maka muncul kekhawatiran jaminan elektronik. keamanannya atau diragukan sebagai agunan bank,\" ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Pada 2022, Kementerian ATR/BPN akan mulai menerapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (IKP Kominfo), sertipikat tanah elektronik dengan berbagai tahapan. Usman Kansong. Dengan memulai transformasi tersebut, diharapkan dapat memudahkan masyarakat serta memberikan keamanan pada Dengan begitu, dibutuhkan peran Humas di lingkungan bukti kepemilikan hak atas tanah masyarakat. K/L dalam melakukan komunikasi yang intensif kepada para pemilik sertipikat tanah. \"Di sini lah peran humas “Transformasi digital ini bertujuan untuk mewujudkan visi untuk jelaskan justru sertipikat elektronik lebih aman. Saya Kementerian ATR/BPN menjadi institusi berstandar dunia. mengajak teman-teman untuk lebih intensif dan proaktif, Keadaan teknologi yang ada juga sudah memadai untuk jangan hanya reaktif. Kalau lambat, situasi bisa cepat berubah peralihan ke elektronik. Masyarakat sudah semakin tidak karena era digital,” imbau Usman Kansong. sabar menghadapi proses yang lama. Sertipikat tanah elektronik ini lebih cepat dan aksesnya pun lebih jelas,” ujar Usman Kansong menyatakan, Kominfo siap memfasilitasi K/L Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, untuk melakukan amplifikasi informasi kepada masyarakat. Virgo Eresta Jaya dalam Forum Badan Koordinasi Humas Penggunaan media mainstream menurutnya masih sangat Pemerintahan (BAKOHUMAS), Rabu, 9 Februari 2022. penting, karena tingkat kepercayaan pada media sosial masih rendah. Media mainstream ini bisa menjadi tempat untuk Virgo Eresta Jaya menjelaskan, sebagai dorongan dalam meluruskan isu-isu salah yang beredar di media sosial. proses transformasi sertipikat tanah analog ke elektronik, para pemohon tidak dikenakan biaya untuk alih media. Ia Berperan sebagai moderator, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengutarakan persetujuannya atas kerja sama dalam melakukan amplifikasi informasi kepada masyarakat. “Memang komunikasi publik itu bukan hanya kebutuhan namun sudah menjadi keniscayaan. Kami senang sekali atas dukungan Bapak. Tentunya kalau berita ini keluar dari Kominfo akan lebih positif responsnya. Angin segar buat kita humas untuk komunikasi publik kita dapat dukungan secara all out dari Bapak Dirjen IKP,\" ujar Yulia Jaya Nirmawati. Forum ini bertujuan sebagai media komunikasi para penyelenggara kehumasan K/L. Dengan harapan menjadi sarana penyamaan persepsi berbagai informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas. 7 Newsletter Edisi 81 Maret 2022
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PPID KEMENTERIAN ATR/BPN UNTUK MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Kunjungi: https://ppid.atrbpn.go.id
Search
Read the Text Version
- 1 - 8
Pages: