Newsletter ATR-BPN Edisi 75 September 2021

Edisi 75 September 2021 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Lanjutkan Estafet, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melantik 11 Pejabat Menteri ATR/Kepala Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BPN Lantik Ditjen PTPP di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik adalah Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), yaitu Embun Sari yang meneruskan estafet plt Dirjen PTPP Himawan Arief Sugoto. Turut hadir menyaksikan rangkaian acara pelantikan diantaranya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, hadir juga para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia melalui pertemuan daring. Tugas-tugas baru kini menanti Embun Sari, Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ditjen Pengadaan PTPP membantu Menteri ATR/ Kepala BPN terkait pelaksanaan pengadaan tanah. Pada Pasal 23 disebutkan, Ditjen PTPP mempunyai beberapa tugas. Dalam hal apa saja? Selengkapnya program kerja Ditjen PTPP akan kita ulas pada rubrik ‘DITJEN’ edisi kali ini. Selamat bertugas Ibu Ditjen PTPP! Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky, Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

Berita Utama Lanjutkan Semoga di bawah kepemimpinan Ibu Embun Sari, akan lebih Estafet, fokus dalam menangani satu Direktorat Jenderal,” katanya. Senada, Sekretaris Dirjen PTPP, Deni Ahmad Hidayat turut Menteri ATR/Kepala menyatakan sambutannya kepada Embun Sari selaku BPN Lantik Ditjen PTPP pimpinan baru di satuan kerjanya. “Selamat datang Ibu Dirjen yang baru. Seluruh jajaran Direktorat Jenderal PTPP Serah terima jabatan ini berlangsung secara juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Himawan luring pada Kamis, 12 Agustus 2021 di Kantor Arief Sugoto selaku Plt. Dirjen PTPP yang selama ini Ditjen PTPP. membimbing dan memberi arahan kepada kami sehingga kami dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik,” ujarnya. Terkait fungsi pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan di daerah yang tersebar di 33 provinsi, Ditjen PTPP memiliki tugas dalam Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), Layanan Pertanahan, Konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, serta pengadaan tanah di daerah. “Semoga pada akhir 2021 dapat menyelesaikan tugas dan fungsi pengadaan tanah berjalan dengan baik sesuai target,” ucap Deni Ahmad Hidayat. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Selain Ahmad Hidayat, Embun Sari akan dibantu oleh Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) jajaran lain, diantaranya Direktur Bina Pengadaan dan menyelenggarakan Serah Terima Jabatan posisi Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra; Direktur Konsolidasi Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP. Ini merupakan rangkaian Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Aria Indra Purnama; acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan dan Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Pratama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Perdananto Aribowo. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam sambutannya, Dirjen PTPP Embun Sari mengucapkan Dirjen PTPP kini diisi Embun Sari yang sebelumnya terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa sehingga ia dapat mengemban peran besar ini dengan Tengah. Embun Sari meneruskan tongkat estafet plt Dirjen penuh rasa tanggung jawab. “Karena dorongan dari banyak PTPP Himawan Arief Sugoto yang telah menjabat selama pihak, saya bisa di sini. Mari kita teruskan apa yang sudah kurang lebih satu tahun terakhir. sangat baik. Ayo kita bekerja untuk Ditjen PTPP dan untuk Plt. Dirjen PTPP, Himawan Arief Sugoto mengucapkan Kementerian kita,” ujarnya. terima kasih kepada semua pihak yang terlibat Serah terima jabatan ini berlangsung secara luring pada membantunya selama mengemban jabatan sebagai Plt. Kamis, 12 Agustus 2021 di Kantor Ditjen PTPP. Dengan Dirjen PTPP. Ia berkata bahwa selama satu tahun penuh peserta terbatas, acara ini mengikuti protokol kesehatan dinamika, pihaknya telah menorehkan beberapa sejarah yang ketat sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan berupa sejumlah kebijakan. Lebih lanjut, Himawan Arief Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sugoto berharap kepada seluruh jajaran di Ditjen PTPP untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan tetap terus Dalam satu tahun terakhir, Ditjen PTPP telah meningkatkan kualitas serapan kegiatan hingga akhir 2021. menghasilkan 3 peraturan: “Selamat datang Ibu Embun Sari. Saya akan tetap mendukung semua terutama dalam mempercepat Bank 1. PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah. Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk semua pihak yang telah bekerja dengan sangat baik. Kepentingan Umum; 2. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan 3. PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. 2 Newsletter Edisi 75 September 2021

Agenda ATR-BPN Menteri ATR/Kepala BPN Apresiasi Dukungan Pemerintah Daerah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil mengapresiasi setiap pemerintah daerah bersangkutan terhadap dukungan layanan pertanahan. Sejauh ini, Menteri ATR/Kepala BPN memastikan tidak ada kendala dalam proses pengadaan tanah Tol Binjai-Langsa. Menurutnya, Tol Binjai-Langsa akan mendorong pengembangan wilayah di sepanjang tol tersebut. Hal ini diutarakan saat lawatannya ke sejumlah lokasi di Aceh dan Sumatra Utara dalam rangka membahas Pengadaan tanah jalan Tol Trans Sumatra (Binjai-Langsa), pada 09-10 Agustus 2021. Menteri ATR/Kepala BPN Presiden Ajak Bangsa Indonesia Melihat Pandemi Sebagai Situasi Lantik 11 Pejabat yang Menguatkan Pimpinan Tinggi Indonesia menyongsong hari Madya dan Kemerdekaan ke-76 dengan Pratama harus tetap tumbuh menjadi negara yang kuat. Indonesia Menteri ATR/Kepala BPN, Tangguh, Indonesia Tumbuh, Sofyan A. Djalil melantik 11 yang menjadi semboyan pada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tahun ini, hanya bisa diraih dan Pratama di Lingkungan dengan sikap terbuka dan siap Kementerian Agraria dan Tata berubah menghadapi dunia yang Ruang/Badan Pertanahan Nasional penuh disrupsi. “Kita harus tangguh (ATR/BPN), Kamis, 12 Agustus 2021. dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan Sofyan A. Djalil berharap, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kita hadapi. Kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita- dan Pratama dapat memberikan inspirasi, dukungan, dan cita bangsa,” kata Presiden Joko Widodo saat berpidato perbaikan lembaga. “Saya sangat senang bahwa ATR/BPN pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI & saat ini semakin baik. Masyarakat semakin mengapresiasi apa DPD RI 2021, Senin, 16 Agustus 2021. yang kita lakukan, selalu ada perbaikan. Mudah-mudahan BPN semakin baik, hingga suatu saat kantor kita bisa menjadi Sekjen Koordinasikan Pelaksanaan referensi dalam berbagai hal,” tuturnya. Program Strategis GTRA, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Sarana Koordinasi Himawan Arief Sugoto, Percepatan memimpin rapat koordinasi Penanganan dalam rangka akselerasi Reforma Agraria pelaksanaan program strategis nasional yang dilaksanakan Wakil Menteri Agraria dan Kementerian ATR/BPN, Senin, Tata Ruang/Wakil Kepala 16 Agustus 2021. Dalam rapat Badan Pertanahan Nasional ini, Sekjen meminta jajaran Staf Ahli, (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Tjandra mengajak pemerintah Kota menjalankan tugas dan fungsinya dengan berkoordinasi Tegal untuk mengoptimalkan peran bersama Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Surya Tjandra Direktorat Jenderal ataupun satuan kerja lain yang berkaitan. menyarankan agar pemerintah Kota Tegal menghidupkan kembali GTRA Daerah sebagai forum diskusi dan tempat Ia menambahkan, selain terkait program strategis, para pertemuan antar pemerintah, serta lembaga terkait sebagai Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala sarana solusi dan pemecahan permasalahan daerah. Hal ini BPN mendapatkan tugas khusus, seperti mendampingi disampaikannya saat bertemu Wali Kota Tegal Dedy Yon anggota Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja dalam kegiatan Supriyono saat kunjungan kerja, Senin, 23 Agustus 2021. Kementerian ATR/BPN. Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli juga harus siap menerima disposisi dari Menteri ATR/ Kepala BPN. 3 Newsletter Edisi 75 September 2021

Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Solusi Permasalahan Pengadaan Tanah Embun Sari Tugas kita adalah memastikan dan menyediakan tanah-tanah Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan untuk proyek strategis nasional. Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN Salah satu tugas Kementerian tanah yang terjadi menyebabkan dapat menjawab permasalahan- Agraria dan Tata Ruang/Badan terhambatnya pembangunan permasalahan dalam pengadaan Pertanahan Nasional (ATR/ infrastruktur. tanah dapat diselesaikan dengan BPN) adalah menyelenggarakan Untuk mengatasi hal tersebut, baik,\" kata Embun Sari. pengadaan tanah bagi pembangunan Dirjen PTPP mengaku telah Kepada media, Dirjen PTPP untuk kepentingan umum. Hal ini melakukan inventarisir terhadap memperkenalkan dirinya yang baru tertuang dalam Peraturan Presiden setiap permasalahan yang terjadi. saja dilantik pada 12 Agustus 2021. (Perpres) Nomor 47 Tahun 2020 Sebagai bentuk komitmen Ditjen Ia menyatakan bahwa, seluruh tentang Kementerian Agraria dan PTPP, Embun Sari mengungkapkan, program kerja Kementerian ATR/ Tata Ruang/Badan Pertanahan pihaknya terus mencari solusi serta BPN ditujukan untuk kesejahteraan Nasional (ATR/BPN). Direktorat melakukan antisipasi. masyarakat. Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Solusi tersebut tertuang dalam dalam “Selain itu, saya mohon dukungan (PTPP) membantu Menteri ATR/ Undang-Undang Nomor 11 Tahun dan apabila ada saran dan kritik, Kepala BPN terkait pelaksanaan 2020 tentang Cipta Kerja Pasal kami mohon diberitahu agar dapat pengadaan tanah. 102 Bagian 8 beserta turunannya, diperbaiki. Kami juga memohon Menurut Direktur Jenderal yakni Peraturan Pemerintah (PP) bantuan rekan-rekan media untuk (Dirjen) PTPP Embun Sari, dalam Nomor 19 Tahun 2020 dan petunjuk menyebarkan informasi mengenai mempercepat proses pengadaan teknisnya melalui Peraturan Menteri program-program kerja Kementerian tanah, Kementerian ATR/BPN ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun ATR/BPN, terutama mengenai mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2021. \"Adanya UU Cipta Kerja serta pengadaan tanah,” tutup Embun Sari. 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi peraturan pelaksananya diharapkan pembangunan Untuk Kepentingan Umum. “Tugas kita adalah Tugas Ditjen PTPP sesuai Perpres memastikan dan menyediakan tanah- Nomor 47 Tahun 2020 tentang tanah untuk proyek strategis nasional. Kementerian ATR/BPN Pasal 23: Selain itu juga, menyelesaikan pengadaan tanah non proyek 1. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan strategis nasional,” kata Dirjen PTPP kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah saat konferensi pers secara daring, dan pencadangan tanah; Selasa, 31 Agustus 2021. Pada tahun ini, Kementerian ATR/ 2. Konsolidasi tanah dan pengembangan BPN menargetkan 189 pengadaan pertanahan, penilaian tanah, dan ekonomi tanah yang diperuntukan bagi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan program strategis nasional dan 187 perundang-undangan. non program strategis nasional dapat terselesaikan. Lebih lanjut Embun Sari mengakui bahwa banyaknya permasalahan dalam pengadaan 4 Newsletter Edisi 75 September 2021

Reformasi Birokrasi 84 Satker Diusulkan Jadi Kantor Berpredikat Bebas Korupsi Sunraizal Pengajuan sebanyak 84 satker ini sangat penting Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata terhadap nilai kinerja pengawasan. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Selain itu, pembangunan ZI perlu juga didukung oleh usaha untuk melengkapi sarana dan prasarana maupun hasil-hasil survei. “Saya yakin apabila kami melakukan pelayanan yang baik dan penanganan pengaduan yang baik, Insya Allah ini akan berpengaruh pada hasil WBK/ WBBM yang akan kita capai,” kata Sunraizal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Pertanahan Nasional (ATR/BPN), telah mengusulkan Bidang Pengembangan dan Pengawasan ZI Ninik sebanyak 84 satuan kerja (Satker) ke Kementerian Maryanti mengatakan, peran pimpinan satker sangat Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi penting karena akan menjadi Indikator Kinerja Utama (Kemen PANRB), guna mendapat predikat Wilayah (IKU). “Penilaian IKU seorang Kakanwil BPN akan dinilai Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari berapa banyak satker yang sudah membangun ZI (WBBM). 84 satker di Kementerian ATR/BPN tersebut dibandingkan satker yang ada,\" kata Ninik. dipilih berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI). Sebagai informasi, pembangunan ZI di Kementerian ATR/ Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Sunraizal BPN sudah dimulai sejak tahun 2016. Saat ini terdapat 21 mengapresiasi ke-84 satker yang telah diusulkan ke satker di Kementerian ATR/BPN yang memiliki predikat KemenPANRB guna mendapat predikat WBK/WBBM. WBK dan 1 satker dengan predikat WBBM. Pengajuan sebanyak 84 satker ini sangat penting terhadap nilai kinerja pengawasan. Dia berharap semua satker Tahapan Membangun WBK/WBBM: tersebut lolos sehingga memperoleh predikat tersebut. \"Selain itu, pengajuan ke-84 satker ini sangat berpengaruh 1. Penilaian Dokumen. terhadap nilai kinerja pengawasan. Mudah-mudahan Wajib dilalui oleh tiap-tiap satker, yang hasilnya adalah semakin banyak satker kita yang mendapat diajukan mendapat predikat WBK/WBBM,” kata Sunraizal, Senin, 16 eviden. Agustus 2021. 2. Survei Penggunaan layanan. Sunraizal menjelaskan, pembangunan Zona Integritas Tiap-tiap satker aktif dalam menjaring aspirasi bagi (ZI) sekarang ini terus didorong di seluruh satker di Kementerian ATR/BPN. Hal ini memang sangat penting pengguna layanan untuk peningkatan kualitas pelayanan. tetapi perlu ditunjang oleh niat dan keinginan untuk 3. Penguasaan terhadap materi Zona Integritas (ZI). membangun ZI. Tiap-tiap satker harus menguasai materi Zona Integritas, proses reformasi dalam pelayanan, serta Lembar Kerja Evaluasi (LKE). 4. Verifikasi lapangan oleh Tim KemenPANRB. Sebelum kegiatan ini dilakukan, Inspektorat Jenderal (Itjen) telah menyampaikan terlebih dahulu kepada Tim KemenPANRB apa saja yang telah dibangun untuk diverifikasi. 5. Responsif dalam merespon. Tiap-tiap satker responsif dalam merespon pengaduan masyarakat terutama yang datang dari Ombudsman RI serta KPK RI. 5 Newsletter Edisi 75 September 2021

ATR/BPN Inspiratif Corporate Farming, Model Pertanian Sistematis Metode corporate farming mengedepankan perbandingan antara kerja dengan hasil, sehingga akan mewujudkan proses konkret dalam hal pengembangan ini. Wakil Menteri Agraria lebih melalui model pertanian yang HPL (Hak Pengelolaan) lalu diberi hak dan Tata Ruang/Wakil lebih sistematis,” tuturnya. atas tanah di atasnya. Jadi sedang kita Kepala Badan Pertanahan Metode corporate farming siapkan,\" terang Dwi Purnama. Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), mengedepankan perbandingan Lebih lanjut, Dwi Purnama Surya Tjandra mengunjungi tanah antara kerja dengan hasil, sehingga menyebutkan bahwa penataan tanah sawah yang telah masuk program akan mewujudkan proses konkret sawah Tegalsari berangkat dari Reforma Agraria dari Kementerian dalam hal pengembangan ini. \"Kita penataan akses, di mana dilakukan ATR/BPN, Kamis, 26 Agustus 2021. punya pengetahuan informasi potensi pemanfaatan tanah agar lebih Nantinya, tanah yang berlokasi di lahan, bahkan mungkin juga informasi produktif. \"Karena untuk Demonstrasi Desa Tegalsari, Batang, Jawa Tengah potensi orangnya. Sehingga hal itu Plot (Demplot) ini, penataan aksesnya ini akan dikelola dengan metode yang menjadi istimewa. Kiranya teman- tidak ada masalah. Selagi melakukan Corporate Farming. teman BPN akan punya tanggung penataan akses, kami pikirkan juga Melalui metode Corporate Farming jawab ke arah hal ini,\" jelasnya. penataan asetnya. Untuk status tanah, penataan aset tanah sawah dapat Terkait pengembangan sawah sudah jelas bahwa tanah ini adalah diatur sehingga dapat memberikan Tegalsari, Kepala Kanwil BPN tanah negara,\" pungkasnya. manfaat yang lebih baik. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama Senada Supervisor Kegiatan Demplot pengelolaan tanah secara korporasi menjelaskan, hal ini berangkat dari Program Reforma Agraria Kabupaten diharapkan dapat mewujudkan usaha penataan akses yang diprakarsai Batang, Munawar menjelaskan bahwa pertanian yang mandiri, berdaya Menteri ATR/Kepala BPN. Tujuannya pihaknya berupaya mengarahkan saing, dan berkesinambungan. untuk meningkatkan kesejahteraan, petani ke arah corporate farming atau Dalam kunjungannya Surya Tjandra setelah itu akan dilakukan penataan membangun korporasi petani. mengatakan, metode pertanian asetnya. \"Pertama, kami sosialisasi dahulu, Corporate Farming merupakan \"Arahnya kami tetapkan sebagai mendengar dan melihat problematika model pembelajaran yang bagus dari tanah negara, setelah itu kami akan petani. Karena tujuan kami Kementerian ATR/BPN. Khususnya lakukan redistribusi tanah. Tentunya memperbaiki sistem budidaya petani inisiatif yang sangat luar biasa dari kami akan siapkan formula untuk agar hasilnya lebih maksimal. Apakah Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. redistribusi tanahnya. Seperti siapa petani siap tidak bekerja sama dengan Djalil. “Jika program ini berhasil, akan saja yang berhak mendapat, serta kami. Setelah petani nyaman, pelan- lebih banyak peluang kita membantu apa hak dan jenisnya, apa kita beri pelan kami arahkan,\" tutupnya. petani agar mendapat penghasilan 6 Newsletter Edisi 75 September 2021

Kolom Agraria dan Tata Ruang Berkomitmen Wujudkan Reforma Agraria Gunawan Muhammad Sebagai informasi, pada 2020, indeks RB Kementerian Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN ATR/BPN naik menjadi 75,01. Bidang Reformasi Birokrasi Pemerintah berkomitmen membangun Reformasi Birokrasi (RB) di setiap Kementerian/Lembaga di Indonesia. Inovasi pelayanan publik dan membangun karakter para Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan beberapa komponen dalam mendukung pembangunan RB. Hal ini sejalan dengan penerapan nilai-nilai jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yakni menciptakan aparatur yang melayani, profesional dan terpercaya serta meningkatkan pelayanan dalam menuju instansi yang berkelas dunia. Untuk mengetahui sejauh mana Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas sesuai dengan SE Menteri PANRB penerapan RB, Kementerian ATR/ Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nomor 28 Tahun 2019 tentang BPN tengah melakukan persiapan Selasa, 24 Agustus 2021. Penyetaraan Jabatan Administrasi Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Gunawan Muhammad mengatakan, ke dalam Jabatan Fungsional. Salah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi catatan Menpan RB pada Laporan satunya melalui penyederhanaan Pemerintah (SAKIP). Staf Ahli Menteri Hasil Evaluasi (LHE) 2020 jabatan. “Saat ini masih sekitar 65%,” ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi mencantumkan beberapa hal yang imbuhnya. Birokrasi Gunawan Muhammad perlu disempurnakan. Hal tersebut Sebagai informasi, pada 2020, indeks mengatakan, dalam hal evaluasi dalam rangka meningkatkan RB Kementerian ATR/BPN naik SAKIP dan RB, satuan kerja diarahkan kualitas tata kelola birokrasi serta menjadi 75,01. Kementerian ATR/BPN untuk segera melengkapi dan mengisi menumbuhkan budaya integritas, juga melaksanakan Penilaian Mandiri dokumen yang perlu dipersiapkan. kinerja, dan melayani di lingkungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Selain itu, satuan kerja juga diarahkan Kementerian ATR/BPN. \"Salah (PMPRB) yang penilaiannya diberikan untuk membuat paparan RB dan satunya ialah mengoptimalkan Tim RB Kementerian ATR/BPN SAKIP. pemanfaatan e-gov di Kementerian dengan nilai RB level Kementerian \"Kalau kita tidak menyampaikan ATR/BPN sehingga lebih efektif dan sebesar 87,31. Hal tersebut bahan-bahan rinci dan detail dalam efisien,\" ujarnya. disampaikan melalui surat Menteri paparan, dikhawatirkan akan ada Optimalisasi program RB telah ATR/Kepala BPN Nomor OT.01/1065- yang miss dan perlu kita tonjolkan dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, 100/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021. hal-hal yang menjadi catatan Menpan RB terhadap hasil kurang baik dan sudah kita perbaiki,\" kata Gunawan Muhammad pada Evaluasi Reformasi 7 Newsletter Edisi 75 September 2021

8 Newsletter Edisi 75 September 2021