Edisi 69 Maret 2021 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Transformasi digital menjadi Sertipikat Tanah Elektronik: salah satu visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Lebih Mudah, Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Aman, dan Efisien BPN). Kebijakan tersebut saat ini terus digalakkan oleh Kementerian ATR/BPN, guna menjadi institusi pengelola tata ruang dan pertanahan berkelas dunia. Tahapan awal, pada tahun 2020 yang lalu, Kementerian ATR/BPN telah mengintegrasikan empat layanan konvensional menjadi layanan elektronik, yaitu: 1. Hak Tanggungan Elektronik (HT-el); 2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); 3. Pengecekan Sertipikat Tanah; 4. Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT). Tujuan dari integrasi ke empat layanan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pertanahan. Tahun 2021 ini, Kementerian ATR/ BPN sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. Regulasi ini menjadi dasar untuk memberlakukan kebijakan konversi sertipikat tanah analog menjadi sertipikat elektronik. Dengan Sertipikat elektronik, akan membuat proses pendaftaran tanah menjadi lebih efisien, berkepastian hukum dan perlindungan hukum, juga mengurangi jumlah sengketa tanah, konflik, serta perkara pengadilan mengenai pertanahan. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan video Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky, Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id
Berita Utama Sertipikat Tanah Elektronik: Lebih Mudah, Aman, dan Efisien Dengan digitalisasi, antrian di kantor pertanahan bisa berkurang 30%. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 2021, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa ini Nasional (ATR/BPN) terus melakukan reformasi ke merupakan langkah awal untuk memulai. arah peningkatan layanan dengan sasaran melayani \"Untuk memulai, harus ada landasan hukumnya. Dengan secara profesional. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN adanya dasar hukum, kami bisa melakukan langkah-langkah terus melakukan inovasi, seperti percepatan pendaftaran pada perbaikan infrastruktur dengan mendaftarkan di tanah hingga perbaikan sistem dalam percepatan pelayanan BSSN dan Kementerian Kominfo. Secara teknis, kami akan pertanahan. keluarkan aturan yang lebih detail lagi,\" ungkapnya. \"Kami punya komitmen ingin melayani masyarakat secara Dalam penerapannya, Menteri ATR/Kepala BPN lebih baik, lebih profesional, dan lebih dipercaya,\" ujar menuturkan bahwa sertipikat elektronik akan dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam acara uji coba di beberapa kota yang memiliki infrastruktur Bincang Editor yang ditayangkan secara virtual, Senin (08 pelayanan pertanahan yang baik. \"Jadi, dengan adanya Februari 2021). Permen tadi, kami akan coba di beberapa kota dan uji Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa coba di tanah yang masih terbatas. Di Jakarta, ada 5 kantor penerapan digitalisasi juga merupakan transformasi yang pertanahan, Surabaya 2 kantor pertanahan, dan kantor lain dilakukan dalam rangka perbaikan layanan kepada publik. yang masyarakat dan infrastrukturnya sudah siap,\" kata \"Untuk diketahui, hari ini sudah ada 4 layanan elektronik, Sofyan A. Djalil. yaitu Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Surat Keterangan Kemudian, akan dibatasi lagi kepada tanah pemerintah Pendaftaran Tanah (SKPT), Pengecekan Sertipikat Tanah, dan fasilitas umum. Misalnya, tanah tersebut akan dan Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT). Dengan digitalisasi, disertipikatkan, maka akan dikeluarkan sertipikat antrian di kantor pertanahan bisa berkurang 30%. Sampai elektronik. Begitu juga tanah milik perusahaan. Jika ingin hari ini, layanan hak tanggungan dan roya sudah 100% perpanjangan, juga akan dikeluarkan sertipikat elektronik. berbasis elektronik dan Alhamdulillah tidak ada masalah “Ini adalah tahapan uji coba, sambil kami edukasi ke sama sekali,\" ucap Sofyan A. Djalil. masyarakat. Pelan-pelan, akan kami perluas, tetapi Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan sertipikat yang lama masih tetap berlaku,\" tambahnya. bahwa dengan diperkenalkannya sertipikat elektronik, Dalam segi keamanan, Menteri ATR/Kepala BPN menjamin Kementerian ATR/BPN tidak akan menarik sertipikat analog bahwa penerapan sertipikat elektronik sudah didukung yang saat ini masih digunakan masyarakat. \"Kemudian, dengan keamanan yang cukup tinggi. Meskipun demikian, kami memperkenalkan sertipikat elektronik. Kemarin, ada ia mengatakan masyarakat tetap perlu pembuktian. kutipan di luar konteks bahwa BPN akan menarik semua \"Oleh sebab itu, kami tidak akan memaksakan masyarakat sertipikat. Itu tidak benar, yang benar adalah tidak akan untuk mengubah sertipikat tersebut sampai masyarakat ada penarikan sertipikat,\" tegas Sofyan A. Djalil. yakin bahwa sertipikat elektronik lebih nyaman, lebih Uji Coba mudah, dan lebih efisien,\" pungkas Sofyan A. Djalil. Dengan diperkenalkannya sertipikat elektronik melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2 Newsletter Edisi 69 Maret 2021
Agenda ATR-BPN Transformasi Digital WTainmjaeunPAoTtRen/sWi JaBkaSBPN Kementerian ATR/BPN Untuk mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antara Jawa Bagian Pesatnya kemajuan teknologi Utara (JBU) dan Jawa Bagian mendorong pertumbuhan layanan Selatan (JBS), Pemerintahan berbasis elektronik dengan Presiden Joko Widodo tujuan untuk memberikan memfokuskan pembangunan kemudahan bagi penggunanya. infrastruktur di wilayah JBS. Begitu halnya dengan layanan Salah satu wilayah yang pertanahan yang telah berpotensi dalam mendukung bertransformasi digital. Selama pembangunan JBS adalah tahun 2019—2020, Kementerian Sukabumi. Terkait hal tersebut, Wakil Agraria dan Tata Ruang/Badan Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam kunjungan kerjanya, Jumat (05 Februari 2021), melakukan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah survei ke kantor pertanahan yang ada di wilayah Sukabumi, memberlakukan layanan elektronik. baik itu Kota maupun Kabupaten. \"Sebanyak empat layanan sudah diintegrasikan menjadi layanan elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el); GSKeeemrlateripnSiktoeastriiaaElnisleaAksTtirRo/nBikPN Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); Pengecekan Sertipikat Tanah; serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT),\" Terbitnya Peraturan Menteri ATR/ ungkap Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Rabu (03 tentang Sertipikat Elektronik Februari 2021). menandakan pelaksanaan transformasi digital di lingkungan PSienmeprgroivKAemceehnterian ATR/BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala Nasional (ATR/BPN) terus BPN, Surya Tjandra melakukan berlanjut. Pemahaman menyeluruh kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Senin (08 Februari 2021). dari jajaran pejabat dan pelaksana Kunjungan kerja difokuskan internal pun sangat diperlukan agar pada eks-kombantan, eks- persiapan pelaksanaan sertipikat elektronik ini dapat berjalan daerah konflik, dan tapol napol. maksimal dan dapat memberikan penjelasan yang tepat Hal ini merupakan bagian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian melaksanakan penting untuk dapat perhatian sosialisasi terkait sertipikat elektronik kepada jajaran internal, dari Pemerintah Pusat serta secara daring pada Selasa (09 Februari 2021). Pemerintah Provinsi Aceh. “Kami ingin mencari tahu secara lebih detail permasalahan serta untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut,\" ujar Surya Tjandra. Di Wakatobi 2021GTRA Inisiasi Rakornas GTRA Pusat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat akan melaksanakan Rakornas GTRA Pusat di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada kuartal III tahun 2021 mendatang. \"Isu penataan aset, khususnya untuk pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, akan menjadi salah satu topik yang dibahas oleh GTRA dalam Rakornas Terintegrasi GTRA Pusat di Wakatobi atau semacam GTRA Summit dengan host Sulawesi Tenggara pada bulan Agustus atau September 2021 mendatang,\" kata Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra dalam Focus Group Discussion Pengendalian dan Penertiban Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang di Perbatasan Negara Khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar, di Hotel Pullman pada Selasa (16 Februari 2021). 3 Newsletter Edisi 69 Maret 2021
Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Suyus Windayana Sosialisasi Sertipikat Direktur Jenderal Penetapan Hak Elektronik kepada PPAT dan Pendaftaran Tanah (PHPT) dan Notaris Sertipikat elektronik menggunakan Hash Code, QR Code, dan TTE. Kementerian Agraria dan Tata sertipikat elektronik. Di antaranya, Ruang/Badan Pertanahan meminimalkan risiko pemalsuan atau, Nasional (ATR/BPN) terus bahkan transaksi ilegal pertanahan memberikan pemahaman mengenai yang biasa dilakukan mafia tanah,\" sertipikat elektronik kepada jajaran jelas Suyus Windayana. internal, masyarakat, serta kepada Jaminan Keamanan mitra Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai narasumber pada Salah satunya, Pejabat Pembuat seminar daring ini, Kepala Pusat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris. Data dan Informasi Pertanahan, Tata Hal ini diwujudkan pada Seminar Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Nasional Kepastian Hukum Sertipikat Berkelanjutan, Virgo Eresta Jaya. Elektronik, yang diselenggarakan oleh Ia mengatakan, terdapat beberapa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah manfaat dari transformasi sertipikat dan Ikatan Notaris Indonesia Komwil analog ke sertipikat elektronik. Jawa Barat, Rabu (10 Februari 2021). Dalam seminar tersebut, Direktur \"Transformasi ke sertipikat elektronik Untuk diketahui, program digitalisasi Jenderal Penetapan Hak dan ini mendukung budaya paperless sertipikat dilakukan secara Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus office di era digital, mudah dalam bertahap. Proyek Perintis (Pilot Windayana memberikan penjelasan pemeliharaan dan pengelolaan, dapat Project) direncanakan pada Kantor mengenai Sertipikat Elektronik. diakses kapan saja dan di mana saja, Pertanahan lokus EoDB, yakni di 5 \"Perbedaannya adalah, secara fisik, serta menghindari risiko kehilangan, (lima) Kantor Pertanahan di Provinsi sertipikat analog diserahkan kepada terbakar, kehujanan, dan pencurian DKI Jakarta dan 2 (dua) Kantor pemegang hak dalam bentuk buku. pada dokumen fisik,\" ungkap Virgo Pertanahan di Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan, sertipikat elektronik Eresta Jaya. diberikan dalam bentuk elektronik Lebih lanjut, Virgo Eresta Jaya atau file dan untuk jenis informasi, mengatakan sertipikat elektronik ini tambahan utama pada sertipikat juga mempermudah pelayanan dan elektronik adalah informasi tentang menjamin keamanan. \"Transformasi Restriction dan Responsibility,\" ujar ini juga akan mempermudah Suyus Windayana. dan mempercepat proses Sedangkan, untuk metode penandatanganan, pelayanan, dan pengamanannya, sertipikat elektronik keamanan karena akan diterapkan menggunakan Hash Code, QR tanda tangan digital yang menjamin Code, dan TTE. \"Inilai nilai tambah otentikasi data, integritas, dan anti yang akan memberikan banyak penyangkalan sertipikat tanah,\" jelas keuntungan bagi pemegang Virgo Eresta Jaya. 4 Newsletter Edisi 69 Maret 2021
Reformasi Birokrasi Himawan Arief Sugoto Sekjen Kementerian ATR/BPN: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tingkatkan Kompetensi dan Integritas, Menuju Institusi Kementerian ATR/BPN yang Lebih Baik Sistem rotasi digunakan dalam sistem manajemen ASN di Kementerian ATR/BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan \"Bekerjalah sebaik mungkin, berdedikasilah sebaik Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan mungkin, percayakan pada sistem yang sedang kita pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 17 (tujuh kembangkan, merit sistemnya, penilaian kinerjanya, dan belas) pejabat struktural di Aula Prona lantai 7 Gedung juga kesempatan untuk mengembangkan karir bapak/ibu Kementerian ATR/BPN dengan menggunakan protokol semua,\" tambahnya. kesehatan yang ketat, Rabu (10 Februari 2021). Sistem Rotasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Sistem rotasi digunakan dalam sistem manajemen ASN Himawan Arief Sugoto mengatakan, di Kementerian ATR/BPN guna memperoleh pengalaman Kementerian ATR/BPN tengah melakukan peningkatan dan pembelajaran yang dalam kompetensi Sumber serta memberikan prestasi Daya Manusia (SDM) kerja yang maksimal untuk menuju institusi kepada institusi. yang berkelas dunia. \"Percayalah kalau \"Saat ini, kami terus ada suatu rotasi melakukan upaya dilakukan untuk pembenahan SDM. kepentingan institusi. Karena dengan Ini bagian dari pembenahan penyegaran, yaitu SDM, peningkatan untuk mencari titik kompetensi dalam optimum konfigurasi rangka memberikan yang tepat dalam performa yang baik, membangun integritas yang baik, percepatan kinerja tentunya akan meyakinkan institusi,\" kata Sekjen institusi atau memberikan Kementerian ATR/BPN. tingkat kepercayaan masyarakat bahwa institusi kita menuju institusi yang lebih baik,\" ujarnya. Himawan Arief Sugoto mengucapkan selamat kepada Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto menuturkan, banyak pejabat struktural yang dilantik. Hal ini merupakan suatu program strategis yang berjalan, baik pelayanan maupun bentuk ataupun pola pengembangan SDM dalam program yang saat ini dipercepat, yaitu transformasi mendukung organisasi di lingkungan Kementerian ATR/ digital. \"Banyak pro dan kontra terhadap program-program BPN dalam rangka mencari ASN yang tepat untuk mengisi tersebut. Akan tetapi, semua ini bagian dari secara positif, jabatan sesuai kebutuhan. betapa pentingnya institusi kita ini. Begitu mengeluarkan \"Tetap jaga kesehatan dalam situasi kerja yang serba kebijakan, reaksi begitu banyak yang terjadi, dan seluruh terbatas, agar tetap bekerja dengan baik, imunitas pejabat yang ada di Kementerian ATR/BPN berperan terjaga, dan prestasi tetap kita raih. Untuk itu, selamat sangat penting dalam program transformasi kita, program bertugas dan salam sehat,\" tutupnya. perbaikan institusi kita,\" tuturnya. 5 Newsletter Edisi 69 Maret 2021
Kolom Agraria dan Tata Ruang Yulia Jaya Nirmawati Jangan Asal Mengisi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Form Elektronik! ATR/BPN Pastikan layanan elektronik-pertanahan atau tata ruang- diakses melalui domain atrbpn.go.id. aru-baru ini beredar di tersebut tidak benar. Ia mengimbau Modus yang digunakan pada media sosial sebuah formulir masyarakat untuk hati-hati dalam Phishing ini adalah menyediakan elektronik berjudul \"Formulir membagikan informasi pribadinya formulir untuk suatu layanan atau Pendaftaran Pertanahan Dalam kepada pihak yang tidak dikenal baik. pelaksanaan program pemerintah Rangka PTSL\". Munculnya formulir ini \"Kepada masyarakat luas agar dengan mengumpulkan data yang mengundang tanya bagi masyarakat, mewaspadai adanya tindak kejahatan bersifat pribadi menggunakan apakah benar Kementerian Agraria dengan pengumpulan data pribadi formulir online atau situ web dengan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (phishing) melalui formulir elektronik domain selain domain.go.id (domain Nasional (ATR/BPN) melakukan bukan berasal dari laman atau situs pemerintah). pengumpulan data melalui formulir resmi pemerintah,\" ujar Yulia Jaya Pada kesempatan ini, Yulia juga elektronik tersebut. Nirmawati di Jakarta, Jumat (26 mengatakan bahwa layanan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Februari 2021). elektronik pada Kementerian ATR/ Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya BPN dilaksanakan melalui situs Nirmawati menyatakan bahwa, pengumpulan data diri serta data resmi Kementerian. \"Pastikan pertanahan melalui form elektronik layanan elektronik -pertanahan atau tata ruang- diakses melalui domain atrbpn.go.id,” pungkas Yulia Jaya Nirmawati. 6 Newsletter Edisi 69 Maret 2021
ATR/BPN Inspiratif Potensi Ekspor Pertanian Negeri di Atas Awan Proses konversi dari analog kedalam bentuk digital ini tentunya akan memberikan dinamika baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten Sarkawi juga menceritakan kepada Wamen ATR/Waka yang ada di Provinsi Aceh yang terbentuk dari BPN mengenai legalitas aset tanah untuk kebun hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah pisang cavendish. “Rencananya, ketika akan dan telah ditetapkan melalui UU RI Nomor masuk pada proses bisnis, ada lahan sekitar 41 Tahun 2003. Meskipun bisa dikatakan kurang lebih 370 Ha idle milik Kementerian masih seumur jagung, kabupaten ini terus Pertanian (Kementan) karena ini tempatnya memacu pembangunan di segala bidang. yang paling strategis dan posisi lahannya Salah satunya adalah peningkatan pertanian saat ini dirambah masyarakat,” tambah berorientasi ekspor dan pertumbuhan ekonomi Bupati Bener Meriah. masyarakat sekitar. Melihat kondisi tersebut, Bupati Bener Meriah Pertanian Bener Meriah Terletak di dataran tinggi yang beriklim sejuk, kopi menjadi sudah mengajukan beberapa skema, antara lain napas kehidupan masyarakat Bener Meriah. Masyarakat skema hibah atau skema ruislag. “Skema ini masih dalam setempat pun membudidayakan tanaman kopi. Tak proses di Kementan. Oleh karena itu, kami membutuhkan ayal, jika Kabupaten berjulukan Negeri di Atas Awan ini, program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk tercatat sebagai salah satu daerah penghasil utama kopi di menguatkan itu karena untuk pisang cavendish ini sudah Nusantara, khususnya kopi gayo. ada off-taker yang siap mengelola perkebunan bersama masyarakat,” ucap Bupati Bener Meriah. Saat ini, kopi gayo sudah diekspor ke berbagai negara di Perlu diketahui, tugas dari off-taker tidak hanya mengelola Kawasan Asia, Amerika, dan Eropa. Bupati Bener Meriah, perkebunan, tetapi juga sebagai supervisi untuk Sarkawi menjelaskan bahwa kopi gayo merupakan penguat mengarahkan dan mengajarkan para petani hingga bisa devisa bagi negara. Namun sayangnya, belum ada kepastian panen dan menghasilkan pisang cavendish yang siap untuk hukumnya. dijual. Bahkan, ketika hasil panen sudah siap, para off-taker “Meskipun daerah ini kaya akan kopi, sangat disayangkan akan membeli hasil panennya. sekali bahwa tanah yang mereka tanami belum memiliki Menjawab permasalahan tersebut, Wamen ATR/Waka kepastian legalitasnya. Kurang lebih terdapat 50.000 Ha BPN Surya Tjandra menyampaikan bahwa, saat ini salah kebun kopi yang produktif jika melihat kondisi di hulu status satu konsentrasi Presiden Joko Widodo adalah segera kebunnya belum jelas. Ini penghasil devisa yang besar, tetapi menuntaskan tata batas hutan. “Penting sekali bagi kepastian hukumnya tidak ada karena masih termasuk pemerintah pusat untuk memperhatikan ini. Salah satunya dalam kawasan hutan,” ungkap Sarkawi di Pendopo Bupati adalah memfasilitasi kawasan hutan yang sudah produktif Bener Meriah, Rabu (10 Februari 2021). karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan, Lebih lanjut, Bupati Bener Meriah mengatakan, dengan tentunya devisa negara,” katanya. adanya kepastian hukum hak atas tanah sama saja dengan Wamen ATR/Waka BPN pun menambahkan bahwa Gugus menjaga hutan. “Justru dengan menjaga kepastian hak, kita Tugas Reforma Agraria (GTRA) akan mengomunikasikan hal bisa menjaga hutan, melepaskan sebagian yang memang tersebut. “Jika dilihat dari hasil produksinya, kopi dan pisang sudah dikelola setidaknya 40 tahun digarap masyarakat dan cavendish ini merupakan penghasil devisa negara. Jadi, sudah produktif dengan penghasilan yang besar, karena kita sekarang susun strategi bersama dengan tim GTRA kopi ini memiliki nilai jual yang tinggi,” tambahnya. untuk saling berkomunikasi dengan sesama pemangku Legalitas Atas Tanah kepentingan terkait demi kesejahteraan masyarakat Tidak hanya legalitas bagi masyarakat pekebun kopi, Indonesia,” ujar Surya Tjandra. 7 Newsletter Edisi 69 Maret 2021
Elektronik Logo Kementerian Agraria Jenis Hak akan Kode unik/hashcode dan Tata Ruang/Badan menyesuaikan hak atas merupakan kode unik/ Pertanahan Nasional tanah yang diberikan sejajar dengan Lambang hashcode dokumen Garuda. Nomor Identifikasi elektronik yang diterbitkan, Bidang (NIB) merupakan RRR (RIGHT,RESTRICTION yang disambung dengan AND RESPONSIBILITY) Single ID yang menjadi Edisi penerbitan Dokumen dicantumkan dalam referensi deluruh kegiatan sertipikat. Elektronik. pendaftaran tanah. QRCode merupakan data Gambar Bidang Tanah, dilengkapi dengan encryptid Sertipikat- el digunakan untuk Keterangan Surat Ukur dan mengkases informasi QRCode menuju Surat langsung Sertipikat- Ukur Elektronik. el melalui sistem Perhatian berisikan yang disediakan oleh pengetahuan terkait ketentuan dokumen Kementerian. elektronik kepada Pada Garis Halus pemegang Sertipikat Bergelombang yang uang berbentuk Dokumen menjadi background Sertipikat Elektronik Elektronik ini. yang menunjukan pola pelayanan yang berkelanjutan (kontinuitas) Watermark logo Kementerian ditempatkan di tengah. Ditambahkan Pola Tulisan Warna Merah Pada Sisi Kiri Dokumen. Lembaga BSrE sebagai Tanda Tangan Elektronik penyedia TTE. BSre diperkenalkan dengan merupakan instansi penyelenggara Tanda gaya Classic Modern yakni Tangan Elektronik. bentuk Spesimen Tanda Tangan dilengkapi Cap Kantor Pertanahan. 8 Newsletter Edisi 69 Maret 2021
Search
Read the Text Version
- 1 - 8
Pages: