E-Newsletter ATR BPN Edisi 49 Juli 2019

Edisi 49 Juli 2019 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 tata ruang 5 sosok inspiratif 6 reformasi birokrasi 7 informasi Editorial Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN S ebuah kebanggan tersendiri bahwa selama Raih Opini WTP Dari BPK 6 tahun berturut-turut, 6 Tahun Berturut-turut Laporan Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Klik di sini Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membaca mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). E-Magazine Selain menunjukkan kinerja kementerian yang transparan dan akuntabel, prestasi ini membuktikan bahwa kementerian memiliki tekad yang konsisten untuk terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Tentu saja capaian ini merupakan kerja keras dari seluruh keluarga besar Kementerian ATR/BPN, tanpa terkecuali. Semuanya memiliki kontribusi yang besar dan positif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi dari hasil pemeriksaan Tim BPK. Dengan demikian, semua pihak memahami segenap aspek yang harus dilakukan pada saat audit yang dilaksanakan oleh BPK. Selamat atas capaian ini. Komitmen ke depan kita harus mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini. Bersama, kita pasti bisa. Pelindung: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc., Mochamad Sauki, S.H., M.H., Desain Grafis: Tuti Rohayati, S.H., Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Fotografer: Rinaldi, S.E., Sekretariat: Nur Adhani, S.Sos., Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum., Widya Nuryana, S.P., M.Si., Kartika Dewi Karuniasari, S.H., Hesty Febriarty, S.H., Yanti Kusumadewi, Ahmad Zamroni‘Aziiz, S.Kom.I., Ristafiniliza, S.P., Nanda iffa Chaerunnisa, A.Md., Rini Nur Rizky, Luthfi Sulistyo, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Raih Opini WTP Dari BPK 6 Tahun Berturut-turut di Biro Keuangan, Unit Kerja di daerah dan Inspektorat Jenderal telah memahami apa saja yang harus dilakukan pada saat audit yang dilaksanakan oleh BPK. Target program prioritas Kementerian Agraria dan Kepala Biro Perencanaan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin Kerja Sama yang juga bertindak meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini tak menyurutkan tekad sebagai Kepala Biro Keuangan Kementerian ATR/BPN untuk menyusun dan menyajikan Ir. Gabriel Triwibawa mengatakan, laporan keuangan yang akuntabel dengan capaian standar penghargaan ini adalah sebuah tertinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja positif tantangan bagi siapapun yang Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN 2018 yang berada di Biro Keuangan. Jangan memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai sistem yang dibangun dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak berjalan, semua unit sudah Republik Indonesia (BPK RI). bekerja dengan sistem sehingga dapat mewujudkan WTP 6 tahun WTP merupakan opini terbaik sebagai bentuk berturut-turut. \"Komitmen ke depan keberhasilan penilaian dalam menyusun dan harus mempertahankan WTP,\" tegasnya. menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dalam sambutannya Achsanul Pemerintah. Penghargaan Opini WTP yang telah diterima Qosasih menyatakan, BPK sangat Kementerian ATR/BPN selama enam tahun berturut-turut mengapresiasi Kementerian/ ini, diserahkan oleh Anggota III BPK RI Achsanul Qosasih Lembaga yang mengalami perbaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam hal akuntabilitas dan di Auditorium BPK RI, Jakarta, Senin (17/6). transparansi. Hal ini tampak dari 37 Kementerian/Lembaga yang Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN yaitu sudah menerima predikat WTP. Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto, Inspektur Kementerian ATR/BPN termasuk Jenderal Sunraizal, dan Kepala Biro Perencanaan dan dalam tujuh Kementerian/Lembaga Kerja Sama Gabriel Triwibawa. “Capaian ini, tidak lepas yang terbaik menyelesaikan tindak dari komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN untuk lanjut temuan BPK. menindaklanjuti setiap rekomendasi dari hasil pemeriksaan Tim BPK RI selama ini,” ujar Himawan Arief Sugoto saat “Untuk itu saya ucapkan selamat ditemui Tim Humas Kementerian ATR/BPN. kepada seluruh rekan-rekan dan terima kasih, kepada semua para pejabat, dan Sementara itu, Sunraizal mengatakan, WTP yang enam tahun juga staf yang telah terus menerus berturut-turut ini dapat terwujud karena semua unsur baik meningkatkan dan  memperbaiki kinerja serta governance Kementerian yang kita cintai ini. Harapannya kita dapat terus memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholders yang kita layani,” tandas Himawan Arief Sugoto. Klik di sini untuk melihat Tayangan Videonya 2 Edisi 49 Juli 2019 Newsletter

Agenda ATR-BPN Penyegaran Organisasi Melalui Promosi dan Mutasi Jabatan Kanwil BPN Provinsi Jambi Tanda Tangani MoU Kementerian ATR/BPN secara konsisten merekrut, mendidik, dan dengan Gubernur dan Wali Kota Jambi mengembangkan kemampuan setiap pegawai dan SDM-nya. Hal ini, salah satunya, ditujukan sebagai upaya pencapaian target mendaftarkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) 9 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, mewujudkan One Map Policy, Provinsi Jambi Beni Hermawan, menandatangani Nota Reforma Agraria, penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur Kesepahaman (MoU) di bidang pertanahan, bersama nasional, pengendalian tata ruang serta mendorong penetapan Rencana Tata Ruang di wilayah Kabupaten/Kota. Paralel, Kementerian Gubernur Jambi dan Wali Kota Jambi. Penandatanganan ATR/BPN fokus memperhatikan peningkatan karir setiap pegawai berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, yang dilakukan melalui mekanisme rotasi dan mutasi jabatan. Salah satu agenda promosi dan mutasi jabatan di Kementerian ATR/BPN, Kamis (20/6). MoU diharapkan mampu memperkuat dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan komitmen bersama dalam upaya menyelesaikan Arief Sugoto, bertempat di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Rabu (12/6). pendaftaran tanah aset daerah. Kementerian ATR/BPN Tetapkan Pembebasan Lahan Libatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Percepat PTSL Kampung Tua di Batam Kementerian ATR/BPN melibatkan partisipasi masyarakat guna mempercepat tercapainya target Pendaftaran Tanah Sistematis Kementerian ATR/BPN menetapkan kebijakan mengeluarkan lahan kampung tua di Kota Batam, Kepulauan Riau, dari Hak Pengelolaan Lahan Badan Lengkap (PTSL). Masyarakat dilibatkan sebagai Pengumpul Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BP Batam untuk Data Pertanahan (Puldatan) yang bertugas mengumpulkan data diserahkan kembali kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Pemerintah pertanahan milik masyarakat serta menunjukkan batas-batas akan mengeluarkan kawasan hutan lindung yang berada di dalamnya seluas bidang tanah. \"Puldatan sangat membantu dalam pengumpulan 298.232 m2 dan daerah penting cakupan bernilai strategis seluas 210.599 m2. data pertanahan dan penunjukkan batas bidang. Selama ini, dua Semua tanah yang sudah menjadi fasilitas sosial dan fasilitas umum akan hal tersebut yang kerap kali menghambat pelaksanaan PTSL,\" ujar langsung diberikan sertipikat hak pakai atas nama pemerintah daerah. “Untuk Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengukuran Kadastral, Direktorat proses ini, saya menegaskan walikota melakukan identifikasi kondisi di daerah Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Donnie Erwan Brilianto (25/6). tersebut, sekaligus juga untuk melakukan penataan di Kampung Tua. Nanti untuk pemberian sertipikat hak milik kepada masyarakat, akan dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan dari Walikota, untuk menetapkan siapa yang berhak,” ujar Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil (21/6). Saatnya Era Pengendalian, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan NSPK di Kalsel Mengantisipasi terjadinya tumpang tindih penguasaan tanah, pemerintah melakukan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) sebagai landasan operasional pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan tertib tata ruang dan pertanahan (28/6). Sosialisasi ini diharapkan mampu membangun serta meningkatkan sinergitas pelaksanaan program antara Direktorat Jenderal PPRPT dengan Pemerintah Daerah, meningkatkan pemahaman terkait NSPK PPRPT, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pengawasan teknis penataan ruang di daerah. Edisi 49 Juli 2019 Newsletter 3

Tata Ruang Perumusan Kerja Sama Ditjen Tata Ruang dengan ASPI Penyelesaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perlu dipercepat. Setidaknya 2000 RDTR ditargetkan dapat rampung dalam waktu lima tahun ke depan. Sebagai pelaksana, Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu bekerja cepat dan tepat untuk segera menyelesaikan target RDTR. A SN di pemerintah pusat dan daerah tidak semua satu langkah terkait percepatan berlatar belakang perencana. Maka, dalam konteks penyelesaian RDTR. penyelesaian RDTR, seluruh pihak terkait perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu. Pada pertemuan ini juga dirancang Nota Kesepahaman atau MoU antara Kementerian “Sumber daya manusia (SDM), utamanya di Ditjen (Direktorat ATR/BPN (melalui Ditjen Tata Ruang) dengan Jenderal) Tata Ruang dan daerah wajib paham dulu secara rinci ASPI. Rancangan dibuat dengan panduan mengenai tata ruang. Dengan melakukan kerja sama dengan langsung dari Biro Perencanaan dan Kerja ASPI dan stakeholders lainnya, diharapkan dapat membantu Sama Kementerian ATR/BPN dan meningkatkan kualitas tata ruang,” ujar Sekretaris Ditjen Tata Ketua ASPI, Muhammad Sani Roychansyah. Ruang Budi Suryanto dalam Workshop Perumusan Kerja Sama Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN dengan Asosiasi Rancangan MoU ini dibuat dalam rangka Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) di Yogyakarta, 19 Juni 2019. Peningkatan Penyelenggaraan Agraria/Pertanahan dan Penataan Ruang, Bersama ASPI, muatan dari modul pelatihan yang telah terutama di bidang sumber daya manusia disusun Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) (SDM). Harapannya dengan kerja sama ini, Kementerian ATR/BPN akan dianalisis dan dibantu penataan ruang akan semakin berkualitas pengembangannya. Kerja sama ini merupakan salah dan menyejahterakan masyarakat. 4 Edisi 49 Juli 2019 Newsletter

Sosok Inspiratif PROSES YANG BAIK TIDAK AKAN MENGHIANATI HASIL “Orientasi tujuan adalah proses. Proses yang baik tidak akan membohongi hasil,” adalah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan kegigihan seorang Elijas B. Tjahjadi Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandung yang telah berhasil memotivasi Jajaran Kantah Kota Bandung sehingga bisa semangat untuk peduli dan terlibat aktif dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Langkah demi langkah telah dilakukan Elijas untuk menguatkan jajaran Kantah Kota Bandung, mulai dengan menciptakan sistem yang mendukung pola kerja sehingga merubah atmosfer budaya kerja. K eteladanan dalam menjalankan tugas, optimis serta selalu Kantah Kota Bandung saat Elijas Menjabat, berpikir positif kepada apa yang menjadi tanggungjawab diantaranya Pada Desember 2017, Kantor dengan tetap amanah adalah kunci Elijas dalam menjalani Pertanahan Kota Bandung dinobatkan peran sebagai Kepala Kantah Kota Bandung. sebagai Role Model pelayanan terbaik yang di apresiasi KEMENPAN RB; pada Desember 2018 mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi yang ditetapkan oleh KEMENPAN RB dan dianugrahi sebagai pelopor perubahan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi dilingkungan Kantah Kota Bandung oleh KEMENPAN RB; pada Januari 2019 dinobatkan sebagai Kantah terbaik pertama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ pembangunan Zona Integritas tahun 2018 oleh Menteri ATR/BPN dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya. Elijas menceritakan bagaimana ia memotivasi jajarannya Bukan tanpa tantangan untuk pencapaian untuk peduli dan terlibat aktif dalam meningkatkan kinerja di tersebut, Elijas mengungkapkan, Merubah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pola pikir dan budaya para pegawai yang (ATR/BPN) saat diwawancarai Tim Humas beberapa waktu selalu merasa ingin dilayani dan merubah lalu, yaitu menganggap seluruh rekan kerja di Kota Bandung menjadi melayani adalah yang harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai dilakukan. “Bagaimana kita bisa merubah culture budaya yang memiliki kinerja dan berkarakter dengan tantangan, hambatan, kendala, dan masalah mengembangkan keteladanan di jajaran pimpinan. itu menjadi faktor pendukung bukan sebagai penghambat untuk mencapai sesuatu yang Mengingat tuntutan dari masyarakat dan tuntutan zaman, dicita-citakan.” Pesannya. Kementerian ATR/BPN perlu mewujudkan Kantor Pertanahan tanpa tunggakan, tanpa pungutan, tanpa keluhan demi Karir Elijas sebagai Aparatur Sipil Negara mendukung Motto ATR/BPN Kini Lebih Baik. Berbagai inovasi pun dimulai sejak tahun 1993 silam. Mulai dilakukan untuk dapat mewujudkan Kantor pelayanan pertanahan dari tahun 1993-2017, selama 24 tahun yang prima seperti yang dilakukan Elijas di Kantah Kota Bandung, ia berkarir di berbagai unit yang ada di bagaimana ia mampu menyelesaikan permasalahan klasik yang Kementerian ATR/BPN, mulai dari Pusat sudah menjadi budaya di lembaga ini untuk selalu dalam koridor Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Biro anggaran yang akuntabilitasnya tetap terjaga tetapi memiliki Organisasi dan Kepegawaian (Biro Orpeg), dampak yang luar biasa untuk masyarakat dengan tujuan Tata Usaha baik di Riau dan Jawa Barat. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, karena unit kerja ini Baru pada tahun 2017 sampai sekarang, ia bertujuan untuk melayani masyarakat di bidang pertanahan. diamanahkan menjadi Kepala Satuan Kerja (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) “Untuk menuju visi misi daripada Reformasi Birokrasi dan visi misi yang harus mengintegrasikan seluruh unsur dari Kementerian ATR/BPN yang memiliki birokrasi dan pelayanan teknis. “Saya ingin membuktikan bahwa kelas dunia. Hingga pada saat ini Kantor Pertanahan Kota Bandung 24 tahun berkarir di supporting unit dapat terus berupaya mendukung transformasi era digital dan menguatkan segera beradaptasi dan berproses untuk basis data sebagai kunci memasuki revolusi 4.0,” ujar Elijas. menjadi Kepala Satuan Kerja teknis yang dapat memberikan kontribusi sebagai salah Kantah Kota Bandung Bisa Menjadi inspirasi bagi Kantah-Kantah satu Sataun Kerja yang bisa dibanggakan,” yang lainnya Segudang prestasi mampu diraih penghargaan ucapnya. Edisi 49 Juli 2019 Newsletter 5

Reformasi Birokrasi Delapan Area Perubahan Menuju Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi pada hakikatnya untuk Komponen hasil ditunjang oleh survei mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik kepuasan masyarakat internal maupun (good governance) dan juga merupakan upaya dalam eksternal. “Internal misalnya bagaimana kita melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar melihat kelembagaan kita dari pola karir, terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembagian tugas, dan lain-lain. Sedangkan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan eksternal, misalnya kepuasan masyarakat (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan terhadap pelayanan pertanahan di masing- sumber daya manusia (SDM), khususnya di lingkungan masing Kantor Pertanahan,” tambahnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Indeks RB menjadi bagian dari penghargaan pemerintah terhadap Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Kementerian/Lembaga, salah satunya baik, terdapat beberapa kriteria penilaian. Salah dalam bentuk tunjangan kinerja. Namun, satunya adalah 8 area perubahan yang termasuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di di dalam komponen pengungkit. Tenaga Ahli Menteri lingkungan Kementerian ATR/BPN tidak sekaligus Assesor Internal pelaksanaan Reformasi semata-mata mengarah kepada kenaikan Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN Ninik tunjangan kinerja, tetapi juga dimanfaatkan Mariyanti, mengungkapkan 8 area perubahan tersebut untuk merubah budaya kerja sesuai dengan terdiri dari: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan 8 area perubahan yang terdapat dalam Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; penilaian pada komponen pengungkit. (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan Sebagai informasi, dalam tiga tahun terakhir Kualitas Pelayanan Publik; (8) Penguatan Pengawasan. selalu ada peningkatan pada data capaian Indeks RB. Pada 2015 indeks RB 64,13 terjadi “Area penguatan pengawasan salah satunya yang terpenting kenaikan, dan pada tahun 2016 menjadi karena suatu organisasi akan berhasil dengan baik apabila 64,25 (0,12%). Sedangkan pada 2017, indeks pengawasan internalnya tinggi, mulai dari pengawasan RB meningkat menjadi 64,55 (0,30%). masalah gratifikasi, sistem pelaporan terhadap pegawai yang Memasuki 2018, indeks RB meningkat berbuat korupsi, hingga pengawasan masalah pengaduan secara drastis hingga 68,25 (3,70%) masyarakat,” tutur Ninik Mariyanti. dengan menghasilkan penghargaan kenaikan tukin dari 60% menjadi 70%. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Heri Mulianto menjelaskan, tata cara dan mekanisme penilaian yang juga “Namun demikian Menteri ATR/Kepala BPN disebut Indeks Reformasi Birokrasi, terdiri dari dua komponen terus berharap agar jajaran di Kementerian penilaian, yaitu komponen pengungkit (proses) dengan bobot ATR/BPN bisa berbuat lebih banyak lagi agar 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. “Kalau komponen mencapai tunjangan kinerja 80% sehingga pengungkitnya bekerja dengan baik, maka komponen hasil indeks penilaian harus di atas 75 dengan akan baik juga,” ujar Heri Mulianto. cara mendongkrak komponen pengungkit dan komponen hasil,” tutup Heri Mulianto. 6 Edisi 49 Juli 2019 Newsletter

Informasi Manajemen Tips KREATIF MENATA BALKON RUMAH AGAR TERLIHAT CANTIK Area balkon perlu dibuat cantik dan nyaman. Sehingga nantinya area tersebut bukan hanya dapat mempercantik rumah dari penampilan luar, namun juga bisa menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai. Yang pertama tentukan terlebih dahulu konsep apa yang akan diterapkan. ARTI PENTING KOMUNIKASI Tambahkan Furniture Yang Dibutuhkan. DALAM ORGANISASI Setelah menentukan konsep, Anda bisa mulai menyiapkan barang atau furniture apa saja yang K omunikasi yang baik dan terjaga diharapkan nantinya akan diaplikasikan pada balkon. Jika mampu menciptakan kondisi kerja yang kondusif ingin memanfaatkan balkon tersebut untuk area untuk mendukung seluruh karyawan berkarya bersantai, Anda bisa menempatkan bean bag chair dan melakukan aktivitasnya dengan maksimal dalam pada sudut balkon. Atau menyiapkan satu set meja perannya mendukung kemajuan organisasi. dan kursi untuk sekedar menikmati sarapan atau teh hangat di sore hari. Lebih jauh, komunikasi juga berfungsi memotivasi karyawan, karena pihak manajemen maupun Tanaman Atau Bunga. atasan dapat mendorong karyawannya bekerja Agar tampak semakin cantik dan sejuk, tanaman dengan maksimal. Sejalan dengan itu, melalui hijau atau bunga-bunga yang cantik dapat dijadikan komunikasi, karyawan juga berkesempatan pilihan untuk mendekorasi balkon rumah. Anda bisa mengungkapkan ide/pemikiran. mengatur penempatannya secara vertikal di dinding balkon, menggantungnya atau menggunakan pot Melalui komunikasi akan terdorong pertukaran yang diletakkan di sudut balkon. informasi yang akan terjadi di kalangan karyawan dalam organisasi. Selain itu, pertukaran informasi Pertimbangkan Untuk Memberi Atap. juga dapat dimaksimalkan sebagai sarana berbagi Ada baiknya mempertimbangkan untuk memberi pengetahuan di kalangan anggota organisasi. atau atau pelindung pada area balkon. Kaca besar yang menghadap ke arah luar dapat dijadikan pilihan agar tetap dapat menikmati pemandangan di luar setiap saat. Proses komunikasi dan tersampaikannya informasi dengan benar, diharapkan akan menciptakan persamaan pemahaman sebuah ide/pemikiran. Kesepahaman di antara anggota organisasi, akan mendorong munculnya pengertian, keterbukaan, dan memunculkan sikap positif antar karyawan dalam lingkungan organisasi. Kondisi ini berguna untuk menghindarkan terjadinya konflik maupun salah paham. Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa komunikasi dalam organisasi memiliki fungsi yang sangat besar. Untuk itu alangkah baiknya menciptakan dan menjaga komunikasi yang baik dalam organisasi Anda. Edisi 49 Juli 2019 Newsletter 7

PRODGARNARMEFMOORDMEARSNIISBAIRSOIKKRAANSTIOR MODERNISASI Seluruh pelayanan pertanahan kini telah computerized KANTOR melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Cashless untuk pembayaran PNPB REFORMASI di seluruh Kantor Pertanahan BIROKRASI Transparansi biaya dan prosedur melalui aplikasi \"Sentuh Tanahku\" Evaluasi Kinerja Layanan secara periodik baik oleh internal maupun lembaga eksternal (ORI, Kemenpan-RB dan KPK RI) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Penguatan Peran APIP dan Penegakan DIsiplin PNS Penguatan dan Penajaman UPP ATR/BPN kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id