COMPANY PROFILE ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 51 Tugas & Fungsi Inspektorat Jenderal The Duties and Functions of Inspectorate General Tugas Fungsi Menyelenggarakan pengawasan intern Dalam melaksanakan tugasnya, Itjen EBTKE In performing those duties, Inspectorate di lingkungan Kementerian ESDM. menyelenggarakan fungsi: General of NREEC has the following functions: To implement internal supervision within the Ministry of Energy and Mineral Resources. a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan Formulating technical policy for internal intern di lingkungan Kementerian ESDM supervision in the Ministry of Energy and Mineral Resources; b. Pelaksanaan pengawasan intern di Implementing internal supervision in the lingkungan Kementerian ESDM terhadap Ministry of Energy and Mineral Resources over kinerja dan keuangan melalui audit, review, the performance and finance through audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan review, control, and other supervisions; pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan Performing supervision for certain purposes tertentu atas penugasan Menteri ESDM; based on the assignment of the Minister of Energy and Mineral Resources; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Formulating report of supervision in the lingkungan Kementerian ESDM Ministry Energy and Mineral Resources; e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Managing the administration of Inspectorate Jenderal General; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Performing other functions assigned by the Menteri ESDM. Minister of Energy and Mineral Resources.

52 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Struktur Inspektur Jenderal Organisasi Inspector General Inspektorat Jenderal The organizational structure of Inspectorate General Sekretaris Inspektorat Jenderal Secretary of Inspector General Inspektur I Inspektur II Inspektur III Inspektur IV Inspektur V Inspectorate I Inspectorate II Inspectorate III Inspectorate IV Inspectorate V

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 53 ITJEN ESDM: Bersinergi Tingkatkan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kementerian ESDM Inspectorate General of Energy and Mineral Resources: Synergizing to Increase the Capabilities and Accountability of the Ministry of Energy and Mineral Resources Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ESDM bersinergi dengan kementerian/lembaga negara lainnya. Sinergi menjadi salah satu strategi Itjen guna mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. BPKP dan pengawasan yang meliputi pemberian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, (BPKP) yang merupakan lembaga Pemerintah dan supervisi di bidangnya. Sesuai dengan non-kementerian ini bertugas untuk pengawasan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembangunan. Tugas yang berlaku, kewenangan lain BPKP adalah pengawasan tersebut berupa Audit, Konsultasi, memasuki semua kantor, bengkel, gudang, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN, serta bangunan, tempat-tempat penimbunan serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai meneliti seluruh catatan, data elektronik, dengan peraturan yang berlaku. dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, hasil survei laporan pengelolaan yang Hasil pengawasan keuangan dan diperlukan dalam pengawasan. pembangunan akan dilaporkan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. BPKP juga memiliki kewenangan untuk Laporan hasil pengawasan tersebut akan melakukan pengawasan kas, surat-surat digunakan sebagai bahan pertimbangan berharga, gudang persediaan serta dalam menetapkan kebijakan-kebijakan meminta keterangan tentang tindak lanjut Pemerintahan dan memenuhi kewajiban hasil pengawasan, baik hasil pengawasan akuntabilitasnya. BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga Di antara tugas dan fungsinya, BPKP memiliki pengawasan lainnya. kewenangan untuk melaksanakan pembinaan

54 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Adapun kerja sama yang terjalin antara Itjen terkait dengan tugas dan fungsi kedua Kementerian ESDM dengan BPKP meliputi lembaga ini. Di antaranya, kerja sama dalam beberapa kegiatan. Di antaranya, Pembinaan bidang pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Audit Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian ESDM; serta Optimalisasi penerimaan di lingkungan Kementerian ESDM. negara di lingkungan Kementerian ESDM. Kemudian, kerja sama juga dilaksanakan dalam Kerja sama juga mencakup kegiatan asistensi pengelolaan akuntabilitas kinerja Pemerintah terhadap penerapan Sistem Akuntansi serta pengelolaan pengaduan masyarakat Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi yang berkadar pengawasan di lingkungan Pemerintah, serta penerapan Good Corporate Kementerian ESDM. Begitu pun dengan Governance (GCG). Disamping itu, guna Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) meningkatkan kapabilitas Itjen, kerja sama yang di lingkungan Kementerian ESDM, menjadi salah terjalin juga meliputi Internal Audit Capability satu bidang yang dikerjasamakan. Model (IACM) serta melaksanakan pembinaan fungsional auditor. KPK Kemitraan antara Itjen dengan Komisi KEMENPAN RB Pemberantasan Korupsi (KPK) mencakup Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kegiatan asistensi dalam penyusunan rancangan dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) peraturan. Dalam hal ini, rancangan yang terkait merupakan kementerian Pemerintahan RI yang dengan Program Penanganan Gratifikasi dan bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan whistleblowing system di lingkungan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi Kementerian ESDM. Kerja sama ini sesuai dengan birokrasi. Tugas dan fungsi yang dijalankan ruang lingkup tugas dan fungsi dari KPK itu sendiri. Kemenpan RB adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih, Sebagai sebuah lembaga negara, KPK bersifat akuntabel, dan berkinerja tinggi yang didukung bebas dan independen dari pengaruh kekuasaan aparatur yang profesional, kompeten dan mana pun dalam melaksanakan tugas dan kompetitif, serta berkinerja tinggi. Hal tersebut wewenangnya. Hal ini guna mencapai tujuan akan berujung pada pelayanan publik yang baik lembaganya, yaitu untuk meningkatkan daya guna dan berkualitas. dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi ini didirikan Kerja sama yang terjalin antara Itjen dengan berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang Kemenpan RB meliputi bidang-bidang yang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 55 In performing its duties and functions, the Inspectorate General (Itjen) of the Ministry of Energy and Mineral Resources synergizes other ministries/ state agencies. Synergy becomes one of the Inspectorate General strategies’ to achieve the purpose and target set out. BPKP The Indonesia’s National Government Internal Auditor (BPKP), which is a non-ministerial Government institution, is in charge to supervise finance and development affairs. The supervisory duties are Audit, Consultation, Assistance, Evaluation, Eradication of KKN, and Supervising Education and Training based on with applicable regulations. The results of financial and development supervision will be reported to the President as Head of the Government. The monitoring report will be used as a consideration to establish Government policies and to fulfill its accountability obligations. Among the duties and functions, BPKP has the authority to perform guidance and supervision including providing standard, guidance, training, direction and supervision in its field. In accordance with the prevailing laws and regulations, other BPKP’s authority is to enter all offices, workshops, warehouses, buildings, landfills and to audit all records, electronic data, documents, transaction books, receipts, the survey result of management report required in the supervision.

56 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral BPKP also has the authority to supervise cash, securities, warehouse inventory and inquiry the information about the follow up of supervision result, either from BPKP supervision itself and supervisory resulting from Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) and other supervisory institutions. The cooperation between Inspectorate General of the Ministry of Energy and Mineral Resources with BPKP covers several activities. They include, the Development of Government Internal Control System; the Audit on various activities of the work units within the Ministry of Energy and Mineral Resources; and the optimization of state revenue in the Ministry of Energy and Mineral Resources. The cooperation also covers assistance activities ontheimplementationofGovernmentAccounting System, Government Agency’s Performance Accountability and the implementation of Good Corporate Governance (GCG). In addition, to improve the capabilities of Inspectorate General, the cooperation also includes the Internal Audit Capability Model (IACM) and to implement auditor functional coaching. THE MINISTRY OF ADMINISTRATIVE REFORM AND BUREAUCRATIC REFORM The Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB) is the ministry of Government of the Republic of Idnonesia that is responsible to perform the affairs in the field of empowerment of state apparatus and bureaucratic reform.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 57 The duties and functions to be performed by Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform are to realize an effective and efficient, clean, accountable and high-performance Government supported by professional, competent and competitive and high performance apparatus. It will result in good and qualified public services. The cooperation between the inspectorate general and Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform covers the areas related to the second duties and function of this institution. It includes the cooperation in managing the Report of State Official Assets (LHKPN) and the Report of State Civil Assets (LHKASN) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan regulator activities to make regulation draft. In this ketenagalistrikan yang berada di bawah Kementerian Energi case, the draft related to the Gratification dan Sumber Daya Mineral. Jadi, semua peraturan mengenai Handling Program and whistleblowing ketenagalistrikan perusahaan listrik di nusantara bermuara pada system development within the Ministry Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. of Energy and Mineral Resources. This cooperation is in accordance with the scope within the Ministry of Energy and Mineral Reform (PMPRB) in the Ministry of Energy of duties and functions of the KPK itself. Resources. and Mineral Resources also becomes one of cooperation coverage. As the state institution, KPK is free Furthermore, the cooperation is also and independent from the any power implemented in managing the Government CORRUPTION ERADICATION influence in performing its duties and performance accountability as well as the COMMISSION (KPK) authorities. It has the purpose to realize management of public complaints the The partnership between inspectorate the goal of the institution, namely, to Ministry of Energy and Mineral Resources. General and the Corruption Eradication improve the effectiveness and efficiency The Self-Assessment of Bureaucracy Commission (KPK) covers the assistance efforts to eradicate corruption. This Commission was established under the Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission.

58 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIRECTORATE GENERAL OF ELECTRICITY

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 59

60 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Visi & Misi DITJEN Ketenagalistrikan Vision and Mission of Directorate General of Electricity Visi Misi Terwujudnya sektor ketenagalistrikan yang 1. Menyelenggarakan pembangunan Performing the development of andal, aman, akrab lingkungan, kualitas tinggi, sarana penyediaan dan penyaluran electricity supply infrastructure and to efisien dan rasional untuk memperkokoh tenaga listrik untuk memenuhi distribute the needs of regional and pembangunan nasional yang berkelanjutan kebutuhan tenaga listrik daerah dan national electricity. sehingga memberikan manfaat yang sebesar- nasional. Implementing supply business besarnya bagi kemakmuran rakyat. 2. Melaksanakan pengaturan usaha arrangements to provide and support penyediaan dan usaha penunjang electric power. Realizing reliable, safe, environmentally friendly, tenaga listrik. high quality, efficient and rational electricity sector to Performing the management of strengthen sustainable national development thus 3. Melaksanakan pengaturan electricity safety and environmental providing the greatest benefit to the people’s welfare. keselamatan ketenagalistrikan dan protection. lindungan lingkungan. Optimally utilizing primary energy 4. Memanfaatkan seoptimal mungkin sources and renewable energy taking sumber energi primer dan energi into account the economic factor; terbarukan dengan memperhatikan keekonomiannya; Realizing the equity of community welfare. 5. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 61 Tugas & Fungsi DITJEN Ketenagalistrikan Directorate General of Electricity Duty & Functions Tugas Fungsi Menyelenggarakan perumusan serta a. Perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang Formulating and implementing policy in the field of pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan development, controlling, and supervision for any pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan activities of business, engineering, occupational dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan; safety, and environment on electricity; Formulating and implementing policies in b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan Formulating norms, standards, procedures, and the field of development, business activities, kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan criteria in the field of development, controlling, and engineering, occupational safety and pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, supervision for any activities of business, engineering, environment in electricity field. keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang occupational safety, environment on electricity; ketenagalistrikan; Providing technical guidance and supervision in the c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan field of development, controlling, and supervision for supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan any activities of business, engineering, occupational pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, safety, environment on electricity; keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan; Giving evaluation and report in the field of development, controlling, and supervision for any d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang activities of business, engineering, occupational safety; pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja Managing the administration of Directorate General of Electricity; and e. Pelaksanaan administrasi Ditjen Ketenagalistrikan; Performing other functions assigned by the Minister. f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri ESDM.

62 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Struktur Direktur Jenderal Organisasi Ketenagalistrikan Directorate General of DITJEN Electricity Ketenagalistrikan The organizational structure of the Directorate General of Electricity Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Secretary of Directorate General of Electricity Direktur Pembinaan Program Direktur Pembinaan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan Director of Electricity Program Director of Electricity Business Director of Electricity Engineering and Development Development Environment

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 63 Rencana Strategis: Dukung Capaian Positif Ditjen Gatrik Strategic plan: Support the Positive achievement of Directorate General of Electricity Listrik adalah kebutuhan dasar yang mencakup hajat hidup bangsa. Untuk itu, sebagai penyelenggara sekaligus regulator subsektor ketenagalistrikan nasional, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) menyusun sejumlah rencana strategis. Rencana strategis menjadi upaya Ditjen Gatrik untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rangka pemerataan listrik bagi masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri. PENYEDIAAN AKSES ENERGI Dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Gatrik, telah tertuang tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi Ditjen guna mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah, pertama, terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi sebesar 87,35% (2015) dan meningkat menjadi 97% (2019). Karenanya, dibutuhkan sejumlah infrastruktur dan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan rasio elektrifikasi pada 2015-2019. Di antaranya, melalui penyelesaian proyek pembangkit listrik 42 GW selama 5 tahun, yang terdiri dari 35 GW (proyek baru) dan 7 GW (sedang berjalan). Upaya percepatan peningkatan rasio elektrifikasi juga dilaksanakan melalui Program Instalasi Listrik Gratis untuk nelayan dan masyarakat tak mampu sebanyak 494.732 RTS (5 tahun). Kemudian, dilaksanakan pula pembangunan infrastruktur non-pembangkit, antara lain transmisi listrik sekitar 46 ribu kms selama 5 tahun serta pengembangan jaringan

64 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Penyediaan akses dan infrastruktur energi listrik tersebut membutuhkan investasi sebagai modal dasar untuk menggerakkan perekonomian. Investasi ketenagalistrikan ini mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi, serta usaha penunjang ketenagalistrikan. Dengan alokasi APBN, Pemerintah menggulirkan dana lebih dari Rp3 triliun setiap tahunnya. Adapun target investasi ketenagalistrikan adalah sebesar 11,2 miliar dolar AS (2015) dan meningkat menjadi sekitar 15,9 miliar dolar AS (2019). Peningkatan khususnya diperuntukkan bagi pembangunan proyek 35 GW. distribusi di seluruh Indonesia. Jaringan distribusi SUBSIDI DAN INVESTASI CAPAIAN POSITIF meliputi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) Tujuan berikutnya yang ingin dicapai Ditjen Gatrik Hingga akhir 2017, subsektor ketenagalistrikan sepanjang 82,1 ribu kms, Jaringan Tegangan adalah menyediakan subsidi listrik yang lebih menorehkan sejumlah capaian. Capaian Rendah (JTR) sepanjang 67,1 kms, serta Gardu tepat sasaran sebesar Rp66,15 triliun (2015). tersebut meliputi peningkatan rasio Distribusi sebesar 16,4 ribu MVA Subsidi diperkirakan meningkat menjadi Rp89,41 elektrifikasi, program 35 GW, peningkatan triliun pada 2019 dikarenakan pertumbuhan konsumsi listrik per kapita, penurunan susut Dari sisi pangsa energi primer (BBM), ditargetkan penjualan listrik yang didorong peningkatan jaringan, serta peningkatan porsi energi baru untuk terus diturunkan sehingga Biaya Pokok jumlah rumah tangga yang dilistriki. terbarukan (EBT) seiring dengan penurunan Penyediaan (BPP) tenaga listrik juga dapat menurun. porsi BBM dalam bauran energi primer Mengingat, BBM merupakan sumber energi primer Di sisi lain, Ditjen Gatrik mengupayakan penurunan pembangkit listrik. pembangkit yang paling mahal. Porsi BBM dalam subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga bauran energi pembangkit pada 2015 direncanakan listrik untuk golongan tertentu, perbaikan energy Rasio elektrifikasi tercatat mencapai 94,91% sebesar 8,85% (2015) dan diturunkan menjadi mix pembangkit, pengurangan losses, dan (akhir Desember 2017) dari target sebesar sekitar 2,04% (2019), seiring meningkatnya porsi mekanisme pemberian marjin yang lebih terukur 92,75%. Dengan capaian ini, Pemerintah batubara sebagai energi primer pembangkit. kepada stakeholder, dalam hal ini PT PLN (Persero). optimis target elektrifikasi tahun 2018 sebesar 95,15% dapat terpenuhi, bahkan terlampaui. Optimisme ini didorong oleh progres proyek 35

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 65 GW yang didukung penuh oleh PT PLN (Persero) sejumlah capaian proyek 35 GW. Di antaranya, terbentang sepanjang Pulau Sumatra, dari dan Independent Power Producer (IPP). telah beroperasinya sejumlah pembangkit Sumatra Selatan—Jambi—Sumatra Barat— secara komersial (Commercial Operation Date Sumatra Utara. Capaian berikutnya, pangsa Selama 3 tahun terakhir, kapasitas terpasang – COD) dengan total kapasitas 1.061 MW (3%). BBM dalam bauran pembangkit listrik yang pembangkit mengalami peningkatan sebesar 7 menunjukkan tren menurun dari tahun ke GW hingga mencapai 60 GW di akhir tahun 2017. Kemudian, 82% progres proyek 35 GW telah tahun dan menyisakan sekitar 5,81% pangsa Pada tahun 2018, Pemerintah menargetkan mencapai tahap commited & on going. Dalam BBM di tahun 2017. peningkatan kapasitas pembangkit sebesar 65 GW. hal ini, konstruksi 16.992 MW, PPA belum konstruksi 12.762 MW, pengadaan 2.790 MW, Dari sisi losses atau susut jaringan, berhasil Peningkatan kapasitas pembangkit tersebut, dan perencanaan sebesar 2.228 MW. mencapai target sebesar 9,6%. Target salah satunya, didukung oleh capaian yang sama (9,6%) ditetapkan untuk tahun pembangunan pembangkit dalam proyek 35 Capaian positif berikutnya adalah 2018. Untuk bauran energi primer di sektor GW. Hingga akhir November 2017, tercatat pembangunan transmisi 275 kV yang pembangkit, masih didominasi batubara (57,22%), gas (24,82%), air (7,06%), BBM (5,81%), serta panas bumi dan EBT (5,09%). Di tahun 2017, konsumsi listrik juga mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 956 KWH per kapita (2016) menjadi 1.012 KWH per kapita. Pemerintah pun telah menetapkan target tahun 2018 sebesar 1.129 KWH per kapita. Sebagai perusahaan penyedia jasa, pelanggan merupakan denyut nadi perusahaan. Karenanya, Ditjen Gatrik senantiasa mengembangkan beragam inovasi bidang pelayanan publik yang berbasis online. Inovasi tersebut berupa Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenegalistrikan (SKTKK), Sistem Informasi Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan, dan Sistem Informasi Sertifikat Badan Usaha (SBU).

66 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Electricity is a basic necessity covering the life of the nation. To that end, as the implementing agency and the regulator of the national electricity sub-sector, the Directorate General of Electricity (Ditjen Gatrik) prepared a number of strategic plans. The strategic plan is the effort of Directorate General of Electricity to reach the goal and targets have been set in order to equally distribute electricity to all people of Indonesia all over the regions. PROVIDING OF ENERGY ACCESS In the Strategic Plan (Renstra) of the Directorate General of Electricity, it has stated objectives, targets, policies and strategies of the Directorate General in achieve the targets set out. The objectives to be achieved are, at first, to ensure the provision of energy and domestic raw materials. For this purpose, the Government sets the Furthermore, it is also developed non-power In terms of primary energy share (Oli fuel), it target of electrification ratio of 87.35% (2015) plant infrastructure, such as electricity is targeted to keep decreasing so that the Cost and increasing into 97% (2019). Therefore, it transmission of about 46 thousand kmc for 5 Electricity Supply (BPP) can also decrease. requires lots of infrastructure and activities that years and development of distribution network Considering that BBM is the most expensive may encourage the increase of electrification all over Indonesia. The distribution network source of primary energy for the plant. The ratio in 2015–2019. It includes, the completion includes the Medium Voltage Network (JTM) fuel portion in the power plant mix in 2015 was of a 42 GW power plant project for 5 years, along the 82.1 thousand kmc, Low Voltage planned to be 8.85% (2015) and decreased to consisting of 35 GW (new project) and 7 GW Network (JTR) along 67.1 kmc and Distribution about 2.04% (2019), as the increase of coal (under construction). The efforts to accelerate Substation of 16.4 thousand MVA portion as primary energy for the plant. the increase in electrification ratio are also implemented through the Free Electricity Installation Program for fishermen and poor people reaching 494,732 RTS (5 years).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 67 SUBSIDY AND INVESTMENT The achievements include the increase in 16,992 MW has not been constructed, PPA of ot 12,762 The next purpose to be achieved by Directorate electrification ratio, the 35 GW program, the MW has not been constructed, the procurement of General of Electricity is to give more targeted increase of power consumption per capita, 2,790 MW and the plan of 2,228 MW. electricity subsidy amounting to Rp66.15 trillion the decrease of network losses and the (2015). The subsidy is expected to increase to increase of the portion of renewable energy The next positive achievement is the Rp89.41 trillion in 2019 because of the electricity (EBT) as the decrease of fuel portion in the construction of a 275 kV transmission that runs sales growth caused by the increase of the primary electricity generation mix. along Sumatra Island, from South Sumatra – number of electrified households. Jambi – West Sumatra – North Sumatra. The The electrification ratio reached 94.91% next achievement is, the share of oil fuel in the On the other hand, the Directorate General (in the end of December 2017) of the electricity generation mix that indicates the of Electricity makes the effort to reduce the target of 92.75%. With this achievement, decrease trend year to year and it is only about electricity subsidy by making an adjustment the Government is optimistic that the 5.81% of the oil fuel share in 2017. to the electricity tariff for certain classes, electrification target in 2018 of 95.15% can increasing the generator’s energy mix, reducing be met, even it may be exceeded the target. In terms of losses, the target of 9.6% was losses and mechanism of margin provision to This optimism is encouraged by the progress successfully to reach. The same target (9.6%) the stakeholders, PT PLN (Persero). of project 35 GW that is fully supported by is set out for 2018. For the primary energy mix PT PLN (Persero) and Independent Power in the power plant sector, coal still dominates The provision of electrical energy access Producer (IPP). (57.22%), gas (24.82%), water (7.06%), oil fuel and infrastructure requires investment as (BBM) 5.81%) and geothermal and EBT (5.09%). the main capital to drive the economy. This Over the past 3 years, the installed capacity of electricity investment includes the construction the plant has increased 7 GW to reach 60 GW In 2017, electricity consumption also increased of generation, transmission, substations, in the end of 2017. In 2018, the Government significantly, from 956 KWH per capita (2016) to distribution and distribution network and targets to increase the capacity of 65 GW. 1.12 KWH per capita. The government has set the electricity-supporting business. 2018 target of 1,129 KWH per capita. The increase of the plant capacity, one of With the State Budget allocation, the which, is supported by the achievements As a service providing company, customers Government provides more than Rp 3 trillion of power plant construction in the 35 GW are the company’s life. Therefore, Directorate of funds each year. The target of electricity project. To the end of November 2017, it was General of Electricity always develop various investment was 11.2 billion US dollars (2015) recorded that that there were 35 GW project innovations in the field of online public services. and increasing to about 15.9 billion US dollars achievements. They includes a numbers of The innovations include the Registration of (2019). The increase is specifically used for 35 commercially plant operation (Commercial Commissioning Certificate (SLO), Electricity GW project development. Operation Date – COD) with a total capacity of Engineering Competency Certification 1,061 MW (3%). Information System (SKTKK), Information POSITIVE ACHIEVEMENTS System of Electricity Inspection Management To the end 2017, electricity subsector has Then, 82% of the 35 GW project progress has and Information System of Business Entity made a number of great achievements. reached committed & on-going stages. In this case, Certificate (SBU).

68 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SLO: Instalasi Ketenagalistrikan Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan SLO (Commissioning Certificate): Safe, Reliable, Environmental Friendly Electricity installation Sebuah inovasi dikembangkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tak hanya itu, inovasi ini juga meningkatkan keamanan masyarakat dalam menggunakan listrik. Inovasi ini bernama Registrasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) Online. STANDARISASI KEAMANAN DAN KUALITAS SLO adalah standarisasi keamanan dan kualitas dari instalasi ketenagalistrikan terpasang yang dipastikan dikerjakan oleh tenaga profesional yang ahli di bidang instalasi ketenagalistrikan. Selain itu, instalasi ketenagalistrikan yang aman dan berkualitas haruslah memenuhi standar penggunaan bahan–bahan yang terstandarisasi SNI (Standar Nasional Indonesia). Penerapan SLO ini tertuang dalam UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pasal 44 ayat 4. UU ini pun mengatur tentang sanksi pelanggaran bagi instalasi ketenagalistrikan yang beroperasi tanpa SLO. Kewajiban penerapan SLO ini mencakup instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, pemanfaatan tegangan tinggi, pemanfaatan tegangan menengah, dan pemanfaatan tegangan rendah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 69 Adapun tujuan dari penerapan SLO adalah untuk menciptakan kelistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan. SLO dapat menjadi indikator sebuah instalasi ketenagalistrikan yang andal. Maka, dapat dipastikan, instalasi ketenagalistrikan tersebut mampu beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Dari sisi keamanan, penerapan SLO pada instalasi ketenagalistrikan dapat meminimalisasi dan mengantisipasi bahaya yang mungkin timbul—seperti kecelakaan, kebakaran, atau kerugian lainnya—baik terhadap manusia, makhluk hidup lainnya, maupun lingkungan. Operasional instalasi ketenagalistrikan yang berstandar SLO pun dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sehingga ramah lingkungan. SISTEM ONLINE TERINTEGRASI Kepemilikan SLO untuk operasional instalasi ketenagalistrikan mensyarakatkan beberapa kewajiban. Di antaranya, instalasi harus diperiksa dan diuji oleh tenaga ahli dan profesional sebelum dioperasikan. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan pada saat instalasi tenaga listrik selesai dibangun, direkondisi, direlokasi, atau setelah masa berlaku SLO telah habis. Hasil pemeriksaan dan pengujian akan dibuktikan dan disahkan dengan penerbitan SLO. Dengan diterbitkannya SLO, instalasi tersebut dipastikan telah memenuhi ketentuan standar keselamatan ketenagalistrikan yang berlaku. Pemeriksaan dan pengujian serta penerbitan SLO tersebut dilaksanakan oleh Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Ketenagalistrikan (KONSUIL), sebuah lembaga nirlaba yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pada mulanya, Pengawasan SLO diberlakukan secara manual. Seiring perkembangan teknologi informasi, SLO bertransformasi menjadi sebuah sistem berbasis online. Sistem ini dapat diakses melalui sistem database registrasi pada situs slo.djk.esdm.go.id, sejak 1 Januari 2015 lalu. Melalui situs ini, segala informasi terkait SLO dapat diperoleh dengan mudah. Misalnya, seperti pemeriksaan status permohonan SLO, melakukan verifikasi keabsahan SLO yang dimiliki, dan mencetak salinan SLO. Tak hanya mudah, sistem online ini pun bersifat nasional karena terintegrasi dengan database LIT-TR yang menerbitkan SLO di seluruh wilayah Indonesia.

70 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Registrasi SECURITY AND QUALITY STANDARDIZATION Sertifikat Laik Operasi (SLO) SLO is security and quality standardization of the installed electricity that is produce by Calon Pelanggan/ Mengisi Formulir Pemeriksaan professionals who are experts in the field of BTL Permohonan Pemeriksaan dan Pengujian electricity installation. In addition, the safe Instalasi Listrik and qualified electrical installation shall meet dan Membayar Biaya the use of SNI (Indonesian National Standard) Pemeriksaan, Lampirkan standardized materials. gambar Instalasi The implementation of SLO is stated on the Law No. 30 of 2009 on Electricity, article Penerbitan Sertifikat LAIK Prosis Verifikasi Sesuai 44 paragraph 4. This law also regulates the Operasi Standar PUIL dan SNI sanctions of violations against the electricity installation operating without SLO. This An innovation developed by the Directorate General of Electricity (Ditjen SLO implementation obligation includes Gatrik) to improve service to the public. In addition, this innovation also power plant installation, transmission and improves public’s safety to use electricity. This innovation is called Online distribution, high voltage, medium voltage Commissioning Certificate. utilization and low voltage utilization. The purpose of SLO implementation is to produce reliable, safe, and environmentally friendly electricity. SLO can be an indicator of a reliable electrical installation. Therefore, it can be ensured that the electrical installation is able to operate sustainably in the long term. In term of security, the implementation of SLO in electricity installations can minimize and anticipate potential hazards-such as accidents, fires or other hazard – to humans, other living things and the environment.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 71 The SLO-standard electricity installation will certainly not cause damage to the environment so it is environmentally friendly. INTEGRATED ONLINE SYSTEM To obtain SLO for the operation of electrical installations requires some obligations. They are such as, the installation should be inspected and tested by experts and professionals before it is operated. The inspection and test are carried out when the electricity installation is completed, reconditioned, relocated or after the SLO validity period expires. The results of the inspection and test will be Through this website, any information related verified and validated by issuing the SLO. to SLO can be obtained easily. For example, Upon the issuance of the SLO, the installation for checking SLO application status, verifying is confirmed to comply with the applicable the validity of SLO and printing SLO copy. It electrical safety standards. The inspection is not only easy, but this online system also and test and issuance of SLO shall be made by applies nationally because it is integrated a National Committee for Safety of Electricity with the LIT-TR database that issues SLO all Installation (KONSUIL), it is a non-profit over Indonesia. organization appointed by the Government. Initially, SLO Supervision is applied manually. As the development of information technology, SLO transforms into an online- based system. This system can be accessed through the registration database system in the website slo.djk.esdm.go.id, since last January 1, 2015.

72 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND NATURAL GAS

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 73

74 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Visi & Misi DITJEN Minyak dan Gas Bumi Vision & Missions Directorate General of Oil and Natural Gas Visi Misi Terpenuhinya kebutuhan bahan baku 1. Melaksanakan pengelolaan sumberdaya dan bahan bakar minyak dan gas bumi, minyak dan gas bumi, gas dan atau cairan gas dan atau cairan dari batubara dan dari batubara serta gas metana batubara gas metana batubara, serta tercapainya yang menguntungkan Negara. optimalisasi penerimaan negara minyak dan gas bumi dan peningkatan 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang minyak dan gas bumi. pemanfaatan bahan-bahan lain. 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di The fulfillment of raw materials and bidang minyak dan gas bumi. oil fuel and gas, gas and/or liquid from coal and coal methane gas and the 4. Mendorong pemerataan pembangunan achievement of optimum state revenue pengembangan masyarakat di sekitar from oil and gas and the increase of kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dan peningkatan pelayanan dan kerja sama other materials utilization. dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). 5. Menumbuhkembangkan industri minyak dan gas bumi nasional beserta industri lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang andal, aman dan ramah lingkungan. 6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemanfaatan bahan bakar minyak dan gas bumi, gas dan atau cairan dari batubara, gas metana batubara serta hasil olahan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 75 Managing the resources of oil and natural 7. Menyusun kebijakan dan menerapkan Preparing policies and implementing gas, gas and/or liquid from coal and coal pengawasan dan pengaturan kegiatan supervision and regulation of safe, reliable methane gas that are profitable the State. usaha minyak dan gas bumi yang aman, and environmentally friendly oil and gas andal dan ramah lingkungan, serta business activities and complying with the Increasing the competence of human memenuhi keselamatan migas. safety of oil and gas. resources in oil and gas fields. 8. Menyusun Standarisasi mutu, kompetensi Preparing the standardizations of quality, Creating a conducive investment climate in dan teknologi dalam kegiatan minyak competence and technology in oil and natural oil and gas fields. dan gas bumi, gas dan atau cairan dari gas activities, gas and/or liquid from coal and batubara serta gas metana batubara. coal methane gas. Promoting equitable public development surrounding the area of petroleum and 9. Menyusun dan menerapkan spesifikasi Preparing and implementing environmentally natural gas business activities and improving bahan bakar yang ramah lingkungan friendly fuel specifications by improving services and cooperation with stakeholders. dengan penyempurnaan parameter parameter in accordance with technological sesuai dengan perkembangan teknologi and environmental developments. Developing national oil and gas industries dan lingkungan. and other industries that can be utilized as Prioritizing domestic, small and medium a reliable, safe and environmentally friendly 10. Mengembangkan keberpihakan kepada industries. fuel. perusahaan dalam negeri, industri kecil dan menengah. Establishing an integrated, nationally Increasing public access to utilize petroleum potential network though Indonesian oil and and natural gas, gas and/or liquids from 11. Membangun jaringan kerja sama potensi gas community. coal, coal methane gas and the processed nasional yang terintegrasi melalui products. masyarakat migas indonesia. Improving reliability of fuel and raw materials supply. 12. Meningkatkan keandalan pasokan bahan bakar dan bahan baku. Integrating the development of oil and gas subsectors to develop national, regional and 13. Mengintegrasikan pembangunan subsektor local spatial planning. minyak dan gas bumi dalam pengembangan tata ruang wilayah nasional, regional dan daerah.

76 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tugas & Fungsi DITJEN Minyak dan Gas Bumi Directorate General of Oil and Natural Gas Duty & Functions Tugas Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi Formulating and implementing policies in the field of development, controlling, and supervision for any activities on oil and gas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 77 Fungsi a. Perumusan dan pelaksanaan formulating policy in the field of c. Pelaksanaan pemberian Providing technical guidance kebijakan di bidang pembinaan, development, controlling, and bimbingan teknis dan and supervision, evaluation and pengendalian, dan pengawasan supervision for any activities of supervisi, evaluasi, serta reporting in the field of development, kegiatan pengusahaan, keteknikan, business, engineering, occupational pelaporan di bidang controlling, and supervision for any keselamatan kerja, lingkungan, safety, environment, as well as the pembinaan, pengendalian, activities of business, engineering, dan pembangunan sarana construction of certain facilities and dan pengawasan occupational safety, environment, as dan prasarana tertentu, serta infrastructures and also nontaxable kegiatan pengusahaan, well as the construction of certain pengelolaan Penerimaan Negara revenue on oil and gas sector in keteknikan, keselamatan facilities and infrastructures and also Bukan Pajak sektor minyak dan accordance with laws and regulation; kerja, lingkungan, dan nontaxable revenue on oil and gas gas bumi sesuai dengan peraturan pembangunan sarana dan sector in accordance with laws and perundang-undangan; Formulating norms, standards, prasarana tertentu, serta regulation; procedures, and criteria in the field pengelolaan Penerimaan b. Penyusunan norma, standar, of development, controlling, and Negara Bukan Pajak sektor prosedur, dan kriteria di bidang supervision for any activities of minyak dan gas bumi sesuai pembinaan, pengendalian, business, engineering, occupational dengan peraturan perundang- dan pengawasan kegiatan safety, environment, as well as the undangan; pengusahaan, keteknikan, construction of certain facilities and keselamatan kerja, lingkungan, infrastructures and also nontaxable d. Pelaksanaan administrasi Managing the administration of dan pembangunan sarana revenue on oil and gas sector in Ditjen Minyak dan Gas Bumi; Directorate General of Oil and Gas; dan prasarana tertentu, serta accordance with laws and regulation; pengelolaan Penerimaan Negara e. Pelaksanaan fungsi lain yang Performing other functions assigned Bukan Pajak sektor minyak diberikan oleh Menteri ESDM. by the Minister dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

78 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Struktur Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Organisasi Directorate General of Oil and Gas DITJEN Minyak dan Gas Bumi Organizational Structure the Directorate General of Oil and Natural Gas Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Secretary of Directorate General of Oil and Gas; Direktur Pembinaan Direktur Pembinaan Direktur Pembinaan Direktur Perencanaan dan Direktur Teknik dan Program Migas Usaha Hulu Migas Usaha Hilir Migas Pembangunan Infrastruktur Migas Lingkungan Migas Director of Oil and Gas Program Director of Upstream Oil and Gas Director of Downstream Oil and Gas Director of Oil and Gas Infrastructure Director of Oil and Gas Development Business Development Business Development Planning and Development Engineering and Environment

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 79 E-LELANG MIGAS, TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK OIL AND GAS E-TENDER, INCEASES PUBLIC SERVICE QUALITY SEPUTAR E-LELANG TUJUAN KEUNGGULAN ABOUT E-TENDER PURPOSE ADVANTAGES Penawaran WK Migas dengan alasan lelang Memanifestasikan Grand Design Reformasi Birokrasi guna Akses tanpa batas (Waktu, Tempat, dan Pelaku). elektronik online mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas Unlimited access (Time, Place, and Actor) Manifesting grand design of Bureaucracy Reform to realize Offering Oil and Gas Work Area (WK) qualified public service Memangkas interaksi peserta lelang dan KESDM sehingga memperkecil peluang KKN. Dirilis sejak tahun 2013 Cutting out interaction the tender participant and Released since 2013 MEMR to minimize the Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) potentials. Membangun kepercayaan masyarakat termasuk investor, kepada negara melalui pelayanan publik yang berkualitas. Memberi kemudahan proses administrasi Developing public trust, including investor, to the state serta keakuratan dalam proses evaluasi dan through qualified public service monitoring. Providing Ease in administration process Transformasi dari paperbased menjadi and accuracy in evaluation and monitoring elektronik processes. The Transformation of paper-based Mendorong peningkatan kualitas pelayanan into electronic publik KESDM menjadi lebih cepat, murah, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau. Dikembangkan dari Ditjen Migas dan Promoting the quality of public service of MEMR Pusdatin KESDM to be speedier, cheaper, comfortable, safer, clearer, and affordable. Developed by Directorate General of Oil and Gas and Center of Data and Information Technology, MEMR. Menjadikan proses penawaran WK migas lebih efisien, transparan, dan akuntabel Realizing efficiency, transparent and accountable in the offering process of Oil and Gas Work Area

80 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 81

82 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA DIRECTORATE GENERAL OF OF MINERAL AND COAL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 83

84 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Visi & Misi DITJEN Mineral dan Batubara Vision & Missions Directorate General of Mineral And Coal Visi Misi 1. Meningkatkan keamanan Improving the security of domestic pasokan mineral dan batubara mineral and coal supplies. dalam negeri. $ 2. Mendorong keekonomian harga Encouraging economical coal prices batubara untuk pengembangan for coal energy development. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi batubara. energi batubara, peningkatan nilai tambah mineral yang berwawasan lingkungan untuk 3. Mendorong peningkatan Encouraging the improvement of memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemampuan dalam negeri dalam domestic capability to manage pengelolaan mineral dan batubara. mineral and coal. kemakmuran rakyat. 4. Meningkatkan nilai tambah Improving the added value of Realizing coal energy resilience and mineral. minerals. independence, increasing value-added minerals with environmental insight to provide the greatest 5. Meningkatkan pembinaan, Improving the development, pengawasan, pengelolaan supervision, management and benefits to people welfare. dan pengendalian kegiatan control of mining activities pertambangan secara berdaya efficiently, effectively, competitively, guna, berhasil guna, berdaya sustainably and environmentally saing, berkelanjutan dan sound. berwawasan lingkungan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 85 Tugas & Fungsi DITJEN Mineral dan Batubara Directorate General of Electricity Duty & Functions Tugas Fungsi Menyelenggarakan perumusan a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, Formulating and implementing policy in the field of dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, development, controlling and supervision for any activities of pembinaan, pengendalian, dan keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan business, engineering, occupational safety, environment, as pengawasan kegiatan mineral dan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan well as the construction of certain facilities and infrastructures batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan and also nontaxable revenue on mineral and coal sector in batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; accordance with laws and regulation Formulating and implementing policies in the field of development, b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Formulating norms, standards, procedures, and criteria in controlling and supervision for any pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan the field of development, controlling, and supervision for activities on Mineral and Coal. pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, any activities of business, engineering, occupational safety, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, environment, as well as the construction of certain facilities and serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak infrastructures and also nontaxable revenue on mineral and sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan coal sector in accordance with laws and regulation; perundang-undangan; c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, Giving technical guidance and supervision, evaluation and evaluasi, serta pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, report in the field of development, controlling, and supervision dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, for any activities of business, engineering, occupational safety, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana environment, as well as the construction of certain facilities and dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan infrastructures and also nontaxable revenue on mineral and Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai coal sector in accordance with laws and regulation; dengan peraturan perundang-undangan; Managing the administration of Directorate General of Mineral and Coal; d. Pelaksanaan administrasi Ditjen Mineral dan Batubara; Performing other functions assigned by the Minister of Energy e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri ESDM. and Mineral Resources.

86 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Struktur Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Organisasi Directorate General of Mineral and Coal DITJEN Mineral dan Batubara Organizational Structure Directorate General of Mineral and Coal Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Secretary of Directorate General of Mineral and Coal Direktur Pembinaan Direktur Pembinaan Direktur Pembinaan Direktur Penerimaan Direktur Teknik dan Program Minerba Pengusahaan Mineral Pengusahaan Batubara Mineral dan Batubara Lingkungan Minerba Director of Mineral and Coal Program Director of Mineral Business Director of Coal Business Development Director of Mineral and Coal Revenue Director of Mineral and Coal Development Development Engineering and Environment

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 87

88 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral PENATAAN PEMANFAATAN BATUBARA DOMESTIK JUMLAH AMANDEMEN IZIN USAHA (Juta Ton) KONTRAK PERTAMBANGAN Domestic Coal Utilization (Million Tonnes) Numbers of Amanded Contracts Menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan * Catatan Notes: The Arrangement of Mining bahan baku di dalam negeri serta pembangunan PLTU Mulut Business Permit Tambang Untuk PKP2B, dari rencana 2018 sebanyak 18 PKP2B Guaranteeing the supply of domestic primary energy source need telah selesai seluruhnya. Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba menghasilkan and raw material and the construction of PLTU Mulut Tambang Untuk KK, dari rencana 2018 sebanyak 10 KK, telah pencabutan 2.595 IUP oleh Pemerintah Daerah pada selesai 7 KK, menyisakan 3 KK lainnya. periode 2015-2017 sehingga mulai tahun 2018 semua IUP For PKP2B, of the plans in 2018 there are 10PKP2B di Indonesia sebanyak 6.565 IUP sudah berstatus CnC. completely finished For KK, of the plan in 2018 there are 10 KK, 7 KK are Finalisasi penataan IUP telah menyepakati akan melakukan freeze completed only 3 KK left. terhadap IUP yg masih berstatus non C&C oleh Ditjen AHU, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Daglu berdasarkan data dari Ditjen Minerba The forum of Korsup of KPK and Directorate General of Mineral and Coal produces the revocation of 2.595 IUPs by Regional Government in the period of 2015-2017 this form 2018 all IUPs in Indonesia of 6.565 IUPs have the status of CnC. The Finalization of IUP arrangement has agreed to freeze the IUPs of the status of non CnC by Directorate General of AHU, Directorate General of Customs and Excise and Directorate General Daglu based on the data from Directorate of Mineral and Coal PRODUKSI BATUBARA (Juta Ton) Coal Production (Milliion Tonnes) Produksi batubara diutamakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sumber energi primer dalam negeri. Coal Production is prioritized to guarantee the domestic needs of primary energy sources.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 89 PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN Constructing Processing and Purification Facilities Peningkatan kepatuhan terhadap komitmen pembangunan smelter melalui evaluasi izin ekspor. The improvement of the compliance with commitment to construct smelter through export permit evaluation REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG Reclamation of Ex Mining Land Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang, penempatan dana jaminan reklamasi menjadi kesatuan proses kegiatan pertambangan yang wajib dilaksanakan The ex-mining land reclamation and placement of reclamation guarantee fund are the integral part of the process of mining activity to be performed

90 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI DIRECTORATE GENERAL OF NEW, RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 91

92 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Visi & Misi Misi DITJEN EBTKE Vision & Missions Directorate General Of New, Renewable Energy And Energy Conservation Visi MAX 1. Memaksimalkan konservasi Maximizing energy conservation. energi. ECO 2. Mengoptimalkan penyediaan Optimizing the supply and dan mengutamakan prioritizing the use of renewable pemanfaatan energi baru energy (EBT) to implement terbarukan (EBT) dalam rangka diversification. diversifikasi. Terjaminnya ketersediaan energi bersih untuk 3. Meningkatkan peran swasta Increasing the private sector’s role memenuhi kebutuhan energi nasional (secara dalam pengembangan to develop EBT in large scale and efisien) dalam rangka pembangunan yang EBT skala besar dan community participation to develop partisipasi masyarakat dalam EBT in small scale. berkelanjutan. pengembangan EBT skala kecil. Realizing coal energy resilience and 4. Meningkatkan produksi dalam Increasing domestic production/ independence, increasing value-added minerals negeri/kandungan lokal dalam local content to support the with environmental insight to provide the greatest mendukung pengembangan development and utilization of dan pemanfaatan EBTKE pada EBTKE in Mission No. 1, 2 and 3. benefits to people welfare. Misi No. 1, 2 dan 3

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 93 Tugas & Fungsi DITJEN EBTKE Duty And Functions Directorate General Of New, Renewable Energy And Energy Conservation Tugas Fungsi Menyelenggarakan perumusan a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Formulating policy in the field of development, controlling, and dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan supervision for any activities of business, engineering, occupational pembinaan, pengendalian, dan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, safety, environment, as well as the construction of certain facilities and pengawasan kegiatan panas bumi, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana infrastructures on geothermal energy, bioenergy, various new and bioenergi, aneka energi baru dan tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi renewable energy, and energy conservation; terbarukan, dan konservasi energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi; Formulating norms, standards, procedures, and criteria in the field Formulating and conducting policy b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di of development, controlling, and supervision for any activities of in the field of development, controlling, bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan business, engineering, occupational safety, environment, as well as the and supervision on geothermal energy, kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, construction of certain facilities and infrastructures on geothermal energy, bioenergy, various new and renewable lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana bioenergy, various new and renewable energy, and energy conservation; energy, and energy conservation. tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi; Providing technical guidance and supervision, evaluation and reporting in the field of development, controlling, and supervision c. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan for any activities of business, engineering, occupational safety, supervisi, evaluasi, serta pelaporan di bidang environment, as well as the construction of certain facilities and pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan infrastructures on geothermal energy, bioenergy, various new and pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, renewable energy, and energy conservation; lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi Managing the administration of Directorate General of New, baru dan terbarukan, dan konservasi energi; Renewable Energy, and Energy Conservation; and d. Pelaksanaan administrasi Ditjen Energi Baru, Performing other functions assigned by the Minister. Terbarukan, dan Konservasi Energi; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri ESDM Menteri.

94 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Struktur Direktur Jenderal Energi Baru, Organisasi Terbarukan, dan Konservasi Energi Directorate General of New, Renewable DITJEN EBTKE Energy, and Energy Conservation Organizational Structure Directorate General of of New, Renewable Energy and Energy Conservation Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Secretary of Directorate General of New, Renewable Energy, and Energy Conservation Direktur Panas Bumi Direktur Bioenergi Direktur Aneka Energi Baru dan Direktur Konservasi Energi Direktur Perencanaan dan Director of Geothermal Energy Director of Bioenergy Energi Terbarukan Director of Energy Conservation Pembangunan Infrastruktur EBTKE Director of Various New Energy and Director of New, Renewable Energy, Renewable Energy and Energy Conservation Infrastructure Planning and Development

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 95

96 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 97 Free Solar Powered Lamps for People that has not enjoyed electricity in 2.519 villages (255 thousand houses) Solar Powered Lamp With Energy Saving (LTSHE) Realization of 2017 Target of 2018 Illuminating 79,564*) houses in 5 provinces Illuminating 175,782 houses in 15 provinces Dapat menyala hingga 6 jam, 12 jam atau dapat beroperasi maksimum hingga 60 jam dalam 1 kali pengisian baterai It can turn on to 6 hours, 12 hours of can operate a maximum of up to 60 hours in one time charging of battery 4 Ultra Efficient LED 3 Watt=Lampu Pijar 25 Watt 4 Ultra Efficient LED 3 Watt=incandescent lamps 25 Watt Modul surya = 20 Watt Peak Solar module = 20 Watt Peak Lithium Energy Storage Pack (Lithium Battery) Lithium Energy Storage Pack (Lithium Battery) Chip Management Energy Chip Management Energy

98 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral BADAN GEOLOGI GEOLOGICAL AGENCY

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 99

100 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Visi & Misi Misi Badan Geologi 1. Mempromosikan geologi untuk Promoting geology for the kepentingan perencanaan dan interests of planning and territorial Vision & Missions Geological Agency penataan wilayah arrangements Visi 2. Mengungkap potensi geo- Uncovering the potential of geo- resources (Sumber Daya resources (Geological Resources): Geologi untuk perlindungan dan Geologi): migas, panas bumi, oil and gas, geothermal, coal, kesejahteraan masyarakat batubara, mineral dan air tanah mineral and ground water and serta potensi geologi lainnya other geological potential Geology for people protection and welfare. 3. Mengungkap potensi bencana Uncovering potential geological geologi bagi kepentingan disasters for the purpose of human perlindungan manusia dan protection and economic potential potensi ekonomi 4. Mendorong penerapan geo- Encouraging the application of sciences bagi kepentingan geo-sciences for the benefit of konservasi geo-resources dan the conservation of geo-resources potensi geologi lainnya serta and other geological potential and perlindungan lingkungan environmental protection