ATR BPN Edisi 61 JULI 2020

Edisi 61 Juli 2020 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 reformasi birokrasi 5 Tata Ruang 6 Kabar Agraria dan Tata Ruang 7 ATR/BPN Goes to Campus Editorial RUU Ciptaker Menjamin Upah Layak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan ATR/BPN Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak naik dan tidak juga turun, 5 persen. Ini cukup baik, namun belum memuaskan bagi pemerintah. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa saat ini ada 7 juta orang pengangguran terbuka. Belum lagi, setiap tahunnya ada 2 juta orang pencari kerja baru. Ada korelasi antara sulitnya lapangan pekerjaan dengan kemudahan berinvestasi di dalam negeri. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Joko Widodo sangat peduli akan hal ini. Pemerintah telah mengidentifikasi ada 79 Peraturan Perundang-undangan yang menghambat investasi, yang juga menghambat tumbuhnya perekonomian Indonesia. Dalam rubrik Berita Utama, Newsletter ATR/BPN pada edisi Juli 2020 ini akan menyampaikan kembali “Implementasi Kebijakan Reformasi Agraria dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Bagian Kedua. Sebuah tulisan karya Hermawan, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengembangan Perkembangan Perkebunan Plasma Sekaligus Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Harison Mocodompis, S.E., M.M., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Mochamad Sauki, S.H., M.H.; Nur Adhani, S.Sos., Fotografer: Rinaldi, S.E., Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Yanti Kusumadewi; Nabilah, S.I.Kom.; Nervilia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A.Md.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama RUU Ciptaker Menjamin Upah Layak Indonesia merupakan sebuah negara besar di kawasan Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun sayangnya, potensi tersebut belum dikelola secara maksimal hingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga, Malaysia dan Singapura. RUU Ciptaker Ada korelasi antara sulitnya lapangan pekerjaan dengan kemudahan berinvestasi di dalam negeri. Menurut Menteri ATR/ Kepala BPN, Presiden Joko Widodo sangat peduli akan hal ini. Pemerintah telah mengidentifikasi ada 79 Peraturan Perundang-undangan yang menghambat investasi, yang berujung pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. \"Peraturan yang menghambat tersebut disinkronkan melalui Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja dengan Metode Omnibus Law. RUU ini akan memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak,\" ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Pertumbuhan Ekonomi Senada dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN bidang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Landreform dan Hak Masyarakat atas Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengungkapkan Tanah, Andi Tenrisau mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di kisaran angka nantinya RUU Ciptaker diharapkan mampu 5 persen, tidak naik dan tidak juga turun. Ini cukup baik, tetapi menyerap tenaga kerja dalam negeri di belum memuaskan bagi pemerintah. tengah persaingan yang semakin kompetitif. \"Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pernah tumbuh sampai dua \"RUU Ciptaker juga perlu didukung dengan digit, Vietnam pernah tumbuh di atas 5 persen, begitu juga dengan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan Malaysia. Indonesia juga pernah sampai 8 persen pada waktu dengan kemudahan dan perlindungan zaman Presiden Soeharto,\" ungkapnya dalam Sosialisasi Kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah, Tata Ruang dan Pertanahan secara virtual, Selasa (16 Juni 2020). peningkatan ekonomi dan investasi, serta percepatan Proyek Strategis Nasional, Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum cukup untuk menciptakan termasuk peningkatan dan perlindungan lapangan kerja di dalam negeri. Menteri ATR/Kepala BPN para pekerja,\" kata Andi Tenrisau. mengatakan bahwa saat ini ada 7 juta orang pengangguran terbuka. Belum lagi, setiap tahunnya ada 2 juta orang pencari kerja baru. Sosialisasi yang terselenggara atas kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Serikat \"Pertumbuhan 5 persen ekonomi kita hanya mampu menciptakan Tani Islam Indonesia (STII) tersebut diikuti lapangan kerja 2 juta lapangan kerja baru. Jika kita mampu tumbuh oleh 123 orang anggota STII. Staf Ahli Menteri 6-8 persen, kita bisa menciptakan 6 juta lapangan kerja sehingga ATR/Kepala BPN juga menambahkan RUU menekan angka pengangguran,\" ujar Sofyan A. Djalil. Ciptaker akan menyinkronkan 79 Peraturan Perundang-undangan dan 1.209 Pasal. Sofyan A. Djalil mengatakan akan sangat berbahaya jika banyak Scan di sini tenaga intelektual yang sulit mendapat pekerjaan. Menteri ATR/ untuk melihat Kepala BPN mengutarakan bahwa Indonesia perlu belajar dari Arab Spring. Ketika itu, terjadi huru-hara di negara-negara Timur Tayangan Tengah karena banyaknya kaum intelektual yang menganggur dan Beritanya sulit untuk berusaha. \"Akibatnya terjadi ketidakstabilan politik dan kerusuhan di dalam negeri,\" imbuhnya. 2 Edisi 61 Juli 2020 Newsletter

Agenda ATR-BPN Setjen Percepat Program Kerja di Era New Normal e-Sosialisasi Pengaduan Masyarakat Jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) mengadakan rapat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), (ATR/BPN) selenggarakan sosialisasi pengaduan masyarakat Himawan Arief Sugoto, melalui video conference, pada Senin melalui video conference, Selasa (22 Juni 2020). Kegiatan ini (08 Juni 2020). Rapat ini membahas persiapan dan program kerja selama satu bulan ke depan sesuai dengan Surat Edaran merupakan kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan B-Trust, Sekretaris Jenderal Nomor 8/SE-100.KP.03/VI/2020 tentang KemenPAN-RB dan juga Ombudsman RI. Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Tugas Kedinasan pada Situasi Pandemi dan Dalam Rangka Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Agraria ini merupakan bukti keseriusan Kementerian ATR/BPN untuk dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ASN Kementerian membenahi tata kelola pengaduan masyarakat. ATR/BPN kembali bekerja di kantor dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Percepatan Pemberdayaan RA Penyerahan 6.014 Sertipikat Secara Virtual Untuk mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Reforma Agraria butuh koordinasi yang kuat antara Nasional (ATR/BPN) kembali menyelenggarakan kegiatan Kementerian ATR/BPN bersama dengan Pemerintah Pusat dan penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat. Sebanyak 6.014 Pemerintah daerah yang terlibat. Berangkat dari hal ini, Kementerian sertipikat tanah dibagikan secara virtual kepada masyarakat ATR/BPN terus menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas yang bermukim di 29 Desa/Kelurahan pada 11 kecamatan Reforma Agraria (GTRA) di tingkat pusat, terutama terkait pelaksanaan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (26 Juni 2020). Reforma Agraria di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Ada 14 Sebelumnya, sebanyak 1.500 sertipikat telah diserahkan tematik yang akan kita bahas melalui Rakor GTRA tingkat nasional ini,\" sebagai pendokumentasian awal. Sisanya, 4.514 sertipikat ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN) dibagikan bertahap melalui masing-masing pemerintah desa. sekaligus Koordinator GTRA Nasional, Surya Tjandra saat membuka Rakor tersebut melalui video conference, Rabu (24 Juni 2020). 3 Penyerahan 5.126 Sertipikat Secara Virtual di Kabupaten Malang Penyerahan sertipikat secara virtual kembali dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kali ini, melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Malang diserahkan 5.126 sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (26 Juni 2020). Hal ini merupakan suatu terobosan dan komitmen yang terus dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk tetap menjalankan penyerahan sertipikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meskipun tengah dihadapkan pada Pandemi Covid-19. Edisi 61 Juli 2020 Newsletter

Reformasi Birokrasi 9 Rencana Kerja Tahun 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (23 Juni 2020). Rapat Kerja ini dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia serta dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra. 9 Rencana Kerja Tanah untuk Kepentingan Umum; (6) Pengelolaan Pemanfaatan Dalam Rapat Kerja tersebut, Kementerian ATR/BPN Pengendalian Tanah dan Ruang yang mengajukan pagu anggaran indikatif untuk tahun 2021, Berkualitas; (7) Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan; serta (8) yakni sebesar Rp 8.667.115.137.000,00. Selain itu, Digitalisasi Data Pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN juga mengungkapkan bahwa ada sembilan rencana kerja Kementerian ATR/BPN di tahun 2021. \"Sembilan rencana kerja tersebut sesuai dengan tema Rencana Output & Outcome Kerja Pemerintah Tahun 2021,\" kata Menteri ATR/Kepala BPN. Pada kesempatan yang sama, kegiatan program kerja tahun 2020 juga Lebih lanjut, salah satu rencana kerja tersebut adalah terus diungkap oleh Menteri ATR/Kepala BPN melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian kepada Pimpinan Komisi II DPR RI dan ATR/BPN. \"Reformasi Birokrasi tersebut difokuskan pada, peserta Rapat Kerja kali ini. \"Hingga pertama, penguatan kelembagaan. Kedua, penerapan Human tanggal 20 Juni 2020, Kementerian Capital Management. Ketiga, melakukan penguatan kerangka ATR/BPN telah mendaftarkan regulasi. Keempat, melakukan tata kelola dan layanan berbasis 6.098.936 bidang tanah melalui PTSL, elektronik,” ungkap Sofyan A. Djalil. yang sebagian besar berupa sertipikat tanah. Kami akan mendistribusikan Kelima, menerapkan manajemen risiko, quality control, serta sertipikat tanah tersebut kepada manajemen strategis. Sedangkan, yang terakhir, keenam, masyarakat melalui video conference,\" penguatan penelitian dan pengembangan,\" lanjutnya. kata Menteri ATR/Kepala BPN. \"Saat ini, banyak Kantor Pertanahan kami sudah menerapkan Dalam penyampaian aspirasi, Zulfikar zona integritas sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aras Sadikin, anggota Komisi II DPR RI Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,\" sambung Menteri mengungkapkan dukungannya atas ATR/Kepala BPN. permintaan pagu indikatif tersebut. Menurutnya, yang terpenting hasil dari Selain Reformasi Birokrasi, Rencana Kerja Tahun 2021 mencakup program yang akan dilaksanakan ke depan. (1) Percepatan Rencana Tata Ruang pada tingkat Kabupaten/Kota; (2) Percepatan Pemenuhan Peta Dasar Pertanahan Pada Tingkat \"Anggaran berbasis kinerja, apa pun itu Kabupaten/Kota; serta (3) Percepatan PTSL dan Aksesibilitas pasti saya dukung karena yang paling Ekonomi Masyarakat dalam Kerangka Reforma Agraria. penting menghasilkan output serta outcome yang lebih baik dan, tentu saja Kemudian, juga meliputi (4) Penataan Penguasaan, mencapai target yang sangat baik,\" Penggunaan, dan Pemilikan Tanah; (5) Pengadaan pungkas Zulfikar Aras Sadikin. 4 Edisi 61 Juli 2020 Newsletter

Tata Ruang Rencana Tata Ruang Jabodetabek-Punjur: Tinjauan 6 Isu Strategis Kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, hingga Cianjur (Jabodetabek-Punjur) merupakan kawasan strategis nasional. Hal ini dilihat dari sudut kepentingan ekonomi, yakni terdiri atas kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan. Kawasan ini dinilai sangat dinamis, dengan luas wilayah 7.062 km², Jabodetabek-Punjur mengalami laju pertumbuhan penduduk 2,9% per tahun sehingga membuat kawasan ini menjadi kawasan metropolitan terbesar di Indonesia, dan terbesar kedua di dunia setelah Tokyo. budi daya, dan kawasan pesisir berperan sebagai lindung pesisir dan kawasan budi daya,” ujar Abdul Kamarzuki. 3 Aspek Di sisi lain, telah dirumuskan sejumlah langkah untuk meminimalkan risiko banjir di Jabodetabek-Punjur, yakni melalui penetapan Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) yang saat ini hanya ada di 305 titik. Isu Strategis “Penetapan SDEW merupakan salah satu upaya pengendali banjir yang terus Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dilakukan, karena terdapat pengurangan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ SDEW dari tahun 2008. Dari yang tadinya BPN), Abdul Kamarzuki menyampaikan, perkembangan terdapat 525 SDEW, saat ini hanya Jabodetabek-Punjur sangat dinamis. “Hal ini dapat dilihat 305 SDEW. Tentunya hal ini sangat dari perubahan penggunaan lahannya. Rasio konversi lahan berpengaruh terhadap pengendalian menunjukkan 48% lahan tidak terbangun menjadi lahan banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur,” terbangun dan 24% konversi lahan sawah menjadi bangunan,” kata Dirjen Tata Ruang. ujarnya saat menjadi narasumber pada kegiatan Jabodetabek Study Forum yang diadakan secara virtual oleh Pusat Di dalam Perpres No. 60 Tahun 2020, juga Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) dikembangkan penyelesaian isu kemacetan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB yang hingga saat ini dirasa belum University pada Kamis, (11 Juni 2020). berhasil teratasi. “Masalah kemacetan akan diatasi oleh transportasi massal Lebih lanjut, Abdul Kamarzuki mengungkapkan, terdapat berbasis rel, seperti KRL, LRT, MRT dan KA enam isu strategis kawasan Jabodetabek-Punjur. Isu strategis Bandara. Kemudian, terdapat 24 rencana mendorong dibuatnya kebijakan baru yang tertuang dalam titik pengembangan Transit Oriented Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Development (TOD),” tutur Abdul Kamarzuki. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Di akhir paparannya, Dirjen Tata “Keenam isu yang ditinjau adalah banjir, ketersediaan air baku, Ruang menambahkan bahwa di sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau dalam Perpres No.60 Tahun 2020 reklamasi, kemacetan, serta antisipasi pemindahan Ibu Kota telah memperhitungkan sedikitnya 3 Negara,” ungkapnya. aspek, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan Banjir dan macet memang sudah menjadi momok bagi masyarakat memperhatikan ketiga aspek, tujuan sekitar, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Untuk itu, dalam perencanaan tata ruang diharapkan Perpres No. 60 Tahun 2020 dikembangkan konsep penanganan dapat tercapai. banjir melalui konsep pola ruang: Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Terpadu Hulu, Tengah, Hilir, hingga Pesisir. “Dengan Perpres ini, kami harapkan dapat mewujudkan penyediaan ruang “Dengan diaturnya konsep pola ruang ini, maka masing-masing bagi pengembangan ekonomi dan memiliki peran. Kawasan hulu berperan sebagai kawasan pusat aktivitas perkotaan dalam lindung dan sumber air, kawasan tengah berperan sebagai suatu metropolitan yang terpadu dan penyangga dan resapan air, kawasan hilir sebagai kawasan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan,” tutupnya. Edisi 61 Juli 2020 Newsletter 5

Kabar Agraria dan Tata Ruang Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Disampaikan oleh Hermawan, Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat (Bagian Kedua) usaha yang berada jauh dari kantor cabang bank/lembaga keuangan sehingga menyulitkan pihak bank/lembaga keuangan melakukan supervisi, ketidakyakinan bank/ lembaga keuangan atas kemampuan membayar kredit (repayment capacity) mengingat pembiayaan terhadap komoditi seperti kelapa, kelapa sawit, coklat, karet membutuhkan waktu pengembalian kredit Melalui penyusunan strategi, perencanaan dan koordinasi yang lama dan memiliki volatilitas harga yang baik, program pemberdayaan masyarakat yang tinggi sehingga dianggap dapat penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di meningkatkan risiko kredit. perdesaan diharapkan berjalan optimal sehingga mereka Meskipun pemerintah telah meluncurkan dapat memanfaatkan tanahnya lebih produktif untuk menjadi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun sumber penghasilan dalam jangka panjang, dan terhindar dari kebijakan dan tata laksana penyalurannya kemungkinan menjual/mengadaikan tanahnya kepada pihak yang merupakan domain bank, mengingat mencari keuntungan pribadi (land lord). sumber dana penyaluran KUR berasal dari Selain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, perbaikan/ dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Dengan demikian pihak bank/lembaga peningkatan kualitas lingkungan hidup di perdesaan, keuangan akan selektif menetapkan peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan calon debiturnya guna menghindari risiko produksi barang pertanian dan konsumsi masyarakat, program gagal bayar (default payment), apalagi jika pemberdayaan masyarakat penerima TORA diharapkan juga memperhatikan porsi pembiayaan kepada dapat menghilangkan anggapan sebagian masyarakat (jika ada) petani umumnya dapat mencapai 100%, bahwa reforma agraria merupakan kegiatan sertipikasi aset dikarenakan kesulitan petani menyediakan atau bagi-bagi lahan saja, meskipun maksud sebenarnya adalah dana sendiri (self financing). untuk memberikan kepastian hukum atas aset yang dimiliki dan Tulisan bersambung ke Bagian 3 di Edisi memberi kemudahan akses modal usaha, secara tidak langsung berikutnya. juga mendukung kegiatan inklusi/literasi keuangan. Namun maksud tersebut, jika tidak direncanakan dengan baik, Informasi Penulis: justru dapat menimbulkan risiko kegagalan penerima TORA Penulis merupakan pemerhati bidang mengembalikan pinjamannya (default payment) yang dapat pemberdayaan masyarakat dengan latar berakibat aset atau lahan TORA yang diperoleh di sita/berpindah belakang pendidikan Sarjana Ekonomi, saat tangan. Risiko tersebut dapat terjadi apabila lahan yang diberikan ini sedang mengikuti program Magister tidak memberi penghasilan yang optimal. Dengan demikian Manajemen di PPM School of Management. kegiatan redistribusi tanah harus terintegrasi dengan program Memiliki pengalaman di bidang perbankan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan keduanya harus khususnya segmen usaha kecil dan direncanakan dengan baik sejak awal. menengah, dengan title terakhir sebagai Senior Vice President, dan juga pengalaman Tantangan pemberdayaan masyarakat tidak hanya terkait dengan di salah satu multinational company dengan aspek ekonomi semata, namun juga menyentuh aspek lingkungan title terakhir sebagai Vice President. Saat dan sosial, seperti memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, ini penulis aktif di Kementerian Agraria dan drainase, dan air bersih, sarana penerangan listrik, sarana sekolah Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. dan kesehatan, serta sarana rumah ibadah di klaster penerima TORA. Berbagai tantangan tersebut selain dihadapi langsung Catatan Redaksi: penerima TORA, juga menjadi pekerjaan rumah Kementerian/ Artikel penuh sudah pernah dimuat di Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait. situs www.atrbpn.go.id dengan tautan lengkap https://www.atrbpn.go.id/ Tantangan utama yang dihadapi penerima TORA dalam Berita/Kolom-Agraria-Dan-Tata-Ruang/ memanfaatkan lahannya antara lain keterbatasan mendapat implementasi-kebijakan-reforma-agraria- akses pembiayaan yang disebabkan ketidakpahaman atas produk dalam-meningkatkan-kesejahteraan- pembiayaan & persyaratan dari bank/lembaga keuangan, lokasi masyarakat-126875 6 Edisi 61 Juli 2020 Newsletter

ATR/BPN Goes to Campus RUU Cipta Kerja dalam Ciptakan Lapangan Kerja Meskipun di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus berkomitmen dalam melayani masyarakat. Salah satunya dengan menyampaikan informasi kepada publik melalui kegiatan ATR/BPN Goes To Campus, yang diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil bersama dengan beberapa jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. sanksi pidana yang dihilangkan kemudian diganti dengan sanksi administratif. Menteri ATR/Kepala BPN kembali menjelaskan bahwa mengenai tolok ukur investasi semua ada check list-nya. Kemudian mengenai sanksi pidana tidak dihapus, yang paling penting yaitu sanksi pidana yang paling tepat supaya tujuan tercapai. Sosok Menteri ATR/Kepala BPN yang telah menjabat Selama penyelenggaran ATR/BPN selama 2 periode ini mengatakan bahwa untuk dapat Goes To Campus ada beberapa menciptakan lapangan kerja, perekonomian Indonesia pertanyaan yang muncul terkait perlu tumbuh 6-7 persen. Maka dari itu pemerintah RUU Cipta Kerja dalam Ciptakan menggagas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Lapangan Kerja. Juga mengenai (RUU Ciptaker), dengan sistem omnibus law. Hal tersebut RUU ini berpihak pada pengusaha dilakukan untuk menampung tenaga kerja di dalam negeri besar. Sofyan A. Djalil menegaskan serta memberikan upah kerja yang layak. pernyataan tersebut salah besar, RUU Ciptaker justru mendorong pengusaha Seperti salah seorang peserta dalam ATR/BPN UKM karena mereka menemui Goes To Campus Universitas Padjadjaran (UNPAD) hambatan selama ini. menanyakan mengenai apakah benar UU Cipta Kerja lebih menampakkan sebagai UU peningkatan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN atau kemudahan investasi dibandingkan lapangan Bidang Landreform dan Hak Atas pekerjaannya sendiri. Sofyan A. Djalil menampik hal Tanah Masyarakat Kementerian ATR/ tersebut dengan menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja BPN, Andi Tenrisau, menambahkan ini adalah sebuah kegiatan agregat, maka jika semua dengan menyampaikan beberapa orang bisa berinvestasi maka setiap orang bisa manfaat terciptanya RUU Cipta Kerja. menciptakan lapangan kerja. Dijelaskan ini merupakan kesempatan karena dengan adanya Undang Undang Selain itu dalam diskusi Goes To Campus UII salah satu Cipta Kerja ini sangat mengubah iklim peserta menanyakan bagaimana tolak ukur investasi investasi, iklim berusaha. bisa dikatakan berisiko atau berbahaya, lalu mengenai Sehingga kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia jauh lebih terbuka dan pemerintah perlu perjuangkan agar betul-betul diwujudkan. Sosok yang selalu mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN selama penyelenggaraan ATR/ BPN Goes To Campus ini berharap dengan diskusi ini bisa memberikan saran, pendapat untuk melengkapi RUU Cipta Kerja. Edisi 61 Juli 2020 Newsletter 7

Hai SobatR/BPN, Kalian sudah tahu belum nilai-nilai lembaga dari Kementerian ATR/BPN? kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id nredom nad ujam