Newsletter ATR-BPN Edisi 79 Januari 2022

Edisi 79 Januari 2022 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Menteri ATR/Kepala BPN Kementerian Agraria dan Tata UNGKAP MODUS Ruang/Badan Pertanahan Nasional MAFIA TANAH (ATR/BPN) menabuh genderang perang terhadap mafia tanah di tanah air. Mulai dari pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah hingga bekerja sama lintas penegakan hukum. Kementerian ATR/BPN siap menuntaskan kejahatan para mafia tanah di Tanah Air dan telah berhasil mengungkap modus-modus yang biasa dilakukan demi melancarkan aksi Mafia Tanah. Membasmi mafia tanah harus dimulai dari hulu, yakni dengan mendaftarkan semua tanah di wilayah Indonesia dan mengeluarkan sertipikat untuk tanah yang memenuhi persyaratan. Tujuannya agar semua tanah tercatat dan terukur, sehingga praktik-praktik mafia tanah akan berkurang. Untuk pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN telah memperkenalkan digitalisasi pelayanan pertanahan yang dapat memudahkan masyarakat untuk dapat mengecek status tanahnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Selain pendaftaran tanah, melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pertanahan lainnya. Misalnya sebelum melakukan jual beli tanah, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang tanah tersebut atau ketika masyarakat ingin mengetahui lokasi tanah tersebut dapat tersaji di peta. Masyarakat juga dapat mengetahui persyaratan balik nama atau informasi pelayanan pertanahan lainnya, baik persyaratan, waktu proses maupun biayanya. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

BERITA UTAMA Menteri ATR/Kepala BPN UNGKAP MODUS MAFIA TANAH Sofyan A. Djalil Kita tahu, tanah adat itu bukti kepemilikannya adalah girik. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Girik ini bukti pembayaran pajak tanah dulu, tapi tahun 1990-an, Kepala Badan Pertanahan Nasional girik sempat tidak dipakai lagi sehingga ini tidak terkelola. (Menteri ATR/Kepala BPN) Mafia Tanah merupakan penjahat Tim Satgas Antimafia tanah hingga bekerja sama yang menggunakan tanah lintas penegakan hukum. sebagai objek kejahatan. Beragam modus kejahatan “Kita perangi mafia tanah. Ini digunakan untuk melancarkan merupakan upaya sistematik karena aksinya. Perang terhadap praktik tujuan akhir kita ingin memberikan kejahatan dalam bidang pertanahan kepastian hukum hak atas tanah. terus dilakukan oleh Kementerian Kalau Anda punya tanah, Anda bisa Agraria dan Tata Ruang/Badan tidur nyenyak. Kalau Anda beli tanah, Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Anda bisa tidur nyenyak. Investor yang berinvestasi di Indonesia, tidak perlu Dengan membentuk Satuan Tugas khawatir aset tanahnya digugat orang. (Satgas) Anti-Mafia Tanah yang Jadi, tujuan akhirnya memberikan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, kepastian hukum atas bidang tanah,” Kementerian ATR/BPN telah berhasil mengungkap modus-modus dan praktik yang dilakukan oleh mafia katanya. tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan Daftarkan Tanah A. Djalil mengatakan, salah satu modus yang sering Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menjelaskan, jika ingin menciptakan digunakan mafia tanah untuk melancarkan aksinya kepastian hukum hak atas tanah, semua bidang tanah harus adalah kepemilikan bukti girik. terdaftar. Sofyan menuturkan, pertama kali menjadi Menteri ATR/ Kepala BPN, jumlah tanah yang terdaftar baru sekitar 46 juta “Kita tahu, tanah adat itu bukti kepemilikannya adalah bidang tanah, sementara jumlah bidang tanah di seluruh wilayah girik. Girik ini bukti pembayaran pajak tanah dulu, tapi Indonesia 126 juta bidang. tahun 1990-an, girik sempat tidak dipakai lagi sehingga ini tidak terkelola,” ujarnya, Selasa, 14 Desember 2021. Dengan demikian, ada 80 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Lalu, diklasifikasikan kembali oleh Menteri ATR/Kepala BPN bahwa Menurut dia, girik yang tidak terkelola ini kemudian kebanyakan tanah yang terdaftar, berada di kota-kota besar. dimanfaatkan mafia tanah. Mereka mencari berkas- berkas girik yang sudah tidak terkelola yang ada di kantor Adapun inti dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pajak. Beberapa hasil temuan kepolisian, berkasnya itu (PTSL) adalah mendaftarkan tanah dari desa ke desa, kelurahan asli, tetapi keterangannya palsu. ke kelurahan, kabupaten ke kabupaten hingga menjadi provinsi lengkap. Setelah itu, girik palsu ini digunakan mafia tanah untuk menggugat tanah seseorang. Kemenangan pun berpihak “Yang clean and clear akan kita sertifikatkan, yang memiliki pada mafia tanah karena mereka memiliki dana serta masalah akan kita daftarkan. Dalam pembiayaannya, seluruh jaringan. beban PTSL dianggarkan oleh negara. Namun, masyarakat masih harus menanggung beban biaya pra-sertipikasi, yaitu patok, beli Karena itu, Kementerian ATR/BPN siap memerangi mafia sendiri. Materai juga ditanggung masyarakat. Target PTSL ini di tanah. Upaya yang dilakukan mulai dengan membentuk tahun 2025, semua bidang tanah terdaftar di seluruh Indonesia,” tuturnya. 2 Newsletter Edisi 79 Januari 2022

AGENDA ATR-BPN Wamen ATR/Waka BPN Strategi Komunikasi Apresiasi Kerja GTRA Pusat Kementerian ATR/BPN di 2022 dan Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) berperan penting dalam (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas), pelaksanaan Reforma Agraria yang digaungkan Presiden Joko menyampaikan beberapa strategi komunikasi yang akan dilakukan Widodo. Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ pada tahun 2022. Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan koordinasi Yulia Jaya Nirmawati, memaparkan bahwa Kementerian ATR/ dan sinkronisasi antar-kementerian, lembaga, dan pemangku BPN ingin memberikan informasi mengenai isu-isu strategis kepentingan terkait melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kementerian ATR/BPN. Selain itu, juga meluruskan persepsi publik (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2021 di Hotel dan menumbuhkan kepedulian dan dukungan masyarakat terkait Discovery Ancol, Jakarta, pada 8—10 Desember 2021. program strategis yang dijalankan Kementerian ATR/BPN untuk Indonesia yang maju dan makmur. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, selaku Koordinator \"Seperti yang pernah dikutip oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pelaksana GTRA Nasional, telah mengunjungi hampir seluruh pejabat publik yang bekerja untuk masyarakat itu memasuki iklim transparansi sehingga harus terbuka apapun informasinya. provinsi se-Indonesia. Ia Kementerian ATR/BPN harus mengemas program-program yang mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan GTRA pusat ada sehingga masyarakat dapat menerima maupun daerah. \"Saya informasi dengan tepat sasaran,\" ujarnya merasakan, kerja Bapak/ dalam kegiatan penyampaian Strategi Ibu di lapangan adalah Komunikasi Kementerian/Lembaga yang sebuah kolaborasi yang diselenggarakan oleh Kementerian sangat luar biasa, sangat Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berestafet,\" ujarnya. melalui daring, Jumat, 10 Desember 2021. Wujudkan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf Menjunjung Tinggi Budaya dan Karakter Sebagai upaya Bangsa percepatan sertipikasi tanah wakaf, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasional (ATR/ dan Tata Ruang/Badan BPN) menggelar Peringatan Hari Ibu Pertanahan Nasional ke-93 secara daring dan luring, Kamis 23 (ATR/BPN) bersama Desember 2021 di Kantor Kementerian ATR/ Kementerian Agama BPN. Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati sepakat menandatangani (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN Ratna Megawangi Sofyan Djalil nota kesepahaman berkata, budaya Indonesia teramat luas dan luar biasa, mulai dari sertipikasi tanah wakaf. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 15 karakteristik masyarakat, kuliner, musik, dan lain-lain. Desember 2021 di Hotel Sultan Jakarta. Keragaman budaya dan potensi ini tentunya menjadi aset bangsa Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, berkata bahwa tanah yang perlu dilestarikan. “Ini dapat menjadi usaha teman-teman wakaf merupakan salah satu fokus pemerintah sehingga dilakukan IKAWATI untuk melestarikan budaya bangsa, melalui bagaimana kerja sama sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah wakaf. perempuan Indonesia bangga memakai budaya adat,” ujarnya. “Kita akan bekerja lebih cepat lagi sehingga harta Tuhan ini dapat kita daftarkan dan kelola dengan baik,” ujarnya. Sekjen Harapkan Tertib Penataan Ruang Terwujud di Indonesia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional di Gedung Kementerian ATR/ BPN, Jumat, 24 Desember 2021. Pada kegiatan ini, telah dilantik satu posisi Jabatan Fungsional untuk Penata Ruang Ahli Utama. Kementerian ATR/BPN terus melakukan perubahan dalam fungsi-fungsi dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Perubahan ini merujuk kepada ketentuan untuk mengisi posisi jabatan fungsional. Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto berharap bahwa ke depannya, mengingat tantangan kebutuhan penataan ruang semakin besar, adanya peran-peran SDM Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama ini dapat terwujud tertib tata ruang dan penataan ruang di seluruh Indonesia. 3 Newsletter Edisi 79 Januari 2022

DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (Ditjen PHPT) Dirjen PHPT IMBAU PPAT TAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Suyus Windayana Lewat skema Omnibus Law, banyak hal yang dapat dipangkas, Direktur Jenderal Penetapan Hak termasuk bargaining cost atau biaya kesempatan dan policing dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) and enforcement costs atau penerapan kontrak. Kementerian ATR/BPN Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting dalam mendorong dan menyukseskan program- program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Oleh karena itu, peningkatan kualitas seorang PPAT untuk menjalankan tugasnya menjadi salah satu perhatian Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT). Melalui program Peningkatan Kualitas PPAT Gelombang PPAT. Untuk itu, agar saudara selalu mengikuti perkembangan V Tahun 2021 yang dilaksanakan Selasa, 15 Desember terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud. Terkait 2021, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengaturan uang jasa PPAT saat ini, maksimal 1% dari nilai pengetahuan PPAT di bidang pertanahan. Selain itu juga transaksi yang merupakan salah satu unsur biaya pelayanan dapat menghasilkan PPAT yang lebih berkualitas dan pertanahan,\" tambahnya. profesional dalam menjalankan tugas dan kode etik PPAT. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IPPAT Hapendi Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Penetapan Hak Harahap, mengingatkan bahwa sebagai pejabat umum yang dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Suyus Windayana berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, mengingatkan kembali kepada para PPAT bahwa tugas pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain, PPAT yang diemban ialah pelimpahan sebagian kewenangan tentunya harus mengedepankan prinsip profesionalisme dan Kementerian ATR/BPN kepada para PPAT. \"Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian. saudara harus menaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Apabila saudara tidak \"Ini penting agar akta yang dibuatnya bernilai untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kementerian pembuktian di masa yang akan datang. Para pihak sengaja dapat mencabut kembali pelimpahan kewenangan yang menggunakan jasa PPAT dalam melakukan sebuah perbuatan sudah diberikan,\" ungkap Suyus Windayana. hukum agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, apabila di kemudian hari terjadi peristiwa sengketa,\" Lebih lanjut, Suyus Windayana menjelaskan, salah satu upaya katanya. pemerintah dalam meningkatkan Ease of Doing Business ialah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Hapendi Harahap juga menjelaskan profesionalisme 2020 tentang Cipta Kerja. \"Lewat skema Omnibus Law, merupakan persyaratan yang diperlukan untuk menjabat banyak hal yang dapat dipangkas, termasuk bargaining cost suatu pekerjaan tertentu dan yang melaksanakannya, atau biaya kesempatan dan policing and enforcement costs memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. atau penerapan kontrak,\" ujar Suyus Windayana. \"Dengan demikian, dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki PPAT yang Profesional oleh seseorang PPAT dalam menjalankan pekerjaan yang Berdasarkan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun diserahkan kepadanya,\" tutupnya. 2020 tentang Cipta Kerja, banyak sekali peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk yang mengatur masalah pertanahan. \"Salah satunya terkait juga dengan tugas saudara selaku 4 Newsletter Edisi 79 Januari 2022

REFORMASI BIROKRASI Sunraizal Unit Kerja Kementerian ATR/BPN Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN RAIH WBBM DAN WBK Komitmen yang kuat harus ada di semua komponen organisasi, mulai dari pucuk pimpinan hingga cleaning service dan satpam, serta dilakukan terus menerus secara istiqoma Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Pelayanan Publik yang Teguh Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik adalah salah satu implementasi capaian ZI menuju predikat Wilayah Bebas satuan kerja Kementerian ATR/BPN yang berhasil meraih Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani predikat WBBM pada 2021 ini. Kepala Kantor Pertanahan (WBBM), demi mewujudkan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Gresik, Asep Heri, mengungkapkan bahwa yang prima, bersih, dan akuntabel. Berkat kerja keras itulah pihaknya mulai membangun ZI pada awal 2019 dan berhasil maka, 10 satuan kerja Kementerian ATR/BPN dalam acara meraih predikat WBK pada akhir 2021. Kini, pada 2021, anugerah WBK dan WBBM yang digelar Kementerian PANRB, Kantah Kabupaten Gresik berhasil meningkatkan kinerja dan Senin, 20 Desember 2021 berhasil meraih predikat WBK dan mendapat predikat WBBM. 3 unit kerja berhasil meraih predikat WBBM. Asep Heri juga menekankan bahwa pentingnya membangun Inspektur Jenderal Sunraizal menjelaskan, sesuai dengan mindset dan culture set sebagai pelayan publik yang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun teguh, senantiasa menjaga komitmen dan integritas, serta 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, menanamkan nilai-nilai Melayani, Profesional, dan Tepercaya. pada tahun 2025 diharapkan tercapai tujuan dan sasaran “Komitmen yang kuat harus ada di semua komponen pembangunan birokrasi semakin baik. Hal ini ditandai dengan organisasi, mulai dari pucuk pimpinan hingga cleaning beberapa tujuan, melalui fokus pencegahan korupsi dan service dan satpam, serta dilakukan terus menerus secara pelanggaran hingga hasil pembangunan yang nyata. istiqomah,” terang Asep Heri. “Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal Lebih lanjut, Asep Heri berujar bahwa Kantah Kabupaten untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan Gresik mempunyai program andalan yang bernama Sebelas pemerintahan yang baik sehingga dapat melayani masyarakat layanan Sehari Selesai atau biasa disebut S3. “Harapan kita secara cepat, tepat, dan profesional,” terang Sunraizal. bersama ialah ingin menjadi kantor pertanahan yang selalu Sunraizal juga mengungkapkan bahwa pihaknya mulai memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Betul-betul membangun ZI pada tahun 2016. Ia berkata bahwa pada menjadi Kantor Pertanahan yang amanah dan profesional 2018, pihaknya mengusulkan 14 satuan kerja (satker) dan melayani,” tutup Kepala Kantah Kabupaten Gresik. berhasil meraih predikat WBK dengan total 3 satker. Hal itu terus berlanjut hingga akhir 2021 ini, Kementerian ATR/BPN Peraih Predikat WBK berhasil meraih total 31 Kantor Pertanahan dengan predikat l Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Magelang WBK dan 4 Kantor Pertanahan dengan predikat WBBM. l Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat “Luar biasa ini usahanya. Dari 84 satker yang diusulkan pada l Kantah Kota Bogor tahun 2021 ini, 10 satker sukses meraih predikat WBK dan 3 l Kantah Kota Medan satker meraih predikat WBBM,” ujarnya. l Kantah Kota Denpasar Terkait capaian WBK dan WBBM, Sunraizal berpesan agar l Kantah Kabupaten Badung ZI tidak hanya sebatas meraih predikat, tetapi juga secara l Kantah Kabupaten Pekalongan sistematik membentuk kinerja dan pelayanan yang prima l Kantah Kota Tangerang dalam suatu organisasi. “Zona Integritas harus sejalan l Kantah Kabupaten Sumba Timur dengan kian menurunnya angka tunggakan di suatu satker, l Kantah Kota Bandar Lampung meningkatnya profesionalitas SDM, dan sejalan dengan Peraih Predikat WBBM tren kenaikan kinerja/capaian realisasi program-program l Kantah Kabupaten Gresik strategis,” tuturnya. l Kantah Kota Bandung l Kantah Kota Pekanbaru 5 Newsletter Edisi 79 Januari 2022

ATR/BPN INSPIRATIF SENTUH TANAHKU, ATASI MASALAH PERTANAHAN Virgo Eresta Jaya Dengan layanan digital yang dilakukan, telah mengurangi tamu Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN walk in sebesar 55%. Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah mulai melakukan transformasi digital sejak 2019 atau akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemudian, Kementerian ATR/BPN telah membuat roadmap untuk RPJMN berikutnya dengan tujuan menjadi lembaga pengelola informasi pertanahan yang bertaraf dunia. Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi miliki bisa kita pantau setiap hari melalui Sentuh Tanahku,” tutur Virgo Eresta Jaya mengungkapkan, Dengan layanan digital yang dia. dilakukan, telah mengurangi tamu walk in sebesar 55%. Jadi, sekarang tinggal 45% masyarakat yang datang ke kantor untuk Lebih lanjut Virgo Eresta Jaya menerangkan, dalam aplikasi meminta layanan dari ATR/BPN, selebihnya secara online,” ujar, Sentuh Tanahku terdapat fitur Loketku. Dengan Loketku, layanan pada Sosialisasi Aplikasi Sentuh Tanahku dan Loketku, Kamis, 23 manual di Kantor Pertanahan separuhnya dibuat digital dalam Desember 2021. bentuk mengunggah data yang dibutuhkan. Kemudian, jika semua telah selesai, pemohon bisa datang ke Kantor Pertanahan. Virgo Eresta Jaya mengatakan selama tahun 2021, mengalami Dengan begitu, masyarakat tidak harus berulang kali datang all time high yang artinya jumlah layanan tertinggi sepanjang ke Kantor Pertanahan sebelum pelayanan bisa diterima Kantor sejarah. Pada 2020, layanan elektronik pengecekan hanya 1,4 Pertanahan. juta dan pada 2021 telah mencapai 2,7 juta layanan pengecekan. “Artinya, selama pandemi Covid-19 minat masyarakat terhadap informasi dan data sangat besar,” kata Virgo Eresta Jaya. Fitur dan Inovasi “Selain itu, kami harapkan masyarakat memiliki informasi yang Menurut Virgo Eresta Jaya, saat ini pengguna internet di transparan terhadap data-data yang ada di Kementerian ATR/ Indonesia sangat tinggi. Bahkan, jumlah perangkat yang BPN, sehingga diharapkan, kejadian-kejadian yang marak terkoneksi ke internet jauh lebih banyak dari jumlah manusia itu beberapa saat lalu bisa langsung dipantau melalui Sentuh sendiri. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN juga mengantisipasi Tanahku. Jadi, gunakan aplikasi itu kalau kita mau kepemilikan pergeseran permintaan dari komputer ke telepon seluler. terhadap tanah kita selalu aman. Amankanlah aset Anda dengan Sentuh Tanahku,” tambahnya. “Oleh karena itu layanan Sentuh Tanahku terus kami perbarui dengan menambahkan fitur-fiturnya. Kami harapkan Sentuh Kementerian ATR/BPN terus berupaya menaikkan user Tanahku bisa menjadi superapps-nya Kementerian ATR/BPN,” engagement masyarakat melalui aplikasi Sentuh Tanahku. ujarnya. Saat ini jumlah pemilik tanah di Indonesia yang terverifikasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat Virgo Eresta Jaya mengungkapkan, aplikasi Sentuh Tanahku telah 24 juta jiwa. Namun, jumlah pengguna yang terdaftar di Sentuh diunduh hampir 1 juta pengguna, dengan jumlah permintaan Tanahku hanya sekitar 112.000. layanan dalam aplikasi Sentuh Tanahku per tahun mencapai 40 juta. Dengan mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat Virgo Eresta Jaya menambahkan, pihaknya juga merencanakan dapat mengetahui tentang layanan yang ada di Kementerian ATR/ kerja sama dengan perusahaan start up transportasi, agar BPN. masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan, hanya untuk melakukan permohonan pelayanan. “Saya yakin, Kementerian “Yang lebih penting, masyarakat bisa mengetahui asetnya hanya ATR/BPN bisa memberikan hak masyarakat Indonesia dalam melalui genggaman tangan. Artinya, keamanan tanah yang kita mendapatkan layanan yang lebih pintar,” pungkasnya. 6 Newsletter Edisi 79 Januari 2022

KOLOM AGRARIA DAN TATA RUANG Kementerian ATR/BPN IMBAU MASYARAKAT JAGA ASET TANAH Hary Sudwijanto Mafia tanah berkelompok karena dia bekerja tak sendiri, serta tak Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang segan-segan melakukan komunikasi dengan pihak lain. Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ waktu yang cukup lama. “Karena tidak ada Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pemanfaatan, tiba-tiba muncul bangunan terus berupaya melakukan penindakan tegas guna menangani mafia tanah, baik warung-warung liar semi permanen. Perlahan- dari segi internal maupun eksternal. Tak lahan gedungnya berubah permanen hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga dan banyak yang menempati,” ujar Hary terus mengimbau kepada masyarakat untuk Sudwijanto. senantiasa waspada dan menjaga aset tanahnya agar tak mudah menjadi sasaran Oleh karena itu, Hary Sudwijanto mafia tanah. mengimbau kepada masyarakat untuk betul-betul menjaga aset tanah yang Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik dimiliki. Tak hanya menjaga batas-batas Pertanahan Hary Sudwijanto, memaparkan aset tanah, tetapi juga dimanfaatkan dan bahwa mafia tanah adalah sekelompok individu yang bergabung dikelola dengan baik agar tanah yang dimiliki memberi manfaat dalam satu kelompok, kemudian melakukan suatu kejahatan dan kemakmuran. Ia juga mengimbau agar masyarakat tak melanggar hukum yang menjadikan tanah sebagai objeknya. mudah memberikan sertipikat tanah atau memberi kuasa atas “Mafia tanah berkelompok karena dia bekerja tak sendiri, serta sertipikat tanahnya ke sembarang orang yang kurang dipercaya, tak segan-segan melakukan komunikasi dengan pihak lain, terutama dalam hal jual beli. semisal oknum BPN, oknum polisi, oknum jaksa, oknum PPAT dan lain sebagainya,” ujar Hary Sudwijanto. Hary Sudwijanto menegaskan kepada masyarakat agar benar- benar memastikan jika pembeli dan/atau penjual memang Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi dari Kementerian ATR/ benar orang yang tepat, alih-alih oknum mafia tanah yang BPN, Hary Sudwijanto menjelaskan bahwa rata-rata para tengah menyamar. “Lakukan transaksi jual beli di PPAT yang pelaku kejahatan pertanahan menggunakan modus pemalsuan benar-benar dipercaya. Banyak sekali kasus-kasus kejahatan dokumen. Pemalsuan dokumen dilakukan sejak proses awal, dikarenakan PPAT yang dipilih, ternyata PPAT yang fiktif. Jadi, semisal para mafia tanah telah mempunyai target untuk selektif memilih PPAT agar proses peralihan jual beli menjadi menduduki suatu bidang maka dia melakukan koordinasi aman,” tegasnya. dengan oknum kepala desa untuk mengeluarkan surat keterangan tanah. Dalam wawancara ini, Hary Sudwijanto menyebut bahwa Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, sangat tegas dalam Tak hanya itu, ketika dokumen dibawa ke Pejabat Pembuat memerangi mafia tanah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa Akta Tanah (PPAT), oknum PPAT bisa saja tidak melakukan strategi yang terus digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN, kewajibannya dengan benar. “Seperti seharusnya ada verifikasi salah satunya dengan membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) oleh pihak yang hadir, tapi ternyata tidak hadir dan dibuat surat Anti-Mafia Tanah yang bekerja sama dengan Kepolisian RI dan keterangan palsu. Lalu, Akta Jual Beli (AJB) yang ada, dibawa ke Kejaksaan RI hingga melakukan asesmen secara ketat, bagi BPN. BPN dalam hal ini tak punya kewenangan untuk melakukan posisi-posisi strategis di Kementerian ATR/BPN. pengecekan materiil, apakah ini asli atau tidak. Ketika dokumen sudah dikirim, ya ada asumsi bahwa ini sudah dicek,” terang “Setiap tahun, Satgas Anti-Mafia Tanah punya target Hary Sudwijanto. penyelesaian sebanyak 60 kasus. Jadi, selama 3 tahun ini total sudah ada 180 kasus yang ditangani. Selain itu, kami juga Selain itu, juga terdapat kasus penguasaan lahan yang bukan memperbaiki sistem secara internal. Saat ini, jika menduduki milik akibat tanah yang tidak dimanfaatkan dalam kurun posisi suatu jabatan maka diberlakukan asesmen sehingga kita mengetahui bagaimana dedikasi petugas kita di lapangan,” terang Hary Sudwijanto. 7 Newsletter Edisi 79 Januari 2022

AYO PASANG DAN JAGA TANDA BATAS TANAHMU Penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah harus sudah ada kesepakatan antara pemilik/pemegang hak dengan tetangga berbatasan (kewajiban pemilik hak). Tanda batas yang terbuat dari beton sekurang- kurangnya panjang 50 cm, di mana sepanjang 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan panjang 10 cm berada di permukaan tanah. Selain terbuat dari beton tanda batas juga dapat dibuat dengan pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Jika tanda batas tanahmu sudah terpasang nanti akan memudahkan dan mempercepat petugas Kantor Pertanahan mengukur tanahmu. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah diatur dalam Pasal 19 s.d. 23 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 8 Newsletter Edisi 79 Januari 2022