Newsletter ATR-BPN Edisi 86 Agustus 2022

Edisi 86 Agustus 2022 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Buka Rakernas Kementerian Agraria dan 2022, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Menteri ATR/Kepala BPN BPN) menggelar Rapat Minta Instansinya Lakukan Kerja Nasional (Rakernas) 2022 yang Dua Transformasi Besar bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pada 26-29 Juli 2022. Rakernas yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang” dibuka langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. Hadi Tjahjanto mengimbau kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/ BPN agar segera menindaklanjuti secara komprehensif tiga arahan Presiden Joko Widodo, yakni percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah, dan dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, pada Rakernas Kementerian ATR/BPN kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN memperkenalkan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Atribut tersebut antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH). (*) Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief klik untuk melihat Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, tayangan seputar S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, ATR/BPN S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Suci Aulia Aditia, S.I.Kom.; Rifki Ahmad Nurfauzi, S.I.Kom.; Fahmi Majid, S.I.Kom.; Yesika Dinta, S.I.Kom.; Muchammad Amin Rais, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

BERITA UTAMA Buka Rakernas 2022, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Instansinya Lakukan Dua Transformasi Besar Dengan transformasi digital, harapan Pak Jokowi akan layanan masyarakat yang transparan, murah, cepat, efektif, dan efisien akan terwujud. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan “Dengan transformasi digital, harapan Pak Jokowi akan layanan Pertanahan Nasional ((Menteri ATR/Kepala BPN) masyarakat yang transparan, murah, cepat, efektif, dan efisien menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2022 akan terwujud,” lanjut Hadi Tjahjanto. yang bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pada 26-29 Juli 2022. Rakernas yang mengusung tema Mengenai PTSL, Menteri ATR/Kepala BPN menyebut kegiatan “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertanahan dan PTSL sudah mendaftarkan 74,8% dari 126 juta bidang tanah di Tata Ruang” dibuka langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Indonesia. Masih ada 25.2% lagi yang harus dikejar, untuk itu Hadi Tjahjanto. dibutuhkan strategi agar seluruh bidang tanah segera terdaftar dan terpetakan. Hadi Tjahjanto mengimbau kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN agar segera menindaklanjuti secara komprehensif tiga “Saya meminta dibahas strategi percepatan pendaftaran arahan Presiden Joko Widodo, yakni percepatan pendaftaran tanah dengan penyesuaian metode, pengelolaan SDM, dan tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyesuaian sistem modern yang bermuara pada layanan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma pertanahan secara digital (digital transformation),” ujarnya. Agraria serta pemberantasan mafia tanah, dan dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Fokus lainnya yang disoroti adalah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria, serta Untuk merealisasikan arahan tersebut diperlukan dua pemberantasan mafia tanah. Efek sengketa konflik pertanahan, transformasi besar yang harus dilakukan oleh jajaran kata Hadi Tjahjanto, dapat menyebabkan gejolak di level bawah Kementerian ATR/BPN. yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. “Bukan karena kedekatan dan pendekatan, tapi melalui sistem “Salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, meritokrasi dan penilaian kinerja yang obyektif, terukur, dan maka perlunya implementasi kebijakan satu peta (One Map transparan. Dengan sistem meritokrasi ini, orang-orang terbaik Policy, red). Dengan satu peta, maka hanya ada satu acuan sajalah yang akan diangkat menjadi Kakanwil (Kepala Kantor dan satu referensi semua K/L (kementerian/lembaga, red), Wilayah) dan Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) serta posisi diharapkan tidak ada lagi persoalan tumpang tindih,” tuturnya strategis di kementerian,” kata Hadi Tjahjanto. menambahkan. Dua Transformasi Besar Selain penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, l Transformasi manajemen sumber daya manusia (SDM) pemberantasan mafia tanah memerlukan sinergi empat pilar yang menjadi kunci utama, yaitu Kementerian ATR/BPN, pemerintah termasuk di dalamnya sistem rekrutmen, rotasi, mutasi, daerah, aparat penegak hukum, serta badan peradilan. promosi dan demosi. l Harus ada transformasi digital mulai dari sistem pelayanan “Mafia tanah ada di mana-mana, untuk itu saya perintahkan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan kepada jajaran, agar tidak bermain-main dalam mengemban database. amanah dan tugas yang diberikan oleh negara kepada kita,” ucapnya. Dalam sambutannya, Hadi Tjahjanto juga menegaskan dukungan Kementerian ATR/BPN untuk pembangunan IKN Nusantara. Untuk mendukung pembangunan tersebut, Kementerian ATR/ BPN akan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengatur persil-persil secara rinci. “Oleh karenanya, perlu koordinasi khususnya dengan Badan Otorita dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Agar pola ruang bisa dilaksanakan dan dijadikan acuan maka areal yang statusnya masih kawasan hutan perlu dilakukan pelepasan kawasan hutan dari KLHK,” pungkasnya. (*) 2 Newsletter Edisi 86 Agustus 2022

BERITA UTAMA Atribut Baru Tingkatkan Kepercayaan Diri Jajaran Kementerian ATR/BPN Atribut baru tersebut diperkenalkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/07/2022). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ((Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto, memperkenalkan atribut baru kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Atribut tersebut antara lain tongkat komando, baret, dan tanda pangkat yang akan dipakai lengkap bersama dengan pakaian dinas harian (PDH). Atribut baru tersebut diperkenalkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/07/2022). Seremoni pemasangan atribut Ia mengatakan, sebagai instansi dan koordinasi yang baik, saya baru dilakukan oleh Hadi vertikal dengan kurang lebih 35.000 selalu menyampaikan ke gubernur Tjahjanto kepada perwakilan pegawai, tongkat komando dan agar kepala kantor dapat masuk jajaran Kementerian ATR/BPN, di baret diberikan dengan tujuan ke Forkopimda Plus,” tegas Hadi antaranya Kepala Kantor Wilayah para Kakanwil BPN Provinsi dan Tjahjanto. (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan Kakantah dapat lebih percaya diri Barat, Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pekerjaan. Dia Menurutnya, selain memberikan (Kakantah) Kabupaten Bogor, juga telah meminta kepada kepala kepercayaan diri kepada Kakanwil Kakantah Kabupaten Mimika, dan daerah agar Kakanwil dan Kakantah dan Kakantah, atribut baru Kakantah Kabupaten Bone Bolango. masuk ke dalam Forum Komunikasi juga diharapkan dapat menjaga Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus. kewibawaan. “Kakanwil dan “Saya mengumpulkan seluruh Kakantah menjaga kewibawaan pejabat pusat dan daerah “Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan tugas, Kementerian ATR/BPN, kurang memerlukan keikutsertaan para selanjutnya kita ciptakan kesetaraan lebih 1.000 orang (termasuk gubernur, kepolisian, aparat dengan aparat penegak hukum di seluruh Kakanwil dan Kakantah) penegak hukum, dan lembaga daerah. Tongkat komando dan baret untuk diberikan arahan sekaligus peradilan dalam melaksanakan adalah bentuk kesetaraan itu,” tutur merapatkan barisan dalam tugas. Untuk itu, untuk Hadi Tjahjanto. (*) melaksanakan tugas sebagai menciptakan suatu performance pelayan masyarakat,” ujar Hadi Tjahjanto. 3 Newsletter Edisi 86 Agustus 2022

AGENDA ATR-BPN Menteri ATR/Kepala BPN Lantik Menteri ATR/Kepala BPN Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat Berikan Sertipikat Tanah ke Menteri Agraria Warga Manggarai Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pendaftaran (Menteri ATR/Kepala BPN), Tanah Hadi Tjahjanto, memimpin Sistematis penyelenggaraan Pengangkatan Lengkap (PTSL) Sumpah Majelis Pembina dan terus dipercepat Pengawas Pejabat Pembuat pelaksanaannya. Akta Tanah (MPPP) Pusat serta Pada Senin Majelis Pembina dan Pengawas (18/07/2022), PPAT Wilayah (MPPW). Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Acara yang berlangsung di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Kepala Badan Kamis (14/07/2022), merupakan salah satu implementasi keseriusan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi kementerian dalam membina kerja sama dengan para Pejabat Tjahjanto menyerahkan sertipikat kepada delapan Pembuat Akta Tanah (PPAT). (*) perwakilan warga Manggarai, Jakarta Selatan dari total 36 penerima. (*) Strategi Peningkatan Kualitas IKAWATI Kementerian ATR/ Realisasi Program Wujudkan BPN Dorong Pengembangan Strategic Goals Kementerian ATR/ dan Pemasaran UMKM BPN Ikatan Istri Kementerian Agraria Karyawan dan dan Tata Ruang/Badan Karyawati Pertanahan Nasional (ATR/ (IKAWATI) BPN) menargetkan setiap bidang Kementerian tanah di Indonesia telah terdaftar Agraria dan Tata yang dikenal dengan target Ruang/Badan Indonesia Lengkap. Untuk itu Pertahanan diperlukan strategi percepatan Nasional dan peningkatan kualitas (ATR/BPN) realisasi program di Kementerian melaksanakan ATR/BPN. kegiatan sinkronisasi aset dan akses Reforma Agraria di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (25/07/2022). Kegiatan “Kita mempunyai tujuh strategic goals yang memiliki banyak sekali ini diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi poin-poin yang harus dilakukan. Kita harus yakin bisa menyelesaikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh target kerja ini dengan baik sesuai dengan visi Kementerian ATR/BPN,” Indonesia. ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, saat memberikan pemaparan pada Rapat Kerja Nasional Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan nota (Rakernas) Tahun 2022 yang dilaksanakan di Ritz-Carlton Mega kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan Kuningan, Jakarta, Selasa (26/07/2022). (*) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Ladara Dharma Bhakti. (*) Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Tutup Rakernas Kementerian ATR/BPN 2022 Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni, menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2022, Kamis (28/07/2022). Rakernas yang berlangsung selama tiga hari (26-28/07/2022) itu berlangsung di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. (*) 4 Newsletter Edisi 86 Agustus 2022

DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN (DIRTJEN PTPP) Mendukung Kegiatan Pengembangan Pertanahan Lewat Pemanfaatan SIDA-KTPP Saat ini Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan telah mempunyai suatu sistem database bernama SIDA-KTPP. Kementerian Agraria dan Tata Direktorat Konsolidasi Tanah dan Ruang/Badan Pertanahan Pengembangan Pertanahan (KTPP) Nasional (ATR/BPN) di JW Marriot Hotel, Jakarta, Rabu menaruh perhatian (06/07/2022). pada pelaksanaan konsolidasi tanah Lebih lanjut, Embun Sari yang belum terinventarisasi menyebut sistem GIS dapat dengan baik. Untuk mengatasi menunjang pembangunan permasalahan tersebut, dan perencanaan ruang. Kementerian ATR/BPN berupaya memaksimalkan Nantinya, data yang tersedia Sistem Informasi Data dalam sistem tersebut Konsolidasi Tanah dan dapat dikelola kemudian Pengembangan Pertanahan ditindaklanjuti oleh pengambil (SIDA-KTPP) pada Geographic kebijakan. Information System (GIS). “GIS adalah alat berbasis Hal tersebut disampaikan oleh komputer untuk memetakan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan menganalisis hal-hal dan dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen peristiwa yang terjadi di permukaan PTPP), Embun Sari dalam Workshop GIS bumi, dengan cara mengintegrasikan Pengembangan Pertanahan yang diselenggarakan database dengan operasi seperti query dan oleh Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan analisis statistik dengan visualisasi yang unik dan Pertanahan (KTPP) di JW Marriot Hotel, Jakarta, Rabu teknologi ini memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk (06/07/2022). diinventarisasi sumber daya alam, untuk perencanaan pembangunan, perencanaan ruang, dan mitigasi bencana,” Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Embun Sari menambahkan. Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, mengatakan pemanfaatan teknologi GIS diperlukan untuk penanganan Pada kesempatan yang sama, Direktur Konsolidasi Tanah masalah pelaksanaan konsolidasi tanah, evaluasi dan Pengembangan Pertanahan, Aria Indra Purnama, dan analisis lebih lanjut. Selain itu, sistem GIS juga menjelaskan tipologi pengembangan pertanahan di berfungsi untuk memetakan lokasi-lokasi potensial antaranya On Site Development-Konsolidasi Tanah, untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan pengembangan kawasan Transit Oriented Development pertanahan serta mendukung program One Map Policy. (TOD), pengembangan kawasan strategis, dan pengembangan kota/permukaan baru. “Saat ini Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan telah mempunyai suatu sistem database “Contoh kawasan TOD yang sudah dilaksanakan di bernama SIDA-KTPP yang tidak hanya menampung data Direktorat KTPP, yakni kawasan TOD Harmoni, Jakarta, hasil pelaksanaan konsolidasi tanah, tetapi juga hasil selanjutnya pengembangan kawasan strategis, yaitu identifikasi, inventarisasi, dan hasil pengolahan data mengetahui fungsi dari suatu kawasan. Pengembangan pertanahan yang mendukung kegiatan pengembangan kota/permukiman baru, yang menjadi isu utama, yaitu pertanahan,” jelas Embun Sari dalam Workshop GIS permasalahan administrasi pertanahan perlu melakukan Pengembangan Pertanahan yang diselenggarakan oleh komunikasi antara pemerintah daerah dan sektor terkait untuk program KOTAKU,” jelasnya. (*) 5 Newsletter Edisi 86 Agustus 2022

KOLOM INFORMASI PUBLIK Tingkatkan ditujukan bagi masyarakat yang tidak dapat mengurus Pelayanan dokumen pertanahan di hari kerja. Publik, Program ini sudah dijalankan di 107 kantor pertanahan Kementerian ATR/ (kanta). Sementara, layanan Hotline Pengaduan adalah BPN Luncurkan layanan pengaduan masyarakat yang disampaikan Dua Layanan Baru melalui aplikasi pesan instan Whatsapp. Kedua program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pertanahan terbaik. “Pada prinsipnya ini merupakan tugas kita dalam melayani masyarakat. Kita harus mampu melayani dengan cepat, responsif, dan tidak boleh menunggu. Seperti yang dikatakan pak menteri, kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit, kalau bisa lebih cepat kenapa harus diperlambat,” terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, Senin (01/08/2022). PELATARAN merupakan program pelayanan Hotline Pengaduan merupakan wujud komitmen pertanahan yang dibuka pada hari Sabtu dan Kementerian ATR/BPN lebih terbuka dalam menerima Minggu. masukan, kritikan, responsif dan terpercaya dalam mengelola tindak lanjut pengaduan. Layanan ini disediakan guna memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, permohonan informasi, dan menyampaikan aspirasi seputar layanan pertanahan dan tata ruang. “Saat ini, apabila masyarakat menghadapi masalah terkait layanan pertanahan dan tata ruang, dapat langsung menghubungi layanan Hotline Pengaduan melalui aplikasi Whatsapp di nomor 0811-1068-0000,” Yulia Jaya Nirmawati melanjutkan. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN sudah memiliki SP4N LAPOR!, yaitu sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dengan cakupan nasional. Harapannya, sinergi SP4N LAPOR! dan Hotline Pengaduan membuat pelayanan pertanahan menjadi lebih responsif. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Pada Rakernas kali ini, Kementerian ATR/BPN juga Badan Pertanahan Nasional (ATR/ memperkenalkan atribut baru yaitu baret, perubahan BPN) telah menyelenggarakan Rapat tanda pangkat, dan tongkat komando. Tongkat komando Kerja Nasional (Rakernas) pada 26-29 hanya dipakai oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Juli 2022 dengan mengusung tema Kantor Pertanahan. “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Dalam lingkungan sipil, tongkat komando sama Ruang”. Bersamaan dengan Rakernas maknanya dengan tongkat jabatan sebagai simbol yang dilakukan launching Program Pelayanan Tanah Akhir melambangkan kedudukan, wewenang, dan tanggung Pekan (PELATARAN) dan Hotline Pengaduan melalui jawab. Terlebih, Kementerian ATR/BPN merupakan media Whatsapp. instansi vertikal. PELATARAN merupakan program pelayanan pertanahan Sedangkan, untuk pakaian dinas harian (PDH) masih tetap yang dibuka pada hari Sabtu dan Minggu. Program ini menggunakan seragam lama Kementerian ATR/BPN. Tujuan penyesuaian kelengkapan pakaian dinas untuk rasa percaya diri, dan menambah wibawa insan Kementerian ATR/BPN dari tingkat pusat hingga daerah. (*) 6 Newsletter Edisi 86 Agustus 2022

REFORMASI BIROKRASI Tingkatkan Kualiatas SDM, Kementerian ATR Studi Banding ke Telkom Assessment Center berfungsi untuk memetakan seluruh SDM sehingga bisa ditempatkan sesuai dengan potensi diri masing-masing. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, didampingi Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo, melakukan studi banding ke Directorate of Human Capital Management Telkom Indonesia di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Studi banding yang dilakukan terkait sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM). Raja Juli Antoni mengatakan Assessment Center di tahun 2020. Director of Human Capital tingginya harapan masyarakat “Ini untuk mengelola semua sumber Management Telkom Indonesia, terkait layanan pertanahan harus daya yang ada, karena semua orang Afriwandi, menekankan pentingnya diimbangi dengan kualitas SDM di yang ada mempengaruhi kecepatan pemetaan dan monitoring SDM di Kementerian ATR/BPN. Oleh karena bisnis proses kita,” ujar Deni Santo. sebuah badan, lembaga, ataupun itu, perlu adanya input berupa korporasi. pengetahuan mengenai manajemen Lebih lanjut, Deni Santo SDM dari berbagai perusahaan/ menjelaskan Assessment Center “Jadi ketika kita menempatkan instansi, salah satunya Telkom berfungsi untuk memetakan seseorang di suatu posisi itu, kita Indonesia. seluruh SDM sehingga bisa bisa melihat dia secara 360 derajat, ditempatkan sesuai dengan potensi kita tidak perlu ragu lagi,” jelasnya. “Jadi, supaya ada corporate culture. diri masing-masing. Memang budayanya beda dengan Dalam kesempatan tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) “Jadi (Assessment Center) kita Afriwandi juga menyampaikan tapi saya kira mestinya budaya bangun instrumennya, kita bangun kesediaan Telkom Indonesia profesionalisme korporasi itu di alat tesnya, kita validasi, kita uji coba, membantu pengembangan sistem mana pun harus menjadi hal yang dan sekarang mulai kita pakai tapi pembangunan SDM di Kementerian utama,” ucap Raja Juli Antoni. bolong-bolong, karena kita masih ATR/BPN. (*) dalam tahap belajar,” tuturnya. Salah satu langkah yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN di bidang SDM adalah membentuk 7 Newsletter Edisi 86 Agustus 2022

Jika anda menghadapi masalah layanan pertanahan dan tata ruang Hubungi Layanan Hotline Whatsapp Pengaduan 0811 1068 0000 *text only